KATA PENGANTAR. Manado, Agustus Pengurus Pusat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia TATA KERJA DPA GBI

KATA PENGANTAR Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, melalui Panitia Ad Hoc Tata Kerja DPA GBI 2013-2017 akhirnya dapat menyelesaikan penyempurnaan Tata Kerja DPA GBI 2013-2017. Tata Kerja DPA GBI 2013-2017 ini merupakan pedoman organisasi yang mendasar dan penting untuk mengatur pelaksanaan tugas kerja dan pelayanan di lingkungan Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia dari Pengurus Pusat sampai ke KPA GBI lokal. Tata Kerja DPA GBI 2013-2017 ini perlu dibaca, dimengerti, dan dilaksanakan oleh seluruh Pengurus DPA GBI dari tingkat pusat, daerah, wilayah, sektor, dan KPAKPA GBI lokal. Tata Kerja DPA GBI 2013-2017 ini telah dibahas dan disahkan pada Kongres Nasional XIV DPA GBI di Manado, Sulawesi Utara tahun 2013 dan menjadi pegangan bagi seluruh kegiatan Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia di Indonesia dan Luar Negeri. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Manado, Agustus 2013

Pengurus Pusat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 1

PEMBUKAAN Sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan bahwa sesungguhnya generasi muda adalah milik pusaka dari Tuhan, dan mereka seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. (Mazmur 127:3-4) Bahwa generasi muda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan keberadaan gereja Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian serius dan penanganan khusus, demi kemajuan dan masa depan gereja. Dengan keyakinan tersebut dan demi perluasan pelayanan pekerjaan Tuhan di kalangan generasi muda, maka pelayanan Anak, Remaja, Pemuda dan Dewasa Muda Gereja Bethel Indonesia bersatu dalam organisasi yang disebut :

DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK GEREJA BETHEL INDONESIA

TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 2

BAB I

NAMA, STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEGIATAN SERTA WAKTU Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, dan selanjutnya disingkat DPA GBI.

Pasal 2

STATUS

DPA GBI adalah salah satu departemen dari struktur organisasi Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Bethel Indonesia (GBI), dan disahkan sesuai dengan Tata Gereja GBI.

Pasal 3

3.1. 3.2.

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEGIATAN

DPA GBI berkedudukan di Jakarta, ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah kegiatan DPA GBI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri, dimana terdapat GBI.

Pasal 4

WAKTU DPA GBI didirikan oleh BPH GBI di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1971 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 3

BAB II

DASAR, ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT Pasal 5

DASAR Dasar DPA GBI ialah Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dirumuskan dalam Pengakuan Iman dan Pengajaran Dasar Gereja Bethel Indonesia.

Pasal 6

ASAS

Asas DPA GBI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila.

Pasal 7 7.1. 7.2. 7.3.

LANDASAN

Tata Gereja GBI. Tata Kerja DPA GBI. Keputusan Kongres Nasional DPA GBI.

Pasal 8

SIFAT DPA GBI adalah organisasi yang bersifat mandiri, nirlaba, terbuka dan merupakan salah satu departemen dari BPH GBI.


BAB III

VISI DAN MISI Pasal 9

VISI

Visi DPA GBI : Menjadikan Generasi Muda GBI seperti Yesus Kristus.

Pasal 10

MISI Untuk mencapai Visi DPA GBI melaksanakan misi : 10.1. Memenangkan generasi muda bagi Kristus. 10.2. Memperlengkapi generasi muda agar menjadi pribadi maksimal dalam pelayanan kepada gereja, masyarakat, bangsa Indonesia dan dunia. 10.3. Mengembangkan persekutuan generasi muda bagi terciptanya kesatuan tubuh Kristus. 10.4. Memberdayakan kepemimpinan generasi muda GBI agar berbuah bagi kemuliaan Allah. 10.5. Menjadi penggerak dalam pembinaan dan pelayanan generasi muda di lingkungan DPA GBI, gereja dan masyarakat.


BAB IV

ORGANISASI Pasal 11

PERANGKAT ORGANISASI DPA GBI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut : 11.1. Kongres Nasional (KN). 11.2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). 11.3. Pengurus Pusat (PP). 11.4. Kongres Daerah (KD). 11.5. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA). 11.6. Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Luar Negeri (PLN). 11.7. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL). 11.8. Pengurus Wilayah (PW). 11.9. Pengurus Sektor (PS). 11.10. Pengurus Lokal atau disebut Komisi Pemuda dan Anak (KPA).

Pasal 12 12.1. 12.2. 12.3.

12.4. 12.5.

KONGRES NASIONAL

Kongres Nasional (selanjutnya disingkat KN) merupakan perangkat organisasi dan lembaga kewenangan tertinggi di lingkungan DPA GBI. KN diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali dengan waktu dan tempat ditentukan oleh KN sebelumnya. KN wajib dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat DPA GBI (selanjutnya disingkat PP DPA GBI), Pengurus Daerah DPA GBI (selanjutnya disingkat PD DPA GBI), Pengurus Wilayah DPA GBI (selanjutnya disingkat PW DPA GBI), Pengurus Sektor DPA GBI (selanjutnya disingkat PS DPA GBI), dan Komisi Pemuda dan Anak GBI (selanjutnya disingkat KPA GBI). KN dihadiri oleh utusan BPH GBI. KN dapat juga dihadiri oleh lembaga atau organisasi mitra DPA GBI sebagai peninjau. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 6

12.6.

12.7.

12.8.

