TESIS
KEBIJAKAN FORMULATIF TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
IDA BAGUS MADE DANU KRISNAWAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
TESIS
KEBIJAKAN FORMULATIF TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
IDA BAGUS MADE DANU KRISNAWAN NIM :1390561039
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
KEBIJAKAN FORMULATIF TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
Tesis Ini Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
IDA BAGUS MADE DANU KRISNAWAN NIM :1390561039
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL.........................................
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH. NIP. 19590325 198403 1 002
Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH.,MH. NIP. 19620605 198803 1 020
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. NIP.19611101 198601 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S (K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 16 Juni 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 1756/UN14.4/HK/2015 Tanggal 15 Juni 2015
Ketua
: Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH.
Sekretaris
: Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, SH., MH.
Anggota
:
1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS.
:
2. Dr. I Gede Artha, SH., MH.
:
3. Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH.
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama
: Ida Bagus Made Danu Krisnawan.
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
:
Kebijakan Formulatif Tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian
Remisi Terhadap Narapidana Extra
Ordinary Crime dalam Sistem Pemasyarakatan.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Denpasar, 22 Juni 2015 Yang menyatakan,
IDA BAGUS MADE DANU KRISNAWAN.
v
UCAPAN TERIMA KASIH. Om Swastiastu, Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ( Tuhan Yang Maha Esa ), karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan Judul “Kebijakan Formulatif Tentang Pengetatan Syarat dan Tata CaraPemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime dalam Sistem Pemasyarakatan” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister ( S2 ) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat berbagai dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada : 1. Rektor Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr.dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD beserta Jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. 2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr.dr. Anak Agung Raka Sudewi Sp.S (K), beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.
vi
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas
yang
diberikan
kepada
penulis
untuk
mengikuti
dan
menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. 4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH., M.Hum., LLM., atas kesempatan, dukungan serta tuntunan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. 5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum atas kesempatan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. 6. Bapak Dr. Gede Made Swardhana, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 1 ( satu ) yang dengan penuh semangat dan perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. 7. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 2 ( dua ) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan penuh perhatian memberikan saran
vii
serta masukan yang kontruktif untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. 8. Dosen- dosen pengajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu berikut pula bagian administrasi ( Ibu Gung Yun, Pak Made Mustiana, dan Dandy )
atas
berbagai
dukungannya
yang
telah
memperlancar
proses
pengadministrasian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. 9. Yang tercinta kedua orang tua penulis Ida Bagus Putu Arsa, SH., dan Ni Made Sulastri, Kakak Penulis Ida Ayu Putu Laksmi ( Alm ), adik- adik penulis Ida Ayu Nyoman Trisna Paramita Santhi, Ida Bagus Ketut Rendy Pramudhita, istri penulis I Gusti Ayu Ketut Bukti Wirawati dan ananda penulis Ida Bagus Reyndra Clerent yang penulis kasihi, dengan penuh kesabaran telah memberikan doa, kasih sayang, bantuan materi, semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 10. Sahabat penulis I Gede Prima Praja Sarjana, SH., MH., Kadek De Adnyana, SH., I Made Delon Mahayana, SH., I Putu Surya Dharma, SH., MH., Anak Agung Gede Ngurah Dalem, SH., MH. Ni Made Dwi Marini Putri, SH. yang selalu memberikan nasehat untuk mendorong semangat penulis. 11. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, I Ketut Sadi, SH., Kepala Sub Bagian AHU dan HAKI, Putu Witari, SH., yang telah banyak memberikan waktu untuk bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini.
viii
12. Rekan kerja kenotariatan, I Made Setiasa, SH., M.Kn., I Gusti Ngurah Diatmika, SH., I Made Widiada, SH., Mkn., dll yang telah mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. 13. Rekan- rekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana angkatan 2013, serta teman- teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan Anugerahnya kepada kita semua.
