Katolik Parahyangan, Bandung, ABSTRAK

Manajemen dan Rekayasa Konstruksi

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN MANAJER PROYEK DENGAN KINERJA PROYEK BIDANG KONSTRUKSI JALAN DI WILAYAH CIREBON (STUDI : PROYEK JALAN PROVINSI DI WILAYAH CIREBON) Boy Bob Agustan Nyinang1 1

Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Keberhasilan penyelenggaraan suatu proyek konstruksi akan sangat bergantung kepada kemampuan dari orang-orang yang menanganinya, terutama mereka yang memegang posisi penting yaitu manajer proyek yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan dan sesuai kontrak yang telah disepakati bersama antara perusahaan kontraktor dengan pemilik proyek. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh seorang manajer proyek untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan proyek. Menurut Goodwin (1993) dikutip dari Kamalesh P, Rizwan U. F and Syed M. A. An Investigation of the Leadership Style of Construction Managers in South Florida menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif yang dibutuhkan manajer proyek. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara gaya kepemimpinan manajer proyek dengan kinerja proyek (mutu, waktu, biaya) konstruksi pada bidang konstruksi jalan, dengan studi kasus proyek jalan provinsi di wilayah Cirebon. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan dari studi kepemimpinan Ohio State University yang berusaha untuk menetukan perilaku pemimpin yang efektif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode kuesioner kepada para manajer proyek yang pernah melaksanakan proyek konstruksi bidang jalan pada jalan provinisi di wilayah Cirebon sebagai data primer. Kemudian sebagai data sekunder didapatkan dari hasil laporan proyek konstruksi jalan (final report) yang dilaksanakan oleh para manajer proyek tersebut sebagai data kinerja proyek. Uji hipotesis dengan menggunakan analisis assosiatif dengan uji Chi-Square dan derajat hubungannya dengan uji Cramer’s V. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan manajer proyek dengan kinerja proyek, dimana hasil analisis derajat hubungan antara gaya kepemimpinan manajer proyek dengan kinerja proyek (mutu, waktu, biaya) kuat. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa antara gaya kepemimpinan dengan kinerja proyek (mutu, waktu, biaya) mempunyai hubungan yang sangat erat dan pengaruhnya sangat besar terhadap kinerja proyek konstruksi bidang jalan pada jalan provinsi di wilayah Cirebon. Kata kunci : gaya kepemimpinan, manajer proyek, kinerja proyek, proyek konstruksi bidang jalan.

1. PENDAHULUAN Keberhasilan penyelenggaraan suatu proyek konstruksi akan sangat bergantung kepada kualitas dari orangorang yang menanganinya, terutama mereka yang memegang posisi penting yaitu manajer proyek. Manajer proyek mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan. Manajer proyek harus mampu mengelola berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan proyek. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan manajer proyek dalam pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu: Herbert et al (1970) dikutip dari Kamalesh P, Rizwan U. F and Syed M. A. An Investigation of the Leadership Style of Construction Managers in South Florida telah mengukur bahwa melalui manajer yang berkualitas baik dapat melakukan penghematan biaya sebesar 10%, Goodwin (1993) dikutip dari Kamalesh P, Rizwan U. F and Syed M. A. An Investigation of the Leadership Style of Construction Managers in South Florida menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif yang

335

KNPTS 2013


SISTEM SAMBUNGAN PADA PONDASI TAPAK BETON BERTULANG Sentosa Limanto1 dan Johanes Suwono2, Alesandro Sejo L.3, Rangga Prakarsa4 1

Staf Pengajar, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra Surabaya, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra Surabaya, Email: [email protected] 3 Alumni Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra, Email: [email protected] 4 Alumni Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra, Email: [email protected]

ABSTRAK Pondasi adalah bagian struktur bawah yang pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan perhatian khusus. Kebutuhan rumah tinggal satu lantai untuk keluarga sederhana dan kondisi ekonomi medium makin meningkat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang cepat dan tepat adalah sebuah keharusan bagi pengembang perumahan. Penelitian pada struktur sambungan pondasi tapak yang terbuat dari material beton bertulang terhadap komponen kolom dan sloof yang terbuat dari beton bertulang juga, agar dapat membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan struktur bawah. Komponen yang terkait dengan pondasi tapak beton bertulang nantinya dibuat secara beton cetak-jadi. Pondasi tapak beton bertulang cetak-jadi bisa meminimalkan waktu pelaksanaan, mutu terkendali dan konstruksi tetap stabil. Hasil eksprimen ini menunjukkan bahwa sistem sambungan pondasi tapak beton bertulang tersebut dapat menerima beban vertikal dari kolom sebesar 2000 kg dan beban horisontal yang diasumsikan 10% dari beban vertikal yaitu sebesar 200 kg. Kata kunci: beton cetak-jadi, pengembang perumahan, pondasi tapak, sistem sambungan

1.

