Katalog BPS:

Katalog BPS: 4103.1409

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (INKESRA) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013

No. Katalog

: 4103.1409

Ukuran Buku

: 29,7 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman

: 39 + vi Halaman

Naskah

: Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit dan Setting

: Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh

: BPS Kabupaten Rokan Hilir

Kerjasama Dengan

: Bappeda Kabupaten Rokan Hilir

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA SAMBUTAN Saya menyambut gembira dengan diterbitkannya Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013 ini yang merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir. Bappeda membutuhkan data dan informasi yang sangat beragam guna mengevaluasi dan merencanakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan data sangat strategis agar evaluasi dan perencanaan yang dibuat lebih tepat sasaran. Berkaitan dengan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013 ini Bappeda bisa melakukan evaluasi terhadap tingkat kesejahteraan rakyat. Setelah mengevaluasi kita juga mampu melakukan perencanaan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat kita ke depan. Saya berharap kerjasama ini lebih dapat ditingkatkan intensitas dan kualitasnya di masa datang sehingga pembangunan yang kita rencakan dan kita rancang lebih tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan yang ada terutama pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Akhirnya kepada BPS Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya yang telah mewujudkan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih, dan diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas data dan penyajiannya di masa mendatang. Bagansiapiapi,

Agustus 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR Kepala,

M. JOB KURNIAWAN, A.P., MSi. NIP. 19750528 199412 1001

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir 2013

i

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HILIR KATA PENGANTAR

Publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir dengan judul “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir 2013”. Publikasi ini dirasakan sangat penting, terutama dalam mendukung serta memantau program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa indikator yang disajikan dalam publikasi ini sangat berguna untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan khususnya dibidang kesejahteraan rakyat, serta menyusun perencanaan untuk pembangunan di masa mendatang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada BPS Provinsi Riau yang telah membantu dan melakukan supervisi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, untuk kelengkapan dan kesempurnaan buku ini saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Bagansiapiapi, Agustus 2014 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HILIR K e p a l a,

GUSWANDI, SST. NIP. 19700818 199412 1001


ii

DAFTAR ISI Sambutan Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ............................................

i

Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Rokan Hilir ...........................................

ii

Daftar Isi ...............................................................................................................

iii

Daftar Tabel ..........................................................................................................

v

Daftar Gambar .......................................................................................................

vi

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang …………………………………………..

1

1.2.

Maksud dan Tujuan ……………………………………...

2

1.3.

Sumber Data dan Sistematika Penyajian ………………...

2

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.1.

Letak Geografis ……………………………….…….…

3

2.2.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk …………………….

3

2.3.

Komposisi Penduduk

………………………………

4

2.3.1. Komposisi menurut Umur dan Jenis Kelamin ……

4

2.3.2. Angka Beban Tanggungan …….............................

5

PENDIDIKAN 3.1.

Partisipasi Sekolah

…………………………………

7

3.2.

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan …………………..

8

3.3.

Angka Melek Huruf (AMH) …………………….……

9

KESEHATAN 4.1.

Keluhan Kesehatan Penduduk ….………………………

11

4.2.

Penolong Persalinan ……….…………………................

14

4.3.

Pemberian ASI ….………………………........................

15

KETENAGAKERJAAN 5.1.

Angkatan Kerja ……………............................................

16

5.2.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ……………

17

5.3.

Tingkat Pengangguran ………………………………….

18


iii

5.4.

BAB VI

BAB VII

18

PERUMAHAN

6.1.

Fasilitas Perumahan ……………………..…………...

20

6.2.

Fasilitas Penerangan ………………………………….

22

6.3.

Fasilitas Air Minum …………………………………..

23

POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN Pola Pengeluaran …………………..……………........

26

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2013 8.1. Umum .……………………..………...........................

28

7.1. BAB VIII

Lapangan Usaha ………………………………………..

8.2.

Tahapan Penghitungan IPM

……………………..

28

8.3.

Tingkatan Status Pembangunan Manusia ………….....

36

8.4.

IPM Kabupaten Rokan Hilir .........................................

36

8.5.

Perbandingan Antar Kabupaten/Kota ...........................

38


iv

DAFTAR TABEL NO. TABEL Tabel 2.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2008 – 2013 ……….......

4

Tabel 2.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2013

6

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Partisipasi Sekolah dan Status Pendidikan Tahun 2013 .......................................................................................

8

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2013 .......

9

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis Tahun 2013 .......................................................................................

10

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama Tahun 2013 ............................

17

Tabel 5.2 TPAK, TPT, dan TKK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 ............

17

Tabel 6.1 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Terluas Tahun 2013 ........................................................................................

21

Tabel 6.2 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2013 ........................................................................................

22

Tabel 6.3 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2013 ........................................................................................

23

Tabel 6.4 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2013 ........................................................................................

25

Tabel 6.5 Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Air Minum Tahun 2013 ........................................................................................

25

Tabel 8.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM ..........

30

Tabel 8.2 Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ..........

32

Tabel 8.3 Paket Komoditas yang Digunakan dalam Penghitungan PPP ...........

34

Tabel 8.4 Perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2013 .......

37

Tabel 8.5 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2013 ...............................................................................

38

Tabel 8.6 IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2013 ........................

39


v

DAFTAR GAMBAR NO. GAMBAR Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

................

5

Gambar 3 .1 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2013 ……………………………..............................

10

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan Tahun....2013

12

Gambar 4.2 Jenis Keluhan Kesehatan Penduduk Tahun 2013 .............................

13

Gambar 4.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 ................................................

13

Gambar 4.4 Penolong Persalinan Pertama Tahun 2013 .......................................

14

Gambar 4.5 Persentase Balita yang Diberi ASIdi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 .........................................................................................

15

Gambar 5.1 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013 .......................................................................................

19

Gambar 6.1 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Tahun 2013 ...........

21

Gambar 6.2 Persentase Rumahtangga Menurut Kebersihan Sumber Air Minum Tahun 2013 .......................................................................................

24

Gambar 7.1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan Dan Bukan Makanan Tahun 2012 dan 2013 ....................................


