KATA PENGANTAR. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Peradilan Agama se- Jawa Tengah

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146 http://www.pta-semarang.go.id/ E-Mail : [email protected] @122010

KATA PENGANTAR

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai wilayah yurisdiksi cukup besar yaitu 36 Pengadilan Agama se- Jawa Tengah, pada tahun 2010 cukup banyak kemajuan dicapai baik fisik dan non fisik. Hal ini akan dapat dilihat dari buku laporan tahunan ini. Laporan tahunan ini akan menggambarkan kondisi Peradilan Agama se- Jawa Tengah termasuk didalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang telah dilaksanakan selama tahun 2010, disamping itu didalamnya juga tergambar pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah. Laporan tahunan ini sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan

Pengadilan Agama di wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Walaupun dengan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Peradilan Agama se- Jawa Tengah namun atas kerja sama yang baik dari semua pihak, Buku Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi

informasi yang dapat

menggambarkan pelaksanaan kinerja Peradilan Agama se- Jawa Tengah .

Semarang, 31 Desember 2010 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.H.Chatib Rasyid, SH MH NIP. 150 122 616

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2010

i

DAFTAR ISI Pengantar Daftar isi Bab I

Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi dan Misi C. Renstra

Bab II

Struktur Organisasi ( Tupoksi ) A. Penyusunan Alur Tupoksi B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP )

Bab III

Keadaan Perkara

Bab IV

Pengawasan Internal

Bab V

Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya manusia Teknis Yudisial 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 3. Promosi dan Mutasi 4. pengisian Jabatan Struktural B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung C. Pengelolaan Keuangan D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara 2. Administrasi Umum

Bab VI.

Kesimpulan dan Rekomendasi


ii

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se-Jawa Tengah maupun yang berkaitan dengan

pembinaan dan

peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Peradilan Agama agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan di Jawa Tengah. Dengan membawahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di Kotamadia dan Kabupaten se-Jawa Tengah serta memiliki jumlah pegawai 1.056 orang menjadikan

kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2010 menetapkan arah kebijakan tersedianya rasana dan prasarana kinerja yang prototip dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang kapabel serta terealisasinya transparansi peradilan. Tahun 2010 seluruh satuan kerja Peradilan Agama se-Jawa Tangah telah mempunyai website sebagai sarana penunjang untuk mewujudkan transparansi peradilan. Namun dalam hal sarana dan prasarana masih ada 6 Pengadilan Agama yang sama sekali belum terjamah pembangunan sehingga masih menempati kantor peninggalan Departemen Agama dan dengan sarana kerja yang jauh dari standar. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Semarang masih menetapkan prioritas pembangunan prototipe gedung kantor, peningkatan Teknologi Informasi dan maksimalisasi perpustakaan sebagai program utama pada tahun kedepan.


1

B. Visi dan Misi Bermula dari lahirnya Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai VISI : ”Terwujudnya Peradilan Agama Jawa Tengah yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”. MISI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH 1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat; 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; 3. Mengembangkan

penerapan

manajemen modern

dalam

pengurusan

kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan; 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Upaya

mengkonkritkan visi dan misi tersebut

bukan suatu pekerjaan

mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan


2

tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi ke depan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada

masyarakat pncari

keadilan di Jawa Tengah, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan jajarannya semakin meningkat. C. Renstra Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah telah menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Misi I, yaitu menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya

dan

dapat

mengayomi

masyarakat

mempunyai

tujuan

terselenggaranya peradilan yang sedehana, cepat dan biaya ringan. Sasarannya adalah terdafarnya perkara banding secara cepat dan tertib, terwujudnya transparansi peradilan, terwujudnya persidangan secara sederhana dan terbitnya putusan secara cepat,tepat dan memenuhi rasa keadilan. Cara pencapaian sasaran adalah dengan melaksanakan pola bindalmin secara utuh, mengumumkan biaya perkara secara terbuka, meningkatkan kualitas persidangan, meningkatkan kinerja hakim. Misi 2, yaitu menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mempunyai tujuan agar meningkatnya

pelayanan

memberian

keterangan,

pertimbangan

dan

penasehatan tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, hisab rukyat, pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum. Sasarannya adalah melakukan koordinasi dengan instansi tingkat propinsi dalam perkembangan hukum dan terwujudnya pelayanan kepada umat Islam yang berkaitan dengan hisab rukyat. Adapun cara pencapaian tujuan adalah memberikan bantuan kepada instansi yang membutuhkan informasi hukum Islam dan pelayanan hisab rukyat.


3

Cara pencapaian sasaran adalah memberikan bantuan kepada instansi yang membutuhkan informasi hukum Islam dan memberikan pelayanan seputas hisab rukyat. Misi 3, yaitu mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur peradilan. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang memadai. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Sasarannya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. Meningkatnya kualitas hakim, panitera dan juru sita. Meningkatnya kualitas pegawai bidang teknologi dan informasi. Meningkatnya kualitas pegawai dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Meningkatnya pendayagunaan

kualitas barang,

pegawai

dalam

perpustakaan

pengelolaan dan

barang

tata

persuratan,

inventaris

kantor.

Meningkatnya plafon anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya. Cara pencapaian sasaran adalah dengan menerapkan manajemen modern pengelolaan kepagawaian,

mengadakan orientasi bagi para hakim, panitera

pengganti, juru sita pengganti, teknologi informasi, SIMPEG, SIMAK- BMN, administrasi umum dan orientasi keuangan serta RKA-KL. Misi 4, yaitu meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Tujuannya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terselenggaranya peradilan yang seksama dan sewajarnya. Sasarannya adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua tingkatan jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan.


4

Cara pencapaian sasaran adalah mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pelatihan kepada aparatur peradilan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan ke Pengadilan Agama se Jawa Tengah.


5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. PENGADILAN AGAMA Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah , wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan

keuangan

kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan istbath kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;


6

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 2. PENGADILAN TINGGI AGAMA Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yudisial bagi perkara banding; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding; c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; f. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; g. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan

Tinggi

Agama

dan

Pengadilan

Agama

(kepegawaian, keuangan, dan umum); Struktur Organisasi Peradilan Agama Jawa Tengah adalah Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Jurusita serta seluruh staff (pejabat struktural/Fungsional/Non

Struktural),

dan

Pengadilan


Tinggi

Agama 7

Semarang yang susunannya terdiri dari : Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim,

Panitera/

Sekretaris

beserta

seluruh

staff

(Pejabat

Struktural/Fungsional/Non Struktural) . B. PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) Standard Operating Procedures PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG No

Uraian Kegiatan

Keterangan Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

DISKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang A

PENERIMAAN BERKAS 1. Petugas bagian penerimaan surat, Petugas Meja 15 menit menerima berkas perkara banding dari I (satu) PERKARA BANDING PA pengaju baik secara langsung atau DARI PENGADILAN melalui pos dan mengagendakan AGAMA dalam agenda surat masuk biasa.