Penyelenggaraan KN : 12.6.1. Persiapan penyelenggaraan KN diatur oleh PP DPA GBI dan didelegasikan kepada Panitia Penyelenggara. 12.6.2. Biaya KN ditanggung bersama oleh seluruh KPA GBI menurut kemampuan keuangan masing-masing. 12.6.3. Dalam keadaan darurat, ketentuan mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan KN dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (selanjutnya disingkat RAKERNAS) atau Keputusan PP DPA GBI. Tujuan KN : 12.7.1. Menetapkan Tata Kerja DPA GBI. 12.7.2. Mengevaluasi laporan umum hasil kerja PP DPA GBI dan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Pusat DPA GBI (selanjutnya disebut KPP) kepada KN. 12.7.3. Menetapkan kebijakan umum, garis besar program dan keuangan organisasi. 12.7.4. Memilih, menetapkan, dan melantik KPP. 12.7.5. Melantik Ketua Pengurus Daerah DPA GBI (selanjutnya disebut KPD) dan Ketua Pengurus Luar Negeri DPA GBI (selanjutnya disebut KPLN). Persidangan KN : 12.8.1. Pada awalnya persidangan KN dipimpin oleh KPP untuk menetapkan Majelis Ketua (selanjutnya disingkat MK) dan perangkat persidangan lainnya. Selanjutnya persidangan KN dipimpin oleh MK yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur KPD yang dipilih oleh peserta persidangan KN dan 2 (dua) orang unsur PP DPA GBI yang ditetapkan oleh KPP. 12.8.2. KN adalah sah apabila dihadiri sekurangkurangnya setengah ditambah satu jumlah KPA GBI yang telah disahkan oleh DPA GBI. 12.8.3. KPA GBI yang tidak dapat menghadiri KN, namun memberikan surat pemberitahuan


12.9.

12.10.

ketidakhadiran, dapat dihitung dalam jumlah yang memenuhi kuorum tetapi tidak memiliki hak suara. 12.8.4. Apabila kuorum tidak tercapai, maka KN susulan dapat diadakan atas kesepakatan bersama yang dengan sendirinya adalah sah. 12.8.5. Pada prinsipnya pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). 12.8.6. Setiap KPA GBI mempunyai 1 (satu) hak suara dengan menyertakan surat mandat dari gembala jemaat GBI lokal. 12.8.7. Setiap KPA GBI yang tidak hadir tidak mempunyai hak suara, namun harus menerima dan mentaati setiap keputusan KN. Kriteria Calon KPP : 12.9.1. Adalah Warga Negara Indonesia. 12.9.2. Pernah menjabat sebagai staf PP DPA GBI atau KPD. 12.9.3. Minimal Pendeta Muda (Pdm). 12.9.4. Berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat terpilih. 12.9.5. Mendapat surat rekomendasi dari Gembala Jemaat gereja lokal. 12.9.6. Berpendidikan sekurang-kurangnya S-1 (Strata-Satu). Prosedur Pemilihan KPP : 12.10.1. KN menetapkan Panitia Nominasi pada Pleno I KN, dengan tugas menyeleksi calon KPP dari semua daerah dengan melakukan Fit and Proper Test, berdasarkan prosedur pemilihan. 12.10.2. Calon KPP diseleksi dari usulan bakal calon KPP dalam Kongres Daerah di daerah masingmasing. 12.10.3. Calon-calon KPP hasil seleksi diumumkan kepada peserta KN pada awal Pleno Pemilihan.


12.10.4. Calon KPP secara bergilir menjelaskan visi, misi dan program kerjanya. 12.10.5. Calon KPP juga diharuskan membuat pernyataan tertulis perihal kesanggupan menjalankan program yang diamanatkan KN dan komitmen melayani di DPA GBI. 12.10.6. Pemilihan KPP dilakukan dengan cara bebas dan rahasia, dimana setiap KPA GBI, Ketua Pengurus Wilayah (selanjutnya disingkat KPW), KPD, dan KPP masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara. 12.10.7. Calon KPP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi KPP terpilih. 12.11. KPP : 12.11.1. KPP terpilih ditetapkan dan dilantik oleh BPH GBI pada KN. 12.11.2. KPP adalah staf BPH GBI sesuai Tata Gereja GBI Pasal 52 ayat 4 butir d. 12.11.3. Bila KPP berhalangan menjalankan tugasnya, maka dia akan menunjuk Wakil Ketua atau Sekretaris untuk mewakilinya. 12.11.4. Bila KPP berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Wakil Ketua Biro Kategorial menjabat sebagai KPP ad interim sampai RAKERNAS terdekat. RAKERNAS menetapkan KPP untuk meneruskan kepengurusan sampai KN. 12.11.5. Bilamana KPP tidak melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun, maka RAKERNAS dapat meminta pertanggungjawaban KPP dan RAKERNAS dapat memberhentikan KPP dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) peserta yang hadir. 12.11.6. KPP dapat dipilih untuk 2 (dua) periode, baik secara berturut-turut maupun dengan selang waktu. 12.11.7. KPP memiliki hak prerogatif untuk mengganti KPD.


12.11.8. Pergantian KPP lama kepada KPP terpilih harus disertai dengan serah terima selengkaplengkapnya.

Pasal 13 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.

13.5.