27

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peningkatan derajat kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama dari suatu program perekonomian suatu daerah. Dalam kaitan tersebut akan diperlukan suatu perencanaan program yang matang dan dapat mengakomodasikan tingkat kesejahteraan bagaimana yang seharusnya dicapai, apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, bagaimana prosedur pelaksanaannya dan terakhir bagaimana memantau hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran (target) yang diinginkan atau tidak. Untuk hal itulah, peran data dan statistik semakin dirasakan penting pada akhir-akhir ini, terutama yang secara spesifik berkaitan erat dengan permasalahan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikaitkan adanya kebutuhan untuk perencanaan suatu program pembangunan yang rasional dan sistematis serta perencanaan yang mempunyai kualifikasi “baik”. Dalam suatu pengertian, bahwa data tersebut mempunyai sifat akurat, obyektif, mewakili dan up to date. Dan di pihak lain, pada era sekarang data tersebut diubah menjadi suatu informasi oleh para pengguna data; sehingga dapat mengungkapkan suatu permasalahan, membantu menyelesaikan suatu permasalahan atau memunculkan permasalahan yang baru. Dengan demikian, bagi aparatur pemerintah, swasta ataupun peneliti di bidang kesejahteraan rakyat, data tersebut akan menjadi bahan mentah bagi informasi. Dimana dalam era sekarang setiap data yang ada, hanya akan menjadi suatu informasi bila diubah dengan menggunakan bantuan statistika dan berguna untuk para pengguna spesifik di masing-masing bidang. Sedangkan bagi kalangan di luar tersebut akan tetap bersifat sebagai data. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 merupakan salah satu wahana yang dapat membantu memberikan berbagai data output dan input kesejahteraan rakyat yang ada di masyarakat sebagai hasil dari berbagai proses pembangunan. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses pengukuran berbagai fenomena yang terjadi dari berbagai hasil proses program pembangunan. Sehingga dengan mengamati berbagai data yang disajikan tersebut, dapat diantisipasi lebih dini mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diperbaiki programnya dan mana yang harus ditunda pelaksanaannya.


1

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 adalah untuk mengukur keberhasilan (output) setiap program yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai alat dalam perencanaan berbagai program, alat pemantau dan penilaian kebijaksanaan berbagai program pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian tujuan penulisan publikasi ini ialah untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Rokan Hilir.

1.3. Sumber Data dan Sistematika Penyajian Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2013 yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu untuk perbandingan digunakan berbagai data lainnya yang bersumberkan pada hasil sensus dan berbagai survei lainnya. Penyajian publikasi ini diuraikan dalam delapan bab. Pada Bab I diuraikan pendahuluan yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian. Bab II menyajikan tentang kependudukan, yang mencakup mengenai letak geografis Kabupaten Rokan Hilir, jumlah dan pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Bab III menguraikan kondisi bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, yang mencakup partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf. Lebih jauh pada Bab IV diuraikan mengenai keluhan kesehatan, penolong kelahiran dan pemberian ASI. Ketenagakerjaan disajikan pada Bab V, yaitu mencakup angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran dan lapangan usaha serta status pekerjaan. Pada Bab VI diuraikan kondisi perumahan penduduk Kabupaten Rokan Hilir mencakup perihal fasilitas perumahan, penerangan, air minum dan jamban. Bab VII menguraikan pola konsumsi dan distribusi pengeluaran yang mencakup pola pengeluaran untuk kelompok makanan serta bukan makanan. Pada Bab VIII diuraikan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hilir.


2

BAB II KEPENDUDUKAN 2.1. Letak Geografis Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang secara astronomis terletak pada koordinat 1o14’ – 2o 30’ Lintang Utara dan 100o16’– 101o 21’ Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau, mempunyai luas wilayah sekitar 8.881,59 Km2. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan tiga kabupaten dan satu provinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu c. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai d. Sebelah barat berbatasan Provinsi Sumatera Utara

2.2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Gambaran suatu wilayah memiliki berbagai potensi sumber daya, dapat dilihat dari salah satu sisi, yaitu sumber daya manusia. Seperti diketahui, sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor strategis. Karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan akan tetapi juga SDM akan berfungsi sebagai pemikir, perencana, sekaligus pelaksana dari berbagai program pembangunan. Atas dasar pemikiran ini pembangunan manusia dititik beratkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penitikberatan pada kualitas SDM diperlukan karena penduduk yang besar hanya akan dapat merupakan asset pembangunan jika “kualitasnya baik” (dilihat dari derajat kesehatan dan atau tingkat pendidikan). Jumlah penduduk yang besar hanya merupakan beban pembangunan jika berkualitas rendah. Berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 622.338 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sekitar 3,32 persen dari tahun sebelumnya.


3

Tabel 2.1 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin Tahun 20082013 Jenis Kelamin Tahun

Sex Jumlah

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laki-laki

Perempuan

(1)

(2)

(3)

2008

268.685

269.740

538.425

99,61

-

2009

275.258

270.285

545.543

101,84

1,32

2010

283.716

267.992

551.708

105,87

1,13

2011

295.089

278.122

573.211

106,10

3,90

2012

309.749

292.602

602.351

105,86

5,08

2013

319.661

302.677

622.338

105,61

3,32

Ratio (4)

(5)

(6)

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir

Laju pertumbuhan yang cukup tinggi ini masih harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyediaan berbagai fasilitas pelayanan umum yang diperlukan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan papan. 2.3.

Komposisi Penduduk

2.3.1. Komposisi Menurut Umur dan Jenis Kelamin Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 622.338 jiwa, yang terdiri dari 319.661 jiwa atau 51,36 persen adalah laki-laki dan 302.677 jiwa atau 48,64 persen adalah perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 105,61. Hal ini berarti, dari 100 penduduk perempuan, terdapat 106 penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1. Lebih dari separuh (53,87 persen) penduduk Kabupaten Rokan Hilir berada pada kelompok 0-24 tahun, 36,56 persen berada pada kelompok 25-49 tahun, dan 2,08 persen pada kelompok 65 tahun keatas.


4

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013

Sumber : Susenas 2013

2.3.2. Angka Beban Tanggungan ( Dependency Ratio) Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang disajikan pada Tabel 2.2, dapat diturunkan indikator yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi yaitu Angka Beban Tanggungan yang merupakan perbandingan atau rasio antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia 65 tahun keatas dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Besarnya Angka Beban Tanggungan ini menunjukkan beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin mengecil angka beban ketergantungan akan semakin baik kondisi perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Pada tahun 2013, Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Rokan Hilir sebesar 63,37 persen, dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (Usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 63 orang penduduk yang tidak produktif (Usia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Semakin tinggi Angka Beban Ketergantungan menunjukkan penduduk di suatu wilayah semakin mundur karena beban ekonomi penduduk usia produktif semakin berat.