2. Petugas bagian penerimaan surat mendistribusikan berkas perkara banding tersebut ke Panitera melalui Wakil Panitera.

Pada hari berkenaan

3. Wakil Panitera menerima dan memeriksa bekas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas a. Jika berkas perkara lengkap, Wakil Panitera menyerahkan berkas ke Meja I agar berkas perkara tersebut diregistrasi dan dibuatkan pemberitahuan ke PA dan para pihak, bahwa perkara banding telah diregistrasi. b. Jika berkas perkara belum lengkap, biaya banding belum dikirim/telah dikirim tapi kurang atau surat-surat kelengkapan berkas, PTA mengi-rim surat ke PA meminta kekurangannya. c. Petugas Meja I untuk sementara menyimpan berkas perkara banding dalam buku bantu. 4. Petugas Meja I menyerahkan berkas yang telah didaftar dan diberi nomor oleh Kasir (pemegang kas) kepada Petugas Meja II.


Pada hari berkenaan.

8

B

PENCATATAN BERKAS PERKARA BANDING

1. Petugas Meja II mendaftar/mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor perkara oleh pemegang Kas ke dalam Buku Register perkara banding.

Petugas Meja II (dua)

5 menit

2. Petugas Meja II memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan 3. Setelah diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, Wakil Panitera melalui Panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

C

PEMBUATAN DAN 1. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara banding yang telah dilengkapi PENCATATAN PMH dengan formulir PMH, SPPP kepada PADA BUKU Wakil Panitera untuk diteruskan Ketua REGISTER PERKARA

15 menit

Pengadilan Tinggi Agama melalui Panitera.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat Penunjukan Majelis Hakim (PMH).

5 menit

3. Panitera membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP).

5 menit

4. Petugas Meja II mencatat susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Buku register dan segera menyerahkan berkas perkara banding tersebut kepada Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan buku ekspedisi.

D.

PENGIRIMAN BERKAS 1. Petugas mengirim kembali berkas perkara banding (Bundel A) yang telah KE PENGADILAN diputus, ke PA bersama salinan AGAMA

putusan untuk diberitahukan kepada para pihak.

2. Petugas menyimpan berkas perkara banding (Bundel B) di Pengadilan Tinggi Agama bersama asli putusan untuk keperluan arsip 3. Petugas menyimpan arsip perkara banding dalam box dan diberi daftar isi box, nomor box dan nomor perkara.


9

BAB III KEADAAN PERKARA 1. Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah a. Keadaan Perkara Jumlah perkara pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 81.424 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2009 sebanyak 16.267 perkara , perkara yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 65.167 sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2010 sebanyak 64.549, maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2010 sebanyak 16.875 perkara. Keadaan perkara tersebut dapat dirinci sebagai berikut : No. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pengadilan Agama 2

Semarang Kendal Demak Purwodadi Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo

Keadaan Perkara Sisa Perkara Perkara Jumlah Akhir Masuk Putus 2009 3 4 5 6 411 2.349 2.760 2.198 407 1.948 2.355 1.835 333 1.396 1.729 1.292 716 2.877 3.593 2.757 293 951 1.244 955 232 965 1.197 915 498 2.110 2.608 2.048 106 1.014 1.120 991 254 1.596 1.850 1.519 156 1.136 1.292 1.064 369 1599 1.968 1.519 87 360 447 363 568 2.604 3.172 2.429 387 1.629 2.016 1.572 567 3.174 3.741 3.004 99 677 776 632 672 2.262 2.934 2.191 230 1.339 1.569 1.301 368 1.451 1.819 1.339 549 2.327 2.876 2.262 897 4.202 5.099 3.459 385 1.850 2.235 1.849 534 2.270 2.804 2.168 47 252 299 214 365 1.413 1.778 1.281 588 2.244 2.832 2.234


Sisa

% 7

9

562 520 437 836 289 282 560 129 331 228 449 84 743 444 737 144 743 268 480 614 1.640 386 636 85 497 598

80% 78% 75% 77% 77% 76% 79% 88% 82% 82% 77% 81% 77% 78% 80% 81% 75% 83% 74% 79% 67% 83% 77% 71% 72% 79%

10

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar JUMLAH

309 597 376 149 327 413 309 354 207 300 16.257

1.323 2.049 2.066 677 1.394 1.483 1.393 1.884 1.077 1.351 65.167

1.632 2.646 2.442 826 1.721 1.896 1.702 2.238 1.284 1.651 81.424

1.295 1.941 2.036 638 1.314 1.416 1.344 1.829 1.007 1.314 64.549

337 705 406 188 407 480 358 409 277 337 16.875

79% 73% 83% 77% 76% 75% 79% 82% 78% 80% 79%

Pada tahun 2010 penerimaan perkara terbanyak pada Pengadilan Agama Cilacap Kelas I A sebanyak 4.202 perkara,

sedangkan Pengadilan Agama

Magelang Kelas II menduduki rangking terakhir dalam penerimaan perkara, yaitu 252 perkara. b. Penerimaan Perkara Dari 65.167 perkara yang diterima pada tahun 2010 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami = 307 perkara 2). Pencegahan Perkawinan = 2 perkara 3). Penolakan Perkawinan = 1 perkara 4). Pembatalan Perkawinan = 28 perkara 5). Kelalaian Kewajiban suami/istri = 1 perkara 6). Cerai Talak = 20.526 perkara 7). Cerai Gugat = 41.348 perkara 8). Harta Bersama = 80 perkara 9). Penguasaan Anak = 36 perkara 10). Nafkah oleh ibu = 0 perkara 11). Hak-hak bekas istri = 0 perkara 12). Pengesahan anak = 28 perkara 13). Pencabutan Kekuasaan orang tua = 1 perkara 14). Perwalian = 53 perkara 15). Pencabutan Kekuasaan wali = 1 perkara 16). Penunjukan orang lain sebagai wali = 7 perkara 17). Ganti rugi terhadap wali = 0 perkara 18). Asal usul anak = 54 perkara 19). Penolakan Kawin campur = 0 perkara 20). Istbat Nikah = 281 perkara 21). Izin Kawin = 5 perkara 22). Dispensasi Kawin = 1.548 perkara


11

23). Ekonomi Syari’ah 24). Wali adlol 25). Kewarisan 26). Wasiat 27). Hibah 28). Wakaf 29). Sadaqah/ Zakat / infaq 30). P3HP / Penetapan Ahli waris 31). lain-lain

= =

2 211 = = = = = = =

perkara perkara 84 perkara 0 perkara 8 perkara 0 perkara 0 perkara 88 perkara 458 perkara

c. Penyelesaiaan Perkara Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama se Jawa Tengah selama tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut: 1). Sisa Tahun 2009 2). Diterima tahun 2010 3). Jumlah 4). Diputus 5). Sisa

= = = = =

16.257 65.167 81.424 64.549 16.875

perkara perkara perkara perkara perkara

Adapun dari 64.549 perkara yang diputus pada tahun 2010, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1). Izin Poligami 2). Pencegahan Perkawinan = 3). Penolakan Perkawinan 4). Pembatalan Perkawinan = 5). Kelalaian Kewajiban suami/istri = 6). Cerai Talak 7). Cerai Gugat 8). Harta Bersama 9). Penguasaan Anak 10). Nafkah oleh ibu 11). Hak-hak bekas istri 12). Pengesahan anak = 13). Pencabutan Kekuasaan orang tua 14). Perwalian = 15). Pencabutan Kekuasaan wali 16). Penunjukan orang lain sebagai wali 17). Ganti rugi terhadap wali = 18). Asal usul anak 19). Penolakan Kawin campur 20). Istbat Nikah 21). Izin Kawin =

