Katalog BPS :

Katalog BPS : 4102002.3523

Katalog BPS: 4102002.3523

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2011

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TUBAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TUBAN 2011

No. Publikasi : 35230.0310 Katalog BPS : 4102002.3523 Ukuran Buku : 21 cm x 29,6 cm Jumlah Halaman : 40 halaman + iv

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011” dapat dipublikasikan. Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan alat ukur kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja mengenai pembangunan manusia dari pemerintahan suatu wilayah. Sebagai alat ukur, IPM memfokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living standard). Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam kesempurnaan penerbitan publikasi ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, terutama kepada BPS Propinsi Jawa Timur serta kontributor data sekunder dari Instansi Pemerintah. Semoga publikasi ini bermanfaat. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tuban, Oktober 2012 Kepala BPS Kabupaten Tuban

ABDUL JAMIL, S.E, M.Si NIP.19610102 198203 1 001

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

ii

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………….......................................…....

ii

DAFTAR ISI ……………………………………….........................................……………………......

iii

DAFTAR TABEL........... …………………………………………......................................……......

iv

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................................

v

I. PENDAHULUAN ...........……………………………....................................……………….....

1

II. METODOLOGI ……..…………………………………………………………………………………..…….

5

2.1 Metode Penghitungan ………………………………………………….................... 2.2 Indikator Komposit Pembangunan Manusia ….…………………………........ 2.3 Metode Analisis …..................……………………………………..…................... 2.4 Sumber Data ……................................…………………………......................

6 14 15 15

III. GAMBARAN UMUM WILAYAH ………………………..…..…………………………………….….

16

3.1. Kondisi Geografis …….......................................……………………........... 3.2. Kependudukan................................................................................... 3.3. Pendidikan .................................................................………………….... 3.3.1. Partisipasi Sekolah .................................................................. 3.3.2. Angka Melek Huruf ................................................................. 3.3.3. Rata-rata Lama Sekolah .......................................................... 3.3.4. Tingkat Pendidikan Ditamatkan .............................................. 3.3.5. Fasilitas Pendidikan ................................................................ 3.4. Kesehatan .......................................................................................... 3.4.1. Penolong Kesehatan Balita ..................................................... 3.4.2. Angka Kematian Bayi .............................................................. 3.4.3. Angka Harapan Hidup ............................................................. 3.4.4. Fasilitas Kesehatan .................. .............................................. 3.4.5. Tingkat Akses ke Fasilitas Kesehatan....................................... 3.5. Ketenagakerjaan................................................................................ 3.5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).............................. 3.5.2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) ............................................. 3.5.3. Angka Pengangguran ............................................................. 3.6. Potensi Ekonomi Daerah ................................................................... 3.6.1. Struktur Ekonomi .................................................................... 3.6.2. Pendapatan Perkapita ............................................................

17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 31


iii

Daftar Isi IV. HASIL PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TUBAN…………………………………..

34

4.1. IPM Kabupaten Tuban ........................................................................ 4.1.1. Indeks Harapan Hidup ............................................................. 4.1.2. Indeks Pendidikan ................................................................... 4.1.3. Paritas Daya Beli ..................................................................... 4.2. IPM Antar Wilayah .............................................................................

34 36 36 38 39

V. KESIMPULAN DAN SARAN …………...……………………………….………………………………..

42

LAMPIRAN ...............................................................................................................

46


iv

I. Pendahuluan


11

I. Pendahuluan

erubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi atau yang lebih populer dengan nama otonomi daerah, telah memotivasi daerahdaerah

tingkat

provinsi

maupun

tingkat

kabupaten/kota

untuk

lebih

mempersiapkan diri, utamanya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam rangka mempersiapkan SDM yang handal, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengambil berbagai langkah strategis agar tidak tertinggal dengan daerah lain. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban memerlukan pantauan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai terutama dalam hal pembangunan sumber daya manusia, juga agar setiap perencanaan dan kebijakan pembangunan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Bidang kehidupan pembangunan manusia yang perlu dipantau mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan individu yaitu hal kelangsungan hidup (kesehatan, KB), tumbuh kembangnya individu (pendidikan, gizi), dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (daya beli). Dengan demikian diperlukan suatu alat ukur yang biasa disebut indikator sosial, yang dapat memberikan

gambaran

menyeluruh tersebut.

(indikator

Berbagai

komposit)

indikator

mengenai

pembangunan

manusia

komposit

telah

diperkenalkan

oleh UNDP seperti Human Development Index-HDI (Indeks

Pembangunan Manusia-IPM), Human Poverty Index-HPI (Indeks Kemiskinan Manusia-IKM), Gender-related Development Index-GDI (Indeks Pembangunan Jender-IPJ) dan lain sebagainya. Dari berbagai indikator komposit tersebut IPM merupakan indikator utama karena memberikan gambaran paling menyeluruh tentang pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bahan diskusi yang menarik dan menjadi perhatian banyak pihak sejak diterbitkan dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

22

I. Pendahuluan dipublikasikan oleh BPS dan UNDP pada tahun 1997. Sebagai alat ukur yang tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah. Istilah pembangunan manusia (human development) pada skala internasional diperkenalkan pertama kali oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan tahunan pembangunan dunia yang diterbitkan oleh lembaga internasional tersebut dalam publikasi yang berjudul “Human Development Report”. UNDP (United Nations Development Programme) menformulasikan bahwa pembangunan

manusia adalah usaha

peningkatan produktifitas dan pemberdayaan penduduk secara merata dan berkesinambungan melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya, penciptaan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan memberikan peluang luas pada penduduk untuk berpartispasi dalam proses penetapan kebijakan-kebijakan pembangunan. Jadi konsep pembangunan manusia yang dilontarkan oleh UNDP tersebut merefleksikan keinginan bahwa pembangunan tidak boleh lagi menempatkan penduduk lainnya sebagai obyek tetapi juga harus menempatkan penduduk sebagai subyek pembangunan. UNDP merekomendesakan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal dapat direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga unsur, yaitu : peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Oleh karena itu, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 3 (tiga) kriteria Yaitu : 1) Angka Harapan hidup (life expectancy at age 0: e0) untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat, 2) Angka melek huruf dewasa (adult literacy rate : Lit) dan rata-rata Lama Sekolah (mean years of schooling: MYS) untuk mengukur tingkat pendidikan sekaligus ketrampilan, dan 3) Purchasing Power Parity (merupakan ukuran pendapatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

33

I. Pendahuluan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli) untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Indeks komposit tersebut diberi nama dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbeda dengan Indikator-indikator lainnya yang hanya mengukur sisi sosial atau ekonominya saja, IPM mengukur dari sisi sosial dan ekonomi.


44

II. Metodologi


5

II. Metodologi

ndeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh. Akan tetapi di sisi lain, terlalu banyak indikator tidak saja akan membingungkan para pengambil kebijakan dalam menginterpretasikan hasil penghitungannya tetapi juga akan menyulitkan sehubungan dengan masalah ketersediaan data. Atas dasar pertimbangan itu maka pengukuran pembangunan manusia difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living standards).

2.1. Metode Penghitungan Secara umum, metode penghitungan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti metode yang telah diterapkan oleh UNDP dalam menyusun Human Development Index (HDI) tahun 1994, yang juga telah diterapkan oleh BPS. Untuk mengukur usia hidup BPS menggunakan indikator angka harapan hidup waktu lahir atau life expectancy at age 0 (eo). Untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan dua indikator yaitu Angka Melek Huruf adult literacy rate (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS : Mean Years of Schooling) yang digabung menjadi Indeks Pendidikan (IP). Untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas (kemampuan) daya beli yang telah disesuaikan. Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik) untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :


6

II. Metodologi 3

IPM =

1 3

I

i

dimana I i 

i=1

Dimana

Xi  Min Xi Max (Xi )  Min (Xi )

Ii

: Indeks komponen IPM ke i dimana i =1,2,3

Xi

: Nilai indikator komponen IPM ke i

Max.(Xi)

: Nilai maksimum Xi (lihat tabel di bawah)

Min.(Xi)

: Nilai minimum Xi (lihat tabel di bawah)

Nilai maksimum dan minimum yang digunakan dalam penghitungan IPM menurut UNDP, sebagai berikut : Tabel 2.1.1. Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM Indikator Komponen IPM

Nilai Minimum

Angka Harapan Hidup (eo)

Nilai Maksimum

25,0

85,0

Angka Melek Huruf (Lit)

0

100

Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

0

15

990.152

1.372.872

Purchasing Power Parity

Sedangkan untuk penghitungan masing-masing komponen adalah sebagai berikut : a. Angka Harapan Hidup Angka ini menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata “lama hidup” sekaligus hidup sehat masyarakat. Sebenarnya dalam hal ini angka morbiditas (kesakitan) lebih valid akan tetapi karena keterbatasan data, maka yang digunakan adalah angka harapan hidup. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

