Kata Pengantar. Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Hutan Bersama Masyarakat Di Kawasan Ekosistem Leuser

Kata Pengantar Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat Di Kawasan Ekosistem Leuser Blok Karo – Langkat

Tim penulis: Masrizal Saraan M. Indra Kurnia Panut Hadisiswoyo

Kontributor: Tim Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Khairul Azmi

Maret 2014

Buku Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli ini disusun melalui serangkaian pertemuan dan diskusi yang melibatkan para pihak yang terdiri dari pakar dan praktisi yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengamanan hutan, disamping juga melibatkan pemangku kawasan yaitu Bala Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, dan Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Buku panduan ini disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan patroli hutan bersama masyarakat yang diinisiasi oleh Konsorsium OIC. Buku ini dapat dijadikan sebagai panduan yang berisi petunjuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Blok Karo – Langkat yang di dalamnya terdapat 4 (empat) kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Tahura Bukit Barisan, TWA Deleng Lancuk, dan TWA Lau Debuk-debuk. Sehingga diharapkan tim patroli yang merupakan gabungan Polisi Kehutanan (Polhut) dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan patroli dengan lancar, terarah, dan mencapai hasil yang maksimal. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung tersusunnya buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaaat bagi pelaksanaan tugas tim patroli dalam perlindungan dan pengamanan hutan di lapangan. Medan, Mei 2014 Direktur Konsorsium OIC

Panut Hadisiswoyo, SS, MA, M.Sc

Desain dan Layout : M. Jamil Foto-foto:

Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Hutan Bersama Masyarakat Di Kawasan Ekosistem Leuser


i

ii

Kata Sambutan

Kata Sambutan

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan salah satu Taman Nasional tertua di Indonesia dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 276/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 dan Nomor : SK.298/Menhut-II/2011 tanggal 8 Juni 2011 dengan luas kawasan yaitu 1.095.592 hektar. Potensi kawasan TNGL diantaranya adalah habitat tumbuhan langka, yaitu pohon payung raksasa (Johannesteijsmania altifrons), Raflesia (Rafflesia atjehensis) dan liana (Rizhantes zipplenii), habitat satwa dilindungi, yaitu Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) dan Orangutan Sumatera (Pongo abelii), serta keindahan dan gejala alam yang berpotensi menjadi objek wisata alam. Selain itu, sebagai satu kesatuan ekosistem, TNGL berfungsi sebagai pengatur tata air, penjaga iklim, cadangan karbon dan sumber plasma nutfah. Potensi dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa kawasan TNGL sangat penting sebagai penyangga kehidupan dan penjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Kami menyambut baik diterbitkannya buku panduan yang berjudul “PERAN DAN MEKANISME KERJA TIM PATROLI PENGAMANAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER”. Perlu kami tekankan bahwa pada tahun depan yaitu tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2010-2014 dan Rencana Kerja Tahun 2014 yang mulai disusun, salah satunya akan difokuskan pada Terwujudnya Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya yang Mempunyai Potensi Keanekaragaman Hayati yang Tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan buku panduan ini.

Dalam perjalanannya TNGL telah dianggap sebagai kawasan penting bagi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan penetapan TNGL sebagai Cagar Biosfer (1981), sebagai ASEAN Heritage Park (1984) dan sebagai Warisan Dunia (2004). Status tersebut seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Indonesia yang harus dipertahankan dengan melindungi dan menjaga keutuhan kawasan TNGL. Namun kenyataannya kondisi TNGL saat ini mengalami degradasi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia tidak bertanggung jawab berupa penebangan liar, perambahan, penggunaan kawasan secara tidak sah, pembakaran hutan serta perburuan satwa dan tumbuhan liar. Penyebab terjadinya aktivitas tersebut diantaranya adalah kesadaran yang masih rendah akan konservasi alam serta keserakahan dalam mencari keuntungan sesaat. Kedua faktor tersebut menurunkan bahkan menghilangkan penghargaan dan kepatuhan pelaku aktivitas terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga solusi utama dalam penanganannya adalah penegakan hukum yang didukung oleh komitmen seluruh pihak. Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu bentuk peningkatan komitmen masyarakat dalam penanganan aktivitas ilegal khususnya di dalam kawasan TNGL. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan patroli bersama masyarakat diperlukan pedoman yang menjadi pengarah dan alat monitor teknis kegiatan. Penyusunan Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat di Kawasan Ekosistem Leuser Blok Karo – Langkat oleh Konsorsium Orangutan Information Centre (OIC) sebagai mitra kerja Balai Besar TNGL adalah salah satu strategi tepat untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran kegiatan patroli bersama masyarakat. Kami sangat mendukung penerbitan panduan ini dan diharapkan dapat menarik serta meningkatkan peluang partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan. Semoga segala upaya yang kita laksanakan dan kerjakan diridhai Allah SWT dan dapat memberikan stimulasi kepada yang lainnya untuk menjaga dan melestarikan hutan sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa dan titipan generasi mendatang.

Kita ketahui bahwa perlindungan hutan merupakan kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi pengamanan hutan, dan pengamanan tumbuhan-satwa liar. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem hutan agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Disamping itu, perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh kebakaran, bencana alam, dan terutama perbuatan manusia. Kami ingatkan kembali bahwa, Taman Wisata Alam (TWA) Deleng Lancuk dan TWA Lau Debuk-debuk adalah kawasan pelestarian alam yang berada di bentang alam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Blok Karo – Langkat, yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BBKSDA Sumatera Utara untuk menjaga keutuhan kawasan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan patroli rutin. Patroli rutin di kedua kawasan tersebut dilakukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) bersama dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Konsorsium Orangutan Information Centre (OIC) sebagai mitra BBKSDA Sumatera Utara turut mengambil andil dalam upaya perlindungan kedua kawasan tersebut, dengan memberikan dukungan dan fasilitasi Polhut dan MMP dalam kegiatan patroli pengamanan hutan. Dengan demikian diharapkan berbagai bentuk gangguan dan perusakan hutan, dapat diminimalisasi. Dalam mendukung kegiatan patroli pengamanan hutan, Konsorsium OIC telah menyusun Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat. Besar harapan buku ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan patroli pengamanan hutan, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sekali lagi kami sangat menyambut gembira dan mendukung upaya penyusunan buku panduan ini, dan semoga dapat memberikan manfaat terutama kepada tim patroli yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Dengan demikian kawasan hutan yang menjadi sasaran patroli rutin Polisi Kehutanan bersama dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) ini, akan aman dan terjaga. Hal ini menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencapai Terwujudnya Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya yang Mempunyai Potensi Keanekaragaman Hayati yang Tinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Mei 2014 Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

Medan, Mei 2014 Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Ir. ISTANTO, M.Sc NIP. 19621119 199003 1 001 Drs. ANDI BASRUL NIP. 19561121 198203 1 003



iii

iv

Ucapan Terima Kasih

Daftar Isi

Upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan amanat UndangUndang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Proses pelibatan masyarakat ini juga merupakan bagian penting dari upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan sumberdaya hutan, salah satunya melalui kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Oleh karena itu, diperlukan tindakantindakan yang dapat melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif untuk menekan berbagai gangguan terhadap kawasan hutan.

Kata Pengantar Direktur Konsorsium OIC Kata Sambutan Kepala Balai Besar TNGL Kata Sambutan Kepala Balai Besar KSDA Sumut Ucapan Terima Kasih

i ii iv vi

Buku Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat yang diinisiasi oleh Konsorsium OIC ini disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Blok Karo – Langkat yang mencakup 4 (empat) resort di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Hutan Raya Bukit Barisan di bagian Kabupaten Karo, Taman Wisata Alam Deleng Lancuk, dan Taman Wisata Alam Lau Debuk-debuk.

Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat C. Dasar Hukum Pelaksanaan D. Tujuan dan Manfaat E. Ruang Lingkup

1 1 3 3 3

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara serta para praktisi perlindungan dan pengamanan hutan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbang saran dalam penyusunan buku panduan ini.