= 1 = 16 0 = = = = = = 26 = 38 = = 1 = = = 11

203 perkara perkara 0 perkara perkara perkara 18.323 perkara 37.548 perkara 37 perkara 31 perkara 0 perkara 1 perkara perkara 1 perkara perkara 1 perkara 7 perkara perkara 49 perkara 0 perkara 235 perkara perkara


12

22). Dispensasi Kawin 23). Wali adlol 24). Ekonomi Syari’ah 25). Kewarisan 26). Wasiat 27). Hibah 28). Wakaf 29). Sadaqah / Zakat /Infaq 30). P3HP/ penetapan Ahli Waris 31). lain-lain 32). Ditolak 33). Tidak diterima 34). Gugur 32). Dicoret dari pendaftaran 36). Dicabut

= = =

1373 perkara 161 perkara 2 perkara = 24 perkara = 2 perkara = 3 perkara = 0 perkara = 0 perkara = 72 perkara = 414 perkara = 536 perkara = 508 perkara = 920 perkara = 627 perkara = 3.375 perkara

d. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dari Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2010 sebanyak 64.549

perkara, yang merupakan perkara

perceraian sebanyak 58.063 perkara. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2010 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9). 10). 11). 12). 13). 14). 15).

Poligami tidak sehat = 100 perkara Krisis Akhlak = 1.459 perkara Cemburu = 1.254 perkara Kawin Paksa = 628 perkara Ekonomi = 11.130 perkara Tidak ada tanggung Jawab = 22.005 perkara Kawin di bawah umur = 191 perkara Kekejaman jasmani = 50 perkara Penganiayaan /kekejaman mental = 119 perkara Dihukum = 70 perkara Cacat Biologis = 98 perkara Politis = 30 perkara Gangguan Pihak ketiga = 2.505 perkara Tidak ada Keharmonisan = 13.920 perkara Lain – lain = 29 perkara

e. Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun


13

1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin perceraian maupun ijin poligami dari atasannya yang secara prosedural sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2010 perkara yang salah satu pihaknya atau keduaduanya PNS sebanyak 1.178 perkara dapat dirinci sebagai berikut : 1). Cerai talak 2). Cerai gugat 3). Ijin Poligami

= 405 perkara 585 perkara = 4 perkara

=

dari 1.002 perkara tersebut, terdiri dari : 1). Masih dalam proses 2). Selesai 3). Dicabut

= = =

454 perkara 707 perkara 17 perkara

2. Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang a. Keadaan Perkara Banding Perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 299 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2009 sebanyak 29 perkara sedang perkara yang diterima pada tahun 2010 sebanyak 270 dan perkara yang diputus pada tahun 2010 sebanyak 254 sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2010 sebanyak 45 perkara. b. Penerimaan Perkara Banding Perkara permohonan banding sebanyak 270 perkara tersebut berasal dari : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengadilan Agama Semarang Kendal Salatiga Demak Purwodadi Ambarawa Pati Kudus

Jumlah Perkara

No

40 4 6 10 8 4 7 14

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Pengadilan Agama Purwokerto Banyumas Purbalingga Cilacap Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo


Jumlah Perkara 17 7 5 10 4 2 3 4

14

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Batang Slawi Kajen

7 5 3 5 2 6 4 1 4 5

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 36.

Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Sragen Boyolali Wonogiri Sukoharjo Karanganyar

3 8 12 17 9 7 7 4 9 7

Adapun 270 perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2010 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1). Izin Poligami 2). Pembatalan Perkawinan 5). Kelalaian Kewajiban suami/istri 6). Cerai Talak 7). Cerai Gugat 8). Harta Bersama 9). Penguasaan Anak 10). Pengesahan anak 11). Perwalian 12). Kewarisan 13). Wasiat 14). Hibah 15). Wakaf

=

0 perkara = 2 perkara = 0 perkara = 126 perkara = 100 perkara = 15 perkara = 4 perkara = 1 perkara = 0 perkara = 17 perkara = 0 perkara = 4 perkara = 1 perkara

c. Penyelesaian Perkara Banding Perkara banding yang diputus tahun 2010 sebanyak 232 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2010 sebanyak 29 perkara. Perkara tersebut dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9).

Pembatalan Perkawinan Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Nafkah oleh ibu Perwalian Kewarisan Wasiat Hibah

= 92

= 15 = 4 = 2

= 2 perkara = 115 perkara perkara = 5 perkara = 7 perkara = 0 perkara perkara perkara perkara


15

10). Wakaf 11). Dicabut

= 2 = 10

perkara perkara

Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Chatib Rasyid,SH.MH. : Drs. H. Shofrowi, SH MH : Drs. H. Saiful Fadhlan Ghany, MH Perkara yang ditangani 7 perkara dan diselesaikan 6 perkara, sisa 1 perkara

2). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Mudjtahidin, SH,MH : Drs. H. Mafruchin Ismail, SH : Drs. H. Ali Muhson , SH,MH Perkara yang ditangani 11 perkara dan diselesaikan 10 perkara, sisa 1 perkara

3). Ketua Majelis : Drs. H. Mahmud J, SH Hakim Anggota : Drs. H. Saiful Fadhlan Ghany, MH : Drs. H. Wiyoto , SH Pekara yang ditangani 29 perkara dan diselesaikan 22 perkara, sisa 7 perkara 4). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Syihabuddin Mu’ti, SH : Drs. H. Yahya Arul, SH : Dra. Hj. Ayunah M. Zabidi, SH Perkara yang ditangani 18 perkara dan diselesaikan 18 perkara, sisa 0 perkara


: Drs. H. Shofrowi, SH,MH : Drs. H. Miftahuddin , SH : Drs. H. Ibrahim Salim, SH Perkara yang ditangani 18 perkara dan diselesaikan 18 perkara, sisa 0 perkara


: Drs. H. Bunyamin, SH : Dra. Hj. Faizah : Drs. H. Ibrahim Salim, SH Perkara yang ditangani 18 perkara dan diselesaikan 18 perkara, sisa 0 perkara. 7). Ketua Majelis : Drs. H. Mafruchin Ismail, SH


16

Hakim Anggota

: Drs. H. Djamhuri Ramadlan, SH : Drs. H. Anwar Sholeh, M Hum. Perkara yang ditangani 24 perkara dan diselesaikan 23 perkara, sisa 1 perkara. 8). Ketua Majelis : Drs. H. Yahya Arul, SH Hakim Anggota : Drs. H. Maftuh Abu Bakar, SH, MH : Drs. H. Miftahuddin, SH Perkara yang ditangani 33 perkara dan diselesaikan 28 perkara, sisa 5 perkara. 9). Ketua Majelis : Drs. H. Chamdani Hasan Hakim Anggota : Drs. H. Sholeh, SH,MH : DR. Drs. H.M. Arsyad Mawardi, SH,M.Hum Perkara yang ditangani 30 perkara dan diselesaikan 29 perkara, sisa 1 perkara. 10).Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Ali Muhson , SH,MH : Drs. H. Sam’un Abduh, SQ,MH : Drs. H. Ibrahim Salim, SH Perkara yang ditangani 34 perkara dan diselesaikan 30 perkara, sisa 4 perkara.