RAPAT KERJA NASIONAL

RAKERNAS merupakan perangkat organisasi DPA GBI untuk melakukan koordinasi dan pembekalan di tingkat PP DPA GBI, PD DPA GBI dan PW DPA GBI. RAKERNAS diselenggarakan minimal 1 (satu) tahun sekali dengan waktu dan tempat ditentukan oleh RAKERNAS sebelumnya. RAKERNAS wajib dihadiri oleh seluruh PP DPA GBI, PD DPA GBI dan PW DPA GBI. Utusan BPH GBI dapat menghadiri RAKERNAS bila diperlukan. Tujuan RAKERNAS : 13.4.1. Mengkaji penerapan keputusan KN yang telah dilaksanakan oleh PP DPA GBI sampai ke PD DPA GBI dan PW DPA GBI. 13.4.2. Mengevaluasi hasil kerja PP DPA GBI. 13.4.3. Mengevaluasi hasil kerja setiap PD DPA GBI. 13.4.4. Menetapkan program, sisa masa kerja PP DPA GBI dan PD DPA GBI. 13.4.5. Memberi pembekalan kepada seluruh peserta RAKERNAS. Acara RAKERNAS : 13.5.1. RAKERNAS dipimpin oleh KPP. 13.5.2. PP DPA GBI dan KPD yang tidak dapat menghadiri RAKERNAS, harus memberikan surat pemberitahuan ketidakhadiran. 13.5.3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). 13.5.4. Setiap peserta RAKERNAS memiliki hak bicara dan hak suara. 13.5.5. PP DPA GBI dan PD DPA GBI yang tidak dapat hadir, tidak mempunyai hak suara dan hak TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 10

13.6.

bicara, namun harus menerima dan mentaati setiap keputusan RAKERNAS. Keputusan RAKERNAS disampaikan ke Majelis Pekerja Lengkap GBI (selanjutnya disingkat MPL GBI), BPH GBI, Badan Pekerja Daerah GBI (selanjutnya disingkat BPD GBI), dan PD DPA GBI.

Pasal 14 14.1. 14.2.

14.3. 14.4.

14.5. 14.6.

14.7. 14.8. 14.9.

PENGURUS PUSAT

PP DPA GBI adalah pelaksana keputusan KN atau RAKERNAS yang dipimpin oleh KPP. Staf PP DPA GBI sedikitnya terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Ketua Biro Kategorial, dan para Ketua Biro Program. Adapun Biro-biro Kategorial adalah Biro Dewasa Muda, Biro Pemuda, Biro Remaja, dan Biro Anak. Sedangkan Biro-biro Program mencakup 7 (tujuh) bidang kehidupan. Staf PP DPA GBI diangkat dan diberhentikan oleh KPP yang memiliki hak prerogatif. Staf PP DPA GBI adalah Warga Negara Indonesia, anggota KPA GBI aktif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Gembala Jemaat GBI, hidup sesuai dengan firman Tuhan serta taat Tata Gereja GBI dan Tata Kerja DPA GBI. PP DPA GBI dilantik oleh KPP sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah KN. Susunan Staf PP DPA GBI yang dibentuk oleh KPP harus sudah dikirim kepada BPH GBI dan seluruh PD DPA GBI selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah KN. Staf PP DPA GBI yang sudah dilantik wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diadakan oleh PP DPA GBI selambat-lambatnya 100 (seratus) hari setelah KN. PP DPA GBI melakukan rapat pleno sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun. PP DPA GBI berhak mendapat arahan dan dukungan dari BPH GBI.


14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14. 14.15.

PP DPA GBI berhak menyelenggarakan program sinergi di daerah, dengan dukungan PD DPA GBI setempat. PP DPA GBI berhak menerima iuran bulanan yang besarnya 10% dari persembahan KPA GBI dan persembahan khusus dari tiap KPA GBI. PP DPA GBI melalui KPP wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BPH GBI dalam Sidang MPL GBI. PP DPA GBI wajib menyelenggarakan RAKERNAS dan KN. PP DPA GBI wajib menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban kepada KN. PP DPA GBI wajib memberi arahan dan dukungan kepada PD DPA GBI sampai KPA GBI dalam menjalankan program daerah sesuai keputusan KN.

Pasal 15 15.1. 15.2. 15.3. 15.4.

KONGRES DAERAH

Kongres Daerah (selanjutnya disingkat KD) merupakan perangkat organisasi tertinggi di lingkungan PD DPA GBI. KD diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali dengan waktu dan tempat yang ditentukan kemudian oleh PD DPA GBI. KD dihadiri oleh perwakilan PP DPA GBI, perwakilan BPD GBI, seluruh PD DPA GBI, seluruh PW DPA GBI, seluruh PS DPA GBI, dan utusan-utusan KPA GBI. Penyelenggaraan KD : 15.4.1. Persiapan penyelenggaraan KD diatur oleh PD DPA GBI dan didelegasikan kepada panitia penyelenggara. 15.4.2. Biaya KD ditanggung bersama oleh seluruh KPA GBI menurut kemampuan keuangan masing-masing. 15.4.3. Dalam keadaan darurat, ketentuan mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan KD dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Daerah (selanjutnya disingkat RAKERDA) atau Keputusan PD DPA GBI. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 12

15.5.

15.6.

Tujuan KD : 15.5.1. Mengkaji penerapan keputusan KN, di daerah masing-masing PD DPA GBI. 15.5.2. Mengevaluasi hasil kerja PD DPA GBI dan pertanggungjawaban KPD. 15.5.3. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja PD DPA GBI, untuk periode kepengurusan selanjutnya. 15.5.4. Memilih dan menetapkan KPD. 15.5.5. Mengesahkan dan melantik KPA GBI baru sebagai anggota DPA oleh PP DPA GBI. 15.5.6. Mengusulkan bakal calon KPP. Persidangan KD : 15.6.1. Pada awalnya persidangan KD dipimpin oleh KPD untuk menetapkan MK dan perangkat persidangan lainnya. Selanjutnya persidangan KD dipimpin oleh MK yang terdiri dari 1 (satu) orang PP DPA GBI, 2 (dua) orang PD DPA GBI, dan 2 (dua) orang peserta KD. 15.6.2. KD adalah sah apabila dihadiri sekurangkurangnya setengah ditambah satu jumlah KPA GBI yang sah. 15.6.3. KPA GBI yang tidak dapat menghadiri KD, namun memberikan surat pemberitahuan ketidakhadiran, dapat dihitung dalam jumlah yang memenuhi kuorum tetapi tidak memiliki hak suara. 15.6.4. Apabila kuorum tidak tercapai, maka KD dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama yang dengan sendirinya adalah sah. 15.6.5. Pada prinsipnya pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). 15.6.6. Setiap KPA GBI mempunyai 1 (satu) hak suara dengan menyertakan surat mandat.


