November 2014
Kontributor Tetap
……………………………………………………………….. Ryan Kiryanto Chief Economist BNI Telp: 0812-1079864 Ruddy N. Sasadara AVP Riset Bisnis & Ekonomi Telp: 0818-955033 Dedi Arianto AVP Investor Relations Telp: 0818-904400 Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA Regional Chief Economist Wil. Medan Telp: 0811-604094 Dr. Emrinaldi Nur DP, SE, M.Si, Akt, CA Regional Chief Economist Wil. Padang Telp: 0812-7602876 Prof. Dr. Bernadette Robiani, MSc Regional Chief Economist Wil. Palembang Telp: 0812-7121223 Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE Regional Chief Economist Wil. Bandung Telp: 0812-2379092 Dr. Alimuddin Rizal Riva’i Regional Chief Economist Wil. Semarang Telp: 0813-25359081 Dr. Rudi Purwono, SE, MSE Regional Chief Economist Wil. Surabaya Telp: 0815-9407311 Dr. Marsuki, SE, DEA Regional Chief Economist Wil. Makassar Telp: 0878-80999444 Prof. Dr. I Wayan Ramantha, MM, Ak,CPA Regional Chief Economist Wil. Denpasar Telp: 0812-3801880 Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, MSi Regional Chief Economist Wil. Banjarmasin; Telp: 0813-55499568 Dr. Agus Tony Poputra, SE, Ak, MM, MA Regional Chief Economist Wil. Manado Telp: 0811-4301999 Dr. Sidik Budiono, ME Regional Chief Economist Wil. Papua Telp: 0812-25784968
Ekonomi Global Ruddy N. Sasadara Riset Bisnis & Ekonomi KAWASAN EROPA STAGNAN, PEREKONOMIAN CINA MELAMBAN Perekonomian global dalam kondisi yang kurang bagus. Prospek ekonomi zona Euro nampak suram, sedangkan perekonomian Jepang nampaknya harus menaklukkan dampak dari kenaikan pajak berikutnya tahun depan. Dengan jatuhnya harga komoditas dan perlambatan ekonomi Cina, sangat sulit melihat bagaimana negaranegara berkembang lainnya akan terakselerasi. Perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Inggris mulai membaik. Tingkat pengangguran AS turun di bawah 6 persen pada bulan September. Sedangkan Inggris yang hingga kuartal kedua tahun ini ekonominya tumbuh 3,2 persen merupakan yang terbaik dibanding negara maju lainnya. Para pejabat bank sentral Inggris hanya tinggal menunggu waktu hingga mereka dapat menaikkan suku bunga acuan. Namun, pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal ketiga tahun ini merupakan yang terlemah sejak 2009. Saat ini pertumbuhan Jerman tersendat, sehingga menyebabkan zona Euro berada pada ambang resesi yang ketiga dalam enam tahun. Harga -harga jatuh di delapan negara Eropa yang menggiring inflasi zona Euro tergelincir ke level 0,3 persen pada September lalu dan mungkin akan sekaligus turun tahun depan. Zona Euro yang menyumbang seperlima pertumbuhan ekonomi global, saat ini menuju stagnasi dan deflasi. Perekonomian benua Eropa memiliki banyak kelemahan pokok,
dari penduduk miskin sampai hutang yang besar dan pasar tenaga kerja yang kaku. Prancis, Italia, dan Jerman telah menghindari reformasi struktural dalam peningkatan pertumbuhan ekonominya. Zona Euro rentan terhadap deflasi karena kengototan Jerman pada penghematan fiskal serta keragu-raguan ECB. Walaupun sekarang sudah dalam kondisi ekonomi yang terkontraksi, Jerman masih terobsesi dengan pengurangan defisit untuk semua pemerintahan negara zona Euro. Di lain pihak, dalam hal pelonggaran moneter, ECB telah melakukan sedikit lebih besar dibanding bank sentral lain dalam hal pelonggaran kuantitatif. Saat ini investor masih menunggu seberapa agresif ECB masuk ke pasar finansial dan melanjutkan pembelian obligasi demi menjauhkan Eropa dari deflasi. Pada pekan ketiga Oktober lalu, ECB telah menghabiskan 800 juta euro (1 miliar dollar AS) dalam menginfiltrasi pasar sejak program kucuran stimulus lanjutan diluncurkan pada 20 Oktober 2014. Sebelumnya, ECB mengumumkan akan menyiapkan dana hingga 1 triliun euro untuk operasi ini. Sejauh ini ada pertentangan dari kepala bank sentral Jerman, Jens Weidmann, yang menyatakan bahwa langkah quantitative easing ini sangat berisiko. Menurutnya, pembelian obligasi baik swasta maupun berupa surat utang negara (SUN), tidak akan berdampak besar bagi perekonomian kecuali jika pemerintah masingmasing negara di kawasan Eropa menyelesaikan masalah struktural. Perekonomian AS makin membaik, salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran hingga level 5,9 persen pada September lalu. Angka tersebut sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya sebesar
November 2014
6,1 persen. Penurunan tingkat pengangguran ini sekaligus menepis kekhawatiran akan potensi pelambatan pertumbuhan ekonomi AS. Mengingat pada rilis minutes of meeting hasil FOMC bulan September, menunjukkan para pejabat bank sentral AS, The Fed, khawatir bahwa pelambatan ekonomi global dan penguatan mata uang dollar akan menimbulkan risiko terhadap prospek ekonomi AS. Peningkatan pada pasar tenaga kerja telah membuat The Fed memutuskan untuk mengakhiri program pembelian obligasi (quantitative easing) pada akhir Oktober lalu, selain itu bank sentral juga tetap pada jalan menuju kenaikan tingkat suku bunga tahun mendatang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal ketiga sebesar 3,5 persen (quarter on quarter) merupakan yang kedua berturut pertumbuhan terkuat, sejak semester kedua 2003. Pada kuartal kedua lalu, AS tumbuh 4,6 persen (quarter on quarter). Sementara itu, tingkat inflasi pada September naik 1,7 persen (year on year), stagnan dibanding bulan sebelumnya. Tingkat inflasi telah turun pada beberapa bulan terakhir, setelah pada kuartal kedua lalu tingkat inflasi dalam laju yang cukup tinggi. Rendahnya tingkat inflasi seharusnya memberi bank sentral cukup ruang untuk menjaga tingkat suku bunga acuan pada level rendah untuk beberapa waktu. Gubernur Bank of Japan (BOJ), Haruhiko Kuroda, menegaskan bahwa bank sentral akan menyesuaikan kebijakan moneter jika diperlukan untuk mencapai target inflasi 2 persen. Pendapat Kuroda tersebut muncul di tengah keraguan pada BOJ tentang pencapaian target inflasi. Kuroda juga menegaskan pendiriannya untuk
mempertahankan stimulus besarnya untuk jangka waktu yang lebih lama, namun ia belum mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menambah stimulus tersebut. Beberapa ekonom memperkirakan BOJ akan menambah stimulus pada Januari tahun depan. Sementara itu, defisit perdagangan Jepang melebar untuk bulan September lalu, di saat ekspor naik 6,9 persen. Defisit neraca perdagangan Jepang sebesar 958,3 miliar yen (8,96 miliar dollar AS), salah satunya karena impor naik sebesar 6,2 persen. Melebarnya defisit perdagangan tersebut karena kenaikan ekspor belum memenuhi ekspektasi bank sentral, serta permintaan domestik yang lemah. Oleh karena itu, BOJ kemungkinan akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2014/2015 dalam waktu dekat. Hal ini mempertimbangkan adanya potensi laju inflasi hanya akan tumbuh moderat, salah satunya karena jatuhnya harga minyak. Dari kawasan Asia lainnya, Cina mengalami perlambatan perekonomian sepanjang kuartal ketiga tahun ini. Perekonomian hanya tumbuh 7,3 persen (year on year), merupakan laju pertumbuhan terlemah sejak 2009, dan juga menjadi yang pertama di bawah target sejak 1999. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini masih di bawah target pemerintah Cina sebesar 7,5 persen. Beberapa ekonom berpendapat bahwa otoritas di Cina akan menggunakan langkah stimulus lain seperti pemangkasan suku bunga acuan. Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, telah menyatakan berulang kali bahwa pemerintah akan mentolerir pertumbuhan ekonomi yang sedikit di bawah target, di saat Cina mencoba membentuk kembali perekonomian
mereka yang lebih banyak didorong oleh konsumsi domestik serta sedikit oleh ekspor dan investasi. Selain itu, tingkat inflasi yang melemah di Cina, menambah kekhawatiran pada pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Tingkat inflasi Cina naik 1,6 persen (year on year), lebih rendah dari bulan Agustus sebesar 2 persen Dengan demikian, pemerintah Cina kemungkinan akan melakukan langkah-langkah baru untuk memperbaiki perekonomian. Salah satunya dengan stimulus tambahan beberapa bulan mendatang untuk mencegah risiko-risiko pertumbuhan dan deflasi. (*) “Kondisi perekonomian dunia relatif kurang memuaskan saat ini. Namun, dengan membaiknya ekonomi AS memberi harapan akan terhindarnya dunia dari resesi berkepanjangan karena dari data empiris ekonomi AS adalah penghela pertumbuhan dunia. Situasi ini akan berdampak pada lambatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia”
Berita Domestik Ryan Kiryanto Chief Economist JOKOWI-JK DAN KABINETNYA RESMI DILANTIK, TANTANGAN EKONOMI SUDAH MENANTI Setelah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla mengumumkan namanama menteri yang akan bekerja
2
November 2014
dalam Kabinet Kerja yang disusunnya pada tanggal 26 Oktober 2014. Susunan kabinet ini diharapkan memperkuat respons positif bukan hanya pasar, tetapi juga mampu membangkitkan partisipasi rakyat. Euforia dukungan dalam perjalanan pencalonan hingga pesta rakyat yang mengantar presidennya sampai ke Istana setelah pelantikan kita harapkan berlanjut konsisten sebagai fokus bekerja, bekerja, dan bekerja. Proses seleksi melalui beragam filter, termasuk catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan wujud komitmen membentuk kabinet yang kredibel tak hanya kompetensinya, namun juga moralitas. Untuk mendukung visi revolusi mental, pemerintahan dengan para menteri yang tak punya beban persoalan hukum, terutama kasus korupsi, merupakan syarat mutlak. Ketidakterhindaran “kompromi” dalam konstelasi peta koalisi merupakan refleksi dari realitas politik. Tak terlalu bijak menuntut otonomi prerogatif yang absolut dari Jokowi, karena keberhasilannya memenangkan pemilihan presiden tidak lepas dari dukungan beragam elemen masyarakat. Sesungguhnya Presiden Jokowi sudah berusaha mewujudkan kabinet kerja yang kredibel, yang akan menyelenggarakan negara dan pemerintahan hingga lima tahun mendatang. Reaksi terhadap kabinet dengan berbagai latar kepentingan tentu wajar di tengah kehidupan politik yang terbuka. Yang harus dijaga dalam jangka pendek dan ke depan adalah kepercayaan pasar yang pasti merespons kebijakan-kebijakan pemerintahan baru, terutama reaksi masyarakat ketika Presiden Jokowi mau tidak