11).Ketua Majelis : Drs. H. Kholil Hanafi, SH Hakim Anggota : Dra. Hj. Ayunah M. Zabidi, SH : Drs. H. Sutjipto, SH Perkara yang ditangani 16 perkara dan diselesaikan 16 perkara, sisa 0 perkara. 12).Ketua Majelis : Drs. H. Miftahuddin, SH Hakim Anggota : Dra. Hj. Faizah : Drs. H. Wiyoto, SH Perkara yang ditangani 28 perkara dan diselesaikan 28 perkara, sisa 0 perkara. 13).Ketua Majelis : Drs. H. Sholeh, SH,MH Hakim Anggota : Dra. Hj. Faizah : Drs. H. Slamet Jupri, MH Perkara yang ditangani 4 perkara dan diselesaikan 4 perkara, sisa 0 perkara. 14).Ketua Majelis : Drs. H. Anshoruddin, SH,MA Hakim Anggota : Drs. H. Ichsan Yusuf, SH, M.Hum : Drs. H. Slamet Jupri, MH Perkara yang ditangani 6 perkara dan diselesaikan 5 perkara, sisa 1


17

perkara. 15).Ketua Majelis : Drs. H. Ichsan Yusuf, SH, M.Hum Hakim Anggota : Drs. H. Bambang Ali Muhajir : Drs. H. Slamet Jupri, MH Perkara yang ditangani 4 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 4 perkara. 16).Ketua Majelis : Drs. H. Bambang Ali Muhajir Hakim Anggota : Dra. Hj. Faizah : Drs. H. Anwar Sholeh, M Hum. Perkara yang ditangani 4 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 3 perkara. 17).Ketua Majelis : Drs. H. Nurkholis S, SH,MH Hakim Anggota : Drs. H. Miftahuddin, SH : DR. Drs. H.M. Arsyad Mawardi, SH,M.Hum Perkara yang ditangani 4 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 3 perkara. 18).Ketua Majelis : Drs. H. Sam’un Abduh SQ, MH Hakim Anggota : Drs. H. Sutjipto, SH : Drs. H. Ibrahim Salim, SH Perkara yang ditangani 4 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 3 perkara. 19).Ketua Majelis : Drs. H. Maftuh Abu Bakar, SH,MH Hakim Anggota : Drs. H. Djamhuri Ramadlan, SH : Drs. H. Wiyoto, SH Perkara yang ditangani 3 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 2 perkara

3. Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 sebanyak 52 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

1

2

3

4

5

6

1. 2. 3. 4.

Semarang Kendal Demak Purwodadi

11 4 1 1

19. 20. 21. 22.

Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga


0 5 3 1

18

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen

0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar

1 1 2 0 0 1 2 6 0 0 0 0 5 0

4. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI tahun 2010 sebanyak 3 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

1

2

3

4

5

6

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Semarang Kendal Demak Purwodadi Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen

Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

5. Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 2010 sebanyak 6 perkara, berasal dari :


19

No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

1

2

3

4

5

6

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Semarang Kendal Demak Purwodadi Salatiga Ambarawa Pati Kudus Jepara Rembang Blora Pekalongan Pemalang Batang Brebes Tegal Slawi Kajen

Banyumas Purwokerto Cilacap Purbalingga Banjarnegara Magelang Temanggung Wonosobo Purworejo Kebumen Mungkid Surakarta Klaten Boyolali Wonogiri Sragen Sukoharjo Karanganyar


0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

20

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas aparatur Peradilan Agama se Jawa tengah, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Tahun 2010 telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut : 1. Pembinaan Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2010 berbentuk pembinaan Sumber daya manusia bidang teknis dan non teknis serta etika aparatur peradilan yang dilaksanakan dalam bentuk : a.

Rapat koordinasi / pembinaan Pimpinan Pengadilan Agama Se Jawa tengah dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

b. Rapat koordinasi / pembinaan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah. c.

Rapat koordinasi / pembinaan Wakil sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah.

d. Rapat koordinasi / pembinaan para Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama se Jawa Tengah. e. Rapat pembinaan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. f.

Peneguran kepada Ketua Pengadilan Agama yang belum mengirimkan laporan absensi pegawai , laporan SAKPA DAN SIMAK-BMN

ke

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. g. Membuat surat edaran kepada Pengadilan Agama se Jawa Tengah tentang efisiensi Penggunaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dalam rangka


21

Penghematan energi . h. Mengadakan Pelatihan Program Mediasi kepada Ketua Pengadilan Agama se jawa tengah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal

30

April 2010 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 1. Pengawasan Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melakukan pengawasan sebagai berikut : a. Pemeriksaan permohonan ijin perceraian bagi Hakim dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ; b. Pemeriksaan

terhadap 19

Pengadilan Agama karena Ketua mutasi,

dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2010 (Pengadilan Agama Purwodadi, Batang, Surakarta, Boyolali, Pati, Demak, Jepara, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Slawi, Wonogiri, Wonosobo dan Purbalingga ). c. Pengawasan reguler ke 28 Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Bidang Teknis dan Administrasi Yustisial pada bulan Juni ( Pengadilan Agama Semarang, Demak, Rembang, Temanggung, Tegal, Blora, Pekalongan, Brebes, Purwokerto, Kendal,

Sukoharjo, Cilacap, Magelang,

Sragen, Ambarawa, Pati, Karanganyar, Boyolali, Wonosobo, Wonogiri, Batang, Jepara, Purwodadi, Slawi, Banjarnegara, Purworejo, Purbalingga dan Kebumen ). 

Substansi Pengawasan

oleh Tim pengadilan Tinggi Agama Semarang

adalah sebagai berikut : 1. manajemen peradilan meliputi : -

Program kerja, pelaksanaan / pencapaian target, pengawasan dan pembinaan , kendala dan Hambatan, Faktor – faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan .

2. Administrasi Perkara meliputi : -

Pola prosedur penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola Keuangan Perkara, Pola pelaporan perkara,dan pola Kearsipan


22

perkara . 3. Teknis persidangan meliputi : -

Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, Minutasi perkara .

4. Kinerja Pelayanan Publik meliputi : -

Pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, Pembinaan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan/ perawatan inventaris , Tingkat ketertiban , kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan serta Tingkat pengaduan masyarakat .

f. Pengawasan Bidang realisasi anggaran dilakukan secara berkala dalam bentuk rapat Koordinasi/Evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris

Pengadilan Agama Se Jawa tengah dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Substansi rapat koordinasi/evaluasi meliputi laporan realisasi anggaran dan kendala yang ada dilanjutkan dengan solusi dan petunjuk teknis dari Pengadilan Tinggi Agama.