PENDAHULUAN

Struktur bagian bawah sebuah gedung/rumah merupakan suatu bagian yang utama padaproses konstruksi pembangunan rumah tinggal yang waktu pengerjaannya cukup lama. Saat ini sangat menuntut pembangunan yang cepat dan tepat. Ciarlini (1952) meneliti bagaimana sambungan antara pedestal pondasi dengan sloof dengan maksud untuk mempercepat proses konstruksinya. Ciarlini membuat pondasi pedestal dengan sloof menjadi sistem sambungan dengan memberi coakan secara dua arah yaitu arah horisontal dan vertikal. Dimana fungsi dari coakan tersebut untuk menggabungkan pondasi tapak dengan sloof dan kolom. Lubang/ coakan tersebut harus kuat untuk menahan gaya – gaya yang terjadi sehingga lubang tersebut tidak retak. Namun saat ini dengan teknologi cetak-jadi (precast), sistem sambungan pondasi tapak bisa diolah di pabrik.konstruksi beton pracetak. Sistem pracetak dapat mendukung pembangunan rumah khususnya rumah sederhana yang berkualitas, cepat dan ekonomis. Sinergi antara pihak Pemerintah, perguruan tinggi/peneliti, maupun lembaga penelitian serta dunia Industri perlu disemarakkan dan saling menunjang. Sistem precast ini sangat mudah dan cepat serta bisa menjadikan ramah lingkungan karena sisa bahan kontruksi di lapangan bisa diminimalkan. Pengerjaan kontruksinya tidak memerlukan bekisting (papan kayu). Selain itu mutu beton pada beton cetak-jadi bisa dikontrol langsung di pabrik. Sistem sambungan pondasi tapak yang dipakai konstruksi-konstruksi rumah sederhana satu lantai, sebagai studi kasus adalah tiga rumah sederhana satu lantai ( Gambar 1.) dan denah organisasi rumah tersebut dapat diketahui pada Gambar 2. Rumah contoh yang dipakai sebagai tolok ukur penelitian/studi kasus terletak pada perumahan wilayah Surabya Barat. Diharapkan studi kasus pada ketiga rumah contoh tersebut bisa memwakili perhitungan beban-beban yang ada pada sebuah rumah sederhana. Hasil yang diperoleh beban yang diterima oleh sebuah kolom 15 cm x 15 cm berkisar antara 2 ton sampai 3 ton dan beban horizontal diasumsikan sebesar antara 200 kg sampai dengan 300 kg pada komponen sloof berdimensi 10 cm x 20 cm.

344

KNPTS 2013


KESEDIAAN PEKERJA KONSTRUKSI GEDUNG MENGIKUTI ASURANSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MANDIRI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Sunarjito1 dan Andreas Wibowo2 1

Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Selama ini sebagian pekerja konstruksi mendapatkan perlindungan atas risiko K3 melalui program asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi yang preminya ditanggung oleh perusahaan kontraktor tempat mereka bekerja. Tulisan ini bertujuan memaparkan hasil survei kesediaan pekerja konstruksi mengikuti program asuransi K3 secara mandiri di mana mereka harus membayar sendiri premi asuransi dan mengivestigasi faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan mereka bersedia atau tidak bersedia mengikuti asuransi mandiri. Analisis untuk mengetahui hubungan antar faktor menggunakan metode ChiSquared Automatic Interaction Detector (CHAID). Beberapa proyek konstruksi gedung di Kota Bandung dipilih sebagai lokus penelitian. Dari 151 pekerja konstruksi yang disurvei, 70,9% pekerja konstruksi menyatakan kesediaannya. Analisis CHAID menunjukkan lama proyek menjadi prediktor yang baik bagi pengambilan keputusan kesediaan mereka dikaitkan dengan premi dan nilai pertanggungannya, diikuti dengan usia dan status pekerja konstruksi. Kelompok pekerja konstruksi gedung yang memiliki kecenderungan untuk bersedia mengikuti program asuransi kecelakaan kerja adalah kelompok pekerja dengan lama proyek lebih dari 12 bulan, berumur kurang dari atau sama dengan 30 tahun. Sementara itu, kelompok yang memiliki kecenderungan untuk tidak bersedia adalah mereka yang bekerja untuk proyek berdurasi kurang dari 12 bulan, berumur kurang dari atau sama dengan 40-50 tahun dan yang sudah menikah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa setidaknya sebagian pekerja konstruksi bersedia mengikuti program asuransi mandiri dan membayar premi sebanding dengan nilai pertanggungan. Kata kunci : premi asuransi kecelakaan kerja, pekerja konstruksi gedung, CHAID

1.

PENDAHULUAN

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih kurang menjadi perhatian dan cenderung diabaikan. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2012 terjadi 103.000 kasus kecelakaan kerja, dan setiap hari ada 9 orang peserta Jamsostek yang meninggal akibat kecelakaan kerja tersebut (PT Jamsostek, 2013). Jumlah yang sangat besar dan menimbulkan kekhawatiran, karena sebenarnya pekerja adalah aset bagi suatu perusahaan. Bahkan, ditengarai data yang tercatat masih belum menggambarkan kenyataan di lapangan yaitu kurang dari setengah angka kecelakaan kerja sebenarnya (Wirahadikusumah dan Ferial, 2005). Data kasus kecelakaan kerja menunjukkan proyek konstruksi menempati urutan tertinggi yakni 32% dari semua kecelakaan yang terjadi (PT Jamsostek, 2010). Sebagai proteksi bagi mereka dari risiko K3, perusahaan konstruksi biasa mengasuransikan pekerjanya. Menurut Rahayu (2003), untuk perusahaan berskala besar, biaya asuransi dimasukkan dalam komponen perhitungan upah bagi buruh atau pekerja. Namun pada perusahaan konstruksi, potongan iuran asuransi atau pemberian asuransi baru dilakukan kepada staf perusahaan konstruksi saja. Sedangkan untuk pekerja konstruksi belum sepenuhnya dilakukan karena sifatnya sebagai buruh lepas. Banyak pekerja konstruksi, terutama tenaga kerja lepas, belum sepenuhnya dilibatkan dalam dalam program perlindungan Jamsostek, apalagi untuk pekerjaan yang nilainya kecil. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, mereka yang bekerja sebagai pekerja kontraktor utama maupun subkontraktor harus diikutkan dalam program Jamsostek. Dari jumlah pekerja di sektor konstruksi sebesar 6 juta tahun 2010, menurut PT Jamsostek, baru 3,4 juta yang terdaftar.