5

Tabel 2.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 Kelompok Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

Umur (1)

0 – 15

119.417

109.002

228.419

15 – 64

193.900

187.047

380.947

6.344

6.628

12.972

319.661

302.677

622.338

65+ JUMLAH Sumber : Susenas 2013


6

BAB III PENDIDIKAN 3.1. Partisipasi Sekolah Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Dan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pelaksanaan berbagai program pendidikan dan keterampilan. Mereka yang mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi mempunyai kemungkinan/peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan tingkat kesejahteraannya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pada asarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga. Kerjasama yang erat telah dijalin dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun). Dengan demikian apa yang tersirat dalam gagasan dasar Pembukaan UUD-45; yaitu mencerdaskan bangsa dapat diwujudkan secara konsekuen. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan indikator tersedianya tenaga terdidik atau sumber daya manusia terdidik yang tersedia saat ini. Besaran ini ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah. Tabel 3.1 menyajikan persentase partisipasi bersekolah dan status pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Dari penduduk yang berusia 10 tahun keatas di Kabupaten Rokan Hilir dapat kita kelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu: penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir yang tidak/belum pernah sekolah 2,63 persen dengan rincian 1,31 persen untuk laki-laki dan 4,02 persen untuk perempuan. Dari angka ini kita dapat melihat bahwa untuk perempuan persentasenya lebih besar daripada laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa kesempatan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih buruk daripada anak laki-laki. Hal ini tentu terjadi karena sudah merupakan “kebiasaan” untuk mengutamakan pendidikan anak laki- laki Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir 2013

7

daripada anak perempuan. Jumlah penduduk yang masih sekolah di Kabupaten Rokan Hilir untuk usia 10 tahun keatas sebesar 22,91 persen, yaitu 22,81 persen untuk laki-laki dan 23,02 persen untuk perempuan. Dari angka ini kita dapat melihat bahwa persentase untuk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Banyaknya penduduk yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 74,46 persen, dengan rincian 75,88 persen untuk laki-laki dan 72,96 persen untuk perempuan. Tabel 3.1. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Partisipasi Sekolah dan Status Pendidikan Partisipasi Sekolah/ Status Pendidikan

Laki-laki

(1) Tidak/Belum Pernah Sekolah

Perempuan

(2)

(3)

Laki-laki + Perempuan (4)

1,31

4,02

2,63

Jumlah yang masih sekolah

22,81

23,02

22,91

Tidak Bersekolah lagi

75,88

72,96

74,46

100,00

100,00

100,00

JUMLAH Sumber : Susenas

Indikator lain yang dapat diamati untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan, ialah dengan mengukur atau melihat persentase tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di wilayah yang bersangkutan. 3.2. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu wilayah akan mencerminkan taraf intelektualitas wilayah yang bersangkutan. Tabel 3.2. menunjukkan bahwa penduduk 10 tahun keatas yang tidak punya ijazah adalah sebesar 23,32 persen, tamat SD/MI/Sederajat 34,03 persen, tamat SLTP/MTs/ Sederajat sebesar 21,64 persen, tamat SMU/SM Kejuruan 17,61 persen dan tamat Diploma I sampai dengan Universitas sebesar 3,41 persen.


8

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, Tahun 2013 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (1)

Laki-laki + Laki-laki

Perempuan

Perempuan

(2)

(3)

(4)

Tidak Punya Ijazah

22,01

24,70

23,32

Tamat SD/MI/Sederajat

34,01

34,05

34,03

Tamat SLTP/MTs/Sederajat

22,63

20,60

21,64

Tamat SMU/MA/SMK/Sederajat

18,35

16,81

17,61

Tamat Diploma (DI/DII/DIII)

0,64

1,62

1,12

Tamat Universitas (DIV/S1/S2/S3)

2,35

2,22

2,29

100,00

100,00

100,00

JUMLAH Sumber : Susenas 2013

Selanjutnya dapat dilihat bahwa persentase perempuan yang masuk dalam kelompok tidak punya ijazah SD lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 24,70 persen dan untuk laki-laki sekitar 22,01 persen. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa adanya kecendrungan semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase perempuan lebih kecil bila dibandingkan dengan laki-laki. 3.3. Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dimana hal ini merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Rokan Hilir ini. Karena mempunyai peranan yang sangat penting, kemampuan membaca ini dijadikan salah satu indikator penting untuk mengukur output pendidikan. Secara matematis, angka ini memperlihatkan rasio antara yang dapat membaca/menulis dengan jumlah penduduk diatas usia lima belas tahun dalam satuan ratusan. Kemampuan membaca dan menulis terus meningkat sejalan dengan keberhasilan program pemerintah di bidang pendidikan. Pada tahun 2007 angka melek huruf baru sekitar 97,37 persen meningkat menjadi 98,20 pada tahun 2013. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.


9

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2013

Angka Melek Huruf

98.40 98.20

98.15

98.00

98.20

98.18

97.99

97.80

97.80

97.60 97.40

97.37

97.37

97.20 97.00 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Angka Melek Huruf

Sumber : Susenas 2007-2013 11

Tabel 3.3 menyajikan persentase penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis sekitar 98,20 persen dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Persentase penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis sebesar 99,64 persen, sedangkan untuk perempuan adalah sebesar 96,67 persen. Persentase perempuan untuk melek huruf ini lebih rendah dari laki-laki, perlu penekanan lebih bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan diri, karena perempuan mempunyai peranan yang lebih dominan dalam mendidik anak-anak di dalam keluarga. Peranan ini sangat penting, karena keberhasilan generasi yang akan datang sangat ditentukan oleh kemampuan ibu untuk dapat mendidik anak-anaknya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari peranan penting sang ayah sebagai kepala keluarga. Tabel 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca/Menulis Di Kabupaten Rokan Hilir Kemampuan Membaca/Menulis (1)

Laki-laki (2)

Perempuan (3)

Laki-laki + Perempuan (4)

