KATA PENGANTAR. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016 ini telah selesai disusun. Penyusunan LAPKIN ini untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang realisasi kinerja capaian sasaran strategis BP2T. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan untuk peningkatan kinerja. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

Tangerang Selatan,

Januari 2017

Kepala,

Drs. H. DADANG SOFYAN, MM NIP. 19610124 198603 1 006

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN) setiap akhir tahun untuk disampaikan kepada Walikota Tangerang Selatan

melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan

kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk bahan reviu LAPKIN. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BP2T 20112016 terdapat 3 sasaran strategis yaitu : 1.

Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah;

2.

Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi;

3.

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan. Adapun capaian dari setiap Sasaran Strategis yaitu bisa dilihat pada tabel

berikut ini : TABEL CAPAIAN KINERJA No. Urut

Sasaran Satuan Uraian

Target

Capaian

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah.

Jangka waktu / Lamanya Proses Perijinan

Hari

25

100%

2

Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi.

Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Prosentase

92

100%

Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan.

Prosentase

100

100%

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan.

Prosentase

85

100%


ii

3

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan.

Tersedianya Data Perijinan

Dokumen

24

100%

Adapun Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana BP2T Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan mencapai Rp.25.530.556.233,- atau 93,24 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 27.380.679.409,Untuk

program

strategis

yaitu

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi dengan realisasi mencapai 89,95 % atau Rp. 6.665.654.225,dari total belanja Rp. 7.545.860.300,Adapun Capaian Indikator Outcome pada Tahun 2016 telah tercapai 100 % yaitu “Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan” di BP2T Kota Tangerang Selatan yang bisa dilihat dari banyaknya pemohon ijin yaitu sebanyak 24.560 pemohon ijin. Untuk Manfaat (Benefit) dari Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu “Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perizinan BP2T Kota Tangerang Selatan”. Sejak perijinan online untuk ijin SIUP dan TDP di launching, yaitu pada tanggal 10 April 2015 yang dikenal dengan nama SIMPONIE (Sistem Informasi Manajemen Perijinan Online), pemohon ijin untuk kedua jenis ijin tersebut meningkat secara signifikan yaitu sebesar 58,40 % untuk pemohon ijin SIUP dan 70,53 % untuk pemohon ijin TDP jika dibandingkan dengan saat pendaftaran masih menggunakan secara manual, dengan rincian sebagai berikut : Jenis Ijin

Thn.2014 (manual)

Thn.2015 (Online)

Thn.2016 (Online)

SIUP

2,749

4,707

7,183

TDP

2,877

4,079

5,785

Adapun Dampak (Impact) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu “Pelayanan perizinan menjadi cepat, mudah dan hemat biaya”, hal tersebut dikarenakan selain sudah digunakannya perijinan online juga sudah berjalannya pelayanan perijinan satu atap yaitu semua dinas teknis terkait berijinan berada pada satu tempat sehingga masyarakat tidak harus berkeliling untuk mendapatkan rekomendasi perijinan dari dinas teknis terkait perijinan.


iii

Jika mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Selatan, BP2T hanya mempunyai satu program priortas yaitu “Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan rumusan indikator program “Pelayanan Perijinan Online” dari target yang telah ditetapkan sebesar 99 % dengan capaian sebesar 100%. Pencaian program tersebut ditunjang dengan fasilitas pelayanan perijinan berbasis IT, yaitu pelayanan perijinan secara online untuk perijinan SIUP dan TDP. dimana perijinan Online tersebut sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001:2013. Target di tahun 2017 akan ditambah jenis ijin yang prosesnya melalui Online. Usaha perbaikan dalam pelayanan perijinan terus ditingkatkan, untuk itu pelayanan perijinan di BP2T sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 untuk beberapa jenis ijin yaitu Ijin Usaha Perdagangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan, UPL/UKL, Ijin Gangguan (HO), Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Surat Ijin Usaha Kepariwisataan