352

KNPTS 2013


FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CHANGE ORDER PADA PROYEK JALAN DI KALIMANTAN TENGAH Lendra1, Apria B. P. Gawei2 dan Jermias Tjakra3 1

Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] 3 Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Email: [email protected]

ABSTRAK Change order sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang dapat menyebabkan terjadinya penambahan waktu dan biaya, serta berdampak buruk pada kinerja dan produktifitas baik bagi owner, konsultan dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor utama yang menyebabkan terjadinya change order pada Proyek Pekerjaan Jalan di Kalimantan Tengah serta mengetahui perbedaan faktor dominan dari sudut pandang responden. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dengan tiga kategori di Palangka Raya yang terdiri dari owner, kontraktor, dan konsultan. Data dianalisis dengan menggunakan Metode Severity Index (SI) dan diambil tiga peringkat tertinggi untuk mendapatkan faktor dominan menurut kategori responden. Hasil Penelitian berdasarkan Metode Severity Index menunjukan tiga peringkat tertinggi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya change order yaitu ketidaksesuaian gambar dengan keadaan lapangan, perubahan desain, dan kesalahan atau kekeliruan dalam perencanaan dan desain. Berdasarkan hasil analisa One Way ANOVA terhadap pengujian hipotesis menunjukan bahwa Ho diterima atau tidak ada perbedaan pendapat dari ketiga responden terhadap faktor dominan penyebab terjadinya change order pada proyek jalan di Kalimantan Tengah. Kata Kunci : Change Order, Owner, Kontraktor, Konsultan, Proyek Jalan, Kalimantan Tengah.

1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Change order sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Adanya change order dapat menyebabkan terjadinya penambahan waktu dan biaya proyek, serta dapat memberikan dampak buruk pada performa dan produktifitas, baik konsultan maupun kontraktor. Selain itu, change order merupakan salah satu kontributor utama pada pembengkakan biaya dan keterlambatan. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan atau mengetahui faktor–faktor utama yang menyebabkan timbulnya change order pada Proyek Pekerjaan Jalan di Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan Metode Severity Index (SI) akan di peroleh faktor dominan penyebab terjadinya change order. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan adanya change order pada Proyek Pekerjaan Jalan di Kalimantan Tengah pada masa yang akan datang. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu owner, kontraktor, konsultan atau pelaku jasa konstruksi yang berkompeten untuk mengisi kuisioner tersebut. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu: 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya change dan faktor apa yang dominan menimbulkan change order pada Proyek Jalan di Kalimantan Tengah? 2. Apakah terdapat perbedaan, antara faktor dominan penyebab terjadinya change order baik menurut Owner, Kontraktor dan Konsultan? Batasan Masalah Agar pembahasan lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan penelitian, meliputi :

361

KNPTS 2013


ANALISA RESIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI PERUMAHAN DI KOTA MANADO Jermias Tjakra1, Freyke Sangari 2, Apria B. P. Gawei3, dan Lendra3 1

Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Email: [email protected] 2 Alumni Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Email: [email protected] 3 Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected], Email: [email protected]

ABSTRAK Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat, hal ini diriingi dengan peningkatan permintaan masyarakat akan rumah tinggal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, pengembang akan dibebani oleh berbagai situasi ketidakpastian kondisi di lapangan sebagai konsekuensi adanya resiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi perumahan, dan menganalisis resiko yang paling berpengaruh pada kegagalan proyek. Penelitian dilakukan dengan metode survai menggunakan kuisioner. Data ditabulasikan dalam bentuk matriks, kemudian diuji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi terhadap variabel yang telah lolos uji dengan menggunakan Analisis Komponen Utama (Principle Component Analysis). Variabel yang sejenis akan cenderung berkelompok dan membentuk satu komponen baru, dan dinamakan sesuai dengan variabel yang berkelompok di dalamnya. Hasil penelitian menunjukan : identifikasi resiko berdasarkan kejadian menghasilkan aspek resiko, berupa : aspek sosial dan lokasi, K3L dan birokrasi, eksternal, perencanaan, manajemen pelaksanaan, alam dan peralatan, dan material. Sedangkan identifikasi resiko berdasarkan konsekuensi menghasilkan aspek resiko, berupa : aspek sosial, lokasi, dan internal, alam dan kebijakan, dan peralatan. Resiko yang paling berpengaruh berdasarkan kejadian, yaitu : high risk terdiri atas aspek K3L dan birokrasi, aspek alam dan informasi; significant risk terdiri atas aspek sosial dan lokasi, eksternal, perencanaan, manajemen pelaksanaan; sedangkan yang termasuk low risk adalah aspek material. Resiko yang paling berpengaruh berdasarkan konsekuensi, yaitu : high risk terdiri atas aspek alam dan kebijakan pemerintah; significant risk terdiri atas aspek sosial, lokasi dan internal; sedangkan yang termasuk low risk adalah aspek budaya dan peralatan. Berdasarkan hasil penelitian resiko yang terjadi merupakan pengulangan dari proyek sebelumnya, disarankan untuk melakukan dokumentasi dan pengarsipan yang lengkap dan jelas pada setiap proyek konstruksi perumahan yang dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk proyek yang akan datang. Kata kunci : resiko, proyek perumahan, analisis komponen utama, Manado 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Pertumbuhan penduduk di Indonesia berada dalam angka positif. Hal itu berarti jumlah penduduk secara umum selalu bertambah dari waktu ke waktu. Demikian juga halnya dengan Provinsi Sulawesi Utara dengan Manado sebagai ibukota yang pertumbuhan penduduknya tergolong pesat. Peningkatan jumlah penduduk itu menyebabkan kebutuhan akan rumah tinggal meningkat, karena rumah adalah kebutuhan dasar (basic need) disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Bidang properti khususnya sektor perumahan cenderung menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena permintaan masyarakat akan rumah tinggal meningkat cukup pesat. Proyek pembangunan perumahan oleh pengembang juga semakin banyak bermunculan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Proyek konstruksi termasuk perumahan memiliki karakteristik unik karena merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan

371

KNPTS 2013


ANALISIS KEPUASAN PEMILIK PERUMAHAN DENGAN MENGGUNAKAN METODA IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) Yasinta Dwijayanti 1, Yohanes L. D. Adianto 2 1

Mahasiswa Program Magister Tenik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar, Program Magister Tenik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Email : [email protected]

