i
ii
RINGKASAN Dosen dapat diakui sebagai seorang tenaga pendidik bila sudah memiliki jabatan fungsional, dan kedepannya dosen tidak hanya harus memiliki jabatan akademik, namun juga harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk memperoleh sertifikat pendidik maka salah satu faktor penentunya adalah harus memiliki jabatan fungsional atau jabatan akademik. Universitas Lancang Kuning (Unilak) memiliki lebih dari 217 orang dosen, namun sebagian besar dosen tersebut ada yang belum memiliki kepangkatan akademik. Hal ini tentunya menjadi ganjalan bagi Unilak untuk menuju Unilak unggul pada tahun 2030 nanti. Untuk mencapai visi misi tersebut maka mulai saat ini Unilak harus berupaya agar dosen-dosen yang belum memiliki pangkat akademik akan memperoleh kepangkatan tersebut tahun ini juga. Pengusulan Dupak selalu dijadikan pasar komersil oleh pegawai Kopertis, dosen selalu dijadikan sumber penghasilan yang tidak terdata sehingga kondisi ini sangat merugikan bagi dosen pengusul, padahal dosen pasti mampu membuat usulan kepangkatan akademiknyaa, apabila mereka diberi pengetahuan tentang tata cara pengusulan Dupak tersebut. Dosen Unilak sebagian besar belum paham bagaimana cara membuat usulan kepangkatannya, dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian pegawai Kopertis untuk menawarkan jasa dengan imbalan tertentu yang dapat merugikan dosen. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah ada perubahan, sehingga perubahan tersebut perlu diinformasikan. Perubahan yang paling penting adalah pada point B yaitu bidang penelitian. Agar pengusulan Dupak khususnya pelaksanaan Penelitian yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Kopertis X tidak sama dengan penilaian Tim PAK Dikti, sehingga dosen yang mengusulkan kepangkatan akademiknya dirugikan dalam hal waktu tunggu yang terlalu lama. Hal ini juga perlu untuk disampaikan ke seluruh dosen Unilak agar tidak terjadi kesalah pahaman. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan secara langsung tentang Permenpan No. 17 th 2013 dan Permendikbud No. 92 th 2014, sehingga pengusulan Dupak berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah: Presentasi, Hand Out, Distribusi CD, dan Pendampingan. Permenpan RB No. 17 Th 2013 dan Permendikbud No. 92 Th 2014 telah dilaksanakan, dan dampak dari kegiatan sosialisasi ini sudah terlihat, dimana mulai tanggal 24 Oktober 2014 sampai saat laporan ini ditulis pada tanggal 29 Oktober 2014 dosen muda yang mengajukan kepangkatan akademiknya sudah 5 orang, berarti rata – rata 1 hari satu orang menagajukan kepangkatan akademiknya. Kata kunci: Dupak, Jabfung, Permenpan dan RB, Permendikbud.
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, dengan telah selesainya penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul : Sosialisasi
Implementasi Jabfung berdasarkan Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 dan Permendibud No. 92 Tahun 2014 Di Lingkungan Unilak. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Dosen di lingkungan Unilak dalam pengusulan Dupak dengan panduan Permenpan No. 17 th 2013 dan Permendikbud No. 92 th 2014, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan pengusulan Dupak tersebut. Harapan Tim Pengabdian ini, agar seluruh kegiatan dan materi yang disampaikan menjadi pendorong bagi Dosen untuk mengusulkan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Akademiknya untuk menunjang Akreditasi Institusi yang saat ini sedang berlangsung, dan untuk pengembangan Karir Dosen menjadi Dosen Profesional.
Pekanbaru, 29 Oktober 2014
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
iv
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR LAMPIRAN
iii
BAB 1
PENDAHULUAN ......................................................................
1
BAB 2
TARGET DAN LUARAN..........................................................
3
BAB 3
METODE PELAKSANAAN .....................................................
4
BAB 4
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI ...................................
5
BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................
6
BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................
8
DAFTAR PUSTAKA
15
LAMPIRAN
16
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Hal.
1. Foto-foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat .............................................
33
2. Artikel Ilmiah ........... ................................................................................
28
3. Materi yang Diberikan .............................................................................. 4. Surat Tugas ................................................................................................