15.6.7. 15.7.

15.8.

Setiap KPA GBI yang tidak hadir tidak mempunyai hak suara, akan tetapi harus menerima dan mentaati setiap keputusan KD. Kriteria Calon KPD : 15.7.1. Adalah Warga Negara Indonesia. 15.7.2. Pernah menjabat staf PD DPA GBI. 15.7.3. Sekurang-kurangnya Pendeta Pembantu (Pdp). 15.7.4. Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat terpilih. 15.7.5. Minimal berpendidikan S-1 (Strata-Satu). 15.7.6. Mendapat surat rekomendasi dari Gembala Jemaat gereja lokal. Prosedur Pemilihan KPD : 15.8.1. KD menetapkan Panitia Nominasi pada Pleno I KD, dengan tugas menyaring calon KPD dari semua KPA GBI, dengan melakukan Fit and Proper Test. 15.8.2. Panitia Nominasi KD yang terdiri dari MK, 1 (satu) orang unsur PD DPA GBI, dan 1 (satu) orang unsur BPD GBI. 15.8.3. Calon KPD diseleksi dari usulan bakal calon KPD dalam Rapat Kerja Wilayah (selanjutnya disingkat RAKERWIL) di wilayah masingmasing. 15.8.4. Calon KPD dapat juga diusulkan oleh PP DPA GBI, PD DPA GBI, dan BPD GBI setempat. 15.8.5. Calon-calon KPD hasil seleksi diumumkan kepada peserta KD. 15.8.6. Calon KPD secara bergilir menjelaskan strategi pencapaian program hasil KD dan komitmen pelayanan. 15.8.7. Pemilihan KPD dilakukan dengan cara bebas dan rahasia, dimana setiap KPA GBI, KPW mempunyai 1 (satu) hak suara. 15.8.8. Calon KPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi KPD terpilih. 15.8.9. Calon KPD yang diusulkan harus hadir dalam proses pemilihan dalam KD.


15.9.

KPD : 15.9.1. 15.9.2. 15.9.3. 15.9.4. 15.9.5.

15.9.6.

15.9.7. 15.9.8. 15.9.9.

KPD dipilih dalam KD yang dilaksanakan sebelum KN. KPD dilantik oleh KPP terpilih pada pelaksanaan KN. KPD adalah staf BPD GBI setempat. Bila KPD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Wakil Ketua, Sekretaris, atau salah satu stafnya dapat mewakilinya. Bila KPD berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Wakil KPD menjabat sebagai KPD sementara sampai RAKERDA terdekat. RAKERDA menetapkan KPD ad interim sampai KD terdekat. Bilamana KPD tidak melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun, maka RAKERDA dapat meminta pertanggungjawaban dan RAKERDA dapat mengganti KPD dengan Wakil KPD Bidang Kategorial sebagai pejabat KPD ad interim sampai KD berikutnya, dengan persetujuan 50% ditambah 1 (satu) peserta yang hadir. Bila KPD tidak melaksanakan tugasnya, maka KPP mempunyai hak prerogatif untuk menggantikannya. KPD hanya dapat dicalonkan dan dapat dipilih dalam 2 (dua) periode berturut-turut. Pergantian KPD lama kepada KPD terpilih harus disertai dengan serah terima selengkaplengkapnya.

Pasal 16

RAPAT KERJA DAERAH 16.1. 16.2.

RAKERDA merupakan perangkat organisasi DPA GBI untuk melakukan koordinasi dan pembekalan di tingkat PD DPA GBI sampai ke tingkat PS DPA GBI. RAKERDA dapat diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan minimal 2 (dua) tahun sekali dalam satu periode TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 15

16.3. 16.4.

16.5.

16.6.

kepengurusan dengan waktu dan tempat ditentukan oleh PD DPA GBI. RAKERDA wajib dihadiri oleh PD DPA GBI, PW DPA GBI, dan PS DPA GBI serta dapat dihadiri oleh utusan PP DPA GBI dan utusan BPD GBI. Tujuan RAKERDA : 16.4.1. Mengkaji penerapan keputusan KN, RAKERNAS, dan KD untuk dilaksanakan PD DPA GBI sampai PS DPA GBI. 16.4.2. Mengevaluasi hasil kerja PD DPA GBI. 16.4.3. Mengevaluasi hasil kerja setiap PW DPA GBI. 16.4.4. Menetapkan program sisa masa kerja PD DPA GBI, dan PW DPA GBI. 16.4.5. Memberi pembekalan kepada seluruh peserta RAKERDA. Acara RAKERDA : 16.5.1. Acara RAKERDA dipimpin oleh KPD. 16.5.2. PD DPA GBI, KPW, dan KPS yang tidak dapat menghadiri RAKERDA, wajib memberikan surat pemberitahuan ketidakhadiran. 16.5.3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). 16.5.4. Setiap peserta mempunyai hak suara dan hak bicara. 16.5.5. Seluruh PD DPA GBI, KPW, dan KPS yang tidak dapat hadir, tidak mempunyai hak suara dan hak bicara, namun harus menerima dan mentaati setiap keputusan RAKERDA. Keputusan RAKERDA disampaikan ke PP DPA GBI dan BPD GBI setempat.