ABSTRAK Salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia selain makanan, pakaian, kesehatan adalah tempat tinggal/perumahan. Perumahan atau hunian berfungsi sebagai tempat berlindung, untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, terhindar dari cuaca yang tidak menentu, hewan buas, berkomunikasi keluarga, sosialisasi dengan lingkungan, tempat untuk mendidik anak – anak serta tempat untuk beristirahat. Jumlah penduduk Indonesia sudah melebihi 200 juta jiwa penduduk, sehingga jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan perumahan, sehingga kebutuhan perumahan semakin tinggi. Hal ini menimbulkan bisnis properti di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pemilik perumahan berdasarkan 5 (lima) variabel yaitu desain, kualitas, sarana dan prasarana, lokasi, dan harga. Selain itu, dalam penelitian ini akan dicari strategi peningkatan kualitas jasa yang semestinya dilakukan oleh pihak pengembang dalam menanggapi hasil analisis tingkat kepuasan dan tingkat kepeningan pemilik. Metode survei yang digunakan dalam pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Gambaran hasil yang diharapkan.penelitian ini adalah adanya tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dari pemilik perumahan terhadap desain, kualitas, sarana dan prasarana, lokasi, dan harga. perumahan tersebut. Kata kunci: tingkat kepuasan pemilik, tingkat kepentingan, perumahan,

1.

LATAR BELAKANG

Salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia selain makanan, pakaian, kesehatan adalah tempat tinggal/ perumahan. Perumahan atau hunian pada masa lalu berfungsi sebagai tempat berlindung, untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, terhindar dari cuaca yang tidak menentu, hewan buas, berkomunikasi keluarga, sosialisasi dengan lingkungan, tempat untuk mendidik anak-anak serta tempat untuk beristirahat. Jumlah penduduk Indonesia sudah melebihi 200 juta jiwa penduduk yang cukup tinggi, sehingga jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan perumahan, sehingga kebutuhan perumahan semakin tinggi. Hal ini menimbulkan bisnis properti di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Daya minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada bisnis property mulai tampak sejak awal tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, disaat hampir seluruh kota besar di Indonesia mulai marak dengan kehadiran perumahan. Maraknya pembangunan perumahan mengakibatkan kompetisi bisnis properti di Indonesia semakin ketat, sehingga pengembang berlomba-lomba membuat perencanaan proyek perumahan lebih menarik. Pengembang sebagai produsen produk perumahan harus cerdik dalam menyikapi kebutuhan pasar. Konsep memandang pelanggan sebagai pimpinan dalam suatu proses produksi, telah menempatkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama proyek (Barkelay and Saylor, 1994). Untuk dapat mengetahui apakah pengembang dapat memenuhi harapan pemilik perumahan, maka diperlukan pengukuran tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pelanggan dalam hal ini pemilik perumahan. Kepuasan pemilik sangat terkait dengan kualitas jasa yang diberikan. Terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pemilik,

381

KNPTS 2013


BENCHMARKING EFISIENSI KONTRAKTOR NASIONAL DENGAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Muhammad Arsyad1 dan Andreas Wibowo2 1

Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Industri konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan di indonesia. Data lima tahun terakhir (2007-2012) memperlihatkan bahwa sektor konstruksi tumbuh sangat pesat, yaitu sekitar 34% per tahun. Melalui kesepakatan multilateral seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), perusahaan konstruksi dari negara lain dapat berkompetisi merebut pangsa pasar konstruksi nasional. Untuk dapat bertahan pada pasar yang sangat kompetitif, efisiensi menjadi kuncinya. Tidak ada perusahaan yang bisa bertahan dalam suatu lingkungan yang kompetitif kecuali sanggup beroperasi secara efisien. Efisien atau tidaknya suatu perusahaan barulah akan terlihat jelas apabila dilakukan benchmarking terhadap perusahaan lain yang sejenis, dengan kata lain benchmarking memperlihatkan posisi suatu perusahaan terhadap perusahaan lain atau kompetitor. Makalah ini memaparkan penelitian awal tentang perhitungan dan benchmarking efisiensi secara relatif perusahaan konstruksi nasional. Melaui pendekatan ini keadaan ideal tidak ditentukan sendiri oleh perusahan yang bersangkutan, tetapi dengan merujuk kepada perusahaanperusahaan yang menghasilkan kinerja terbaik (frontier analysis). Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Objek studi meliputi perusahaan konstruksi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan yang tidak terdaftar di BEI. Pemilihan perusahaan yang tidak terdaftar dilakukan dengan purposive sample. Dengan benchmarking diharapkan dapat diketahui efisiensi perusahaan konstruksi nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Kata kunci : benchmarking, efisiensi, kontraktor, data envelopment analysis (DEA)

1.

PENDAHULUAN

Industri konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan. Data 5 (lima) tahun terakhir (20072012) memperlihatkan bahwa sektor konstruksi bertumbuh dengan sangat pesat, yaitu sekitar 34% per tahun. Hal ini juga terlihat pada jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia yang pada tahun 2007 masih 77.901 perusahan sementara pada tahun 2012 menjadi 182.800 perusahan konstruksi domestik, 1.742 merupakan kontraktor besar. Sementara itu perusahaan asing tumbuh dari 94 perusahaan pada tahun 2007 menjadi 271 perusahaan pada 2012. Melalui kesepakatan multilateral seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), perusahaan konstruksi dari negara lain dapat berkompetisi merebut pangsa pasar konstruksi nasional. Pasar bebas pada akhirnya tidak dapat dihindari lagi yang menghadapkan perusahaan konstruksi nasional harus bersaing head-to-head dengan perusahaan konstruksi asing. Apabila tidak disikapi dengan tepat keberlangsungan perusahaan konstruksi nasional dapat terancam. Bahkan, hal tersebut dapat dikatakan sudah terjadi saat ini. Terlihat dari pangsa pasar industri nasional justru dikuasai asing sebesar 60% sedangkan perusahaan nasional hanya 40%. Pertumbuhan perusahaan konstruksi juga berarti semakin ketatnya kompetisi industri konstruksi di Indonesia. Untuk dapat bertahan pada pasar yang sangat kompetitif efisiensi menjadi kuncinya. Tidak ada perusahaan yang bisa bertahan dalam suatu lingkungan yang kompetitif kecuali ia sanggup beroperasi secara efisien. Dengan demikian kompetisi di antara perusahaan konstruksi menyangkut efisiensi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai efisiensi di bidang konstruksi (e.g., Mayo et al., 1995; Wang, 1998; Carr and Pearson,1999; Janda and Seshadri, 2001; Hadad, 2003; Jang, 2007; Sudarto, 2007; Xue, 2008; Frodell, 2010; Park, 2011) menyepakati pentingnya efisiensi bagi perusahaan konstruksi.