7

II. Metodologi rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin pada kelompok umur 15-49 tahun. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. b. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Sebagaimana disebutkan di awal bab ini, penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan ratarata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan UNDP dalam penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan alasan penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga angkanya lebih mencerminkan pada kondisi yang sebenarnya. Namun populasi yang digunakan oleh BPS adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Kedua

indikator

pendidikan

ini

dimunculkan

dengan

harapan

dapat

mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap ketrampilan yang dimiliki penduduk. MYS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama dengan memberikan bobot atau skor pada variabel “Pendidikan yang Ditamatkan” sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :


8

II. Metodologi Tabel 2.1.2. Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Jenjang Pendidikan

Skor

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2. Belum Tamat SD 3. Tamat SD 4. Tamat SLTP 5. Tamat SLTA 6. Tamat DI 7. Tamat DII 8. Tamat DIII/Sarjana Muda/Akademi 9. Tamat DIV / Sarjana 10. Tamat S2 11. Tamat S3

0 3 6 9 12 13 14 15 16 18 21

Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai dengan bobotnya.  fi x si MYS

=  fi

Dimana :

MYS

= rata-rata lama sekolah

fi

= frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i, i = 1,2, … , 11

Si

= skor masing-masing jenjang pendidikan

Angka melek huruf, pengertiannya tidak berbeda dengan definisi yang telah dikenal masyarakat luas, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan rata-rata lama sekolah, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut: misal di Kabupaten Tuban ada 5 orang tamatan SD, 5 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama sekali, maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tuban adalah { 5 (6) + 5 (9) + 5 (12) + 5 (0) } : 20 = 6,25 tahun. Setelah mendapatkan nilai Lit dan MYS, dilakukan penyesuaian sehingga kedua nilai ini berada pada skala yang sama yaitu antara 0 dan 1. Cara penyesuaian ini bisa dilihat pada halaman sebelumnya. Selanjutnya kedua nilai yang telah disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

9

II. Metodologi dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS. Dengan demikian untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus : IP =

2 3

Indeks Lit +

1 3

Indeks MYS

c. Purchasing Power Parity (PPP atau Paritas Daya Beli) Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (umumnya daya beli) UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted BPS. Untuk penghitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB perkapita yang kurang lebih setara dengan ukuran yang digunakan UNDP. Alasannya karena PDRB perkapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut : 1. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A). 2. Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan. Catatan: Mulai tahun 2003 BPS Kabupaten Tuban sudah melakukan survei dan pengolahan angka inflasi sendiri berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dilakukan secara rutin dengan periode bulanan. 3. Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks “kemahalan” wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai International Comparison Project (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

10

II. Metodologi dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul. Kriteria pemilihan 27 jenis komoditi tersebut adalah sebagai berikut: a. Termasuk sebagai komoditi penting (esensial) dalam struktur konsumsi masyarakat. b. Mempunyai kualitas, karena akan digunakan sebagai penimbang. c. Memperhatikan sebaran menurut kelompok/subkelompok. d. Konsumsi komoditi tersebut tercatat di semua Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun 27 jenis komoditi standar dapat dilihat pada daftar di bawah ini: Tabel 2.1.3. Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan Indeks Daya Beli Komoditi 1. Beras lokal 2. Tepung terigu 3. Ketela pohon 4. Ikan tongkol 5. Ikan teri 6. Daging sapi 7. Daging ayam kampung 8. Telur ayam 9. Susu kental manis 10. Bayam 11. Kacang panjang 12. Kacang tanah 13. Tempe 14. Jeruk 15. Pepaya 16. Kelapa 17. Gula pasir 18. Kopi bubuk 19. Garam 20. Merica/lada 21. Mie instant 22. Rokok kretek filter 23. listrik 24. Air minum 25. Bensin 26. Minyak tanah 27. Sewa rumah

Unit Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Butir 397 gram Kg Kg Kg Kg Kg Kg Butir Ons Ons Ons Ons 80 gram 10 batang Kwh M3 Liter Liter Unit


11

II. Metodologi Penghitungan PPP/unit dilaksanakan dengan rumus di bawah ini: 27

 E(i,j) j=1

PPP/unit = Ri = 27

 P(i,j) Q(i,j) j=1

dimana, E(i,j) = Pengeluaran untuk komoditi j di Kabupaten Tuban ke-i P(i,j) = Harga komoditi j di Kabupaten Tuban Q(i,j) = Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten Tuban ke-i Unit (kuantitas) sewa rumah ditentukan berdasarkan Indeks Kualitas Rumah yang dihitung berdasarkan kualitas dan fasilitas rumah tinggal dari 7 (tujuh) jenis yang diperoleh dari daftar isian SUSENAS KOR. Kualitas dan fasilitas tersebut diberi skor sebagai berikut: -

Lantai: keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0

-

Luas lantai perkapita:  10 m2 = 1, lainnya = 0

-

Dinding: tembok = 1, lainnya = 0

-

Atap: kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0

-

Fasilitas penerangan: Listrik = 1, lainnya = 0

-

Fasilitas air minum: Ledeng = 1, lainnya = 0

-

Jamban: Milik sendiri = 0, lainnya = 0

-

Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks Kualitas Rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 s/d 8. Kualitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumahtangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumahtangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kualitas rumah yang dikonsumsi oleh rumahtangga tersebut adalah 6/8 atau 0,75 unit. 4. Untuk mendapatkan nilai pengeluaran riil yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar daerah maka nilai B dibagi dengan PPP/unit (=C).


12

II. Metodologi 5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C (=D). jika C  Z

D=C = Z + 2(C-Z)(1/2)

jika Z  C  2Z

= Z + 2Z(1/2) + 3(C – 2Z)(1/3)

jika 2Z  C  3Z

= Z + 2Z(1/2) + 3Z(1/3) + 4(C – 3Z)(1/4)

jika 3Z  C  4Z

dimana : C = nilai PPP dalam rupiah Z = threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya menggunakan garis kemiskinan). Pengertian paritas daya beli secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut : misalkan ada 3 orang Kabupaten Tuban (A,B,C) yang berasal dari 3 Kecamatan yang berbeda (D,E,F). Tiga orang tersebut mempunyai penghasilan bulanan, yang kalau diukur dengan rupiah, sama persis. Namun, penghasilan A di kecamatan D apabila seluruh penghasilan sebulan dibelikan beras, dapat diperoleh 5 kwintal; dengan penghasilan yang sama B di kecamatan E dapat membeli 4 kwintal; dan C di kecamatan F dapat membeli 10 kwintal. Paritas daya beli masing-masing - A,B, dan C – menggambarkan daya beli riil, yaitu 5,4, dan 10 kwintal beras. Berdasarkan persamaan indeks yang telah ditulis sebelumnya, maka persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut:

IPM =

X1 + X2 + X3 3

dimana : X1 = Indeks Angka Harapan Hidup X2 = Indeks Pendidikan X3 = Indeks Daya Beli


13

II. Metodologi 2.2. Indikator Komposit Pembangunan Manusia Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama kalau disajikan tersendiri hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Namun demikian manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas kalau dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah, sehingga posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah yang lain dapat diketahui serta kemajuan atau pencapaian antar waktu di suatu wilayah dan perbandingannya dengan pencapaian dengan wilayah lain juga dapat dibahas. Secara umum indikator tersebut bermanfaat sebagai alat advokasi terhadap perumus dan penentu kebijakan di setiap wilayah khususnya berkaitan dengan kebijakan publik yang dipilih dan ditetapkan. Pencapaian pembangunan manusia dilihat dari dua segi: pertama, terjadi kenaikan IPM secara nilai absolut yang diukur dengan nilai positif dari reduksi shortfall tahunan (annual reduction in shortfall). Reduksi shortfall adalah peningkatan nilai IPM dalam suatu periode relatif terhadap jarak nilai IPM awal periode ke IPM sasaran (=100). Secara formula reduksi shortfall (r) setahun adalah : IPMt + n - IPMt r = IPMideal - IPMt

1/n

x 100

dimana : IPMt = IPM pada tahun t IPMt+n = IPM pada tahun t + n IPMideal = 100 Kedua, adalah meningkatnya status pembangunan manusia berdasarkan klasifikasi berikut : Nilai IPM < 50

Status Pembangunan Manusia Rendah

50  IPM  66

Menengah Bawah

66  IPM < 80

Menengah Atas

 80

Tinggi


14

II. Metodologi 2.3. Metode Analisis Kesimpulan yang dihasilkan dari sebuah penelitian akan akurat, dapat dipercaya (reliable), tepat waktu (up to date) dan dapat diperhitungkan (accountable), salah satunya tergantung dari ketepatan dalam memilih dan menggunakan metode analisis. Kesalahan dalam memilih dan menggunakan metode analisis akan berakibat fatal sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak tepat, yang pada akhirnya menyebabkan salah dalam pengambilan kebijakan. Pada dasarnya metode analisis statistik dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu statistik deskriptif dan inferensia statistik. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data yang memberikan informasi yang berguna. Inferensia statistik mencakup semua metode analisis data dengan menggunakan berbagai macam prosedur pengujian secara statistik. Dalam penyusunan laporan ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif karena tidak ada pengujian secara statistik di dalamnya. 2.4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah data sekunder yang berasal dari BPS Kabupaten Tuban. Data sekunder meliputi data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Data lain yang dipakai adalah hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data utama untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan konsumsi masyarakat. Disamping itu digunakan juga sumber-sumber lainnya (data sekunder) yang berkaitan dengan analisis ini.