23

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap para aparatur pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2010 Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan kualitas dibidang kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis maupun peningkatan kualitas dibidang sekretariat. Namun disamping itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan kinerja harus diperhatikan adanya pemberian penghargaan kepada aparatur peradilan yang dipandang cakap dan mampu berupa mutasi baik berupa usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk rotasi. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan aparatur peradilan maupun supporting unit pelaksanaan kinerja akan terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : A. Sumber daya manusia. B. Pengelolaan sarana dan prasarana. C. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. D. Pengelolaan administrasi, baik berupa adminisrrasi umum maupun administrasi pengadilan. Dari masing masing bagian tersebut diatas akan diuraikan secara detail


24

sebagai berikut :

A. SUMBER DAYA MANUSIA. 1. Sumber daya manusia teknis yudisial. Dalam bidang teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun anggaan 2010 mendapatkan anggaran dalam DIPA berupa dua kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pelaksanaan Workshop Mediasi,

Workshop Ekonomi Syariah, Workshop Administrasi

Yustisial, Workshop Berita Acara Persidangan, Workshop Teknis Yustisial serta Workshop Sita dan Eksekusi. Kegiatan Workshop Mediasi disediakan anggaran dalam DIPA tahun 2010 sebesar Rp 88.921.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ), kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan jumlah

peserta 108 orang. Inputs dari workshop mediasi adalah para hakim Pengadilan

Agama

se

Jawa

Tengah,

outputs

kegiatan

ini

adalah

terselenggaranya pelaksanaan workshop Mediasi selama 2 (dua) hari, sedang outcomes dari kegiatan ini adalah terlatihnya para Hakim Pengadilan Agama dalam hal pelaksanaan Mediasi. Kegiatan Workshop Ekonomi Syariah disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 88.921..000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 108 orang. Input dari workshop ini adalah

Hakim Pengadilan Agama

dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terlesenggaranya workshop Ekonomi Syariah selama 2 (dua) hari, sedang outcomes kegiatan ini adalah tercapainya pemahaman hakim dalam perkara Ekonomi Syariah serta mampu melakukan pembinaan bidang Ekonomi Syariah kepada para aparatur pengadilan yang bersangkutan. Kegiatan workshop Administrasi Yustisial disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 120.053..000,- (seratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu


25

rupiah ). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 144 orang. Input dari workshop ini adalah Wakil Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terlesenggaranya workshop Administrasi Yustisial selama 2 (dua) hari, sedang outcomes kegiatan ini adalah tercapainya pemahaman Wakil Panitera dan Panitera Muda dalam bidang Administrasi Yustisial serta mampu melakukan pembinaan bidang Administrasi Yustisial kepada para aparatur pengadilan yang bersangkutan. Kegiatan workshop Berita Acara Persidangan disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 120.053.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 144 orang. Input dari workshop ini adalah

Panitera Muda dan Panitera Pengganti

Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terlesenggaranya workshop Berita Acara Persidangan selama 2 (dua) hari, sedang outcomes kegiatan ini adalah tercapainya pemahaman Panitera Muda dan Panitera Pengganti dalam bidang Berira Acara Persidangan serta mampu melakukan pembinaan bidang Berita Acara Persidangan kepada para aparatur pengadilan yang bersangkutan. Kegiatan workshop Teknis Yustisial disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 120.053.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 144 orang. Input dari workshop ini adalah Hakim Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terlesenggaranya workshop Teknis Yustisial selama 2 (dua) hari, sedang outcomes kegiatan ini adalah tercapainya pemahaman Hakim dalam bidang

Administrasi Yustisial serta

mampu melakukan pembinaan bidang Teknis Yustisial kepada para aparatur pengadilan yang bersangkutan. Kegiatan workshop Sita dan eksekusi disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 95.232.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua


26

ribu rupiah ). Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 108 orang. Input dari workshop ini adalah Wakil Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terlesenggaranya workshop Sita dan Eksekusi selama 2 (dua) hari, sedang outcomes kegiatan ini adalah tercapainya pemahaman Wakil Panitera dan Juru Sita dalam perkara Sita dan Eksekusi serta mampu melakukan pembinaan bidang Sita dan Eksekusi kepada para aparatur pengadilan yang bersangkutan

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial. Dalam bidang non teknis yudisial, tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Semarang ada dua kegiatan peningkatan sumber daya manusia bidang keuangan dan bidang umum yang dilaksanakan dalam bentuk workshop yaitu Workshop Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Sistem Manajemen Pegawai, Workshop Peningkatan Kemampuan SDM Administrasi Kepegawaian, Workshop Peningkatan Kemampuan SDM Bidang SAKPA dan SIMAK BMN, Workshop

Peningkatan

Kemampuan

SDM

Bendaharawan,

Workshop

Peningkatan Kemampuan SDM RKA-KL serta Workshop Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Umum. Kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan SDM bidang Sistem Manajemen Pegawai disediakan anggaran dalam DIPA sebesar

Rp

60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 72 orang Wakil Sekretaris dan Operator SIMPEG. Inputs kegiatan ini adalah seluruh Wakil Sekretaris dan Operator SIMPEG Pengadilan Agama se Jawa

Tengah,

Peningkatan

outputs

kegiatan

Kemampuan

SDM

adalah bidang

terselenggaranya Sistem

Manajemen

workshop Pegawai

Pengadilan Agama se Jawa Tengah, sedang outcomes kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga terampil dan terlatih bidang Sistem Mamajemen Pegawai Pengadilan Agama se Jawa Tengah.


27

Kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan SDM Administrasi Kepegawaian disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 72 orang Panitera/Sekretaris dan Kaur/Kasubag Kepegawaian. Inputs kegiatan ini adalah seluruh Panitera/ Sekretaris

dan Kaur/Kasubag

Kepegawaian

Pengadilan Agama se Jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terselenggaranya Workshop Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama se Jawa Tengah, sedang outcomes kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga terampil dan terlatih bidang Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan SDM bidang SAKPA dan SIMAK BMN disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) dan telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 72 orang Kaur / Kasubag Keuangan dan operator. Inputs kegiatan ini adalah seluruh Kaur / Kasubag Keuangan dan operator SAKPA dan SIMAK BMN Pengadilan Agama se Jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terselenggaranya workshop Peningkatan Kemampuan SDM bidang SAKPA dan SIMAK BMN Pengadilan Agama se Jawa Tengah, sedang outcomes kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga terampil dan terlatih bidang SAKPA dan SIMAK BMN Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan SDM Bendaharawan disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 72 orang Kaur/Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Inputs kegiatan ini adalah seluruh Kaur/Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama se Jawa

Tengah,

outputs

kegiatan

adalah

terselenggaranya

workshop

Peningkatan Kemampuan SDM Bendaharawan Pengadilan Agama se Jawa Tengah, sedang outcomes kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga terampil dan terlatih Bendaharawan Pengadilan Agama se Jawa Tengah.


28

Kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan dan SDM RKA-KL disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 72 orang Panitera/Sekretaris dan Operator. Inputs kegiatan ini adalah seluruh Panitera/Sekretaris dan Operator Pengadilan Agama se Jawa Tengah, outputs kegiatan adalah terselenggaranya workshop Peningkatan Kemampuan SDM RKA-KL Pengadilan Agama se Jawa Tengah, sedang outcomes kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga terampil dan terlatih

dibidang perencanaan

Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Kegiatan workshop Peningkatan Kemampuan SDM bidang Umum disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ) dan telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 72 orang subag umum dan operator SIMAK-BMN Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Inputs dari kegiatan ini adalah kasubag umum dan operator SIMAK-BMN Pengadilan Agama se Jawa

Tengah, Output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan

workshop peningkatan sumber daya manusia bidang umum, sedang outcoms kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga yang terampil dan menguasai bidang penata usahaan bidang umum dan SIMAK BMN.