389

KNPTS 2013


PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENGELOLAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) DENGAN BENEFITS, OPPORTUNITIES, COSTS AND RISKS (BOCR) (STUDI KASUS PADA PT. XYZ DI KOTA MANADO) Apria B. P. Gawei 1, Jermias Tjakra2, dan Lendra3 1

Alumni Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, Email: [email protected] 3 Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya, Email: [email protected] ABSTRAK Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi dan merupakan aspek yang paling penting dari kegiatan manajemen. Pengambilan keputusan akhir sering kali seseorang atau sekelompok pengambil keputusan harus mempertimbangkan kriteria majemuk. Ketidakefisienan pada kontraktor di Indonesia disebabkan antara lain karena keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas faktor dan sub faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan pelaksanaan konstruksi pada suatu organisasi berdasarkan kondisi dan kendala yang sedang dihadapi melalui suatu analisa sistem dengan menggunakan alat bantu sehingga diperoleh skala prioritas dari faktor/sub faktor lingkungan organisasi yang akan menjadi perhatian serta alternatif keputusan yang harus dipilih untuk mengatasi kendala yang ada dengan mempertimbangkan keuntungan, peluang, biaya dan resiko. Penentuan objek dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling dengan proses pengambilan sampel informasi menggunakan teknik snowball sampling. Tahap pengumpulan informasi dilakukan melalui kajian literatur, observasi, wawancara terstandar dan tidak terstandar, triangulasi serta diskusi. Informasi yang diperoleh diolah dengan direduksi, dipilah dan dianalisis pengaruhnya terhadap masing-masing informasi. Berdasarkan hasil pengolahan informasi diidentifikasi ada 5 faktor dan 63 sub faktor lingkungan organisasi serta 4 alternatif keputusan yang dimiliki oleh PT. XYZ untuk mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu, menjual asset, refinance asset, meminjam dana dan restrukturisasi. Hasil dari pengolahan informasi ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan Benefits, Opportunities, Costs and Risks (BOCR). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara global dari 63 sub faktor lingkungan organisasi yang diperoleh, yang harus menjadi prioritas perhatian ialah operasional berjalan, pengendalian pembiayaan, menurunnya profit, jaminan mutu, biaya komunikasi dengan owner, pengendalian penerimaan, produktivitas menurun, karena dari 7 sub faktor inilah jaringan keputusan dibangun. Alternatif keputusan yang harus dipilih untuk mengatasi kendala yaitu menjual asset karena memiliki prioritas tertinggi dari alternatif yang lain dengan memberikan nilai benefits (keuntungan) dan opportunities (peluang) tertinggi dengan costs (biaya) terendah serta risks (resiko) rendah. Kata Kunci : Pengambilan keputusan, lingkungan organisasi, alternatif keputusan, ANP, BOCR

1. PENDAHULUAN Latar Belakang Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi dan merupakan aspek yang paling penting dari kegiatan manajemen (Salusu, 2006). Pengambilan keputusan akhir sering kali seseorang atau sekelompok pengambil keputusan harus

399

KNPTS 2013


KEBERADAAN PERUSAHAAN JASA KONSULTAN DALAM PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA BANDA ACEH Buraida Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Email : [email protected]

ABSTRAK Keberhasilan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi melibatkan berbagai unsur didalamnya, salah satunya keberadaan perusahaan jasa konsultan. Bertindak sebagai konsultan organisasi proyek konstruksi dalam hal memberikan usulan dan solusi perencanaan dan pengawasan proyek. Keberadaan konsultan masih dan terus dibutuhkan seiring dengan lajunya pembangunan infrastruktur kota. Perusahaan jasa konsultan yang berhasil didukung oleh sumber daya manusia, keuangan dan pengalaman kerja perusahaan. Bergerak dari hal tersebut ingin diketahui keberadaan perusahaan jasa konsultan yang diawali dengan karakteristik alasan pendirian perusahaan dan bagaimana dari sisi sumber daya manusia, keuangan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh perusahaan dalam keikutsertaannya dalam proyek konstruksi di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik keberadaan perusahaan dan keberlanjutannya dengan sumberdaya yang dimiliki sejalan roda perusahaan. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada direktur /pemilik perusahaan jasa konsultan di Kota Banda Aceh. Kuesioner dirancang berdasarkan pada karakteristik alasan awal berupa status pendidikan dan keahlian yang dimiliki, penghasilan yang lebih baik dan memuaskan serta keberadaan sumberdaya yang digunakan. Data kuesioner tersebut diolah berdasarkan tingkat aspirasi dan nilai yang dominan muncul. Hasil karakteristik alasan berdirinya perusahaan berupa pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Sedangkan sumber daya manusia yang terlibat berpendidikan S1 Teknik dan mempunyai pengalaman kerja 6 sampai 10 tahun. Kata kunci: karakteristik, sumber daya manusia dan pengalaman kerja perusahaan jasa konsultan

1.