15

III. Gambaran Umum Wilayah


16


3.1 Kondisi Geografis

abupaten Tuban terletak antara 111030 ’- 1120 35’ Bujur Timur dan 6040’- 7º18’ Lintang Selatan.. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Bojonegoro mempunyai batas-batas : -

Bagian Selatan : Kabupaten Bojonegoro

-

Bagian Barat

: Propinsi Jawa Tengah

-

Bagian Utara

: Laut Jawa

-

Bagian Timur

: Kabupaten Lamongan

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di jalur pantai utara jawa dengan luas wilayah mencapai 1.839,94 Km2, dengan panjang pantai 65 Km dan luas lautan 22.608 Km. Secara Administrasi Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dan 328 desa. Lima kecamatan terletak di wilayah pantai dan sisanya terletak di daerah dataran dan perbukitan.

3.2 Kependudukan Posisi penduduk didalam mekanisme pembangunan bukanlah semata-mata hanya sebagai sasaran (object), tetapi lebih dari itu adalah sebagai pelaksana pembangunan. Berdasarkan pemikiran tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dijadikan titik berat pada pembangunan nasional sejalan dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu data kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada manusia.


17

III. Gambaran Umum Wilayah Jumlah penduduk pertengahan tahun Kabupaten Tuban dari Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 1.119.311 jiwa dan pada tahun 2011 sebesar 1.124.757 jiwa, atau mengalami perkembangan sebesar 0,49 persen. Jumlah penduduk sebesar 1.124.757 terdiri dari laki-laki sebanyak 549.163 jiwa dan perempuan sebanyak 575.594 jiwa. Sex rasio sebesar 97,65 menunjukkan bahwa perbandingan untuk penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa maka terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 98 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 611 jiwa/Km2 . Gambar 3.2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011

80

69.1770.2969.73

70 60 50

L

40 30

P

25.4 23.4 24.43

L+P

20 5.4

10

6.3 5.85

0 0 - 14

15 - 64

65 +

Sumber : Susenas Kabupaten Tuban, 2011

Struktur umur penduduk Kabupaten Tuban masuk kategori penduduk muda artinya penduduk usia muda mendominasi jumlah penduduk. Penduduk usia muda ini mempunyai banyak kelebihan baik dari segi ide-ide segar, berbagai inovasi baru yang bisa dilakukan maupun kemauan dan kemampuan bila dibandingkan dengan penduduk usia lanjut.

Adapun

perbandingan kelompok umur dapat dilihat pada gambar 3.2 diatas.

3.3 Pendidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan.

Pelaksanaan program wajib

belajar 6 tahun telah meningkatkan partisipasi sekolah anak, khususnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

18

III. Gambaran Umum Wilayah anak usia sekolah, untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Dengan

diperluasnya jangkauan wajib belajar pendidikan menjadi 9 tahun diharapkan hampir seluruh penduduk usia 7 – 15 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, sehingga kualitas SDM akan meningkat. Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan, diperlukan data yang akurat untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam keadaan yang mendasari perencanaan, pelaksanaan sekaligus pemantauan terhadap program pendidikan. Data dimaksud diantaranya adalah angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan fasilitas pendidikan yang tersedia. 3.3.1 Partisipasi Sekolah Pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, agar semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Angka partisipasi sekolah diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok usia sekolah tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang seharusnya masih sekolah pada kelompok usia yang sama. Tabel 3.3.1. APS Menurut Kelompok Usia Sekolah Di Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2011

KELOMPOK UMUR

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

7 - 12

98.38

98.71

98.91

98.32

97.04

13 - 15

82.12

86.09

85.42

87.30

90.95

16 - 18

47.32

47.47

52.35

43.92

55.65

Sumber : Susenas Kabupaten Tuban, 2007 - 2011


19


Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi sekolah semakin kecil. Pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, hampir semua penduduk (97,04 %) usia 7-12 tahun telah bersekolah pada tahun 2011. Sedangkan untuk tingkat SLTP sebanyak 90,95 % anak usia 13-15 tahun telah bersekolah, dan untuk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 55,65 %.

Bila

dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, angka partisipasi sekolah pada semua tingkat pendidikan mengalami peningkatan. 3.3.2. Angka Melek Huruf Angka melek huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan penduduk karena dengan kemampuan tersebut seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan.

Seseorang

dikatakan melek huruf apabila memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Tabel 3.3.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Buta Huruf Tahun 2010 – 2011

KRITERIA

2010

2011

(1)

(2)

(3)

Perubahan (Persen Poin) (4)

Melek Huruf

85.79

85.93

0.14

Buta Huruf

14.21

14.07

-0.14

Sumber : Susenas Kabupaten Tuban, 2010 – 2011

Di Kabupaten Tuban, pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (melek huruf) sebanyak 85,93 % atau dapat dikatakan masih terdapat penduduk yang buta huruf Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

20

III. Gambaran Umum Wilayah sebanyak 14,07 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 ada sedikit penurunan penduduk buta huruf yaitu dari 14,21 % menjadi 14,07 %.

3.3.3. Rata-rata Lama Sekolah Selain angka melek huruf, komponen pendidikan lain yang perlu dilihat adalah rata-rata lama sekolah (tahun).

Indikator ini

menunjukkan sampai jenjang pendidikan apa tingkat pendidikan penduduk dewasa. Tabel 3.3.3. Rata-rata Lama Sekolah penduduk 15 tahun ke atas Dibeberapa Kabupaten/Kota Tahun 2007 – 2011

KABUPATEN

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

Bojonegoro Tuban Lamongan Jawa Timur

6.4 6.1 6.8 6.9

6.4 6.1 6.8 7

6.5 6.2 7 7.2

6.7 6.4 7.2 7.2

6.8 6.6 7.2 7.4


Dari tabel, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2011 mencapai 6,6 tahun yang berarti penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Tuban bersekolah hingga tingkat SLTP kelas 1 semester 1 (6 tahun 6 bulan atau baru masuk ke kelas 1 SLTP). Untuk Jawa Timur rata-rata lama sekolahnya adalah 7, 4 tahun, artinya apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur kondisi Kabupaten Tuban masih dibawah rata-rata. Bila dibandingkan dengan daerah sekitar, yaitu Bojonegoro dan Lamongan, Kabupaten Tuban termasuk paling rendah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tuban mencapai 6,6 tahun pada tahun 2011. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan


21

III. Gambaran Umum Wilayah penduduk di Kabupaten Tuban masih pada taraf tamat Sekolah Dasar. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 6,1 tahun pada 2007 menjadi 6,6 tahun pada 2011.

Untuk mencapai target wajib belajar 9 tahun, maka

diperlukan kerja keras dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. 3.3.4. Tingkat Pendidikan Ditamatkan Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapai penduduk.

Komposisi penduduk

menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberi gambaran tentang keadaan sumber daya manusia. Tabel 3.3.4. Persentase Penduduk usia 15 tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2007 - 2011

KABUPATEN

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

* Tidak/belum pernah sekolah & tidak/belum tamat SD * Tamat SD * Tamat SLTP * Tamat SLTA * Tamat Perguriuan Tinggi

29.69

28.79

29.15

27.25

27.34

38.26 17.57 11.29 3.20

40.38 16.90 11.39 2.55

35.21 16.55 16.11 2.98

38.43 17.47 13.65 3.20

34.93 21.79 13.71 2.22


Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tuban taraf pendidikannya masih rendah yaitu sebanyak 62,27% merupakan tamatan SD kebawah yang terdiri dari mereka yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD sebesar 27,34% dan yang tamat SD sebesar 34,93%. Sedangkan yang tamat SLTP keatas sebesar 21,79%. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

22

III. Gambaran Umum Wilayah 3.3.5. Fasilitas Pendidikan Keberadaan

serta

kemudahan

akses

terhadap

fasilitas

pendidikan berperan penting dalam peningkatan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu sarana yang penting adalah sekolah yang merupakan wahana penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal. Fasilitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi pembangunan pendidikan, yaitu memperluas kesempatan belajar bagi semua penduduk serta sekaligus terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan demikian pemerintah perlu

menyediakan sarana belajar antara lain dengan mendirikan sekolahsekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi serta penambahan jumlah pendidik yang berkualitas. Tabel 3.3.5. Banyaknya Sekolah dan Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tuban Tahun Ajaran 2011/2012

JENJANG

SEKOLAH

MURID

GURU

(1)

(2)

(3)

(4)

SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA SMK

793 169 72 26

108.654 47.789 18.715 12.105

RASIO MURID RASIO MURID SEKOLAH GURU (6) (7)