mau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dalam hal ini, esensi program kebijakan pemerintahan baru tetap mengacu kepada Trisakti Bung Karno sebagai ajaran, yang sejatinya merupakan pijakan kuat menuju ke revolusi mental. Yaitu, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka semua elemen bangsa seyogyanya turut mengawal agar Kabinet Kerja ini mampu bekerja optimal. Tidak ada masa bulan madu bagi pemerintahan baru, karena yang lebih menantang adalah bagaimana efektivitas langkah, arah, dan perumusan kebijakan untuk mewujudkan konsep-konsep penyejahteraan rakyat. Kini publik menunggu kebijakankebijakan prioritas yang akan diambil pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam waktu dekat. Selain antisipasi rencana kenaikan suku bunga Fed di pertengahan 2015, maka di antara kebijakan yang ditunggu-tunggu dan juga sudah ramai diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir adalah penaikan harga BBM subsidi. Pemerintahan baru tidak bisa menghindar dari kebijakan penaikan harga BBM subsidi. Selain karena sudah pernah ditegaskan Jokowi sebelum dilantik jadi presiden, penaikan harga BBM subsidi menjadi keniscayaan di tengah kondisi anggaran negara yang terbatas akibat terus membengkaknya subsidi energi, termasuk subsidi BBM, yang mendominasi total subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kebijakan penaikan harga BBM subsidi diperlukan untuk menyehatkan APBN dalam artian untuk mengurangi dana subsidi dan anggarannya di-
alihkan untuk pembangunan infrastuktur, kesehatan, dan pendidikan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat banyak. Terbatasnya belanja modal pemerintah--yang jumlahnya lebih kecil dari total subsidi dalam APBN-- menyebabkan pemerintahan baru akan sulit merealisasikan sejumlah program untuk menggerakkan perekonomian yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini juga diperlukan karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sekitar 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh pemilik kendaraan roda empat yang notabene adalah masyarakat mampu. Dalam postur APBN-Perubahan 2014, subsidi energi tercatat Rp350,3 triliun dengan rincian subsidi BBM (sudah termasuk subsidi LPG dan BBN) sebesar Rp246,5 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun. Tahun depan, APBN 2015 mencantumkan anggaran pengeluaran untuk subsidi energi sebesar Rp344,7 triliun, masing-masing subsidi BBM naik menjadi Rp276,01 triliun dan subsidi listrik diturunkan menjadi Rp68,68 triliun seiring kenaikan harga tarif tenaga listrik (TTL). Pemerintahan Jokowi-JK juga harus menanggung beban defisit anggaran. Jika pada APBN-Perubahan 2014 defisit anggaran tercatat Rp241,5 triliun atau 2,40% dari produk domestik bruto (PDB), pada APBN 2015 defisit anggaran mencapai Rp245,9 triliun atau 2,21% dari PDB. Defisit anggaran tersebut harus ditutup dengan cara menerbitkan surat utang negara (SUN) yang bunganya cukup besar. Khusus tahun ini, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp136 triliun dalam APBN. Sedangkan hingga Agustus 2014 lalu, total outstanding utang pemerintah mencapai Rp2.531,81 triliun. Angka tersebut
3
November 2014
meningkat Rp1.232,31 triliun atau 94,82% dari posisi utang pada Desember 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun. Di tengah defisit anggaran tersebut, pos penerimaan negara dari sektor pajak, minyak dan gas bumi (migas), dan mineral batubara (minerba) masih belum optimal. Sementara itu, hingga pertengahan Oktober 2014, produksi (lifting) minyak sebesar 798 ribu barel per hari (bph) atau di bawah target APB-P 2014 sebesar 818 ribu bph. Dengan bagian minyak milik negara sebesar 500 ribu bph, negara ini harus mengimpor sekitar 1 juta bph untuk memenuhi konsumsi yang mencapai 1,5 juta bph. Maka, penaikan harga BBM subsidi diharapkan berdampak pada penurunan konsumsi BBM subsidi. Selanjutnya, impor minyak dan BBM yang selama ini menjadi penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia juga akan berkurang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, per Agustus 2014 neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit 318,1 juta dolar AS. Defisit tersebut disebabkan besarnya impor komponen minyak dan gas bumi (migas), terutama impor hasil minyak senilai 2,04 miliar dolar AS yang mayoritas adalah BBM dan impor minyak mentah 314,5 juta dolar AS. Nilai defisit migas mencapai 801,1 juta dolar AS, sementara non migas mencatat surplus. Akibat konsumsi yang tinggi, pemerintahan Jokowi-JK juga akan menghadapi makin menipisnya kuota BBM bersubsidi tahun ini. Dari total kuota 46 juta kilo liter (kl), hingga 30 September 2014, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 34,9 juta kiloliter atau lebih tinggi 1,7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Dari jumlah itu, penyaluran BBM bersubsidi jenis premium sudah mencapai
22,24 juta kl atau lebih tinggi 1,9% dibandingkan periode sama 2013. Sedangkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis solar sudah mencapai 11,94 juta kl atau lebih tinggi 3,9% dari periode sama tahun lalu. Dengan laju konsumsi sebesar itu dan jika tanpa dilakukan upaya mengeremnya, menurut hitungan Pertamina, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini akan over kuota sebanyak 1,61 juta kl. Artinya, pemerintahan baru harus mengajukan permohonan tambahan subsidi BBM ke parlemen untuk menutup kekurangannya dan tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Jika pemerintahan baru menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November tahun ini, akan dihasilkan penghematan APBN-P 2014 sebesar Rp21 triliun. Dalam setahun, dengan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter, penaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter akan menghemat anggaran Rp138 triliun. Setelah berhasil menaikkan harga BBM, pemerintahan baru harus membelanjakan penghematan anggaran tersebut untuk pospos lain. Jika tidak dilakukan, akan menambah beban masyarakat tanpa memberikan manfaat peningkatan produktivitas serta daya beli masyarakat. Namun, kebijakan penaikan harga BBM subsidi tidak bebas risiko. Sebesar apa pun besaran kenaikannya, pasti akan memicu lonjakan harga barang sehingga berdampak menggerus pendapatan masyarakat karena terkena efek lonjakan inflasi. (*)
Pojok Regional Parulian Simanjuntak RCE Wilayah Medan PENETAPAN UMP 2015 SUMUT DAN ACEH MASIH BERLIKU Pada awal November 2014, UMP Provinsi harus telah diputuskan sehingga kenaikannya akan bisa diantisipasi pengusaha dan buruh. Penentuan UMP 2015 bagi Sumatera Utara, kelihatannya akan mengalami pengunduran waktu dikarenakan masih belum sepakatnya besaran kenaikan dan jumlah item Komponen Hidup Layak (KHL) antara kedua belah pihak yang berunding. Buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 30% yang dianggap masih terlalu tinggi oleh pengusaha karena kondisi perekonomian yang dihadapi saat ini masih belum bertumbuh dengan baik. Aliansi Pekerja Buruh Sumatera Utara (APBSU) dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (28/10), menuntut kenaikan UMP hingga mencapai 40% atau berkirsar Rp600.000 dari UMP Sumut tahun 2014 sebesar Rp1.505.850. Selain itu, untuk menghadapi naiknya hargaharga kebutuhan di masa yang akan datang, buruh juga menginginkan kenaikan dalam jumlah item yang ada di KHL. Belum terdapatnya kesepakatan antar pihak-pihak yang berunding menyebabkan masih panjangnya waktu yang dibutuhkan agar tercapai kesepakatan di antara pihak buruh dan pengusaha. Sementara di Aceh, buruh juga menggelar unjuk rasa karena tidak setuju dengan kenaikan UMP Aceh yang hanya berkisar 2% saja. Aliansi Pekerja/Buruh Aceh mendesak Gubernur menolak rekomendasi Dewan Pen-
4
November 2014
gupahan Daerah (Depeda) Aceh tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 yang diduga hanya mengalami kenaikan Rp50.000 atau sekitar 2,6% dari UMP 2014. Aliansi Pekerja/Buruh Aceh mendesak gubernur mempertimbangkan kondisi ekonomi, dengan menaikkan UMP 2015 sebesar 20% atau Rp350.000 dari UMP 2014. (*)
Emrinaldi Nur DP RCE Wilayah Padang TOURISM, DRIVER ALTERNATIF UNGKITAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang tetap positif pada saat krisis ekonomi dunia tahap 2 di tahun 2008 dan terus bergerak hingga 2013, telah membuktikan secara ekonomi bahwa konsumsi mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu bagian penggerak dari akumulasi konsumsi masyarakat tersebut adalah pergerakan manusia dari satu tempat ketempat lain melalui kunjungan muhibah dan wisata. Pergerakan wisata atau tourism tersebut secara umum terutama untuk wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu atraksi dalam bentuk event atau kegiatan dan yang kedua daya pikat daerah, baik dikarenakan fasilitas atas sara prasarana maupun oleh keelokan alamnya. Berdasarkan kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia untuk kwartal pertama dan kedua tercatat dua event besar terjadi pada dua Provinsi, yaitu Musabah Tilawatil Quran Tingkat Nasional yang diadakan di Batam-Kepulauan Riau dan “Tour De Singkarak” di Sumatera Barat. Kedua event ini dinilai ikut