Pasal 17 17.1.

PENGURUS DAERAH

PD DPA GBI adalah perpanjangan tangan dari PP DPA GBI di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau yang telah memiliki BPD GBI yang dipimpin oleh KPD. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 16

17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6.

17.7.

17.8. 17.9. 17.10. 17.11. 17.12. 17.13. 17.14. 17.15. 17.16.

Staf PD DPA GBI sedikitnya terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Katagorial, Bidang Program sesuai dengan kebutuhan dan KPW-KPW. Staf PD DPA GBI dilantik oleh KPD selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah KN. Staf PD DPA GBI yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dapat dinon-aktifkan oleh KPD yang memiliki hak prerogatif. KPW dapat dinon-aktifkan atau diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya oleh KPD yang memiliki hak prerogatif. PD DPA GBI melakukan rapat pleno sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dihadiri oleh seluruh staf PD DPA GBI dan hasilnya disampaikan ke PP DPA GBI. Bila di suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota belum ada BPD GBI, maka PP DPA GBI dapat mengangkat Pelaksana Daerah DPA GBI (selanjutnya disingkat PELDA DPA GBI), yang tugas, hak, dan kewajibannya sama dengan PD DPA GBI. PD DPA GBI berhak mendapat arahan dan dukungan dari PP DPA GBI dan BPD GBI setempat. PD DPA GBI berhak menyelenggarakan acara-acara khusus di daerah, dengan dukungan PW DPA GBI setempat. PD DPA GBI berhak menerima bantuan keuangan dari PP DPA GBI. PD DPA GBI melalui KPD wajib melaporkan kegiatannya kepada PP DPA GBI di RAKERNAS. PD DPA GBI wajib melaporkan kegiatannya kepada BPD GBI setempat dalam Sidang Majelis Daerah (SMD) atau rapat pleno BPD GBI. PD DPA GBI wajib melaksanakan keputusan KN dan KD. PD DPA GBI wajib menyelenggarakan KD dan RAKERDA sesuai pasal 15 dan pasal 16. PD DPA GBI wajib menyampaikan laporan kerja dan pertanggungjawaban kepada KD. PD DPA GBI wajib memberi arahan dan dukungan kepada PW DPA GBI sampai KPA GBI dalam


menjalankan program daerah sesuai keputusan KN, RAKERNAS, KD dan RAKERDA. 17.17. PD DPA GBI wajib memberikan laporan kerja secara periodik kepada PP DPA GBI. 17.18. Pengurus DPA GBI di Luar Negeri disebut Pengurus Luar Negeri DPA GBI (selanjutnya disingkat PLN DPA GBI) yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Luar Negeri DPA GBI (selanjutnya disebut KPLN). 17.19. PLN DPA GBI memiliki hak dan kewajiban setara dengan PD DPA GBI.

Pasal 18

RAPAT KERJA WILAYAH 18.1. 18.2.

18.3. 18.4.

18.5.

RAKERWIL merupakan perangkat organisasi DPA GBI untuk melakukan koordinasi dan pembekalan di tingkat PW DPA GBI sampai ke tingkat KPA GBI. RAKERWIL dapat diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dengan waktu dan tempat ditentukan oleh PW DPA GBI. RAKERWIL wajib dihadiri oleh PW DPA GBI, PS DPA GBI dan Ketua KPA GBI serta dapat dihadiri oleh utusan PD DPA GBI dan utusan Perwil GBI. Tujuan RAKERWIL : 18.4.1. Mengkaji penerapan keputusan KD, RAKERDA, untuk dilaksanakan PW DPA GBI sampai ke KPA GBI. 18.4.2. Mengevaluasi hasil kerja PW DPA GBI dan PS DPA GBI. 18.4.3 Memilih dan Menetapkan KPW sebelum KD. 18.4.4. Menetapkan program sisa masa kerja PW DPA GBI, dan PS DPA GBI. 18.4.5. Memberi pembekalan kepada seluruh peserta RAKERWIL. Acara RAKERWIL : 18.5.1. Acara RAKERWIL dipimpin oleh KPW. 18.5.2. PW DPA GBI, PS DPA GBI dan Ketua KPA GBI yang tidak dapat menghadiri RAKERWIL, TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 18

18.6. 18.7.

18.8.

wajib memberikan surat pemberitahuan ketidakhadiran. 18.5.3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). 18.5.4. Setiap peserta mempunyai hak suara dan hak bicara. 18.5.5. Seluruh PW DPA GBI, PS DPA GBI, dan Ketua KPA GBI yang tidak dapat hadir, tidak mempunyai hak suara dan hak bicara, namun harus menerima dan mentaati setiap keputusan RAKERWIL. Keputusan RAKERWIL disampaikan ke PD DPA GBI dan Perwil GBI setempat. Kriteria Calon KPW : 18.7.1. Adalah Warga Negara Indonesia. 18.7.2. Minimal pernah menjabat staf PW/KPS DPA GBI. 18.7.3. Sekurang-kurangnya Pendeta Pembantu (Pdp). 18.7.4. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat terpilih. 18.7.5. Minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Prosedur Pemilihan KPW : 18.8.1. Calon KPW diusulkan oleh KPA GBI. 18.8.2. Calon KPW dapat juga diusulkan oleh PD DPA GBI, dan Perwil GBI setempat. 18.8.3. Calon KPW harus melalui Fit and Proper Test, yang dilakukan oleh PD DPA GBI. 18.8.4. Calon-calon KPW hasil seleksi oleh PD DPA GBI diumumkan kepada peserta RAKERWIL. 18.8.5. Pemilihan KPW dilakukan dengan cara bebas dan rahasia, dimana setiap KPA GBI, mempunyai 1 (satu) hak suara. 18.8.6. Calon KPW yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi KPW terpilih.