(TDUP/SIUK),

Ijin

Mendirikan

Bangunan

(IMB),

Ijin

Penyelenggaraan Reklame, Ijin Lokasi, Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Sertifikat Laik Fungsi, Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin Pendirian Lembaga Bursa Kerja, Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan, Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Ijin Lembaga Penyuluhan, Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan).


iv

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Ikhtisar Eksekutif

ii

Daftar Isi

v

Daftar Lampiran

vi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Gambaran Umum Organisasi 1.4. Sistematika Penulisan

1 1 1 2 6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberap tahun terakhir B. Realisasi Anggaran

13 13 13 14

PENUTUP

19

BAB IV

14 17

Lampiran-lampiran


20

v

LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2016 Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Lampiran 3 Sertifikat ISO 9001-2008, ISO 27001:2013


vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan

pelaksanaan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

telah

dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai sarana/instrument penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 1.2.

LANDASAN HUKUM Adapun landasan hukum dalam penyusunan LAPKIN BP2T Tahun Anggaran

2014 ini adalah sebagai berikut : a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


1

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Banten; e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;


2

b. Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; c. Pelaksanaan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; d. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Perijinan Terpadu; e. Pengembangan system informasi Pelayanan Perijinan Terpadu; f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu; h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Adapun Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2.2. Sub Bagian Keuangan; 2.3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bidang Data, Informasi dan Regulasi 3.1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Sistem Pelaporan; 3.2. Seksi Seksi Regulasi dan Dokumentasi. 4. Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan 4.1. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan; 4.2. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan 5. Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 5.1. Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; 5.2. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 6. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan 6.1. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan; 6.2. Seksi Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. 7. Kelompok Jabatan Fungsional LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016

3

Gambar 1 : Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2010)

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG DATA, INFORMASI DAN REGULASI

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN SISTEM PELAPORAN

SEKSI PELAYANAN PERIJINAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI PELAYANAN PERIJINAN BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PENGAWASA, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI REGULASI DAN DOKUMENTASI

SEKSI VERIFIKASI DAN PENETAPAN PERIJINAN BIDANG PEMBANGUNAN

SEKSI VERIFIKASI DAN PENETAPAN PERIJINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

• Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Adapun kondisi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BP2T yaitu sebanyak 166 orang, terdiri dari 86 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 80 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Tabel. 1 Komposisi Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No.