20
5. Absen peserta .............................................................................................
23
vi
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1.
Analisis Situasi Jabatan fungsional atau yang disebut sebagai Jabatan Akademik Dosen adalah
kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu dan bersifat mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat diakui sebagai seorang tenaga pendidik bila sudah memiliki jabatan fungsional, dan kedepannya dosen tidak hanya harus memiliki jabatan akademik, namun juga harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk memperoleh sertifikat pendidik maka salah satu faktor penentunya adalah harus memiliki jabatan fungsional atau jabatan akademik. Oleh karena itu jabatan akdemik merupakan sesuatu yang wajib untuk diperjuangkan oleh seorang yang berpredikat dosen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2009) pada Bagian keenam Pasal 17 butir 1,
menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak
mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja, pada butir 2 dijelaskan bahwa promosi yang dimaksud adalah kenaikan pangkat dan /atau kenaikan jenjang jabatan akademik. KEPMENWASBANGPAN (1999) Bab VI pasal 8 menjelaskan bahwa pada hakekatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan; Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi: Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai; Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akdemik; Harapan dan peluang keilmuan dan profesi demi pengembangan jatidiri sesuai kemampuan. Bab VII pasal 9 menegaskan bahwa jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen adalah sekurang-kurangnya 80% angka kredit berasal dar unsur utama, dengan rincian melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%, melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%, pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%, dan melaksanakan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%.
7
Jabatan akademik seorang dosen diperoleh berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baru-baru ini peraturan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Dosen diperbarui dan disempurnakan lagi, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut ada perubahan terhadap beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada seluruh dosen, agar pada saat mengusulkan kepangkatan akdemiknya tidak mengalami kendala yang berarti. PERMENPAN (2013) Bab VI Pasal 10 butir (2) menjelaskan bahwa Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 90% berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, dan paling tinggi 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pada PERMENPAN ini ditetapkan bahwa dosen dapat dinaikan jabatannya apabila a) mencapai angka kredit yang disyaratkan; b) paling kurang 4 tahun dalam jabatan terakhir; c)nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan d) memiliki integritas dalam menjalankan tugas.
1.2.
Masalah Khusus yang Dihadapi Universitas Lancang Kuning (Unilak) memiliki lebih dari 217 orang dosen, namun
sebagian besar dosen tersebut ada yang belum memiliki kepangkatan akademik. Hal ini tentunya menjadi ganjalan bagi Unilak untuk menuju Unilak unggul pada tahun 2030 nanti. Untuk mencapai visi misi tersebut maka mulai saat ini Unilak harus berupaya agar dosendosen yang belum memiliki pangkat akademik akan memperoleh kepangkatan tersebut tahun ini juga. Pengusulan Dupak selalu dijadikan pasar komersil oleh pegawai Kopertis, dosen selalu dijadikan sumber penghasilan yang tidak terdata sehingga kondisi ini sangat merugikan bagi dosen pengusul, padahal dosen pasti mampu membuat usulan kepangkatan akademiknyaa, apabila mereka diberi pengetahuan tentang tata cara pengusulan Dupak tersebut. Dosen Unilak sebagian besar belum paham bagaimana cara membuat usulan kepangkatannya, dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian pegawai Kopertis untuk menawarkan jasa dengan imbalan tertentu yang dapat merugikan dosen. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah ada perubahan, sehingga perubahan tersebut perlu diinformasikan. Perubahan yang paling penting adalah pada point B yaitu bidang penelitian. Agar pengusulan Dupak khususnya pelaksanaan Penelitian yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8
Penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Kopertis X tidak sama dengan penilaian Tim PAK Dikti, sehingga dosen yang mengusulkan kepangkatan akademiknya dirugikan dalam hal waktu tunggu yang terlalu lama. Hal ini juga perlu untuk disampaikan ke seluruh dosen Unilak agar tidak terjadi kesalah pahaman.
1.3.
Tujuan Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan secara
langsung tentang Permenpan No. 17 th 2013 dan Permendikbud No. 92 th 2014, sehingga pengusulan Dupak berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
1.4.
Solusi yang Ditawarkan Unilak berupaya untuk memberikan kemudahan kepada dosen yang sedang mengurus
kepangkatan akademiknya antara lain: a.