Denpasar, 22 Juni 2015 Penulis,
ix
ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012, yang mana dalam peraturan tersebut mencantumkan upaya memperketat Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak- hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diantaranya pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia berat, serta kejahatan Transnasional terorganisasi lainnya. Karena dianggap mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat luas, korban yang banyak, menimbulkan kecemasan, kepanikan, ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap NarapidanaExtra Ordinary Crime ( korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional ) berdasarkan hukum positif dalam Sistem Pemasyarakatan?, 2) Bagaimanakah sebaiknya Kebijakan Formulatif Tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime dalam Sistem Pemasyarakatan di masa mendatang?. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat Analisis Deskriptif yakni uraian ditulis apa adanya terhadap suatu posisi hukum atau non hukum yang dilakukan melalui hukum positif sebagai pendahuluan mendasar sebelum melakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Keseluruhan data yang terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan asas, konsep, doktrin dan teori hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA Tentang Hak- hak Konstitutional setiap warga negara termasuk tersangka, terdakwa dan narapidana dimana tidak ada pembedaan dalam perlakuannya. Pasal 28 J UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya pembatasan Hak Asasi Manusia yang rumusannya diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah. Jikapun dikehendaki adanya pembatasan Hak Asasi Manusia seharusnya diatur dalam Undang- undang. Selain itupemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi dari Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dan apabila terjadi hal yang demikian, sesuai dengan Pasal 3 Undang- undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang- undangan, Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2012 harus dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang- undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang- undangan. Kata Kunci : Pemasyarakatan.
Kebijakan
Formulatif,Remisi,
x
Narapidana,
Sistem
ABSTRACT Based on Government Regulation No.99 in 2012, which is in the regulation stated the efforts to tighten the Terms and Procedures for Granting Rights of prisoners which include the provision of Remission, assimilation, and narcotics, psicotropica, corruption, crimes of state savety and crusial crimes of Rights human, as well as other organized transnational crime. Since, it is considered causing substantial losses to the stateor widely society, a big number of victims, cause of anxiety, panic, and fearout standingly to the public. From the description, formulation of the problem can be stated as follows :1) How was the setting Giving Remission Extra Ordinary Crime Against the Prisoners ( corruption, terrorism, narcotics, grave human rights crimes and transnational ) crime based on the positive law in the Correctional System?, 2) How was should policy of formulatif About the tightening of Terms and Procedures for Granting Remission Againts of Prisoners Extra Ordinary Crime within Correctional system in the future?. The kinds of this research was, using a kind of normative legal research Descriptive Analysisi.e. the description written accordingly to a legal or non-legal position was conducted through positive law as a basic introduction before conducting the research. The research used primer and secondary data. Therefore, all of the data was treated and analyze by arrange the data systematically and selective. Therefore, the data was described analytic descriptively in analysis form by the principle, concepts, doctrine and legal theory. The result of this research show that setting in the Government Regulation No. 99 in 2012 contrary to the Constitution of Republic Indonesia in 1945, chapter XA about the Constitutional Rights of every citizen, including suspects, defendants and prisoners where there is no distinction in treatment. Article 28 J of Republic of Indonesia Constitution in 1945 states that it is not allowed of Human Rights restrictions which was the formulation stipulated in Government Regulation. Even if it desired of border for Human Rights should be regulated in the Constitution. Besides that the Government Regulation No. 99 in 2012 is contrary to the philosophy, goals, vision and mission with the Constitution No. 12 in 1995 regarding to society. And if it occurs, in accordance with the constituion article 3 No. 12 in 2011 of the Establishment of Legislation, Government Regulation No. 99 in 2012 must be tested by the Supreme Court that stated explicitly in article 9 paragraph (2) Constituion No. 12 in 2011 of the Establishment of Legislation. Key Words : Policy of Formulatif, Remission, Prisoners, Correctional System.