Bab II ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN A. Organisasi Tim Patroli B. Struktur Organisasi Patroli C. Tugas Pokok dan Fungsi

4 4 5

Kami menyadari bahwa buku panduan ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran tetap kami harapkan untuk mengkaji lebih dalam demi menyempurnakan buku panduan ini di masa yang akan datang. Akhirnya, dengan memanjatkan puji sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penyusunan buku panduan ini dapat diselesaikan. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi tim patroli yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Sehingga kegiatan patroli dapat berjalan dengan lancar, terarah, dan mencapai hasil yang maksimal.

Bab III TATA LAKSANA PATROLI A. Sasaran Patroli Pengamanan Hutan B. Lokasi Patroli Pengamanan Hutan C. Kemampuan dan Keterampilan D. Daftar Peralatan dan Perlengkapan Patroli E. Mekanisme Patroli F. Prinsip Kegiatan Patroli G. Bagan/Alur Pelaksanaan Patroli

6 6 7 7 7 8

Konsorsium OIC Bab IV PROSEDUR KERJA STANDAR A. Patroli Rutin B. Patroli Mendadak

9 12

Bab V KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM TIM PATROLI A. Keanggotaan B. Seleksi dan Legitimasi C. Pelatihan Bagi Anggota Masyarakat yang Terlibat D. Persyaratan Bagi Anggota Masyarakat yang Terlibat E. Sanksi

14 14 14 14 15

KOTAK PANDUAN

16

LAMPIRAN



v

I. Pendahuluan Latar Belakang

A. Latar Belakang

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Blok Karo – Langkat yang dimaksud adalah kawasan yang meliputi sebahagian Kawasan Ekosistem Leuser (Kabupaten Langkat & Kabupaten Karo), yaitu ; Taman Nasional Gunung Leuser (yang terdapat di Kabupaten Langkat) dan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tahura), Taman Wisata Alam (TWA) Delleng Lancuk serta TWA Lau Debuk Debuk yang berada di Kabupaten Karo, dimana keseluruhan wilayah yang dimaksud secara administratif berada di Propinsi Sumatera Utara.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tujuan dan Manfaat Ruang Lingkup

1

Taman Nasional Gunung Leuser ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No 811/Kpts/UM/1980 dengan luas 792.675 ha. Pada tahun 1997 Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 276/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Penunjukkan TNGL seluas 1.094.692 hektar yang terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Terakhir Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.298/Menhut-II/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penunjukkan Lahan Pengganti sebagai kawasan hutan dengan Fungsi Taman Nasional yang terletak di Kecamatan Kutambaru, Salapian dan Bahorok, Kabupaten Langkat Seluas 900 hektar, sehingga saat ini luas kawasan TNGL adalah 1.095.592 hektar. TNGL mendapatkan skor tertinggi untuk kontribusi konservasi terhadap kawasan konservasi di seluruh kawasan Indo-Malaya. Dengan potensi dan nilai penting keanekaragaman hayati, hutan Leuser ditetapkan sebagai Cagar Biosfer pada tahun 1980 dan kemudian ditetapkan menjadi salah satu situs warisan dunia (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra) oleh UNESCO pada tahun 2004. Berdasarkan citra satelit tahun 2009, kawasan TNGL telah mengalami deforestrasi seluas 18.239 hektar. Deforestasi ini akibat berbagai ancaman yang terus terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini. Kerusakan hutan ini terjadi akibat beberapa ancaman. Ancaman terbesar adalah perambahan hutan untuk dijadikan perladangan dan perkebunan sawit. Pembukaan hutan untuk pemukiman juga merupakan ancaman yang sangat serius yang terjadi sejak tahun 1998 hingga saat ini yang dilakukan oleh perambah dan pengungsi akibat konflik keamanan di Aceh. Penebangan liar juga merupakan salah satu ancaman terbesar yang sangat mengancam kelestarian kawasan ini. Taman Hutan Raya Bukit Barisan ditetapkan oleh Presiden RI melalui Keppres No. 48/1988 dengan luasan sebesar 51.600 ha. Di dalam Keppres ini dijelaskan bahwa kawasan hutan yang masuk ke dalam Tahura Bukit Barisan adalah Suaka Margasatwa Langkat Selatan seluas 13.000 ha, Hutan Lindung Sinabung seluas 13.448 ha, Hutan Lindung Simancit I dan II seluas 11.455 ha, Taman Wisata Lau Debuk-debuk seluas 7 ha, Cagar Alam Sibolangit seluas 120 ha, dan Bumi Perkemahan Sibolangit seluas 200 ha. Tahura Bukit Barisan merupakan wilayah tangkapan air bagi beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Utara, seperti DAS Deli, DAS Belawan, DAS Wampu, dan DAS Sei Ular. Selain potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dimana keragaman jenisnya hampir sama dengan kawasan TNGL, kawasan ini juga memiliki wisata alam seperti air terjun, panorama alam, sumber air panas, dan lain sebagainya.


Ancaman utama terhadap kelestarian KEL antara lain adalah penebangan liar, konversi lahan, perambahan liar, perburuan satwa liar, kebakaran hutan, dan pencurian humus. Semuanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Belum mantapnya kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Hutan Raya Bukit Barisan), sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lahir dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan; 2. Penguasaan beberapa kawasan Tahura Bukit Barisan oleh masyarakat; 3. Rendahnya tingkat keterlibatan pemerintahan daerah dan pihak swasta di sekitar kawasan dalam pengamanan dan pengelolaan kawasan; 4. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti penting kawasan ini bagi kehidupan; 5. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di sekitar KEL. B. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (KEL blok Karo – Langkat) Bersama Masyarakat Perlindungan dan pengaman hutan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dapat dilakukan melalui: 1. Pencegahan dan/atau penindakan orang yang mengambil, memindahkan, merusak atau menghilangkan keberadaan kawasan hutan. 2. Pencegahan dan/atau penanggulangan (termasuk di dalamnya penindakan) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sesuai dan tepat, seperti: perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar. 3. Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan terjadinya konflik pemanfaatan hutan. 4. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pembakaran hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan harus dilakukan oleh aparat pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan secara berkesinambungan. Peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan disebutkan secara nyata dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 48 ayat (5) yang menyatakan bahwa “untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaikbaiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan”. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Papan peringatan yg dipasang oleh pihak TNGL


2

Mengingat bahwa gangguan terhadap kawasan hutan masih relatif tinggi, di sisi lain jumlah Polisi Kehutanan masih sangat terbatas, maka sebagai upaya mewujudkan perlindungan hutan yang efektif tentunya sangat diperlukan keterlibatan masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengamanan hutan. Pelibatan masyarakat lokal ini tentunya memerlukan panduan peran dan mekanisme kerja yang jelas agar dalam pelaksanaannya tim patroli mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik sehingga pada saat menemukan gangguan hutan, Tim Patroli sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan dan tindakan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dalam berpatroli. Sehingga kegiatan patroli berjalan sesuai dengan standar operasional yang ada. C. Dasar Hukum Pelaksanaan

3

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 5. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 6. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 7. PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan jo PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan 8. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan 9. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 10. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 11. Permenhut No. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar 12. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 13. Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan

D. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan: agar tim patroli memiliki panduan untuk melaksanakan tugasnya di lapangan sehingga tercapai keseragaman pola tindak dalam perlindungan hutan melalui kegiatan patroli yang dilakukan. 2. Manfaat : tim patroli pengamanan hutan bersama masyarakat memiliki panduan dalam melakukan kegiatan patroli sehingga diharapkan pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan lancar, terarah, dan mencapai hasil yang maksimal. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup panduan ini meliputi urutan-urutan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim patroli di lapangan dalam melaksanakan tugas monitoring kondisi kawasan hutan dan mencegah terjadinya gangguan terhadap kawasan hutan yang meliputi : 1. Potensi keanekaragaman hayati 2. Potensi non hayati 3. Penebangan liar 4. Perburuan satwa 5. Perambahan kawasan 6. Pengambilan sumber daya alam lain secara ilegal 7. dan lain-lain.