8.240 3.683 1.634 945

137 283 260 466

13 13 11 13

Sumber: Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Tuban, diolah

Rasio murid-sekolah menunjukkan perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain, angka ini menggambarkan jumlah rata-rata murid yang menjadi beban di setiap sekolah. Rasio murid-sekolah SD/MI di Kabupaten Tuban adalah 137, artinya bahwa tiap SD/MI di Kabupaten Tuban rata-rata menampung 137 orang. Dan, apabila angka ini Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

23

III. Gambaran Umum Wilayah diperluas analisisnya maka ada ketimpangan penerimaan murid baru di masing-masing SD/MI, dengan rata-rata per kelas 30 murid (ada 6 kelas, kelas 1 sampai kelas 6). Kenyataannya ada sekolah SD/MI yang menerima murid baru (kelas I) dibawah 30 anak sedangkan di sekolah SD/MI yang lain malah menerima murid baru dua kali dari rata-rata. Tingginya minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya di Kota (anggapan sekolah tersebut lebih maju atau favorit) cukup berpengaruh pada ketimpangan penerimaan jumlah murid per sekolah, selain itu adanya perbedaan fasilitas-fasilitas yang dimiliki antar sekolah meskipun sama-sama dalam naungan Pemerintah (sekolah negeri). Dari Tabel 3.3.5. diatas terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar rasio murid-sekolah yang dimiliki yang artinya makin banyak jumlah murid yang menjadi beban sekolah. Untuk tingkat SLTP/MTs rasio murid-sekolah mencapai 283, untuk tingkat SLTA/MA rasio murid-sekolah mencapai 260, dan untuk tingkat SMK rasio muridsekolah mencapai 466. Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio murid-sekolah antara SLTA/MA dan SMK terdapat perbedaan yang cukup besar. Fenomena ini menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk menjalani jenjang pendidikan SMK dibanding SLTA/MA. Nampaknya semakin beragamnya pilihan jurusan pada SMK membuat masyarakat tidak ragu untuk memilih SMK, ditambah lagi jaminan keterampilan yang akan mereka miliki untuk siap bekerja. Jumlah sarana dan prasarana di setiap sekolah berbeda, karena itu rasio murid-sekolah saja kurang memadai untuk menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Tabel 3.3.5. akan memberi gambaran perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru untuk jenjang SD sampai SLTA. Rasio murid-guru menunjukkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab setiap guru pada masingmasing jenjang pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

24

III. Gambaran Umum Wilayah Dari nilai-nilai rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah murid untuk setiap guru masih cukup ideal. Rasio murid-guru yang terlalu besar akan menyulitkan bagi guru untuk membagi perhatian pada murid-muridnya dengan baik sedangkan kelas yang menampung murid terlalu banyak akan membuat murid sendiri kesulitan berkonsentrasi pada pelajaran akibat terlalu ramainya kelas. 3.4 Kesehatan Kualitas penduduk secara fisik dapat diketahui dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihat derajat kesehatan, diantaranya adalah penolong persalinan balita, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai serta tingkat akses penduduk ke fasilitas kesehatan. 3.4.1 Penolong Persalinan Balita Pemanfaatan pelayanan persalinan dengan tenaga medis profesional sangat penting untuk menjamin p ersalinan yang aman Gambar 3.4.1. Persentase Penolong Persalinan Terakhir Balita Kabupaten Tuban Tahun 2011

Bidan 81% Other 8%

Dukun Terlatih 8% Tenaga Medis Lainnya 1%

Dokter 10%


baik untuk bayi maupun ibunya.

Persalinan yang aman dapat

dilakukan oleh tenaga medis yaitu dokter dan bidan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

25

III. Gambaran Umum Wilayah Persentase penduduk Kabupaten Tuban yang memanfaatkan jasa dokter dalam proses persalinan sebesar 10,29%, bidan sebesar 81,14 %, Tenaga medis lainnya sebesar 0-69 % dan yang masih memakai jasa dukun bersalin sebesar 8,56%. 3.4.2 Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk.

Angka

Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tuban dari tahun 2007 - 2011 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2007 AKB Kabupaten Tuban sekitar 40.34 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 AKB telah turun menjadi sekitar 34.84 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan AKB ini menunjukkan salah satu keberhasilan pemerintah di bidang kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan dan memperlakukan bayinya. 3.5.3. Angka Harapan Hidup Indikator lain yang juga digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup selain berfungsi sebagai indikator keberhasilan program kesehatan juga berfungsi sebagai indikator pembangunan ekonomi. Bila pembangunan sosial ekonomi di suatu wilayah semakin baik, maka AHH juga semakin tinggi. Tabel 3.4.3. Angka Harapan Hidup dan Angka kematian Bayi Kabupaten Tuban Tahun 2007 - 2011

INDIKATOR

2007

2008

2009

2010*

2011**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Angka Harapan Hidup

67.17

67.34

67.56

67.78

67.78

Angka Kematian Bayi

40.34

38.7

38.22

36.96

34.84

* Angka diperbaiki ** Angka sementara Sumber : Susenas Kabupaten Tuban, 2007 – 2011


26

III. Gambaran Umum Wilayah AHH di Kabupaten Tuban pada periode 2007-2011 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2007 AHH Kabupaten Tuban mencapai

67,17 tahun dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 68,11 tahun. Peningkatan AHH ini menunjukkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Tuban yang semakin baik. 3.5.4. Fasilitas Kesehatan Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Untuk memudahkan akses ke fasilitas

kesehatan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka penyediaan sarana kesehatan diperluas sampai ke pelosok desa. Tabel 3.4.4. Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Medis/Non Medis Kabupaten Tuban Tahun 2009 - 2011 FASILITAS/TENAGA

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

Puskesmas

33

33

33

Puskesmas Pembantu

54

54

54

Puskesmas Keliling

63

63

59

1.409

1.414

1.421

Dokter Umum

30

31

33

Dokter Gigi

15

17

15

Bidan

277

264

290

Perawat

121

113

131

Perawat Gigi Dukun Terlatih

13 429

13 420

16 388

Posyandu

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, 2009 - 2011

3.5.5. Tingkat Akses ke Fasilitas Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat jika mengalami sakit. Gambar 3.4.5 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tuban jika sakit lebih memilih mendatangi fasilitas kesehatan modern Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

27

III. Gambaran Umum Wilayah ataupun tenaga medis daripada berobat ke tempat praktek pengobatan tradisional (Praktek Batra) ataupun dukun. Masyarakat yang datang ke praktek pengobatan tradisional atau dukun masingmasing hanya 1,41% dan 1,89%. Gambar 3.4.5. Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan dan Cara Berobat Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2011 1.54

1.16 2.31

1.64 Rumah Sakit Pemerintah

23.8

Rumah Sakit Swasta Praktek Dokter/Poliklinik Puskesmas/Pustu

54.77

Praktek Nakes 28.04

Praktek Pengobatan Tradisional

Dukun Bersalin & Lainnya


3.5 Ketenagakerjaan 3.5.1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dari TPAK dapat dilihat perbandingan persentase penduduk yang telah dan siap masuk pasar kerja. TPAK di Kabupaten Tuban pada tahun 2011 sebesar 70,36 % yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat 70 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pengangguran). Dibandingkan dengan TPAK pada tahun 2007

sebesar 66,65 %

berarti terjadi kenaikan sebesar 5,57 persen poin.


28

III. Gambaran Umum Wilayah Tabel 3.5.1. Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Tuban Tahun 2007 - 2011

INDIKATOR

2007

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

575,255 539,387 35,868 66.65 93.76 6.24

590,750 556,834 33,916 68.70 94.26 5.74

601,727 576,331 25,396 69.55 95.78 4.22

599,175 582,059 17,116 69.96 97.14 2.86

605,606 583,508 25,118 69.96 95,85 4,15

Angkatan Kerja Penduduk Yang Bekerja Pengangguran TPAK TKK TPT

Sumber : Sakernas Kabupaten Tuban, 2007 – 2011

3.5.2.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Menurut konsep Labour Force, kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud

untuk

memperoleh

atau

membantu

memperoleh

pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Kegiatan tersebut termasuk pula

kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam usaha kegiatan ekonomi orang tua/saudara/orang lain. Indikator TKK merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja. Pada tahun 2011, TKK di Kabupaten Tuban mencapai 97,85 %. bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 97,14 % berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,71 persen poin. sebagai

Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini diduga

akibat

adanya

industrialisasi di Kabupaten

Tuban

berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya tingkat kesempatan kerja.


29

III. Gambaran Umum Wilayah 3.5.3. Angka Pengangguran Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan adalah besaran data penganggur (TPT/Tingkat Pengangguran Terbuka). Indikator TPT memberikan gambaran tentang seberapa besar angkatan

kerja

yang

tidak

terserap

ke

dalam

kegiatan

perekonomian. Pada tahun 2011, angka pengangguran (TPT) di Kabupaten Tuban sebesar 4,15 sedang pada tahun 2007 sebesar 6,24 yang berarti terjadi penurunan angka pengangguran. Menurunnya angka pengangguran ini diakibatkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja.