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Kemampuan kedua event untuk men-drive pertumbuhan ekonomi wilayah dan memancing munculnya investor menyebabkan daerah dan wilayah lain di tiga Provinsi ini berlomba-lomba mengadakan event wisata yang sama. Kabupaten Siak Provinsi Riau di Bulan September 2014 meluncurkan event berupa “Tour de Siak”. Event yang digadang oleh Pemerintah kabupaten Siak sebagai event olahraga internasional besar ini sudah masuk kali kedua, dengan 19 negara berpartisipasi penuh. Kesuksesan dalam menyelenggarakan event tersebut telah memberikan harapan baru bagi pemerintah Kabupaten Siak untuk menjadikan event tersebut sebagai pemancing investasi dan bisnis, serta pariwisata di Kabupaten Siak. Jumlah penginapan di Kabupaten Siak saat ini telah mampu menampung potensi turis dengan 506 kamar dan 886 tempat tidur. Kesuksesan event Tour de Siak juga telah mendorong Pemerintah Kabupaten Siak untuk mempersiapkan diri menjadi tuan Rumah “Kejuaraan BMX Asia” yang akan digelar pada tanggal 9-11 November dan diikuti oleh 12 Negara. Selain keberadaan event nasional dan internasional yang dilakukan di Riau, fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung wisata juga telah mendorong percepatan investasi di Riau. Berdasarkan data BPTPM dan BPMPD hingga akhir September 2014, nilai investasi yang sudah masuk ke Pekanbaru melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) sudah mencapai Rp5,5 triliun dan akan terus meningkat jika investasi di bawah nilai Rp.500 juta
menjadi perhitungan serta masih tersisanya waktu hingga akhir tahun. Sementara investasi asing berupa Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau untuk semester pertama saja sudah mencapai US$946,05 juta. Sektor terbesar yang menjadi pengumpul investasi adalah jasa perhotelan, otomotif, dan perdagangan. Event akbar lain yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah “Mandeh Joy Sailing 2014”. Event dalam bentuk wisata bahari ini diharapkan akan mendorong investasi wisata di wilayah Pesisir Sumatera Barat dan lebih mendorong eksplorasi wisata kabaharian. Dalam mendukung pariwisata Sumatera Barat, setidaknya telah tersedia 40 hotel dengan 2.562 kamar dengan kelas bintang 2 hingga 5 dibangun guna menopang pariwisata Sumbar. Tidak sampai pada sarana dan prasarana hotel saja yang terdorong oleh geliat pariwisata, namun juga sarana transportasi yang menghubungkan destinasi wisata. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selain membangun Tol di wilayah Kota Padang, pada tahun 2015 juga akan dibangun suatu Proyek Monumental berupa “Terowongan Balingka” yang menelan dana Rp1,1 Triliun. Proyek monumental ini dilaksanakan guna memperlancar mobilitas ke dan dari Bukittinggi serta mobilitas Padang-Pekanbaru yang selalu mengalami kemacetan pada saat peak sesion destinasi wisata. Terowongan Balingka ini memiliki jarak 1,1 Km dan berawal dari daerah Balingka di Kabupaten Agam, menyebrangi perbukitan Ngarai Sianok dan Tembus hingga ke Bukit Tinggi. Sedikit perbedaan dengan Provinsi
5
November 2014
Kepulauan Riau, selain event nasional berupa MTQ, Batam telah menjadi ujung tombak wisata dan pintu masuk investasi di Kepulauan Riau serta pintu transit ke negara lain seperti Singapura dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Oleh karenanya, lalu lintas manusia yang memasuki Kepulauan Riau dari Batam memiliki intensitas yang sangat tinggi atau naik 13% pertahun dari alur udara. Berdasarkan data BP Batam, pada 2012, jumlah penumpang Bandara Internasional Hang Nadim mencapai 3,8 juta orang dengan 84 penerbangan per hari, kemudian naik pada 2013 menjadi 4,1 juta penumpang dengan 104 penerbangan reguler per hari. Pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 4,3 juta penumpang. Besarnya lalu lintas manusia yang masuk dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam tidak hanya menjadikan Batam sebagai destinasi tunggal, namun juga memberikan kontribusi pada peningkatan arus manusia ke kepulauan dan destinasi wisata eksotis yang berada disekitaran Pulan Batam. Besarnya lalu lintas manusia melalui bandara Hang Nadim Batam juga telah mendorong BP Batam untuk melakukan perluasan terminal dan apron Bandara.
143.703 m2. Selain perluasan bandara lama, BP Batam juga berencana membuat terminal baru yang mampu menampung penumpang hingga 8 juta penumpang.
Bernadette Robiani RCE Wilayah Palembang INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI SUMSEL DAN LAMPUNG
penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp3,94 triliun dengan 75 perusahaan yang menyerap 22.931 tenaga kerja Indonesia dan 214 tenaga kerja asing. Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2,58 triliun, dengan jumlah investor sebanyak 38 perusahaan dan menyerap 18.512 tenaga kerja Indonesia dan 131 tenaga kerja asing. Jika dibandingkan dengan data pada Triwulan II, terjadi kenaikan jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada Triwulan II, nilai investasi PMA sebesar Rp1,78 triliun de n g a n 5 0 pe r u sa h a an y a n g menyerap 16.198 tenaga kerja Indonesia dan 195 tenaga kerja asing. Nilai investasi PMDN sebesar Rp2,24 triliun dengan 31 perusahaan yang menyerap 18.509 tenaga kerja Indonesia dan 131 tenaga kerja asing. Pada Triwulan II, dominasi invetasi (80%) masih di sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan turunannya serta karet. Kendala yang dihadapi oleh BP3M Sumsel antara lain masih minimnya kesadaran para pengusaha untu k mela por kan ke giat an penanaman modalnya tepat waktu, yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam membuat LKPM terkait investasi negara.
Perluasan tersebut nantinya akan menambah kapasitas terminal dan apron sekitar 30 persen dibandingkan kapasitas sebelumnya. Saat ini kapasitas terminal Bandara Hang Nadim sekitar 5 juta penumpang, dengan luas total terminal 30.600 meter persegi. Sedangkan kapasitas apron 110.541 meter persegi. Dengan perluasan, diharapkan akan terjadi peningkatan daya tampung penumpang hingga 8 juta penumpang dan luas areal baru akan menjadi
Meskipun realisasi investasi di Sumatera Selatan (Sumsel) pada Triwulan III/2014 masih belum mencapai target yang ditentukan, yakni baru sebesar Rp6,52 triliun dari target Rp15,6 triliun, namun terjadi kenaikan jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Menurut Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal (BP3M) Sumsel melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan, dari total realisasi sebesar 41,79% , nilai
Di Provinsi Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) mencatat total investasi yang masuk ke daerah ini hingga Triwulan III 2014 mencapai Rp4,64 triliun. Sampai dengan Triwulan III, Investasi tersebut mampu menyerap 3.761 tenaga kerja, baik dalam bentuk PMA maupun PMDN. Secara rinci investasi PMA sebesar Rp309 miliar dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2.796 orang, adapun investasi PMDN sebesar
Selain bandara Internasional Hang Nadim-Batam, perluasan akses turis, bisnis, dan pariwisata melalui udara juga dilakukan untuk pulau lainnya. Pada tahun 2015 dua bandara di Kepulauan Riau akan direalisasikan, yaitu Bandara Kepulauan Anambas dan Tambelan di Bintan. Dua bandara di Kepulauan Riau ini menjadi bagian dari lima bandara baru yang akan dibangun oleh Kementrian Perhubungan. Total dana yang dianggarkan untuk kelima bandara tersebut adalah Rp6,8 Triliun. Narasi dan statement diatas adalah bukti bagaimana wisata mampu men-drive pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah, dan dapat dijadikan alternatif pengembangan potensi wilayah, termasuk wilayah Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. (*)
6
November 2014
Rp3,12 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 965 orang. Menurut Kepala BPMPT Provinsi Lampung, jika dibandingkan dengan Triwulan I, jumlah penyerapan tenaga kerja pada PM A m e n ca p a i 2 . 2 4 7 or an g , sementara PMDN hanya menyerap 10 tenaga kerja. Di Triwulan II penyerapan tenaga kerja PMA sebesar 66 orang dan PMDN sebesar 454 orang. Adanya investasi yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja akan memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan investasi akan menciptakan efek berganda (multi pli er effect) bagi perekonomian dengan timbulnya aktivitas – aktivitas ekonomi lainnya. Peningkatan investasi dalam bentuk PMA akan memberikan manfaat positif lainnya seperti alih teknologi dan transfer knowledge. Peningkatan investasi di Sumsel merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, mengingat pengangguran terbuka di provinsi Sumsel pada Triwulan II 2014 masih sebesar 3,84 persen, meskipun
menurun jika dibandingkan dengan periode Agustus yang sebesar 4,84%. Peningkatan investasi di Lampung merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan yang masih sebesar 14,28 persen di Triwulan II 2014, dan jumlah tenaga kerja Indonesia (yang bekerja di luar negeri) asal lampung yang mengalami kenaikan sebesar 94,24 persen di Triwulan II 2014. Bagi perbankan, adanya peningkatan investasi dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, merupakan peluang untuk menyalurkan Kredit dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga.