Huruf Latin

97,45

93,39

95,45

Huruf Arab

65,15

68,29

66,69

1,75

1,20

1,48

Huruf Lainnya Sumber: Susenas


10

BAB IV KESEHATAN Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien, agar semua lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan murah, karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini dianggap telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan, dengan terbatasnya dana, sarana dan prasarana maka pembangunan kesehatan diutamakan atau diprioritaskan pada kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi, yaitu anak bayi, anak usia balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Kesehatan dan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi dari bayi yang dilahirkan. Demikian juga kesehatan dan gizi ibu menyusui akan mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, baik kelangsungan hidup maupun pertumbuhan fisik dan intelektualnya. Walaupun mempunyai keterbatasan di sana sini, upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperolehnya secara merata dan murah. Dengan upaya tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Derajat kesehatan dapat ditunjukkan antara lain dari data mengenai kesakitan (keluhan kesehatan), penolong persalinan, dan balita yang pernah disusui. 4.1 Keluhan Kesehatan Penduduk Sekitar 21,93 persen penduduk di Kabupaten Rokan Hilir mengalami keluhan kesehatan (lihat Gambar 4.1). Penduduk di daerah perkotaan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan jika dibandingkan dengan penduduk di daerah pedesaan, yakni sekitar 22,28 persen di perkotaan dibandingkan 21,83 persen di pedesaan. Kondisi kesehatan lingkungan, seperti polusi, merupakan salah satu penyebab keluhan kesehatan di daerah perkotaan lebih tinggi.


11

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Menurut Keluhan Kesehatan

Keluhan Kesehatan

78.07% 21.93%

Ada Keluhan

Tidak Ada Keluhan

Sumber: Susenas

Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk adalah panas, pilek, dan batuk. Sebanyak 9,23 persen penduduk menderita panas, 8,30 persen penduduk menderita pilek dan 7,70 persen penduduk menderita batuk (Gambar 4.2).


12

Gambar 4.2 Jenis Keluhan Kesehatan Penduduk Tahun 2013

Jenis Keluhan Kesehatan 14.00

12.30 11.00

12.00

10.70

10.00 8.00

5.80

6.00 2.80

4.00

1.20

2.00

0.90

0.70

0.00 Batuk

Pilek

Panas

Lainnya

Sakit Sakit gigi kepala berulang

Diare

Asma

Sumber: Susenas 2013

Perbedaan jenis kelamin mempunyai pengaruh berbeda terhadap jenis keluhan yang dialami penduduk. Penduduk perempuan cenderung lebih rentan mengalami keluhan kesehatan dibandingkan penduduk laki-laki (Gambar 4.3). Gambar 4.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin

21.93% 24.64%

Laki-laki

Perempuan

Sumber: Susenas


13

4.2 Penolong Persalinan Angka kematian bayi sangat dipengaruhi oleh tenaga penolong kelahiran, pemberian ASI dan makanan bayi serta pemberian imunisasi. Penolong persalinan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesehatan ibu yang melahirkan dan bayinya. Persalinan oleh dokter, bidan atau tenaga medis lainnya secara umum lebih aman dibandingkan persalinan oleh dukun atau tenaga non medis lainnya. Berdasarkan hasil Susenas 2013, penolong persalinan pertama di Rokan Hilir sebagian besar ditolong oleh dokter, bidan, dan paramedis yakni 84,02 persen, sedangkan sisanya sebanyak 15,98 persen ditolong oleh dukun. Pola ini juga berlaku untuk daerah perkotaan maupun perdesaan dimana penolong persalinan pertama untuk daerah perkotaan sebagian besar ditolong oleh dokter, bidan dan paramedis yaitu sebesar 92,51 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan, 81,16 persen bayi yang lahir ditolong oleh dokter, bidan dan tenaga paramedis (Gambar 4.4). Gambar 4.4 Penolong Persalinan Pertama Tahun 2013

100.00

92.51 81.16

84.02

80.00 60.00 40.00

18.84

15.98

7.49

20.00 0.00 Dokter, Bidan dan Paramedis Perkotaan

Perdesaan

Dukun bersalin dan lainnya Perkotaan + Perdesaan


Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran penolong persalinan. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan tenaga medis semakin merata.


14

4.3 Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan makanan bergizi pada anak-anak khususnya usia balita akan sangat menentukan tingkat kekebalan tubuh, intelektualitas, kreativitas maupun produktivitas anak-anak di kemudian hari. Agar pemberian ASI efektif, seorang ibu harus mempunyai cadangan zat gizi yang memadai selama hamil dan mengkonsumsi makanan bergizi selama menyusui, karena ASI merupakan makanan paling baik bagi bayi. Berdasarkan hasil Susenas 2013, di Rokan Hilir sebagian besar bayi (91,23 persen) telah diberikan ASI, baik itu untuk daerah perkotaan (97,56 persen) maupun daerah perdesaan (89,10 persen). Perbedaan tempat tinggal tidaklah terlalu berpengaruh pada pemberian ASI. Hal ini menunjukkan kesadaran pentingnya pemberian ASI telah merata di perkotaan dan di pedesaan (Selengkapnya lihat Gambar 4.5) Gambar 4.5 Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI di Rokan Hilir Tahun 2013

Pemberian ASI Balita 8.77

91.23

Ya

Tidak



15

BAB V KETENAGAKERJAAN 5.1. Angkatan Kerja Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan, terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktifitas tenaga kerja. Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital. Bila diamati, status penduduk dibagi kedalam dua kelompok besar: yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Secara definitif penduduk usia kerja di Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Dimana penduduk usia kerja terbagi atas penduduk yang termasuk dalam Angkatan Kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah, pensiunan dan lainnya. Definisi yang dikeluarkan oleh Badan Dunia PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa/United Nation) tentang Angkatan Kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai penduduk yang memproduksi barang dan jasa secara ekonomi, yang juga mencakup mereka yang tidak bekerja tetapi bersedia bekerja. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang termasuk kedalam angkatan kerja sekitar 242.608 orang. Dari jumlah tersebut, 227.823 orang yang bekerja. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 14.785 orang.