Memberikan motivasi agar dosen selalu berusaha untuk meningkatan jenjang
karir akdemiknya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan misalnya dalam penilaian angka kredit di tingkat Unilak. b.
Memberikan informasi yang jelas tentang waktu sidang kenaikan jabatan
fungsional oleh Kopertis, sehingga dosen bisa menjadwalkan kapan Dupaknya akan diusulkan. c.
Memberikan penjelasan kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh dosen yang
sedang mengurus Dupaknya oleh Tim PAK Unilak. d.
Menjamin penilaian PAK di tingkat Unilak cepat.
9
BAB 2.
TARGET DAN LUARAN
Sosialisasi tentang Permenpan RB No. 17 tahun 2013 dan Permendikbud No. 92 tahun 2014, ini bertujuan untuk mencapai target dan luaran sebagai berikut:
2.1.
Target a.
Dosen – dosen mampu menyusun dan mengusulkan Dupak sesuai dengan ketentuan Dikti.
b.
Pengajuan hasil penelitian diajukan dalam bentuk Jurnal yang dapat dipindai oleh Dikti.
c.
Setelah kegiatan sosialisasi ini jabatan fungsional dosen Unilak meningkat.
d.
Unilak menargetkan bahwa akhir tahunakademik 2014 – 2015, 75 % dosen Unilak memiliki jabatan fungsional sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dikti.
2.2.
Luaran Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbitnya buku panduan pengusulan
Dupak untuk dosen di lingkungan Unilak, agar dosen mudah dalam menyusun angka kredit untuk kenaikan pangkat akademiknya.
10
BAB 3.
METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan sosialisasi ini dirancang sedemukian rupa, agar kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh Unilak, dan dosen khususnya dalam menyusun Dupak sesuai dengan kepangkatan akademik yang dituju. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah: a. Presentasi : pada sesi ini Tim akan menjelaskan tentang materi yang cara menghitung angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dan pangkat/golongan, dan khususnya tentang penelitian yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Dikti. b. Hand Out : selain penjelasan secara langsung, peserta diberi prin out slide agar mudah diulang dan diingat. c. Distribusi CD : setiap Fakultas diberikan Soft File yang berisi Formulir Lampiran Penghitungan Angka Kredit, sehingga setiap dosen yang akan mengusulkan kenaikan pangkat dapat mengerjakannya sendiri, cara menetapkan Kum untuk setiap kegiatan, dan cara pengusulan Dupak. d. Pendampingan : pendampingan diberikan untuk dosen – dosen pemula dan senior yang menemui kesulitan dalam mengusulkan Dupaknya.
11
BAB 4.
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Universitas Lancang Kuning (Unilak) merupakan salah satu Universitas yang aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh DP2M Dikti. Setiap tahun Unilak mendapatkan dana hibah penelitian dari berbagai Skim yang disediakan oleh DP2M Dikti. Dan pada tahun ini Unilak termasuk ke dalam 100 perguruan tinggi yang aktif melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dikti dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat di Surabaya.
Selain dana penelitian dari Dikti, Unilak juga
mendapatkan dana penelitian dari Kopertis Wilayah X, Pemerintah Daerah, pihak Swasta, bahkan Unilak sendiri setiap tahun menyediakan dana penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen-dosen yang berminat melakukan penelitian, Unilak juga memberikan dana penelitian dan pengabdian masyarakat secara khusus kepada pimpinan Universitas dan jajarannya untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan dimonitor oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unilak. LPPM melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan P2M, dari penandatanganan kontrak sampai monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen selaku penanggung jawab kegiatan.
Kinerja LPPM Unilak sangat profesional, informasi yang
menyangkut P2M yang didanai oleh berbagai pihak akan diinformasikan keseluruh Fakultas yang ada di Unilak, sehingga seluruh dosen mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh dana penelitian tersebut. LPPM Unilak setiap tahun mengadakan pelatihan dalam menulis proposal penelitian dan pengabdian, bahkan pada akhir-akhir ini LPPM mengadakan klinik proposal sebelum proposal P2M dikirimkan Ke Dikti. Tim yang terlibat dalam kegiatan adalah dosen jurusan Budidaya Pertanian (Agroteknologi) Universitas Lancang Kuning yang telah memiliki pengalaman pengabdian masyarakat dalam hal teknik budidaya tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Tim memiliki keahlian yang berbeda sehingga dapat saling menunjang pada kegiatan ini.
