KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan social, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 79 Amara Raksasataya mengemukakan policy sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu policy memuat 3 (tiga) elemen yaitu: b. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; c. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; d. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

80

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu: 79

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.

148. 80

Ali Masyhar, 2009, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 19.

Universitas Sumatera Utara

a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 81 Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat

untuk

mencapai

kesejahteraan

masyarakat”.

Dalam

upaya

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, yaitu: a. Ada keterpaduan (intergralitas) anatara politik criminal dan politik social; b. Ada keterpaduan (intergralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan 81

Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyususnan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm. 1.


pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum). Namun, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum pidana terdiri dari budaya (cultural), stuktur (structur), dan substansia (substansive) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian

dari

substansi

hukum,

pembaharuan

hukum

pidana,

disamping

memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Menurut Marc Ancel, penal policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik criminal. Dengan kata lain, dari sudut politik criminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Ruang

lingkup

kebijakan pidana

sebenarnya

82

lebih

luas daripada

pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahaptahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

82

Ibid.


b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif. c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative. Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislative merupakan tahap yang paling penting atau tahap paling strategis dari keseluruhan kebijakan untuk mengoperasionalisasikan sanksi pidana. Mengenai pentingnya landasan legislative bagi suatu kebijakan pemidanaan, menurut G.P. Hoefnagels mengemukakan: “I agree with the view that effectiveness is prerequisite for lawfulness and even an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulnees, but above all by legality”.83 Secara

garis

besar,

kebijakan

legislative

(formulatif)

dalam

penanggulangan kejahatan meliputi: 1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

83

Ibid.


2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya; 3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana. 84 Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik (kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang heterogen, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertical (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control social untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan. Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan social. Pada komponen substansial yang bersifat normative dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnyapijakan terakhir adalah kepastian hukum.

84

Barda Nawawi Arief,2008, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-23.


Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut: 1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. 2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungankecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab. 3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana. 4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat. 85 Menurut Soeryono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1. Faktor undang-undang Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Factor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, antara lain: a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan;

85

Muhari Agus Santoso, 2002, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, hlm. 12-

14.


b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang bersangkutan; c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya. 2. Faktor Penegakan Hukum Penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Ada beberapa factor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsure penegak hukum ini. Factor-faktor tersebut dapat berasal dari diri penegak hukum itu sendiri atau pun dari lingkungan luar, anatara lain: a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; b.Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi; d.Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. 3. Faktor Sarana atau Fasilitas


Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Dan lain-lain. Sarana dan fasilitas ini mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya. 4. Faktor masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kompetensi hukum itu tidak mungkin ada, apabila masyarakatnya: a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu; b.Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya; c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor-faktor keuangan, psikhis, social atau politik; d.Tidak

mempunyai

pengalaman

menjadi

anggota

organisasi

yang

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsure kalangan hukum formal.


5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kelima factor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancer atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Akibat adanya berbagai factor yang mengganggu, maka penegakan hukum sulit terwujud dalam bentuknya yang total. 86 Upaya penanggulangan kejahatan dengan menempuh pendekatan kebijakan tersebut mengandung arti adanya keterpaduan antara politik criminal dan politik social dan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Sebagaimana ditegaskan Hoefnagels bahwa criminal policy as science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. Jadi, kebijakan criminal bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri, terlepas dengan kebijaknkebijakan lain, tetapi ia harus dilihat pula dalam hubungannya dengan keseluruhan kebijakan social, sebab sebagai suatu kebijakan penegakan hukum, upaya ini termasuk didalam bidang kebijakan social. Maka dari itu, kebijakan criminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dan kebijakan social. 87 Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal law policy atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara 86 87

Ibid. Ali Masyhar, 2009, Gaya Indonesia menghadang Terorisme, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26-27.


menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

88

Apabila dipergunakan sarana penal/hukum pidana saja, maka ada keterbatasan didalamnya ditinjau dari sudut terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsi/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negative), anatara lain: a. Secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau keras disebut sebagai ultimum remedium; b. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, anatara lain: berbagai undang-undang organic, lembaga atau aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi.

88

Ibid.


c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan memandang unsure/atau efek samping yang negative; d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi, hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks diluar jangkauan hukum pidana; e. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya); f. System pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat structural atau fungsional; g. Keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak factor, karena itu masih sering dipermasalahkan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Sebagai masalah social, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Kejahatan harus ditanggulangi Karena apabila tidak, kejahatan dapat membawa akibat-akibat:


a. Mengganggu atau merusak dan merintangi tercapainya tujuan nasional; b. Mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional. 89 Usaha menemukan alas philosopis tujuan hukum pidana ini, maka akan membawa kita pada pengembaraan secara imaginer dalam alur sejarah pidana dan pemidanaan dari sejak zaman pidana klasik sampai pada perkembangan hukum pidana saat ini. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributive, deterrence, treatment, dan social defence. 90 1. Teori Retributif Teori Retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “morally justified” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila didalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Niger Walker mengemukakan bahwa aliran retributive ini terbagi menjadi dua macam yaitu teori retributive murni dan teori retributive tidak murni. Retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Retributivist yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: 89

Ibid. Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 68. 90


a. Retributivist terbatas (the limitating retributivist), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku; b. Retributivst yang distribusi (retribution in distribution), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

91

Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus berancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Teori retributive ini berpandangan, selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar maka harus diperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa: “Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendak kecuali bila ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”. 92 Menurut Romli Atmasasmita mempunyai tujuan pembenaran sebagai berikut: 1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak

91

Ibid, hlm. 71. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 92. 92


dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alas an untuk memudah tidak menghargai hokum. Tipe aliran retributive ini disebut vindicative; 2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran ini disebut fairness; 3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut proportionality. 93 4. Teori Deterrence Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan deterrence ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (17481832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul dei Delitti e Delle Pene (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat. Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum adalah semata-mata ditujukan untuk menggapai kemanfaatan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Pemikirannya dilatarbelakangi oleh rasa ketidak puasan terhadap undang-undang

93

Mahmud Mulyadi, op. cit., hlm. 71.


dasar inggris sehingga ia mendesak agar diadakan perubahan dan perbaikan berdasarkan suatu ide yang revolusioner. Beccaria dengan konsep kontrak social, mengatakan bahwa tiap individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan secukupnya kepada Negara agar masyarakat itu dapat hidup. Oleh karena itu hukum seharusnya hanya ada untuk melindungi atau mempertahankan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Alasan untuk penjatuhan pidana untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan. Jeremy Bentham, penganut utilitarian hedonist, dengan pernyataan sebagai berikut: 1.)Kebaikan yang terbesar harus untuk jumlah rakyat yang terbesar; 2.)Manusia merupakan ciptaan atau makhluk yang rational yang akan memilih secara sadar kesenangan dan mungkin dari kesusuhan. 3.)Prinsipnya adalah suatu perbuatan tidaklah dinilai oleh hal-hal yang mutlak, yang irrasional, tetapi oleh suatu system yang dapat diuji yaitu kebahagiaan yang terbesar. Tujuan pidana menurut Bentham yaitu: a. Mencegah semua pelanggaran; b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat; c. Menekan kejahatan; dan


d. Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. 94 Paham utilitarian dapat dilihat sebagai lawan dari teori retributive. Insur kesalahan dan legitimasi moral pembalasan setimpal dalam pandangan paham utilitarian tidak memainkan peranan yang penting dalam pemidanaan. Pembenaran pemidanaan menurut paham utilitarian hanya jika pemidanaan tersebut membawa konsekuensi yang diinginkan dan melahirkan keuntungan yang lebih banyak. Tujuan pemidanaan menurut pandangan utilitarian adalah untuk meningkatkan jumlah kumulatif (cumulative amount) dari kemanfaatan (utility) atau kepuasan hati (satisfaction). 3. Teori Treatment Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya.

95

Secara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu: 1. Determinisme Biologis Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. 2. Determinisme Cultural 94 95

R. Abdussalam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hlm. 29. Mahmud Mulyadi, loc. Cit.


Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh social, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

96

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan cirri-ciri aliran positif ini sebagai berikut: b. Rejected legal definition of crime; c. Let the punishment fit the criminal; d. Doctrin of determinism; e. Abolition of death penalty; f. Empirical research, inductive method; g. Indeterminate sentence. Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan maka paham ini melihat bahwa system pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multi factor yang menyangkut kehidupan natural manusia didunia ini, antara lain factor biologis dan factor lingkungan social. Oleh karena itu aliran positif bersandarkan pada paham indeterminisme yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (free will) karena dibatasi oleh factor-faktor tadi. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut system “indefinite sentence”, yaitu pidana yang dijatuhkan

96

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.


tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Menurut Lewis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerber McAnany bahwa sebagian besar metode treatment yang dilakukan dengan penuh kebaikan dan atas nama kemanusiaan, namun akhirnya tidak terkontrol. 97 Herbert L. Packer tidak seperti Hart yang mengusulkan pentingnya kembali paham retributive dalam hal pemidanaan, Packer lebih cenderung untuk kembali mengkaji aliran klasik dengan tujuan deterrence karena menurutnya lebih berguna sebagai starting point untuk mengkaji secara kejahatan dan pemidanaan secara rasional serta lebih integral. Packer mengajukan suatu varian yang berdasarkan pandangan aliran klasik yang disebutkan sebagai behavioralisme. Menurut Helbert L. Packer ada empat pokok pikiran behavioralisme yaitu: a. Kehendak bebas (free will) adalah suatu ilusi saja karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengubahnya; b. Tanggung jawab moral merupakan suatu ilusi karena dosa tidak dapat dibebankan pada suatu tingkah laku yang kondisinya dibentuk; c. Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikanny; d. seseorang menuju suatu proses pengubahan kepribadian dan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan (perbuatan anti social) sehingga mereka 97

Ibid.


tidak akan kembali melakukan kejahatan pada masa yang akan datang, atau jika semua tujuan ini gagal, maka untuk menahan mereka untuk melakukan kejahatan dengan penggunaan paksaan, misalnya dengan pidana kurungan.

98

4. Teori Social Defence Social defence adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah PD II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan

pusat

studi perlindungan

masyarakat.

Dalam

perkembangan

selanjutnya, pandangan social defence ini (setelah Kongres Ke-2 Tahun 1949) terpecah menjadi dua aliran yaitu aliran yang radikal (ektrim) dan aliran yang moderat (reformis). Pendapat yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul “The fight against punishment” (La Lotta Contra La Pena). Gramatica berpendapat bahwa : “hukum perlindungan social harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib social dan bukan pemidanaan te rhadap perbuatannya”. Pandangan Moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Prancis) yang menamakan

alirannya sebagai “Defence Sociale Nouvelle” atau “New Social

Defence” atau “perlindungan social baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat adanya tertib social, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai

98

Ibid.


dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi susai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Beberapa pandangan menurut Moderat yaitu: a. Pandangan Moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat kedalam konsepsi baru hukum pidana; b. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri; c. Dalam menggunakan system hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan tekniks-tekniks yuridis yang terlepas dari kenyataan social. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik. 99 Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada korban dalam arti konkrit, menunjukkan masih kuatnya pengaruh aliran klasik dan aliran modern, baik terhadap para sarjana hukum asing maupun sarjana hukum kita. Hal itu dapat dibuktikan, yaitu seperti rumusan mengenai tujuan system sanksi yang ditulis oleh Nigel Walker yang dikutipnya dari pendapat Montero bahwa sanksi pidana itu ditujukan to protect offenders and suspected offenders against unofficial retaliation. Demikian juga, yang ditulis oleh Smith dan Hogan bahwa much modern penal legislation is directed to the rehabilitation of the offender. 100 Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian, harus diakui bahwa konsep dan 99

Mahmud Mulyadi, Loc. Cit. M. Arief Amrullah, 2003, Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 86-87. 100


defenisinya masih terlalu lemah sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam kerangka pendekatan model. Secara tradisional, tujuan system peradilan pidana bersifat refresif dan berkait dengan pencegahan kejahatan setelah kejahatan terjadi (after an offence had already occurred). Konsep pencegahan kejahatan sendiri memfokuskan diri pada campur tangan social, ekonomi, dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah sebelum kejahatan terjadi (to prevent crime before an offence has been committed). Dengan demikian, pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya adalah untuk membatasi meluasnya kekerasan kejahatan, entah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan cara mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.

101

Dalam peristiwa 11 September 2001, upaya pemberantasan terorisme telah diangkat menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik dan keamanan secara global. Aksi terjadinya teror Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu No. 1/2002, Perpu No. 2/2002 dan Inpres No. 4/2002. Landasan hukum tersebut di atas, diikuti dengan penetapan Skep Menko Polkam No: Kep26/Menko/Polkam/11/2002

tentang

Pembentukan

Desk

Koordinasi

Pemberantasan terorisme. Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan kongkrit dalam upaya pengiungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan 101

Is. Heru Permana, 2007, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 10.


mengajukan para pelaku teror ke sidang pengadilan serta mengungkap jaringannya.

Dengan tertangklapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan multi-agency, multi-internasional dan multi-nasional. Untuk itu perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme.

102

Hasil investigasi Kasus bom Bali dan Makasar telah mengungkapkan fakta-fakta yang jelas tentang keterkaitan antara para pelaku dari kelompok radikal militan lokal dengan jaringan terorisme internasional Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. PBB telah menetapkan Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terorism e internasional dan merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda. Al Qaeda memulai infiltrasinya melalui orang-orang radikal Indonesia yang berada di Malaysia. Pada tahun 1992 Abdullah Sungkar mendirikan Jamaah Islamiyah setelah ia bertemu dengan Osaama bin Laden di Afghnistan dan menetapkan secara resmi bahwa Jamaah Islamiyah adalah Assosate Group dari Al Qaeda. Selam a di Malaysia Al Qaeda mengembangkan Jamaah Islamiyah menjadi

suatu

Pan

Asia

Network.

Jamaah

Islamiyah

kemudian

mengkumandangkan suatu perjuangan jihad untuk membentuk Daulah Islamiyah

102

http://seact.info/NewsDetails.php?ID=59, diakses tgl 11 Oktober 2010, jam 20.16 Wib, hlm. 1.


yaitu suatu Republik Islam yang mencakup Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Fhilipina Selatan.

Pada tahun 1998 Abu Bakar Ba'asyir menjadi pimpinan Jamaah Islamiyah yaitu suatu organisasi regional dan mengikuti model organisasi Al Qaeda dengan Amir sebagai kepala (Abu Bakar Ba'asyir) dibantu oleh suatu shura regional yang terdiri atas Ridwan Isamudin alias Hambali (Operation Head), Muhammad Iqbal dan Fais Abu Bakar Bafana. Shura regional berpusat di Malaysia (termasuk Singapura), shura Indonesia dan shura Philipina Selatan. Shura regional berpindah ke Indonesia pada tahun 2000 berpusat di Surakarta. Karakteristik Psikologis dan Sasaran Terorisme

1. Karakteristik Psikologi Terorisme Berdasarkan hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan oleh PBB dapat disimpulkan beberapa karakteristik psikologi dari pelaku-pelaku teroris sbb: a. Bahwa para teroris umumnya mempunyai persepsi tentang adanya kondisi yang menindas secara nyata atau khayalan. b. Para teroris menganggap bahwa kondisi tersebut harus diubah. c. Para teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan tidak akan diperoleh. 103 d. Dan oleh karenanya cara kekerasan sah dilakukan yang penting tujuan tercapai. 103

http://seact.info/NewsDetails.php?ID=59, diakses tgl 11 Oktober 2010, jam 20.16 Wib, hlm. 2-3.


e. Pilihan tindakan pada hakekatnya berkaitan dengan idiologi yang dianut dan tujuan yang oleh pelaku dirasakan sebagai kewajiban. f. Oleh karena itu konsep deteren konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan terorisme. g. Tanpa upaya resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, mereka akan lebih radikal dan para pengagum akan berbuat kekerasan lebih lanjut dan menjadikan mereka sebagai pahlawan (dan korban sekaligus). 2. Sasaran Terorisme Pada umumnya sasaran teroris baik manusia maupun obyek lain dipih secara random bertujuan untuk menyoroti kelemahan sistem dan atau dipilih secara seksama untuk menghindari reaksi negatif publik atau telah dirancang untuk menghasilkan reaksi publik yang positif atau simpatik. Sasaran strategis teroris adalah sebagai berikut: a. Menunjukan kelemahan alat-alat kekuasaan (aparatur pemerintah). b. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat. c. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak represif kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris. d. Menggunakan media massa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris.

Tidaklah mudah untuk meramalkan kapan dan dimana akan terjadi aksi teror sehingga dengan demikian konsep-konsep penangkapan secara fisik tidak


akan pernah dapat dilakukan secara efektif dalam mencegah aksi teror. Dana yang diperlukan untuk itu sangat besar dan dibutuhkan pengalikasian perhatian dan sumber daya yang sangat besar secara terus menerus dan melelahkan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya diduga cara atau pilihan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan karakteristik psikologis seperti diuraikan terdahulu yaitu bahwasanya pelaku siap memberikan pengorbanan dan siap menanggung resiko secara pribadi. Pengorbanan bagi mereka adalah kewajiban dan kebanggaan sebagai pengabdian menurut pemahaman ideologi mereka.

Bentuk tindakan teror dapat terjadi dalam berbagai macam namun yang paling

populer

adalah

pengeboman,

serangan

bersenjata,

pembunuhan,

penculikan, pembajakan dan penyanderaan dan penggunaan senjata pembunuh massal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir/CBRN). Sasaran teror dapat berupa individu, organisasi, komuitas tertentu maupun negara. Selain itu teror dapat ditujukan secara external misalnya sebagai bentuk balas dendam, delegitimasi pemerintahan, perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik, atau hanya sekedar menciptakan keresahan meluas dikalangan masyarakat. Latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror di Indonesia dapat bersumber dari beberapa hal sebagai berikut : 1. Extrimisme ideology keagamaan. Motifasi teroris ini didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas ekslusif sebagai modal dan identitas kelompok vis a vis dunia sekitarnya yang dianggap dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan.


Mereka meyakini dirinya paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu Tuhan. Berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah take off menuju rumah primordial, rumah surgawi. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat bisa melahirkan bencana sosial politik. Dan sikap seperti ini pula yang mendasari aksi kekerasan yang mereka sebut sebagai jihad dalam aksi teror bom Bali, Makasar dan berbagai aksi teror sebelumnya seperti bom Natal 2000 serta tindakan anarkis seperti sweeping warga negara Amerika, perusakan tempat hiburan dan sebagainya. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar dimana diantaranya terdapat kelompok-kelompok radikal dengan motifasi seperti di atas. Ini berarti bahwa potensi terjadinya aksi teror di masa depan sangat besar terlebih – lebih dengan proses transformasi kemasyarakat demokratis yang penuh dengan konflik kepentingan. Diperlukan upaya keras dalam memerangi terorisme untuk menjamin keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.

104

2. Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme. Kelompok ini melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik. Hal ini terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau keinginan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian hasil sumber daya yang berada di wilayah yang bersangkutan. Disamping itu perasaan diperlukan tidak adil oleh pemerintah pusat, ketimpangan ekonomi dan sosial

104



adalah merupakan penyebab salah satu terjadinnya terorisme. Sasaran utama mereka umumnya adalah kantor-kantor pemerintah. 3. Kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan, cenderung melakukan aksi teror demi kepentingan tertentu baik di bidang politik,ekonomi dan sosial dengan tujuan melindungi kepentingan seperti untuk menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan dimasa lalu atau sebagai bargaining untuk mendapatkan posisi tertentu di bidang politik, ekonomi dan sosial. Dengan demikian dimasa datang terorisme tetap akan menjadi masalah serius. Ketidakstabilan situasi politik yang kecenderungannya akan terus berlanjut, krisis ekonomi yang masih belum pasti jalan keluarnya, perkembangan tekhnologi terutama di bidang informasi dan komunikasi, senjata pemusnah massal, akan merupakan faktor-faktor yang cukup signifikan. Kemajuan tekhnologi cyber telah terbukti menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalin koordinasi antar kelompok gerakan teroris dan dimanfaatkan sebagai alat untuk menghimpun dana serta untuk mengadakan rekrutmen anggota kelompok teroris menjadi semakin mudah dilakukan dan relatif sulit dilacak sementara gerakan teroris dan penyebarannya menjadi semakin intensif. Di lain pihak kemampuan pemerintah dalam membiayai upaya pemberantasan terorisme sangat terbatas.

Hambatan Dalam Pemberantasan Terorisme. 1. Adanya mispersepsi dan tudingan bahwa perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam.