Monitoring Flora & Fauna

Penghancuran Perangkap Pemburu Liar

Pembinaan Kepada Pemburu Liar



4

II. Organisasi dan Kelembagaan Organisasi Tim Patroli

A. Organisasi Tim Patroli

Struktur Organisasi Patroli

Tim patroli hutan setiap resort terdiri dari 2 grup, tiap grup terdiri dari 5 - 7 orang. Komposisi adalah sebagai berikut : 1. Tiga orang Polisi Kehutanan. 2. Dua orang masyarakat yang telah direkomendasikan oleh lembaga/instansi. 3. 1 orang perwakilan Konsorsium OIC.

Tugas Pokok dan Fungsi

C. Tugas Pokok dan Fungsi

B. Struktur Organisasi Patroli

UNIT PELAKSANA TEKNIS (BBTNGL, BBKSDA SUMUT, TAHURA BUKIT BARISAN)

5

KONSORSIUM OIC

KEPALA SEKSI/RESORT

KOORDINATOR PATROLI PENGAMANAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KEL BLOK KARO – LANGKAT

TIM A

TIM B

TIM C

TIM D


TIM E

1. Pemangku Kawasan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya Pasal 4, Tugas Pokok Polisi Kehutanan adalah : menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 36, Polisi Kehutanan mempunyai fungsi tugas yang bersifat preventif, administratif, dan represif. Wewenangnya meliputi : a. Mengadakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan. d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana kehutanan. e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. f. Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan. g. Atas perintah pimpinan, Polisi Kehutanan berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. 2. Masyarakat Masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan bertujuan membantu institusi kehutanan di lapangan melalui perlaksanaan kegiatan patroli, survey, pemantauan, investigasi, operasi dan kegiatan lainnya secara bertangggung jawab di bawah koordinasi pemangku kawasan, dengan fungsi : a. Melakukan patroli di dalam dan di sekitar kawasan hutan di bawah koordinasi pemangku kawasan. b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas perkembangan dan keamanan kawasan hutan. c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan patroli, monitoring, dan adanya gangguan keamanan di kawasan hutan kepada pemangku kawasan atau aparatnya di lapangan. d. Membantu pemangku kawasan dalam melakukan investigasi dan membuat laporan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, satwa liar dilindungi dan hasil hutan. e. Memberikan saran kepada pemangku kawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan perlindungan kawasan hutan. f. Membantu dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. g. M e l a k s a n a ka n p e ny u l u h a n ke h u t a n a n ke p a d a m a sya ra ka t .


6

III. Tata Laksana Patroli Hutan Sasaran Patroli Pengamanan Hutan Lokasi Patroli Pengamanan Hutan Kemampuan dan Keterampilan Daftar Peralatan dan Perlengkapan Patroli Mekanisme Patroli Prinsip Kegiatan Patroli

A. Sasaran Patroli Pengamanan Hutan

C. Kemampuan dan Keterampilan

Sasaran dari kegiatan patroli yang akan dilaksanakan yaitu untuk pengumpulan data tentang potensi keanekaragaman hayati dan non hayati, intensitas penebangan liar, perburuan satwa, perambahan, dan sebagainya yang termasuk upaya pencegahan terhadap gangguan perusakan hutan seperti : penebangan liar, perburuan satwa, perambahan, dan lain-lain.

1. Kemampuan Kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anggota patroli adalah : a. Kemampuan pencegahan dan penanggulangan gangguan perusakan hutan. b. Kemampuan dasar navigasi dan komunikasi (penggunaan kompas, GPS, HT, dan perpetaan). c. Kemampuan dasar penanganan konflik satwa – manusia. d. Kemampuan monitoring.

B. Lokasi Patroli Pengamanan Hutan Kegiatan patroli pengamanan hutan bersama masyarakat ini akan dilakukan di kawasan : 1. Resort Sei Betung, TNGL. 2. Resort Tangkahan, TNGL. 3. Resort Bukit Lawang, TNGL. 4. Resort Bekancan, TNGL. 5. TWA Lau Debuk-debuk. 6. TWA Deleng Lancuk. 7. Tahura Bukit Barisan, wilayah Kabupaten Karo.

7

Pelatihan Patroli

2. Keterampilan a. Memiliki keterampilan fisik (cekatan) b. Memiliki keterampilan bela diri c. Memiliki keterampilan berenang d. Memiliki keterampilan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) D. Daftar Peralatan dan Perlengkapan Patroli Peralatan standar yang dibutuhkan oleh tim untuk menunjang kegiatan patroli di lapangan meliputi : 1. Senjata api : 2 unit (yang dimiliki oleh polhut) 2. Alat komunikasi HT : 2 unit 3. Alat komunikasi : HP satelit 4. Alat navigasi : 1 unit GPS 5. Kamera saku : 1 unit 6. Binokuler/teropong : 1 unit 7. Tenda dome : 1 unit 8. Trangia : 1 paket 9. Peta kerja : 1 lembar 10. Kendaraan roda dua : 1 unit/resort 11. Kendaraan roda empat : 1 unit Sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk perorangan yaitu veldfles/tempat air, pisau, ransel, jaket, jas hujan, senter, rantang, peluit, golok, tali temali, rompi, seragam lapangan, matras, sleeping bag, buku saku, dan pulpen.



8

E. Mekanisme Patroli

9

Mekanisme kegiatan patroli pengamanan hutan berbasis masyarakat ini dibagi menjadi patroli rutin dan patroli khusus. Patroli rutin mencakup 4 resort di kawasan TNGL, sebagian wilayah BBKSDA Sumut, dan sebagian kawasan Tahura Bukit Barisan. Patroli dilakukan untuk memeriksa jika ada tanda-tanda kegiatan ilegal yang dapat ditemukan dan operasi khusus yang akan dilakukan jika ada informasi kegiatan ilegal yang diterima oleh tim. Selanjutnya, tim juga akan melakukan pemantauan satwa liar untuk meng-update database satwa liar di KEL Blok Karo – Langkat untuk membantu menyesuai kan prioritas pengelolaan di kawasan ini. 1. Patroli a. Patroli rutin, dilakukan secara rutin selama 5 hari setiap bulannya di kawasan hutan pada masing-masing resort untuk mencegah kegiatan ilegal. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, lokasi patroli yang perlu dikunjungi akan dipilih secara acak. Langkah ini dilakukan untuk mencegah tim patroli menggunakan jalur yang sama dan agar patroli ini sulit diprediksi oleh para pelaku kejahatan kehutanan. b. Patroli mendadak, patroli yang bersifat situasional yang didasarkan dari informasi yang diterima ataupun kebutuhan mendesak yang diduga akan atau telah terjadi tindak pidana kehutanan. Tim akan dikirim ke lokasi untuk memeriksa dan mengklarifikasi informasi tersebut untuk mengetahui rekomendasi bagaimana menindaklanjuti kasus yang dimaksud. 2. Monitoring dan Investigasi Pengumpulan data tidak langsung adalah bagian dari setiap jenis patroli. Data tentang keanekaragaman hayati secara rutin dikumpulkan dan merupakan bagian dari laporan rutin. F. Prinsip Kegiatan Patroli Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatan patroli di lapangan adalah : 1. Jagalah rahasia maksud dan tujuan patroli. 2. Sebisa mungkin untuk menghindari konfrontasi dengan siapapun. 3. Lakukan cek dan ricek terhadap informasi yang diperoleh. 4. Tidak fanatik pada satu cara, berimprovisasi dalam memperoleh temuan. 5. Alat-alat adalah “mata dan telinga”, jaga baik-baik. 6. Rekam semua fakta yang relevan. 7. Pelihara kekompakan tim. 8. Redam atau minimalisasi resiko apapun dengan mengacu pada proses yang aman, lancar, dan berhasil. 9. Dokumentasikan semua hal secara mendetail dan lengkap.