18.8.7. 18.9.

KPW terpilih dilantik oleh KPD atau utusan PD DPA GBI dalam RAKERWIL. Pergantian KPW lama kepada KPW terpilih harus disertai dengan serah terima selengkap-lengkapnya.

Pasal 19

PENGURUS WILAYAH 19.1.

19.2. 19.3.

19.4.

19.5. 19.6.

PW DPA GBI adalah perpanjangan tangan dari PD DPA GBI di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau yang telah memiliki Perwil GBI setempat yang dipimpin oleh KPW. KPW memiliki hak prerogatif untuk memilih staf PW DPA GBI dan menetapkan KPS sesuai kebutuhan. PW DPA GBI melakukan rapat pleno sekurangkurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun yang dihadiri oleh seluruh staf PW DPA GBI dan hasilnya disampaikan ke PD DPA GBI. Tugas utama PW DPA GBI adalah untuk menjadi fasilitator program daerah dan wilayah serta melakukan koordinasi antar KPA GBI di wilayah PW DPA GBI setempat. PW DPA GBI berhak mendapat arahan dan dukungan dari PD DPA GBI dan Perwil GBI setempat. PW DPA GBI wajib untuk memberikan laporan kerja secara periodik kepada PD DPA GBI.

Pasal 20 20.1. 20.2. 20.3.

PENGURUS SEKTOR

PS DPA GBI adalah kepanjangan tangan dari PW DPA GBI di tingkat Kecamatan atau gabungan dari beberapa Kecamatan yang dipimpin oleh KPS. KPS dapat membentuk stafnya sesuai kebutuhan. Tugas utama PS DPA GBI adalah untuk mengaktifkan KPA GBI, melancarkan kegiatan KPA GBI dan melakukan koordinasi antar KPA GBI disektornya sesuai petunjuk PW DPA GBI setempat.


20.4. 20.5.

20.6. 20.7. 20.8. 20.9.

PS DPA GBI wajib untuk memberikan laporan kerja secara periodik kepada PW DPA GBI. Kriteria Calon KPS : 20.5.1. Adalah Warga Negara Indonesia. 20.5.2. Adalah Aktifis KPA GBI. 20.5.3. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat terpilih. 20.5.4. Minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. KPS ditetapkan dan dilantik oleh KPW pada kegiatan sektor tertentu. Bila KPS berhalangan menjalankan tugasnya, maka salah satu stafnya dapat mewakilinya. Bila KPS berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka KPW mempunyai hak prerogatif untuk menggantikannya. Pergantian KPS lama kepada KPS yang baru harus disertai dengan serah terima selengkap-lengkapnya.

Pasal 21

KOMISI PEMUDA DAN ANAK 21.1.

21.2. 21.3. 21.4. 21.5.

Yang dimaksud dengan KPA GBI adalah ABI (Anak Bethel Indonesia), RBI (Remaja Bethel Indonesia), PBI (Pemuda Bethel Indonesia), dan DMBI (Dewasa Muda Bethel Indonesia) atau salah satu diantaranya. KPA GBI mempunyai 4 (empat) tugas pelayanan kategorial, yaitu pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda dan pelayanan dewasa muda. Struktur inti kepengurusan KPA GBI terdiri dari Ketua KPA yang membawahi Ketua ABI, Ketua RBI, Ketua PBI, dan Ketua DMBI. Ketua KPA GBI diangkat dan diberhentikan oleh Gembala Jemaat. Pengurus KPA GBI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KPA GBI atau Gembala Jemaat sesuai kebutuhan dan peraturan gereja lokal yang berlaku.


21.6. 21.7. 21.8.

Periode kepengurusan KPA GBI antara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun, tergantung kebutuhan setempat menurut kebijaksanaan Gembala Jemaat. Surat pengangkatan Ketua KPA GBI diberitahukan kepada PS DPA GBI dan PW DPA GBI setempat. Setiap KPA GBI baru yang dibentuk oleh gereja lokal, wajib memberitahukan kepada PS DPA GBI dan PW DPA GBI setempat.


BAB V

KEANGGOTAAN Pasal 22

JENIS DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN 22.1. 22.2. 22.3. 22.4. 22.5.

Anggota DPA GBI terdiri dari : 22.1.1. Anggota biasa. 22.1.2. Anggota luar biasa. Anggota biasa DPA GBI adalah KPA GBI dari setiap gereja lokal GBI baik di dalam maupun di luar negeri. Permohonan keanggotaan KPA GBI di DPA GBI adalah dengan memberitahukan ke PS DPA GBI/PW DPA GBI. Pelantikan KPA GBI menjadi anggota DPA GBI dalam kegiatan DPA GBI di sektor, wilayah, atau daerah. Anggota luar biasa ialah anggota Lembaga Pendidikan Teologia dan lembaga-lembaga lain yang ada hubungan dengan GBI dan telah disahkan dan dilantik sebagai anggota luar biasa dalam KN.

Pasal 23

HAK ANGGOTA DPA GBI 23.1.

23.2. 23.3. 23.4. 23.5.