2. Adanya kesan bahwa negara maju menerapkan standard ganda dalam menghadapi terorisme. Pandangan ini merujuk pada sikap negara maju dalam penanganan konflik berlarut-larut di Timur Tengah. Persepsi terhadap kondisi ini sekaligus merupakan motif paling signifikan bagi maraknya aksi teror yang berbasis pada fundamentalisme garis keras serta kelompok-kelompok radikal militan di berbagai bangsa. 3. Adanya kesan cukup kuat bahwa langkah-langkah operasional penindakan terhadap aksi teror merupakan skenario yang dipaksakan oleh negara-negara maju kepada negara lemah dalam bidang politik, ekonomi, militer dan teknologi. Dan oleh karenanyasetiap hasil investigasi hanya sekedar upaya pembenaran skenario asing dan proses peradilannya pun dipaksakan menuruti ketentuan hukum yang telah di desain untuk melindungi kepentingan negara maju. 4. Adanya trauma masa lalu berdasarkan pengalaman bahwa aparat keamanan dan sisten hukum yang berlaku untuk menangani terorisme hanya merupakan alat kekuasaan otoriter militeristik untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan yang anti demokrasi dan melanggar hak azasi manusia, serta membungkam hakhak politik masyarakat dan memasung kreatifitas serta menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

105

Kebijakan Dasar Dalam Pemberantasan Terorisme 1. Perang melawan teror ialah kebutuhan mendesak untuk melindungi WNI sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 105



2. Bahwa kebijakan dan langkah pemerintah untuk menyusun undang-undang tentang pemberantasan terorisme bukan karena tekanan negara-negara maju. 3. Langkah-langkah pemberantasan terorisme tidak melanggar HAM tapi justru untuk melindungi HAM. Adanya undang-undang pemberantasan terorisme untuk memberikan kepastian hukum dan memberi batas-batas yang jelas tentang tindakan yang dapat dilakukan dan tindakan yang tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh aparat. 4. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tidak diskriminatif. Undang-undang terorisme tidak ditujukan pada suatu kelompok manapun. Siapapun yang melakukan perbuatan teror akan diperlakukan sama sesuai perbuatannya dan tanpa melihat latar belakang etnis maupun agamanya. 5. Bahwa undang-undang terorisme didasarkan pada 3 paradigma. 6. Bahwa kerjasama dengan pihak asing dalam memberantas terorisme adalah keharusan karena gerakan terorisme mempunyai jaringan global dan hal ini merupakan perwujudan upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, yaitu turut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. 7. Bahwa terorisme internasional ataupun terorisme lokal yang berkolaborasi dengan terorisme internasional merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan sangat membahayakan ketertiban dan keamanan dunia termasuk bansa dan negara RI. 8. Bahwa untuk mencegah dan mendorong agar tidak timbul korban-korban masal yang tidak berdosa akibat tindakan terorisme maka diperlukan keberanian


masyarakat luas untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian-kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme. 9. Bahwa dalam perang melawan terorisme perlu dilakukan upaya secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional dan secara simultan dilakukan langkah-langkah

yang

bersifat

represif,

preventif,

preemptif

maupun

rehabilitasi. Pengalaman bebagai negara menerapkan konsep yang hanya mengutamakan tindakan represif dengan kekuatan bersenjata ataupun dengan penegakan hukum secara tegas bagaimanapun tidak akan efektif menghentikan terorisme. Selain langkah represif dan preventif kita harus menyentuh akar terorisme (roots of terrorism) melalui langkah-langkah resosialisasi dan reintegrasi para pelaku terorisme ke dalam masyarakat.

MISI

Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi terorisme yang mengancam kehidupan bangsa, warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang tidak menyuburkan terorisme. Untuk memenuhi misi ini harus dilaksanakan upaya-upaya strategis sebagai berikut :

1. Mengalahan organisasi teroris dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan materil dan keuangan. Kita harus bekerjasama dan mengembangkan kemitraan baik luar negeri maupun dalam negeri untuk mengisolasi teroris. Mendorong instansi terkait untuk mengembangkan upaya penegakkan hukum, dengan didukung oleh intelejen dan instansi terkait lainnya serta mengembangkan mekanisme


penanganan aksi teror dalam suatu sistem keterpaduan dan koordinasi yang efektif. 2. Meningkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa terhadap ancaman terorisme untuk mencegah dijadikannya wilayah tanah air Indonesia sebagai tempat persembunyian para teroris dan tempat umbuh suburnya ideologi terorisme. 3. Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat di eksploitasi menjadi alasan pembenaran aksi teroris seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan SARA. 4. Melindungi bangsa, warganegara dan kepentingan nasional

Kemenangan perang melawan terorisme dapat dicapai melalui upaya yang berkelanjutan menekan ruang

lingkup dan kapabilitas organisasi teroris,

mengisolasi teroris serta menghancurkannya. Kemenangan hanya dapat dicapai selama pemerintah dan rakyat memelihara kesiapsiagaan dan bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencegah teroris melakukan tindakan yang membawa bencana. 106

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut: 1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; 2. peningkatan

kapasitas

lembaga

pemerintah

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan; 106



3. pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; 4. penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal, 5. peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme; 6. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; 7. pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini “disalahartikan”. Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun


kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya Secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum. 107

Dalam perang melawan terorisme diperlukan upaya komprehensif secara instans dan lintas Negara. PBB melalui United Nations Terrorism Prevention Branch telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut: 1. Aspek politik dan pemerintahan (politics and governance); 2. Aspek ekonomi dan social (economic and social); 3. Aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (psychology, communication, education); 4. Peradilan dan hokum (judicial and law); 5. Aspek kepolisian dan system pemasyarakatan (police and prison system); 6. Aspek intelijen (intelligent); 7. Aspek militer (military); 8. Aspek imigrasi (immigration). Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Jepang serta sejumlah Negara lain menganggap semua terorisme sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasionalnya seperti halnya dengan tindakan criminal. Amerika Serikat

107

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:e0TFLkY8rysJ:www.bappenas.go.id/get-file server/node/8406/+upaya+pencegahan+dan+penanggulangan+tindak+pidana+terorisme, diakses tgl 05 Oktober 2010, jam 10.45 Wib.


dan Australia misalnya bertekad untuk menggunakan semua daya guna mencegah, menghambat, mengalahkan, serta membalas semua serangan teroris, baik di dalam negeri dan diperairan internasional maupun di Negara asing.

Strategi pemberantasan terorisme diimplementasikan melalui upaya represif, preventif, preemptif, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infrastruktur pendukung. 108

a. Upaya Represif 1. Peradilan dan Perundang-undangan a. Pembentukan undang-undang yang khusus ditujukan untuk pemberantasan terorisme. b. Pertukaran informasi dengan Negara-negara lain. c. Meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan upaya melawan terorisme. d. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan Negara lain. e. Merevisi undang-undang dan ketentuan yang kontraproduktif dalam pemberantasan terorisme. f. Penyetaraan ancaman hukuman terhadap pelaku teror sesuai ancaman hukuman yang berlaku diberbagai Negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. g. Pemberian perlindungan saksi. h. Mempercepat proses peradilan. 108

Faisal Salam, 2005, Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung, hlm. 163-164.


i.

Penerapan peradilan khusus.

j.

Penerapan pengadilan in absentia.

2. Investigasi a. Melakukan olah TKP secara professional. b. Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan sesuia ketentuan hokum dengan menghindari terjadinya pelanggaran HAM serta penyimpangan lainnya. c. Kerjasama internasional dalam penyidikan termasuk kerjasama penggunaan teknologi mutakhir dalam penyidikan. d. Kerjasama internasional di bidang teknis seperti laboratorium, cyber forensic, communication forensic, surveillance, identifikasi dan dukungan teknis lainnya. e. Pelatihan penyidik di bidang investigasi pasca pemboman. f. Memperbanyak dan mengintensifkan informasi. g. Latihan simulasi satuan-satuan anti teror TNI dan Polri dalam penanganan terorisme. h. Mengungkap jaringan teroris secara tuntas. i.

Pembebasan sandera.

j.

Pembekuan aset organisasi teroris dan kelompok yang berkaitan dengan terorisme.

k. Pelaksanaan undang-undang pencucian uang secara konsisten. l.

Penelusuran aliran dana jaringan terorisme dengan menyampingkan kerahasiaan bank.


3. Intelijen a. Penggunaan teknologi mutakir untuk melakukan surveillance dan intersepsi. b. Penyusupan ke dalam organisasi teror. c. Pengembangan system deteksi dini. d. Pertukaran informasi intelijen dengan Negara lain. e. Pembangunan database terorisme. f. Deteksi dini terhadap provokasi ke arah permusuhan bernuansa SARA dan kebencian terhadap kelompok, agama atau Negara tertentu. 4. Militer a. Serangan ke markas teroris untuk penangkapan. b. Pembebasan sandera. c. Pengamanan VIP dan instalasi vital. d. Penyiapan pasukan khusus anti teroris. 109 b. Upaya Preventif 1. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api. 2. Peningkatan pengamanan terhadap system transportasi. 3. Peningkatan pengamanan sarana public. 4. Peningkatan pengamanan terhadap system komunikasi. 5. Peningkatan pengamanan terhadap VIP. 6. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatic dan kepentingan asing. 7. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris. 8. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.

109

Ibid., hlm. 164-166.


9. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom. 10. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu ke luar masuk. 11. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya). 12. Harmonisasi kebijakan visa dengan Negara tetangga. 13. Penertiban pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan. 14. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror. 15. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa. 16. Kampanye anti terorisme melalui media massa meliputi: a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris. b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror. c. Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris. d. Pemanfaatan eks pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti terorisme. e. Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan. f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggubah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme. 17. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme. 18. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris. 19. Pelarangan publikasi naskah-naskah dan pernyataan-pernyataan para teroris. 110 c. Upaya Preemptif

110

Ibid,. hlm. 166-167.


1. Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir eketrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras. 2. Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut: a. Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal. b. Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah pada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi dan sebagainya. c. Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional. 3. Perlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideology dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal. 4. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya. 5. Program bidang social-ekonomi, antara lain: a. Pengentasan kemiskinan. b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. c. Penciptaan lapangan kerja. d. Pengembangan ketenagakerjaan.


e. Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah

disusupkannya

ideology

keagamaan

untuk

mencegah

dsusupkannya ideology-ideologi ekstrem-radikal dalam proses pendidikan.

d. Upaya Resosialisasi dan Rehabilitasi 1. Para pelaku teroris yang telah dicuci otaknya dengan ideology ekstrim atau radikal sehingga ekstrim pelaku dapat diresosialisasikan dan direintegrasikan ke dalam cara-cara berpikir normal kehidupan kemasyarakatan. 2. Perbaikan sarana prasarana serta fasilitas public yang rusak. 3. Normalisasi pelayanan public dan kegiatan masyarakat. 111 e. Pengembangan Infrastruktur Pendukung 1. Dukungan melalui bantuan internasional untuk pengadaan peralatan dan teknologi canggih untuk melawan terorisme bagi Polri, Intelijen, TNI dan fasilitas koordinasi. 2. Peningkatan kualitas SDM satuan-satuan pelaksana lapangan (Polri, TNI, Intelijen serta instansi terkait lainnya). 3. Peningkatan kualitas SDM di jajaran penegak hukum (penyidik-jaksa-hakim) dalam proses peradilan terorisme agar setara dengan Negara-negara lain. 4. Pembangunan kapasitas organisasi lembaga koordinasi agar efektif dalam mengantisipasi perkembangan ancaman terorisme yang diperkirakan akan terus berlanjut. 111

Ibid,. hlm. 167-168.


5. Penetapan kelembagaan secara permanen dengan besaran organisasi sesuai skala perkembangan kegiatan pemberantasan terorisme dengan personil yang permanen pula. 6. Pengembangan jaringan kerja melalui kemitraan dengan instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait dalam upaya pemberantasan terorisme. 7. Pengembangan kemitraan untuk kajian dan sosialisasi terorisme dengan lembaga akademik independen dan netral. 8. Pengembangan kemitraan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi dalam memenangkan perang melawan ideology terorisme. 112 B. KEBIJAKAN NON PENAL (NON PENAL POLICY) Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 113 Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 112 113

Ibid., hlm. 168-169. Ibid.


c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).114 Jadi, selain criminal law application (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan prevention without punishment (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternative-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan

kejahatan

dengan

menggunakan

pendekatan

nonpenal

diorentasikan pada upaya-upaya untuk menangani factor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan.

115

Dalam meminjam terminology yang berlaku du dunia medis, Muladi membedakan

berbagai

tipologi tindakan

pencegahan

(prevention

without

punishment). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut: a. Pencegahan primer (primary prevention) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. b. Pencegahan sekunder (secondary prevention). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai

114 115

Barda Nawawi Arief, loc. Cit. Ali Masyhar, op. cit, hlm. 171.


contoh adalah dalam kaitannya dengan korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. c. Pencegahan tersier (tertiary prevention). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya recidivist offender maupun recidivist victim. 116 Factor-faktor kondusif antara lain berpuat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak

langsung dapat

menimbulkan kejahatan. Sehubungan dengan factor-faktor kondusif yang menimbulkan

kejahatan

tersebut,

Kongres

PBB

ke-8

dalam

dokumen

A/CONF.144/L.3 mengidentifikasikannya sebagai berikut: a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi; b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mampunyai prospek (harapan) karena proses integrasi social, juga karena memburuknya ketimpanganketimpangan social; c. Mengendornya ikatan social dan keluarga; d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beerimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;

116

Ibid.


e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan

dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas

lingkungan atau bertetangga; g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam berintegrasi

sebagaimana

mestinya

didalam

masyarakat

modern untuk

lingkungan

masyarakatnya,

dilingkungan keluarga atau familinya, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya; h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena factor-faktor yang disebut diatas; i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian; j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikapsikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikapsikap tidak toleran (intoleransi). 117 Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan social dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari factor-faktor kriminogen (factor-faktor yang 117

Mahmud Mulyadi, op. cit, hlm. 57.


mendorong timbulnya tindak pidana-pen). Berdasarkan factor-faktor penyebab kejahatan secara umum dan motif-motif dilakukannya terorisme, dapat diambil kebijakan nonpenal guna menanggulangi tindak pidana terorisme. Kebijakan nonpenal tersebut terutama diarahkan pada: a. Pengentasan

kemiskinan

dan

pengangguran

terutama

ditujukan

pada

pengangguran terpelajar; b. Meningkatkan kemakmuran dalam keadilan; c. Menekan laju peledakan penduduk; d. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau Negara-negara lain; e. Memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli; f. Pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme; g. Pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan paham-paham fanatisme baru; h. Peningkatan kewaspadaan masyarakatan atas tindakan teror; i. Pengakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas prinsip (politik) yang berbeda; j. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan (agama)-nya. 118

118

Ali Masyhar, loc. Cit.


Tindakan-tindakan non-penal mempunyai kedudukan strategis, karena ia menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari kongres PBB keenam tahun 1980 mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah Crime trends and crime prevention strategis. Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam resolusi, antara lain: a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people); b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebabsebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan (crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime); c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan social, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk (the main causes of crime in many countries are social inequality; racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).119 Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (prevention without punishment), 119

Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35.


yaitu antara lain pencegahan kesehatan mental masyarakat (community planning mental health), kesehatan mental masyarakat secara nasional (national mental health), social worker and child welfare (kesejahteraan anak dan pekerja social), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (administrative and civil law). Oleh karena itu, perlu langkah-langkah penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada didalam masyarakat (community crime prevention). Program-program yang dapat dilakukan oleh community crime prevention antara lain: a. Pembinaan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; b. Pembinaan tenaga kerja; c. Pendidikan; d. Rekreasi; e. Pembinaan mental melalui agama; f. Desain tata ruang fisik kota. Program-program

dari

community

crime

prevention

ini

dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Community organization


Tipe ini ditujukan membangun sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada kerjasama dalam penanggulangan kejahatan. Kerjasama ini juga dibina melalui sekolah-sekolah local, tempay-tempat ibadah. Program ini juga menyediakan sarana yang efektif bagi anak-anak muda untuk bersosialisasi dalam suatu pergaulan yang positif; 2. Community defence Program pada tipe ini ditujukan untuk mencegah terjadinya viktimisasi melalui pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Strategi yang digunakan adalah pencegah kejahatan melalui mendesain lingkungan dan organisasi pengawasan masyarakat melaui neighbourhood watch. 3. Order maintenance Pendekatan ini dilakukan untuk mengontrol pengrusakan sarana fisik, ancaman terhadap kehidupan bertetangga dan perilaku kasar dijalanan. 4. Risk based program Program ini menggunakan pendekatan untuk mencari factor-faktor yang beresiko dalam komunitas kehidupan masyarakat, mengidentifikasi yang paling beresiko dan menyediakan upaya pencegahan khusus bagi mereka.

5. Community development


Strategi yang digunakan adalah membangun kembali tatanan kehidupan social, fisik dan perekonomian lingkungan tempat tinggal. 6. Structural change yang dibangun adalah perubahan yang utama di dalam kehidupan masyarakat yang dapat mereduksi terjadinya kejahatan. 120 Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social; b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal. Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan social atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan factor-faktor kriminogen dan victimogen. 121 Kelemahan dari pendekatan dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan sampai saat ini adalah penekanan yang dititikberatkan pada offenderoriented prevention. Padahal, perumusan atas dasar dimensi yang berbeda, yaitu victim-oriented prevention, tidak kalah pentingnya. Tipologi pencegahan lain yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

120

Ibid. Barda Nawawi Arief,2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana PerkembanganPenyususan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 4. 121


1. Pencegahan individual (individual prevention). Bentuknya antara lain system alarm kendaraan, system alarm rumah, CCTV, pengawal pribadi dan sebagainya; 2. Pencegahan masyarakat (societal prevention) yang dapat berupa siskamling swakarsan sebagaimana dikembangkan oleh POLRI dan lainnya.

122

Pada teori-teori yang mempergunakan pendekatan sosiologis maka JE. Sahetapy menyebutkan bahwa secara umum teori-teori sosiologis dapat dibagi berdasarkan pendekatan pada : a. Aspek Konflik kebudayaan yang terdapat dalam system social bersangkutan. 123 Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya yang berjudul Culture Conflict and Crime. Sellin menyatakan bahwa terdapat suatu Conduct norm (norma tingkah laku) yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Norma tingkah laku ini bertujuan untuk mendefenisikan tingkah laku apa yang dianggap pantas (normal) dan apa yang dianggap tidak pantas (abnormal). Sellin mengunggkapkan bahwa dikalangan pakar sosiologi belum punya formula yang tepat untuk memberi arti konflik budaya ini. Konflik budaya ini bisa saja dihasilkan proses perkembangan suatu budaya, bisa juga karena perkembangan masyarakat, atau bisa juga dihasilkan dari hasil migrasi conduct norms dari suatu budaya yang kompleks ke wilayah budaya lainnya.

122

Ibid., hlm. 86. Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang, hlm. 104. 123


Sellin menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para imigran disebabkan oleh: a. Adanya konflik antara norma prilaku yang lama dan norma prilaku yang baru; b. Perpindahan situasi dan kondisi lingkungan desa ke kingkungan perkotaan; c. Transisi dari kehidupan masyarakat homogeny yang terorganisir kepada masyarakat heterogen yang tidak terorganisir.

124

b. Teori Anomi Teori Anomi, pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim (1858-1917) sebelum akhir abad ke-19. Durkheim mengenalkan istilah “Anomi”, yang diterjemahkannya sebagai “tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat sebagai akibat dari hilangnya nilai-nilai dan standar-standar yang mengatur kehidupan”. Durkheim menjelaskan lebih lanjut bahwa perubahan social yang cepat mempunyai pengaruh yang besar terhadap semua kelompok di dalam masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan kabur atau hilangnya nilai-nilai dan norma-norma yang selama ini dianut dan diterima masyarakat. Kondisi ini memunculkan kehidupan social yang tanpa norma (anomie). Teori Merton, ada dua komponen didalam masyarakat yang menentukan terjadinya ketertiban, yaitu: tujuan bersama dalam masyarakat (the same goals

124

Ibid., hlm. 109-110.


in society) dan sarana atau alat yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut (acceptable means). Merton menekankan pengaruh struktur social sebagai factor korelatif terjadinya kejahatan. Pengaruh ini terlihat dari adanya disparitas antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang dugunakan dalam mencapai tujuan tersebut. 125 Marton mengemukakan 5 (lima) bentuk kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi didalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan yang sudah membudaya (goals) dan tata cara yang sudah melembaga (means), yaitu: 1. Conformity merupakan perilaku yang terjadi manakah tujuan dan cara yang sudah ada di masyarakat diterima dan melalui sikap seseorang memperoleh keberhasilan. 2. Innovation, terjadi manakala seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata cara untuk pencapaian tujuan yang membudaya. 3. Ritualism, pada umumnya merupakan kecenderungan yang terjadi pada kelompok “lower-middle class”. 4. Retreatism, mencerminkan mereka-mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk antara lain penyalahgunaan narkotika.