Trend peningkatan investasi di provinsi Sumsel dan lampung yang disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja menuntut keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah di semua level dan peran serta masyarakat. Masih tingginya minat investasi ke sektor perkebunan, seyogyanya mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi yang akan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Meningkatnya investasi PMA, seyogyanya mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas baik dari aspek pendidikan, keahlian dan TABEL 1. PERANAN SUBSEKTOR UNGGULAN mental, serta etos DAN PROSPEKTIF KABUPATEN BANDUNG kerja. Perlu adanya Share Share komitmen yang Subsektor/Industri PDRB (%) Pinjaman (%) tinggi dari Tanaman bahan makanan 5.2 3.3 pemerintah daerah Makanan, minuman dan Tembakau 17.4 2.2 untuk mendorong lebih banyaknya Tekstil, Brg. Kulit dan Alas kaki 36.5 11.5 PMDN dengan Pupuk, Kimia dan Brg dari Karet 2.6 0.2 meningkatkan Perdagangan besar dan eceran 13.9 45.7 kualitas pelayanan publik (termasuk Angkutan jalan raya 3 0.4 infrastruktur), Restoran 2.8 0.7 membuka akses Jumlah
81.4
64
untuk terciptanya keterkaitan antar skala usaha dan akses pasar, dan melakukan kemitraan dengan perbankan untuk akses pembiayaan. (*)
Rina Indiastuti RCE Wilayah Bandung SUBSEKTOR UNGGULAN AGRO, INDUSTRI, DAN JASA KABUPATEN BANDUNG Kabupaten Bandung yang lokasinya mengitari Kota Bandung mempunyai potensi ekonomi dan bisnis yang lengkap, mulai dari Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa. Ekonomi dan bisnis Kabupaten Bandung berkembang sebagai respon terhadap efek sebar kemajuan ekonomi kota Bandung. Hasil analisis terhadap perkembangan PDRB subsektor dan akumulasi pinjaman perbankan yang disalurkan menggunakan data tahun 2011-2013 dan menggunakan 4 (empat) ukuran yaitu kinerja pertumbuhan PDRB subsektor, share PDRB subsektor, kinerja pertumbuhan pinjaman perbankan subsektor, dan share pinjaman subsektor menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kinerja pertumbuhan dan share baik PDRB subsektor maupun pinjaman perbankan di atas ratarata, menyimpulkan subsektor unggulan dan prospektif yaitu subsektor Perdagangan Besar dan Eceran. Subsektor ini menempati urutan pertama untuk kontribusi terhadap perekonomian serta menarik pembiayaan perbankan. 2. Share PDRB subsektor, share pi nj ama n dan per tum bu han pinjaman perbankan diatas ratarata, menyimpulkan subsektor Tanaman Bahan Makanan sebagai
7
November 2014
subsektor unggulan dan prospektif namun mencatat pertumbuhan produksi yang melambat. 3. Kinerja pertumbuhan subsektor, share PDRB sub sektor, dan pertumbuhan pinjaman perbankan diatas rata-rata, menyimpulkan industri Makanan Minuman, industri Tekstil dan Alas Kaki, industri Pupuk, subsektor Restoran, dan subsektor Angkutan Jalan sebagai subsektor unggulan dan prospektif namun belum mampu menarik minat perbankan. Ada 7 (tujuh) subsektor atau industri unggulan yang prospektif seperti dijelaskan di atas. Kontribusi ketujuh subsektor terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 81,4% dan menyerap 64% dari total pinjaman perbankan. Share pinjaman lebih rendah dibandingkan share PDRB karena ada 5 (lima) subsektor y an g be lum m amp u me na ri k perbankan untuk menyalurkan pinjaman. Sebagai penutup, 1. Kabupaten Bandung memiliki potensi lengkap mulai sektor primer yaitu Tanaman Bahan Makanan, Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder dan sektor tersier. Ada 7 (tujuh) subsektor atau industri unggulan dan prospektif serta mampu berkontribusi sekitar 81,4% pada perekonomian Kabupaten Bandung. 2. S u b s e k t o r u n g g u l a n y a n g direkomendasikan menjadi daya tarik perbankan untuk menyalurkan pinjaman adalah industri Makanan Minuman, industri Tekstil dan Alas Kaki, industri Pupuk, subsektor Restoran, dan subsektor Angkutan Jalan. (*)
Alimuddin Rizal Riva’i RCE Wilayah Semarang OBSESI MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI KENDAL Berbagai permasalahan di Jawa Tengah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 salah satunya adalah masalah belum optimalnya ketersediaan infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam pembangunan infrastruktur adalah belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya sangat positif yang dilakukan oleh Gubernur Jateng untuk fokus (memperioritaskan) pada pembangunan infrastruktur Tahun 2014 ini dan 2015 nanti dengan mengajukan tambahan anggaran menjadi 2,1 triliun untuk tahun 2015. Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur ini juga digiatkan oleh berbagai daerah di kabupaten/Kota di Jawa Tengah, seperti yang dilakukan oleh Bupati Kendal. Bupati ini sangat agresif dan berobsesi untuk menyegerakan proyek pembangunan Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus-MP3EI). Obsesi ini sangatlah beralasan, karena dengan pembangunan itu maka Kendal yang letaknya strategis dapat memiliki daya saing tinggi, baik sebagai kawasan industri maupun perdagangan, jasa dan transportasi. Kendal dan potensinya yang luar biasa menjadi bagian dari “Greater Semarang, The Investment Gate of Central Java”. Memang sudah saatnya
Kendal dan juga Jawa Tengah secara menyeluruh menjadi tujuan investor dan target next development. Kendal memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah untuk ditawarkan kepada para pengusaha. Keunggulan SDM Kendal antara lain tenaga kerja berusia muda dan terlatih, serta labour cost yang kompetitif dibandingkan provinsi Jawa Barat maupun Jawa Timur. Didukung pula oleh banyaknya lulusan sarjana-sarjana dari perguruan tinggi dan lulusan-lulusan tenaga ahli (skilled labor) yang siap pakai dari sekolah kejuruan setempat (dekat dengan Semarang). Saat ini Kendal memiliki potensi bisnis yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri Agrobisnis, Tekstil, Makanan, Jamu dan Industri UKM / Rumah Tangga. Beberapa komoditas unggulan Kendal adalah kopi, jagung, tembakau, cengkeh, dan karet. Sedangkan potensi-potensi lainnya meliputi batik tulis, bordir, kerupuk rambak, dan ikan bandeng. Lokasi yang strategis ini menjadikan Kendal ditetapkan sebagai salah satu zona Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Kendal Industrial Park tidak hanya menjadi kawasan industri namun juga akan dikembangkan menjadi kota mandiri dan areal komersial. PT.Jababeka mengkonsepnya sama seperti konsep dari Jababeka yang di Cikarang. Harapannya adalah menjadikan Kendal kota yang hebat melebihi Jababeka City. Selain itu kehadiran Kawasan Industri Kendal (KIK) yang dikelola oleh PT. Kawasan Industri Jababeka (KIJA) Cikarang diharapkan dapat mengurangi pengangguran di daerah ini yang per tahunnya mencapai 30.000 orang. Kebutuhan tenaga kerja di KIK nantinya diperkirakan mencapai 600.000 orang.
8
November 2014
Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) masih mengalami banyak kendala terutama masalah pembebasan lahan, namun sampai dengan saat ini pemerintah kabupaten maupun provinsi Jateng masih terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini. KIK memiliki luas 2.700 hektar, dan tahap pertama tanah milik warga yang sudah ditebus KIK luasnya mencapai 1.100 meter persegi. Proses pembelian tanah warga sudah melalui tahapan-tahapan yang benar, yakni dengan mematuhi harga yang dipatok warga. Kawasan Industri Kendal rencananya akan dibuka pada Kuartal I 2015 mendatang. Sutedja Sidarta Darmono selaku Presiden Direktur PT. Graha Buana Cikarang, memastikan hal tersebut pada Kompas.com, Selasa (2/9/2014). "Kami menargetkan membuka Kawasan Industri Kendal pada kuartal I 2015. Saat ini sebagian besar lahannya sedang dipasarkan. Banyak industri manufaktur yang meminati kawasan industri ini. Terutama perusahaan-perusahaan multinasional, karena Kawasan Industri Kendal dirancang untuk perusahaan yang berorientasi ekspor ke mancanegara," ungkap Sutedja. Sementara Bupati Kendal menjelaskan bahwa terdapat sekitar 100 investor baik domestik maupun mancanegara berminat untuk menanamkan investasi di KIK. Para investor akan memilih lokasi atau zonasi sesuai dengan aturan dari PT KIK. Zonasi industri yang dipersiapkan yakni industri Kimia dan Non Kimia, industri Tekstil, industri Furniture, industri Manufaktur dan sejumlah industri Makanan. Konsep yang dipakai adalah kawasan industri modern yang memungkinkan perusahaan multinasional skala besar membuka usahanya di sini.
Mereka melengkapinya dengan infrastruktur, utilitas, serta teknologi modern. Kota mandiri Kawasan Industri Kendal adalah kolaborasi strategis antara PT Jababeka Tbk, dan raksasa investasi Singapura yaitu Temasek Holdings. Temasek sendiri masuk melalui Sembawang Corporation, sedangkan Jababeka melalui PT. Graha Buana Cikarang. Baik PT. Graha Buana Cikarang ataupun Sembawang Corporation memberikan modal sebesar masing-masing 51 persen dan 49 persen dari jumlah Rp1,2 triliun yang diserahkan melalui PT Kawasan Industri Kendal. Sedianya, kawasan ini akan diresmikan pada bulan Oktober ini, yang peletakan batu pertamanya akan dihadiri oleh Presiden terpilih Joko Widodo, namun belum dapat dilaksanakan karena kawasan ini masih dalam proses penimbunan tanah (pengurukan). Dengan ditetapkannya beberapa kawasan industri dan perdagangan/ jasa ini kedalam RTRW, dan RPJMP Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah dapat mengharuskan investor baru masuk kawasan sehingga tidak mengganggu rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) kota. Pemerintah Kabupaten Kendal menyadari dan memberikan kesadaran kepada aparatur dan masyarakatnya bahwa sebagai daerah strategis untuk industri, perdagangan dan jasa, konteks industri sudah diatur melalui sentralisasi dalam kawasan sehingga diharapkan investor baru atau pengembangan perusahaan bisa bekerja sama dengan menaati aturan. Harapannya, Kendal dan jateng dapat membangun namun tetap dapat melestarikan alam, tanpa merusak lingkungan dan UU atau Hukum/Peraturan yang berlaku. (*)
Rudi Purwono RCE Wilayah Surabaya TANJUNG PERAK SEBAGAI INTERNATIONAL HUB PORT DAN KEKUATAN SENTRAL PENDULUM NUSANTARA : PENDORONG DAYA SAING DAN PENINGKATAN KINERJA PEREKONOMIAN Pelaksanaan free trade area termasuk dalam waktu dekat yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menuntut Indonesia untuk berdaya saing tinggi. Daya saing yang tinggi memberikan dampak positif bagi kinerja perekonomian baik nasional maupun daerah. Efisiensi biaya logistik menjadi aspek penting dalam pengukuran daya saing. Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan ASEAN, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam distribusi barang masih belum tercipta. Berdasarkan Logistic Performance Index, Indonesia menduduki peringkat ke-59 dari 155 negara, dengan rasio biaya logistik terhadap PDB masih sekitar 24% selama 3 tahun terakhir. Hal ini juga tercermin dari tingginya biaya dan lamanya proses pengiriman barang melalui pelabuhan yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis. Selama ini Indonesia masih belum memperhatikan sistem pengangkutan barang yang efisien. Untuk mewujudkan efisiensi sistem logistik, satu-satunya jalan adalah membangun infrastruktur logistik yang baik (Sumber : Jawa Pos, 22 Oktober 2014). Aspek penting dalam efisiensi sistem logistik adalah tersedianya fasilitas pelabuhan yang baik. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk menciptakan efisiensi sistem logistik
9
November 2014
di Indonesia “digebrak” sejalan dengan visi dari Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla, di mana membangun kekuatan maritim merupakan wujud Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai wujud visi tersebut, digagas Tol Laut atau ada menyebut sebagai Pendulum Nusantara. Dalam gagasan Pendulum Nusantara terdapat beberapa pelabuhan yang akan menjadi poros utama jalur logistik di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung PriokJakarta, Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya dan Pelabuhan Makasar. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi poros sentral dalam gagasan Pendulum Nusantara, di mana keberadaannya penting sebagai penghubung rute logistik barang dari barat ke timur Indonesia.
Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan mendorong berkembangnya industri strategis. Industri strategis Jawa Timur merupakan industri yang menguasai hidup orang banyak serta mampu mempertahankan eksistensi Indonesia di dalam percaturan industri dunia, seperti PT. Semen Indonesia-Gresik, PT. PAL-Surabaya, PT. Petro Kimia-Gresik, PT. PindadMalang, PT.Perkebunan Negara, dan beberapa industri strategis lainnya. Pengembangan industri strategis di Jawa Timur diwujudkan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa negara, seperti dengan negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam Middle East Update on Strategic Industries in Indonesia (MEUSINDO).
Beberapa tahun terakhir pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak telah dilakukan untuk siap menjadi salah satu poros pelabuhan di gagasan Pendulum Nusantara. Pembangunan dan beroperasinya Pelabuhan Teluk Lamong di dekat Pelabuhan Tanjung Perak, dilakukannya proyek pelebaran dan pendalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), hingga rencana peningkatan daya tampung kapal di Pelabuhan Tanjung Perak merupakan langkah riil dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai International Hub Port.
Kondisi industri manufaktur di Jawa Timur Tahun 2014 berpotensi untuk berkembang. Pada Triwulan II 2014 produksi industri manufaktur mikro dan kecil mengalami pertumbuhan 1,97 (yoy) dan produksi industri manufaktur besar dan sedang mengalami pertumbuhan sekitar 15,82% (yoy). Potensi ini akan berkembang ke depannya sejalan dengan berkembangnya fasilitas infrastruktur pendukung industri seperti pelabuhan. (*)
Selain pentingnya peran Pelabuhan Tanjung Perak dalam Pendulum Nusantara, keberadaan pelabuhan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi di Jawa Timur. Siapnya infrastruktur pendukung industri tentu saja akan menarik minat investor menanamkan modalnya di Jawa Timur. Peluang ini dimanfaatkan oleh Pemerintahan
Marsuki RCE Wilayah Makassar SULSEL DAN JATIM MENJALIN KERJASAMA PERDAGANGAN DAN BISNIS MENGHADAPI MEA 2015 Menghadapi MEA 2015 beberapa daerah di Indonesia terus melakukan jalinan kerjasama yang semakin intensif, terutama daerah- yang mempunyai kekuatan yang dapat saling mendukung dalam pembangunan eko-
nomi, khsusunya perdagangan bagi daerah-daerah masing-masing. Salah satu kegiatan tersebut telah dilakukan di Makassar hari Jumat lalu dalam bentuk temu bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Tujuan utama adalah untuk mengembangkan serta memanfaatkan peluang pasar dalam negeri, mendorong pengembangan jaringan pasar dalam negeri, serta meningkatkan akselerasi perdagangan antar kedua provinsi. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dan implementasi kerjasama bisnis yang diinisiasi oleh Kadin kedua provinsi beberapa bulan lalu. Kerjasama perdagangan antar provinsi tersebut sangat diperlukan mengingat setiap provinsi memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga nantinya diharapkan kebutuhan tersebut dapat saling melengkapi dan menguntungkan. Hal ini dinilai dapat menekan angka impor produk atau barang dari negara lain. Dengan demikian, maka akan menguatkan pangsa pasar produk dalam negeri dan akselerasi untuk perdagangan antara kedua provinsi, yang selama ini memang sangat baik dan terkait karena kondisi historis dan geografis yang telah terjalin kuat dalam hubungan perdagangan dan bisnis antar pulau. Kegiatan dihadiri oleh para pelaku usaha dari kedua provinsi. Diharapkan bahwa kegiatan tersebut kembali akan memotivasi dan memberi semangat kepada para pelaku usaha kedua provinsi dalam menghadapi MEA 2015. Sehingga para pedagang dan pebisnis berjuang bersama-sama untuk berkampanye mencintai produk dalam negeri dan tidak putus asa, sehingga masuknya barang asing da-
10
November 2014
pat diantisipasi. Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung pertemuan bisnis tersebut guna mempererat hubungan dagang dan bisnis antara kedua provinsi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertemukan secara langsung produsen dan konsumen potensial, dengan sasaran dikenalnya produksi dalam negeri dan produk kreatif nusantara oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Selain itu, kegiatan ini untuk mendorong pengembangan produksi dalam negeri agar mampu menembus pasar ekspor. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim menambahkan bahwa produk industri kreatif yang dimiliki Jatim sangat besar potensinya untuk dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan daerah lain di Indonesia, khususnya Sulsel. Saat ini kedua provinsi dapat dikatakan mempunyai karakter kegiatan ekonomi yang kurang lebih sama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun perekonomian daerah lainnya, umumnya melemah, perekonomian banyak didukung oleh sektor jasa, pariwisata dan industri. Selain itu sektor perdagangan antar pulau dari kedua provinsi menyumbang andil yang besar dalam kegiatan perekonomian. Perdagangan antar pulau kedua provinsi tersebut terus meningkat dan mengalami surplus, sehingga kedua provinsi terus akan mengembangkan perdagangan antar pulau dengan provinsi lainnya, diantaranya Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Selama ini kegiatan perdagangan antar pulau di KTI harus melintasi Jawa Timur karena secara historis dan geografis selama ini Jatim dan Sulsel merupakan pintu gerbang perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia. (*)
I Wayan Ramantha RCE Wilayah Denpasar BERAGAM TANTANGAN PEMERATAAN EKONOMI BALI-NUSRA Pe r t u m bu h a n e kon om i B a li diprediksi 5,40 – 6,40 persen, sementara Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) masingmasing diprediksi 4,63 – 5,63 persen dan 4,90 – 5,30 persen pada tahun 2014 ini. Tapi di lain sisi, proyeksi angka inflasi di ketiga provinsi ini tidak kalah besarnya yang masingmasing mencapai 5,30 – 6,30 persen untuk Bali dan 6,5 persen untuk NTB, bahkan mencapai 7,78 persen untuk NTT. Kondisi ini jelas menunjukkan kurang berkualitasnya pertumbuhan pada masing-masing wilayah, apalagi angka-angka tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya persentase penduduk miskin. Menjadi sangat wajar dan bahkan merupakan kebutuhan yang mendesak, agar pernyataan Presiden RI saat rapat Kabinet beserta seluruh Gubernur dan Ketua DPRD se Indonesia di Tampaksiring Bali, 19 April 2010, yang menginginkan growth with equity atau pertumbuhan tinggi yang disertai pemerataan yang baik, segera diimplementasikan. Harapan itu kiranya menjadi pekerjaan rumah prioritas untuk dikerjakan oleh Presiden sekarang dengan seluruh jajaran kabinetnya yang baru terbentuk. Agar tercapai harapan tersebut, memang tantangan yang dihadapi oleh BaliNusra tidaklah sedikit. Mengurangi pengangguran dan upaya meningkatkan lapangan kerja bukanlah merupakan tantangan yang ringan. Walaupun data pengangguran, khususnya di Bali menunjukkan penurun, tetapi di antara mereka cukup
banyak yang tercatat sebagai pengangguran intelek. Untuk meningkatkan lapangan kerja, Bali-Nusra memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang telah dicapai saat ini. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang padat karya, harus dilakukan dengan lebih serius, agar pada saatnya nanti ada yang berubah status menjadi usaha besar yang bisa dibanggakan. Pengurangan angka kemiskinan memerlukan bantuan pemerintah yang lebih sungguh-sungguh, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Juga tidak kalah pentingnya adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) swasta dan badan usaha milik negara/daerah untuk pemberdayaan masyarakat. Program-program pro rakyat yang lain, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan untuk kelompok tidak mampu, perlu dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Prinsip dasar yang perlu dianut dalam mengatasi kemiskinan adalah lebih baik memberikan “kail” daripada “ikan”. Prinsip tersebut akan lebih mendidik masyarakat dan mengurangi ketergantungannya dalam jangka panjang. Untuk pembiayaan pembangunan regional, kemandirian keuangan daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota harus ditingkatkan. Penerimaan pajak-pajak dan retribusi daerah harus dioptimalkan dengan cara memperbaiki sistem pemungutannya. Di sektor swasta dan rumah tangga, tabungan masyarakat harus terus meningkat dan dapat diinvestasikan kembali di daerah masingmasing. Saat ini rasio kredit perbankan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 30 persen, padahal idealnya
11
November 2014
adalah ada pada kisaran 50-60 persen. Dalam meningkatkan daya saing ekonomi, lagi-lagi peningkatan infrastruktur ekonomi di seluruh BaliNusra sangat diperlukan. Iklim investasi yang semakin baik dan merata di seluruh kabupaten/kota dan peningkatan produktivitas masyarakat juga demikian. Di samping tantangan internal, tantangan eksternal berupa Asean Economic Community (AEC) yang akan berlaku tahun 2015, harus diantisipasi dari sejak sekarang. Pengalaman buruk yang sangat mengagetkan, berupa berlakunya ACFTA tentu tidak perlu terulang lagi saat berlakunya AEC nanti. (*)
Ahmad Alim Bachri RCE Wilayah Banjarmasin PERCEPATAN PENERAPAN PERTANIAN MODERN BERBASIS MEKANISASI DI KALIMANTAN TIMUR Menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Kalimantan Timur mendorong percepatan penerapan pertanian modern berbasis mekanisasi guna menjawab tantangan persaingan pertanian ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan alokasi anggaran sebesar 10% untuk sektor Pertanian bisa terealisasi dalam waktu dekat seiring dengan target program kemandirian pangan melalui 10 juta ton beras. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk pembelian beberapa alat pertanian yang dapat memudahkan pekerjaan para petani. Pengadaan peralatan pertanian untuk membantu petani mengoptimalkan produksinya, merupakan upaya pemerintah menuju pertanian
berbasis modernisasi yang tercermin dengan alat kelengkapan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak berdampak terhadap kualitas pertanian. Sementara itu, sektor Pertanian sangat berperan besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Kalimantan Timur. Secara bertahap, alokasi anggaran untuk sektor Pertanian diharapkan bisa mencapai minimal 10% dari APBD Provinsi Kalimantan Timur. APBD Kalimantan Timur 2015 alokasi anggaran untuk sektor pertanian baru mencapai 5,26% dari total anggaran belanja Rp9,3 triliun. Alokasi ini merupakan yang terbesar kelima setelah sektor pekerjaan umum yang mencapai 41,63%, sektor kesehatan 14,82%, pendidikan 7,55%, dan perhubungan sebesar 6,23%. Pembangunan pertanian dalam arti luas merupakan salah satu prioritas pembangunan Kaltim selain peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, karena Kaltim memiliki potensi yang cukup besar khususnya pada lahan pertanian yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Tingkat pemenuhan konsumsi beras di Kaltim saat ini mencapai 95,48 persen dan jagung sebesar 71,53 persen. Sedangkan laju pertumbuhan sektor pertanian pada Triwulan II 2014 tampaknya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 7,35% menjadi hanya 4,52% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kontribusi subsektor tanaman bahan makanan yaitu produksi padi dan jagung. Memperhatikan perkembangan produksi Tabama (Tanaman Bahan Makanan) di Kalimantan Timur yang mengalami penurunan cukup
signifikan menjadi perhatian kusus bagi pemerintah daerah Kalimantan Timur untuk mendorong peningkatan produksi padi dan jagung di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah memlalui kebijakan anggaran pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan sektor pertanian tanaman pangan yang difokuskan pada salah satu kabupaten yaitu kabupaten Penajam Paser Utara, yang selama ini telah menjadi salah satu wilayah penyangga kebutuhan pangan Kalimantan Timur. Untuk jangka panjang ditargetkan petani di wilayah tersebut diharapkan telah mendapatkan dukungan peralatan teknologi pertanian modern pada 2018 sebagai upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan. Petani Kalimantan Timur untuk saat ini secara umum sudah mampu menghasilkan produksi gabah sekitar 7 - 8 ton/hektare, akan tetapi hanya bisa panen sekali dalam setahun. Untuk masa yang akan datang pemerintah daerah Kalimantan Timur menargetkan para petani bisa panen dua kali dalam setahun. Seiring dengan kebijakan penganggaran sektor Pertanian untuk percepatan penerapan pertanian modern berbasis mekanisasi pada 50 kecamatan strategis di Kalimantan Timur yang menjadi sentra produksi pertanian sebagai perluasan pengembangan wilyah yang tidak hanya terfokus di satu Kabupaten akan tetapi difokuskan pada wilayah-wilayah strategis pertanian yang didukung oleh strategi pengembangan sektor pertanian melalui pendekatan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT).