IV. Prosedur Kerja Standar Perintah Persiapan

A. Patroli Rutin

Persiapan Patroli

1. Pra Patroli a. Kepala Seksi mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Tim Patroli di masing-masing resort. b.Perintah persiapan yang diberikan hendaknya sebagai berikut : 1. Tim serta gambaran tugas secara umum; 2. Lamanya waktu patroli; 3. Perkiraan waktu keberangkatan; 4. Perkiraan waktu kembali; 5. Segala perlengkapan dan pra-administrasi khusus yang disyaratkan. c. Demi keamanan informasi adalah penting untuk menjaga keamanan operasi dengan menahan informasi sampai sebelum saat penugasan. d.Menentukan rute atau jalur yang akan digunakan, rincian dan batas-batas navigasi (spasial dan non spasial) berdasarkan peta kerja dan/atau peta kerawanan. e. Menentukan formasi tim yang harus digunakan selama patroli. f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk perorangan dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh tim. g. Mempersiapkan logistik (bahan makanan, air, amunisi senjata, perlengkapan medis, perlengkapan khusus, dan transportasi). h.Mempersiapkan jaringan komunikasi (pemeriksaan radio dan antena, frekuensinya, kode, dan tanda panggilan orang atau unit yang terlibat). i. Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli membuat rangkuman singkat tentang kegiatan patroli yang akan dilakukan dan menanyakan serta mencatat jika ada pertanyaan dari anggota tim untuk memastikan bahwa anggota tim mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan patroli. j. Menyelaraskan jam tangan.

Pelaksanaan Patroli Evaluasi dan Pelaporan

11

2. Pelaksanaan Patroli a. Setiap anggota tim patroli mempunyai fungsi monitoring dan pengamanan kawasan hutan. b.Anggota tim harus melaporkan semua hasil pengamatan kepada Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli patroli. c. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama patroli harus dicatat atau direkam di dalam tally sheet atau lembaran kertas lain yang disiapkan. d.Setelah kejadian atau peristiwa telah ditangani, dinetralisir, atau diselesaikan, Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli harus melaporkan hal tersebut kepada Kepala Seksi.


e. Kejadian atau peristiwa yang harus dicatat selama melakukan patroli dapat dipilah berdasarkan kategori, yaitu : e.1. Peristiwa rutin – Informasi ini termasuk peristiwa-peristiwa patroli biasa seperti : 1. Waktu dan lokasi tempat tim patroli memulai (titik start) dan mengakhiri (titik finish) kegiatan patroli. 2. Waktu dan lokasi tempat tim patroli bermalam. 4. Waktu dan lokasi tempat tim patroli berhenti ketika makan siang. 5. Pemeriksaan radio komunikasi, mengetahui lokasi tempat patroli dapat dan tidak dapat berkomunikasi menggunakan radio patroli adalah informasi berharga untuk operasi di masa yang akan datang. e.2. Peristiwa topografi – Informasi ini hendaknya memasukan semua titik terkait dengan lingkungan alam. Jika perubahan-perubahan tentang patroli dicatat, perubahan-perubahan tersebut hendaknya direkam pada peta topografi di markas komando. Informasi ini dapat membantu perencanaan patroli di masa yang akan datang dengan memasukan hal-hal berikut : 1. Arus air – Apakah permukaan kering atau berair besar sehingga patroli harus mencari daerah lain untuk menyeberang. Hal ini menjadi informasi di masa datang bahwa jika tidak ada air, mereka tidak bisa berharap untuk mendapatkan air minum di sana. 2. Vegetasi – yang mungkin padat di daerah tertentu, karenanya akan memperlambat pergerakan tim. Sekali lagi hal ini hendaknya dicatat dengan menerangkan perkiraan daerah dan menyatakan jenis-jenis vegetasinya dan alasan mengapa catatan ini dibuat. 3. Daratan – tanah longsor, daerah berbatu licin. Semua titik-titik ini dapat mempengaruhi jalannya patroli. Titik-titik ini dapat juga menjadi peringatan bahaya kemungkinan tanah longsor yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan kampung dan orang kampung di daerah tersebut. 4. Cuaca – adalah hal penting yang perlu dicatat karena cuaca dapat mengganggu pelaksanaan patroli. Cuaca juga menjadi bahan informasi yang dapat digunakan dari waktu ke waktu untuk menentukan kecenderungan penjarah hutan menggunakan faktor cuaca sebagai modus dalam menjalankan aksi penjarahan hutan. 5. Ciri-ciri buatan manusia – jalan, jejak, kamp/gubuk, jembatan, dsb. Ciriciri seperti ini perlu diketahui. e.3. Kejadian satwa liar – Informasi ini dapat berisi informasi tentang satwa yang terlihat langsung, jejak, sarang, kotoran, suara yang terdengar, cakaran pohon, kubangan, dan bangkai. e.4. Potensi tumbuhan – catat lokasi dan manfaat/fungsi/sifat dari tumbuhan tersebut.


12

13

e.5. Potensi non – hayati : sungai, air terjun, gua, dsb. Catat lokasinya. e.6. Kejadian pelanggaran – Jika ternyata dalam melaksanakan patroli, tim menemukan terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan seperti hal- hal berikut : 1. Penebangan liar (illegal logging) 2. Perburuan satwa 3. Perambahan 4. Pembakaran hutan 5. Pengambilan sumber daya alam secara ilegal Maka tindakan penegakan hukum berupa penangkapan dan/atau penyitaan harus dilakukan. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan dan/atau penyitaan, maka tim patroli harus segera menginformasikan kepada Kepala Seksi/Kepala Bidang agar dapat segera mengambil tindakan penegakan hukum melalui bantuan unit lainnya. Amankan barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP). Serahkan pelaku pelanggaran kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses selanjutnya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). e.7. Kejadian khusus – kejadian-kejadian yang belum tercakup pada kejadian di atas namun memerlukan pencatatan khusus, seperti ancaman kematian, kejadian penembakan dan seterusnya. f. Pada setiap kejadian atau peristiwa yang ditemui, anggota tim harus melakukan pencatatan secara detail tentang apa yang terjadi; lokasi kejadian; siapa saja dan berapa jumlah orang yang terlibat; peralatan yang digunakan dalam melakukan pelanggaran; modus operandi; bagaimana proses pelanggaran terjadi; kapan waktu kejadian (hari, tanggal, jam); dan tindakan yang telah dilakukan. g. Semua peristiwa atau kejadian ini membantu memberikan gambaran yang lebih rinci terhadap kondisi pelaksanaan patroli. Jika peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilaporkan, peristiwa atau kejadian tersebut tidak akan diketahui, dan tidak bisa menjadi bahan informasi dalam penyusunan rencana patroli berikutnya. h.Apabila saat melaksanakan patroli rutin, tim patroli mendapati temuan di lapangan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah : h.1. Temuan kayu illegal logging, jika tidak memungkinkan untuk dibawa sebagai barang bukti maka temuan tersebut dapat dihancurkan di lokasi kejadian. h.2. Temuan perburuan burung, maka burung harus dilepasliarkan sedangkan jaring, jerat, perangkap, ataupun sarang harus dihancurkan. h.3. Temuan jerat atau perangkap satwa, maka jerat atau perangkap harus dihancurkan.

h.4. Temuan binatang buas yang terjerat, jika tidak memungkinkan satwa tersebut untuk dilepasliarkan maka tim patroli dapat menghubungi tim penanggulangan konflik satwa untuk menangani satwa tersebut. h.5. Jika tim patroli menjumpai tindakan kejahatan kehutanan di luar wilayah patrolinya maka tim patroli tersebut dapat mengambil tindakan untuk menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti serta menyerahkannya kepada pihak pemangku kawasan tersebut. 3. Pasca Patroli a. Setelah melaksanakan kegiatan patroli, Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli bersama dengan anggota tim patrolinya menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan patroli dengan membahas kejadian dan peristiwa secara berurutan dari keberangkatan sampai tiba kembali. b.Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli kemudian menyusun laporan yang berisikan informasi : tanggal/waktu, lokasi, koordinat, kejadian/peristiwa, penjelasan, dan mencakup peta wilayah patroli dan rute yang dilalui oleh tim patroli, serta foto-foto dokumentasinya. c. Laporan ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari setelah patroli berakhir dan laporan diserahkan kepada Kepala Seksi untuk di review sebelum mengambil langkah selanjutnya. d.Kepala Resort, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Koordinator Kemitraan, dan Manajer Program Konsorsium OIC melakukan pertemuan per triwulan untuk menganalisa capaian kegiatan patroli dan untuk memutuskan rencana tindak lanjut kegiatan.