12
Tabel 1. No
Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Nama/Unit Kerja
Pendidikan /Keahlian
1
Dr. Hj. Hasnati, S.H.,M.H.
Ilmu Hukum
2
Dra. Hj. Surya Dailiati, M.Si.
Ilmu Administrasi
3
Ir. Surtinah, MP
Budidaya Pertanian
Tugas dalam Kegiatan Penanggung jawab kegiatan pengabdian masyarakat Bertanggung jawab terhadap perbanyakan laporan, dan pendanaan Bertanggung jawab atas materi yang disampaikan, dan penulisan laporan
13
BAB 5.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan sosialisasi ini dapat dikategorikan sukses, karena dari 100 dosen yang diharapkan hadir, pada hari pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh 97 orang dosen dari seluruh Fakultas yang ada di lingkungan Unilak. Kegiatan ini digagas oleh Wakil Rektor I untuk seluruh dosen, terutama dosen pemula yang belum memiliki kepangkatan akademik.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23
Oktober 2014, bertempat di Aula Perpustakaan Universitas Lancang Kuning . Acara ini dihadiri PR I, PR II, Pimpinan Fakultas, Kaprodi yang ada di lingkungan Unilak, dan dosen tetap Unilak. Sebagai nara sumber adalah salah seorang peserta yang mewakili Unilak pada saat Pelatihan Jabfung yang dilakukan Oleh Kopertis pada tanggal 11 – 12 Oktober 2014 bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti oleh 97 orang peserta. Acara dimulai pada pukul 14.00 dan berakhir pada pukul 16.00 wib. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Tim sosialisasi hanya menitik beratkan materi pada poin B yaitu Pelaksanaan penelitian.
Alasannya adalah point A, C, dan D yaitu Pendidikan dan
Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Penunjang dalam pengusulan Jabatan Fungsional, dikoreksi oleh Kopertis X, sedangkan poin B yaitu Pelaksanaan Penelitian dikoreksi langsung oleh Dikti. Oleh karena itu poin B perlu mendapat perhatian yang lebih serius, karena sistem penilaian Tim PAK Kopertis X dan Tim PAK Dikti ada perbedaan dalam memberikan Kum atas karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di Jurnal Nasional dan Internasional. Penilaian terhadap hasil penelitian seorang dosen menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pengusulan Dupak sebelum diberlakukannya Permenpan RB no 17 Th 2013 tersebut. Sehingga melalui sosialisasi ini perubahan yang terjadi dapat dipahami dan dijadikan acuan dalam mengusulkan kepangkatan akdemik dosen. Sosialisasi Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 92 Tahun 2014 di lingkungan Dosen Unilak ditanggapi oleh beberapa dosen dalam bentuk pertanyaan. Hal ini menunjukan ada respon positif dari peserta terhadap materi yang disampaikan. Dan semua pertanyaan mengacu pada poin B yaitu pelaksanaan Penelitian oleh Dosen. Dosen yang memberikan tanggapannya ada 4 orang dan pertanyaannya akan dituliskan disini sebagai berikut: 1)
Penelitian Mahasiswa bimbingan dijadikan penelitian dosen pembimbing, dengan menuliskan nama mahasiswa yang dibimbing, apakah diperbolehkan ?
14
2)
Berdasarkan Akreditasi Ban PT, dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, oleh karena itu penelitian mahasiswa itu bisa digunakan sebagai penelitian dosen, atau sebaliknya.
3)
penelitian mahasiswa bisa digunakan oleh dosen, asalkan nama mahasiswa tersebut dicantumkan sebagai salah seorang Tim peneliti, dan itu dibenarkan.
4)
a.
Kriteria dari seminar Internasional
b.
Selain Scopus untuk memindai Plagirism dengan media apa lagi.