Uraian

Golongan

Pendidikan Formal

Diklat Penjenjangan

1

Kepala Badan

IV/c

S2

Diklatpim Tk. II

2

Sekretaris Badan

IV/a

S2

Diklatpim Tk. III

3

Kabid Pelayanan Perijinan Pembangunan

IV/a

S2

Diklatpim Tk. III

4

Kabid

III/d

S2

Diklatpim Tk. III

Ekonomi

Pelayanan &

Perijinan

Kesejahteraan

Rakyat


4

5

Kabid Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan

III/d

S2

Diklatpim Tk. III

6

Kabid Data, Regulasi

Informatika

dan

IV/a

S1

Diklatpim Tk. IV

7

Kasubag Kepegawaian

Umum

dan

III/d

S1

Diklatpim Tk. IV

8

Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan

III/d

S2

Diklatpim Tk. IV

9

Kasubag Keuangan

III/d

S2

Diklatpim Tk. IV

10

Kasie Pengembangan Sistem Pelaporan

&

III/c

S2

Prajabatan

11

Kasie Pelayanan Perijinan Bid. Pembangunan

IV/a

S2

Diklatpim Tk. IV

12

Kasie Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bid. Pembangunan

III/c

S2

Diklatpim Tk. IV

13

Kasie Perijinan Bidang Ekonomi & Kesra

III/c

S1

Diklatpim Tk. IV

14

Kasie Verifikasi & Penetapan Perijinan Bid. Ekonomi & Kesra

III/c

S1

Diklatpim Tk. IV

15

Kasie Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bid. Pembangunan

III/c

S2

Diklatpim Tk. IV

16

Kasie Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Bid. Ekonomi dan Kesra

III/c

S2

Prajabatan

17

Kasie Regulasi dan Dokumentasi

S1

Diklatpim Tk. IV

18

Pelaksana

TIK

III/c Gol III: 53 Orang Gol II: 17 Orang Total: 70 Orang

S2: 3 Orang S1: 49 Orang D3: 7 Orang SMA: 11 Orang Total: 70

19

Pelaksana

(Tenaga

Kerja

79 Orang

Sukarela)

S2: 1 Orang S1: 42 Orang D3: 5 Orang SMA: 24 Orang SMP: 2 Orang SD: 5 Orang Total: 79 Orang

Jumlah Pegawai

166 Orang

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016

5

Keterangan : Kepala Badan Sekretaris Kabid Data, Informatika dan Regulasi Kabid Pelayanan Perijinan Pembangunan Kabid Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesra Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Kasubag Keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Kasie Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan Kasie Pengembangan TIK dan Sistem Pelaporan Kasie Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Kasie Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Kasie Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Pembangunan Kasie Regulasi dan Dokumentasi Kasie Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Pembangunan Kasie Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Bidang Ekonomi dan Kesra

1.4.

: : : : :

Drs. H. Dadang Sofyan, MM Bambang Noertjahjo, SE.Ak Severul Cahyo Kuntadi, S.Pd Eki Herdiana, ST., MT Haris Jaya Prawira, S. IP

:

Ayep Jajat Sudrajat, SE

: : :

Rr. Edtrin P. Desatwati, SE., M.Si Helmi Kamaludin, S.Sos Rita Virgantini, S.Sos., M.Si

:

Tati Suryati, SH. MT

:

TB. Asep Nurdin, S.Kom., M.Kom

:

Herman Susilo, S.Sos

:

Sapto Pratolo, SE. M.Si

:

Irfan Santoso, S.Sos., MM

: :

M. Hari Kurniawan, SH Maulana Prayoga, ST., MIDS

:

Arif Afwan Taufani, SE., M.Si

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan LAPKIN Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun Yang bersangkutan.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasl untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasii


6

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capalan kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 4. Analisis

program/kegiatan

yang menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk rnewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1) Indikator Kinerja Utama 2) Perjanjian Kinerja 3) Foto copy Sertifikat ISO 9001-2008 dan ISO 27001:2013


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan perijinan terpadu sesuai kebijakan Pemerintah Daerah (Pasal 2 ayat (1) Perwal Nomor 23 Tahun 2011) mempunyai tugas untuk fokus pada Misi Nomor 6 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”. Berdasarkan hal tersebut, maka BP2T menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Tahun 2016 “ Dalam pencapaian Visi tersebut maka disusunlah misi dengan uraian sebagai berikut : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance); 2. Mengembangkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Yang Partisipatif dan Terintegrasi; 3. Ketersediaan Data/Informasi dan Dokumen Pelayanan Yang Komprehensif Serta Akurat; Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan. BP2T Kota Tangerang Selatan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mendukung keberhasilan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 2011-2016 dan 3 (tiga) sasaran berikut indikator sasarannya dengan rincian sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) Tujuan

: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Kebijakan

Pemerintah Daerah. Indikator Sasaran : Jangka waktu/lamanya proses perijiinan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016

8

Misi 2 : Mengembangkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Yang Partisipatif dan Terintegrasi. Tujuan

:

Meningkatkan sistem, mekanisme dan kualitas pelayanan

perijinan terpadu dan terintegrasi. Sasaran :

Meningkatnya sistem, mekanisme dan kualitas pelayanan perijinan terpadu dan terintegrasi.