Evaluasi kegiatan Patroli



14

B. Patroli Mendadak

15

1. Pra Patroli a. Patroli mendadak (seperti : pengintaian atau operasi tangkap tangan terhadap pelaku perusakan hutan atau tindak kejahanan kehutanan) dapat dilakukan setiap saat diperlukan di luar jadwal patroli rutin dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi/Kepala Bidang. b.Jika situasi membutuhkan respon cepat, tim patroli dapat melakukan tindakan secara langsung ke lokasi dengan tetap mengupayakan komunikasi kepada atasannya dan segera pada kesempatan pertama membuat laporan kejadian (jika tidak bisa melakukan komunikasi dalam jangka waktu sehari). c. Perintah persiapan ini hendaknya diberikan sebagai berikut : 1) Tim serta gambaran tugas secara umum; 2) Lamanya waktu patroli; 3) Perkiraan waktu keberangkatan; 4) Perkiraan waktu kembali; 5) Segala perlengkapan dan pra-administrasi khusus yang disyaratkan. d.Demi keamanan informasi adalah penting untuk menjaga keamanan operasi dengan menahan informasi sampai sebelum saat penugasan. e. Menentukan rute atau jalur yang mungkin digunakan pelaku. f. Menentukan formasi tim yang harus digunakan selama patroli. g. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk perorangan dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh tim. h.Mempersiapkan logistik (bahan makanan, air, amunisi senjata, perlengkapan medis, perlengkapan khusus, dan transportasi). i. Mempersiapkan jaringan komunikasi (pemeriksaan radio dan antena, frekuensinya, kode, dan tanda panggilan orang atau unit yang terlibat). j. Membuat rangkuman singkat tentang kegiatan patroli yang akan dilakukan dan menanyakan serta mencatat jika ada pertanyaan dari anggota tim untuk memastikan bahwa anggota tim mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan patroli. k. Menyelaraskan jam tangan.

Penentuan rute/jalur Patroli


2. Pelaksanaan Patroli a. Setiap anggota tim patroli mempunyai fungsi pengamanan kawasan hutan. b.Anggota tim harus melaporkan semua hasil pengamatan kepada Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli patroli. c. Apabila tim patroli menemukan kasus pelanggaran, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : c.1. Mencatat hal-hal yang perlu diketahui, diusahakan memenuhi kriteria 1) Apakah (yang terjadi) 2) Dimanakah (tempat) 3) Siapakah (yang melakukan) 4) Dengan apakah (alat yang digunakan) 5) Mengapa (sebab terjadinya) 6) Bagaimanakah (proses terjadinya) 7) Kapankah (waktu terjadinya) 8) Tindakan yang telah dilakukan. c.2. Tindakan yang perlu dilakukan 1) Tangkap pelakunya, meminta bantuan apabila diperlukan. 2) Amankan barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP). 3) Serahkan tersangka/pelaku kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). d.Setelah kejadian atau peristiwa telah ditangani, dinetralisir, atau diselesaikan, Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli harus segera menginformasikan hal tersebut kepada Kepala Seksi. 3. Pasca Patroli a. Setelah melaksanakan kegiatan patroli, Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli bersama dengan anggota tim patrolinya menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan patroli. b. Kepala Resort/Koordinator Tim Patroli kemudian membuat LK/BAP sementara c. Laporan ini diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari setelah patroli berakhir dan laporan diserahkan kepada Kepala Seksi untuk di review sebelum mengambil langkah tindak lanjut. C. Evaluasi dan Pelaporan a. Konsorsium OIC akan merangkum laporan patroli bulanan menjadi laporan triwulan. Laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak pemangku kawasan sebagai bahan rapat evaluasi triwulan. b.Hasil rapat evaluasi triwulan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Patroli dalam melaksanakan patroli di masa mendatang selain tetap mengacu kepada panduan patroli yang telah ditetapkan. c. Laporan triwulan akan dirangkum menjadi laporan tahunan yang akan disampaikan kepada pihak pemangku kawasan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan patroli dalam kurun waktu satu tahun.


16

Bagan/Alur Pelaksanaan Patroli PATROLI RUTIN

PATROLI

Dapat dilakukan setiap saat di luar jadwal patroli rutin dan harus mendapat persetujuan Kepala Seksi/Kepala Bidang

Kepala Seksi mengeluarkan SPT Tim Patroli

17

Persiapan : - Pembagian tugas anggota tim - Lama waktu patroli - Perkiraan waktu berangkat dan kembali - Membuat daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan - Menentukan rute atau jalur yang akan digunakan dan formasi tim - Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan perorangan maupun tim, logistik, dan alat komunikasi

Pengisian Tally Sheet : posisi (start, istirahat, camp, finish), pal batas, wisata & jasa lingkungan, infrastruktur, perjumpaan satw, gangguan kawasan, potensi tumbuhan (kayu, non-kayu)

Pra Patroli

Untuk respon cepat, Tim Patroli dapat segera bergerak ke lokasi dengan tetap mengupayakan komunikasi kepada atasannya dan segera pada kesempatan pertama membuat LK (jika tidak bisa berkomunikasi dalam waktu sehari)

Persiapan : - Pembagian tugas anggota tim - Lama waktu patroli - Perkiraan, waktu berangkat dan kembali - Membuat daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan - Menentukan rute atau jalur yang akan digunakan dan formasi tim - Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan perorangan maupun tim, logistik, dan alat komunikasi

Pelaksanaan Patroli

Ka. Resort/Koord. Tim Patroli menyusun laporan dalam waktu 2 (dua) hari

Pasca Patroli Ka. Resort, Ka. Seksi, Kabid, Ranger, Koord. Kemitraan, dan Manajer Konsorsium OIC melakukan pertemuan evaluasi per triwulan

PATROLI MENDADAK

Apabila Tim Patroli menemukan kasus pelanggaran, maka tindakan yang perlu dilakukan : - Tangkap pelaku, meminta bantuan apabila diperlukan - Amankan TKP dan barang bukti

Setelah melaksanakan patroli, serahkan pelaku kepada pihak yang berwenang untuk diproses selanjutnya oleh PPNS

Ka. Resort/Koord. Tim Patroli membuat LK dalam waktu 1 (satu) hari kemudian diserahkan kepada Ka. Seksi


V. Keterlibatan Masyarakat Dalam Tim Patroli Keanggotaan

A. Keanggotaan

Seleksi dan Legitimasi anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Patroli

Keanggotaan masyarakat dalam tim patroli diatur berdasarkan mekanisme keterwakilan dari masing-masing wilayah yang akan dikoordinir oleh salah satu koordinator yang telah dipilih. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Patroli adalah berjumlah 2-3 orang untuk setiap wilayah patroli.