Tim berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim PAK Dikti yaitu Prof. Yanuarsyah Harun sebagai berikut: 1)
Setelah diberlakukannya Permenpan RB No. 17 Th 2013 pada bulan Mei 2014 yang
lalu, maka tidak diperbolehkan lagi. Hal inilah salah satu dasar kenapa penelitian mahasiswa harus dimasukan ke e-journal, tidak lain adalah agar penelitian tersebut dapat dipindai oleh Dikti sehingga dapat menentukan apakah penelitian tersebut termasuk plagiat atau tidak. 2)
Yang dimaksud dosen harus melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya adalah dosen
memiliki satu penelitian yang cakupannya besar, dan pada penelitian ini mahasiswa yang akan meneliti sebagai tugas akhir studinya dapat mengambil sub topik dari penelitian dosen untuk ditelitinya, lebih banyak mahasiswa yang dapat mengambil bagian dari penelitian dosen tersebut maka hal itu menjadi lebih baik untuk akreditasi prodi yang bersangkutan. 3)
Selama ini yang terjadi seperti itu, namun setelah diberlakukannya Permenpan RB
tersebut, maka hal tersebut tidak diakomodir lagi sebagai sesuatu karya ilmiah dosen, itulah sebabnya masalah penelitian Dikti langsung yang mengevaluasinya, karena mereka lebih tahu dibandingkan Kopertis X dalam memberikan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh dosen. 4)
Kriteria seminar Internasional disebutkan oleh Prof Yanuasyah Harun, paling sedikit
diikuti oleh 4 negara peserta, dan menggunakan bahasa Internasional, salah satunya adalah bahasa Inggris. Scopus yang sering disebutkan oleh Prof. Yanuar, yang lainnya coba dilihat di PPT yang ada di CD dengan judul “ Etika Penulis dan Kepenulisan “, karna di file tersebut banyak yang dapat digunakan untuk memindai apakah jurnal yang memuat tulisan kita termasuk jurnal yang bereputasi atau tidak. Dasar hukum Dikti mengklaim tentang plagiat atau sejenisnya saya tidak tahu, tapi saya percaya karena mereka adalah orang-orang intelektual yang ahli dibidangnya dan keputusan mereka pasti ada alasannya, kalau kita tidak terima atas keputusan mereka kita boleh banding, dan mereka siap untuk menjelaskan dan mendengarkan penjelasan dari kita sebagai pengusul.
15
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan, dan pada kegiatan ini tidak dilakukan pengukuran kentercapaiannya, sehingga Tim tidak dapat menyebutkan berapa % tingkat ketercapaiannya. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai salah satu pimpinan Universitas yang berperan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam kaitannya dengan tupoksi tersebut, maka sosialisasi ini dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan setara dengan pengabdian masyarakat. Karena di dalam buku pedoman penghitungan angka kredit yang dikeluarkan oleh Dikti, pengabdian
masyarakat diartikan sebagai kegiatan transfer
pengetahuan dari nara sumber (dosen) kepada masyarakat ( baik masyarkat umum, masyarakat kampus yaitu mahasiswa, dosen, dan pegawai di kampus tersebut).
16
BAB 6.
6.1.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Permenpan RB No. 17 Th 2013 dan Permendikbud No. 92 Th 2014 telah dilaksanakan, dan dampak dari kegiatan sosialisasi ini sudah terlihat, dimana mulai tanggal 24 Oktober 2014 sampai saat laporan ini ditulis pada tanggal 29 Oktober 2014 dosen muda yang mengajukan kepangkatan akademiknya sudah 5 orang, berarti rata – rata 1 hari satu orang menagajukan kepangkatan akademiknya.
6.2.
Saran
Agar Pimpinan Unilak melalui WR I dan WR II segera menerbitkan buku panduan kepangkatan akademik, untuk mempermudah dosen dalam menyusun Dupaknya.
Agar Pimpinan Unilak membuat suatu kebijakan yang berisi tentang kewajiban dosen dalam mengusulkan kepangkatan akademiknya, dan sangsi yang diberikan apabila dosen lalai dalam mengusulkan kepangkatan akademiknya.
Agar Pimpinan Unilak tegas dalam menjalankan kebijakan yang dibuat tanpa membeda-bedakan suku, agama, jabatan dan yang lainnya ubntuk mencapai Unilak unggul tahun 2030.
17
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional, 2009. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Kementerian Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1999. Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. Kementerian Negara Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009. Dosen. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013. Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Rpublik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia.
18
Lampiran 1. Foto – foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada Tanggal 23 Oktober 2014
19
20
Lampiran 2.