xi
RINGKASAN Tesis ini berjudul “Kebijakan Formulatif Tentang Pengetatan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime dalam Sistem Pemasyarakatan” yang disusun dalam 5 ( lima ) Bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I menguraikan tentang hal- hal yang melatarbelakangi penyusunan penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, orisinalitas penelitian, landasan teoritis dan kerangka berpikir, dan metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum. Bab II menguraikan tentang tinjauan umum yang berupa tinjauan secara garis besar terhadap konsep yang tertuang dalam judul penelitian yakni, pengertian remisi, pengertian narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan, tujuan lembaga pemasyarakatan, tujuan pemidanaan, pemberian sanksi pidana, pembinaan
narapidana
dalam
sistem
pemasyarakatan,
dan
lembaga
pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Bab III menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah pertama yakni, Pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana ekstra ordinary crime ( korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional ) berdasarkan hukum positif dalam sistem pemasyarakatan. Dalam bab ini dibahas mengenai konsep dasar remisi, tujuan pemberian remisi, dasar hukum pemberian remisi, jenis- jenis remisi, besaran remisi, penghitungan masa pidana sebagai xii
dasar pemberian remisi, pengecualian pemberian remisi, prosedur pemberian remisi, serta kewenangan dan pendelegasian dalam pemberian remisi. Bab IV menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua yakni, Kebijakan formulatif tentang pengetatansyarat dan tata cara pemberian remisi terhadapnarapidana Extra Ordinary Crimeyang sebaiknya diatur dalam Sistem Pemasyarakatan di masa mendatang. Dalam bab ini dibahas mengenai perbandingan pemberian remisi dengan negara asing, kebijakan yang dilakukan untuk memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, tujuan memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, upaya memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, kebijakan formulatif yang ideal tentang syarat dan tata cara pemberian remisi melalui perubahan klausul yang dikemukakan peneliti pada Pasal 5 dan Pasal 14 Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan pencabutan atau peniadaan hak- hak narapidana melalui Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bab V merupakan penutup yang memberikan kesimpulan dan saran terhadap pembahasan penelitian baik terhadap rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua, sedangkan saran memuat hal-hal yang dapat direkomendasikan terkait dengan permasalahan dalam penelitian sebagai bentuk solusi maupun jalan keluar atas permasalahan yang dikemukakan, sehingga layak untuk dilaksanakan.
xiii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN ....................................................................
i
HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..............................................
iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER...................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ...............................................
v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....................................................
vi
HALAMAN ABSTRAK ..............................................................................
x
HALAMAN ABSTRACT ............................................................................
xi
RINGKASAN TESIS ....................................................................................
xii
DAFTAR ISI ................................................................................................
xiv
DARTAR SINGKATAN .............................................................................. xvii BAB. I. PENDAHULUAN ............................................................................
1
1.1 LatarBelakangMasalah ..................................................................
1
1.2 RumusanMasalah ..........................................................................
9
1.3 RuangLingkupMasalah .................................................................
9
1.4 TujuanPenelitian ........................................................................... 11 1.4.1. TujuanUmum ...................................................................... 11 1.4.2. TujuanKhusus ..................................................................... 11 1.5 ManfaatPenelitian .......................................................................... 12 1.5.1. ManfaatTeoritis................................................................... 12 1.5.2. ManfaatPraktis .................................................................... 12 1.6 OrisinalitasPenelitian ..................................................................... 13 1.7 LandasanTeoritis dan Kerangka Berpikir ....................................... 15 1.7.1. Landasan Teoritis ................................................................. 15 1.7.2. Kerangka Berpikir ................................................................ 35
xiv
1.8 MetodePenelitian .......................................................................... 36 1.8.1. JenisPenelitian ..................................................................... 36 1.8.2. JenisPendekatan................................................................... 37 1.8.3. SumberBahanHukum........................................................... 38 1.8.4. TeknikPengumpulanBahanHukum....................................... 39 1.8.5. TeknikAnalisisBahanHukum ............................................... 40 BAB II TINJAUAN UMUM
BAB
TENTANG REMISI DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN .................................................................