PENDAHULUAN

Perkembangan desain dan rancangan dari proyek konstruksi semakin hari terlihat semakin dinamis, mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Konstruksi tidak hanya direncanakan dalam bentuk-bentuk biasa tapi sudah menjadi bangunan yang modern. Begitu juga pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi harus terus dilakukan secara lebih ketat dan tepat sasaran. Inilah sebagian dari tugas jasa konsultansi yang ada dalam pembangunan. Keberadaan jasa ini sangat diperlukan dalam siklus proyek konstruksi. Mengingat kebutuhannya bersamaan dengan kebutuhan jasa pelaksana maka kehadiran perusahaan penyedia jasa ini terus tumbuh dan berkembang. Melihat fenomena dalam pembangunan yang terus berlangsung, keberadaan penyedia jasa terlihat selalu meraih kesuksesan dengan meningkatnya jati diri dari pemilik perusahaan. Ini menjadi menarik untuk teliti untuk memperoleh gambaran bagaimana keberadaan perusahaan jasa konsultansi di Kota Banda Aceh. Sumber dari LPJK Aceh (2013) memperkirakan ada seratus perusahaan jasa konsultan yang ada di Kota Banda Aceh. Ada karakteristik alasan dan dorongan pada awal pendirian perusahaan dan terus berjalan yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, keuangan dan pengalaman kerja. Sumberdaya manusia di dalam perusahaan jasa ini memerlukan keahlian teknik agar dapat menjalankan tugas dalam merancang dan mengawasi konstruksi. Keuangan menitikberatkan nilai pekerjaan, kekayaan perusahaan dan sumber modal. Pengalaman kerja sebagai suatu prestasi perusahaan memaparkan tentang jumlah paket pekerjaan, lamanya pengalaman kerja dan siapa pengguna jasa perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh melalui penyebaran kuesioner kepada pemilik perusahaan. Adapun tujuan ini dicapai adalah untuk mengetahui alasan pendirian perusahaan dan kinerja perusahaan sehingga dapat menggambarkan keberadaan perusahaan yang dapat mencerminklan profil dari perusahaan tersebut. Menyambut era perdagangan bebas 2015 tentulah diharapkan bahwa perusahaaan konsultan lokal tetap bisa menunjukan jati diri perusahaan dalam persaingan memperoleh pekerjaan proyek konstruksi diKota Banda Aceh.

410

KNPTS 2013


KAJIAN ALTERNATIF DUKUNGAN PEMERINTAH PADA JALAN TOL YANG TIDAK LAYAK SECARA FINANCIAL DI INDONESIA Iris Mahani1 , Rizal Z. Tamin2 1

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), Bandung Institute of Technology (ITB) Tamin, Rizal Email : [email protected] 2 Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), Bandung Institute of Technology(ITB) Email : [email protected]

ABSTRAK Transportasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional. Sampai saat ini di Indonesia transportasi masih didominasi oleh jalan karena memiliki fleksibilitas yang tinggi. Berdasarkan beberapa penilaian diantaranya Logistic Performance Index (LPI), Road Density dan Road quality dari global competitive index, kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia. Sesuai dengan UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan, penyelenggaraan jalan secara umum dan jalan nasional adalah wewenang Pemerintah, namun untuk menambah jaringan jalan pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, oleh karena itu pemerintah menyelenggaran public private partnership(PPP) di bidang jalan yaitu jalan tol. Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2012 Indonesia telah membangun dan mengoperasikan 774,06 km jalan tol yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Bali, Lambatnya pertumbuhan jalan tol terjadi karena swasta merasa risiko yang harus diterimanya terlalu besar, sehingga perlu dukungan pemerintah untuk sharing risiko penyelenggaraan jalan tol tersebut. Pemerintah sudah memberikan dukungan investasi jalan tol dalam beberapa bentuk diantaranya land capping, land revolving, pembangunan sebagian konstruksi, penjaminan infrastruktur dan infrastruktur funding melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Pada akhir tahun 2012 melalui PMK 223 tahun 2012 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa Dukungan Kelayakan untuk proyek pembangunan infrastruktur di Indonesiaa melalui PPP dalam bentuk construction grant. Sedangkan pengalaman negaranegara maju banyak bentuk dukungan lain untuk meningkatkan kelayakan investasi infrastruktur diantaranya unitary payment, operation grant, minimum revenue guarantee dll. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian dan mengembangkan bentuk-bentuk dukungan pemerintah untuk merealisasikan jalan tol yang tidak layak financial di Indonesia serta memberikan alternatif yang terbaik bagi badan usaha dan pemerintah.Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode yang digunakan adalah semikualitatif berdasarkan kajian pustaka, data sekunder dan wawancara. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi kajian pustaka, wawancara untuk merumuskan masalah dan identifikasi risiko investasi jalan tol di Indonesia untuk menetukan ruang lingkup kemudian melakukan analisis terhadap beberapa alternative dukungan dan diakhiri dengan validasi dan perumusan rekomendasi kebijakan bentuk dukungan pemerintah yang sesuai untuk merealisasikan jalan tol yang tidak layak secara financial di Indonesia. Kata kunci : Dukungan, pemerintah, jalan tol, layak financial

1. PENDAHULUAN Transportasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi serta jaringan yang efektif dan efisien, dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa. Sampai saat ini di Indonesia transportasi masih didominasi oleh jalan karena memiliki fleksibilitas yang tinggi. Berdasarkan beberapa penilaian diantaranya Logistic Performance Index(LPI), Road Density dan Road quality dari global competitive index, kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia.