12
November 2014
Integrasi kebijakan makro ekonomi dengan industri pertanian untuk mencapai pertanian modern dimaksudkan untuk mempercepat kemandirian kedaulatan pangan di Kalimantan Timur yang sekaligus untuk mendukung program pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Pertanian modern diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian sehingga dapat meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian berkelanjutan, sekaligus untuk mendorong menurunnya tingkat kemiskinan dan menurunkan pengangguran. Terbukanya lapangan kerja pada sektor pertanian melalui perwujudan penerapan pertanian modern diharapkan dapat menjamin stabilitas nilai Tukar Petani (NTP) yang selama ini mengalami fluktuasi yang sangat tajam sebagai akibat dari fluktuasi harga komoditas pertanian. (*)
Agus Tony Poputra RCE Wilayah Manado PERSOALAN LOAN TO DEPOSIT RATIO DI DAERAH Provinsi-provinsi yang menjadi area kerja BNI Wilayah Manado, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, memiliki loan to deposit ratio (LDR) yang relatif tinggi diikuti pertumbuhannya yang tinggi pula pada beberapa tahun terakhir. Pada periode 2011-2013, kondisi LDR di masingmasing provinsi tersebut sebagai berikut: (1) Sulawesi Utara sebesar 137,59 persen pada 2011 dan meningkat menjadi 149,45 persen pada 2013 atau meningkat rata-rata 4,22 persen per tahun; (2) Sulawesi Tengah pada 2011 sebesar 159,31 persen menjadi 179,50 persen pada 2013 atau men-
ingkat rata-rata 6.15 persen per tahun; (3) Gorontalo pada 2011 sebesar 206,29 persen menjadi 272,34 persen pada 2013 atau naik rata-rata 14,89 persen per tahun; dan (4) Maluku Utara sebesar 94,36 persen pada 2011 menjadi 101,57 persen pada 2013 atau meningkat rata-rata 3,74 persen per tahun. Ini mengindikasikan pertumbuhan kredit jauh melampaui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Tingginya loan to deposit ratio (LDR) di daerah bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, tingginya Kredit relatif terhadap DPK mencerminkan pembangunan ekonomi daerah yang pesat yang membutuhkan tambahan kredit serta adanya aliran dana yang masuk ke daerah. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan masalah likuiditas perbankan di daerah. Sepanjang posisi DPK secara nasional melebihi Kredit, hal tersebut bukan masalah besar karena kesenjangan tersebut ditutup lewat aliran dana dari daerah lain. Namun, kondisi pertumbuhan kredit secara nasional saat ini cukup memprihatinkan yang ke depan dapat mengancam proses penutupan kesenjangan tersebut. Walaupun posisi DPK nasional hingga bulan Agustus 2014 yang sebesar Rp3.733,78 triliun di mana relatif lebih tinggi dibanding posisi Kredit pada bulan yang sama, yaitu sebesar Rp3.520,59 triliun, namun disparitas ini tipis, yaitu “hanya” Rp213,19 triliun. Bila mengacu pada rata-rata pertumbuhan kredit perbankan Indonesia sebesar 23,11 per tahun pada 20102013 dan rata-rata pertumbuhan DPK yang jauh lebih rendah yaitu sebesar 16,95 persen per tahun untuk kurun waktu yang sama, maka diperkirakan sekitar 3 tahun ke depan perbankan Indonesia akan menghadapi krisis
likuiditas. Ini terjadi jika pemerintah dan Bank Indonesia tidak melakukan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah ini secara dini. Dengan meningkatnya LDR, maka upaya perbankan untuk mendapatkan DPK semakin sengit. Untuk maksud tersebut, perbankan akan melakukan berbagai usaha persuasif menarik dana dari pemilik dana. Usaha tersebut akan meningkatkan biaya perbankan tidak sekedar bunga yang dibayarkan untuk DPK. Ini menyebabkan perbankan sulit menurunkan tingkat bunga kredit apalagi BI rate sebagai tingkat bunga acuan masih relatif tinggi Pada beberapa tahun terkahir secara implisit otoritas moneter cenderung mengatasi masalah LDR lewat sisi Kredit, yaitu mengurangi pertumbuhan kredit. Kebijakan ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi karena kurangnya pembiayaan dunia usaha. Selain itu, kredit konsumsi sering dijadikan kambing hitam dalam percepatan pertumbuhan kredit, terutama di luar Jawa. Pandangan ini perlu dicermati kembali dengan melihat akar masalah mengapa kredit konsumsi mendominasi portofolio kredit di luar Jawa. Sebagian besar daerah di luar Jawa kaya akan sumber daya alam, namun minimnya infrastruktur terutama energi listrik membuat sulit bagi dunia usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lewat kegiatan manufaktur atau kegiatan produktif lainnya. Ini mengakibatkan permintaan kredit produktif menjadi sangat terbatas. Di samping itu, dari perspektif nasional, kredit konsumsi yang besar di daerah memiliki peran dalam menyerap hasil produksi yang ada di pulau Jawa, dan mazhab ekonomi manapun menjelaskan bahwa
13
November 2014
peningkatan konsumsi masyarakat merupakan tujuan akhir dari kegiatan perekonomian sehingga kredit konsumsi tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Justru di sini butuh dukungan infrastruktur. Ke depan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seharusnya melakukan kebijakan untuk meningkatkan sisi DPK perbankan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dilakukan di antarnya sebagai berikut. (1) Membuat kampanye yang intensif untuk mendorong masyarakat menyimpan uang di bank serta menumbuhkan kebiasaan berhemat; (2) BI membuat regulasi tentang hasil ekspor dari perusahaan asing yang ada di Indonesia, khususnya pertambangan agar menanamkan dana mereka pada perbankan domestik dalam waktu yang relatif lama; dan (3) mempercepat pembangunan infrastruktur terutama listrik di daerah agar kegiatan manufaktur bisa berkembang sehingga nilai ekspor daerah bertambah seiring meningkatnya nilai tambah sumber daya alam di daerah. Berbagai kebijakan pemerintah dan BI untuk mengantisipasi krisis likuiditas perbankan seharusnya dilakukan secara serius dan berkesinambungan. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa krisis likuiditas pada sektor perbankan merupakan mimpi buruk bagi perekonomian suatu Negara. Krisis likuiditas yang disebabkan oleh kondisi fundamental akan sulit diperbaiki kembali dibanding krisis likuiditas yang disebabkan oleh faktor sporadis. Kondisi tersebut akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian Negara serta kemandekan dalam pembangunan ekonomi dalam jangka panjang di masa mendatang. (*)
Sidik Budiono RCE Wilayah Papua ANALISIS MATRIKS BCG PEREKONOMIAN DI PAPUA & PAPUA BARAT Papua dan Papua Barat sangat potensial untuk pengembangan perekonomian karena sumber daya ekonomi yang tersedia sangat besar. Oleh karenanya, beberapa analisa yang komprehensif sangat diperlukan. Salah satu metode untuk melakukan pemetaan sektoral adalah Analisis Matriks Boston Consulting Group (BCG). Analisis Boston Consulting Group (BCG) merupakan teknik anailis yang sangat komprehensif dalam menggambarkan potensi ekonomi sektoral. Matriks BCG adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan Pasar dan Pertumbuhan Pasar. Matriks BCG mencakup empat kelompok bisnis, yaitu :
▪ Tanda
Tanya (Question Mark) memiliki posisi LQ<1, dan bertumbuh PDRB ADHB tinggi (>6%). Kita harus memutuskan apakah akan memperkuat untuk strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk) atau menjualnya. Perbankan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kredit pada wilayah bisnis ini karena pertumbuhan yang tinggi akan diikuti investasi yang tinggi pula. ▪ Bintang (Star) mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan (>6%) dan profitabilitas (LQ>1). Keputusan pelaku usaha untuk investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi ekonomi. Bagi perbankan, wilayah bisnis ini cocok tidak hanya
untuk pengembangan kredit tetapi juga pengembangan DPK. ▪ Sapi Perah (Cash Cow) memiliki LQ>1, tetapi pertumbuhannya lambat (<6%). Disebut sapi perah karena menghasilkan output lebih dari kebutuhan lokal. Sektor ini seringkali digunakan sebagai penyokong untuk membiayai sektor lain. Bagi perbankan, wilayah bisinis Cash Cow lebih sesuai untuk pengembangan/ pertumbuhan DPK. ▪ Anjing (Dog), sektor ini memiliki LQ<1 dan pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Karena posisi internal dan eksternalnya lemah, bisnis ini seringkali dilikuidasi, divestasi atau dipangkas dengan retrenchment. Bagi perbankan tidak direkomendasikan untuk memasuki wilayah bisnis ini. Analisis BCG untuk Provinsi Papua menggunakan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 20112013 Tanpa Pertambangan. Berdasarkan data yang tersedia maka Metode Matriks Boston Consulting Group (BCG) didasarkan 2 acuan yaitu Growth dan Location Quotation (LQ). Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi yaitu PDRB(t) dikurangi PDRB(t-1) dibagi PDRB(t-1). Oleh karena tersedia data tahun 2011 – 2013 maka kami memperoleh rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2011-2013 (tertimbang). Location quotation (LQ) diperoleh dari PDRB tertimbang Sektoral Provinsi per Total PDRB tertimbang Kab/Kota dibagi PDRB tertimbang Sektoral Nasional per Total PDB tertimbang (nasional) selama periode observasi 2011-2013.