16

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin Dan Kegiatan Utama Tahun 2013 Kegiatan Utama

Penduduk Usia 15 +

(1)

(2) 242.608

Angkatan Kerja a. Bekerja

227.823

b. Pengangguran

14.785

Sumber : Sakernas 2013 5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Untuk mengukur kerja di suatu daerah, ukuran umum dipakai adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu suatu ukuran yang menggambarkan proporsi penduduk yang telah bekerja dan sedang dalam proses mencari pekerjaan terhadap seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Dengan demikian indikator tersebut cukup penting dalam menerangkan kecenderungan penduduk yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Tabel 5.2. TPAK, TPT dan TKK Menurut Jenis kelamin Tahun 2013 Kegiatan (1)

Penduduk (2)

TPAK (%)

61,20

TPT (%)

6,09

TKK (%)

93,91

Sumber: Sakernas 2012 Catatan : TPAK TPT TKK

= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja = Tingkat Pengangguran Terbuka = Tingkat Kesempatan Kerja


17

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebesar 61,20 persen ini dapat diinterpretasikan, bahwa untuk setiap seratus orang penduduk usia kerja yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, sekitar 61 orang memasuki pasar kerja. 5.3. Tingkat Pengangguran Salah satu informasi penting lain yang didapat dari kegiatan Sakernas 2013 adalah diperolehnya angka pengangguran penduduk. Informasi ini vital, terutama berkenaan dengan kemampuan sektor-sektor ekonomi yang ada untuk menyerap tenaga kerja kedalam aktivitas ekonomi produktif. Secara teoritis ada dua istilah pengangguran yang agak banyak digunakan yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Setengah Pengangguran. 5.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Angka ini merupakan proporsi penduduk yang mencari pekerjaan terhadap seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Oleh karenanya informasi mengenai pengangguran ini merupakan hal yang strategis agar upaya untuk mengantisipasi dampak dari tinggi atau rendahnya angka pengangguran ini dapat segera diagendakan. Dari Tabel 5.2 secara umum tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 sebesar 6,09 persen. Hal ini juga berarti Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 93,91 persen. 5.4.

Lapangan Usaha Lapangan usaha dapat dibedakan atas 9 (sembilan) sektor ekonomi, yaitu: a. Sektor Pertanian b. Sektor Pertambangan dan Penggalian c. Sektor Industri d. Sektor Listrik, Gas dan Air e. Sektor Konstruksi f. Sektor Perdagangan g. Sektor Angkutan dan Komunikasi h. Sektor Keuangan i. Jasa-jasa


18

Dalam penyajian Grafik 5.1 di bawah ini tidak dirinci ke dalam 9 sektor ekonomi, tetapi dikelompokkan kedalam 3 kelompok lapangan usaha, yaitu sebagai berikut: Kelompok pertama adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan Kelompok kedua adalah industri pengolahan/manufaktur Kelompok ketiga adalah jasa Jika dilihat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, maka tampak pada Grafik 5.1. bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 yang bekerja di sektor pertanian, yakni sebesar 56,02 persen, disusul kemudian sektor jasa sebesar 36,17 persen, dan di sektor manufakur 7,80 persen. Grafik 5.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2013

Lapangan Pekerjaan Utama

36.18 56.02 7.80

Pertanian

Manufaktur

Jasa

Sumber: Sakernas 2013


19

BAB VI PERUMAHAN Rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia atau suatu rumahtangga, disamping kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makan). Berbagai kondisi fasilitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air minum, jamban dan lain-lain merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan apabila mengamati tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan dengan inilah, berbagai fasilitas perumahan tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini akan dibahas mengenai fasilitas perumahan, penerangan, air minum dan jamban.

6.1. Fasilitas Perumahan Salah satu ukuran dari tingkat kenyamanan rumah, ialah adanya fasilitas perumahan yang memadai. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi rumah sebagai tempat bernaung/ berteduh dan berkreasi. Salah satu fasilitas dasar perumahan, ialah luas lantai yang memadai untuk kebutuhan pengaturan hidup sehari-hari. Luas lantai hunian sangat penting sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Semakin sempit luas lantai rumah cenderung dianggap kurang sehat. Beberapa jenis penyakit mudah saling tertularkan diantara sesama anggota rumahtangga pada keluarga yang menghuni luas lantai yang sempit. Gambar 6.1 memperlihatkan pada tahun 2013 sebagian besar (83,92 persen) rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir tinggal dirumah dengan luas lantai antara 20-99 m2, sekitar 15,04 persen rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai lebih dari 100 m2, dan sebagian kecil sisanya (1,04 persen) rumah tangga menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m2.


20

Gambar 6.1 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Tahun 2013

Luas Lantai

41.08

42.84

9.74

5.30

1.04 < 20 m2

20-49 m2

50-99 m2

100-150 m2

150 + m2


Selain ukuran luas lantai, variabel lain yang perlu diperhatikan adalah jenis lantai terluas. Pada Tabel 6.1 terlihat bahwa sebagian besar rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki lantai bukan tanah, yakni sebanyak 97,84 persen. Hanya sekitar 2,16 persen rumahtangga yang berlantai tanah, dimana sebagian besarnya berada di perdesaan. Tabel 6.1 Persentase Rumahtangga menurut Jenis Lantai Terluas Tahun 2013 Jenis Lantai Terluas

Perkotaan (1) 1. Marmer/Keramik/Granit

Perdesaan

Perkotaan + Perdesaan

(3)

(4)

Wilayah (2) 17,96

17,74

17,79

1,72

0,97

1,13

3. Semen

41,98

46,74

45,72

4. Kayu

37,61

32,00

33,21

5. Tanah

0,72

2,55

2,16

100,00

100,00

100,00

2. Tegel/Teraso

Jumlah Sumber: Susenas 2013

Pengamatan lain dari fasilitas rumah ialah jenis dinding yang digunakan. Pada tabel 6.2 disajikan jenis dinding yang digunakan pada setiap rumah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2013, sebanyak 28,87 persen rumah di Rokan Hilir berdinding tembok, 69,92 persen berdinding kayu, dan sisanya 1,21 persen berdinding bambu dan lainnya. Dari Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir 2013

21

aspek kesehatan, fasilitas perumahan yang ideal ialah yang dapat memberikan kemungkinan peningkatan derajat kesehatan penghuninya. Salah satu fasilitas perumahan yang harus diperhatikan adalah jenis dinding yang baik, sehingga dapat melindungi penghuninya dari kelembaban tinggi dan hujan ataupun angin kencang. Tabel 6.2 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Tahun 2013 Jenis Dinding Terluas (1)

Wilayah Perkotaan

Perdesaan

(2)

(3)

Perkotaan + Perdesaan (4)

Tembok

29,21

28,28

28,87

Kayu

70,56

69,75

69,92

0

1,09

0,86

Lainnya

0,23

0,38

0,35

Jumlah

100,00

100,00

100,00

Bambu


6.2. Fasilitas Penerangan Perkembangan kesejahteraan rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari fasilitas penerangan yang dapat dinikmati oleh rumahtangga. Sebagian besar rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Tabel 6.3 menunjukkan persentase rumahtangga yang memanfaatkan listrik PLN untuk sumber penerangan di rumahtangga. Tahun 2013 rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebanyak 75,29 persen. Kemudian, jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan sebagian besar rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, yakni sebesar 94,64 persen. Sedangkan di daerah pedesaan, rumahtangga pengguna listrik PLN mencapai 70 persen, sisanya menggunakan listrik non PLN (19,23 persen), petromak/pelita dan lainnya (5,47 persen).