417

KNPTS 2013


DESAIN PERKERASAN JALAN RAYA YANG MEMPUNYAI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN Setiyo Daru Cahyono1, Sobriyah2,Ary Setyawan3 dan Prabang Setyono4 1

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, PPs Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: [email protected] 2 Dosen Teknik Sipil, PPs Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: [email protected] 3 Dosen Teknik Sipil, PPs Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: [email protected] 4 Dosen Ilmu Lingkungan, PPs Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: [email protected]

ABSTRAK Pertumbuhan ekonomi masyarakat selalu diikuti oleh pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat besar. Hal ini terjadi kerena setiap harinya masyarakat melakukan distribusi barang, jasa dan manusia sebagai salah satu kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Setiap hari setidaknya 1000 kendaraan bermotor turun kejalan raya. Kemudahan untuk mendapatkan kendaraan bermotor ini dikerenakan adanya fasilitas mudah dan cepat dalam pengambilan kredit kendaraan bermotor serta adanya program mobil murah dari pemerintah. Sehingga terjadinya kepadatan jumlah kendaraan dijalan raya yang menyebabkan terus bertamdahnya pembangunan jalan raya di Indonesia. Pembangunan jalan raya di Indonesia selalu mengikuti jumlah kendaraan yang turun kejalan raya. Pembangunan jalan raya yang terus bertambah dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya desain jalan raya yang ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi kerena adanya penambangan material untuk jalan raya yang berlebihan dari alam, metode konstruksi yang tidak ramah lingkungan, serta dampak yang ditimbulkan setelah jalan raya tersebut beroperasi. Komponen jalan raya terdiri dari bangunan pelengkap, geometrik jalan, perkerasan jalan dan struktur jalan raya. Penelitian ini fokus di perkerasan jalan raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif, kuantitatif serta eksperimen. Dari penelitian ini dapat ditemukannya material perkerasan jalan raya yang mempunyai kualitas baik dan ramah lingkungan, ditemukannya metode konstruksi yang ramah lingkungan serta mix desain perkerasan jalan kuat menahan beban yang bekerja diatasnya dan ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain perkerasan jalan raya yang mempunyai daya dukung lingkungan. Sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan jalan raya yang terus meningkat setiap tahunnya, tidak akan terjadi kerusakan lingkungan. Kata kunci: Desain, Perkerasan Jalan Raya, Daya Dukung Lingkungan

1.

PENDAHULUAN

Pada era pembangunan sekarang ini pertumbuhan ekonomi masyarakat selalu diikuti oleh pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat besar. Setiap hari hampir seribu kendaraan bermotor yang turun ke jalan memenuhi ruas jalan yang ada. Kemudahan untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor dari perusahaan produsen kendaraan bermotor dan adanya program mobil murah dari pemerintah sekarang ini juga memicu bertambahnya kendaraan bermotor yang turun ke jalan raya. Walaupun sekarang pemerintah sudah berusaha untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang turun ke jalan raya untuk beralih ke moda tranportasi massa atau MRT, itu belum dapat terlaksana. Keberadaan moda transportasi masal yang belum layak, belum aman dan nyaman menjadi penghambat peralihan dari moda tranportasi pribadi ke moda transportasi umum massa. Oleh karena itu kendaraan bermotor pribadi masih disukai atau diidolakan oleh masyarakat di Indonesia. Kedaraan bermotor ini digunakan dalam pendistribusian barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan yang sangat besar, pemenuhan sarana infrastruktur jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sarana transportasi. Ketersediaan jalan yang baik dengan jumlah yang cukup, ternyata berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu

427

KNPTS 2013


PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN RISIKO BENCANA GEMPA BUMI PADA RUAS JALAN DI INDONESIA Mona Foralisa Toyfur1, Krishna Suryanto Pribadi2, Sony Sulaksono Wibowo3, dan I Wayan Sengara4 1

Mahasiswa Program Doktor, Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung & Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Sriwijaya, Email : [email protected] 2 Promotor & Staf Pengajar KK MRK Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Email : [email protected] 3 Co-Promotor & Staf Pengajar KK Rekayasa Transportasi Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Email : [email protected] 4 Co-Promotor & Staf Pengajar KK Rekayasa Geoteknik Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Email : [email protected]

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang menghadapi banyak jenis bencana alam. Bencana alam tersebut mengakibatkan kerugian dan kerusakan pada masyarakat. Salah satu bidang yang mengalami kerugian dan kerugian akibat bencana adalah jalan dan jembatan. Bencana yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang signifikan adalah bencana gempa bumi. Karakter bencana gempa bumi merupakan jenis bencana yang sulit untuk diprediksi waktu kejadian dan magnitudnya. Ruas jalan yang rusak akibat bencana akan menyebabkan gangguan pergerakan dari masyarakat, bahkan dapat membuat daerah terkena bencana menjadi daerah yang tidak dapat diakses baik untuk pemberian bantuan maupun untuk jalur evakuasi. Berdasar pertimbangan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi pada ruas jalan maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penilaian risiko bencana gempa bumi pada ruas jalan. Model penilaian risiko ini dikembangkan dengan mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko bencana pada jalan. Faktor-faktor risiko dikembangkan dengan mengembangkan indikator-indikator yang berkontribusi terhadap nilai risiko. Metodologi yang diusulkan adalah dengan memberikan bobot pada indikator-indikator dalam faktor risiko. Pembobotan dilakukan dengan menganalisis indikator dengan kajian literatur, ketersediaan data sekunder dan wawancara dengan pihak pengelola jalan serta para expert. Kata kunci: bencana gempa bumi, ruas jalan, model risiko bencana

1.

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Gambar 1). Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa - Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

434

KNPTS 2013


MENGURAI RISIKO POLITIK, KINERJA DAN PERMINTAAN DALAM KONSESI INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN PENDEKATAN FAULT TREE ANALYSIS Moch Husnullah Pangeran1, Saiful Deni2 dan Santospriadi3 1

Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate. Email: [email protected] 2 Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate. 3 Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate.