Artikel Ilmiah
Sosialisasi Implementasi Jafung berdasarkan Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 dan Permendibud No. 92 Tahun 2014 Di Lingkungan Unilak. Oleh: Hasnati, Surya Dailiati, dan Surtinah
Abstrak Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Permenpan No. 17 th 2013 dan Permendikbud No. 92 th 2014, agar pengusulan Dupak berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah dengan melakukan presentasi, pembagian hand out, distribusi CD, dan pendampingan. Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari peserta, dan setelah satu minggu ada 7 orang dosen muda menusulkan Dupak ke Tim PAK Unilak.
Socialization Implementation Jafung based Permenpan RB No. 17 In 2013 and Permendibud No. 92 2014 In Unilak Environment. Abstrack Community service activities aimed to inform about Permenpan No. 17 th, 2013 and Permendikbud No. 92 th, 2014, that the nomination Dupak run smoothly and in accordance with the provisions set by the government. The method used in carrying out this activity is to make a presentation, distribution of handouts, CD distribution, and mentoring. This activity received a positive response from the participants, and after a week there are seven young lecturers menusulkan Dupak to Unilak PAK team. Key word: Permenpan & RB, Permendikbud, Dupak, PAK PENDAHULUAN Jabatan fungsional atau yang disebut sebagai Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu dan bersifat mandiri. Sedangkan yang dimaksud dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat diakui sebagai seorang tenaga pendidik bila sudah memiliki jabatan fungsional, dan kedepannya dosen tidak hanya harus memiliki jabatan akademik, namun juga harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk memperoleh sertifikat pendidik maka salah satu faktor penentunya adalah harus memiliki jabatan fungsional atau jabatan akademik. Oleh
21
karena itu jabatan akdemik merupakan sesuatu yang wajib untuk diperjuangkan oleh seorang yang berpredikat dosen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2009) pada Bagian keenam Pasal 17 butir 1,
menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak
mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja, pada butir 2 dijelaskan bahwa promosi yang dimaksud adalah kenaikan pangkat dan /atau kenaikan jenjang jabatan akademik. KEPMENWASBANGPAN (1999) Bab VI pasal 8 menjelaskan bahwa pada hakekatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan; Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi: Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai; Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akdemik; Harapan dan peluang keilmuan dan profesi demi pengembangan jatidiri sesuai kemampuan. Bab VII pasal 9 menegaskan bahwa jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen adalah sekurang-kurangnya 80% angka kredit berasal dar unsur utama, dengan rincian melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%, melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%, pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%, dan melaksanakan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebanyak-banyaknya 20%. Jabatan akademik seorang dosen diperoleh berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baru-baru ini peraturan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Dosen diperbarui dan disempurnakan lagi, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut ada perubahan terhadap beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada seluruh dosen, agar pada saat mengusulkan kepangkatan akdemiknya tidak mengalami kendala yang berarti. PERMENPAN (2013) Bab VI Pasal 10 butir (2) menjelaskan bahwa Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 90% berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, dan paling tinggi 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pada PERMENPAN ini ditetapkan bahwa dosen dapat dinaikan jabatannya apabila a) mencapai angka kredit yang disyaratkan; b) paling kurang 4 tahun dalam jabatan terakhir; c)nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan d) memiliki integritas dalam menjalankan tugas Universitas Lancang Kuning (Unilak) memiliki lebih dari 217 orang dosen, namun sebagian besar dosen tersebut ada yang belum memiliki kepangkatan akademik. Hal ini tentunya menjadi ganjalan bagi Unilak untuk menuju Unilak unggul pada tahun 2030 nanti. 22
Untuk mencapai visi misi tersebut maka mulai saat ini Unilak harus berupaya agar dosendosen yang belum memiliki pangkat akademik akan memperoleh kepangkatan tersebut tahun ini juga. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menginformasikan secara langsung tentang Permenpan No. 17 th 2013 dan Permendikbud No. 92 th 2014, sehingga pengusulan Dupak berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