22

Tabel 6.3 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2013 Sumber Penerangan (1) Listrik PLN

Wilayah Perkotaan Perdesaan (2)

(3)

Perkotaan + Perdesaan (4)

94,64

70,00

75,29

Listrik Non PLN

5,36

23,02

19,23

Petromak/Aladin/ Pelita/Lainnya

0,00

6,98

5,48

100,00

100,00

100,00

Jumlah Sumber: Susenas 2013

6.3. Fasilitas Air Minum Air merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia, tanpa adanya air merupakan suatu bencana bagi kelangsungan hidup manusia. Didasari akan urgensinya fungsi air ini, maka salah satu perhatian pemerintah adalah penyediaan fasilitas air minum. Jenis sumber air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk, baik dilihat dari segi kesehatan ataupun segi ekonomi. Dalam hal ini, peningkatan penggunaan sumber air bersih (air dalam kemasan, air isi ulang, leding, pompa/sumur terlindung, dan mata air terlindung) dapat dijadikan petunjuk adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rumahtangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum sebanyak 53,52 persen. Sumber air minum rumahtangga di wilayah perkotaan relatif lebih baik daripada mereka yang di perdesaan, yakni sebesar 55,41 persen untuk daerah perkotaan menggunakan air bersih, sedangkan daerah perdesaan 53 persen, gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 6.2.


23

Gambar 6.2 Persentase Rumahtangga Menurut Kebersihan Sumber Air Minum Tahun 2013

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

44.59

47.00

46.48

55.41

53.00

53.52

Perkotaan

Perdesaan

Air Bersih


Air Tidak Bersih


Kemudian jika kita perhatikan sumber air minum rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir, sekitar 30,49 persen bersumber dari air isi ulang dan khusus untuk masyarakat perkotaan sebanyak 33,27 persen sumber air minum rumahtangga adalah air isi ulang. Harga yang relatif murah dan mudah untuk didapatkan menjadi salah satu pertimbangan penggunaan sumber air minum ini. Dari Gambar 6.2 kita dapat mengetahui bahwa di Rokan Hilir masih ada rumahtangga yang menggunakan air minum dari sumber air minum yang tidak bersih, yaitu sebanyak 46,48 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir tercinta ini.


24

Tabel 6.4 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2013 Sumber Air Minum

Wilayah Perkotaan Perdesaan

(1)

(2)


(3)

(4)

Air Kemasan

1,47

2,39

2,19

Air Isi Ulang

33,27

29,73

30,49

Sumur Bor/Pompa

14,19

5,72

7,54

Sumur Terlindung

5,56

14,98

12,96

Sumur Tak Terlindung

7,98

16,62

14,76

Mata Air Terlindung

0,92

0

0,20

Air Sungai

0,00

1,84

1,44

Air Hujan

35,94

28,54

30,13

Lainnya

0,67

0

0,14

Jumlah

100,00

100,00

100,00


Dari tabel 6.5 di bawah ini kita dapat melihat keadaan rumahtangga di Rokan Hilir menurut fasilitas air minum. Pada tahun 2013 persentase rumahtangga yang mempunyai fasilitas air minum sendiri dari 88,37 persen, fasilitas bersama 7,92 persen, fasilitas umum 1,48 persen dan sisanya tidak ada fasilitas sebanyak 2,23 persen. Di Rokan Hilir masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan fasilitas air minum bersama, seperti sumur bersama, karena sumur dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa rumahtangga. Tabel 6.5 Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Air Minum Tahun 2013 Fasilitas Air Minum (1)

Sendiri Bersama Umum Tidak ada Jumlah

Wilayah Perkotaan + Perkotaan Perdesaan Perdesaan (2)

82,76 17,24 0,00 0,00 100,00

(3)

89,85 5,47 1,87 2,81 100,00

(4)

88,37 7,92 1,48 2,23 100,00



25

BAB VII POLA KONSUMSI DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN 7.1. Pola Pengeluaran Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan alternatif yang utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti: rekreasi, membeli barang-barang penunjang hobby. Dengan keterbatasan penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran rumahtangga merupakan proxy (pendekatan) dari pendapatan. Pengeluaran rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu: pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan (Non Makanan). Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik. Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Menurut literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Sehingga pola pengeluaran rumahtangga dapat mencerminkan besar dan kecilnya daya beli masyarakat. Hasil Susenas menunjukkan pola konsumsi penduduk Kabupaten Rokan Hilir, seperti pada Gambar 7.1. Pada tahun 2013, persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 56,30 persen. Sedangkan persentase untuk bukan makanan 43,70 persen.


26

Gambar 7.1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2013

Pengeluaran Per Kapita

43.70 56.30

Makanan Non Makanan



27

BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 8.1

Umum Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki tiga ciri; (1) sehat dan

berumur

panjang; (2) cerdas, kreatif dan terampil, terdidik dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa; (3) mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Begitu pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan, pembangunan manusia menjadi prioritas utama melalui penerapan berbagai strategi pembangunan yang penekanannya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia menurut UNDP (1990), adalah proses memperluas pilihanpilihan penduduk (enlarging the choices of people). Terdapat tiga pilihan dari sekian banyak pilihan yang dianggap relevan, yaitu sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan berkemampuan untuk akse ke sumber daya yang dapat Dengan demikian

memenuhi

standar

hidup layak.

jelas bahwa pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) bukan satu-

satunya pilihan agar manusia dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia yang berkualitas. Untuk mengukur ketiga pilihan utama tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter. Ketiga parameter tersebut adalah: Pertama, derajat kesehatan dan berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup (life expectancy rate), mengukur keadaan sehat dan berumur panjang. Kedua, pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, mengukur manusia yang cerdas, terampil, terdidik dan bertaqwa. Ketiga, standar hidup layak yang diukur dengan daya beli masyarakat (purchasing power parity); mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak.

