Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2016
Kebijakan Data Center di Indonesia
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Jakarta, 24 November 2016
Apa itu Data Center? ...Data Center works as a Hub and information resources are being concentrated on the data center.
Penggunaan Data Center: • Private Domain or Enterprise • Public Domain 2
Data Center • Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data*). • Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya, redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan (misal: Air Conditioning/AC, ventilasi), dan sistem keamanan baik fisik maupun non-fisik. *) Penjelasan Pasal 17 (2) PP82/2012 PSTE
3
Tipe Data Center Berdasarkan ketersediaan infrastruktur Tier I - Basic
Tier II – Redundant Components
Tier III – Concurrently Maintainable
Tier IV – Fault Tolerant
• Single path for power and cooling distribution • No redundant components • May not have a raised floor • Susceptible to disruption from planned and unplanned activity • 28.8 hours of annual downtime
• Single path for power and cooling distribution • Redundant components • Has a raised floor • Slightly less susceptible to disruptions than Tier I • 22 hrs of annual downtime
• Multiple power and cooling distribution paths – Only one active path • Redundant components • Allows for any planned site infrastructure activity without disrupting computer hardware operation • 1.6 hrs of annual downtime
• Multiple active power and cooling distribution paths • Redundant components • All computer hardware must have dual power inputs • Can sustain at least one worst-case, unplanned failure or event with no critical load impact • 0.4 hrs of annual downtime
Sumber: Uptime Institute
4
Regulasi Data Center di Indonesia • Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data. • Pasal 17 PP82/ 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia. • Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No: 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum tentang “kewajiban bank melakukan pengendalian fisik dan lingkungan Pusat Data dan DRC”. • Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 dimana disebutkan pengaturan data center “...Data Center harus terintegrasi”. • Perpres RPJMN No. 2 Tahun 2015 : Banyaknya Data Center yang belum optimal.
5
Kondisi Saat ini • Masih banyak sektor yang belum dapat memenuhi kebijakan dan regulasi yang mengarah kepada penempatan Data Center di dalam negeri (inCountry). • Setiap Kementerian/Lembaga didorong mengembangkan e-Government, namun kurang optimal penggunaan APBN untuk menjalankannya. • Belum terintegrasi Data Nasional Indonesia. • Potensi pasar yang akan semakin besar mengingat pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 126 juta pada tahun 2016 (APJII). • 80% pengguna internet Indonesia akses Global. • Belum ada pengaturan teknis data center di Indonesia.
6
Infrastruktur Data Center Lembaga/ Kementerian • Berdasarkan Pemeringkat eGovernment Indonesia (PeGI) 2015, hanya 30% yang dikatakan layak Infrastruktur Data Center 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
7
Pasar Data Center di Indonesia
Sumber: IDPro 2016
8
Potensi pasar Layanan DC/ DRC di Indonesia
9
Potensi pasar Layanan DC/ DRC di Indonesia... Data Bencana (Idealnya Data Center tidak dibangun di Jawa)
10
Pembangunan Kabel Laut SEA-ME-WE5 dan SEA-US
11
Tujuan RPM Pusat Data dan Penanganan Bencana (dalam penyusunan) 1. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna pusat data; 2. melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan pusat data yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan pusat data; 4. memberikan perlindungan dan penegakan kedaulan negara terhadap data warga negaranya
Kerangka RPM Pusat Data dan Penanganan Bencana 1.
Tata Kelola Penyelenggara Pusat Data
2.
Organisasi Penyelenggara Pusat Data
3.
SDM Penyelenggara Pusat Data
4.
Limbah Barang Penyelenggara Pusat Data
5.
Kelengkapan peralatan/infrastruktur mengacu kepada PEDOMAN PUSAT DATA
13
Tindak Lanjut 1. Perlu disusun kebijakan dan regulasi teknis yang mengatur Pusat Data dan DRC sebagaimana penjabaran PP82/2012. 2. Pengaturan harus mencakup berbagai aspek termasuk organisasi, tata kelola, Sumber Daya Manusia, Limbah dan Kelengkapan Peralatan. 3. Perlu dilakukan roadshow untuk mengetahui kebutuhan data center di Indonesia ke para pemangku kebijakan/ regulator sektoral dan pelaku bisnis.
14
Direktorat e-Business Ditjen Aplika Informatika, Kementerian Kominfo
15