Setiap KPA GBI berhak mendapat pelayanan dari PP DPA GBI, PD DPA GBI, PW DPA GBI, dan PS DPA GBI sesuai dengan kapasitas atau wewenang masing-masing pengurus. Setiap KPA GBI berhak mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus DPA GBI. Setiap KPA GBI berhak mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) DPA GBI. KPA GBI mempunyai hak bicara dan hak suara. Anggota KPA GBI mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi salah satu pengurus DPA GBI sesuai dengan Tata Kerja DPA GBI dan aturan-aturan yang berlaku.


23.6.

Anggota luar biasa hanya mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 24 24.1. 24.2. 24.3.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Aktif dan setia dalam semua kegiatan DPA GBI. Menjaga nama baik DPA GBI. Membayar iuran KPA GBI.

Pasal 25 25.1. 25.2.

DISIPLIN ANGGOTA

KPA GBI yang tidak memenuhi kewajiban sesuai pasal 24, keanggotaannya ditinjau kembali. Anggota KPA GBI yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Pasal 24, kehilangan hak dipilih untuk menjadi KPP, KPD, KPW ataupun KPS.


BAB VI

PEMBINAAN ANGGOTA Pasal 26

JENIS PEMBINAAN Pembinaan Anggota meliputi : 26.1. Pembinaan Pengurus KPA GBI. 26.2. Pembinaan Anggota KPA GBI.

Pasal 27

PEMBINAAN PENGURUS KPA GBI

Pembinaan Pengurus KPA GBI melalui : 27.1. Pelatihan terpusat yang diadakan oleh PP DPA GBI atau di daerah yang diadakan oleh PD DPA GBI, atau di wilayah yang diadakan oleh PW DPA GBI. 27.2. Seminar-seminar pada acara resmi seperti KN, RAKERNAS, KD, RAKERDA, dan RAKERWIL. 27.3. Program Pelatihan Kepemimpinan.

Pasal 28

PEMBINAAN ANGGOTA KPA GBI Pembinaan Anggota KPA GBI melalui : 28.1. Pelatihan yang diadakan baik oleh PP DPA GBI, PD DPA GBI, maupun PW DPA GBI. 28.2. Pembinaan bidang kategorial dan program.


BAB VII

KEUANGAN Pasal 29

KEUANGAN PP DPA GBI 29.1. 29.2.

29.3.

29.4.

PP DPA GBI mempunyai dua kas, yaitu : Kas Harian dan Kas Program. Kas Harian : 29.2.1. Kas Harian diperoleh dari iuran bulanan KPA GBI yang besarnya sepersepuluh dari hasil total persembahan ABI, RBI, PBI dan DMBI selama sebulan. 29.2.2. Kas Harian juga diperoleh dari persembahan khusus tahunan dan usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan firman Tuhan. 29.2.3. Kas Harian dipergunakan untuk pelaksanaan program PP DPA GBI. Kas Program : 29.3.1. Kas Program diperoleh dari sumbangan donatur. 29.3.2. Kas Program digunakan untuk membantu pengembangan pelayanan PP DPA GBI dan kegiatan kemasyarakatan. Keuangan PP DPA GBI dipertanggungjawabkan dalam KN.

Pasal 30 30.1. 30.2.

KEUANGAN KAS PD DPA GBI

Kas PD DPA GBI atau PLN DPA GBI diperoleh dari subsidi PP DPA GBI. PD DPA GBI atau PLN DPA GBI dapat mengisi kasnya melalui persembahan ekstra, kebaktian bersama, sumbangan-sumbangan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.


Pasal 31

KEUANGAN PW DPA GBI 31.1. 31.2.

Kas PW DPA GBI diperoleh dari subsidi Kas PD DPA GBI yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD DPA GBI. PW DPA GBI dapat mengisi kasnya melalui persembahan ekstra, kebaktian bersama, sumbangan-sumbangan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, serta berkoordinasi dengan PD DPA GBI.


BAB VIII ATRIBUT Pasal 32

LOGO DPA GBI 32.1. 32.2. 32.3.

Logo DPA GBI berbentuk lingkaran bertuliskan Departemen Pemuda dan Anak GBI dengan gambar Rantai, Salib, Burung Merpati, dan Alkitab ditengahnya. Logo KPA GBI berbentuk lingkaran bertuliskan Komisi Pemuda dan Anak GBI dengan gambar Rantai, Salib, Burung Merpati, dan Alkitab ditengahnya. Pengertian dari : 32.3.1. Rantai : Melambangkan persekutuan. 32.3.2. Salib : Melambangkan kekristenan. 32.3.3. Burung Merpati : Melambangkan Roh Kudus. 32.3.4. Alkitab : Firman Tuhan, mengabarkan Injil.

Pasal 33 33.1. 33.2.

33.3.

BENDERA

Bendera PP DPA GBI berukuran 120 x 80 cm berwarna biru tua dengan logo DPA GBI ditengahnya. Bendera PD DPA GBI berukuran 120 x 80 cm berwarna biru muda dengan logo DPA GBI ditengahnya, di sisi bawahnya bertuliskan nama daerah dimana PD DPA GBI berada. Bendera KPA GBI berukuran 120 x 80 cm dengan logo KPA GBI ditengahnya, di sisi bawahnya bertuliskan alamat KPA GBI masing-masing. Warna bendera ditetapkan PP DPA GBI.


Pasal 34

PIN DAN SERAGAM 34.1. 34.2. 34.3.

Pin DPA GBI mempunyai bentuk bundar dengan diameter 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan logo DPA GBI ditengahnya. Seragam DPA GBI berwarna biru tua dengan logo DPA GBI di dada kiri. Seragam digunakan pada acara-acara resmi DPA GBI, seperti: KN, RAKERNAS, KD, RAKERDA, RAKERWIL dan fellowship pada tingkatannya.