Indikator Sasaran :  Prosentase penyelesaian pelayanan perijinan  Optimalisasi standar operasional prosedur perijinan  Tindak

lanjut

penanganan

pengaduan masyarakat

terkalit objek perijinan Misi 3 : Ketersediaan data/informasi dan dokumen pelayanan yang komprehensif serta akurat Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perijinan terpadu Sasaran : Meningkatnya ketersediaan data & informasi sebagai dasar dalam pelayanan dan evaluasi pelaksanaan perijinan. Indikator Sasaran : Tersedianya data perijinan.

Untuk pencapaian “sasaran” tersebut maka dibuatlah penetapan kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan

Kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan funishment (sanksi).


9

Kepala BP2T berjanji kepada Walikota Tangerang Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Perkin) BP2T Tahun 2016 yaitu : Tabel 2. Penetapan Kinerja (PERKIN) Tahun Anggaran 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Lamanya Proses Perijinan

25 Hari


92%

Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan

100%

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan

85%


Progam 1. Non Urusan Setiap SKPD 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Jumlah

24 Dok

Anggaran

Keterangan

Rp. 9.012.325.000,00

APBD Murni

Rp. 7.545.860.300.00

APBD Murni

Rp. 27.380.679.409.00

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi

2

3

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

INDIKATOR KINERJA UTAMA Lamanya Proses Perijinan

Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan Tersedianya Data Perijinan

SUMBER DATA RPJMD Kota Tangerang Selatan RENSTRA BP2T Kota Tangerang Selatan

RENSTRA BP2T Kota Tangerang Selatan


10

Dari setiap Sasaran dan Indikator Sasaran tersebut telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Pencapaian Indikator Sasaran Sasaran

No. Urut

Uraian

Indikator Sasaran

1

2

3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

4

5

6

7

MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) 1

Meningkatnya Jangka waktu / Lamanya Hari 25 25 Transparansi dan Proses Perijinan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah. MISI 2 : Mengembangkan Sistem dan Mekanisme Pelayanan Yang Partisipatif dan Terintegrasi Meningkatnya Sistem, Prosentase Penyelesaian Prosentase 92 92 Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi. Optimaslisasi Standar Prosentase 100 100 Operasional Prosedur Perijinan. Tindak Lanjut Prosentase 85 85 Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan. MISI 3 : Ketersediaan data/informasi dan dokumen pelayanan yang komprehensif serta akurat Meningkatnya Tersedianya Data Dokumen 24 24 Ketersediaan Data dan Perijinan Informasi Sebagai Dasar Dalam Pelayanan dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan.

2

3

Rumusan

indikator

program

RPJMD

2011-2016

untuk

100%

100%

100%

100%

100%

BP2T

yaitu

“Terpenuhinya Permohonan Pelayanan Perijinan” sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5. INDIKATOR PROGRAM (RPJMD 2011-2016) NO

INDIKATOR PROGRAM

1

Pelayanan Perijinan Online

RUMUSAN INDIKATOR Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan

TARGET 2016

REALISASI 2016

99%

100%

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Visi BP2T, diantaranya dengan cara menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 90012008 untuk ruang lingkup pelayanan perijinan : Ijin Usaha Perdagangan (IUP), Tanda LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016

11

Daftar Perusahaan (TDP), Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Kelola Lingkungan (UPL/UKL), Ijin Gangguan (HO), Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Surat Ijin Usaha Kepariwisataan (TDUP/SIUK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Site Plan, Ijin Layak Fungsi, Ijin Bursa Kerja, Ijin Usaha Industri (IUI), IJin

Usaha

Jasa

Kontruksi (IUJK),

Ijin Usaha Toko

Modern

(IUTM),

Ijin

Penyelenggaraan Kursus dan Kelembagaan, Ijin Reklame, Ijin Spanduk/Umbul-umbul, serta Ijin Waralaba.