41
2.1. Remisi .....................................................................................
41
2.1.1. Pengertian Remisi ...........................................................
41
2.1.2. Pengertian Narapidana ....................................................
42
2.1.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan ..............................
43
2.1.4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan....................................
44
2.1.5. Tujuan Pemidanaan .........................................................
46
2.1.6. Pemberian Sanksi Pidana.................................................
49
2.2. Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan ................
57
2.3. Lembaga Pemasyarakatan bagian dari SPP ..................................
61
IIIPENGATURAN NARAPIDANA
PEMBERIAN
EXTRA
REMISI
ORDINARY
CRIME
TERHADAP (
KORUPSI,
TERORISME, NARKOTIKA, KEJAHATAN HAM BERAT DAN KEJAHATAN
TRANSNASIONAL
BERDASARKAN
HUKUM
POSITIF DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ........................
69
3.1. Pemberian Remisi .....................................................................
69
3.1.1. Konsep Dasar Remisi ......................................................
69
3.1.2.Tujuan Pemberian Remisi ................................................
70
3.1.3. Dasar Hukum Pemberian Remisi .....................................
72
3.1.4. Jenis- Jenis Remisi ..........................................................
80
3.1.5. Besaran Remisi ...............................................................
84
3.1.5.1. Remisi Umum ...................................................
84
3.1.5.2. Remisi Khusus ..................................................
84
xv
3.1.5.3. Remisi Tambahan .............................................
85
3.1.5.4. Remisi Khusus Yang Tertunda ..........................
87
3.1.6. Penghitungan Masa Pidana sebagai Dasar Pemberian Remisi ...........................................................................
87
3.1.7. Pengecualian Pemberian Remisi ......................................
88
3.1.8. Prosedur Pengajuan Remisi .............................................
90
3.1.9. Kewenangan dan Pendelegasian Pemberian Remisi .........
92
BAB IVKEBIJAKAN FORMULATIF TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN
TATA
CARA
PEMBERIAN
REMISI
TERHADAP
NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI MASA MENDATANG ..........................
94
4.1. Kebijakan Dalam Memperketat Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi ......................................................................................
94
4.1.1. Perbandingan pemberian remisi dengan negara asing .....
94
4.1.2. Memperketat Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi....
96
4.1.3. Tujuan Memperketat Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi ........................................................................... 107 4.1.4. Upaya Memperketat Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi ........................................................................... 109 4.1.5. Kebijakan yang Ideal untuk Memperketat Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Narapidana extra ordinary Crime ............................................................................ 122 4.1.5.1. Klausul Perubahan yang dapat peneliti kemukakan khususnya Pada Pasal 5 dan Pasal 14 Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ......... 128 4.1.5.2. Pencabutan atau Peniadaan Hak- hak Narapidana melalui Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap . 135 BAB V. PENUTUP ....................................................................................... 141 5.1. KESIMPULAN ......................................................................... 141 5.2. SARAN....................................................................................... 143 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 144
xvi
DAFTAR SINGKATAN
1. PP
= Peraturan Pemerintah.
2. UU
= Undang undang.
3. PERMEN
= Peraturan Menteri
4. KEPPRES
= Keputusan Presiden.
5. KANWIL
= Kantor Wilayah
6. PB
= Pembebasan Bersyarat.
7. CMB
= Cuti Menjelang Bebas.
8. CMK
= Cuti Mengunjungi Keluarga.
9. CB
= Cuti Bersyarat.
10. WBP
= Warga Binaan Pemasyarakatan.
11. LAPAS
= Lembaga Pemasyarakatan.
12. RUTAN
= Rumah Tahanan.
13. BAPAS
= Balai Pemasyarakatan.
14. NAPI
= Narapidana.
15. KUHP
= Kitab Undang undang Hukum Pidana.
16. KUHAP
= Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.
xvii