125

Kusno Adi, op. cit., hlm.106-107.


5. Rebellion, merupakan perjuangan yang terorganisasi ditujuan untuk melakukan perubahan-perubahan kondisi social, ekonomi, politik, dengan maksud untuk “introduce a social structure in which the cultural standards of success would be sharply mdified and provision would be made for a closer correspondence between merit, effort and reward”.

126

c. Teori Differential Association Teori ini dikemukakan Edwin H. Sutherlan dalam dua versi yaitu pertama tahun 1939 dan versi kedua tahun 1947. Menurut Sutherlan, perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan social dan tidak diwariskan dari orang tua. Menurut Sutherlan bahwa perilaku criminal itu dipelajari, hal ini berarti bahwa perilaku criminal tersebut tidak diwariskan. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok yang intim atau dekat. Ketika tingkah laku criminal ini dipelajari, pembelajaran itu termasuk: a. Teknik-teknik melakukan kejahatan; b. Arah

khusus

dari

motif-motif,

dorongan-dorongan,

rasionalisasi-

rasionalisasi dan sikap-sikap. Asosiasi differensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Proses mempelajari tingkah laku criminal melalui asosiasi dengan pola-pola tingkah laku criminal dan anti criminal 126

Ibid., hlm. 112.


melibatkan setiap mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. Walaupun tingkah laku criminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilainilai umum, tingkah laku criminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non criminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 127 d. Teori Sub Budaya (Sub Culture) Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang digunakan dalam kerangka menjelaskan terjadinya penyimpangan perilaku dikalangan remaja Amerika, yang bercirikan gang-gang jalanan. Cohen ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku kejahatan di daerah kumuh (slum). Cohen menyatakan bahwa perilaku kejahatan dikalangan remaja usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilainilai kelompok kelas menengah yang mendominasikan budaya Amerika. Hal ini mengakibatkan kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut “status frustration”. Akhirnya para pemuda kalangan bawah ini melibatkan diri dalam gang-gang dan berperilaku menyimpang yang sifatnya tidak bermanfaat (non-utilitirian), dengki (malicious) dan jahat (negativistic). 128 Sub budaya yang mungkin terjadi menurut Cloward & Ohlin dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: 1. Criminal subculture, bentuk-bentuk perilaku geng yang ditujukan untuk kepentingan pemebuhan uang atau harta benda. 127 128

Mahmud Mulyadi, op. cit., hlm. 107&109. Ibid.


2. Conflict subculture, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan. 3. Retreatist subculture, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikkan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalgunakan obat/narkotika atau sejenisnya. 129 e. Teori Differential Opportunity Structure Teori ini dikemukakan oleh Cloward dan Ohlin yang dibangun atas dua asumsi, yaitu: a. Bahwa terhalangnya aspirasi dibidang perekonomian yang disebabkan oleh kemiskinan sehingga secara umum menjadikan perasaan frustasi; b. Bahwa frustasi ini mendorong kearah terjadinya kenakalan dalam konteks gang khusus, yang sifat kejahatannya secara alami bervariasi sesuai dengan struktur dan nilai konvensional dalam lingkungan pemuda. Peyimpangan di wilayah perkotaan merupakan akibat dari adanya perbedaan yang dimiliki oleh pemuda untuk mencapai tujuan, baik yang sifatnya sah ataupun tidak sah. Bila kesempatan untuk memperoleh sesuatu secara legal terhalang, maka kejahatan kemungkinan besar terjadi dan bila kejahatan tidak terjadi, kecenderungan keterlibatan dalam penggunaan narkoba dan kekerasan akan terjadi. 130

129

Kusno Adi, op. cit., hlm. 110.

130

Ibid.


Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan teroris di Indonesia pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Terungkapnya jaringan terorisme termasuk tertangkapnya tokoh-tokoh utama teroris. 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris. 3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman teroris secara keseluruhan.

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan menanggulangan teroris. 2. Memperkuat kesatuan anti terror dalam mencegah, menindak dan mengevakuasi aksi teroris. 3. Melaksanakan penegakan hukum penanggulangan teroris berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM yang terbebas dari unsur diskriminasi dan pendiskreditan. 4. Peningkatan operasional penggulangan aksi teroris melalui penangkapan tokohtokoh utama pelaku teroris. 5. Peningkatan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi aksi-aksi teroris. 131

131

http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/72-pencegahan-danpenanggulangan-terorisme, diakses tgl 03 Nopember 2010, jam 19.30 Wib.


Terorisme sebagai bentuk ancaman non tradisional tidak dapat dihadapi dengan teori-teori Clausewitz, Jomini atau pendekatan dan pola-pola konvensional lainnya. Terorisme harus dihadapi dengan counter-terrorism. Dalam hal ini kunci keberhasilan terletak pada keikutsertaan seluruh bangsa untuk memeranginya. Disadari bahwa terorisme merupakan isu yang sangat sensitive.

Langkah-langkah Penanganan Terorisme yaitu:

1. Perang melawan teroris merupakan kebutuhan mendesak dan dilaksanakan untuk melindungi kedaulatan NKRI dan keselamatan warga negara Indonesia serta warga Negara lain yang berada di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme, tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar hak asasi manusia. 3. Dalam penggunaan kekuatan pertanahan, yakni TNI untuk menumpas terorisme, tidak bersifat diskriminatif, dalam arti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan teror akan dihadapi tanpa melihat latar belakang etnis, agama atau golongannya. 4. Terorisme yang bersifat internasional maupun local atau yang saling berkolaborasi, dalam mengatasinya dilakukan melalui upaya secara terpadu dan terkoordinasi secara lintas instansi dan linbtas Negara. 5. Ancaman terorisme dapat bersifat domestic maupun lintas Negara, sehingga penangganannya perlu kerja sama dengan Negara-negara lain. Dalam memerangi terorisme, kerjasama pertahanan yang telah dilaksanakan mencakup


kerjasama intelijen dan kerjasama tersebut akan tetap dilanjutkan dimasa-masa mendatang. 6. Dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan diatas, secara konkrit penanganan ancaman terorisme dapat bersifat preemptif, preventif dan represif.

Untuk memayungi instrument-instrumen Negara yang involve dalam penanganan terorisme, pemerintah telah menetapkan sejumlah perangkat hukum. Dinataranya, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian diikuti dengan dua Inpres yakni Inpres No. 4 dan 5 Tahun 2002. Inpres No. 4 Tahun 2002 menugaskan Menkopolkam untuk merumuskan kebijakan terpadu pemberantasan terorisme, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindakan hukum. Sedangkan Inpres No. 5 Tahun 2002, menugaskan Kepala BIN untuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya sehingga terwujud satu kesatuan masyrakat intelijen yang mampu bekerja secara efektif dan efesien.

132

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937

a. Mengambil tindakan efektif bagi pencegahan dan penghukuman terorisme yang mempunyai karakter internasional; b. Prinsip hokum internasional bahwa setiap Negara harus menahan diri dari setiap tindakan yang mendorong terjadinya terorisme terhadap Negara lain; 132

Moch. Faisal Salam, 2005, Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung, hlm. 140-141.


c. “acts of terrorism” adalah tindakan penjahat yang diarahkan kepada suatu Negara yang diperhitungkan untuk membuat keadaan teror (a state of terror) dalam pikiran orang-orang tertentu, kelompok orang atau public umumnya; d. Tindakan terorisme:

1. Setiap tindakan sengaja yang mengakibatkan kematian atau membahayakan fisik atau hilangnya kebebasan pada: Kepala Negara, suami atau istrinya, pejabat public; 2. Perusakan sengaja tempat-tempat/harta publ;ik; 3. Perusakan tempat-tempat penting : gudang senjata atau bahan berbahaya.

Terorisme adalah kejahatan yang dapat diekstradisi. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents 1973.

e. Semua Negara diminta untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk pejabat diplomatic.

133

Non penal lebih menitik beratkan pada pencegahan dan penangkalan atau upaya preventif yaitu:

134

1. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api. 2. Peningkatan pengamanan terhadap system transportasi. 3. Peningkatan pengamanan sarana public. 133 134

Ibid., hlm. 185. Ali Masyhar, op. cit., hlm. 29.


4. Peningkatan pengamanan terhadap system komunikasi. 5. Peningkatan pengamanan terhadap VIP. 6. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatic dan kepentingan asing. 7. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris. 8. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional. 9. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom. 10. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu ke luar masuk. 11. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya). 12. Harmonisasi kebijakan visa dengan Negara tetangga. 13. Penertiban pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan. 14. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror. 15. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa. 16. Kampanye anti terorisme melalui media massa meliputi: a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris. b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror. c. Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris. d. Pemanfaatan eks pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti terorisme. e. Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan. f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggubah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme. 17. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme.


18. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris. 19. Pelarangan publikasi naskah-naskah dan pernyataan-pernyataan para teroris. 135 Dengan berpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas dan untuk mewujudkan kemampuan segenap komponen bangsa dalam deteksi dini, penangkalan dini, dan pencegahan dini serta tindakan dini terhadap segala bentuk ancaman aksi Terorisme, maka dikembangkan strategi digunakan : 1. Strategi Jangka Pendek Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan deteksi dan penangkalan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan strategi ini adalah: 1) Terwujudnya kesamaan dan kesatuan persepsi tentang Terorisme 2) Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang pancasilais, 3) Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi 4) Terwujudnya disiplin nasional 2. Strategi Jangka Panjang Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penindakan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia. Sasaran

yang

ingin

dicapai

dalam

penerapan

strategi

ini

adalah:

1) Meningkatnya sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa. 2) Terbentuknya

komitmen

yang

kuat

untuk

melakukan

langkah-langkah

penindakan dini.

135

Moch. Faisal Salam, op. cit., hlm. 166.


3) Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan. 4) Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa terhadap aksi Terorisme di Indonesia. 5) Meningkatnya kerjasama internasional. 136 Upaya dalam Strategi Jangka Pendek Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemerintah: 1) Untuk

mewujudkan

kesamaan

persepsi

bangsa

tentang

Terorisme.

a) Pemerintah dengan tegas segera mengeluarkan statement secara resmi dalam rangka menghadapi Terorisme di Indonesia seperti “Pernyataan perang melawan Segala bentuk ancaman Terorisme di dunia. b) Pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman Terorisme di Indonesia. c) Pemerintah melakukan pemekaran daerah di beberapa propinsi untuk mempermudah pengawasan. 2) Untuk membentuk kepribadian komponen bangsa yang pancasilais, diupayakan melalui: a) Edukasi formal, sejak dini mulai dan pendidikan pra sekolah hingga Perguruan Tinggi b)

Edukasi

3)

Untuk

non

formal,

membentuk

melalui

jiwa

kegiatan

nasionalisme

penyuluhan diupayakan

dan

melalui

sosialisasi kegiatan:

136

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7, diakses tgl 4 Nopember 2010, jam 15.30 Wib, hlm. 1.


a) Pendidikan formal, harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat sejak pra sekolah sampai Perguruan Tinggi b) Pendidikan non formal, Pemerintah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi 4)

Untuk

mewujudkan

Disiplin

Nasional

diupayakan

melalui:

a) Pendidikan formal, harus dilakukan pemerintah dengan memberikan muatan materi pengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Kewarganegaraan, Kewiraan, Tata Krama dan Budi Pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dan tingkat pendidikan dasar sampai dengan universitas b) Pendidikan non formal, dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dengan materi penyajian tentang Peraturan Perundang-Undangan Upaya dlm Strategi Jangka Panjang Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dini terhadap perkembangan ancaman Terorisme di Indonesia. 1)

Untuk

memelihara dan

meningkatkan keberanian komponen

bangsa,

diupayakan melalui kegiatan: a) Sosialisasi tentang bahaya dan ancaman Terorisme b) Melakukan dialog interaktif dan komunikasi secara intensif 2) Untuk membentuk komitmen yang kuat bagi segenap komponen bangsa, diupayakan melalui kegiatan: a) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur pencegahan dan penindakan dini


b) Menyelenggarakan

pelatihan

pencegahan

dan

penindakan

dini

c) Membangun kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen bersama. d) Melakukan pengawasan dan pengaturan kegiatan e) Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa f) Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi g) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan h) Melakukan pengetatan pemberian dokumen i) Melaksanakan penertiban administrasi 3) Mewujudkan perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan melakukan refungsionalisasi dan revitalisasi sebagai berikut: a) Aparat Intelijen. Refungsionalisasi dan revitalisasi aparat Intelijen dengan membuat aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tentang InteIen di Indonesia. b) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diperlukan kekuatan hukum, sarana prasarana, anggaran yang memadai didukung dengan mekanisme dan prosedur operasional yang jelas. c) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu diupayakan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri khususnya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, d) Criminal Justice System dengan kegiatan: (1)Melakukan langkah-langkah untuk penyamaan persepsi (2) Melaksanakan pelatihan, pertemuan, seminar dan dialog (3) Meningkatkan kerjasama penanganan kasus.


e) Desk Koordinasi Pemberantas-an Terorisme (DKPT). Melalui upaya : (1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional lembaga-lembaga nasional yang bertugas, berkewajiban dan berwenang memberantas Terorisme di Indonesia. (2) Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua kepentingan perangkat nasional dan dapat dioperasionalkan secara Iebih terkoordinasi, sinergik dan holistik dalam rangka pemberantasan Terorisme di Indonesia. f) Memperkuat

dan

memperta-hankan

serta

meningkatkan

kerjasama

g) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas serta mendeteksi terhadap kemungkinan h) Memutus

para

teroris

hubungan

para

memperoleh teroris

bahan

dengan

peledak

sindikat

dan

senjata.

kriminal

lainnya.

i) Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dan tempat persembunyian para teroris. j) Meningkatkan

pengamanan

pada

kepentingan-kepentingan

internasional,.

k) Memperluas pelaksanaan kerjasama dibidang investigasi, penuntutan dan ekstradiksi. 4) Untuk meningkatkan peran serta segenap komponen bangsa ditempuh melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan: a) Melakukan komunikasi dan dialog b) Menggalakkan Siskamswakara di seluruh wilayah Indonesia dengan upaya: (1) Meningkatkan penertiban administrasi (2) Menggalakkan ketentuan wajib lapor (3) Membina system pengamanan swakarsa,


(4) Menyiagakan perangkat tanggap darurat (5) Meningkatkan kerjasama internasional, c) Menjelaskan

secara

bijak

dan

diplomatis

kepada

d) Menindaklanjuti MOU yang telah disepakati bersama.

dunia

Internasional

137

BAB IV PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME STUDI PUTUSAN NO. 2280/Pid. B/2004/PN-Mdn. A. Putusan No. 2280/Pid. B/2004/PN-Mdn 1. Kasus Posisi a. Kronologis - Bahwa sejak bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal serumah dengan terdakwa di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Media Santoso No. 103 C Medan; - Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lantai II Mini Market MACAN YOAHAN SENTOSA Jalan KL. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, terdakwa menemani saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL, uang tersebut akan digunakan oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membeli komponen bom dan biaya perakitan bom;

137

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7, diakses tgl 4 Nopember 2010, jam 15.30 Wib, hlm. 2.


- Bahwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI yang sedang menonton acara TV melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membuka tas kantongan plastik, ternyata tas kantongan tersebut berisi komponenkomponen bom berupa 4 (emapt) buah jam weaker ukuran kecil, 1 (satu) buah soulder, 1 (satu) alat multi tester, 1 (satu) gulungan lak ban warna kuning, gulungan wayar kecil berwarna pembalut hijau dan biru, 1 (satu) set obeng, baterai kering ukuran kecil merk ABC sebanyak 8 (delapan) buah, Relay berbentuk kotak 4 segi sebanyak 4 (empat) buah dan 8 (delapan) buah detonator/fius; - Bahwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib juga, terdakwa melihat dan memperhatikan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meminta tolong kepada saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI membeli 10 (sepuluh) buah baterai kering ukuran kecil dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI mengambil baterai dari kedai milik terdakwa namun baterai yang tersisa tinggal 8 (delapan) buah baterai merk ABC sehingga saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI membeli dari kedai orang lain dan terdakwa meminjamkan sepeda dayung miliknya kepada saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI untuk membeli baterai tersebut dan baterai tersebut dibeli saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI dari kedai milik saksi BASIR; - Pada hari selasa tanggal 2 Maret 2003 pukul 22.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI


menyaksikan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN merakit bom dengan cara membongkar pasang komponen-komponen bom dengan menggosok-gosok/menyolder ujung baterai kering tersebut dengan menggunakan soulder dan obeng, lalu menyambungkan wayar ke jam weaker dengan ke 8 (delapan) baterai kering tersebut lalu melilitkan/membalutnya dengan lak ban, pada saat perakitan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tentang barang-barang yang dirakitkannya dengan menanyakan “apa barang itu tidak berbahaya”, oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menjelaskan “ini berbahaya dan ini adalah bom, jangan kasih tahu sama siapapun” dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI juga bertanya “dimana mau abang ledakkan”, oleh MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN mengatakan “mau ledakkan di Medan Mal”, selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memasukkan barang-barang yang dirakitnya ke dalam bungkusan kantongan plastic hitam lalu diletakkan disamping Louds Speaker dekat rak TV dirumah terdakwa; - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN keluar dari rumah dengan membawa tas warna hitam yang berisi bom yang telah dirakit dirumah terdakwa; - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di Jalan Pelopor/Teladan I


Medan, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bom yang dirakitnya kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK untuk diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; - Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK meletakkan bom yang diperkirakan akan meledak sekira pukul 20.30 Wib di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL dengan cara menitipkan tas berisi bom tersebut kepada pegawai Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA bernama saksi REKIN br SEMBIRING; - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib, pegawai Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA bernama saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN berhasil menemukan tas berisi bom yang tidak meledak; - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004, terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN secara bersama-sama menyembunyikan komponen bom yang tersisa antara lain 8 (delapan) buah fius (detonator), 3 (tiga) buah Relay, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas disoulder dengan menggunakan wayar penyambung ke dalam kotak VCD dan ke dalam kotak Louds Speaker milik terdakwa, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa komponen bom tersebut disembunyikan dengan maksud bilamana saksi MUHAMMAD


NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN ditangkap polisi maka barang bukti bom tidak dapat ditemukan. b.Dakwaan DAKWAAN PRIMAIR Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2004, bertempat di Jalan Madio Santoso No. 103 C Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitula terdakwa dengan sengaja menggunakan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitasb publik, atau fasilitas internasional, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: - Bermula terdakwa mengontrak garasi rumah saksi HENDRA SASTRAWANTO alias ALUNG berukuran 7 X 4 meter di Jalan Media Santoso No. 103 C Medan, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 1 Desember 2004 dengan biaya kontrak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) dan kontrak itu di buat dalam surat perjanjian bermaterai tertanggal 1 Desember 2003; - Kemudian terdakwa memakai garasi tersebut sebagai tempat tinggal lalu terdakwa membagi garasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian depan dengan


ukuran 4,5 meter digunakan terdakwa sebagai kedai atau warung untuk tempat berjualan kelontong dan sayur mayor sedangkan bagian belakang dengan ukuran 2,5 meter digunakan terdakwa sebagai ruangan tempat tidur sekaligus ruangan TV, tempat masak dan dapur; - Sejak terdakwa menempati garasi tersebut, saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI tinggal bersama terdakwa yang bertugas membantu terdakwa menjaga kedai dengan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan dan biaya makan ditanggung terdakwa; - Pada awal bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumah kontrakan terdakwa dan ia menempati ruangan TV sebagai tempat tidurnya; - Pada awal bulan Pebruari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membangun loteng diatas ruangan TV, loteng tersebut dipakai terdakwa sebagai kamar tidur; - RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sebagai Panglima Operasi GAM Wilayah Medan Deli (belum tertangkap) sengaja meminta saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal di Kota Medan dengan maksud untuk merakit dan meledakkan bom di beberapa tempat di Kota Medan dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan dan menggagalkan PEMILU yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI juga meminta saksi SAFRIZAL MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL dan saksi CAHRIAL HUSEN BIDIN alias RAM PAGO alias PON mengumpulkan uang


dari sejumlah pengusaha boat (ikan) di Belawan supaya meereka tidak diganggu oleh kelompok GAM di wilayah perairan Aceh lalu sebagaian uang tersebut disetorkan kepada RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI dan sebagaian digunakan kelompok GAM melakukan kegiatan di wilayah Medan Deli; - Pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menemani saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL untuk menemui saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN di lantai III Mini Market MACAN YAOHAN SENTOSA Jalan KL. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, kemudian saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN untuk membeli komponen bom dan biaya perakitan bom; - Pada hari senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 15.00 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU menjumpai ADI alias BUREUJEK (belum tertangkap) atas permintaan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN distasiun bus pelangi Jalan Sunggal Medan, karena ADI alias BUREUJEK membawa bom dari aceh, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BUREUJEK menyerahkan bom tersebut kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN didalam salah satu Wartel di simpang Jalan Sei Sikambing Medan, kemudian sekira pukul 22.00 wib,

terdakwa

dan

saksi

ISMAIL alias IS bin M. ALI sedang menonton TV, ketika itu terakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN


membuka tas kantongan plastic, ternyata kantongan plastic tersebut berisi komponen bom yang terdiri dari 4 (empat) buah jam weaker ukuran kecil, 1 (satu) buah soulder, 1 (satu) buah alat multi tester, 1 (satu) gulungan lak ban warna kuning, gulungan wayar kecil berwarna pembalut hijau dan biru, 1 (satu) set obeng, baterai kering ukuran kecil merk ABC sebanyak 8 (delapan) buah, relay berbentuk kotak 4 segi sebanyak 4 (empat) buah dan 8 (delapan) buah detonator/fius, lalu saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meminta saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI membeli 10 (sepuluh) buah baterai kering ukuran kecil dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluuh ribu rupiah), kemudian saksi ISMAIL alias bin M. ALI mencari baterai dari kedai milik terdakwa namun baterai yang tersisa tinggal 8 (delapan) buah baterai merk ABC sedangkan 2 (dua) buah baterai merk Everiday dibeli saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI dari kedai milik saksi BASIR di Jalan Madio Santoso No. 128 Medan dengan memakai sepeda dayung milik terdakwa; - Sejak hari Selasa tanggal 2 Maret 2003 pukul 22.00 Wib s/d hingga hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN merakit bom yang dilihat terdakwa dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI, dengan cara saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membongkar pasang komponenkomponen bom dengan menggosok-gosokan/menyolder ujung baterai kering tersebut

dengan

menggunakan

solder

dan

obeng,

lalu

menyambungkan/membalutnya dengan lak ban, pada saat perakitan tersebut terdakwa menanyakan barang yang dirakit oleh saksi MUHAMMAD NOR alias


AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN dengan menanyakan “apa barang itu tidak berbahaya”, oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menjelaskan “ini berbahaya dan ini adalah bom, jangan kasih tahu sama siapapun” kemudian saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI menanyakan “dimana mau abang ledakan”, oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN mengatakan “mau ledakan di Medan Mall”,selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memasukan barang-barang yang dirakitkan ke dalam bungkusan kantongan plastic hitam lalu diletakkan din samping Louds Speaker dekat rak TV; - Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN keluar dari rumah dengan membawa tas warna hitam yang berisi baterai dan jam weaker yang sudah dibungkus dengan lak ban sedangkan sisa gulungan lak ban, 1 (satu set ) obeng, satu multi tester, soulder, 3 buah Relay, 8 buah fius atau detonator serta barang rakitan yang terdiri dari 1 jam weaker yang disambungkan dengan wayar ke satu relay serta disambungkan ke 8 buah baterai kecil dimasukkan dalam kantongan plastic lalu diletakkan di Rak TV, sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN datang ke tempat kos saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di Jalan Pelopor/Teladan I Medan (dibelakang ASTRA Internasional) lalu saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bom tersebut kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJEK untuk


diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; - Pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJEK meletakkan bom yang diperkirakan akan meledak sekira pukul 20.30 Wib di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II Medan Mal dengan cara menitipkan tas berisi bom kepada seorang pegawai penitipan barang bernama saksi REKIN br SEMBIRING, akan tetapi hingga pukul 21.30 Wib tas tersebut tidak diambil sehingga tas tersebut dipindahkan ke ruang kerja saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN; - Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN merasa penasaran terhadap isi tas tersebut karena belum diambil oleh pemiliknya sehingga dia membuka tas tersebut, ternyata tas tersebut berisi baju kemeja, baju kaus, majalah dan Koran serta bungkusan yang dibalut dengan lak ban warna kuning dan ada jam weaker yang lengket dengan bungkusan, pada jam weaker ada baterai kering ukuran kecil warna hitam lalu saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN melaporkan isi tas tersebut kepada petugas polisi lalu saksi TIGOR SIPAHUTAR dari Polsekta Medan Kota melakukan pemeriksaan terhadap isi tas tersebut, ternyata didalam tas tersebut terdapat bom yang belum meledak, dengan komponen-komponen terdiri dari 8 (delapan) biji baterai kecil 1,5 volt merek ABC, 1 (satu) unit jam weaker merek Mickey, 1 (satu) biji baterai kecil merek ABC, 1 (satu) relay merek Liming 24


volt DC, 2 (dua) buah detonator listrik, 5 batang bahan peledak warna kehijauhijauan ada tulisan-tulisan 112/kabel hijau; - Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004, terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyembunyikan komponen bom yang terdiri dari Relay 3 (tiga) buah, 8 (delapan) buah fius atau detonator, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) buah baterai kecil ke dalam kotak VCD dan ke dalam kotak Louds Speaker yang terletak di ruang TV, dengan cara terdakwa dan MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN bersama-sama membuka kotak VCD dengan menggunakan obeng lalu ke dalam kotak VCD dimaasukkan 8 (delapan) buah fius (detonator) dan 3 (tiga) buah Relay setelah itu Kotak VCD ditutup kembali kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN bersama-sama membuka louds speaker lalu kedalamnya dimasukkan 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas disoulder dengan menggunakan wayar penyambung, setelah itu Louds Speaker ditutup kembali, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyembunyian komponen bom tersebutke dalam kotak VCD dan Louds Speaker milik terdakwa adalah bilamana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN ditangkap polisi maka barang bukti bom tidak dapat ditemukan, terdakwa tidak berkeinginan memindahkan komponen bom dari kotak VCD dan Louds Speaker milik terdakwa karena terdakwa merasa segan disebabkan isteri MUHAMMAD NOR alias AZHAR


alias RAJU alias RAJA BORDIN masih ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa dan juga terdakwa merasa takut uang yang dipinjam MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) akan diminta kembali; - Jika bom yang diletakkan oleh FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan meledak akan menimbulkan korban yang bersifat massal yaitu orang-orang yang sedang berada di PT. Medan Mal baik para pengunjung maupun para karyawan, juga dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dari para pengunjung yang sedang berbelanja, harta benda para karyawan dan harta benda pemilik toko di PT. Medan Mal serta dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran kios-kios atau toko-toko maupun gedung PT. Medan Mal beserta fasilitas-fasilitas yang tersedia digedung tersebut; - Dengan ditemukannya bom yang tidak meledak di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan telah menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan rasa takut secara meluas, pada khususnya bagi pengunjung yang akan berbelanja di gedung PT. Medan Mal, karyawan dan pemilik toko yang membuka usaha di gedung PT. Medan Mal serta pemilik gedung PT. Medan Mal dan pada umumnya bagi masyarakat karena takut adanya ledakan berikutnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo pasal 1 UU R.I No. 15 Tahun 2003.


DAKWAAN SUBSIDAIR Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2004, bertempat di Jalan Madio Santoso No. 103 C Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melaawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat,

menerima,

mencoba

memperoleh,

menyerahkan

atau

mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

dalam

miliknya,

menyimpan,

mengangkut,

menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: - RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sebagai Panglima Operasi GAM Wilayah Medan Deli (belum tertangkap) berencana untuk meledakkan bom di beberapa tempat di Kota Medan dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan menjelang Pemilihan Umum bulan Mei 2004, untuk itu RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sengaja memberangkatkan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN ke Medan untuk meledakkan bom di Kota Medan, kemudian sejak bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR


alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumah terdakwa Jalan Madio Santoso No. 103 C Medan Timur; - Pada awal bulan Pebruari 2004, bertempat didaerah Diski Kecamatan Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang, saksi MUHAMMADA NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 8250 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi SAFRIZAL MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL dan saksi CAHRIAL HUSEN BIDIN alias RAM PAGO alias PON, pemberian uang dan handphone atas permintaan RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI, yang akan digunakannya membeli komponen-komponen bom dan biaya perakitan bom; - Pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lantai II Mini Market MACAN YOAHAN SENTOSA Pulo Brayan Medan, terdakwa menemani saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meneerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL untuk pembelian komponen bom dan biaya perakitan bom; - Pada awal bulan Maret 2004, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima bungkusan berisi bom berupa 10 (sepuluh) buah fius/detonator dan 5 (lima) buah lempengan besi warna agak kekuningkuningan dari saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK di dalam salah satu wartel di simpang Jalan Sei Sikambing Medan,


selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membawa bom tersebut kerumah terdakwa; - Pada hari selasa tanggal 2 Maret 2004, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membeli tas dari toko milik saksi LINDAWATI alias LINDA di Medan Plaza seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tas hitam segi empat seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari itu juga saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN berangkat ke Pulo Brayan untuk membeli alat-alat perakitan bom yaitu soulder, wayar dan kawat solder dibeli dari toko CITRA yang dilayani oleh saksi RANO ANGKASA alias AKIEN, 1 (satu) set obeng, tester dan Relay dibeli dari toko ANGKASA yang dilayani oleh MENIATI WARUWU, 3 (Tiga) buah jam weaker dibeli dari Mini Market Pulo Brayan yang dilayani oleh saksi SILVERIA VERAWATY RONI SONDANG TAFILILAI FAU, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN pulang kerumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang dibelinya lalu menyimpannya di bawah meja, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membeli 14 (empat belas) biji baterai kering ukuran kecil merek ABC dari penjaga kedai milik terdakwa bernama saksi ISMAIL alias IS BIN MUHAMMAD ALI, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2004 pukul 22.00 Wib s/d hari rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR

alias AZHAR alias RAJU alias RAJA

BORDIN melakukan perakitan bom dengan bahan-bahan yang dibelinya dengan


cara menyolder baterai dan wayar untuk dihubungkan dengan relay, fius dan wayar dari jam weaker sebagai penggerak fius dengan menggunakan tenaga baterai, setelah selesai perakitan bom lalu terdakwa menyimpan sisa fius ke dalam kotak VCD dan sisa Relay ke atas meteran listrik; - Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di tempat kos saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di jalan Pelopor/Teladan I Medan (belakang ASTRA Internasional), saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bungkusan tas berisi bom yang dirakitnya kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK untuk diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA dilantai II MEDAN MALN Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; - Pada kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK menitipkan tas yang berisi bom yang diperkirakan akan meledak sekitar pukul 20.30 Wib ke tempat penitipan barang di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA yang diterima oleh saksi REKIN br SEMBIRING akan tetapi sampai pukul 21.30 Wib ADI alias BEUREUJUK tidak mengambil tas dari tempat penitipan sehingga tas tersebut disimpan di ruang kerja saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN; - Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN membuka tas tersebut ternyata berisi bom yang belum meledak, dengan komponen-komponen terdiri dari 8 (delapan) biji baterai kecil


1,5 volt merek ABC, 1 (satu) unit jam weaker merek Mickey, 1 (satu) biji baterai kecil merek ABC, 1 (satu) relay merek Liming 24 volt DC, 2 (dua) buah detonator listrik, 5 batang bahan peledak warna kehijau-hijauan ada tulisan-tulisan 112/kabel hijau; - Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004, terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN dan terdakwa menyembunyikan komponen bom yang merupakan sisa perakitan bom yaitu 8 (delapan) buah fius atau detonator dan 3 (tiga) buah Relay dimasukkan ke dalam kotak VCD, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) buah baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas di soulder dengan menggunakan wayar penyambung dimasukkan ke dalam Louds Speaker, kemudian pada tanggal 30 Maret 2004 komponen-komponen bom tersebut dapat ditemukan dari rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 UU R.I No. 15 Tahun 2003. DAKWAAN LEBIH DUBSIDAIR Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2004, bertempat di Jalan Madio Santoso No. 103 C Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau


harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: - Bermula terdakwa mengontrak garasi rumah saksi HENDRA SASTRAWANTO alias ALUNG berukuran 7 X 4 meter di Jalan Media Santoso No. 103 C Medan, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 1 Desember 2004 dengan biaya kontrak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) dan kontrak itu di buat dalam surat perjanjian bermaterai tertanggal 1 Desember 2003; - Kemudian terdakwa memakai garasi tersebut sebagai tempat tinggal lalu terdakwa membagi garasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian depan dengan ukuran 4,5 meter digunakan terdakwa sebagai kedai atau warung untuk tempat berjualan kelontong dan sayur mayor sedangkan bagian belakang dengan ukuran 2,5 meter digunakan terdakwa sebagai ruangan tempat tidur sekaligus ruangan TV, tempat masak dan dapur; - Sejak terdakwa menempati garasi tersebut, saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI tinggal bersama terdakwa yang bertugas membantu terdakwa menjaga kedai dengan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan dan biaya makan ditanggung terdakwa; - Pada awal bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumah kontrakan terdakwa dan ia menempati ruangan TV sebagai tempat tidurnya; - Pada awal bulan Pebruari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima


juta rupiah) kepada terdakwa untuk membangun loteng diatas ruangan TV, loteng tersebut dipakai terdakwa sebagai kamar tidur; - RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sebagai Panglima Operasi GAM Wilayah Medan Deli (belum tertangkap) sengaja meminta saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal di Kota Medan dengan maksud untuk merakit dan meledakkan bom di beberapa tempat di Kota Medan dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan dan menggagalkan PEMILU yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI juga meminta saksi SAFRIZAL MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL dan saksi dari sejumlah pengusaha boat (ikan) di Belawan supaya meereka tidak diganggu oleh kelompok GAM di wilayah perairan Aceh lalu sebagaian uang tersebut disetorkan kepada RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI dan sebagaian digunakan kelompok GAM melakukan kegiatan di wilayah Medan Deli; Terdakwa telah mengetahui secara jelas dan pasti rencana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN untuk meledakkan bom di Kota Medan, pengetahuan terdakwa tersebut diperoleh dari: - Pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lantai III Mini Market MACAN YAOHAN SENTOSA Jalan KL. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, ketika saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima uang sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL, terdakwa mendengar keterangan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA


BORDIN bahwa uang tersebut akan digunakan membeli komponen-komponen bom dan biaya perakitan bom; - Pada hari senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membuka tas kantongan plastic yang berisi komponen-komponen bom yang terdiri dari 4 (emapt) buah jam weaker ukuran kecil, 1 (satu) buah Soulder, 1 (satu) alat multi tester, 1 (satu) gulungan lak ban warna kuning, gulungan wayar kecil berwarna pembalut hijau dan biru, 1 (satu) set obeng, baterai kering ukuran kecil merk ABC sebanyak 8 (delapan) buah, relay berbentuk kotak 4 segi sebanyak 4 (empat) buah dan 8 (delapan) buah detonator/fius, dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memberitahukan kepada terdakwa dan kepada saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI bahwa barang-barang yang dirakitnya adalah barang-barang berbahaya atau bom; Terdakwa telah mengetahui secara jelas dan pasti rencana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN untuk meledakkan bom di Kota Medan, lalu terdakwa memberikan bantuan kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN dengan meminjamkan barang, yaitu: - Sejak hari Selasa tanggal 2 Maret 2003 pukul 22.00 Wib s/d hingga hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib, terdakwa meminjamkan rumahnya dipakai oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA


BORDIN untuk merakit bom dan komponen-komponen lain yang belum dirakit menjadi bom disimpan dirumah terdakwa menunggu diledakkan; - Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004 malam, terdakwa meminjamkan VCD dan Louds Speaker miliknya kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN untuk tempat penyimpanan komponen-komponen bom yaitu 3 (tiga) buah Relay, 8 (delapan) buah fius atau detonator, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) buah baterai kecil disimpan didalam kotak VCD dan 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas disoulder disimpan didalam Louds Speaker; - Atas bantuan yang diberikan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN dengan meminjamkan barang-barang berupa rumah, sepeda dan VCD serta Louds Speaker maka pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 02.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN dapat menyelesaikan perakitan bom dan komponen-komponen bom lainnya dapat disembunyikan agar tidak diketahui oleh petugas polisi kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bom tersebut kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK untuk diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MALL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan, selanjutnya pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK meletakkan bom yang diperkirakan akan


meledak sekira pukul 20.30 Wib di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL dengan cara menitipkan tas berisi bom tersebut kepada seorang pegawai penitipan barang bernama saksi REKIN br SEMBIRING, akan tetapi hingga pukul 21.30 Wib tas tersebut tidak diambil sehingga tas tersebut dipindahkan ke ruang kerja saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN akan tetapi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib bom tersebut dapat ditemukan oleh saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN dan dari dalam tas ditemukan bom yang terdiri dari 8 (delapan) biji baterai kecil 1,5 volt merek ABC, 1 (satu) unit jam weaker merek Mickey, 1 (satu) biji baterai kecil merek ABC, 1 (satu) relay merek Liming 24 volt DC, 2 (dua) buah detonator listrik, 5 batang bahan peledak warna kehijau-hijauan ada tulisan-tulisan 112/kabel hijau; - Jika bom yang diletakkan oleh FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan meledak akan menimbulkan korban yang bersifat massal yaitu orang-orang yang sedang berada di PT. Medan Mal baik para pengunjung maupun para karyawan, juga dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dari para pengunjung yang sedang berbelanja, harta benda para karyawan dan harta benda pemilik toko di PT. Medan Mal serta dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran kios-kios atau toko-toko maupun gedung PT. Medan Mal beserta fasilitas-fasilitas yang tersedia digedung tersebut; - Dengan ditemukannya bom yang tidak meledak di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan


telah menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan rasa takut secara meluas, pada khususnya bagi pengunjung yang akan berbelanja di gedung PT. Medan Mal, karyawan dan pemilik toko yang membuka usaha di gedung PT. Medan Mal serta pemilik gedung PT. Medan Mal dan pada umumnya bagi masyarakat karena takut adanya ledakan berikutnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf a PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 UU R.I No. 15 Tahun 2003. LEBIH SUBSIDIAIR LAGI Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2004, bertempat di Jalan Madio Santoso No. 103 C Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: - Bermula terdakwa mengontrak garasi rumah saksi HENDRA SASTRAWANTO alias ALUNG berukuran 7 X 4 meter di Jalan Media Santoso No. 103 C Medan, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 1 Desember 2004 dengan


biaya kontrak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) dan kontrak itu di buat dalam surat perjanjian bermaterai tertanggal 1 Desember 2003; - Kemudian terdakwa memakai garasi tersebut sebagai tempat tinggal lalu terdakwa membagi garasi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian depan dengan ukuran 4,5 meter digunakan terdakwa sebagai kedai atau warung untuk tempat berjualan kelontong dan sayur mayor sedangkan bagian belakang dengan ukuran 2,5 meter digunakan terdakwa sebagai ruangan tempat tidur sekaligus ruangan TV, tempat masak dan dapur; - Sejak terdakwa menempati garasi tersebut, saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI tinggal bersama terdakwa yang bertugas membantu terdakwa menjaga kedai dengan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan dan biaya makan ditanggung terdakwa; - Pada awal bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumah kontrakan terdakwa dan ia menempati ruangan TV sebagai tempat tidurnya; - Pada awal bulan Pebruari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membangun loteng diatas ruangan TV, loteng tersebut dipakai terdakwa sebagai kamar tidur; - RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sebagai Panglima Operasi GAM Wilayah Medan Deli (belum tertangkap) sengaja meminta saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal di Kota Medan dengan maksud untuk merakit dan meledakkan bom di beberapa tempat di Kota Medan dengan


tujuan untuk menimbulkan kekacauan dan menggagalkan PEMILU yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI juga meminta saksi SAFRIZAL MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL dan saksi dari sejumlah pengusaha boat (ikan) di Belawan supaya meereka tidak diganggu oleh kelompok GAM di wilayah perairan Aceh lalu sebagaian uang tersebut disetorkan kepada RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI dan sebagaian digunakan kelompok GAM melakukan kegiatan di wilayah Medan Deli; Terdakwa telah mengetahui secara jelas dan pasti rencana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN untuk meledakkan bom di Kota Medan, pengetahuan terdakwa tersebut diperoleh dari: - Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2003 pukul 22.00 Wib terdakwa meminjamkan sepeda dayung miliknya kepada saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI untuk membeli 2 (dua) baterai merk Everiday dari kedai milik saksi BASIR di Jalan Madio Santoso No. 128 Medan, kedua baterai dipakai sebagai komponen dalam perakitan bom; - Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2003 pukul 22.00 Wib s/d hingga hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib, terdakwa meminjamkan rumahnya dipakai oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN untuk merakit bom dan komponen-komponen lain yang belum dirakit menjadi bom disimpan dirumah terdakwa menunggu diledakkan; - Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004 malam, terdakwa meminjamkan VCD dan Louds Speaker miliknya kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias


RAJU alias RAJA BORDIN untuk tempat penyimpanan komponen-komponen bom yaitu 3 (tiga) buah Relay, 8 (delapan) buah fius atau detonator, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) buah baterai kecil disimpan didalam kotak VCD dan 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas disoulder disimpan didalam Louds Speaker; - Walaupun terdakwa telah mengetahui secara jelas dan pasti rencana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR aliasRAJU alias RAJA BORDIN untuk meledakkan bom di Kota Medan namun demikian terdakwa tidak melaporkan informasi tentang rencana peledakan bom tersebut kepada pihak berwenang sehingga pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK berhasil meletakkan bom yang diperkirakan akan meledak sekira pukul 20.30 Wib tersebut di tempat penitipan barang di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA dilantai II Medan Mal Jalan MT. Haryono No. 1 Medan akan tetapi saksi SUPRIADI NASUTIOAN alias IAN berhasil menemukan bom tersebut dan walaupun terdakwa telah mengetahui bom tersebut diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA di lantai II Medan Mal Jalan MT. Haryono No. 1 Medan atas permintaan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwajib sehingga petugas polisi membutuhkan waktu yang lama, mengeluarkan banyak biaya dan mengerahkan banyak petugas polisi untuk menangkap pelaku


yang terlibat dalam peletakan bom di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA di lantai II Medan Mal Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; - Jika bom yang diletakkan oleh FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan meledak akan menimbulkan korban yang bersifat massal yaitu orang-orang yang sedang berada di PT. Medan Mal baik para pengunjung maupun para karyawan, juga dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dari para pengunjung yang sedang berbelanja, harta benda para karyawan dan harta benda pemilik toko di PT. Medan Mal serta dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran kios-kios atau toko-toko maupun gedung PT. Medan Mal beserta fasilitas-fasilitas yang tersedia digedung tersebut; - Dengan ditemukannya bom yang tidak meledak di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan telah menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan rasa takut secara meluas, pada khususnya bagi pengunjung yang akan berbelanja di gedung PT. Medan Mal, karyawan dan pemilik toko yang membuka usaha di gedung PT. Medan Mal serta pemilik gedung PT. Medan Mal dan pada umumnya bagi masyarakat karena takut adanya ledakan berikutnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 UU R.I No. 15 Tahun 2003. LEBIH SUBSIDAIR LAGI


Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2004, bertempat di Jalan Madio Santoso No. 103 C Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalm miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: - RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sebagai Panglima Operasi GAM Wilayah Medan Deli (belum tertangkap) berencana untuk meledakkan bom di beberapa tempat di Kota Medan dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan menjelang Pemilihan Umum bulan Mei 2004, untuk itu RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sengaja memberangkatkan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN ke Medan untuk meledakkan bom di Kota Medan, kemudian sejak bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumah terdakwa Jalan Madio Santoso No. 103 C Medan Timur; - Pada awal bulan Pebruari 2004, bertempat didaerah Diski Kecamatan Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang, saksi MUHAMMADA NOR alias AZHAR


alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 8250 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi SAFRIZAL MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL dan saksi CAHRIAL HUSEN BIDIN alias RAM PAGO alias PON, pemberian uang dan handphone atas permintaan RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI, yang akan digunakannya membeli komponen-komponen bom dan biaya perakitan bom; - Pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lantai II Mini Market MACAN YOAHAN SENTOSA Pulo Brayan Medan, terdakwa menemani saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meneerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL untuk pembelian komponen bom dan biaya perakitan bom; - Pada awal bulan Maret 2004, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima bungkusan berisi bom berupa 10 (sepuluh) buah fius/detonator dan 5 (lima) buah lempengan besi warna agak kekuningkuningan dari saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK di dalam salah satu wartel di simpang Jalan Sei Sikambing Medan, selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membawa bom tersebut kerumah terdakwa; - Pada hari selasa tanggal 2 Maret 2004, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membeli tas dari toko milik saksi LINDAWATI alias LINDA di Medan Plaza seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu


rupiah) dan tas hitam segi empat seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari itu juga saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN berangkat ke Pulo Brayan untuk membeli alat-alat perakitan bom yaitu soulder, wayar dan kawat solder dibeli dari toko CITRA yang dilayani oleh saksi RANO ANGKASA alias AKIEN, 1 (satu) set obeng, tester dan Relay dibeli dari toko ANGKASA yang dilayani oleh MENIATI WARUWU, 3 (Tiga) buah jam weaker dibeli dari Mini Market Pulo Brayan yang dilayani oleh saksi SILVERIA VERAWATY RONI SONDANG TAFILILAI FAU, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN pulang kerumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang dibelinya lalu menyimpannya di bawah meja, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membeli 14 (empat belas) biji baterai kering ukuran kecil merek ABC dari penjaga kedai milik terdakwa bernama saksi ISMAIL alias IS BIN MUHAMMAD ALI, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2004 pukul 22.00 Wib s/d hari rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR

alias AZHAR alias RAJU alias RAJA

BORDIN melakukan perakitan bom dengan bahan-bahan yang dibelinya dengan cara menyolder baterai dan wayar untuk dihubungkan dengan relay, fius dan wayar dari jam weaker sebagai penggerak fius dengan menggunakan tenaga baterai, setelah selesai perakitan bom lalu terdakwa menyimpan sisa fius ke dalam kotak VCD dan sisa Relay ke atas meteran listrik;


- Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di tempat kos saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di jalan Pelopor/Teladan I Medan (belakang ASTRA Internasional), saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bungkusan tas berisi bom yang dirakitnya kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK untuk diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA dilantai II MEDAN MALN Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; - Pada kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK menitipkan tas yang berisi bom yang diperkirakan akan meledak sekitar pukul 20.30 Wib ke tempat penitipan barang di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA yang diterima oleh saksi REKIN br SEMBIRING akan tetapi sampai pukul 21.30 Wib ADI alias BEUREUJUK tidak mengambil tas dari tempat penitipan sehingga tas tersebut disimpan di ruang kerja saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN; - Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN membuka tas tersebut ternyata berisi bom yang belum meledak, dengan komponen-komponen terdiri dari 8 (delapan) biji baterai kecil 1,5 volt merek ABC, 1 (satu) unit jam weaker merek Mickey, 1 (satu) biji baterai kecil merek ABC, 1 (satu) relay merek Liming 24 volt DC, 2 (dua) buah detonator listrik, 5 batang bahan peledak warna kehijau-hijauan ada tulisan-tulisan 112/kabel hijau;


- Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004, terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN dan terdakwa menyembunyikan komponen bom yang merupakan sisa perakitan bom yaitu 8 (delapan) buah fius atau detonator dan 3 (tiga) buah Relay dimasukkan ke dalam kotak VCD, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) buah baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas di soulder dengan menggunakan wayar penyambung dimasukkan ke dalam Louds Speaker, kemudian pada tanggal 30 Maret 2004 komponen-komponen bom tersebut dapat ditemukan dari rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 2. Fakta Hukum a. Keterangan saksi 1. REKIN br SIHOMBING, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004;


c. Benar saksi adalah karyawati pada PT. MACAN YOAHAN SENTOSA dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan dan biasanya setiap hari saksi bekerja pada stand kaos kaki; d. Benar pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 saksi ditugaskan oleh atasan untuk bertugas dibagian penitipan barang untuk menggantikan NILA KUSUMA yang pada hari itu sedang off sesuai dengan jadwal. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi ada menerima titipan barang berupa sebuah tas warna hitam dari seorang laki-lakiyang tidak saksi kenal; e. Benar setelah menerima tas tersebut saksi memasukkannya ke dalam kotak penitipan nomor 019 lalu memberikan tanda penitipan barang nomor 019 yang terbuat dari karton warna putih tulisan warna hitam yang dilengkapi dengan stempel Macan Yoahan kepada laki-laki tersebut, selanjutnya saksi langsung meladeni penitip barang yang lain; f. Benar tas hitam itu tidak terlalu berat karena dapat saksi angkat dengan tenaga satu tangan saja; g. Benar samapai kegiatan di Macan Yoahan selesai pukul 21.30 WIB tidak ada yang menanyakan/mengambil tas tersebut, akhirnya tas hitam tersebut saksi titip kepihak kantor administrasi bersama 3 barang titipan lainnya yang tidak dibawa oleh penitipnya; h. Benar sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Macan Yoahan bahwa bila ada barang titipan yang tidak diambil oleh pemiliknya maka selesai jam kerja barang


titipan tersebut diserahkan kebagian administrasi kantor setelah terlebih dahulu barang titipan tersebut diperiksa Supervisor; i. Benar Supervisor yang memeriksa tas hitam itu adalah saksi Verianus Samosir diatas meja yanga ada didekat pintu kantor; j. Benar ketika tas itu dibuka saksi melihat isinya hanya baju saja; k. Benar setelah diperiksa, lalu tas tersebut bersama dengan 3 jenis barang yang lainnya saksi masukkan ke kantor dan saksi letakkan didepan meja Administrasi persoanalia; l. Benar saksi mengetahui penemuan bom di Medan Mall itu adalah pada hari selasa tanggal Maret 2004; m. Benar ketika dilakukan rekonstruksi baru saksi tahu bahwa yang menitipkan tas hitam itu adalah Friznal Wahyudi als Wahyudi; n. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 2. SUPRIADI NASUTION als IAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang


terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004; c. Benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri; d. Benar saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. MACAN YOAHAN SENTOSA dilantai II gedung Medan Mal sebagai kepala Adm Personalia yang berkantor di Jalan MT. Haryono Medan; e. Benar saksi tidak melihat ketika saksi REKIN br SIHOMBING memasukkan tas hitam yang berisi bom tersebut ke ruang kerja saksi, karena pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 saksi off atau tidak bekerja; f. Benar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2004 saksi masuk kerja sekitar pukul 08.00 WIB dan saksi melihat tas hitam yang ada disudut meja tempat meletakkan barang-barang yang tidak diambil pengunjung, karena sudah beberapa hari tidak diambil pemiliknya (sejak hari Jumat tanggal 5 Maret 2004),saksi jadi ingin tahu apa isi tas tersebut lalu saksi membukanya dan melihat isi tas tersebut terdiri dari : 3 (tiga) potong baju yaitu baju kemeja dan baju kaus dengan posisi berlipat bagus, majalah, bungkusan lak ban warna kuning dan jam weaker berikut 1 (satu) buah baterai kering yang kecil, dan dibawahnya ada surat kabar; g. Benar kemudian saksi memanggil dan memberitahukan kepada pegawai lain yaitu INDRA HALVIAN dan HENDRI, dimana saat itu saksi HENDRI mengatakan bahwa itu bom;


h. Benar saksi lihat ada jam dan posisi baterainya sudah tidak tepat, lalu saksi mencongkel baterai jam weaker tersebut hingga jatuh/terlepas; i.

Benar selanjutnya saksi memotong lak ban warna kuning pembungkus barang tersebut dengan menggunakan cutter;

j.

Benar setelah terbuka, saksi melihat ada 5 (lima) buah benda lempengan yang panjangnya kurang lebih 25 cm dan lebar kurang lebih 5 cm serta tebal kurang lebih 2 cm yang dibungkus lagi dengan kertas atau plastic warna hijau kehitamhitaman dan dari lempengan yang paling tengah ada wayar hijau bersambung/berhubungan dengan jam weaker;

k. Benar selanjutnya untuk memeriksanya saksi memanggil saksi EKO KUSWOYO yang bekerja pada bagian elektronik; l.

Benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu M. YUSUF dan AMANUDDUN, yang lalu menyuruh saksi memberitahukan kepada bagian bangunan dan selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi MARGA SIPAHUTAR yang bertugas di Polsekta Medan Kota;

m. Benar saat saksi kembali keruangan saksi, ternyata wayar dari benda lempengan yang berhubungan dengan jam weaker tersebut sudah diputuskan oleh EKO KUSWOYO; n. Benar Eko mengaku bahwa dialah yang memutuskan wayar yang ada pada bom tersebut ketika saksi sedang melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi bernama Yusuf;


o. Bahwa benar kemudian benda-benda yang ada didalam tas tersebut kembali saksi masukkan kedalam tas tersebut; p. Bahwa benar setelah diteliti di Polsekta Medan Kota, barulah saksi ketahui bahwa benda dalam tas hitam tersebut adalah bom dan setelah mendengar penjelasan tersebut saksi gemetar ketakutan dan membayangkan seandainya bom tersebut meledak maka pasti saksi yang duluan mati; q.

Benar saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Eko memutuskan wayar itu dan menurut Zulkifli tujuan Eko memutuskan wayar itu adalah agar bom itu tidak aktif lagi;

r. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 3. MUHAMMAD YUNUS, dibawah sumpah menerangkann sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan Ridwan dan Istrinya; b. Benar Ridwan tidak pernah melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa tinggal dirumahnya; c. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang


terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004; d. Benar saksi bekerja sebagai kepala lingkungan XIV Kel. P. Brayan Darat I Medan Timur Medan; e. Benar saksi mengetahui adanya tindakan kepolisian dari Poltabes Ms melakukan penggeledahan rumah di Jl. Madio Santoso No. 103 C Medan yang dikontrak oleh saksi Ridwan als Iwan; f. Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di rumah saksi RIDWAN THAIB lebih 2 kali, yang pertama pada akhir Februari 2004 dan hari Rabu tanggal 31 Maret 2004 sekitar pukul 21.00 WIB; g. Benar saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan lalu disita antara lain: 8 (delapan) detonator, 3 (tiga) Reley, 1 (satu) VCD, 1 (satu) Louds Speaker, 1 (satu) set komponen rakitan bom yang sudah disiapkan, 1 (satu) unit multi tester, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) solder, 1 (satu) set obeng kecil, 1 (satu) gulungan sisa lak ban warna kuning, 1 (satu) wayar sambung listrik; h. Benar terdakwa yang menunjukkan barang-barang yang disembunyikan di dalam VCD dan Louds Speaker; i.

Benar saksi mengetahui bahwa saksi RIDWAN tersebut mengontrak dirumah tersebut sejak Desember 2003 dan yang dikontrak hanya bagian garasinya saja dan saksi RIDWAN tinggal bersama istri dan seorang anaknya dan saksi tidak mengetahui kalau ada orang lain lagi yang tinggal dirumah tersebut;


j.

Benar saksi mengetahui tentang adanya peristiwa bom Medan Mal pada tanggal 9 Maret 2004 dari anak kandung saksi bekerja di Medan Mall malamnya sepulang dari kerja saksi diberitahukan adanya bom dan setelah itu membaca berita di surat kabar;

k. Benar saksi merasa terkejut dan sangat ketakutan apabila bom tersebut meledak karena dapat menghancurkan harta benda dan korban massa. 4. TIGOR HUTABARAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004; c. Benar saksi adalah Kepala Pos Polisi Pusat Pasar dan berkantor di Mean Mall lantai I, anggota saksi adalah Saripuddin Sihite, M. Hutasoit dan P. Harahap; d. Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 10.00 WIB ditemukan sebuah tas hitam berisi bom dilantai II Medan Mall Jl. MT. Haryono No. 1 Medan dan bertugas ketika itu adalah Saripuddun Sihite, M. Hutasoit;


e. Benar ketika saksi berada di lantai II, saksi bertemu sengan S. Sipahutar yang menanyakan ruangan Supriadi Nasution, lalu saksi bersama S. Sipahutar masuk ke ruangan Supriadi Nasution; f. Benar sampai diruangan Supriadi Nasution, saksi melihat disana sudah ada Saripuddin Sihite, M. Hutasoit dan beberapa orang satpam Medan Mall; g. Bahwa saksi lihat diatas meja ada 1 (satu) tas koper berwarna hitam yang resletingnya sudah terbuka; h. Benar saksi melihat lak ban sudah terlepas, wayar-wayar sudah putus-putus, didalam tas itu ada 5 lempengan yang bermuatan mesiu, terasa lembek yang terbungkus plastic hijau; i.

Bahwa saksi lihat 5 lempengan itu masih tersusun rapi dengan di lak ban warna kuning dan setelah dipotong disebelahnya ada jam weaker yang di lak ban dengan baterai;

j.

Benar selain lempengan itu saksi juga melihat isi tas itu adalah : 2 kemeja, 1 baju kaos, 2 majalah Gatra dan Koran Kompas;

k. Benar ketika itu bom itu tidak aktif lagi karena wayar-wayarnya sudah putus; l.

Benar kemudian Reinhard Sinaga memberikan HP nya dan mengatakan bahwa Kapolsek mau bicara;

m. Benar setelah saksi bicara dengan Kapolsek, tas yang berisi bom itu dibawa oleh Ridwan dengan naik mobil S. Sipahutar ke Polsekta Medan kota;


n. Benar sesampai di Polsekta Medan Kota, saksi lihat dalam rangkaian bom itu ada 2 unit detonator, lempengan itu panjangnya 25 cm, lebar 5 cm, tebal 2 cm, ada 9 baterai kecil warna hitam merk ABC, 8 baterai disatukan (dipatri) di lak ban dan dihubungkan dengan lempengan bom, 1 baterai lagi sudah terlepas dari jam weaker/timer; o. Bahw saksi tahu asal tas tersebut adalah dari tempat penitipan barang yang tidak diambil setelah lima hari; p. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 5. REINHARD SINAGA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004; c. Benar saksi bekerja sebagai Pengelola Medan Mall dari PT. Brahma Debang Kencana (PT. BDK) dan saksi sebagai manager Operasional sejak tahun 2000 yang membidangi keamanan, perparkiran dan lain sebaginya;


d. Bahwa saksi mendapat laporan dari anggota yang mengatakan tentang barang yang mencurigakan; e. Bahwa saksi bergegas melihat barang tersebut masih terbungkus dalam tas yang sudah dipegang oleh personalia; f. Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan Medan Mall adalah seluruh anggota keamanan; g. Bahwa saksi menelepon Kapolsekta Medan Kota dan mempertanyakan tentang barang yang mencurigakan dimaksud; h. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang jadi resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 6. ONAL KARO SEKALI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004; c. Benar saksi bekerja sebagai karyawan dibagian pengamanan/security Medan Mall (PT. Brahma Debang Kencana);


d. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2004 sekitar pukul 09.30 WIB setelah mendengar informasi saksi langsung menuju ruangan saksi SUPRIADI NASUTION als IAN dan saski melihat diatas meja saksi SUPRIADI NASUTION als IAN ada tas hitam, kemeja dan kaos, majalah Gatra dan T & T dan kemudian bahan peledak 5 batang/potongan yang saski ketahui adalah bahan peledak, berikut baterai yang dibalut/dibungkus dengan lak ban kuning sudah lepas dari timernya, 1 (satu) buah timer (jam kecil segi empat), dan 2 buah detonator yang menyatu dengan bahan peledak, kabel yang menghubungkan detonator ke bahan peledak sudah putus, kabel yang menghubungkan dari baterai ke timer sudah terputus; e. Benar saksi sempat memijit-mijit dan memegang bahan peledak tersebut lembek seperti dodol dan saksi mendengar yang memutuskan wayar-wayar tersebut adalah tehnisi yang bernama Eko dan benda-benda tersebut berasal dari tempat penitipan barang di Macan Yoahan dan oleh karena curiga kenapa tas tersebut tidak diambil penitipnya, maka dibuka SUPRIADI; f. Benar selanjutnya bahan peledak tersebut dimasukkan kembali kedalam tas lalu di bawa ke Polsekta Medan Kota; g. Bahwa yang membawa tas tersebut ke polsekta Medan Kota adalah Ridwan dengan cara menjinjing dengan tangan kanan; h. Benar setelah muncul berita penemuan bom tersebut di media cetak/Koran bahkan televise, membawa dampak yang sangat menakutkan dan pengunjung Medan Mall menjadi sepi.


7. LIE PAU CEN alias SISIANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004; c. Bahwa pada saat ditemukan bom tersebut saksi sedang berada dirumah; d. Bahwa saksi dihubungi Indra yang memberitahukan bahwa ada barang titipan yang tidak diambil dan setelah dibuka ternyata berisi bom; e. Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari indra lalu saksi memberitahukan kepada Hendi; f. Benar setiap barang yang tertinggal maka petugas TB wajib membuka titipan dan mencatat dibuku ekspedisi perincian dari barang yang tertinggal; g. Benar saksi mengetahui bahwa isi dari tas tersebut adaalh baju, dibawah tumpukan baju ada barang yang diduga bom dan hanya itu yang saksi ketahui karena saksi tidak melihat langsung dan saksi mengetahui adaalh dari penjelasan Indra kepada saksi melalui telepon; h. Bahwa saksi bekerja di Medan Mall pada pukul 15.00 Wib dan saksi dating lebih awal;


i.