3. Promosi dan mutasi. Memproses mutasi kenaikan pangkat sebanyak 252 orang yang terdiri dari periode April 2010 sebanyak 171 orang dan periode Oktober 2010 sebanyak 81. orang. Daftar usulan kenaikan pangkat pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2010. Memproses usul mutasi alih tempat tugas jabatan fungsional hakim sebanyak 145 orang. Memproses usul mutasi Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama di wilayah pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 50 orang. Memproses usul mutasi jabatan kepaniteraan Pengadilan Agama di


29

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 80 orang. Memproses usul mutasi jabatan Kesekretariatan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 4 orang. Memproses usul mutasi tempat tugas dari dalam ke luar lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 1 orang.

4. Pengisian jabatan struktural. Memproses usul pengisian Jabatan Struktural pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan pengadilan Agama se jawa tengah sebanyak 4 orang.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan prasarana gedung. Bermula dari masuknya empat lingkungan dibawah satu atap Mahkamah Agung menjadikan semua pengelolaan administrasi dan sarana serta prasarana gedung berpindah dari yang semula berada dibawah departemen masing masing menjadi dibawah Mahkamah Agung.

Sudah

barang tentu untuk sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur empat lingkungan peradilan harus memenuhi kriteria standar Mahkamah Agung, diantaranya

adalah

sarana

gedung

kantor

beserta

kelangkapannya.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mewilayahi 36 kantor Pengadilan Agama hingga tahun 2010 baru memiliki sarana dan prasarana gedung kantor yang memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung sejumlah 22 gedung kantor selebihnya masih 14 gedung Kantor Pengadilan Agama dan 1 Kantor Pengadilan Tinggi Agama masih menempati gedung gedung eks Departemen Agama yang tidak standar dan belum mencerminkan gedung Lembaga Peradilan yang terletak di gang gang jalan yang sempit dan berliku. 2. Sarana dan prasarana fasilitas gedung Oleh karena sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama se Jawa


30

Tangah belum sepenuhnya memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung, maka sudah barangtentu sarana dan prasarana fasilitas gedung juga belum sesuai dengan standar Mahkamah Agung, hingga kini Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal sarana dan prasarana kinerja masih menitik beratkan pada penyelesaian pembangunan gedung - gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang memenuhi standar prototip Mahkamah Agung. Setelah dirasa semua gedung Pengadilan Agama memenuhi prototip, baru kemudian arah kebijakan ke pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan gedung kantor. C. PENGELOLAAN KEUANGAN. Pengelolaan Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun rincian masing masing belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

NO

SATKER

PAGU DIPA

1

2

3

1

PTA SEMARANG Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

TOTAL REALISASI Rp. % 4 5

SISA DANA 6

6,895,961,000 4,696,188,000 2,199,773,000 -

6,714,332,665 4,535,179,081 2,179,153,584

97.37% 96.57% 99.06%

181,628,335 161,008,919 20,619,416

2

PA

PEMALANG Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,070,624,000 1,769,619,000 298,505,000 2,500,000

1,947,187,914 1,648,555,925 296,134,989 2,497,000

94.04% 93.16% 99.21% 99.88%

123,436,086 121,063,075 2,370,011 3,000

3

PA

TEGAL Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,821,583,000 1,540,895,000 278,188,000 2,500,000

1,835,484,948 1,539,926,130 293,058,818 2,500,000

100.76% 99.94% 105.35% 100.00%

(13,901,948) 968,870 (14,870,818) -

4

PA

BREBES Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

4,858,960,000 2,295,667,000 360,793,000 2,202,500,000

4,452,260,966 1,902,909,247 350,485,919 2,198,865,800

91.63% 82.89% 97.14% 99.83%

406,699,034 392,757,753 10,307,081 3,634,200

5

PA

BATANG Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,942,469,000 1,650,656,000 289,313,000 2,500,000

1,940,717,687 1,664,371,046 273,846,641 2,500,000

99.91% 100.83% 94.65% 100.00%

1,751,313 (13,715,046) 15,466,359 -

6

PA

SEMARANG

3,253,734,000

3,589,729,904

110.33%

(335,995,904)


31

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,208,327,000 295,407,000 750,000,000

2,561,275,493 299,734,411 728,720,000

115.98% 101.46% 97.16%

(352,948,493) (4,327,411) 21,280,000

7

PA

SALATIGA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,525,959,000 1,245,459,000 278,000,000 2,500,000

1,750,927,870 1,483,747,383 264,680,487 2,500,000

114.74% 119.13% 95.21% 100.00%

(224,968,870) (238,288,383) 13,319,513 -

8

PA

KENDAL Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,442,455,000 2,153,128,000 289,327,000 -

2,591,106,639 2,304,766,839 286,339,800 -

106.09% 107.04% 98.97%

(148,651,639) (151,638,839) 2,987,200 -

9

PA

DEMAK Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,592,021,000 1,889,300,000 275,221,000 427,500,000

2,406,001,055 1,709,056,793 271,842,262 425,102,000

92.82% 90.46% 98.77% 99.44%

10

PA

PURWODADI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,228,364,000 1,840,128,000 388,236,000 -

2,399,340,845 2,016,297,398 383,043,447

107.67% 109.57% 98.66%

(170,976,845) (176,169,398) 5,192,553 -

11

PA

PATI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,223,556,000 1,930,523,000 290,533,000 2,500,000

2,114,496,843 1,828,282,889 283,713,954 2,500,000

95.10% 94.70% 97.65% 100.00%

109,059,157 102,240,111 6,819,046 -

12

PA

KUDUS Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,068,596,000 1,448,082,000 268,014,000 352,500,000

1,915,868,289 1,305,913,779 263,139,510 346,815,000

92.62% 90.18% 98.18% 98.39%

152,727,711 142,168,221 4,874,490 5,685,000

13

PA

JEPARA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,203,277,000 1,924,359,000 276,418,000 2,500,000

1,876,640,155 1,618,359,095 255,781,060 2,500,000

85.17% 84.10% 92.53% 100.00%

326,636,845 305,999,905 20,636,940 -

14

PA

REMBANG Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,242,398,000 1,963,760,000 276,138,000 2,500,000

1,719,844,379 1,446,632,601 270,711,778 2,500,000

76.70% 73.67% 98.03% 100.00%

522,553,621 517,127,399 5,426,222 -

15

PA

BLORA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3,415,380,000 1,226,925,000 285,955,000 1,902,500,000

3,620,579,921 1,462,782,355 260,798,066 1,896,999,500

106.01% 119.22% 91.20% 99.71%

(205,199,921) (235,857,355) 25,156,934 5,500,500

16

PA

MAGELANG Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,265,884,000 1,007,864,000 255,520,000 2,500,000

1,627,698,380 1,383,632,013 244,066,367 -

128.58% 137.28% 95.52% 0.00%

(361,814,380) (375,768,013) 11,453,633 2,500,000

17

PA

TEMANGGUNG Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,584,391,000 1,305,655,000 276,236,000 2,500,000

1,429,401,633 1,168,027,806 261,373,827 -

90.22% 89.46% 94.62% 0.00%

154,989,367 137,627,194 14,862,173 2,500,000

18

PA

WONOSOBO Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,305,521,000 2,003,158,000 299,863,000 2,500,000