3.6.1. Potensi Ekonomi Daerah 3.6.1. Struktur Ekonomi Untuk mengamati kondisi perekonomian Kabupaten Tuban, salah satunya dapat dilihat dari sisi struktur ekonominya. Dengan melihat

angka-angka

distribusi

persentase,

bisa

dikatakan

perekonomian Kabupaten Tuban bertumpu pada s ektor primer. Gambar 3.6.1. Struktur Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2007 - 2011

50.00 40.00 Primer

30.00

Sekunder

20.00

Tersier

10.00

Tersier Primer

0.00 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : PDRB Kabupaten Tuban, 2007 – 2011


30

III. Gambaran Umum Wilayah Kelompok sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan & penggalian) memberikan kontribusi sebesar 41,35% terhadap PDRB Kabupaten Tuban, meskipun persentasenya cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang peranannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan), perananannya dalam perekonomian juga semakin meningkat sejalan dengan peningkatan Kabupaten Tuban sebagai kota Industri. Kontribusi sektor

ini pada

kurun

mengalami peningkatan, berturut-turut

2007-2011

selalu

sebesar 28,88 persen,

29,12 persen, 29,28 persen, 29,13 persen dan 28,34 persen. Sementara

peranan

kelompok

sektor

tersier

dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Tuban sebesar 30 %. Selama lima tahun terakhir (tahun 2007-2011) andil kelompok sektor ini mengalami peningkatan, yaitu 28,68 persen pada tahun 2007, naik menjadi 29,20 persen pada 2008, tahun 2009 naik menjadi 29,39 persen, tahun 2010 naik lagi sebesar 29,96 persen dan tahun 2011 meningkat lagi menjadi 30,30 persen. 3.6.2. Pendapatan Perkapita Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam publikasi ini. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa. Selama lima tahun terakhir, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tuban mengalami peningkatan.


31

III. Gambaran Umum Wilayah Pada tahun 2007, pendapatan perkapita masyarakat Tuban sebesar Rp. 11.634.545, meningkat menjadi Rp. 13.639.505 pada tahun 2008, tahun 2009 sebesar Rp. 15.288.660, tahun 2010 sebesar Rp. 16.557.391 dan tahun 2011 sebesar Rp. 18.522.248. Gambar 3.6.2. Pendapatan Perkapita Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2011

100% 80% 60%

12,859,333 15,110,534 16,977,900 19,040,920 21,430,705

40%

20% 0% 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : PDRB Kabupaten Tuban, 2007 – 2011

Kenaikan pendapatan perkapita ini penting kaitannya dengan pembangunan manusia karena dengan pendapatan yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.


32

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban


33

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban

ebagai suatu alat ukur untuk konsep pembangunan manusia yang memiliki banyak dimensi, IPM dibatasi pada tiga dimensi yang dianggap sangat mendasar bagi kehidupan manusia yaitu harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Empat komponen yang terpilih untuk mewakili ketiga dimensi tersebut adalah angka harapan hidup (eo), angka melek huruf orang dewasa (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS) dan paritas daya beli (PPP). Suatu uji validitas internal menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut mendukung IPM ke arah yang sama dan ternyata ketiganya mempunyai interrelasi atau hubungan yang cukup erat satu sama lain walaupun tidak dapat saling menggantikan.

4.1. IPM Kabupaten Tuban Seperti telah dikemukakan didepan bahwa IPM disusun dari 3 komponen yaitu : lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf (dengan bobot 2/3) dan rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot 1/3); dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). Dalam pembahasan tidak hanya dilakukan secara gradual terhadap skor IPM secara total, tetapi juga perlu melihat komponenkomponen pendukung terjadinya skor IPM tersebut. Antara ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung

mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap kesehatan diri dan keluarganya. Orang dengan pendidikan tinggi juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi pula yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

34

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban arti hidup layak.

Orang dengan penghasilan tinggi mempunyai

kesempatan yang lebih luas untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang

lebih

tinggi

dan

cenderung

lebih

bisa

memperhatikan

kesehatannya. Sementara tubuh yang sehat merupakan modal dalam melakukan aktifitas, baik aktifitas dalam belajar maupun aktifitas dalam bekerja. Adapun hasil penghitungan IPM Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel 4.1. IPM Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 63,63 pada tahun 2004 menjadi 64,21 pada tahun 2005, tahun 2006 sebesar 66,46, menjadi 66,61 pada tahun 2007, tahun 2008 sebesar meningkat lagi menjadi 67,02 dan tahun 2009 meningkat sebesar 67,68. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Tuban naik menjadi 68,31, serta meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 68,71. Peningkatan ini diakibatkan adanya peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM, walaupun demikian bila dibandingkan dengan pencapaian IPM kabupaten tetangga (Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro), IPM Kabupaten Tuban berada diantara IPM Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban. Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2004 - 2011

TAHUN

INDEKS INDEKS INDEKS HARAPA PENDIDI PPP N HIDUP KAN

IPM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

68.50 69.17 69.83 70.28 70.57 70.94 71.31 71.67

64.69 65.38 70.17 70.17 70.17 70.86 71.44 71.65

57.61 58.06 59.38 59.38 60.33 61.25 62.19 62.82

63.63 64.21 66.46 66.61 67.02 67.68 68.31 68.71

Sumber :IPM Kabupaten Tuban, 2004 - 2011


35

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban 4.1.1. Indeks Harapan Hidup Komponen harapan hidup mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Angka harapan hidup suatu masyarakat salah satu diantaranya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah tersebut. Berbagai bukti secara demografis dan epidemiologis memberi dukungan adanya keterkaitan antara perkembangan ekonomi suatu wilayah dengan tinggi rendahnya harapan hidup. Indeks harapan hidup di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan dari 68,50 pada tahun 2004 menjadi 69,17 pada tahun 2005, meningkat lagi pada tahun 2006 sebesar 69,83, berturut turut 70,28 pada tahun 2007, 70,57 pada tahun 2008, 70,90 pada tahun 2009 dan meningkat lagi pada tahun 2010 sebesar 71,31, serta meningkat menjadi 71,67 pada tahun 2011. Peningkatan indeks harapan hidup ini mencerminkan kesehatan ibu dan keluarga yang semakin membaik. Hal ini dipengaruhi banyak faktor seperti kesadaran menjaga kesehatan, kondisi sanitasi yang baik serta akses ke fasilitas kesehatan yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan manusia pada suatu tahun adalah hasil akumulasi dari intervensi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. 4.1.2. Indeks Pendidikan Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memperoleh manusia yang berkualitas tidak dapat diperoleh secara instant, artinya perhatian Pemerintah dengan kebijakannya dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang pendidikan pada suatu tahun tertentu tidak dapat langsung diperoleh hasil yang lebih baik pada tahun tersebut, akan tetapi butuh beberapa tahun untuk memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan kata lain Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Tahun 2011

36

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Investasi Sumber Daya Manusia harus direncanakan lebih awal untuk memperoleh target berapa tahun yang dibutuhkan untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang diharapkan. Begitu juga dengan angka Indeks Pendidikan pada tahun 2011 merupakan rangkaian kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban di bidang pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya bersinergi dengan Tenaga-tenaga Pendidik (Guru) selaku pelaksana lapangan, Murid, dan Orang Tua (Wali Murid). Indeks Pendidikan pada tahun 2011 sebesar 71,65 mengalami sedikit peningkatan apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan pada tahun 2010 sebesar 71,44. Indeks Pendidikan terdiri dari Indeks Melek Huruf dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BPS, pada tahun 2011, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun keatas adalah 6,49 tahun dan pada tahun 2010 Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun keatas adalah 6,41 tahun. Artinya, secara kasar dapat dikatakan bahwa rata-rata pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Tuban belum mencapai SLTP, karena untuk menamatkan SLTP saja dibutuhkan 9 tahun masa sekolah. Angka ini tentu masih jauh dari memuaskan mengingat UNDP pun telah mematok rata-rata lama sekolah yang ideal untuk mendapatkan SDM berkualitas adalah 15 tahun. Sedangkan persentase penduduk yang Buta Huruf mengalami penurunan dari 14,21 persen pada tahun 2010 menjadi 12,38 persen pada tahun 2011. Besarnya penurunan angka Buta Huruf dimungkinkan karena adanya pembelajaran bagi masyarakat yang tidak dapat baca tulis oleh kader-kader di desa. Namun, ada beberapa hal yang bisa menjawab masih besarnya angka Buta Huruf tersebut yaitu kurangnya kesadaran sebagian penduduk Kabupaten Tuban akan pentingnya pendidikan (merasa cukup