Bahwa pada saat saksi datang ke Medan Mall ternyata sudah banyak polisi yang berjaga-jaga dan hendak membawa karyawan untuk dimintai keterangan;

j.

Benar setelah ditemukan bom tersebut pengunjung Medan Mall sepi kurang selama 1 minggu;

k. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang jadi resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 8. MAYIDIN alias UDIN BIN YUSUF, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi kenal dengan terdakwa, Ridwan dan Ismail tetapi tidak ada hubungan keluarga; b. Benar terdakwa terkait dengan bom; c. Benar saksi membenarkan di BAP; d. Benar saksi satu/sama-sama SD dengan terdakwa di Aceh, jarak rumah saksi dengan terdakwa kira 3 KM dan terdakwa pulang pergi sekolah melewati rumah saksi dan mamak terdakwa sering belanja ke warung orang tua saksi; e. Benar saksi bekerja sebagai pedang grosir menjual bahan kering kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti beras, gula, sabun, dll sudah 15 tahun; f. Ridwan ditangkap di kedai saksi saat belanja tanggal 29 Maret 2004;


g. Benar jualan di Medan sudah tiga setengah tahun; h. Benar pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi pada awal Januari 2004 terdakwa dating kerumah saksi bersama seorang laki-laki bernama Adek yang mengaku jualan kelapa dari Aceh Timur dan yang kemudian menawarkan kelapa kepada saksi; i.

Benar saksi tidak mau membeli kelapa tersebut karena saksi tidak berjualan kelapa;

j.

Benar terdakwa baru sekali itu datang kerumah saksi;

k. Benar kemudian datang saksi Ridwan, lalu Ridwan membawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Madio Santoso No. 103 C Medan; l.

Benar sekitar setahun yang lalu abang ipar saksi bernama SERKA ZULKARNAIN anggota Koramil Kecamatan Idi Reyeuk Aceh Timur dan juga ibu saksi memberitahukan bahwa terdakwa adalah anggota GAM;

m. Benar saksi tahu bahwa saksi Ismail tinggal dirumah Ridwan di Jl. Madio Santoso No. 103 C Medan; n. Bahwa benar saksi pernah ditangkap Polisi dirumah saksi bersama-sama dengan saksi Ridwan karena diduga rumah saksi jadi tempat persembunyian anggota GAM; o. Benar terdakwa dan Ridwan adalah anggota GAM;


p. Benar saksi sering menasehati Ridwan agar jangan melakukan perbuatan yang meresahkan; q. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang jadi resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 9. MARICON HUTASOIT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa; b. Benar saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan ditemukannya sebuah tas hitam yang berisi bahan peledak/bom dilantai II gedung Medan Mal yang terletak di Jalan MT. Haryono Medan pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 10.00 WIB; c. Bahwa ketika saksi sedang berada didepan pos Polisi pusat pasar, saksi mendapat laporan dari petugas satpam, lalu saksi langsung naik ke lantai II bersama Syafruddin Sihite; d. Benar didalam ruangan Supriadi Nasution saksi melihat Supriadi sedang duduk dan di meja depannya saksi melihat ada 1 tas koper warna hitam dan resleting terbuka tetapi tas ditutupkan, diluar tas ada 5 batang lempengan berwarna hijau tua, jam weaker dan baterainya di lak ban jadi satu serta 1 buah baterai sudah terlepas dari tempatnya semula (dari jam weker/timer);


e. Benar saksi juga melihat 2 buah wayar warna hijau yang menghubungkan lempengan bom itu dengan jam weker telah putus (menurut Supriadi wayar itu diputus oleh mekaniknya); f. Bahwa saksi melihat isi tas tersebut selain 5 batang lempengan berwarna hijau tua dan jam weker serta baterai di lak ban menjadi satu, juga ada 1 baju kemeja, 1 kaus warna kuning, 2 buah majalah Gatra dan Tempo dan 1 potong celana abu-abu; g. Benar kemudian Syafruddin Sihite memasukkan semua benda-benda itu ke dalam tas hitam dan menyerahkannya kepada Ridwan untuk dibawa ke Polsekta Medan Kota; h. Bahwa dampak dari akibat ditemukannya bom itu secara umum adalah orang jadi resah dan ketakutan sehingga tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat umum menjadi sepi. 10. MANAF ABDI alias TGK PEUSANGAN. MA alias ABU HENDON alias TGK ABDUL WAHAB, dalam memberikan keterangan saksi tidak bersedia diambil sumpahnya karena Pengadilan Indonesia khususnya PN Medan tidak ada keadilan, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Saksi kenal dengan terdakwa, selama saksi berada di Rutan Tjg. Gusta;


b. Bahwa saksi mengetahui ditemukan bom di Macan Yoahan Medan Mall Jl. MT. Haryono No. 1 Medan dari Koran SIB sewaktu saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tj. Gusta Medan pada tanggal 10 Maret 2004; c. Bahwa Syafrizal adalah anggota GAM yang bertugas untuk menitip uang di Belawan atas perintah Rusli Abdul Gani alias Wak Li dan selain itu membesuk saksi ia juga memberikan uang melalui Ayah Kumis untuk disampaikan kepada saksi sebanyak 3 kali ia dating yang pertama saksi terima uang dari Musliadi sebanyak Rp. 400.000,- dan kedua Rp. 500.000,- serta yang ketiga Rp. 750.000,- dan selain itu juga ada membawa HP merk Nokia; d. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2004 sekira pukul 09.50 WIB selama 5 detik saksi menghubungi Rusli Abdul Gani alias Wak Li dengan tujuan meminta uang makan dan sambil menanyakan serta situasi diluar LP. Tj. Gusta Medan; e. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2004 sekira pukul 10.18 WIB saksi menghubungi Ishak Daud dan saksi membicarakan tentang hukuman saksi dan juga vonis saksi; f. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2004 sekira pukul 10.37 WIB saksi menghubungi Rusli Abdul Gani alias Wak Li dan membicarakan tentang situasi dan juga minta uang makan; g. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2004 sekira pukul 10.28 Wib saksi menghubungi Rusli Abdul Gani alias Wak Li dan membicarakan situasi tentang anggota GAM dan juga tentang keamanan serta lainnya;


h. Bahwa saksi menghubungi Rusli Abdul Gani alias Wak Li adalah pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2004 sekira pukul 15.00 Wib disaat saksi di Poltabes Medan, Rusli menjelaskan bahwa pelaku peletakkan bom yang tidak meledak di pasar Swalayan Macan Yoahan Medan Mall adalah terdakwa Raju dan dua orang anggotannya; i.

Bahwa Rusli menjelaskan bahwa bom tersebut diambil dari Aleu Bu Peurlak di sebuah kios sosoh dan bom tersebut dibawa Raju ke Medan;

j.

Bahwa Rusli menjelaskan bom tersebut dirakit oleh terdakwa Raju di Medan;

k. Bahwa Rusli menjelaskan bahwa memang ada senjata api laras panjang sebanyak 5 puck di Aceh ditempat Nek TU akan tetapi belum diambil sebab tidak ada uang dan nantinya kalau ada uang diambilnya dulu beberapa yang cukup; l.

Bahwa Rusli mengatakan bahwa bom tersebut diledakkan di Medan atas perintah Abu Cik (Ishak Daud);

m. Benar saksi menanyakan bom itu kepada Rusli, saksi ingin tahu karena saksi selaku Panglima; n. Benar saksi di Medan sejak tahun 1974 dan diangkat jadi panglima tahun 1976; o. Benar tujuan perbuatan terdakwa dkk adalah untuk menakut-nakuti pemerintah dan menunjukkan bahwa GAM ada; p. Benar terdakwa Raju adalah anggota GAM;


q. Benar saksi kenal baik dengan Ishak Daud yang memerintahkan terdakwa Raju meledakkan bom di Medan. 11. MASRUL alias NASRUL alias AYAH KUMIS, dalam memberikan keterangan saksi tidak bersedia diambil sumpahnya sebagai berikut: a. Benar saksi tidak bersedia disumpah untuk memberikan keterangan karena di Indonesia terutama di pengadilan Negeri Medan tidak ada keadilan; b. Benar saksi mengetahui penemuan bom di Medan Mall dari Koran Waspada; c. Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; d. Saksi mengetahui bahwa pelaku yang meletakkan bom di Medan Mall adalah Muhammad Ali alias Kense beserta lima orang anggotanya karena pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2004 saksi menghubungi HP milik Muhammad Ali alias Kense adapun pembicaraan saski dengan Muhammad Ali alias Kense di telepon adalah pertama saksi bertanya siapa yang meletakkan bom di Medan Mall tersebut, lalu ia menjawab “saya dan 5 orang anggota saya” lalu saksi bertanya “Kenapa tidak meledak” kemudian ianya menjawab “sengaja tidak diledakkan, karena hanya untuk mengejutkan suasana”, lalu saksi bertanya lagi “ jadi anggota yang ikut meletakkan bom tersebut sekarang dimana “ lalu ianya menjawab “ sudah pergi ke Pekan Baru “ lalu saksi bertanya lagi “ ngapain ke Pekan Baru “ lalu dijawab “ untuk menyelamatkan diri “ lalu saksi bertanya lagi “ berapa orang ke Pekan Baru “ lalu ia menjawab “ dua orang ke Pekan Baru


dan satu orang ke Batam” lalu saksi bertanya “sekarang kau berada dimana” lalu ianya menjawab “sekarang saya masih di Belawan, tapi saya mau pulang ke Aceh” kemudian bertanya lagi “siapa yang memerintahkan” lalu ianya menjawab “yang memerintahkan saya adalah Wak Li” selesai pembicaraan tersebut saksi mematikan HP, demikian saksi mengetahui pelaku yang meletakkan bom di Medan Mall tersebut; e. Bahwa saksi kenal Muhammad Ali alias Kense sejak akhir tahun 1999 karena saksi dan Muhammad Ali alias Kense sama-sama nelayan di Belawan namun boat yang berbeda, hubungan saksi dengan Muhammad Ali alias Kense karena ianya selaku anggota tentara GAM Wilayah Medan Deli sedangkan saksi selaku tentara GAM Medan Deli, namun setelah saksi tertangkap dan ditahan di Rutan Tj. Gusta maka jabatan Kepala Tentara GAM Medan Deli digantikan oleh Merdu, namun akhir tahun 2003 Merdu meninggal dunia karena sakit sedangkan Muhammad Ali alias Kense diangkat menjadi Wakil Kepala Tentara wilayah Medan Deli, yang mengangkat jabatan tersebut adalah Muslim pimpinan tentara GAM Aceh, namun ianya masih anggota GAM dari Abu Hendon selaku Panglima GAM Medan Deli; f. Bahwa saksi tidak mengetahui jenis bom yang diletakkan di Medan Mall tersebut, bom tersebut dibawa dari Aceh adapun yang membawa bom tersebut dari Aceh adalah Muhammad Ali alias Kense;


g. Bahwa Muhammad Ali alias Kense dan kelima anggotanya mendapat dukungan dana dari Syafrizal alias Ijal dan disamping itu Syafrizal alias Ijal mengambil dana dari gudang Belawan, namun jumlahnya tidak saksi ketahui; h. Bahwa sejak saksi dan 11 orang anggota GAM lainnya menjadi narapidana di Rutan Tj. Gusta Medan kami ada mendapat dukungan dana dari organisasi GAM yaitu pertama pada akhir bulan Desember 2003 kami menerima uang dari GAM sebesar Rp. 3.000.000,- yang diantar oleh istri hasbi dan menerima adalah saksi, kemudian yang kedua awal bulan januari 2004 kami menerima uang dari GAM sebesar Rp. 5.000.000,- yang diantar oleh istri hasbi yang menerima adalah saski, yang ketika pada bulan Pebruari 2004 kami terima uang dari GAM sebesar Rp. 6.000.000,- yang diantar oleh kakak saksi bernama Siti Hajar dan yang menerima adalah saksi dan yang keempat tanggal 05 Maret 2004 kami menerima uang dari GAM sebesar Rp. 8.000.000,- berikut 1 buah HP merk Nokia yang diantar oleh Syafrizal alias ijal dengan perantaraan tahanan bernama Reni Abdul Azis dan selanjutnya diserahkan Renny Abdul Azis uang dan Hp tersebut kepada Masrul alias Nasrul alias Ayah kumis kemudian HP tersebut diberikan kepada Abu Hendon, selain itu Abu Hendon, saksi, Nasrul alias Masrul pernah beberapa kali menerima voucer HP dari Syafrizal alias Ijal dan Muhammad Ali alias Kense. 12. MUSLIADI alias MAHMUD TAHIR alias MUS, dalam memberikan keterangan saski tidak bersedia diambil sumpahnya sebagai berikut:


a. Benar saksi tidak bersedia member keterangan sebagai saski karena di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Medan tidak ada keadilan; b. Benar saksi kenal dengan terdakwa; c. Benar terdakwa, Wahyu dan Ridwan adalah anggota GAM; d. Saksi menyatakan bahwa keterangannya di BAP penyidik adalah salah. 13. SAFRIZAL MARJUKI alias UDIN alias SAIFUL, dalam memberikan keterangan saksi tidak bersedia diambil sumpahnya sebagai berikut: -

Bahwa saksi tidak bersedia disumpah tidak mau jadi saksi, karena di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Medan tidak ada keadilan;

-

Benar saksi adalah TNA (Tentara Nasional Aceh);

-

Benar saksi bertugas sebagai pengutip dana;

-

Benar saksi kenal dengan terdakwa dan Wak Li;

-

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik antara lain:

-

Bahwa uang yang saksi kutip atas perintah Wak Li sebagai sumber uang untuk GAM di Medan, sejak saksi menjadi pembantu Wak Li mulai akhir November 2003 sampai saksi tertangkap 24 Maret 2004 antara lain: 1. Pada bulan Februari 2004 dari Saragih Rp. 17.500.000,2. Pada bulan Februari 2004 dari Ango Rp. 2.000.000,-


3. Pada bulan Februari 2004 dari Ompong Rp. 11.500.000,4. Pada bulan Maret 2004 dari Saragih Rp. 17.500.000,5. Pada bulan Maret 2004 dari Ango Rp. 2.000.000,6. Pada bulan Maret 2004 dari Akuang Rp. 15.000.000,7. Pada bulan Maret 2004 dari PMP Rp. 5.000.000,8. Pada bulan Maret 2004 dari Aseng Rp. 42.000.000,9. Pada bulan Maret 2004 dari B2 Rp. 20.500.000,10. Pada bulan Maret 2004 dari Ompong Rp. 11.500.000,Semua uang yang saksi kutip/ambil atas suruhan Wak Li tersebut; -

Bahwa saksi aktif kerja sejak bulan Maret 2004 kalau sebelumnya yaitu di bulan Desember 2003 dan Januari 2004 ada orang lain suruhan Wak Li diantaranya yang sempat saksi kenal bernama Mahlil;

-

Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004 sekira pukul 15.00 WIB di Belawan Simpang Pompa dekat Pajak;

-

Bahwa saksi ditangkap ketika mau menemui Ango dengan maksud untuk mengambil uang;

-

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Raju sejak tanggal 2 Februari 2004;


-

Bahwa saksi disuruh olrh Wak Li untuk mengantarkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada terdakwa RAJU;

-

Bahwa saksi kenal WAHYU ketika saksi bertemu dengan Raju saksi melihat disitu sudah ada Wahyu, Muklis, atau sedangkan yang lainnya bernama Dek Gam M. Ali alias Kenseh;

-

Bahwa setelah kira-kira 5 hari kenal dengan M. Ali Kenseh baru saksi kenal dengan terdakwa;

-

Bahwa saksi kenalan dengan M. Ali alias Kenseh ketika memberikan uang Rp. 1.000.000,- dan Ali Kenseh mengaku disuruh Wak Li namun belum tau kerjanya apa;

-

Bahwa saksi kenal dengan Syahrial sejak kanak-kanak karena satu kampong;

-

Saksi kenal dengan Abu Hendon dari Ayah Kumis di Rutan;

-

Bahwa saksi kenal dengan Ayah Kumis sudah lama sebelum kenal dengan Wak Li karena kami sama-sama kerja di boat;

-

Bahwa saksi menemui Ayah Kumis di Lembaga atas perintah Wak Li sekira tanggal 13 Februari 2004;

-

Bahwa saksi berhasil menjumpai Ayah Kumis di Lembaga karena diajari Wak Li yaitu melalui Reni Abdul Azis;

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2004 atas perintah Wak Li saksi ke Lembaga membawa HP dan uang Rp. 8.000.000,- pesanan Wak Li;


-

Bahwa setelah saksi antarkan uang tersebut kepada Ayah Kumis barulah saksi tahu pasti bahwa Ayah Kumis tersebut adalah anggota GAM;

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diberikannya kepada terdakwan Raju digunakan untuk merakit senjata;

-

Bahwa saksi hanya diberi tugas untuk beli voucer dan mengambil uang makanya saksi mau bergabung dengan Wak Li dan kawan-kawan;

-

Bahwa saksi menghubungi terdakwa Raju alias Raja Bordin melalui HP pada tanggal 03 Maret 2004 sekira pukul 08.45 WIB dan isi pembicaraan saksi dengan terdakwa Raju alias Raja Bordin adalah: Saksi : “Ada dihubungi Wak Li, sama kau Raju, ada bilang apa dia (Wak Li) Terdakwa Raju als Raja Bordin : “tidak ada, ini nggak ada belanja, kalau ada belanja kau beli voucer HP simpati satu” Saksi : “tidak ada uang sama aku, karena belum ada kerja, belum ada perintah Wak Li” Raju als Raja Bordin : “aku nggak ada pulsa, kalau ada nanti kau kirim satu” Saksi : “ya, Asalammualaikum”

-

Bahwa saksi kenal dengan Ango karena disuruh Wak Li mengambil uang kepada Ango sebesar Rp. 2.500.000,- didekat mesjid Jamik Belawan;


-

Bahwa saksi ditangkap di Pajak Belawan, ketika saksi menemui Ango untuk menerima uang;

-

Benar

sebelumnya

Ango

menghubungi

saksi

dan

mengatakan

akan

menyerahkan uang Rp. 500.000,-; -

Bahwa dari saksi polisi menyita uang sekitar Rp. 1.000.000,- dan HP Nokia berikut kartunya;

-

Benar uang Rp. 1.000.000,- itu saksi kutip orang cina dan saksi menerimanya di Martubung di dalam mobil kijang dan saksi tidak kenal dengan cina tersebut;

-

Bahwa saksi tdak punya kerjaan yang tetap dan dari pekerjaan saksi ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga saksi bahkan ketika istri saksi dioperasi saksi sudah dibantu oleh Wak Li dan HP tersebut juga untuk dapat berkomunikasi dengan terdakwa Raju Cs dan Ayah Kumis di Rutan/ Lembaga;

-

Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah yang tanda tangan saksi dan sebelum menandatangani saksi membacanya;

-

Bahwa saksi dipersidangan selanjutnya menerangkan antara lain;

-

Tidak bersedia menjadi saksi karena persidangan ini tidak benar;

-

Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan ada yang benar ada yang tidak;

-

Bahwa saksi menerangkan terdakwa trtangkap karena informasi dari saksi;

-

Bahwa saksi ditangkap disamping pompa;


-

Bahwa Ango adalah laki-laki yang memberi dana uang beli pulsa;

-

Bahwa saksi bekerja dibawah perintah Wak Li;

-

Bahwa saksi menerangkan menerima uang pajak ari Ango dan Aseng;

-

Bahwa Raju ada meminta HP kepada saksi;

-

Bahwa saksi menerima uang dari Ango baru Rp. 8.000.000,- untuk Raju Rp. 3.000.000,-;

-

Bahwa saksi tidak terkejutdan tdak ingat ketika bom meledak dan saksi tidak dengar;

-

Bahwa saksi meminta uang kepada masyarakat untuk uang pajak Nanggroe dengan menggunakan kwitansi dan stempel yang berlambang dua singa sebagai lambang Negeri Aceh;

-

Bahwa saksi meminta langsung kepada toke-toke pemilik gudang dengan mengatakan untuk pajak Nanggroe.