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maka dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh BP2T untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja adalah : A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Penetapan Kinerja (PERKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2016, dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk sasaran strategis nomor satu sudah tercapai 100%, dengan indikator kinerja “Jangka waktu/lamanya proses perijinan” dari target 25 hari telah terealisasi 25 hari, dengan catatan untuk berkas yang sudah lengkap dan benar. 2) Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi Sasaran strategis nomor dua ini mempunyai tiga indikator kinerja, untuk indikator kinerja pertama yaitu “prosentase penyelesaian pelayanan perijinan” sudah tercapai sebesar 100%, dari target 92% telah terealisasi sebesar 92%. Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu

“Optimalisasi

Standar Operasioanl Prosedur perijinan” dari target 100% sudah terealisasi 100%. Kemudian untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu “Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan” dari target 85% sudah terealisasi 85%. Hal tersebut dapat disimpulkan dari berkas pengaduan yang masuk dan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.


13

3) Meningkatnya Ketersediaan Data dan Iinformasi sebagai dasar dalam pelayanan dan evaluasi pelaksanaan perijinan Untuk indikator pada sasaran nomor 3 yaitu “Tersedianya Data Perijinan” dari target 24 dokumen, terealisasi sebanyak 24 dokumen atau capaian 100%. Data tersebut terdiri dari data pelayanan perijinan bidang pembangunan dan data pelayanan perijinan bidang ekonomi dan kesra. 2.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP2T dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 6. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1


Jangka waktu / Lamanya Proses Perijinan

25 hari

25 hari

100%


92%

92%

100%

Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan

100%

100%

100%

Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan Tersedianya Data Perijinan

85%

85%

100%

24 hari

24 hari

100%

2

3

3.


REALISASI CAPAIAN

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 7. PERBANDINGAN REALISASI THN N DENGAN TAHUN N-1,2 REALISASI

REALISASI % (Naik/ Turun)

Thn 2016

(6)

(7)

Thn (n-2) (2014) (8)

% (Naik/ Turun)

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Thn (n-1) (2015)) (5)

1


Jangka waktu / Lamanya Proses Perijinan Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan Tersedianya Data Perijinan

25 hari

30 hari

-

25 hari

30 hari

-

92%

90%

-

92%

88%

-

100%

100%

-

100%

100%

-

85%

80%

-

85%

75%

-

24 dokumen

24 dokumen

-

24 dokumen

24 dokumen

-

2

3


Thn 2016

(9)


14

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk sasaran strategis nomor 1 pada tahun 2016 dari target 25 hari telah terealisasi 25 hari, jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu target 30 hari dan udah terealisasi 30 hari. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2014 sebanyak 30 hari sudah terealisasi 30 hari. Untuk tahun 2016 ini semakin pendek waktunya dalam menyelesaikan proses pelayanan perijinan, hal tersebut dikarenakan sudah semakin membaiknya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat pemohon ijin, dengan terus ditingkatkannya pelayanan perijinan berbasis IT, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengajukan ijin dimanapun berada. Pada tanggal 10 Juni 2015 telah dilaksanakan launching SIMPONIE (Sistem Manajemen Perijinan Online), dimana untuk ijin SIUP dan TDP bisa diproses dalam satu hari dari mulai pengajuan ijin sampai dengan terbit SK, dengan syarat berkas sudah lengkap dan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada sasaran strategis nomor 2 terdiri dari tiga indikator kinerja yang masingmasing sudah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada periode tahun yang bersangkutan. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu prosentase pelayanan perijinan pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 92% dari target 92%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 terealisasi sebesar 90% dari target 90%, sedangkan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 88% dari target 88%. Untuk indicator kinerja kedua yaitu Optimaslisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan telah tercapai 100% dari target 100%. Sedangkan untuk indicator kinerja ketiga yaitu Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan telah tercapai 85% dari target 85% dengan asumsi semua pengaduan masyarakat terkait objek perijinan bisa ditangani semua. Pada Sasaran strategis nomor 3 terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu tersedianya data perijinan. Dari target 24 dokumen tada tahun 2016 sudah terealisasi 24 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 target tetap sama yaitu 24 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 24 dokumen untuk tahun 2014 dan untuk tahun 2015. Dalam rangka tercapainya Sasaran Strategis yang telah diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana yang sudah ditargetkan. Adapun program dan kegiatan yang telah LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU TA.2016

15

ditetapkan terdiri dari 2 Program (Program Non Urusan dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi) dengan 13 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.380.679.409,NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Daerah

Lamanya Proses Perijinan

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

REALISASI

ANGGARAN (Rp.) Rp.