Pelatihan bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Patroli Persyaratan bagi anggota masyarakat yang akan terlibat dalam Tim Patroli

B. Seleksi dan Legitimasi anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Patroli Penyeleksian anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Patroli, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk memilih/menyeleksi anggota masyarakatnya. Anggota masyarakat yang terpilih untuk terlibat dalam Tim Patroli harus diketahui serta mendapat persetujuan dari seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut serta diketahui pula oleh Kepala Desa yang disertai dengan Surat Tugas atau rekomendasi dari Kepala Desa. Kepala Resort juga berhak menilai kecakapan dan keahlian anggota masyarakat yang terpilih untuk terlibat dalam Tim Patroli.

4. 5. 6. 7. 8.

melaksanakan tugas Patroli. Mengenal dengan baik wilayah serta kondisi wilayahnya. Bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Bersedia dengan sukarela memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu melakukan pengawasan dan pengamanan hutan di wilayahnya. Bersedia mematuhi serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Tim Patroli dan peraturan yang berlaku selama pelaksanaan patroli. Bersedia mengikuti pelatihan patroli dan dinyatakan layak untuk menjadi anggota Tim Patroli.

C. Pelatihan bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam Tim Patroli

19

Anggota masyarakat dari setiap wilayah yang telah terpilih sebagai calon Tim Patroli di wajibkan untuk mengikuti pelatihan patroli sebelum mulai menjalankan tugas patroli serta dinyatakan lulus dalam seleksi. Apabila calon yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti pelatihan yang diwajibkan, maka calon tersebut dinyatakan gugur dan tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Patroli.

Pelatihan Anggota Tim Patroli D. Persyaratan bagi anggota masyarakat yang akan terlibat dalam Tim Patroli Bersama 1. Benar-benar penduduk dari desa di sekitar kawasan hutan. 2. Memiliki Tanda Pengenal atau Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah dimana anggota tersebut berasal. 3. Tidak dalam keadaan sakit atau terganggu kondisi jasmani dan rohaninya saat


20 Pelantikan Anggota Tim Patroli E. Sanksi untuk masyarakat (anggota tim patroli) yang melakukan pelanggaran Masyarakat yang menjadi anggota tim patroli dapat dikenakan sanksi apabila : 1. Mengetahui dan membiarkan terjadinya perusakan hutan dan/atau tindak kejahatan kehutanan tanpa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. 2. Membantu terjadinya proses perusakan hutan dan/atau tindak kejahatan kehutanan seperti membocorkan informasi pelaksanaan kegiatan patroli (rute atau jalur patroli, dsb), memberitahukan lokasi-lokasi potensial untuk melakukan tindak kejahatan kehutanan, dan sebagainya. 3. Terlibat secara langsung melakukan perusakan hutan dan/atau tindak kejahatan kehutanan Sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran tersebut, berupa : 1. Dicopot statusnya sebagai anggota tim patroli pengamanan hutan dan wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan yang telah difasilitasi oleh instansi/lembaga. 2. Diproses secara hukum apabila terbukti melakukan perusakan hutan dan/atau tindak kejahatan kehutanan.


KOTAK PANDUAN TERHADAP PELANGGARAN DAN KEJAHATAN KEHUTANAN PANDUAN 1 KERUSAKAN LAHAN

PANDUAN 3 PEMBUKAAN/PENGERJAAN JALAN

Pengertian Terbukanya hutan karena suatu kegiatan sehingga lantai hutan dapat langsung tersinari matahari dan hutan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terbukanya hutan yang relatif luas biasanya dilakukan untuk kepentingan pembuatan jalan, penebangan liar, perladangan, lahan perkebunan, dan sebagainya.

Pengertian Melakukan pembukaan hutan untuk keperluan pembuatan jalan yang tidak sesuai dengan izin jaringan jalan yang disetujui oleh pihak kehutanan terkait.

Pembuktian 1. Periksa daerah-daerah yang terbuka di lapangan dan perkirakan berapa luasnya. 2. Foto daerah-daerah yang terbuka tersebut dan tandai lokasi pada peta yang dimiliki atau ambil titik koordinat dengan menggunakan GPS. 3. Konfirmasikan dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya, untuk keperluan apa daerah tersebut dibuka.

21

PANDUAN 2 PERAMBAHAN HUTAN Pengertian Kegiatan memungut hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu maupun membuka lahan kawasan hutan dengan cara menebang dan membakar hutan untuk dijadikan peruntukan lain seperti : perladangan, perkebunan. Pembuktian 1. Dapatkan informasi mengenai adanya kegiatan perambahan hutan tersebut. 2. Identifikasi si pelaku langsung dan periksa kemungkinan adanya hubungan antara si pelaku dengan oknum atau pihak lainnya, serta atas dasar alasan apa perambahan terjadi. 3. Siasati proses kegiatan perambahan tersebut dari awal hingga akhir yang mencakup penebangan, pemanfaatan hasil tebangan, pengolahan lahan, dan peruntukan lahan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat (langsung dan tidak langsung dan apa keuntungannya). 4. Periksa ke lapangan tentang kegiatan perambahan dan perkirakan luas hutan yang dirambah. 5. Dokumentasikan kegiatan perambahan tersebut beserta rangkaian proses dan pemanfaatannya. 6. Tandai tempat-tempat terjadinya perambahan pada peta yang dimiliki atau ambil titik koordinatnya dengan menggunakan GPS.


Pembuktian 1. Dapatkan surat keputusan tentang izin pembukaan/pengerjaan jalan yang diberikan oleh pihak kehutanan terkait. 2. Dapatkan peta jaringan jalan yang sesuai dengan izin pihak kehutanan terkait. 3. Pelajari peta jaringan yang disetujui untuk memudahkan pemeriksaan lapangan. 4. Periksa di lapangan tentang jaringan jalan yang tidak sesuai dengan peta jaringan jalan dan perkirakan panjang dan lebar jalan tersebut. 5. Foto jalan-jalan yang diketahui tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 6. Tandai jalan-jalan yang dibuka/dikerjakan tanpa izin tersebut di peta yang dimiliki atau ambil beberapa titik koordinat dan seberapa panjang dari jalanjalan tersebut dengan menggunakan GPS.

22 PANDUAN 4 PERBURUAN SATWA Pengertian Kegiatan berburu satwa di dalam kawasan hutan konservasi tanpa memiliki izin perburuan atau tidak pada lokasi hutan buru. Pembuktian 1. Dapatkan informasi tentang pernah ada atau sedang terjadinya kegiatan perburuan di kawasan hutan konservasi yang bersangkutan, dan siapa pelakunya. 2. Dapatkan juga informasi tentang kapan saja kegiatan perburuan dilakukan serta jenis binatang apa saja yang sering diburu dan dengan menggunakan alat apa mereka berburu. 3. Foto-foto kegiatan berburu yang diamati, alat perburuan, dan jenis binatang korban perburuan, dan si pemburu. 4. Ambil titik koordinat dengan menggunakan GPS dimana kegiatan perburuan sedang terjadi. 5. Pelajari apakah jenis binatang yang diburu merupakan binatang yang dilindungi. 6. Siasati untuk keperluan apa perburuan dilakukan.


PANDUAN 5 KONFLIK MANUSIA DAN SATWA Pengertian Pertentangan yang terjadi antara masyarakat setempat (yang berdekatan/berinteraksi) dengan satwa liar.

Pengertian Penebangan/pembalakan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan pohon yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin tertentu.

Pembuktian 1. Dapatkan informasi tentang konflik yang pernah atau sedang terjadi antara masyarakat dengan satwa liar dan apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. 2. Dapatkan informasi bagaimana proses konflik itu berlangsung dan apa akibatnya bagi kedua belah pihak. Jika ada akibat fisik, foto-lah bekas-bekas akibat fisik dari konflik tersebut. 3. Ambil titik koordinat dengan menggunakan GPS dimana konflik sedang terjadi.