14. MUKHLIS, saksi dalam memberikan keterangan tidak bersedia diambil sumpahnya sebagai berikut: a. Saksi tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi karena di Indonesia tidak ada keadilan khususnya di Pengadilan Negeri Medan; b. Benar saksi kenal dengan terdakwa;


c. Benar saksi ditangkap polisi pada hari jumat tanggal 2 April 2004 sekira jam 21.00 WIB dirumah saksi di Jl. Balai Desa Gg. Buntu No. 5 C Medan; d. Benar saksi pernah diperiksa Polisi dalam kasus bom Medan Plaza; e. Benar saski membenarkan keterangannya di BAP, yang ada pokoknya menerangkan: f. Benar saksi menyimpan 2 bom dirumah saksi di Pantai Cermin sejak bulan Nopember 2003 sampai dengan awal bulan Pebruari 2004; g. Benar yang membawa bom itu dari Aceh adalah Sulaiman als Om; h. Benar saksi menerima bom itu dari Sulaiman di stasiun Pelangi di Jl. Sunggal Medan; i.

Benar saksi kenal dengan Sulaiman sejak tahun 1997;

j.

Benar bom itu saksi tanam didekat sumur;

k. Benar pada akhir bulan Januari 2004 ketika terdakwa pertama kali mengambil 1 buag bom dari rumah saksi di Pantai Cermin dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 2.000.000,-; l.

Benar bom pertama dibawa oleh Ilyas ke Medan untuk diserahkan kepada Wahyu dan bom yang kedua dibawa langsung oleh Wahyu ke Medan.

15. ISMAIL als IS BIN M. ALI, dalam memberikan keterangan saksi tidak bersedia diambil sumpahnya:


a. Saksi kenal dengan terdakwa; b. Benar terdakwa tinggal dirumah Ridwan di Jl. Madio Santoso No. 103 C Medan lebih kurang selama 1 bulan; c. Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2004 sekira pukul 14.00 WIB di kedai milik Ridwan ketika saksi sedang membantu Ridwan jualan dikedainya; d. Benar pad tanggal 02 Maret 2004 sekira pukul 22.00 WIB saksi disuruh membeli baterai kecil yang katanya untuk senter oleh terdakwa Raju dan terdakwa Raju memberikan uang sebesar Rp. 10.000,-; e. Bahwa saksi membeli baterai tersebut di Jl. Madio Santoso No. 128 Medan sebanyak 2 buah; f. Bahwa saksi membeli baterai dengan menggunakan sepeda milik Ridwan; g. Bahwa saksi melihat terdakwa Raju perg dengan membawa tas hitam dan saat pulang tidak lagi dibawa; h. Bahwa saksi menjelaskan situasi rumah kontrakan Ridwan yaitu 4 x 6 meter yang terdiri dari bagian depan untuk jualan, ruang TV, tempat tdur; i.

Bahwa terdakwa ada mengambil baterai dari kedai Ridwan sebanyak 10 buah; Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.


16. FRIZNAL WAHYUDI als WAHYU, (saksi tidak mau diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dengan alasan bahwa Pengadilan di Indonesia adalah tidak adil dan saksi mau diajukan sebagai saksi jika terdakwa disidangkan di Mahkamah Internasional, sehingga atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Penuntut Umum agar membacakan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP yang dibuat Penyidik), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 April 2004 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kost saksi di Jl. Teladan/Patriot I Medan; 2. Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman; 3. Bahwa saksi ditangkap karena membawa bom bersama-sama dengan beruju; 4. Bahwa saksi membawa bom bersama dengan beruju sekira akhir Februari 2004; 5. Bahwa saksi menerangkan bom dibawa dari Aceh dengan bus Pelangi; 6. Bahwa saksi ditelepon Raju mengatakan kepada saksi “Wahyu barang sudah ada kau tunggu di terminal bus pelabgi”; 7. Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di stasiun pelangi saksi menjumpai seorang laki-laki yang bernama ADI alias BERUJEUK”; 8. Bahwa saksi melihat ADI membawa bungkusan warna kuning; 9. Bahwa saksi melihat didalam bungkusan tersebut ada lempengan-lempengan sebanyak 5 unit dan fius atau detonator sebanyak 10 buah;


10. Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi memberikan bungkusan berisi bom tersebut kepada RAJU; 11. Bahwa saksi menerangkan di kamar mandi ADI memasang baterai setelah itu tas tersebut dititipkan ditempat penitipan barang yang ada di Super Market Macan Yoahan; 12. Bahwa saksi menerangkan setelah meletakkan bom di Macan Yoahan saksi pulang ke tempat kost ADI pulang ke Aceh; 13. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2004 sekira pukul 16.00 WIB RAJU datang kerumah kost saksi sambil membawa tas warna hitam; 14. Bahwa saksi menerangkan kemudian RAJU mengatakan kepada saksi ‘’ini kau tarok sama ADI terserah kau mau tarok atau kau letakkan dimana’’; 15. Bahwa saksi menerima uang dari RAJU sebesar Rp. 350.000,-; 16. Bahwa saksi melihat tas tersebut saat dibuka dan didalmnya ada bom yang telah jadi dan saksi lihat adanya lempengan yang dibungkus dengan lak ban warna kuning, jam weaker, baterai yang telah dihubungkan antara satu dengan lainnya; 17. Bahwa saksi memasukkan baju sebnayak 3 buah yaitu kaos satu buah dengan warna ongre, baju kemeja pendek ketiga-tiganya dan baju kemeja tersebut berwarna coklat, biru dan satu lagi coklat kotak-kotak yang kerahnya telah rusak, selain dari itu juga saksi memasukkan kertas Koran kompas serta majalah Gatra dan majalah ponsel;


18. Bahwa tujuan saksi memasukkan baju dan Koran adalah agar tidak tanda serta biar padat dan jangan terlalu goyang; 19. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu jam atau waktu telah distel oleh RAJU jadi diperkirakan sekitar satu jam setelah dipasang baterainya, yang artinya jam berapa saja dipasang batre maka satu jam kemudian bom tersebut akan meledak; 20. Bahwa pada Februari 2004 Musliadi datang ke tempat kos saksi dan ia mengatakan kepada saksi bahwa RAJU akan datang ke kost saksi; 21. Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Musliadi memberitahukan kepada saksi bahwa RAJU ada rencana membuat kacau di Medan dengan cara meledakan bom di Medan; 22. Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan bulan Februari 2004 RAJU datang ke kost saksi dan ia langsung mengatakan kepada saksi bahwa saksi disuruh untuk menjumpai Ilyas didepan Wartel Agung di Simpang Jl. Kaswari Medan untuk mengambil bom ditempatnya; 23. Bahwa saksi menerangkan kemudian Ilyas menyerahkan bom tersebut yang dibungkus dengan plastic warna kuning; 24. Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi kembali ke kost dan menjumpai RAJU;


25. Bahwa saksi menerangkan kemudian RAJU memberitahukan kepada saksi tentang pemasangan bom yaitu menghubungkan antara baterai dari negative ke positif yang digabungkan ke jam weaker; 26. Bahwa saksi disuruh oleh RAJU untuk meletakkan bom tersebut di Medan Plaza; 27. Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi bersangkutan bersama dengan Musliadi ke Medan Plaza; 28. Bahwa benar kemudian saksi dan musliadi naik ke tingkat III dan selanjutnya meletakkan bom tersebut di rak buku kemudian ditutup dengan buku-buku sehingga tidak kelihatan; 29. Bahwa saksi menelepon RAJU memberitahukan bahwa bom telah saksi pasang; 30. Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.50 WIB saksi bersama Musliadi menuju Medan Mall; 31. Bahwa saksi jalan melalui jalan belakang atau pusat pasar oleh karena sudah tutup maka bom yang saksi bawa tersebut saksi serahkan kepada Musliadi; 32. Bahwa saksi dan Musliadi membawanya namun oleh karena tidak ada baterai lantas bom yang saksi bawa tersebut dibuangkan ke tong samapah oleh Musliadi; 33. Bahwa saksi menerangkan setelah bom di buang ke tong sampah kamipun pulang ke kost bersama Musliadi;


34. Bahwa saksi menelepon RAJU dan memberitahukan “bang bom yang abang kasih ke saya sudah pasang di Medan Mall” dan dijawab oleh RAJU “dua-dua kalian pasang kok tidak meledak” dan saksi menjawab “saya tidak tahu karena yang masang Musliadi. 17. MUHAMMAD NUR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN, dalam memberikan keterangan saksi tidak diambil sumpahnya sebagai berikut: a. Bahwa saksi tidak bersedia disumpah; b. Bahwa saksi tidak dijadikan saksi dalam perkara ini; c. Bahwa saksi menerangkan di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Medan tidak adil; d. Bahwa saksi tidak bersedia memberi keterangan di persidangan; e. Bahwa saksi membenarkan keterangannya dipenyidik antara lain: f. Bahwa tanggal 30 Januari 2004 bertempat di rumah saksi MUKHLIS di Pantai Cermin, saksi menyerahkan 1 (satu) buah bom kepada saksi ILYAS ABDURAHMAN alias AYAH ALIYAH alias LIAS untuk diserahkan kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di Medan; g. Bahwa ditempat kost saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU, saksi memberikan bom kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU sambil mengajarkan cara memasangkan baterai pada jam weaker yang ada pada rangkaian bom, sembari mengatakan untuk meletakkan bom ditempat yang


saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU inginkan. Dan bom yang diletakkan saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU ledakkan di Medan Plaza lantai III; h. Bahwa beberapa hari kemudian dirumah saksi MUKHLIS di Pantai Cermin, saksi memberikan 1 (satu) buah bom dengan kondisi baterai belum terpasang di jam weker kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU sambil menyuruh saksi memasang baterai di jam weker dan diletakkannya ditempat yang saksi bisa. Menurut pengakuan saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU, dia meletakkan bom didalam tong sampah di belakang Medan Mall, namun bom tersebut tidak meledak dan barang bukti tidak ditemukan; i.

Bahwa awal bulan Maret 2004 atas perintah WAK LI , bertempat di Sei Sikambing Medan, saksi menerima 5 (lima) batang TNT dan 10 (sepuluh) pasang fius dari saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU, lalu saksi membawanya

kerumah saksi

RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB

aliasnIWAN di Jl. Madio Santoso Medan; j.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2004 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Medan Plaza saksi membeli 2 (dua) buah tas merk FORTUNE seharga Rp. 50.000,- dan sebuah tas hitam segi empat seharga Rp. 40.000,-;

k. Bahwa saksi membeli solder, wayar dan kawat solder, berikut satu set obeng, tester dan Relay serta 3 (tiga) buah di P. Brayan;


l.

Bahwa saksi ada membeli baterai ABC dari saksi ISMAIL alias IS BIN MUHAMMAD ALI yang menjaga kedai saksi RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN sebanyak 14 (emapt belas) buah, kemudian menyuruh saksi ISMAIL alias IS BIN MUHAMMAD ALI untuk membeli 2 (dua) buah baterai lagi diluar dengan harga Rp. 2.000,- dikedai saksi BASIR. Kemudian saksi merakit bom tersebut dengan menyolder baterai dan wayar untuk dihubungkan dengan relay, fius dan wayar dari jam weker sebagai penggerak fius dengan menggunakan tenaga baterai;

m. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Teladan/Pelopor di belakang Astra Jl. SM. Raja Medan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi bom tersebut kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU untuk diletakkan dimana saksi bisa sambil mengatakan bahwa saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU hanya tinggal memasang baterainya di jam wekernya saja. Kemudian oleh saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU bom dititpkan ditempat penitipan barang Macan Yoahan Medan Mall, namun bom tidak meledak. 3. Keterangan Saksi Ahli 1. DAUD PELAWI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa benar saksi mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Penjinakan Bahan Peledak karena di dalam pekerjaan selama hampir 13 (tiga belas) tahun saksi menangani tugas khusus dibidang Jihandak/Bahan Peledak pada Gegana Korp Brimob Polri;


b. Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan khusus EOD (explosive ordonce demolition) yang disebut juga dengan Jihandak; c. Benar di pendidikan biasa menggubakan TNT, dampaknya radius 500 di Medan terbuka; d. Bahwa saksi mengenal Barang Bukti (bom yang ditemukan di Medan Mall) dan merupakan bahan peledak jenis Higt (Higt Explosive Material); e. Benar BB dalam kimianya masuk C4, dampaknya bisa 4 x 4/5 TNT (kira-kira 5 x 500 meter =2.500 meter); f. Benar apabila meledak Medan Mall rata dengan tanah; g. Bom itu tidak meledak karena baterai pada timer/jam weker terlepas karena tidak aman perjalanan atau tidak aman penempatan; h. Bahwa benar saksi sebagai tim Jihandak memastikan bahwa penemuan bom yang di Medan Mall tersebut adalah benar-benar bom, sesuai dengan hasil temuan di TKP bom tersebut sudah dalam keadaan terpisah-pisah dengan rincian: sebuah tas hitam ukuran 50 cm x 25 cm, baju kemeja 2 stel, bahan peledak merk Charger Demolition M-112 sebanyak 5 (lima) batang, 2 (dua) buah detonator, 1 (satu) buah baterai 1,5 volt, sebuah Relay dan sebuah jam weaker; i.

Benar perbuatannya/secara fisik barang bukti bom tersebut sempurna;


j.

Bahwa yang dimaksud dengan bom adalah sejenis bahan peledak yang dikemas dalam kontener tertentu dan dilengkapi dengan pencetus dan system penyalaannya yang disebut fius;

k. Benar bom di Medan Plaza (sudah terjadi peledakan) dan bom Medan Mall, secara teknis laboratories kriminalistik yang lebih mengetahui adalah pihak Labfor yang menangani TKP dan saksi sebagai tim Jihandak hanya memastikan bahwa yang ditemukan di Medan Mall tersebut adalah bnear-benar bom; l.

Bahwa saksi membenarkan dampak dari akibat bom secara umum dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi setiap orang, sehingga tempat yang biasa ramai dikunjungi masyarakat umum akan menjadi sepi.

4. Bukti Surat NIHIL 5. Petunjuk Dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, juga dengan keterangan terdakwa yang diberikan sehingga diperoleh petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan bahwa benar telah terjadi “ Tindak Pidana Terorisme “ dan Pelakunya adalah benar RIDWAN Bin MUHAMMAD THAIB alias IWAN. 6. Keterangan Terdakwa


Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa terdakwa tidak bersedia diajukan dalam persidangan di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Medan karena persidangan tidak adil; b. Bahwa terdakwa hanya mau diajukan di persidangan Mahkamah Internasional; c. Bahwa terdakwa tidak bersedia memberi keterangan di persidangan; d. Bahwa terdakwa memberikan keterangannya dipenyidik antara lain; e. Bahwa terdakwa sejak tahun 1997 s/d 1999 bekerja sebagai tukang ojek di Kota Idi Rayeuk Aceh Timur dan di suruh anggota GAM bernama Nahuen untuk mengantar ikan kemarkas GAM di Hutan Idi Rayeuk Aceh Timur; f. Bahwa terdakwa pada bulan Februari 2004 setelah lebaran haji, ibu terdakwa datang kerumah kontrakan terdawka di Jl. Madio Santoso Medan dan sewaktu berkumpul di rumah ibu terdakwa menegur terdakwa melihat RAJU alias AZHAR ada dirumah terdakwa dan ibu terdakwa mengatakan pada terdakwa, kenapa kau terima dia, karena dia (Raju alias Azhar) anggota GAM, dari mana biaya makannya kadang uang makannya saja tidak cukup, lalu terdakwa menjawab, bu…terdakwa tidak berani melarang dia untuk tinggal dirumah kontrakan ini; g. Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Raju alias Azhar yang terdakwa kenal sewaktu terdakwa menarik ojek di Idi Rayeuk dimana sama-sama satu


Kecamatan di Idi Rayeuk, jarak rumah terdakwa dengan rumahnya 5 km dan pernah tidur bersma di sekolah SD Inpres Paya Bili I Idi Rayeuk dan dia mau tidur bersama terdakwa di sekolah adalah karena Raju alias Azhar berteman dengan M. Nur penjaga sekolah (sekarang ini M. Nur tinggal di Kota Kisaran masuk kampong dan telah menikah dengan wanita bernama tidak tahu suku jawa); h. Bahwa sewaktu terdakwa berbicara dengan ibunya diruang tamu pada saat itu Raju alias Azhar berada didepan kedai terdakwa; i.

Bahwa terdakwa segan melarang Raju alias Azhar karena mempunyai hubungan keluarga dan pernah dipinjamkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dan takut ditagih dari terdakwa;

j.

Bahwa benar saksi Ismail bin Ali sudah 2 tahun tinggal bersama terdakwa dirumah kontrakannya dan selain Raju alias Azhar pernah datang menginap dirumah terdakwa adalah saksi Wahyu namun tidak menginap;

k. Bahwa pemilik rumah yang dikontrak terdakwa adalah saksi Alung dan yang dikontrakannya adalah bagian garasi saja dan telah membayar uang sewa rumah 1 tahun sebesar Rp. 3.500.000,-; l.

Bahwa adapun bagian depan garasi berukuran panjang 7 meter, lebar 4 meter dan garasi itu di bagi dua bagian depan kurang lebih 4 ½ meter untuk jualan dan kelontong dan sayur mayor dan bagian belakang 2 ½ meter untuk ruangan tidur sekaligus untuk ruangan TV sedangkan lantai di bawah dekat TV untuk tempat


tidur saksi Raju als Azhar dan tempat tidur Ismail bin Ali dibuat papan dibagian depan ditempat jualan; m. Bahwa bulan Februari 2004 saksi Raju als Azhar pergi keluar rumah dan sore harinya pulang kerumah dengan naik becak membawa satu kantongan plastic warna hitam dan pada malamnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menutup kedai dan melihat saksi Raju als Azhar membuka isi kantongan plastic yang berisi antara lain: 2. 4 (emapt) buah weaker ukuran kecil 3. 1 (satu) buah soulder 4. 1 (satu) alat multi tester 5. 1 (satu) gulungan lakban warna kuning 6. Gulungan wayar kecil berwarna pembalut hijau dan biru 7. 1 (satu) set obeng 8. Baterai kering ukuran kecil merk ABC sebanyak 8 (delapan) buah 9. 8 (delapan) buah detonator/fius n. Bahwa pada akhir Februari dan Maret 2004 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat saksi Raju als Azhar didepan TV membongkar pasang barang-barang tersebut diatas dirakitnya dengan cara menggosok-gosok/menyolder ujung baterai kering tersebut dengan menggunakan solder dan obeng, kemudian


menyambungkan wayar ke jam weaker dengan ke 8 baterai kering tersebut dan kemudian dengan menggunakan lakban melilitkan/membalutnya, lalu terdakwa mempertanyakan kepada Raju als Azhar, bang apa barang-barang itu tidak membahayakan, selanjutnya barang-bbarang itu dimasukkan lagi ke Louds Speaker dekat TV yang terletak disamping ruangan kamar tdur sekaligus ruang makan dan tempat masak garasi rumah kontrakan terdakwa; o. Bahwa seminggu kemudian Raju als Azhar kembali ke rumah dan tidak membawa tas warna hitam yang sebelumnya dibawanya dan terdakwa lihat hanya membawa tas kecil warna agak kekuningan dan sekira 2 hari kemudian oleh Raju als Azhar bersama-sama dengan terdakwa menyembunyikan relay 3 buah dan 8 buah fius atau detonator berikut dengan satu barang rakitan terdiri dari satu jam weaker yang telah disambungkan dengan wayar ke satu relay serta disambungkan denga wayar ke satu relay serta disambungkan dengan 8 buah baterai kecil ke dalam kotak VCD dan ke dalam kotak Louds Speaker di kamar terdakwa tersebut; p. Bahwa selanjutnya Raju als Azhar selalu dirumah dan tidak pernah keluar dari rumah dan hanya menonton TV dan kemudian pada hari minggu tanggal 28 Maret 2004 istri Raju als Azhar datang dari Aceh Timur kerumah kontrakan terdakwa dan terdakwa dengan dari pembicaraan mereka bahwa sehabis Pemilu Raju als Azhar mau berangkat ke Malaysia dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2004 Raju als Azhar bersama istrinya pergi dari rumah mau jumpai temannya dan tak lama kemudian Raju als Azhar bersama istrinya ditangkap petugas Poltabes Medan dengan alasan terlibat bom di Medan Mall


Kota Medan dan bersamaan itu juga terdakwa ikut ditangkap dan kemudian setelah tedakwa dan Raju als Azhar di bawa rumah/garasi kontrakan terdakwa tersebut untuk menunjukkan dan penyitaan sisa barang-barang rakitan bom tersebut. d. Barang Bukti Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah multitester, 2. 1 (satu) buah wayar sambung, 3. Potongan lakban warna kuning, 4. 1 (satu) buah sepeda, 5. 1 (satu) buah soulder, 6. 1 (satu) set obeng, 7. 8 (delapan) detonator, 8. 3 (tiga) relay, 9. 1 (satu) buah VCD, 10. 1 (satu) buah Louds Speaker,


11. Komponen bom yang sudah dirakit/disolder antara lain: a. satu jam weaker, b. satu relay, c. delapan baterai kecil wayar halus warna biru, putih dan hijau. e. Tuntutan Pidana Telah mempelajari tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2005 yang pada pokoknya menurut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 UU RI No. 15 Tahun 2003 dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN selama 6 (enam) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalan terdakwa;


3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah multitestermal, 1 (satu) buah wayar sambung, potongan lakban warna kuning, 1 (satu) buah sepeda, 1 (satu) buah soulder, 1 (satu) set obeng, 8 (delapan) detonator, 3 (tiga) relay, 1 (satu) buah VCD, 1 (satu) buah Louds Speaker, komponen bom yang sudah dirakit/disolder antara lain: a. satu jam weaker, b. satu relay, c. delapan baterai kecil wayar halus warna biru, putih dan hijau dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD NUR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN; 4. Menetapkan agar terdakwa RIDWAN BIN MUHAMMAD THAIB alias IWAN, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). B. Analisis Kasus Berdasarkan kasus yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Medan tentang kasus Tindak Pidana Terorisme dengan membantu melakukan, berdasarkan putusan No. 2280/Pid. B/2004/PN-Mdn, maka dalam hal ini penulis akan menganalisa kasus tersebut sebagai berikut. Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin MUHAMMAD THAIB alias IWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Terorisme”;


Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan tersebut; Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : RIDWAN Bin MUHAMMAD THAIB alias IWAN, Tempat lahir : Desa Meunasah Krueng Peudawa Rayeuk Aceh Timur, Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/31 Desember 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Madio Santoso No. 103-C Medan, Agama : Islam, Pekerjaan : Jualan, Pendidikan: SMP. a. Dakwaan Primair Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No. 1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003, maka unsure-unsurnya yang harus dipertimbangkan adalah: a. Unsur Setiap Orang. b. Unsur Melakukan Pembantuan. c. Unsur Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.