METODE PELAKSANAAN Metode pelaksanaan sosialisasi ini dirancang sedemukian rupa, agar kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh Unilak, dan dosen khususnya dalam menyusun Dupak sesuai dengan kepangkatan akademik yang dituju. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah: a. Presentasi : pada sesi ini Tim akan menjelaskan tentang materi yang cara menghitung angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dan pangkat/golongan, dan khususnya tentang penelitian yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Dikti. b. Hand Out : selain penjelasan secara langsung, peserta diberi prin out slide agar mudah diulang dan diingat. c. Distribusi CD : setiap Fakultas diberikan Soft File yang berisi Formulir Lampiran Penghitungan Angka Kredit, sehingga setiap dosen yang akan mengusulkan kenaikan pangkat dapat mengerjakannya sendiri, cara menetapkan Kum untuk setiap kegiatan, dan cara pengusulan Dupak. d. Pendampingan : pendampingan diberikan untuk dosen – dosen pemula dan senior yang menemui kesulitan dalam mengusulkan Dupaknya.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil kegiatan sosialisasi ini dapat dikategorikan sukses, karena dari 100 dosen yang diharapkan hadir, pada hari pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh 97 orang dosen dari seluruh Fakultas yang ada di lingkungan Unilak. Kegiatan ini digagas oleh Wakil Rektor I untuk seluruh dosen, terutama dosen pemula yang belum memiliki kepangkatan akademik.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23
Oktober 2014, bertempat di Aula Perpustakaan Universitas Lancang Kuning . Acara ini dihadiri PR I, PR II, Pimpinan Fakultas, Kaprodi yang ada di lingkungan Unilak, dan dosen tetap Unilak. Sebagai nara sumber adalah salah seorang peserta yang mewakili Unilak pada saat Pelatihan Jabfung yang dilakukan Oleh Kopertis pada tanggal 11 – 12 Oktober 2014 bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti oleh 97 orang peserta. 23
Acara dimulai pada pukul 14.00 dan berakhir pada pukul 16.00 wib. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut Tim sosialisasi hanya menitik beratkan materi pada poin B yaitu Pelaksanaan penelitian.
Alasannya adalah point A, C, dan D yaitu Pendidikan dan
Pengajaran, Pengabdian Masyarakat, dan Penunjang dalam pengusulan Jabatan Fungsional, dikoreksi oleh Kopertis X, sedangkan poin B yaitu Pelaksanaan Penelitian dikoreksi langsung oleh Dikti. Oleh karena itu poin B perlu mendapat perhatian yang lebih serius, karena sistem penilaian Tim PAK Kopertis X dan Tim PAK Dikti ada perbedaan dalam memberikan Kum atas karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di Jurnal Nasional dan Internasional. Penilaian terhadap hasil penelitian seorang dosen menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pengusulan Dupak sebelum diberlakukannya Permenpan RB no 17 Th 2013 tersebut. Sehingga melalui sosialisasi ini perubahan yang terjadi dapat dipahami dan dijadikan acuan dalam mengusulkan kepangkatan akdemik dosen. Sosialisasi Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 92 Tahun 2014 di lingkungan Dosen Unilak ditanggapi oleh beberapa dosen dalam bentuk pertanyaan. Hal ini menunjukan ada respon positif dari peserta terhadap materi yang disampaikan. Dan semua pertanyaan mengacu pada poin B yaitu pelaksanaan Penelitian oleh Dosen. Dosen yang memberikan tanggapannya ada 4 orang dan pertanyaannya akan dituliskan disini sebagai berikut: 1)
Penelitian Mahasiswa bimbingan dijadikan penelitian dosen pembimbing, dengan menuliskan nama mahasiswa yang dibimbing, apakah diperbolehkan ?
2)
Berdasarkan Akreditasi Ban PT, dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, oleh karena itu penelitian mahasiswa itu bisa digunakan sebagai penelitian dosen, atau sebaliknya.
3)
penelitian mahasiswa bisa digunakan oleh dosen, asalkan nama mahasiswa tersebut dicantumkan sebagai salah seorang Tim peneliti, dan itu dibenarkan.
4)
a.
Kriteria dari seminar Internasional
b.
Selain Scopus untuk memindai Plagirism dengan media apa lagi.
Tim berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim PAK Dikti yaitu Prof. Yanuarsyah Harun sebagai berikut: 1)
Setelah diberlakukannya Permenpan RB No. 17 Th 2013 pada bulan Mei 2014 yang
lalu, maka tidak diperbolehkan lagi. Hal inilah salah satu dasar kenapa penelitian mahasiswa harus dimasukan ke e-journal, tidak lain adalah agar penelitian tersebut dapat dipindai oleh Dikti sehingga dapat menentukan apakah penelitian tersebut termasuk plagiat atau tidak.