Pembuktian 1. Dapatkan informasi mengenai adanya kegiatan penebangan liar tersebut. 2. Identifikasi si pelaku langsung dan periksa kemungkinan adanya hubungan antara si pelaku dengan oknum atau pihak lainnya, serta atas dasar alasan apa kegiatan penebangan terjadi. 3. Siasati proses kegiatan penebangan liar tersebut dari awal hingga akhir untuk mengetahui siapa saja yang terlibat (langsung dan tidak langsung dan apa keuntungannya). 4. Periksa ke lapangan tentang kegiatan penebangan liar yang terjadi dan kumpulkan informasi tentang jenis pohon/kayu yang ditebang, perkiraan jumlah tebangan (batang/kubik), alat yang digunakan, dan jumlah pembalak. 5. Tandai tempat-tempat terjadinya penebangan liar pada peta yang dimiliki atau ambil titik koordinatnya dengan menggunakan GPS. 6. Perkirakan jumlah tebangan tiap satuan waktu yang dapat dijadikan patokan perhitungan untuk mengetahui jumlah tebangan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Hal ini diperlukan untuk mengetahui laju kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar. 7. Dokumentasikan kegiatan penebangan liar tersebut beserta rangkaian prosesnya.

PANDUAN 6 KEBAKARAN HUTAN

23

PANDUAN 7 PENEBANGAN LIAR

Pengertian Terbakarnya kawasan hutan karena jilatan api yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia (bukan karena sebab alami). Pembuktian 1. Dapatkan informasi tentang pernah atau sedang terjadinya kebakaran hutan dan berapa luas hutan yang terbakar. 2. Siasati sebab-sebab terjadinya kebakaran tersebut, apakah karena kesengajaan atau tidak. 3. Jika kebakaran terjadi karena kesengajaan, siasati untuk maksud apa kebakaran tersebut dilakukan. 4. Periksa di lapangan lokasi kebakaran dan tandai lokasi tersebut pada peta yang dimiliki atau ambil titik koordinatnya dengan menggunakan GPS. 5. Jika memungkinkan, pastikan luas lokasi hutan yang terbakar dengan menggunakan GPS. 6. Foto lokasi hutan yang terbakar tersebut pada beberapa tempat dengan tampilan yang berbeda, misalnya yang dapat memberikan gambaran mengenai akibat kerusakan terhadap flora dan fauna atau terhadap fungsi hidrologi hutan. 7. Jika pernah terjadi kebakaran hutan, dapatkan informasi mengenai ada tidaknya usaha untuk memadamkan kebakaran hutan dan dengan cara bagaimana.



24

LAMPIRAN Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal (Ketentuan Pidana) Pasal 40 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)

Pasal 40 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)

Pasal 40 ayat (2)

Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a)

Pasal 40 ayat (2)

25

Tindak Pidana Kejahatan

Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (1) huruf b)

Pasal 40 ayat (2)

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Pasal 21 ayat (2) huruf a)

Pasal 40 ayat (2)

Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b)

Pasal 40 ayat (2)

Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c)

Pasal 40 ayat (2)

Memperniagakan , menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf d)

Pasal 40 ayat (2)

Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf e)

Pasal 40 ayat (2)

Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3))

Pasal 40 ayat (3)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)

Pasal 40 ayat (3)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)

Pasal 40 ayat (4)

Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a)

Ancaman Pidana

Pasal (Ketentuan Pidana) Pasal 40 ayat (4)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Tindak Pidana Kejahatan Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (1) huruf b)

Pasal 40 ayat (4)

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Pasal 21 ayat (2) huruf a)

Pasal 40 ayat (4)

Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b)

Pasal 40 ayat (4)

Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c)

Pasal 40 ayat (4)

Memperniagakan , menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf d)

Pasal 40 ayat (4)

Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf e)

Pasal 40 ayat (4)

Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3))

Ancaman Pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

26 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Ancaman Pidana

Setiap orang dilarang : (a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu (Pasal 50 ayat (3) huruf c)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 78 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 78 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 78 ayat (5)

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 78 ayat (8)

Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf i)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pasal 78 ayat (11)

Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf l)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 78 ayat (12)

Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhtumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undangundang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf m)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

27

Pasal (Ketentuan Pidana)


Pasal 82 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf a penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan (Pasal 12 huruf a) Pasal 82 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf b penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf b)

Ancaman Pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 82 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf c penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 12 huruf c) Pasal 82 ayat (3) Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam huruf a kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan (Pasal 12 huruf a) Pasal 82 ayat (3) Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam huruf b kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf b)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Pasal 82 ayat (3) Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam huruf c kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 12 huruf c) Pasal 83 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, huruf a membongkar, mengeluarkan menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d) Pasal 83 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, huruf b menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 12 huruf e)

28 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 83 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan huruf c hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h) Pasal 83 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, huruf a membongkar, mengeluarkan menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d) Pasal 83 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf b mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 12 huruf e)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)

Pasal 83 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf c memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h) Pasal 83 ayat (4) Korporasi yang memuat, membongkar, mengeluarkan huruf a menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 12 huruf d)





Pasal 83 ayat (4) Korporasi yang mengangkut, menguasai, atau memiliki huruf b hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 12 huruf e) Pasal 83 ayat (4) Korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang huruf c diduga berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12 huruf h)

29

Ancaman Pidana Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Pasal 84 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,(lima miliar rupiah)

Pasal 84 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)

Pasal 84 ayat (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf f)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Pasal 85 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah)

Pasal 85 ayat (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g)


Pasal 86 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf a mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 12 huruf i) Pasal 86 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf b menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 huruf j) Pasal 86 ayat (2) Korporasi yang mengedarkan kayu hasil pembalakan huruf a liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 12 huruf i) Pasal 86 ayat (2) Korporasi yang menyelundupkan kayu yang berasal huruf b dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 huruf j)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)





Ancaman Pidana

Pasal 87 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, huruf a membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 12 huruf k) Pasal 87 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, huruf b memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf l)


Pasal 87 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, huruf c menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf m) Pasal 87 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf a menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 12 huruf k) Pasal 87 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membeli, huruf b memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf l)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah)

Pasal 87 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf c menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf m) Pasal 87 ayat (4) Korporasi yang menerima, membeli, menjual, huruf a menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Pasal 12 huruf k) Pasal 87 ayat (4) Korporasi yang membeli, memasarkan, dan/atau huruf b mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf l)


Pasal 87 ayat (4) Korporasi yang menerima, menjual, menerima tukar, huruf c menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 huruf m) Pasal 88 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf a pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 16) Pasal 88 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan huruf b surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu (Pasal 14)


Pasal 88 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf c penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15)


30



Ancaman Pidana

Pasal 88 ayat (2) Korporasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil huruf a hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 16) Pasal 88 ayat (2) Korporasi yang memalsukan surat keterangan sahnya huruf b hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu (Pasal 14) Pasal 88 ayat (2) Korporasi yang melakukan penyalahgunaan dokumen huruf c angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15) Pasal 89 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf a kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b) Pasal 89 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa huruf b alat-alat berat dan/atau lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf a)

31

Pasal 89 ayat (2) Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di huruf a dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf b) Pasal 89 ayat (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau huruf b lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf a)


Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu miliar liam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 91 ayat (2) Korporasi yang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau huruf a menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d) Pasal 91 ayat (2) Korporasi yang membeli, memasarkan, dan/atau huruf b mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf e)

Pasal 92 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa huruf b alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a Pasal 92 ayat (2) Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa huruf a izin Menteri di dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 90 ayat (2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)


Pasal 91 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, huruf b memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf e)


Pasal 92 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf a kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf b)

Pasal 90 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf c)

Pasal 91 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, huruf a menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (1) huruf d)




Pasal 92 ayat (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alathuruf b alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (2) huruf a

Ancaman Pidana



Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)

Pasal 93 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut huruf a dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c) Pasal 93 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menjual, huruf b menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d)


Pasal 93 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, huruf c memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e) Pasal 93 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf a mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c) Pasal 93 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menjual, huruf b menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)