1

25 Hari

14 Hari

2

Meningkatnya Sistem, Mekanisme dan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu dan Terintegrasi


92%

92%

92%

Optimalisasi Standar Operasional Prosedur Perijinan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Objek Perijinan


FISIK

Kegiatan : Fasilitasi & Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan & Lingkungan. Kegiatan : Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis TI Kegiatan : Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi dan Penetapan Perijinan. Kegiatan : Fasilitasi dan Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi dan Penetapan Ijin Bidang Ekonomi dan Kesra Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan : Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi dan Kesra melalui Web.

210,485,300.00

164,400,000.00

250,000,000.00

474,000,000.00

335,600,000.00

207,434,800.00

163,909,275.00

232,077,000.00

387,586,000.00

310,650,350.00

98.55

99.70

92.83

81.77

92.57

100

100

100

100

100

Kegiatan : Penyusunan Media Informasi. 100%

85%

85%

3

%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1,800,000,000.00

Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Secara Berkala. Kegiatan : Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.

712,700,000.00

398,675,000.00

1,777,631,700.00

472,772,500.00

395,042,000.00

98.76

66.34

99.09

100

100

100

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi terhadap Layanan Publik. 24 Dok

3,200,000,000.00

Total

7,545,860,300

2,718,550,600.00

6,665,654,225

84.95

88.34


16

89.95

B. Realisasi anggaran secara keseluruhan dari program Non Urusan setiap SKPD sebagai sarana pendukung pelayanan perijinan serta operasional BP2T, ditambah realisasi anggaran dari Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis), dengan pagu anggaran untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.380.679.409,- sedangkan untuk pendapatan terealisasi Rp. 66.874.798.395,dari target sebesar Rp. 60.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : No.

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran PERUBAHAN

Realisasi

TOTAL SILPA (tambah/kurang)

%

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

49,800,000,000

49,858,245,437

58,245,437

100.12

10,200,000,000

16,869,864,100

6,669,864,100

165.39

PENDAPATAN IMB PENDAPATAN HO DENDA RETRIBUSI

-

TOTAL PENDAPATAN

60,000,000,000

146,688,858 66,874,798,395

146,688,858 6,874,798,395

BELANJA TIDAK LANGSUNG

10,822,494,109.

10,565,633,007.

256,861,102.

BELANJA LANGSUNG

16,558,185,300.

14,964,923,226.

1,593,262,074.

111.46 2.37 9.62

Accres dll Sisa kontrak/ anggaran

A. Program Non Urusan Setiap SKPD 1

2

3

4

5

6 7

8

9

21,115,000.

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Aparatur

1,101,325,000.00

1,080,210,000.

1.92

Sisa kontrak/ anggaran

Penyediaan & Pemeliharaan Barang & Jasa Perkantoran

7,109,600,000.00

6,432,859,001.

9.52


Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan & Neraca Aset

250,000,000.00

245,745,000.

1.70

Sisa Anggaran

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Kinerja Program & Kegiatan

551,400,000.00

540,455,000.

1.98


B. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyebarluasan Informasi Terhadap Layanan Publik

3,200,000,000.00

2,718,550,600.

15.05


1,800,000,000.00

1,777,631,700.00

22,368,300.00

1.24

474,000,000.00

387,586,000.00

86,414,000.00

18.23

Sisa kontrak/ anggaran Sisa kontrak/ anggaran

210,485,300.00

207,434,800.00

3,050,500.00

1.45


250,000,000.00

232,077,000.00

17,923,000.00

7.17


676,740,999.