8.2 Tahapan Penghitungan IPM IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Diagram di bawah ini menyajikan gambaran indeks-indeks yang disajikan pada Indeks Pembangunan Manusia dan memperlihatkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara masing-masing indeks. Penjelasan lebih rinci tentang penghitungan indeks ini disajikan pada halaman berikutnya.


28

IPM Umur panjang DIMENSI

INDIKATOR

Pengetahuan

Kehidupan yang

dan sehat

layak

Angka harapan

Angka Melek

Rata-rata lama

Pengeluaran per

hidup pada saat

Huruf (Lit)

sekolah (MYS)

kapita riil yang

lahir

disesuaikan (PPP Rupiah) Indeks Lit

INDEKS

Indeks harapan

DIMENSI

hidup

Indeks MYS

Indeks pendidikan

Indeks pendapatan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

8.2.1 Indeks Pembangunan Manusia IPM disusun dari tiga komponen: lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga): dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas: IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3), dimana X1, X2 dan X3 adalah lamanya hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan yang layak. Index X(i,j) = (X(i,j) - X(i-min))/(X(i-max) - X(i-min)) dimana: X(i,j) : indikator ke i dari daerah j X(i-min) : nilai minimum dari Xi X(i-max) : nilai maksimum dari Xi


29

8.2.2 Lamanya Hidup (Longevity) Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir –life expectancy at birth (eo). Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data masukan yang digunakan untuk menghitung angka umur harapan hidup; yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup dengan input data ALH dan AMH. Selanjutnya menggunakan program Mortpack ini, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Tabel 8.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

a)

proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai Jakarta pada tahun 2018 (akhir dari PJP II) setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5 persen per tahun selama periode 1993-2018.

b) Sama dengan dua kali garis kemiskinan di propinsi yang memiliki tingkat konsumsi per kapita terendah pada tahun 1990 (daerah perdesaan di Sulawesi Selatan). Untuk tahun 1999, nilai minimum disesuaikan menjadi Rp360.000,-. Penyesuaian ini dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis sebagaimana terlihat dari peningkatan angka kemiskinan dan penurunan upah riil. Penambahan sebesar Rp60.000,- didasarkan pada perbedaan antara garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru yang jumlahnya Rp5000,- per bulan (=Rp60.000 per tahun)


30

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini merupakan angka rata-rata umur terpanjang penduduk Swedia dan terpendek dari negara Siera Leon di Afrika.

8.2.3 Tingkat Pendidikan Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indi-kator, yaitu ratarata lama sekolah (means years schooling) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Rata-rata lama sekolah dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki, yang ditanyakan pada kuesioner Susenas. Tabel 8.2 menyajikan faktor konversi dari tiap-tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan, lama sekolah (YS) dihitung berdasarkan formula di bawah: YS = Tahun konversi + kelas tertinggi yang pernah diduduki – 1

Contohnya, seseorang yang bersekolah sampai kelas 2 SMU, maka YS =9+2-1=10 (tahun).


31

Tabel 8. 2 Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

8.2.4 Standar Hidup Standar hidup, dalam laporan ini, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut: 1.

Menghitung pengeluaran per kapita dari data modul Susenas [=Y];

2.

Menaikan nilai Y sebesar 20,00 persen [=Y1], karena dari berbagai studi diperkirakan bahwa data dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20,00 persen.

3.

Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasi Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) [=Y2];

4.

Menghitung nilai daya beli –Purchasing Power Parity (PPP)- untuk tiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar, yaitu Jakarta Selatan;

5.

Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh nilai Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah [=Y3];

6.

Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan


32

estimasi daya beli [=Y4]. Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan. Indeks Harga Konsumen (IHK) Indeks harga konsumen –Consumer Price Index (CPI)- hanya dipantau di 82 kota di seluruh Indonesia. Untuk daerah dimana dilakukan pemantauan CPI, penghitungan daya beli pada tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan CPI di masing-masing lokasi. Sedangkan untuk daerah selain ke 82 kota tersebut, digunakan nilai CPI provinsi, yaitu nilai rata-rata CPI yang diukur di propinsi tersebut.

Paritas Daya Beli Paritas daya beli –Purchasing Power Parity (PPP)- dihitung dengan metode yang juga digunakan oleh International Comparison Project dalam menstandardisasi PDB untuk perbandingan antar negara. Penghitungan didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada modul konsumsi Susenas. Harga di Jakarta Selatan digunakan sebagai standar harga. Formula penghitungan PPP adalah sebagai berikut:

dimana: E(ij)

: pengeluaran untuk komoditi j di propinsi i

P(9,j)

: harga komoditi j di Jakarta Selatan

Q(i,j)

: volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi Unit Kuantitas sewa rumah ditentukan berdasarkan Indeks Kualitas Rumah yang

dibentuk dari tujuh komponen kualitas rumah yang diperoleh dari modul Susenas. Nilai dari masing-masing komponen adalah: 1. Lantai: keramik, marmer atau granit = 1, lainnya = 0, 3

2

2. Luas lantai per orang 10 m = 1, lainnya=0, 3. Dinding: tembok = 1, lainnya = 0, 4. Atap: kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0, 5. Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0 6. Fasilitas air minum: ledeng = 1, lainnya = 0, 7. Jamban: milik sendiri = 1, lainnya = 0, 8. Skor awal untuk setiap rumah = 1.


33

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah=6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. Tabel 8.3 Daftar Paket Komoditas yang Digunakan dalam Penghitungan PPP Komoditi

Unit

Proporsi dari total konsumsi

1. Beras lokal

Kg

7,25

2. Tepung terigu

Kg

0,10

3. Singkong

Kg

0,22

4. Tuna/cakalang

Kg

0,50

5. Teri

Ons

0,32

6. Daging sapi

Kg

0,78

7. Ayam

Kg

0,65

8. Telur

Butir

1,48

397 gram

0,48

10. Bayam

Kg

0,30

11. Kacang panjang

Kg

0,32

12. Kacang tanah

Kg

0,22

13. Tempe

Kg

0,79

14. Jeruk

Kg

0,39

15. Pepaya

Kg

0,18

16. Kelapa

Butir

0,56

17. Gula

Ons

1,61

18. Kopi

Ons

0,60

19. Garam

Ons

1,15

20. Merica

Ons

0,13

21. Mie instans

80 gram

0,79

22. Rokok kretek

10 btng

2,86

23. Listrik

Kwh

2,06

24. Air minum

M3

0,46

25. Bensin

Liter

1,02

26. Minyak tanah

Liter

1,74

27. Sewa rumah

Unit

11,56

9. Susu kental manis

Total Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir 2013

37,52 34

Formula Atkinson Formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y3 adalah: C(i)* =C(i) = Z + 2 (C(i)-Z)(1/2), jika C(i)
: PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita : batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500,-per kapita per tahun atau Rp1.500,- per kapita per hari.