14
November 2014
GAMBAR 1. ANALISA MATRIKS BCG UNTUK PROPINSI PAPUA
STAR
CASH COW
QUESTION MARK
DOG
GAMBAR 2. ANALISA MATRIKS BCG UNTUK PROPINSI PAPUA BARAT
CASH COW
DOG
STAR
QUESTION MARK
PAPUA: Tanaman Bahan Makanan (TBM), Perkebunan (TBP), Peternakan (PTR), Kehutanan (KHT), Perikanan (PRK), Penggalian (PGL), Industri Sedang dan Besar (ISB), Industri Kecil Kerajinan Rumah Tangga (IKK), Industri Pengilangan Minyak (IPM), Listrik (LST), Air Bersih (ABR), Konstruksi (KTP), Perdagangan Besar & Eceran (PBE), Hotel (HTL), Restoran (RES), Angkutan Jalan Raya (AJR), Angkutan Laut (ALT), Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan (ASD), Angkutan Udara (AUD), Jasa Penunjang Angkutan (JP), Komunikasi (KOM), Bank (BNK), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB), Sewa Bangunan (SBG), Jasa Perusahaan (JPS), Jasa Pemerintahan Umum (JPU), Jasa Sosiak Kemasyarakatan (JSK), Jasa Hiburan & Rekreasi (JHR), Jasa Perorangan dan Rumah Tangga (JPR). PAPUA BARAT: Pertanian (PRT), Pertambangan & Penggalian (PPG), Industri Pengolahan (IPL), Listrik dan Air Bersih (LDA), Bangunan (KTR), Perdagangan, Hotel & Restoan (PHR), Pengangkutan dan Komunikasi (PDK), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (KSJ), JasaJasa (JJS). Sumber data: BPS
15
November 2014
▪ Nilai LQ>1 menjelaskan bahwa sektor tersebut dapat memenuhi permintaan lokal (provinsi) maupun nasional (pangsa pasar tinggi). ▪ Nilai LQ=1 menjelaskan bahwa sektor perekonomian hanya bisa memenuhi permintaan lokal (provinsi). ▪ Nilai LQ<1 merupakan sektor dengan output di bawah permintaan lokal (provinsi) atau dikenal juga sektor ekonomi pada pangsa pasar rendah. Berdasarkan matriks BCG Papua (Gambar 1), ada 13 sektor/lapangan usaha yang berada di daerah Question Mark (QM) yang berarti sektor-sektor ini sedang bertumbuh pesat tetapi belum dapat memenuhi seluruh permintaan lokal (provinsi) maupun permintaan provinsi lain. Sektor-sektor ini masih memerlukan investasi untuk bertumbuh. Selanjutnya, ada 13 sektor/lapangan usaha berada di daerah Star (Unggulan), sektor ini disamping
sedang bertumbuh tetapi juga tidak hanya bisa memenuhi permintaan lokal tetapi juga permintaan provinsi lain. Sebaliknya, hanya ada 1 sektor/ lapangan usaha yang berada di daerah Dog yaitu sektor Industri Pengolahan (Manufaktur). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Industri Manufaktur Papua belum bisa bersaing dengan industri nasional. Barang-barang industri manufaktur di Papua lebih banyak didatangkan dari luar Papua. Berbeda dengan Papua, karena keterbatasan data, maka PDRB Papua Barat hanya bisa dipilah ke dalam 9 sektor/lapangan usaha dan data tersedia hanya sampai dengan tahun 2012. Berdasarkan matriks BCG Papua Barat (Gambar 2), hanya ada satu sektor/lapangan usaha yang merupakan sektor unggulan (di daerah Star). Industri ini didominasi oleh Industri Pengolahan Migas pada salah
satu perusahaan asing terkenal. Sektor ini harus dipertahankan. Mayoritas sektor/lapangan usaha berada di daerah Question Mark (QM) yang berarti sektor-sektor ini sedang bertumbuh pesat tetapi belum dapat memenuhi seluruh permintaan lokal (provinsi) maupun permintaan provinsi lain (nasional). Sektor-sektor ini masih memerlukan investasi untuk bertumbuh. Sektor Pertambangan & Penggalian (PPG) berada di daerah Cash Cow yang berarti bertumbuh sangat lambat tetapi sektor ini mampu memenuhi tidak hanya permintaan lokal (provinsi) saja tetapi juga permintaan provinsi lain. Sektor Pertanian berada di daerah Dog yang menjelaskan bahwa Sektor Pertanian belum dapat memenuhi permintaan lokal (provinsi) sendiri dan pertumbuhanya juga rendah. Ternyata Sektor Pertanian di Papua Barat belum dapat bersaing dengan provinsi lain di Indonesia. (*)
Analisis Pasar Saham & Kinerja BUMN 1 Oktober – 30 Oktober 2014 Pergerakan indeks saham baik kawasan global maupun regional kompak melalui bulan ke sepuluh ini dengan penuh volatilitas. Namun demikian secara smoothening kedua kawasan indeks tersebut membentuk pola kurva terbuka. INDEKS SAHAM GLOBAL Indeks saham di Amerika Serikat Dow Jones memulai pergerakan bulan Oktober dari titik 16.805 dan menutupnya pada titik 17.195. Dow Jones menyentuh titik terendahnya pada pertengahan bulan. Perlemahan
pergerakan indeks acuan di Amerika ini dipicu oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari perkiraan semula. Hal tersebut dikarenakan survey pertumbuhan perekonomian Jerman, negara dengan ekonomi terkuat di Eropa, turun dari 6,9 menjadi -3,6. Pada saat yang bersamaan pemerintah Amerika merilis data penjualan retail di bulan September yang lebih rendah daripada bulan Agustus juga lebih rendah dari perkiraan analis. Pada bulan Agustus penjualan retail Amerka tumbuh 0,6% dan analis memperkirakan pertumbuhan akan hanya kontraksi -0,1% ternyata kontraksi tersebut mencapai 0,3%.
Dengan data tersebut terbit kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Amerika akan lebih lambat dari yang diperkirakan karena ekspor Amerika akan lemah dan inflasi yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Kekhawatiran ini menyebar dari Eropa lalu Amerika dan Jepang serta berlanjut pada indeks kawasan regional. Indeks saham di Amerika diikuti oleh indeks negara lain dari kawasan global berlahan meninggalkan titik terendah pada pertengahan bulan dan mendaki mencapai titik tertinggi baru dalam sebulan pada akhir bulan. Kenaikan ini didorong oleh baiknya laporan keuangan yang dipublikasikan emiten terdaftar pada bursa setem-
16
November 2014
pat dan spekulasi pertumbuhan ekonomi Amerika yang membaik pada kwartal III 2014 yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Selain itu keputusan otoritas moneter Amerika pada akhir bulan Oktober yang menahan suku bunga acuan memberikan keyakinan bagi investor di kawasan global untuk kembali berinvestasi di pasar saham.
INDEKS SAHAM DI REGIONAL Indeks saham di kawasan regional pada dasarnya lebih mengikuti pergerakan rekannya dari kawasan global sehingga turut membentuk pola pergerakan kurva terbuka. Indeks re-
gional turut menyentuh titik terendah pada pertengahan bulan dan kembali merangkak naik menjelang penutupan bulan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak dengan riak yang cukup besar namun secara garis besar masih mengikuti sentimen dari kawasan global. Data perekonomian yang dirilis secara regular tidak memberikan banyak pengaruh bagi keputusan investasi investor. Pelantikan dan pengumuman Kabinet Kerja, bentukan pemerintah terpilih, tidak banyak memberikan riak bagi IHSG. Investor sepertinya lebih menunjukan sikap yang datar setelah para mentrik baru diumumkan.
IHSG memulai perjalanannya dari titik 5.141 dan menutup pada titik 5.090 sehingga secara bulanan IHSG ditutup melemah -1,0%. IHSG menyentuh titik terendah pada pertenganan bulan yakni pada titik 4.963 terbawa sentimen negatif dari kawasan regional. Laporan keuangan yang diumumkan pada bulan ini juga tidak memberikan pengaruh bagi para investor. IHSG banyak ditinggalkan investor asing pada bulan ini dimana total nilai penjualan bersih asing selama bulan ini mencapai Rp 3,2 triliun.
Dow Jones
FTSE
S&P
Nikkei
17
November 2014
Perbankan Saham sektor ini ditutup variatif. Beberapa saham ditutup secara bulanan dalam teritori positif seperti Bank Negara Indonesia (BBNI) dengan kenaikan 6,7% diikuti oleh Bank Danamon (BDMN), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Central Asia (BBCA) dengan kenaikan 4,3%, 3,0%, 2,3% dan 0,2%. Sementara beberapa bank menutup pekan ini pada harga yang lebih rendah daripada awal bulan seperti yang dialami oleh Bank Tabungan Negara (BBTN) dan Bank CIMB Niaga (BNGA) dengan saham yang turun sebesar -5,1% dan -
4,3%. Meski perbankan telah mengumumkan laporan keuangannya dimana beberapa melaporkan kenaikan laba bersih dan beberapa lainnya melaporkan laba bersih yang lebih rendah, namun tampaknya investor tidak memperhatikan laporan keuangan. Investor sepertinya telah mengantisipasi bank-bank akan mengalami kenaikan cost of fund atau biaya bunga nasabah juga penurunan kualitas aset sebagai dampak kenaikan suku bunga kredit. Kenaikan harga saham perbankan dan juga penurunannya lebih dikaitkan dengan teknikal correction dan rebound.