4,255,000.

10,945,000.

481,449,400.

Penyusunan Media Informasi Fasilitasi & Sosialisasi Data Pelayanan Verifikasi & Penetapan Ijin Bidang Ekonomi & Kesra Berbasis Teknologi Informasi

Fasilitasi & Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan.

Fasilitasi Pemanfaatan Sistem Verifikasi & Penetapan Perijinan.


17

10

11

12

13

Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan

398,675,000.00

395,042,000.00

3,633,000.00

0.91

Sisa Anggaran

Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan & Pengendalian Bidang Kesra Secara Berkala.

712,700,000.00

472,772,500.00

239,927,500.00

33.66


Fasilitasi & Sosialisasi Data Pelayanan Pendaftaran Perijinan Bidang Ekonomi & Kesra Berbasis Teknologi Informasi.

164,400,000.00

163,909,275.00

490,725.00

0.30


335,600,000.00

310,650,350.00

24,949,650.00

7.43

Sisa Anggaran

16,558,185,300.00

14,964,923,226.00

1,593,262,074.00

9.62

27,380,679,409.00

25,530,556,233.00

1,850,123,176.00

Optimalisasi Pelayanan Perijinan Keliling Bidang Ekonomi & Kesra Melalui Web

JUMLAH BL TOTAL BTL DAN BL

Keterangan :

Rp.

Sisa Kontrak

(1.13 %)

Sisa Anggaran

(5.63 %)

Total Rp.

6.76

%

309,857,305 1,850,123,176

6.76

1,540,265,871

Terdapat silpa sebesar Rp. 1,850,123,176,- dengan rincian sebagai berikut : a. Sisa kontrak sebesar Rp. 309,857,305,b. Sisa anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 256,861,102,c. Sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1,593,262,074,- (berasal dari sisa anggaran kebutuhan rutin SKPD (Listrik, Telepon, BBM, Gaji TKS), SPPD, dan jasa konsultan upgrade perizinan online berbasis CA dan belanja internet layanan BP2T di Kecamatan dan Kelurahan.


18

BAB IV PENUTUP Dari pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan dimana capaian kinerja program BP2T yaitu “Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”

dengan indicator rogram “Pelayanan Perijinan Online” dan rumusan

indicator rogram “Terpenuhinya permohonan pelayanan perijinan” mempunyai target sebesar 99% telah tercapai sebesar 99%. Tercapainya program yang sesuai dengan Renstra Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan serta sesuai dengan target RPJMD, dinilai dari segi analisis keuangan atau anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan dari tiga sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 telah dapat direalisasikan dengan katagori Baik. Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut sudah berhasil, akan tetapi dalam segi pelayanan perijinan masih perlu untuk terus dikembangkan sehingga bisa terwujudnya pelayanan perijinan online di BP2T Kota Tangerang Selatan. Untuk target kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada akhir target RPJMD yaitu 25 hari kerja proses pelayanan perijinan sampai keluar SK terbit dengan catatan persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut bisa tercapai dengan adanya pengembangan pelayanan berbasis IT, dimana untuk perijinan SIUP dan TDP sudah online dari mulai pengajuan sampai dengan SK terbit, dan untuk system tersebut sudah mendapatkan sertifikat Jaminan Mutu Aplikasi Layanan Perizinan Online/ISO 27001:2013 pada tanggal 16 November 2015. Dan rencana kedepan semua perijinan akan dilakukakan secara online. Untuk itu perlu adanya peningkatan dalam hal koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian target kinerja.


19

LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja (PerKin) Tahun 2016 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 3. Sertifikat ISO 9001:2008, dan ISO 27001:2013


20

KATA PENGANTAR. Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang

Recommend Documents