37

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan hanya mengenyam pendidikan SLTP), kurangnya akses ke dunia pendidikan disebabkan oleh jarak ke fasilitas pendidikan yang terlalu jauh atau biaya pendidikan yang tak dapat dipenuhi oleh pendapatan mereka. 4.1.3. Paritas Daya Beli Paritas daya beli menunjukkan seberapa besar jumlah barang/jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat sesuai dengan jumlah pendapatan yang ia terima. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk membeli berbeda-beda, tergantung pada pendapatan dan kebutuhannya. Pada intinya, semakin tinggi daya beli seseorang, semakin banyak ragam barang/jasa yang mampu ia beli, ceteris paribus. Sejalan dengan itu, menurut Engel (1982) semakin miskin seseorang maka akan semakin besar bagian pendapatan yang ia belanjakan untuk konsumsi makanan. Kemampuan ekonominya akan terpusatkan pada usaha pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat prinsip sehingga mengurangi peluang untuk mendapatkan barang lain yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Gambar 4.1.3. Indeks Daya Beli Terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten Tuban Tahun 2007 - 2011 70

60

59.38

60.32

61.25

62.19

62.82

15.29

18.52

13.64

16.56

11.63

50 40 30 20

10 0

2007

2008

2009

Pendapatan Per Kapita

2010

2011

Indeks Daya Beli (per mil)

Sumber : IPM & PDRB Kabupaten Tuban,2007 - 2011


38

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban Pada tabel 4.1, terlihat bahwa Indeks Paritas Daya Beli (PPP) tahun 2011 meningkat menjadi 62,82 sedang tahun 2010 sebesar 62,19. Pola angka Indeks PPP dapat dikaitkan dengan pola kenaikan Pendapatan Per kapita yang hampir sama. Gambar 4.1.3 memperlihatkan hubungan Indeks PPP dengan Pendapatan Per Kapita. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2007 meningkat sebesar 11,63 persen berpengaruh pada besaran Indeks PPP 2007 sebesar 58,38, Pendapatan Per Kapita pada tahun 2008 meningkat sebesar 13,64 persen berpengaruh pada besaran Indeks PPP 2008 sebesar 60,32, Pendapatan Per Kapita pada tahun 2009 meningkat sebesar 15,29 persen berpengaruh pada besaran Indeks PPP 2009 sebesar 61,25, Pendapatan Per Kapita pada tahun 2010 meningkat sebesar 16,56 persen berpengaruh pada besaran Indeks PPP 2010 sebesar 62,19. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2011 meningkat sebesar 18,52 persen berpengaruh pada besaran Indeks PPP 2011 sebesar 62,82.

4.2. IPM Antar Wilayah Sebagai suatu indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas terutama kalau disajikan tersendiri karena hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat tersebut dapat diperluas bila dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Dengan demikian posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah lain terutama yang berdekatan akan dapat diketahui, juga kemajuan pencapaian antar waktu dan perbandingan pencapaiannya dengan wilayah lain. Pada Tabel 4.2.1 disajikan status pembangunan manusia dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2008 – 2011. Belum ada satupun daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki Status Pembangunan Manusia Tinggi hingga tahun 2011. Pada tahun 2008 ada 1 Kabupaten yang berhasil meningkatkan status pembangunan


39

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban manusianya dari kategori Menengah Bawah menjadi kategori Menengah Atas, yakni Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2009 ada 1 kabupaten lagi yang berhasil menanggalkan Status Pembangunan Manusianya dari kategori Menengah Bawah menjadi kategori Menengah Atas, yakni Kabupaten Bojonegoro. Dan pada tahun 2011 satu kabupaten meningkat status pembangunan manusianya dari kategori menengah bawah menjadi menengah atas yaitu Kabupaten Sumenep. Tabel 4.2.1. Status Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2011

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

2008

2009

2010

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-

-

Tinggi (IPM ≥ 80) Menengah (66 ≤ IPM < 80) Menengah Bawah (50 ≤ IPM < 66) Rendah (IPM < 80)

-

-

29 Kab./Kot 30 Kab./Kot 30 Kab./Kot 31 Kab./Kot 9 Kab./Kot

8 Kab./Kot

8 Kab./Kot

7 Kab./Kot

-

-

-

-

Sumber : IPM Propinsi Jawa Timur, 2008 - 2011

Berikut ini disajikan tabel IPM dan nilai reduksi shortfall-nya untuk Kabupaten Tuban dan 2 Kabupaten di sekitarnya, sebagai bahan perbandingan. Angka yang tercetak miring dan di dalam kurung adalah peringkat yang dimiliki Kabupaten (dari 38 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur) pada tahun yang dimaksud. Nilai r (shortfall reduction) digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu sehingga kita dapat melihat capaian yang telah ditempuh dibandingkan dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Dengan kata lain nilai r


40

IV. Hasil Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban digunakan untuk melihat laju tingkat pencapaian menuju sasaran. Nilai r ini dinyatakan dalam persentase. Diantara

ketiga

Kabupaten

yang

berdekatan

ini

ternyata

pembangunan manusia di Kabupaten Tuban relatif sebanding dengan Kabupaten Lamongan, di mana keduanya pada tahun 2008 termasuk kategori Menengah Atas. Sementara Kabupaten Bojonegoro berstatus Menengah Bawah pada tahun 2007. Tabel 4.2.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dan Sekitarnya Tahun 2008 - 2011

KABUPATEN/KOTA

2008

2009

2010

2011

r (2010 - 2011)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bojonegoro

65.83 (30) 67.02 (27) 68.33 (24)

66.38 (30) 67.68 (27) 69.03 (24)

66.92 (30) 68.31 (27) 69.63 (24)

67.32 (30) 68.71 (27) 70.52 (24)

1.69

Tuban Lamongan

1.67 1.63

Sumber : IPM Propinsi Jawa Timur, 2008 - 2011

Dari nilai r yang menunjukkan laju percepatan pembangunan manusia, dapat diketahui bahwa ketiga kabupaten mengalami pertumbuhan positif dalam pembangunan manusianya. Nilai r yang kecil bisa diterjemahkan dengan lambatnya pembangunan manusia di wilayah tersebut. Meskipun IPM Kabupaten Tuban berada di peringkat 27, namun laju percepatan pembangunan manusianya berada diurutan ke-18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu sebesar 1,67.


41

V. Kesimpulan


42

V. Kesimpulan

da beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan mengenai pembangunan manusia secara umum di Jawa Timur dan posisi Kabupaten Tuban di antara Kabupaten di sekitarnya.  Sampai tahun 2011 tidak satupun daerah di Jawa Timur yang memiliki Status Pembangunan Manusia Tinggi. Pada tahun 2008 ada satu kabupaten yang berhasil menanggalkan Status Pembangunan Manusianya dari kategori Menengah Bawah menjadi kategori Menengah Atas, yakni Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2009 ada 1 kabupaten yang berhasil menanggalkan Status Pembangunan Manusianya dari kategori Menengah Bawah menjadi kategori Menengah Atas, yakni Kabupaten Bojonegoro. Tahun 2011 meningkat 1 kabupaten menanggalkan dari kategori menengah bawah menjadi kategori menengah atas yaitu kabupaten Sumenep. 

Diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten Tuban memiliki peringkat 27, sementara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro berperingkat 24 dan 30.



Skor IPM Kabupaten Tuban cukup baik apabila dibandingkan dengan skor IPM Kabupaten Lamongan, di mana laju percepatan pembangunan manusia di tahun 2011 mencapai 1,67 sedangkan Kabupaten Lamongan mengalami percepatan pembangunan manusia sebesar 1,63, Sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Bojonegoro yang mengalami percepatan pembangunan manusia sebesar 1,69. Dari hasil penghitungan dan uraian pembahasan tentang pembangunan

manusia di Kabupaten Tuban tahun 2011, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Secara umum bisa dikatakan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tuban mulai menampakkan hasil yang menggembirakan.


43

V. Kesimpulan 

Percepatan pembangunan manusia tersebut juga bisa dilihat dari perbandingan skor IPM tahun 2011 dengan tahun 2010 yang menghasilkan reduksi shortfall (r) bernilai positif yaitu 1,67. Status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sejak tahun 2004 pada level menengah atas.



Indeks Harapan Hidup, sebagai komponen pertama IPM yang menjelaskan derajat kesehatan pada tahun 2011 mempunyai nilai sedikit meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 71,67 pada tahun 2011.



Indeks Pendidikan, sebagai komponen kedua IPM yang menjelaskan derajat pendidikan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari 71,44 pada tahun 2010 menjadi 71,65 dan beberapa variabel komponennya seperti Angka Melek Huruf (Lit) pada tahun 2010 mencapai 85,79 persen menjadi 85,83 persen pada tahun 2011 dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) juga meningkat dari 6,41 tahun pada tahun 2010 menjadi 6,49 tahun pada tahun 2011.



Indeks Paritas Daya Beli (PPP), sebagai komponen ketiga IPM yang menjelaskan derajat kesejahteraan yang diukur dari kemampuan daya belinya mengalami peningkatan dari 62,19 pada tahun 2010 menjadi 62,82 pada tahun 2011. Dari hasil penghitungan dan uraian pembahasan tentang pembangunan

manusia di Kabupaten Tuban tahun 2011, ada beberapa saran yang perlu disampaikan terkait dengan pembangunan manusia Kabupaten Tuban sebagai berikut: 

Pemerintah Daerah disamping mengejar target pertumbuhan ekonomi, juga harus lebih memperhatikan pembangunan manusia.



