SEMINAR KONVERSI BBG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN ‐ ITB Bandung, 23 Februari 2012
KEBIJAKAN KONVERSI BAHAN BAKAR GAS UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
Dr. Retno Gumilang Dewi
PUSAT KEBIJAKAN KEENERGIAN
INSTITUT TEKNOLOI BANDUNG
Pendahuluan 1. Subsidi BBM dinilai belum tepat sasaran, sebagian besar subsidi dinikmati kalangan mampu.*) • 25% kelompok rumah tangga berpenghasilan/pengeluaran per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%. • 25% kelompok rumah tangga berpenghasilan/pengeluaran per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. • terjadi ketimpangan pengalokasian sasaran penerima subsidi 2. Subsidi BBM meningkat tajam (terkait volume disubsidi dan harga minyak dunia) Æ membebani keuangan negara. Besarnya subsidi BBM 2010 = 181% subsidi BBM di 2009)**) • Premium 23,19 juta kL, subsidi Rp. 40,54 T • SOLAR 13,08 juta kL, subsidi Rp. 29,30 T *) Diolah dari Susenas 2008 dan Bank Dunia 2010 **) Realisasi APBN 2009 dan perkiraan realisasi APBN 2010
Pendahuluan ….. 3. Pada APBN 2012, subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp. 123 T. 4. UU 22/2011 mengenai APBN mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. 5. Dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah merencanakan penyediaan alternatifnya. Salah satu alternatif bahan bakar pengganti BBM adalah gas yang digunakan di sektor transportasi
Distribusi: • Terminal Transit • Depot • Floating storage • Pipa • Trucking • SPBU Detail SPBU : • Klas A (BBM S, BBM NS, jalur spd.motor) • Klas B (BBM S, BBM NS) • Klas C(BBM S, jalur sepeda motor) • Klas D (BBM S)
Sistem Pengadaan dan Distribusi BBM S dan BBM NS (yang dibutuhkan mulai 2011) Pengadaan: • Kilang • Impor Distribusi: • Terminal Transit • Depot • Floating storage • Pipa • Trucking • SPBU Detail SPBU Ideal (untuk pengaturan BBM subsidi)
Proyeksi Kebutuhan BBM S dan NS
Pengadaan: • Kilang • Impor
Gap Analysis
Sistem Pengadaan dan Distribusi BBM S dan BBM NS (existing)
Rekomedasi
Studi Kesiapan Implementasi “Pengaturan BBM Subsidi” (ITB, UGM, UI)
Analisis kelembagaan existing & ideal Mapping ekspektasi DPR dan Penawaran Pemerintah (existing)
BBM BERSUBSIDI 2010 Konsumsi BBM Bersubsidi
(Kuota 38,4 Juta kL) Konsumsi BBM per Sektor Pengguna
Minyak Tanah 6% Premium 60%
Rumah tangga 6%
Transport darat 89%
Usaha kecil 1% Transport air 1%
Minyak Solar 34%
Perikanan 3%
Konsumsi Premium Transportasi Darat
Spd Motor 40%
Konsumsi Premium Per Wilayah
IBT 10%
Jawa-Bali 59%
Mobil pibadi 53%
Mobil barang 4%
NTB & NTT 2%
Sumatera 22%
Umum 3%
Kalimantan 7%
Juta SBM
Million barrel
Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Per Sektor
400 350 300
• BBM terutama digunakan oleh sektor transportasi • Kebutuhan RT turun secara signifikan karena digantikan oleh LPG
A MC C ommerce Indus try T rans port H ous ehold
250 200 150 100
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
50
Million barrels Juta SBM 200 180 160 140
Avtur Diesel Gasoline
120
Bahan Bakar Transportasi
100 80 60
Bahan bakar transportasi lainnya (gas alam, listrik dan bahan bakar lainnya) masih sangat kecil
40 20 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Kebijakan Konversi BBG Sektor Transportasi Sejalan Dengan Komitmen Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Indonesia mulai cukup serius pada upaya‐upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat dunia; salah satunya adalah adanya Non‐Binding Commitment Presiden RI pada pertemuan G‐20 di Pittsburgh, USA (25 September 2009) Komitmen mencakup upaya Indonesia mengurangi tingkat emisi GRK sebesar 26% dibandingkan tingkat emisi di tahun 2020 dengan kemampuan pendanaaan dari dalam negeri dan lebih jauh sampai dengan 41% di tahun 2020 dengan bantuan donor internasional.