1,929,296,038 1,636,529,255 290,266,783 2,500,000

83.68% 81.70% 96.80% 100.00%

376,224,962 366,628,745 9,596,217 -

19

PA

PURWOREJO Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,679,804,000 1,398,515,000 278,789,000 2,500,000

1,862,434,749 110.87% 1,590,510,947 113.73% 269,423,802 96.64% 2,500,000 100.00%

(182,630,749) (191,995,947) 9,365,198 -

Laporan Tahunan Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Semarang

186,019,945 180,243,207 3,378,738 2,398,000

32

20

PA

KEBUMEN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3,379,709,000 1,582,513,000 294,696,000 1,502,500,000

3,666,833,828 1,890,983,439 286,253,389 1,489,597,000

108.50% 119.49% 97.14% 99.14%

21

PA

PURWOKERTO Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

4,317,072,000 2,022,559,000 294,513,000 2,000,000,000

4,070,107,700 1,792,400,417 290,566,283 1,987,141,000

94.28% 88.62% 98.66% 99.36%

246,964,300 230,158,583 3,946,717 12,859,000

22

PA

23

PA

BANYUMAS Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal CILACAP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,839,762,000 1,559,194,000 278,068,000 2,500,000 2,585,730,000 2,193,481,000 392,249,000 -

1,889,742,478 1,609,774,190 277,468,288 2,500,000 2,556,271,197 2,169,920,497 386,350,700

102.72% 103.24% 99.78% 100.00% 98.86% 98.93% 98.50%

(49,980,478) (50,580,190) 599,712 29,458,803 23,560,503 5,898,300 -

24

PA

PURBALINGGA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

4,276,549,000 2,085,750,000 288,299,000 1,902,500,000

3,685,442,723 1,519,655,923 272,360,300 1,893,426,500

86.18% 72.86% 94.47% 99.52%

591,106,277 566,094,077 15,938,700 9,073,500

25

PA

BANJARNEGARA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3,695,549,000 1,892,590,000 300,459,000 1,502,500,000

3,560,075,984 1,819,207,984 244,200,000 1,496,668,000

96.33% 96.12% 81.28% 99.61%

135,473,016 73,382,016 56,259,000 5,832,000

26

PA

KLATEN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,982,240,000 1,693,584,000 286,156,000 2,500,000

1,952,087,478 1,679,922,306 269,665,172 2,500,000

98.48% 99.19% 94.24% 100.00%

30,152,522 13,661,694 16,490,828 -

27

PA

BOYOLALI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,351,825,000 2,064,876,000 284,449,000 2,500,000

1,986,223,511 1,705,966,405 277,757,106 2,500,000

84.45% 82.62% 97.65% 100.00%

365,601,489 358,909,595 6,691,894 -

28

PA

SRAGEN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,182,095,000 1,888,214,000 291,381,000 2,500,000

1,898,403,175 1,606,001,576 289,901,599 2,500,000

87.00% 85.05% 99.49% 100.00%

283,691,825 282,212,424 1,479,401 -

29

PA

WONOGIRI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,798,659,000 1,483,940,000 312,219,000 2,500,000

1,761,234,529 1,444,398,929 314,335,600 2,500,000

97.92% 97.34% 100.68% 100.00%

37,424,471 39,541,071 (2,116,600) -

30

PA

SUKOHARJO Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,658,953,000 1,378,826,000 277,627,000 2,500,000

1,689,926,749 1,417,781,749 269,645,000 2,500,000

101.87% 102.83% 97.12% 100.00%

(30,973,749) (38,955,749) 7,982,000 -

31

PA

KARANGANYAR Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,882,051,000 1,595,969,000 283,582,000 2,500,000

1,686,130,976 1,412,296,526 271,334,450 2,500,000

89.59% 88.49% 95.68% 100.00%

195,920,024 183,672,474 12,247,550 -

32

PA

SURAKARTA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,491,649,000 1,214,477,000 274,672,000 2,500,000

1,901,977,501 1,621,807,601 277,669,900 2,500,000

127.51% 133.54% 101.09% 100.00%

(410,328,501) (407,330,601) (2,997,900) -

33

PA

AMBARAWA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,908,369,000 1,639,084,000 266,785,000 2,500,000

2,018,874,169 1,750,978,532 265,395,637 2,500,000

105.79% 106.83% 99.48% 100.00%

(110,505,169) (111,894,532) 1,389,363 -


(287,124,828) (308,470,439) 8,442,611 12,903,000

33

34

PA

PEKALONGAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,815,993,000 1,394,370,000 269,123,000 152,500,000

1,730,376,584 1,320,470,248 261,760,336 148,146,000

95.29% 94.70% 97.26% 97.14%

85,616,416 73,899,752 7,362,664 4,354,000

35

PA

SLAWI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,048,035,000 1,711,792,000 333,743,000 2,500,000

1,757,752,474 1,456,276,981 298,975,493 2,500,000

85.83% 85.07% 89.58% 100.00%

290,282,526 255,515,019 34,767,507 -

36

PA

MUNGKID Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

1,574,234,000 1,279,099,000 295,135,000

1,752,885,605 1,460,319,853 292,565,752

111.35% 114.17% 99.13%

(178,651,605) (181,220,853) 2,569,248

37

PA

KAJEN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

2,311,682,000 2,024,560,000 284,622,000 2,500,000

1,938,767,709 1,665,441,446 270,826,263 2,500,000

83.87% 82.26% 95.15% 100.00%

372,914,291 359,118,554 13,795,737 -

91,721,093,000

89,226,465,250

97.28%

JUMLAH TOTAL

2,494,627,750

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI I. ADMINISTRASI PERADILAN

Manajemen perkara meliputi pelaksanaan tugas bidang administrasi kepaniteraan Peradilan Agama se Jawa Tengah meliputi prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara, kearsipan perkara,

pemberian

akta

cerai,

penyampaian

salinan

putusan

percerian/penetapan talak kepada KUA, penyuluhan hukum, pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. a. Prosedur Penerimaan Perkara Proses penerimaan perkara Pengadilan Agama se Jawa Tengah dilakukan dengan sistim meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Dari 81.424 perkara yang diterima tahun 2010 dapat dirinci sebagai berikut : 1). Penetapan PMH & PP tahun 2010

= 81.348 perkara

2). Dicabut sebelum Penetapan PMH & PP

=

189 perkara

3). Sisa perkara tahun 2010 belum PMH & PP

=

76 perkara

b. Registrasi Perkara Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Se Jawa Tengah sebanyak


34

81.424 yang terdiri dari perkara diterima tahun 2010 sebanyak 65.167 perkara, ditambah sisa tahun 2010 sebanyak 16.257 perkara, semuanya telah dimasukkan dalam buku register perkara. c. Laporan Perkara Pembuatan laporan perkara bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan telah dilaksanakan secara tertib( 90%) telah dicapai, sebab Laporan tersebut dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya d. Kearsipan Perkara Kearsipan perkara sebagai salah satu unsur administrasi yudisial Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2010 dilksanakan sebanyak 59.260 perkara (91,8 %) dari 64.549 perkara, yaitu sisa tahun 2009 sebanyak 16.256 perkara ditambah dengan tahun 2010 sebanyak 48.293 perkara, dengan demikian sisa tahun 2010 sebanyak 5.289 perkara (8,2 %) f. Pembinaan Hukum Agama, Hisab dan Rukyat Kegiatan