8.2.5 Reduksi Shortfall Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan ratarata reduksi shortfall per tahun. Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah IPM sama dengan 100. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Formula penghitungan reduksi shortfall adalah:

Dimana: IPM(t) adalah IPM tahun ke t IPM(ideal) adalah 100 n = tahun Nilai reduksi shortfall juga dapat dihitung untuk masing-masing komponen IPM.


35

8.3 Tingkatan Status Pembangunan Manusia Dengan menggunakan IPM, UNDP membagi tingkatan status pemba-ngunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50 dan 80), dan tinggi (80 ke atas). Untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas, dengan kriteria sebagai berikut: IPM Status Pembangunan Manusia 100 ----------------------------------------Tinggi 80 ----------------------------------------Menengah atas 66 -----------------------------------------

50

Menengah bawah -----------------------------------------

Rendah 0

8.4

-----------------------------------------

IPM Kabupaten Rokan Hilir Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2007-

2013 mengalami peningkatan. Hal ini erat kaitannya dengan situasi perekonomian Kabupaten Rokan Hilir yang secara keseluruhan cenderung membaik. Membaiknya situasi perekonomian ini ditandai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun yang secara rata-rata tumbuh sekitar 7 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Harus diakui, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu dalam pembangunan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak perbaikan terhadap peningkatan kapasitas dasar penduduk. Namun demikian masih ada persyaratan lain yang harus dilaksanakan secara konsisten, yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai. Dengan melakukan dua hal ini maka kapabilitas dasar penduduk secara bertahap akan dapat ditingkatkan yang kesemuanya akan terangkum dalam nilai IPM.


36

Tabel 8.4 Perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2013 Tahun

IPM

Reduction Shortfall

2007

70,90

-

2008

71,06

0,55

2009

71,98

3,18

2010

72,43

1,61

2011

72,83

-

2012

73,17

1,24

2013

73,45

1,03

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Rokan Hilir tercatat sebesar 73,17 Angka IPM ini kemudian meningkat menjadi 73,45 pada tahun 2013. IPM Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2012-2013 mengalami pengurangan jarak (reduction shortfall) IPM terhadap IPM Ideal (100) mencapai 1,03. Menurut kategori IPM Kabupaten Rokan Hilir masuk dalam status rendah. Meningkatnya status pembangunan manusia untuk Kabupaten Rokan Hilir tidak lepas dari meningkatnya indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Angka harapan hidup yang selalu meningkat dari tahun ke tahun disertai dengan peningkatan rata-rata pengeluaran riil per kapita serta peningkatan angka melek huruf, yang akhirnya membawa pengaruh terhadap peningkatan status pembangunan manusia Kabupaten Rokan Hilir (lihat Tabel 8.5).


37

Tabel 8.5 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Rokan Hilir, 2007-2013

Tahun

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Angka Melek Huruf

Rata-rata Rata-rata Pengeluaran Lama Per Kapita Sekolah Riil (Tahun) Disesuaikan (Rp 000)

IPM

2007

67,01

97,37

7,20

629,32

71,06

2008

67,04

97,37

7,20

634,96

71,51

2009

67,11

97,80

7,48

636,69

71,98

2010

67,18

97,99

7,87

637,78

72,43

2011

67,25

98,15

7,89

641,77

72,83

2012

67,32

98,18

7,90

645,54

73,17

2013

67,41

98,20

7,90

648,34

73,45

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir

8.5 Status Pembangunan Manusia: Perbandingan Antar Kabupaten/Kota Peringkat IPM menyatakan posisi relatif kemajuan suatu daerah dibandingkan daerah lain. Dengan IPM sebesar 73,45 pada tahun 2013 masih menempatkan Kabupaten Rokan Hilir pada posisi ke-11 di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir selama ini masih belum bisa menggeser posisinya untuk naik di atas Kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Jika dilihat dari besarannya, angka IPM Kabupaten Rokan Hilir termasuk kelompok menengah atas. Jika ditelusuri lebih jauh penyebab cukup rendahnya IPM Kabupaten Rokan Hilir dibanding IPM kabupaten/kota lainnya karena rendahnya angka pada beberapa komponen seperti Dari keempat komponen IPM pada tahun 2013, angka harapan hidup di Kabupaten Rokan Hlir hanya lebih baik dari Kabupaten Rokan Hulu. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir 67,41 tahun, sedangkan di Kabupaten Rokan Hulu 67,28 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Rokan Hilir lebih baik dari Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan dan telah lebih baik dari Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti bahkan Kabupaten Bengkalis , yaitu sebesar 98,20 persen.


38

Tabel 8.6 IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2013 Rata-rata Rata-rata Pengeluaran Lama Per Kapita Sekolah Riil (Tahun) Disesuaikan (Rp 000)

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Angka Melek Huruf

Kuantan Singingi

68,61

98,12

8,17

654,50

74,77

1,05

Indragiri Hulu

69,03

98,23

8,14

657,21

75,21

1,25

Indragiri Hilir

71,95

99,20

7,66

653,45

76,41

1,10

Pelalawan

69,17

98,53

8,37

640,80

74,27

1,31

Siak

72,07

98,69

9,16

652,96

77,44

0,72

Kampar

68,92

98,64

8,97

656,90

75,83

1,22

Rokan Hulu

67,28

98,44

7,96

653,49

73,87

0,94

Bengkalis

70,61

98,18

9,22

647,40

76,12

1,07

Rokan Hilir

67,41

98,20

7,90

648,34

73,45

1,03

Kepulauan Meranti

69,00

90,57

7,41

642,18

71,80

1,13

Pekanbaru

71,94

99,90

11,42

655,07

79,47

1,48

Dumai

72,29

99,43

9,76

663,70

78,99

1,23

Provinsi Riau

71,73

98,48

8,78

657,26

77,25

1,51

Tahun

IPM

Reduksi Shortfall 2012-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik


39

Katalog BPS:

Recommend Documents