Proyeksi Kebutuhan Energi Sektoral (Skenario BaU, Dynamic Model Proyeksi Energi)
Pusat Kebijakan Keeenergian ITB, 2011
Proyeksi Kebutuhan Energi Sektor Transportasi (Skenario BaU, Dynamic Model Proyeksi Energi)
Pusat Kebijakan Keeenergian ITB, 2011
Drivers Emisi GRK: “IPAT identity”:
Impact = Population × Affluence × Technology CO2 Emissions = Population × (GDP/Population) × (Energy/GDP) × (CO2 /Energy) (“Kaya” multiplicative identity )
⎛ GDP ⎞⎛ E ⎞⎛ C ⎞ Net C = P ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ − S ⎝ P ⎠⎝ GDP ⎠⎝ E ⎠ Efisiensi Energi/Teknologi Rendah Emisi Mitigasi Perubahan Iklim Global Upaya‐upaya untuk mengurangi emisi netto gas rumah kaca Peran IPTEK Energi dalam mitigasi? Æ “Kaya”
Permintaan Energi Final Menurut Jenis
Juta SBM 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000
2010
2015
2020
2025
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
Iklim 1
BaU
BaU
Iklim 1
-
Iklim 2
500
Biofuel Biomassa Listrik LPG Gas Bumi Batubara BBM
2030
Growth BAU BBM
Bt. Bara
Gas
LPG
Listrik
Biomass
Biofuel
Total
Tanpa Biomass
5.4%
5.3%
9.3%
4.9%
9.2%
-1.9%
20.6%
5.7%
6.7%
Permintaan Energi Final
Juta SBM 3,000 2,500
PKP
2,000
KOMERSIAL
1,500
RT (EXCL BIO) INDUSTRI
1,000
TRANSPORTASI
2010
Growth BAU
2015
2020
2025
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
Iklim 1
BaU
Iklim 2
BaU
-
Iklim 1
500
2030
Transport
Industri
R.Tangga
Komersial
PKP
Total
6.8%
6.7%
8.5%
5.1%
4.0%
6.7%
Proyeksi Penggunaan Gas di Sektor Transportasi
• Skenario Perubahan Iklim mendorong peningkatan penggunaan gas mengingat gas lebih bersih dan emisi GRK‐nya lebih rendah dibandingkan BBM. • Pangsa gas di sektor transport pada pemodelan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan BBM maupun biofuel karena kebijakan yang mendorong pemanfaatan gas di luar dorongan untuk mencari bahan bakar yang lebih bersih belum ada;
Kebijakan Konversi Bahan Bakar Gas Sektor Transportasi • Untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, kebijakan konversi BBG sektor tansportasi merupakan kebijakan pemerintah yang tepat dan perlu didukung. • Kebijakan konversi BBG dipandang sebagai salah satu implementasi dari kebijakan diversifikasi energi yang telah lama digagaskan. • Perlu diingat BBG hanya salah satu dari opsi diversifikasi energi di sektor transportasi. Opsi lainnya, seperti biofuel yang telah dimulai sejak 2000‐an perlu tetap didorong. • Kebijakan konversi BBG sektor transportasi akan menciptakan market/demand gas di dalam negeri sehingga dapat mendorong eksploitasi SD gas yang sebelumnya tidak dapat dikembangkan karena kendala tidak adanya demand
Kebijakan Konversi Bahan Bakar Gas Sektor Transportasi (lanjutan) • Agar kebijakan konversi BBG ini dapat direalisasikan, maka perlu persoalan‐persoalan krusial yang terkait perlu segera diselesaikan, yaitu: – pasokan gas – pengadaan conversion kit, – infrastruktur: SPBG dan sistem pasokan gas (pipa maupun sistem mother‐daughter) – Sosialisasi mengenai aspek safety • Pengadaan conversion kit dan komponen SPBG sebaiknya berbasis domestik Æ perlu didorong industri manufaktur di dalam negeri. • Pada tahap awal, diperlukan adanya garansi/jaminan dari pemerintah bahwa produk manufaktur tersebut akan dibeli untuk daya tarik investasi
Terimakasih
[email protected] [email protected]