Di Bidang pendidikan, salah satu program yang efektif dan efisien yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberantasan buta huruf yang persentasenya masih cukup tinggi, disamping mempercepat penuntasan wajib belajar 9 tahun mengingat indeks pendidikan di Kabupaten Tuban masih rendah. Kemudian Pemerintah Daerah diharapkan


44

V. Kesimpulan bisa mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi untuk program-program yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. 

Untuk

bidang

kesehatan,

Pemerintah

Daerah

diharapkan

lebih

meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Selain itu juga perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga kesehatan keluarga, mengingat Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tuban masih cukup tinggi yang diduga sebagai akibat dari penolong persalinan bayi yang ditangani oleh tenaga non medis masih cukup tinggi. 

Di bidang ekonomi, salah satu program yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Penyediaan lapangan pekerjaan ini bisa berdampak ekonomi dan sosial sekaligus. Untuk mengatasi angkatan kerja yang masih menganggur ini, selain melalui penciptaan lapangan kerja di instansi pemerintah dan perusahaan juga bisa dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Pemerintah Daerah dalam hal ini bisa memberikan pelatihan-pelatihan kerja, bekal ketrampilan kepada pemuda serta memberikan modal kepada masyarakat kecil.


45

Lampiran


46

Lampiran TABEL I Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Timur Tahun 2009 – 2011 (Persen) Usia 7-12 Tahun

Kabupaten/Kota

Usia 13-15 Tahun

Usia16-18 Tahun

2009*

2010

2011**

2009*

2010

2011**

2009*

2010

2011**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kabupaten 01 Pacitan 02 Ponorogo 03 Trenggalek 04 Tulungagung 05 Blitar 06 Kediri 07 Malang 08 Lumajang 09 Jember 10 Banyuwangi 11 Bondowoso 12 Situbondo 13 Probolinggo 14 Pasuruan 15 Sidoarjo 16 Mojokerto 17 Jombang 18 Nganjuk 19 Madiun 20 Magetan 21 Ngawi 22 Bojonegoro 23 Tuban 24 Lamongan 25 Gresik 26 Bangkalan 27 Sampang 28 Pamekasan 29 Sumenep

99.04 99.26 98.49 97.32 98.61 97.58 98.24 97.37 99.19 97.80 97.11 98.80 98.41 96.02 99.11 98.63 98.81 97.62 99.17 97.67 98.01 98.68 98.91 100,00 97.62 96.76 97.21 99.06 97.50

99.02 98.85 100.00 99.67 99.57 98.64 97.38 99.27 98.65 99.12 97.24 98.13 97.64 99.06 99.09 99.08 99.03 98.96 99.08 99.52 99.03 99.58 98.32 99.66 98.80 96.83 97.84 99.15 98.51

98.88 98.86 98.66 98.58 98.06 98.71 97.26 98.63 97.91 99.49 98.52 97.64 98.69 96.53 98.66 98.53 98.15 97.90 99.57 100.00 99.54 99.42 97.04 99.21 98.77 96.66 97.32 98.26 97.72

89.13 94.54 91.70 94.08 87.13 91.21 79.75 80.37 74.32 86.36 76.71 81.20 78.22 82.11 98.49 97.11 91.67 90.93 96.32 98.27 87.60 90.57 85.42 92.93 93.51 70.45 72.30 86.46 88.10

95.65 93.36 90.31 93.33 91.31 90.13 81.11 88.84 84.31 90.51 80.53 85.98 77.68 85.71 95.05 92.18 94.04 92.08 94.53 97.57 89.60 87.83 87.30 96.20 93.95 80.85 70.12 88.74 87.00

91.37 96.78 91.26 84.80 90.96 92.16 87.51 88.68 80.44 89.02 88.14 81.06 81.10 84.50 96.40 91.49 95.10 88.96 98.85 96.77 94.87 88.93 90.95 93.85 94.73 77.88 85.34 88.33 92.87

58.98 72.34 61.42 67.27 65.00 60.20 59.85 40.25 52.94 50.31 52.77 58.37 44.07 53.46 78.67 70.64 58.74 70.37 79.75 81.06 61.60 57.81 52.35 54.74 67.35 44.86 43.46 63.05 57.86

52.09 70.72 58.67 71.20 58.07 60.28 55.38 40.97 48.26 56.08 45.26 50.94 43.06 49.02 80.62 62.47 59.94 58.19 78.70 70.98 57.02 57.38 43.92 69.12 62.21 48.33 39.88 58.98 52.41

53.15 65.60 46.52 63.57 51.46 62.39 45.73 45.33 42.35 53.54 49.55 55.20 44.69 51.89 75.05 56.78 70.11 59.86 66.91 74.78 69.67 61.80 55.65 55.55 72.47 49.95 42.21 60.88 50.14

Kota 71 Kediri 72 Blitar 73 Malang 74 Probolinggo 75 Pasuruan 76 Mojokerto 77 Madiun 78 Surabaya 79 Batu

98.58 100.00 99.06 98.97 98.31 98.64 99.02 99.47 99.40

98.77 100.00 98.79 99.21 98.48 100.00 99.52 98.83 99.51

97.59 98.11 99.46 98.84 97.80 100.00 98.64 97.87 97.69

97.68 98.43 96.28 94.15 97.04 99.11 97.27 91.19 92.49

96.23 94.62 90.16 91.95 91.30 97.64 97.27 93.53 92.98

97.25 96.95 93.89 83.83 97.57 96.31 98.84 93.99 96.99

76.20 70.17 71.96 68.00 72.68 79.34 92.05 80.97 80.79

81.11 79.83 74.17 73.57 74.76 83.33 93.75 85.87 77.38

80.92 83.09 76.81 68.16 65.62 80.19 75.41 71.69 63.11

98.32

98.74

98.26

89.66

88.87

90.04

62.10

60.92

58.79

Jawa Timur

Catatan: * Angka diperbaiki

** Angka sementara Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, SUSENAS 2009-2011


47

Lampiran TABEL II Angka Buta Huruf Umur 15 Tahun Keatas di Jawa Timur Tahun 2007 – 2011 (Persen) Kabupaten/Kota

2007

2008

2009

2010*

2011**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


8.46 15.07 7.74 6.53 8.96 7.53 10.83 13.72 17.16 13.54 25.70 21.84 22.29 11.87 2.63 5.93 7.52 9.56 12.90 10.20 14.90 15.45 15.05 13.40 5.96 17.24 35.88 20.55 21.38

8.46 15.07 7.74 6.53 8.96 7.53 10.83 13.72 17.16 13.54 25.70 21.84 22.29 11.87 2.63 5.93 7.52 9.56 12.90 10.20 14.90 15.45 15.05 13.40 5.96 17.24 35.88 20.43 21.38

8.44 14.28 7.31 6.50 8.10 7.24 10.46 13.70 16.92 13.52 24.69 21.80 22.14 11.07 2.60 5.91 7.50 9.54 11.69 9.72 14.88 15.42 14.44 13.03 5.64 17.18 35.19 19.79 21.37

8.42 14.27 7.17 6.45 8.00 7.19 10.45 13.68 16.52 13.34 23.28 21.76 21.09 10.01 2.58 5.89 7.48 9.52 10.47 9.46 14.86 15.22 14.21 12.85 5.53 17.16 33.97 19.16 21.36

6.94 12.74 6.02 5.58 6.31 6.04 9.13 12.33 15.14 12.13 23.23 20.25 19.81 8.97 2.25 5.02 6.07 8.42 9.45 8.19 13.41 14.21 12.38 11.93 4.91 15.54 33.24 18.89 20.06


3.20 3.22 2.81 7.99 4.07 3.23 2.29 2.06 2.70

2.60 2.78 2.81 7.68 4.07 2.90 2.29 2.06 2.70

2.59 2.77 2.81 7.67 3.86 2.89 2.25 2.00 2.22

2.47 2.76 2.80 7.51 3.59 2.88 2.21 1.94 1.74

2.19 2.27 2.28 6.27 3.22 2.31 1.68 1.60 1.08

Jawa Timur

12.58

12.57

12.20

11.66

11.21

Catatan:

1

Tidak bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. *

Angka diperbaiki

**

Angka sementara Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, Data DAPS (IPM) 2007 - 2011


48

Lampiran TABEL III Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Harapan Hidup (AHH) Di Jawa Timur Tahun 2009 – 2011

Kabupaten/Kota

AKB

AHH

2009

2010

2011**

2009

2010*

2011**

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


24.57 30.72 23.79 24.13 26.99 31.15 33.46 41.34 59.13 40.60 58.71 57.74 67.89 55.36 28.18 29.27 28.81 33.59 33.16 24.90 30.85 40.26 38.22 36.62 25.40 56.91 62.59 56.24 50.95