32



Ancaman Pidana

Pasal 93 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membeli, huruf c memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e)


Pasal 93 ayat (3) Korporasi yang membeli, memasarkan, dan/atau huruf c mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf e) Pasal 94 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, huruf a mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a)

33

Pasal 94 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan huruf b pemufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf c) Pasal 94 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mendanai huruf c pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf d)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)

Pasal 95 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf b menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta kekayaan lainnya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf h)


Pasal 95 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf c menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 19 huruf i)

Pasal 95 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf b menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta kekayaan lainnya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf h)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Pasal 95 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf c menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 19 huruf i)

Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang menyuruh, mengorganisasi, atau huruf a menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a)

Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang mendanai pembalakan liar dan/atau huruf c penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf d)

Ancaman Pidana

Pasal 95 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya huruf a memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g)

Pasal 94 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengubah huruf d status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolaholah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 19 huruf f)

Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk huruf b melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf c)


Pasal 95 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf a memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g)

Pasal 93 ayat (3) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan huruf a hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf c) Pasal 93 ayat (3) Korporasi yang menjual, menguasai, memiliki, dan/atau huruf b menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d)


Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Pasal 94 ayat (2) Korporasi yang mengubah status kayu hasil pembalakan huruf d liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 19 huruf f)


Pasal 95 ayat (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan huruf a liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g) Pasal 95 ayat (3) Korporasi yang menempatkan, mentransfer, huruf b membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta kekayaan lainnya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf h)


Pasal 95 ayat (3) Korporasi yang menyembunyikan atau menyamarkan huruf c asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 19 huruf i)


34



Ancaman Pidana

Pasal 96 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan huruf a surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf a) Pasal 96 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf b menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu da/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf b)



Pasal 96 ayat (2) Korporasi yang menggunakan surat izin palsu huruf b pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf b)


Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 98 ayat (2)

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 98 ayat (3)

Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b)


Pasal 99 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf e)


Pasal 99 ayat (2)

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf e)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 99 ayat (3)

Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf e)


Pasal 100 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,(lima miliar rupiah)

Pasal 100 ayat (2)

Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20)


Pasal 101 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21)


Pasal 96 ayat (2) Korporasi yang memindahtangankan atau menjual izin huruf c yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri (Pasal 24 huruf c)

35

Pasal 97 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja merusak huruf a sarana dan prasarana perlindungan hutan (Pasal 25) Pasal 97 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja merusak, huruf b memindahkan, menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berhimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26) Pasal 97 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya merusak huruf a sarana dan prasarana perlindungan hutan (Pasal 25) Pasal 97 ayat (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya merusak, huruf b memindahkan, menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berhimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26) Pasal 97 ayat (3) Korporasi yang merusak sarana dan prasarana huruf a perlindungan hutan (Pasal 25) Pasal 97 ayat (3) Korporasi yang merusak, memindahkan, huruf b menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berhimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26)


Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)


Ancaman Pidana

Pasal 98 ayat (1)

Pasal 96 ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja huruf c memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri (Pasal 24 huruf c) Pasal 96 ayat (2) Korporasi yang memalsukan surat izin pemanfaatan huruf a hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan (Pasal 24 huruf a)



36


Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21)

Ancaman Pidana




Pasal 105 huruf e

Setiap pejabat yang melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 28 huruf e)

Pasal 105 huruf f

Setiap pejabat yang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak (Pasal 28 huruf f)

Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalanghalangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 22)


Pasal 105 huruf g

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 28 huruf g)

Pasal 106

Pasal 102 ayat (2)

Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 22)


Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h

Pasal 103 ayat (1)

Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 23)


Pasal 103 ayat (2)

Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 23)


Pasal 104

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar (Pasal 12 – 17 dan Pasal 19) tetapi tidak menjalankan tindakan (Pasal 27)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 105 huruf a

Setiap pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya (Pasal 28 huruf a)

Pasal 105 huruf b

Setiap pejabat yang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 28 huruf b)

Pasal 105 huruf c

Setiap pejabat yang melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 28 huruf c)

Pasal 105 huruf d

Setiap pejabat yang ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 28 huruf d)

Pasal 102 ayat (1)

37


Ancaman Pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

38

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah)



LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999 No.

39

Nama Ilmiah

Nama Indonesia

No.

Nama Ilmiah

SATWA

TUMBUHAN

I. MAMALIA (Menyusui)

I. PALMAE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

Arctictis binturong Arctonyx collaris Capricornis sumatrensis Cervus spp. Cuon alpinus Cynocephalus variegatus Cynogale bennetti Dicerorhinus sumatrensis Elephas indicus Felis marmorota Felis planiceps Felis temmincki Helarctos malayanus Hylobatidae Hystrix brachyura Lutra lutra Lutra sumatrana Manis javanica Muntiacus muntjak Mydaus javanensis Neofelis nebulosa Nesolagus netscheri Nycticebus coucang Panthera tigris sumatrae Pongo pygmaeus Presbitys thomasi Prionodon linsang Ratufa bicolor Tapirus indicus Tragulus spp.

Binturung Pulusan Kambing Sumatera Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus Cervus) Ajag Kubung, Tando, Walangkekes Musang air Badak Sumatera Gajah Kucing kuwuk Kucing dampak, kucing kepala datar Kucing emas Beruang madu Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae) Landak Lutra, Berang-berang utara Lutra Sumatera, Berang-berang Sumatera, Berang-berang hidung berbulu Trenggiling, Peusing Kijang, Muncak Sigung, teledu Macan dahan Kelinci Sumatera Malu-malu, Kukang Harimau Sumatera Orangutan, Mawas Rungka, Kedih Musang congkok Jelarang, bajing raksasa Tapir, Cipan, Tenuk Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus)

II. AVES (Burung) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Accipitridae Alcedinidae Argusianus argus Bucerotidae Cairina scutulata Elanus caeruleus Falconidae Gracula religiosa robusta Nectariniidae Pandionidae Pittidae Rhipidura javanica Trogonidae

Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae) Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae) Kuau Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae) Itik liar, Mentok rimba Alap-alap putih, Alap-alap tikus Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae) Beo Nias Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae) Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae) Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae) Burung kipas, Kipasan belang Kasumba, Suruku, Burung luntur (semua jenis famili Trogonidae)


1 2 3 4 5

Amorphophallus titanum Caryota no Johannesteijsmannia altifrons Livistona spp. Nenga gajah

Nama Indonesia

Bunga bangkai raksasa Palem raja/Indonesia Daun payung Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus Livistona) Palem Sumatera

II. RAFFLESSIACEA 6

Rafflesia spp.

Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus Rafflesia)

III. ORCHIDACEAE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ascocentrum miniatum Grammatophyllum speciosum Macodes petola Paphiopedilum chamberlainianum Paphiopedilum praestans Phalaenopsis sumatrana Phalaenopsis violacose Renanthera matutina Spathoglottis zurea Vanda pumila Vanda sumatrana

Anggrek kebutan Anggrek tebu Anggrek ki aksara Anggrek kasut kumis Anggrek kasut pita Anggrek bulan Sumatera Anggrek kelip Anggrek jingga Anggrek sendok Vanda mini Vanda Sumatera

IV. NEPHENTACEAE 18

Nephentes spp.

Kantong semar (semua jenis dari genus Nephentes)

V. DIPTEROCARPACEAE 19 20 21 22 23 24 25

Shorea stenopten Shorea gysberstiana Shorea compressa Shorea seminis Shorea martiana Shorea macrantha Shorea lepidota

Tengkawang Tengkawang Tengkawang Tengkawang terendak Tengkawang Tengkawang bungkus Tengkawang gunung


40

41

42



43

44



41 45

46



47

48



49



Kata Pengantar. Panduan Peran dan Mekanisme Kerja Tim Patroli Hutan Bersama Masyarakat Di Kawasan Ekosistem Leuser

Recommend Documents