Pembinaan

Hukum

Agama,

meliputi kegiatan Penyuluhan

Hukum dan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta. 1). Pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah. Pengadilan Agama se Jawa Tengah selama tahun 2010 tidak melakukan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah, karena tidak ada instansi pemerintah yang memintanya. 2). Hisab dan Rukyat . Sesuai Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 52A : Pengadilan Agama


35

berwenang memberikan istbat kesaksian

rukyatul hilal dalam

penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Peradilan Agama se Jawa Tengah senantiasa dilibatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun Kantor Kementerian Agama Kabupatan/Kota setiap ada pelaksanaan observasi rukyatul hilal menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. 2. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Pelaksanaan prosedur penerimaan perkara permohonan banding yang meliputi penelitian kelengkapan isi berkas , registrasi, pembuatan PMH, penugasan Panitera Pengganti dan pembuatan PHS telah dilaksanakan seluruhnya yakni sebanyak 271 perkara

(100 %) dicabut sebelum PMH

sebanyak 3 perkara (1,1%) . b. Registrasi Perkara Banding Pencatatan/Registrasi dalam Buku Register Perkara Banding telah dibukukan dengan tertib sebanyak 299 perkara (100 %) jumlah tersebut terdiri dari 29 perkara sisa tahun 2009 dan 270 perkara yang diterima tahun 2010. c. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak didalam ruang arsip perkara. d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan bulanan perkara Pola Mahkamah Agung RI (Model L.II PA.1 s.d L.II PA.3) dan Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Model Rk.1 s.d Rk.8) dikirim paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. e. Pembinaan Hukum Agama, Hisab dan Rukyat Kegiatan Pembinaan Hukum Agama, meliputi kegiatan Penyuluhan Hukum, dan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum


36

Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.

1). Pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2010 tidak melakukan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah, karena tidak ada instansi pemerintah yang memintanya. 2). Hisab dan Rukyat a). Pembuatan Jadual Waktu Shalat Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membuat jadual waktu shalat selama Tahun 2010 dan imsakiyah Ramadhan 1431 H untuk kalangan intern. b). Observasi Hisab Rukyat. Melakukan pendampingan pelaksanaan observasi rukyat hilal Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah menjelang awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

II. ADMINISTRASI UMUM a. Pengurusan surat-menyurat Pengelolaan tata persuratan pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengalami peningkatan kualitatif maupun kuantitatif. Volume pengurusan surat tahun 2010 berjumlah 5.665 pucuk dengan perincian surat keluar sebanyak 2.611 pucuk dan surat masuk sebanyak 3.054 pucuk sedang surat rahasia yang masuk sebanyak 14 pucuk. Adapun pengelolaan tata persuaratan sesuai dengan sistem tata persuratan dari Mahkamah Agung. b. Pengelolaan Perlengkapan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah merekap semua data inventaris


37

aset negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang meliputi inventaris tanah seluas 128.996 m2, bangunan kantor seluas 118.219 m2, rumah dinas 22 unit, alat kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 84 unit dan roda 2 sebanyak 210 unit, komputer sebanyak 665 unit dan printer sebanyak 425 unit , Laptop/Note Book sebanyak 205 unit , Alat Scanner sebanyak 79 unit , AC sebanyak 137 unit dan Genset sejumlah 1 unit dan Kegiatan inventarisasi aset negara mencapai 98%. c. Pengurusan Rumah Tangga 1). Perawatan Gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam tahun anggaran 2010 meliputi 1 paket kegiatan yaitu : Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung , namun dapat

terealisir

seluruhnya atau 100%. 2). Perawatan

kendaraan

dinas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

dalam tahun anggaran 2010 diperuntukkan untuk 7 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaran roda 2, jumlah kendaraan mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun anggaran 2009, akan tetapi

dengan adanya kenaikan BBM dan lain – lain perawatan mengalami kenaikan pula, namun demikian dana/pagu anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI tidak mengalami kekurangan. d. Pengurusan Perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengalami kenaikan secara kualitatif, dengan dimilikinya satu ruang khusus perpustakaan, dengan jumlah anggota 53 orang dan jumlah peminjam tahun 2010 mencapai 21 orang. Dalam tahun anggaran 2009 telah mendapat penambahan buku sebanyak 26 judul dengan jumlah 149 buku.


38

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan 36 Pengadilan Agama se Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. 2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan

Tinggi Agama semarang dan

Pengadilan Agama se Jawa Tengah belum mencapai terget 90 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada ahir tahun maksimal 10 % belum terpenuhi. 3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala. 4. Pelaksaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap Pengadilan Agama se Jawa Tengah baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. 5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan baik meskipun untuk bidang penatausahaan barang milik negara masih ditemui sedikit kendala, teruta yang berkaitan dengan inventaris eks Departemen Agama. 6. Hampir semua Pengadilan Agama se Jawa Tengah sangat kekurangan pegawai, terutama untuk staf sekretariat. Sehingga masih ada jabatan jabatan kosong pada bagian sekretariat yang belum bisa diisi oleh karena tidak/kurangnya tenaga staf.

Sedang bagian kepaniteraan masih dibutuhkan penambahan

Panitera Pengganti mengingat semakin bertambahnya volume perkara yang diterima dan semakin banyaknya mutasi hakim yang masuk ke wilayah


39

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga menjadikan tugas Panitera Pengganti lebih berat. 7. Masih banyaknya kantor Pengadilan Agama ( 14 gedung ) dan juga Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang belum memenuhi standar prototip Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan kurang optimal. Disamping itu mendesak untuk segera diadakan tanah untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Agama Jepara, Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Cilacap disamping karena semakin mahalnya harga tanah pada empat lokasi tersebut juga karena kini gedung yang sempit dan tidak berlokasi dijalan protokol. 8. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat. B. SARAN- SARAN 1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah mengingat velume penambahan pegawai sekarang tidak seimbang dengan volume pegawai yang pensiun. 2. Agar mendapat perhatian untuk Pengadilan Agama yang belum mempunyai tanah dan bangunan gedung sesuai standar prototip Mahkamah Agung bisa dilakukan pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor. 3. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran. 4. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal sehingga penyelesaian perencanaan pembangunan gedung Pangadilan Agama dan sarana kelangkapan gedung dapat selesai pada tahun anggaran 2013 sesuai dengan target yang ada dalam renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2009 – 2014. 5. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensip kepada unsur Pimpinan Pengadilan Agama se Jawa Tengah agar dalam melaksanakan tugas


40

pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 90 % perkara yang diterima pada tahun berjalan. 5. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia. C. PENUTUP Demikian Laporan tahunan tahun 2010 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah selama tahun 2010.

Laporan ini terwujud berkat kerja sama

yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Jawa Tengah kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 2010 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin Semarang, 31 Desember 2010 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. H. Chatib Rasyid, SH,MH NIP. 150 122 616


41

KATA PENGANTAR. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Peradilan Agama se- Jawa Tengah

Recommend Documents