23.54 28.97 22.55 23.07 24.60 29.86 32.10 39.67 57.74 38.29 56.62 56.45 65.45 53.34 25.43 27.89 28.05 32.27 32.07 23.88 29.10 39.41 36.96 34.58 24.29 55.69 58.92 53.72 49.85

22.93 27.32 21.85 22.27 23.71 29.07 30.75 38.55 56.45 35.04 54.35 54.60 64.19 51.62 23.88 25.57 27.03 31.45 31.35 23.21 27.46 38.89 34.84 34.02 23.46 54.22 55.11 51.66 48.47

70.88 69.36 71.16 71.04 70.49 69.23 68.53 66.63 62.56 66.83 62.66 62.89 60.61 63.45 70.13 69.80 69.94 68.49 68.62 70.76 69.32 66.92 67.47 67.90 70.58 63.08 61.74 63.24 64.50

71.26 69.93 71.62 71.48 70.88 69.66 68.96 67.17 62.84 67.58 63.23 63.19 61.13 64.01 70.55 70.19 70.09 68.89 68.90 71.17 69.91 67.15 67.78 68.20 70.98 63.32 63.00 63.99 64.71

71.48 70.24 71.87 71.72 71.09 69.90 69.23 67.46 63.03 67.98 63.54 63.36 61.42 64.31 70.79 70.42 70.18 69.11 69.07 71.41 70.24 67.28 68.00 68.37 71.22 63.48 63.49 64.39 64.89


28.61 22.27 29.30 30.16 42.42 23.74 25.21 27.13 32.17

27.29 20.94 27.85 28.35 41.97 22.80 24.27 24.32 30.52

25.10 20.02 25.26 25.60 41.31 22.21 23.43 23.35 29.27

70.00 71.71 69.79 69.53 66.34 71.18 70.65 70.45 68.92

70.41 72.23 70.32 70.17 66.37 71.56 71.01 71.01 69.44

70.64 72.51 70.68 70.52 66.41 71.78 71.22 71.27 69.72

31.41

29.99

29.24

69.15

69.60

69.86

(1)

Jawa Timur

Catatan: * Angka diperbaiki ** Angka sementara Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, SUSENAS 2009-2011


49

Lampiran TABEL IV Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2009 – 2011 Indeks Harapan Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks PPP

Kabupaten/Kota 2009

2010*

2011**

2009

2010*

2011**

2009

2010*

2011**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


76.74 74.37 77.27 77.06 76.09 74.03 72.83 69.79 62.76 70.30 63.20 63.36 59.74 64.50 75.52 74.95 74.98 72.78 72.87 76.54 74.30 70.02 70.94 71.71 76.22 63.60 62.23 64.31 65.89

77.10 74.88 77.70 77.47 76.46 74.44 73.27 70.28 63.07 70.96 63.72 63.65 60.22 65.01 75.92 75.32 75.14 73.15 73.16 76.95 74.85 70.24 71.31 72.00 76.63 63.86 63.34 64.98 66.18

77.47 75.40 78.12 77.87 76.82 74.83 73.72 70.77 63.38 71.63 64.23 63.93 60.70 65.52 76.32 75.70 75.30 73.52 73.45 77.35 75.40 70.47 71.67 72.28 77.03 64.13 64.15 65.65 66.48

75.96 71.83 77.77 79.67 77.33 78.70 74.80 70.94 69.71 72.80 62.41 65.44 63.19 73.34 86.65 80.04 78.91 76.11 74.33 76.97 70.84 70.90 70.86 73.61 81.77 66.62 51.93 66.21 63.97

76.39 72.01 77.98 79.79 77.67 78.75 74.82 71.11 70.16 73.00 63.45 65.90 64.98 74.09 86.81 80.09 78.95 76.30 76.09 77.19 70.90 71.33 71.44 74.08 81.94 66.70 52.80 67.47 64.94

76.49 73.76 78.02 79.82 77.70 78.99 75.31 71.95 70.69 73.55 64.75 65.94 66.52 74.55 87.05 80.14 79.33 77.25 76.13 77.27 72.56 71.38 71.65 75.73 82.69 67.02 54.37 68.58 64.97

61.66 63.05 63.13 62.06 66.24 61.25 62.64 61.06 60.53 61.98 60.73 62.25 63.45 62.67 65.47 63.81 63.10 61.94 60.64 63.46 60.11 58.21 61.25 61.77 63.94 61.78 61.86 60.91 64.59

62.72 63.97 64.04 62.75 66.87 62.07 63.52 62.07 61.61 62.70 61.64 63.22 63.78 63.74 66.32 64.75 64.01 62.83 61.29 64.03 60.72 59.19 62.19 62.82 64.84 62.95 62.97 61.35 65.67

63.48 64.30 64.84 63.59 67.65 63.03 64.49 62.92 62.51 63.56 62.45 64.13 64.28 64.64 67.32 65.82 64.80 63.68 61.92 64.90 61.24 60.12 62.82 63.53 65.79 63.88 63.81 62.21 66.57


75.30 78.24 74.94 74.71 68.88 77.24 76.35 76.18 73.59

75.68 78.72 75.54 75.29 68.95 77.61 76.69 76.69 74.07

76.07 79.18 76.13 75.87 69.02 77.97 77.03 77.12 74.533

87.16 86.40 88.84 80.11 83.67 86.22 88.24 87.42 83.72

87.69 86.42 88.87 80.59 83.94 86.90 88.36 87.48 84.41

87.74 86.52 88.92 80.63 84.20 86.93 88.39 87.77 84.45

64.59 66.31 66.29 66.37 66.49 65.83 64.10 66.84 64.33

65.48 67.11 67.19 67.13 67.46 66.56 64.78 67.67 64.88

66.56 67.98 68.22 68.06 68.45 67.59 65.77 68.67 65.80

Jawa Timur

73.92

74.34

74.77

74.53

74.98

75.33

64.74

65.54

66.43

Catatan: * Angka Diperbaiki

** Angka Sementara Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur


50

Lampiran TABEL V Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2007 – 2011 IPM

Kabupaten/Kota

Peringkat

Shortfall

Shortfall

2007

2008

2009

2010 *

2011 **

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(6)

(7)

(8)


70.48 68.55 71.68 72.00 72.28 70.39 69.07 66.20 63.27 67.24 60.76 62.64 60.97 65.52 74.87 71.99 71.44 69.25 68.24 71.20 67.52 65.50 66.61 67.88 73.00 62.97 56.99 62.49 63.71

70.91 69.07 72.15 72.45 72.74 70.85 69.55 66.65 63.71 67.80 61.26 63.06 61.44 66.02 75.35 72.51 71.85 69.73 68.63 71.79 68.02 65.83 67.02 68.33 73.49 63.40 57.66 63.13 64.24

71.45 69.75 72.72 72.93 73.22 71.33 70.09 67.26 64.33 68.36 62.11 63.69 62.13 66.84 75.88 72.93 72.33 70.27 69.28 72.32 68.41 66.38 67.68 69.03 73.98 64.00 58.68 63.81 64.82

72.07 70.29 73.24 73.34 73.67 71.75 70.54 67.82 64.95 68.89 62.94 64.26 62.99 67.61 76.35 73.39 72.70 70.76 70.18 72.72 68.82 66.92 68.31 69.63 74.47 64.51 59.70 64.60 65.60

72.48 71.15 73.66 73.76 74.06 72.28 71.17 68.55 65.53 69.58 63.81 64.67 63.84 68.24 76.90 73.89 73.14 71.48 70.50 73.17 69.73 67.32 68.71 70.52 75.17 65.01 60.78 65.48 66.01

18 22 15 14 11 19 21 28 32 26 37 35 36 29 6 13 17 20 23 16 25 30 27 24 8 34 38 33 31

1.46 2.92 1.56 1.58 1.48 1.88 2.17 2.25 1.66 2.23 2.35 1.14 2.27 1.92 2.31 1.87 1.63 2.46 1.07 1.64 2.93 1.22 1.26 2.91 2.76 1.42 2.67 2.48 1.19

1.67 1.70 1.71 1.62 1.67 1.62 1.64 1.61 1.61 1.64 1.62 1.61 1.62 1.68 1.71 1.67 1.65 1.63 1.68 1.66 1.61 1.69 1.67 1.63 1.69 1.59 1.69 1.63 1.64


74.45 75.88 75.72 72.76 72.20 75.66 75.42 75.87 72.83

75.11 76.60 76.19 73.29 72.60 76.11 75.89 76.36 73.33

75.68 76.98 76.69 73.73 73.01 76.43 76.23 76.82 73.88

76.28 77.42 77.20 74.33 73.45 77.02 76.61 77.28 74.45

76.79 77.89 77.76 74.85 73.89 77.50 77.07 77.85 74.93

7 1 3 10 12 4 5 2 9

2.12 2.12 2.45 2.02 1.65 2.07 1.95 2.52 1.86

1.75 1.70 1.72 1.70 1.61 1.65 1.65 1.70 1.72

Jawa Timur

69.78

70.38

71.06

71.62

72.18

1.97

1.67

Catatan:

2010-2011 2007-2011

*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur


51

Katalog BPS :

Recommend Documents