24
2)
Yang dimaksud dosen harus melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya adalah dosen
memiliki satu penelitian yang cakupannya besar, dan pada penelitian ini mahasiswa yang akan meneliti sebagai tugas akhir studinya dapat mengambil sub topik dari penelitian dosen untuk ditelitinya, lebih banyak mahasiswa yang dapat mengambil bagian dari penelitian dosen tersebut maka hal itu menjadi lebih baik untuk akreditasi prodi yang bersangkutan. 3)
Selama ini yang terjadi seperti itu, namun setelah diberlakukannya Permenpan RB
tersebut, maka hal tersebut tidak diakomodir lagi sebagai sesuatu karya ilmiah dosen, itulah sebabnya masalah penelitian Dikti langsung yang mengevaluasinya, karena mereka lebih tahu dibandingkan Kopertis X dalam memberikan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh dosen. 4)
Kriteria seminar Internasional disebutkan oleh Prof Yanuasyah Harun, paling sedikit
diikuti oleh 4 negara peserta, dan menggunakan bahasa Internasional, salah satunya adalah bahasa Inggris. Scopus yang sering disebutkan oleh Prof. Yanuar, yang lainnya coba dilihat di PPT yang ada di CD dengan judul “ Etika Penulis dan Kepenulisan “, karna di file tersebut banyak yang dapat digunakan untuk memindai apakah jurnal yang memuat tulisan kita termasuk jurnal yang bereputasi atau tidak. Dasar hukum Dikti mengklaim tentang plagiat atau sejenisnya saya tidak tahu, tapi saya percaya karena mereka adalah orang-orang intelektual yang ahli dibidangnya dan keputusan mereka pasti ada alasannya, kalau kita tidak terima atas keputusan mereka kita boleh banding, dan mereka siap untuk menjelaskan dan mendengarkan penjelasan dari kita sebagai pengusul. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan, dan pada kegiatan ini tidak dilakukan pengukuran kentercapaiannya, sehingga Tim tidak dapat menyebutkan berapa % tingkat ketercapaiannya. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II sebagai salah satu pimpinan Universitas yang berperan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam kaitannya dengan tupoksi tersebut, maka sosialisasi ini dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan setara dengan pengabdian masyarakat. Karena di dalam buku pedoman penghitungan angka kredit yang dikeluarkan oleh Dikti, pengabdian
masyarakat diartikan sebagai kegiatan transfer
pengetahuan dari nara sumber (dosen) kepada masyarakat ( baik masyarkat umum, masyarakat kampus yaitu mahasiswa, dosen, dan pegawai di kampus tersebut).
25
KESIMPULAN DAN SARAN 1.
Kesimpulan Permenpan RB No. 17 Th 2013 dan Permendikbud No. 92 Th 2014 telah dilaksanakan, dan dampak dari kegiatan sosialisasi ini sudah terlihat, dimana mulai tanggal 24 Oktober 2014 sampai saat laporan ini ditulis pada tanggal 29 Oktober 2014 dosen muda yang mengajukan kepangkatan akademiknya sudah 5 orang, berarti rata – rata 1 hari satu orang menagajukan kepangkatan akademiknya.
2.
Saran Agar Pimpinan Unilak melalui WR I dan WR II segera menerbitkan buku panduan kepangkatan akademik, untuk mempermudah dosen dalam menyusun Dupaknya. Agar Pimpinan Unilak membuat suatu kebijakan yang berisi tentang kewajiban dosen dalam mengusulkan kepangkatan akademiknya, dan sangsi yang diberikan apabila dosen lalai dalam mengusulkan kepangkatan akademiknya. Agar Pimpinan Unilak tegas dalam menjalankan kebijakan yang dibuat tanpa membeda-bedakan suku, agama, jabatan dan yang lainnya ubntuk mencapai Unilak unggul tahun 2030.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional, 2009. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Kementerian Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1999. Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya. Kementerian Negara Koordinator Bidang pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009. Dosen. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013. Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Rpublik Indonesia.
26
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia.
27