ABSTRAK Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya dukungan (government support) untuk mendorong keikutsertaan sektor swasta dan meningkatkan investasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema-skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Agar dukungan yang diberikan sejalan dengan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.O1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur. Peraturan tersebut telah mengindikasikan keberadaan dukungan Pemerintah dalam hal kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha (Swasta) melalui skema pembagian risiko dalam rangka pelaksanaan proyek KPS penyediaan infrastruktur. Peraturan ini menitikberatkan pada tiga risiko utama, yaitu risiko politik, kinerja dan permintaan. Dalam menerapkan peraturan tersebut diperlukan kerangka analisis risiko yang terstruktur dan komprehensif untuk menyediakan basis yang beralasan, khususnya untuk menetapkan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pihak swasta. Studi ini mendemonstrasikan penggunaan pendekatan Fault Tree Analysis (FTA) untuk memodelkan (secara konseptual) risiko politik, kinerja dan permintaan, dengan mengambil studi kasus proyek konsesi infrastruktur air minum. Secara umum, sebagai sebuah metodologi deduktif untuk menentukan penyebab potensial dari kejadian atau kegagalan sistem, pendekatan FTA dinilai dapat mengurai faktor-faktor risiko dengan kadar kerincian yang lebih spesifik guna melengkapi keterbatasan berbagai faktor penyebab risiko politik, kinerja, dan permintaan yang telah diidentifikasi di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.O1/2006. Kata kunci: konsesi, infrastruktur air minum, risiko, politik, kinerja, permintaan, FTA

1.

PENDAHULUAN

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) untuk tujuan pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur air minum telah menjadi kecenderungan global. KPS dapat dilakukan mulai dari service contract yang sederhana hingga Kontrak Konsesi (concession contract) untuk kemitraan yang lebih luas dan kompleks. Konsesi menawarkan banyak potensi manfaat karena melibatkan dua pendekatan dasar pemerintah dalam melakukan KPS, yaitu memobilisasi investasi swasta dalam rangka mengatasi keterbatasan pendanaan infrastruktur Pemerintah, dan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yang merupakan permasalahan utama para penyedia layanan infrastruktur publik. Konsesi tidak seperti management contract yang tidak akan pernah melibatkan investasi swasta atau kontrak lease contract yang memungkinkan perbaharuan fasilitas tapi tidak akan sampai memperluas sistem yang ada (Hall dan Lobina, 2002). Kontrak BOT (build operate transfer) juga dapat memobilisasi investasi swasta dalam skala besar. Tapi BOT biasanya diterapkan pada pembangunan infrastruktur baru di sisi hulu seperti fasilitas pengolahan (treatment plant) dan reservoir (Ress, 1998; Budds dan McGranahan, 2003). Konsesi diklaim menarik karena skema ini mendelegasikan tanggungjawab sepenuhnya untuk investasi dan operasional kepada sektor swasta, termasuk risiko-risiko yang berkaitan dengan investasi dan komersial (Silva dkk, 1998). Namun di sisi lain, skema konsesi juga mempunyai kerentanan tinggi untuk terpapar oleh risiko ketidakpastian di sepanjang periode kontrak yang berdurasi panjang (biasanya lebih dari 25 tahun).

443

KNPTS 2013


AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PROYEK KONSTRUKSI: PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO Riza Susanti1, M. Agung Wibowo2 dan Bambang Pudjianto3 1

Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Email: [email protected] 2 Staf Pengajar, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Email: [email protected] 3 Alumni Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Email: [email protected]

ABSTRAK Permasalahan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah akibat adanya ketidakpastian dan perbedaan tingkat risiko antara pemilik pekerjaan (owner) dan penyedia jasa (konsultan dan konstraktor). Perjanjian merupakan salah satu bentuk respon terhadap risiko yang mungkin terjadi akibat adanya ketidakpastian dan sebagai upaya negosiasi pihak-pihak yang memiliki perbedaan tingkat risiko dalam mencapai kesepakatan. Melalui perjanjian hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak seharusnya diakomodir secara proporsional. Namun dalam praktik ditemukan perjanjian yang dianggap cenderung berat sebelah, dimana salah satu pihak mempunyai bargaining position lebih kuat dibanding pihak lain. Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Ketidakseimbangan dapat membatasi kebebasan berkontrak salah satu pihak yang dapat berpengaruh pada penentuan isi perjanjian terutama dalam penentuan pertukaran hak dan kewajiban terkait alokasi risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, padahal kebebasan berkontrak merupakan salah satu azas pokok hukum perjanjian. Indonesia belum memiliki standar khusus yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban masing-masing pihak, di negara-negara Eropa FIDIC digunakan sebagai standar kontrak karena dinilai telah menerapkan proporsionalitas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana penerapan azas kebebasan berkontrak di instansi pemerintah dari perspektif manajemen risiko sebagai bahan evaluasi agar keberadaan kontrak di instansi pemerintah lebih fair dan obyektif. Metode penelitian yang digunakan adalah survey lapangan dan studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berisi identifikasi risiko kepada owner dan kontraktor untuk selanjutnya dianalisis alokasi dan tingkat kepentingan risiko dari perspektif masing-masing pihak dan FIDIC. Harapan dari hasil penelitian adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat kepentingan risiko antara owner dan kontraktor serta klausul-klausul pada kontrak konstruksi di instansi pemerintah telah mendekati atau sama dengan FIDIC dari sisi alokasi risiko terkait proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini merupakan on going research dimana pilot project telah sebagian dilakukan pada owner di lingkungan Universitas Diponegoro, hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa alokasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ditanggung bersama (sharing) dan dialokasikan kepada kontraktor. Kata kunci: Perjanjian, Risiko, Alokasi Risiko, Azas Kebebasan Berkontrak

1.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan beberapa pihak yaitu pemilik pekerjaan (owner) dan penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) dalam pelaksanaannya seringkali terdapat permasalahan yang harus dihadapi akibat ketidakpastian dan perbedaan tingkat risiko dari masing-masing pihak. Ketidakpastian dapat disebabkan oleh karakteristik proyek yang unik artinya tidak ada proyek yang sama identik satu dengan lain, hal ini dapat meningkatkan faktor terjadinya risiko yang tidak diinginkan pada suatu proyek (Santoso, 2004) sementara tingkat risiko akan berbeda bagi masing-masing pihak tergantung persepsi dari para stakeholders dalam suatu proyek (Nurdiana, 2011).

452

KNPTS 2013

Katolik Parahyangan, Bandung, ABSTRAK

Recommend Documents