Infrastruktur Saham sektor infrastruktur bidang telekomunikasi menutup bulan Oktober ini pada teritori negatif sementara saham infrastruktur bidang distribusi gas masih mampu ditutup pada harga lebih tinggi daripada awal bulan. Pergerakan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) yang melemah -4,0% lebih bersifat teknikal dibandingkan dengan pergerakan harga saham PT Indosat (ISAT) yang juga melemah -4,1% yang juga bergerak di bidang telekomunikasi. Penurunan harga saham ISAT yang lebih terus tergerus sepanjang bulan ini lebih
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Thailand
Strait Times
Hang Seng
18
November 2014
dikaitkan kekhawatiran investor akan performa keuangan ISAT pada kwartal III 2014. Nilai rupiah yang melemah dipercaya akan menggerus laba bersih perusahaan.
harga BBM yang akan dilakukan sebelum 2014 memberikan dampak positif bagi PGAS. Penutupan pada batas atas mengakhiri perjalanan PGAS pada zona positif.
Saham PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) masih berayun dalam rentang Rp 5.725 hingga Rp 6.000 meski para analis banyak yang menilai kenaikan
Konstruksi Saham-saham konstruksi juga menutup bulan ini dengan variatif.
Saham PT Pembangunan Perumahan (PTPP) memimpin kenaikan dengan penguatan harga saham sebesar 15,4%. PT Waskita Karya (WSKT) dan PT Wijaya Karya (WIKA) mengikuti penguatan PTPP dengan kenaikan harga saham sebesar 10,9% dan 5,3%. Hanya harga saham PT Adhi Karya (ADHI) yang menutup bulan ini den-
Pergerakan Beberapa Harga Saham Perbankan Bank Closing Price
IHSG / JCI BNI
BRI
BCA
Niaga
Danamon
BTN
1-Oct-2014
5,575
10,100
10,750
13,025
955
3,935
1,180
5,141
2-Oct-2014
5,200
9,900
10,350
12,400
945
3,905
1,140
5,001
3-Oct-2014
5,125
9,650
10,025
12,125
945
3,940
1,095
4,949
6-Oct-2014
5,400
9,825
10,525
12,300
955
3,895
1,120
5,000
7-Oct-2014
5,450
9,750
10,475
12,475
935
3,920
1,115
5,033
8-Oct-2014
5,275
9,500
10,100
12,500
925
3,900
1,085
4,959
9-Oct-2014
5,400
9,550
10,250
12,750
930
3,900
1,095
4,994
10-Oct-2014
5,350
9,550
10,100
12,800
925
3,900
1,085
4,963
13-Oct-2014
5,275
9,400
10,050
12,600
915
3,900
1,080
4,913
14-Oct-2014
5,275
9,450
10,100
12,625
920
3,900
1,100
4,923
15-Oct-2014
5,525
9,650
10,350
12,675
900
3,900
1,110
4,963
16-Oct-2014
5,600
9,650
10,225
12,600
915
3,900
1,150
4,952
17-Oct-2014
5,675
9,925
10,700
12,575
915
3,955
1,175
5,029
20-Oct-2014
5,700
10,125
10,700
12,625
925
3,910
1,160
5,041
21-Oct-2014
5,700
10,025
10,575
12,750
915
3,940
1,155
5,029
22-Oct-2014
5,800
10,100
10,725
13,025
925
4,000
1,155
5,074
23-Oct-2014
5,800
10,175
10,850
13,275
915
4,000
1,160
5,104
24-Oct-2014
5,800
10,100
10,800
13,325
915
4,010
1,150
5,073
27-Oct-2014
5,700
9,975
10,550
13,175
915
4,060
1,135
5,024
28-Oct-2014
5,625
10,000
10,500
13,325
910
4,040
1,105
5,001
29-Oct-2014
5,725
10,175
10,825
13,375
920
4,030
1,110
5,074
30-Oct-2014
5,800
10,200
10,825
13,000
910
4,050
1,120
5,059
31-Oct-2014
5,950
10,350
11,075
13,050
915
4,110
1,120
5,090
Growth
6.7%
>> Volume [Thousand] Average Transaction >> Value [Rp Million] Valuation Ratio
Mandiri
2.5%
3.0%
0.2%
-4.2%
4.4%
-5.1%
-1.0%
26,934
25,922
32,103
12,627
186.226
2,900
26,862
24,396
126,305
254,815
337,296
161,541
171.159
11,576
30,467
90,236
>> PER
10.9
37.2
32.0
55.5
50.2
47.9
41.0
20.0
>> PBV
2.0
2.5
3.0
4.6
0.8
1.2
1.0
2.6
19
November 2014
gan pelemahan. Berita penolakan investasi dari Pemda DKI Jakarta pada proyek Monorel yang berhembus pada akhir bulan ini memberikan sentimen yang kurang baik bagi ADHI. Saham ADHI ditutup pada harga -3,0% lebih rendah dari pergerakan awal bulan.
Asam (PTBA) dengan pelemahan 0,4%. Hanya saham PT Timah (TINS) yang mencatat kenaikan harga dari harga awal bulan. Meski demikian pergerakan saham PTBA masih relatif melemah. Kenaikan saham PTBA pun hanya mencapai 1,6%.
Pertambangan Harga saham sektor pertambangan mayoritas ditutup melemah. Harga saham PT Aneka Tambang (ANTM) terkoreksi paling dalam sebesar 10,6% diikuti dengan saham PT Bukit
Masih minimnya keyakinan akan pemulihan ekonomi global mendasari keyakinan harga komoditas akan masih lemah. Investor lebih memilih berinvestasi pada jangka waktu dekat. Keuntungan yang terlah terbentuk segera direalisasikan.
Industri Dasar Semen Saham sektor industri dasar semen menutup bulan Oktober ini dengan variatif. Saham PT Semen Baturaja ditutup melemah tipis atau -0,8% saja sementara PT Semen Indonesia (SMGR) dan PT Wika Beton (WTON) ditutup menguat -4,8% dan 2,7%. Program pemerintah baru yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur akan menyerap produksi semen. Sehingga diharapkan konsumsi semen pada tahun depan akan membaik. Untuk itu, investor kembali mengumpulkan saham semen. (*)
Pergerakan Beberapa Harga Saham BUMN Berbagai Sektor INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION
MINING
CEMENT
Closing Price TLKM
PGAS
WIKA
ADHI
PTPP
WSKT
PTBA
TINS
ANTM
SMGR
SMBR
WTON
2,865
3,820
5,900
2,715
2,840
2,280
875
13,000
1,215
1,085
15,150
377
1,125
2-Oct-2014
2,760
3,835
5,750
2,610
2,695
2,200
850
12,875
1,265
1,045
14,700
367
1,070
3-Oct-2014
2,790
3,880
5,850
2,490
2,620
2,180
805
12,875
1,235
1,025
14,625
359
1,010
6-Oct-2014
2,845
3,925
5,825
2,490
2,585
2,205
815
12,800
1,240
1,020
15,050
364
1,010
7-Oct-2014
2,860
3,905
5,800
2,555
2,630
2,300
830
13,300
1,250
1,025
15,400
369
1,040
8-Oct-2014
2,800
3,895
5,725
2,500
2,550
2,245
815
13,300
1,230
1,015
14,750
362
1,010
9-Oct-2014
2,800
3,850
5,775
2,590
2,525
2,270
845
13,000
1,235
1,020
14,825
367
1,045
10-Oct-2014
2,775
3,900
5,750
2,560
2,415
2,225
835
12,800
1,215
990
14,850
363
1,055
13-Oct-2014
2,775
3,820
5,700
2,590
2,350
2,240
835
12,175
1,200
985
15,100
364
1,050
14-Oct-2014
2,775
3,860
5,800
2,675
2,405
2,285
855
11,975
1,195
990
15,100
365
1,075
15-Oct-2014
2,855
3,825
5,800
2,760
2,575
2,375
875
11,375
1,175
1,000
15,625
366
1,110
16-Oct-2014
2,805
3,815
5,800
2,800
2,705
2,395
900
11,975
1,150
990
15,500
365
1,155
17-Oct-2014
2,805
3,790
5,775
2,870
2,810
2,460
920
12,650
1,120
950
16,000
372
1,185
20-Oct-2014
2,845
3,770
5,725
2,880
2,805
2,430
925
12,300
1,155
955
16,000
377
1,160
21-Oct-2014
2,850
3,735
5,675
2,905
2,820
2,465
945
12,075
1,145
950
15,700
373
1,180
22-Oct-2014
2,860
3,735
5,725
2,915
2,840
2,475
940
12,500
1,180
960
16,100
374
1,180
23-Oct-2014
2,880
3,730
5,800
2,915
2,860
2,490
965
12,450
1,165
960
16,100
377
1,185
24-Oct-2014
2,870
3,725
5,800
2,895
2,810
2,445
950
12,275
1,160
960
15,900
377
1,170
27-Oct-2014
2,805
3,725
5,825
2,895
2,765
2,500
950
12,325
1,125
945
15,800
372
1,155
28-Oct-2014
2,685
3,695
5,850
2,855
2,680
2,500
935
11,875
1,120
945
15,575
369
1,140
29-Oct-2014
2,720
3,690
5,925
2,900
2,730
2,570
965
12,550
1,165
940
16,025
377
1,170
30-Oct-2014
2,760
3,665
5,875
2,890
2,745
2,620
970
12,625
1,225
960
15,700
373
1,150
31-Oct-2014
2,750
3,665
5,950
2,860
2,755
2,630
970
12,950
1,235
970
15,875
374
1,155
15.4%
10.9%
Growth
-4.0%
>> Volume [Thousand] Average Transaction >> Value [Rp Million] Valuation Ratio
ISAT
1-Oct-2014
-4.1%
0.8%
5.3%
-3.0%
-0.4%
1.6%
-10.6%
4.8%
-0.8%
2.7%
107,936
301
17,637
20,834
17,983
16,562
62,186
1,956
12,288
17,008
6,667
4,337
31,294
302,515
1,135
102,569
56,190
48,449
39,172
55,646
24,454
14,557
16,561
102,764
1,607
33,927
>> PER
50.2
(17.4)
41.5
76.3
120.7
88.8
103
49.6
55.2
12.6
55.95
28.33
54.66
>> PBV
4.2
1.3
5.1
4.3
3.8
5.9
3.9
3.5
1.9
0.8
4.2
1.4
5.0
20