Ad.1. Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa unsure setiap orang dalam Perpu ini adalah sama dengan unsure barang siapa dalam KUHP yang berarti adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. (Pasal 1 butir 2 PERPU No. 1 Tahun 2002). Menimbang, bahwa setiap orang / barang siapa apakah dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsure tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan

pasal

undang-undang

yang

dilanggar

orang

tersebut

dapat

dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang/barang siapa/pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas tersebut diatas. Menimbang, bahwa unsure setiap orang/barang siapa dalam KUHP, dalam praktik Peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsure “Setiap Orang/Barang Siapa”, merupakan suatu unsure atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsure barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun memorie van toelichting jelas yang dimaksud dengan unsure setiap orang/barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut


Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan RIDWAN Bin MUHAMMAD THAIB alias IWAN adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Medan. Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasehat hukum Terdakwa yang langsung berpendapat bahwa unsure setiap orang/barang siapa ini telah dipenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsure-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsure setiap orang/barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsure setiap orang/barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsure-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan. Ad.2. Melakukan Pembantuan Yang dimaksud dengan “Pembantuan” adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan (Penjelasan Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2002).


Pengertian “Pemabantuan” tidak jelas diartikan dalam Pasal 15 maupun dalam penjelasan Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002. “Pemabantuan” dalam pasal 15 hampir sama pengertiannya dengan “Bantuan” dalam Pasal 13. Untuk memudahkan memahami pengertian “Pembantuan” kami mengutip pendapat dari S. R. Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996 halaman 362 dan 363 bahwa jika ada pembantuan tentu ada yang dibantu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelau utama adalah pembantuan, sehingga pemberi bantuan sudah harus mengetahui sejak awal bantuan yang diberikannya kepada pelaku utama. Dari

keterangan

saksi-saksi

dan

terdakwa,

baik

yang

diberikan

dipersidangan maupun yang diberikan dihadapan Penyidik yang dituangkan dalam berkas perkara, dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta dikuatkan dengan barang bukti sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagai berikut: a. Bahwa sejak bulan Januari 2004 saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal serumah dengan terdakwa di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Media Santoso No. 103 C Medan; b.Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lantai II Mini Market MACAN YOAHAN SENTOSA Jalan KL. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, terdakwa menemani saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL, uang


tersebut akan digunakan oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membeli komponen bom dan biaya perakitan bom; c. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI yang sedang menonton acara TV melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN membuka tas kantongan plastik, ternyata tas kantongan tersebut berisi komponenkomponen bom berupa 4 (emapt) buah jam weaker ukuran kecil, 1 (satu) buah soulder, 1 (satu) alat multi tester, 1 (satu) gulungan lak ban warna kuning, gulungan wayar kecil berwarna pembalut hijau dan biru, 1 (satu) set obeng, baterai kering ukuran kecil merk ABC sebanyak 8 (delapan) buah, Relay berbentuk kotak 4 segi sebanyak 4 (empat) buah dan 8 (delapan) buah detonator/fius; d. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 22.00 Wib juga, terdakwa melihat dan memperhatikan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meminta tolong kepada saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI membeli 10 (sepuluh) buah baterai kering ukuran kecil dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI mengambil baterai dari kedai milik terdakwa namun baterai yang tersisa tinggal 8 (delapan) buah baterai merk ABC sehingga saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI membeli dari kedai orang lain dan terdakwa meminjamkan sepeda dayung miliknya kepada saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI untuk membeli baterai tersebut dan baterai tersebut dibeli saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI dari kedai milik saksi BASIR;


e. Pada hari selasa tanggal 2 Maret 2003 pukul 22.00 Wib s/d hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 Wib, terdakwa dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI menyaksikan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN merakit bom dengan cara membongkar pasang komponen-komponen bom dengan menggosok-gosok/menyolder ujung baterai kering tersebut dengan menggunakan soulder dan obeng, lalu menyambungkan wayar ke jam weaker dengan ke 8 (delapan) baterai kering tersebut lalu melilitkan/membalutnya dengan lak ban, pada saat perakitan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tentang barang-barang yang dirakitkannya dengan menanyakan “apa barang itu tidak berbahaya”, oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menjelaskan “ini berbahaya dan ini adalah bom, jangan kasih tahu sama siapapun” dan saksi ISMAIL alias IS bin M. ALI juga bertanya “dimana mau abang ledakkan”, oleh MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN mengatakan “mau ledakkan di Medan Mal”, selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memasukkan barang-barang yang dirakitnya ke dalam bungkusan kantongan plastic hitam lalu diletakkan disamping Louds Speaker dekat rak TV dirumah terdakwa; f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN keluar dari rumah dengan membawa tas warna hitam yang berisi bom yang telah dirakit dirumah terdakwa;


g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di Jalan Pelopor/Teladan I Medan, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bom yang dirakitnya kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK untuk diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; h. Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK meletakkan bom yang diperkirakan akan meledak sekira pukul 20.30 Wib di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MAL dengan cara menitipkan tas berisi bom tersebut kepada pegawai Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA bernama saksi REKIN br SEMBIRING; 1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib, pegawai Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA bernama saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN berhasil menemukan tas berisi bom yang tidak meledak; j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2004, terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN secara bersama-sama menyembunyikan komponen bom yang tersisa antara lain 8 (delapan) buah fius (detonator), 3 (tiga) buah Relay, 1 (satu) jam weaker yang sudah tersambung dengan 8 (delapan) baterai kering dengan 1 (satu) Relay bekas disoulder dengan menggunakan wayar penyambung ke dalam kotak VCD dan ke dalam kotak Louds Speaker milik terdakwa, saksi MUHAMMAD NOR alias


AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN memberitahukan kepada terdakwa bahwa komponen bom tersebut disembunyikan dengan maksud bilamana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN ditangkap polisi maka barang bukti bom tidak dapat ditemukan. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta t ersebut

diatas

terdakwa

telah

“Memberikan pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan” peletakan bom di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MALL Jl. MT. Haryono No. 1 Medan, pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 WIB yang dilakukan oleh saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK. Menimbang, bahwa Pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan yaitu : 1. Bahwa Terdakwa telah bersedia menampung saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumahnya sebelum perakitan bom dan sampai bom diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MALL Jl. MT. Haryono No. 1 Medan. 2. Bahwa

terdakwa

telah

menyediakan

rumahnya

dipakai

oleh

saksi

MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN sebagai tempat komponen-komponen bom sebelum dirakit, tempat perakitan bom dan penyimpanan bom yang telah dirakit.


3. Bahwa terdakwa memberikan sepeda dayung miliknya kepada saksi ISMAIL alias IS Bin M. ALI untuk membeli baterai untuk komponen bom atas permintaan dari saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN; 4. Bahwa terdakwa memberikan VCD dan Louds Speaker miliknya sebagai tempat penyembunyian komponen-komponen bom yang tersisa; 5. Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN secara bersama-sama menyembunyikan komponen bom tersisa ke dalam kotak VCD dan ke dalam kotak Louds Speaker milik terdakwa dengan maksud bilamana saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN ditangkap polisi maka barang bukti bom tidak dapat ditemukan. Dengan demikian unsure “Pembantuan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ad. 3. Untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Menimbang, bahwa Tindak Pidana Terorisme ialah segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Menimbang, bahwa Tindak Pidana Terorisme yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7, dengan unsure-unsur sebagai berikut: 3.1 Dengan sengaja


3.2 Menggunakan

kekerasan

atau

ancaman

kekerasan

bermaksud

untuk

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional. Ad.3.1 Dengan Sengaja (Opzetteijk) Menimbang, bahwa kata “Opzet” menurut doktrin mengandung arti “Willens en wetens” (menghendaki atau menginginkan atau bermaksud dan mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui). “Opzet” adalah suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan ke luar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Karena merupakan sikap bathin yang diwujudkan menjadi serangkaian perbuatan maka unsure “dengan sengaja” hanya dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan yang formulasinya tergantung kepada kasusnya. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure “Opzettelijk” dengan sengaja tersebut si pelaku harus benar-benar: -

Telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud (Gewild).

-

Menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui (Geweten). Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidnagan yang

diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa baik yang diberikan


dipersidangan maupun yang diberikan dihadapan Penyidik yang dituangkan dalam berkas perkara, dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI “menghendaki atau menginginkan atau bermaksud” dan “menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui” terjadinya peledakan bom di Super Market MACAN YOAHAN SENTOSA lantai II MEDAN MALL Jl. MT. Haryono No. 1 Medan, yaitu: - RUSLI ABDUL GANI alias WAK LI sebagai Panglima Operasi GAM Wilayah Medan Deli sengaja meminta saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal di Kota Medan dengan tujuan untuk merakit dan meledakkan bom dibeberapa tempat di Kota Medan sehingga saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN tinggal dirumah kontrakan terdakwa Jalan Madio Santoso No. 103 C Medan Timur; - Pada akhir bulan Pebruari 2004 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di lantai II Mini Market MACAN YOAHAN SENTOSA Pulo Brayan Medan, terdakwa menemani saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN meneerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi MARZUKI alias UDIN alias SAIFUL untuk pembelian komponen bom dan biaya perakitan bom; - bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 18.00 WIB saksi FRIZNAL

WAHYUDI

alias

WAHYU dan

ADI

alias BEUREUJUK


menyerahkan bom yang dibawa oleh ADI dari Aceh kepada saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN di dalam salah satu wartel di Simpang Jalan Sei Sikambing Medan, kemudian bom tersebut dibawanya keerumah terdakwa; - bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2004 sekira pukul 22.00 WIB s/d hingga hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 pukul 02.00 WIB bertempat dirumah terdakwa, saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN merakit bom yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi ISMAIL alias IS Bin M. ALI

an terdakwa

mengetahui

barang-barang

yang

dirakit

oleh saksi

MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN adalah bom dan akan diledakkan di Medan Mall; - Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU di jalan Pelopor/Teladan I Medan (belakang ASTRA Internasional), saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN menyerahkan bom tersebut kepada saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK untuk diletakkan di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA dilantai II MEDAN MALN Jalan MT. Haryono No. 1 Medan; - Pada kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira pukul 19.30 Wib, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI alias BEUREUJUK menitipkan tas yang berisi bom yang diperkirakan akan meledak sekitar pukul 20.30 Wib ke tempat


penitipan barang di Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA yang diterima oleh saksi REKIN br SEMBIRING; - Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 Wib saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN membuka tas tersebut ternyata berisi bom yang belum meledak. Ad.3.2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional. Menimbang, bahwa unsure ini mempunyai sub unsure yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang bersifat alternative artinya jika salah satu sub unsure terpenuhi maka sub unsure lain tidak perlu dibuktikan. Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. (pasal 1 butir 2 Perpu No. 4 Tahun 2002).


Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas. (Pasal 1 butir 5 Perpu No. 1 tahun 2002). Menimbang, bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan atau dengan tujuan untuk: -

Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau

-

Menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan, atau

-

Hilanynya nyawa, atau harta benda orang lain, atau

-

Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional. Menimbang, bahwa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau

benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. (Pasal 1 butir 9 Perpu No. 1 Tahun 2002). Menimbang, bahwa obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, social, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas Internasional. (Pasal 1 butir 10 Perpu No. 1 Tahun 2002). Menimbang, bahwa fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. (Pasal 1 butir 11 Perpu No. 1 Tahun 2002).


Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa baik yang diberikan dipersidangan maupun yang diberikan dihadapan Penyidik yang dituangkan dalam berkas perkara, dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD NOR alias AZHAR alias RAJU alias RAJA BORDIN, saksi FRIZNAL WAHYUDI alias WAHYU dan ADI, sebagai berikut: -

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2004 sekira pukul 09.30 WIB pegawai Super Market PT. MACAN YOAHAN SENTOSA bernama saksi SUPRIADI NASUTION alias IAN telah membuka suatu tas yang berada diruang kerjanya karena belum diambil oleh pemiliknya sejak tas tersebut dititipkan ke tempat penitipan barang yang diterima oleh REKIN br SEMBIRING, ternyata tas tersebut berisi bom yang tidak meledak;

-

Bahwa dengan ditemukannya bom yang tidak meledak tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan rasa takut secara meluas yaitu pada khususnya bagi pengunjung yang akan berbelanja di gedung PT. Medan Mall, karyawan dan pemilik toko yang membuka usaha di gedung PT. Medan mall serta pemilik gedung PT. Medan Mall dan pada umumnya bagi masyarakat karena takut adanya ledakan berikutnya;

-

Bahwa jika bom tersebut meledak, dapat menimbulkan korban yang bersifat missal yaitu orang-orang yang sedang berada di PT. Medan Mall baik para pengunjung maupun para karyawan, juga dapat mengakibatkan hilangnya harta


benda dari para pengunjung yang sedang berbelanja, harta benda para karyawan dan harta benda pemilik toko di PT. Medan Mall serta dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran kios-kios atau toko-toko maupun gedung PT. Medan Mall beserta fasilitas-fasilitas yang tersedia digedung tersebut. Sehingga unsure “Menggunakan ancaman kekerasan dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror telah terpenuhi adanya”. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsure-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu Majleis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, dan dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasanalasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tesebut, dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam


dakwaan primair tersebut, dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan terhadap diri terdakwa, ternyata dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman atas wawasan kebangsaan dan hak serta kewajibannya sebagai warga Negara yang merdeka dan berdaulat, serta rasa cinta tanah air dan kesadaran bela Negara oleh terdakwa maupun para saksi yang lain sangatlah minim, demikian pula mereka tidak memahami keberadaan masyarakat Aceh dalam hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, disamping itu rendahnya kesadaran akan bahaya tindak pidana dengan menggunakan bahan peledak yang dapat menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan secara luas, atau hilangnya serta kerugian harta benda, ternyata juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini serta menjadi penyebab adanya tindak pidana ini, namun tentunya hal tersebut tidaklah terus menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamaati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata membantu

Majelis Hakim menilai

sejauhmanakah keterangan saksi maupun terdakwa tersebut dapat dipercaya dan


bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran. Menimbang, bahwa oleh karena itulah, manakala memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana, akan teapi penyelesaiannya tidak sederhana sebagaimana dibayangkan, karena pengalaman akan peristiwa dan atau kegiatan dalam suatu organisasi Gerakan Aceh Merdeka yang selama ini tidak mungkin diungkapkan secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan, dan Majelis Hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikannya, namun apalah salahnya hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, karena ternyata adanya tindak pidana ini bukan hanya menyangkut terdakwa dan saksi korban, tetapi juga telah menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat disekitar Medan. Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan. Menimabang,

bahwa

tujuan

pidana

bukanlah

semata-mata

untuk

menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut Iman dan kepercayaannya

seturut

dengan

kehendakmundang-undang

dan

ketertiban


masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tetunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tsebut, maka terdakwa patut dan layak dijatuhi pidana penjara, namun untuk menentukan lamanaya pidana penjara yang sepatutnya dijatuhakn terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

-

Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patut pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa oleh karena itulah penjatuhan pidana sebagaimana

ditentukan dalam bunyi amar putusan ini dipandang sudah tepat, adil dan bermanfaat bagi terdakwa, dan atau pun kepentingan hukum serta masyarakat pada umumnya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22


ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimabng, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlulah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan: a.

Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan korban yang bersifat massal yaitu orang-orang yang sedang berada di PT. Medan Mall baik para pengunjung maupun para karyawan, juga dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dapat para pengunjung yang sedang berbelanja, harta benda para karyawan dan harta benda pemilik toko di PT. Medan Mall serta dapat mengakibatkan kerusakan


atau kehancuran kios-kios atau toko-toko maupun gudang PT. Medan Mall beserta fasilitas-fasilitas yang tersedia digedung tersebut; b. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan rasa takut secara meluas, pada khususnya bagi pengunjung yang akan berbelanja di gedung PT. Medan Mall, karyawan dan pemilik toko yang membuka usaha digedung PT. Medan Mall serta pemilik gedung PT. Medan Mall dan pada umumnya bagi masyarakat karena takut adanya ledakan berikutnya; c. Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya malahan terdakwa memberikan

keterangan

berbelit-belit

sehingga

menyulitkan

jalannya

persidangan. Hal-hal yang meringankan: a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan, b. Terdakwa belum pernah dihukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan materi yang dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai payung hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah tetap mengacu pada konstitusi dasar Negara RI yaitu UUD 1945. Sedangkan produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dengan persetujuan badan legislative yang berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain adalah ditetapkannya Perpu no. 1 Tahun 2002 pengganti UU No. 15 Tahun 2003 dan ditetapkannya Perpu No. 2 Tahun 2002 pengganti UU No. 16 Tahun 2003. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk upaya antisipasi terhadap terorisme pada tahun 2002. 2. Kebijakan Kriminal terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia adalah suatu usaha yang yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menempuh pendekatan kebijakan tersebut mengandung arti adanya keterpaduan antara politik criminal dan politik sosialdan anatara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Kebijakan criminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dan kebijakan social. Kebijakan pidana dengan sarana penal yaitu dengan penerapan sanksi pidana, sedangkan kebijakan pidana dengan sarana non penal yaitu dengan tidak menggunakan sanksi hukum. 3. Penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme studi putusan no. 2280/Pid. B/2004/ PN-Mdn dimana Majelis Hakim memandang perlu mengamaati dan


menggali latar belakang saksi-saksi maupun terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata membantu

Majelis Hakim menilai

sejauhmanakah keterangan saksi maupun terdakwa tersebut dapat dipercaya dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran. maka terdakwa patut dan layak dijatuhi pidana penjara, namun untuk menentukan lamanaya pidana penjara yang sepatutnya dijatuhakn terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; b. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patut pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk menjawab atau mengatasi berbagai permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya. Untuk itu terdapat beberapa saran


yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: 1. Dalam menanggulangi bahaya serangan terorisme di Indonesia, seharusnya pemerintah untuk segera mungkin melakukan amandemen terhadap undangundang yang ada (perpu No. 1 tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003) karena peraturan perundang-undangan tersebut kurang memperhatikan kehidupan demokrasi yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 2. Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas bagi aparatur penegak hokum yang memberikan pelatihan lebih baik lagi sehingga dapat mendeteksi dini mungkin serangan terorisme di Indonesia. 3. Dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik, dengan memberikan informasi yang benar terhadap suatu aksi terorisme. Kunci dan permasalahannya terorisme adalah kesepakatan dan konsistensi di Indonesia untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007. Adi, Kusno, Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, UMM Pres, Malang, 2009.


KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA. hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan

Recommend Documents