Pasal 35

MARS DPA DPA GBI mempunyai Mars Departemen Pemuda dan Anak, yang wajib dinyanyikan pada acara KN, RAKERNAS, KD, RAKERDA, dan RAKERWIL maupun fellowship antar KPA GBI.

Pasal 36 36.1. 36.2.

36.3.

STEMPEL

Stempel PP DPA GBI sama dengan logo DPA GBI berdiameter 3 (tiga) centimeter. Stempel PD DPA GBI dan PW DPA GBI sama dengan stempel PP DPA GBI dengan tambahan tulisan nama Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing di lingkaran luar. Stempel KPA GBI bertuliskan Komisi Pemuda dan Anak mengikuti lingkaran atas (ditulis lengkap) dan tulisan GBI (disingkat) pada lingkaran bawah dengan alamat KPA GBI ditengahnya dan berdiameter 3 (tiga) centimeter.

Pasal 37

KOP SURAT 37.1.

Kop surat PP DPA GBI bertuliskan Pengurus Pusat dibaris paling atas dan Departemen Pemuda dan Anak


37.2.

37.3.

37.4.

Gereja Bethel Indonesia di baris berikutnya. Baris bawah disebutkan alamat sekretariat, telepon, faximile dan email, dengan menggunakan logo DPA GBI disebelah kiri atas. Kop surat PD DPA GBI, dan PW DPA GBI sama dengan kop surat PP DPA GBI, bertuliskan Pengurus Daerah, atau Pengurus Wilayah di baris paling atas, dengan alamat sekretariat sesuai alamat masing-masing, dengan menggunakan logo DPA GBI disebelah kiri atas. Kop surat KPA GBI bertuliskan Komisi Pemuda dan Anak (baris pertama). Gereja Bethel Indonesia dengan huruf lebih besar (baris kedua) dan alamat sekretariat masingmasing (baris ketiga), dengan menggunakan logo KPA GBI disebelah kiri atas. Kop surat dicetak dengan tinta berwarna biru tua.


BAB IX

PERUBAHAN, TAMBAHAN, DAN PENUTUP Pasal 38

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN 38.1.

38.2. 38.3.

38.4. 38.5. 38.6.

Perubahan dan tambahan terhadap Tata Kerja DPA GBI dapat dilakukan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan, Pengakuan Iman, dan pengajaran GBI serta Tata Gereja GBI. Perubahan dan tambahan terhadap Tata Kerja DPA GBI hanya dapat dilakukan dalam KN. Usulan perubahan terhadap Tata Kerja DPA GBI harus diajukan minimal oleh 12 (dua belas) KPA dan disetujui oleh minimal 5 (lima) PD DPA dan diajukan pada RAKERNAS selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum KN. Usulan perubahan terhadap Tata Kerja DPA GBI dibahas dalam Panitia Ad Hoc yang pembentukannya diatur oleh keputusan PP DPA GBI. Rumusan perubahan dapat diterima bila disetujui 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang hadir dalam RAKERNAS terakhir sebelum KN diadakan. Perubahan Tata Kerja DPA GBI harus disahkan dalam KN.

Pasal 39

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercakup dalam Tata Kerja DPA GBI akan diatur oleh keputusan PP DPA GBI.


Panitia Ad Hoc

TATA KERJA DPA GBI 2013 - 2017 Pdm. Timotius Tan, MA Pdm. Ir. Ronald Tampubolon Pdp. Liem Soen Kiam Pdm. Yohanes H.D. Sirait, S.Th Pdm. Irael Bigael Rawayan, SH Pdm. Benni R. Rustang Pdm. Tonny Tanuwidjaya, M.Th Pdm. Yusuf Suranta Purba, S.Th Pdm. Johny J. Kilapong, MA


PENJELASAN

TATA KERJA 2013-2017

DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK GEREJA BETHEL INDONESIA PEMBUKAAN Penjelasan Alinea I Penjelasan Alinea II Penjelasan Alinea III

Yang dimaksud dengan generasi muda meliputi anak, remaja, pemuda dan dewasa muda. Jelas. Jelas.


BAB I

NAMA, STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEGIATAN SERTA WAKTU Jelas.

Pasal 1 NAMA Pasal 2 STATUS

Sebagai salah satu departemen dari BPH (Badan Pekerja Harian) GBI (Gereja Bethel Indonesia), DPA GBI hanya melakukan pertanggungjawaban operasional kepada BPH GBI, sedangkan pertanggungjawaban jabatan dilakukan DPA GBI kepada Kongres Nasional (KN) DPA GBI.

Pasal 3 TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KEGIATAN

3.1. 3.2.

Kedudukan Pengurus Pusat DPA GBI di Jakarta, namun staf Pengurus Pusat tidak harus berdomisili di Jakarta. Jelas.

Pasal 4 WAKTU Jelas.


BAB II

DASAR, ASAS, LANDASAN, DAN SIFAT Pasal 5 DASAR

Jelas.

Pasal 6 ASAS

Jelas.

7.1. 7.2. 7.3.

Jelas. Jelas. Jelas.

Pasal 7 LANDASAN

Pasal 8 SIFAT Penjelasan : 1. Organisasi yang bersifat mandiri artinya melaksanakan pelayanan sesuai tata cara dan ketentuan yang berdasarkan Tata Kerja DPA GBI dan tidak bertentangan dengan Alkitab dan Tata Gereja GBI. 2. Organisasi yang bersifat nirlaba artinya pelayanan DPA GBI tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. 3. Organisasi yang bersifat terbuka artinya terbuka untuk bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain yang sesuai dengan visi dan misi DPA GBI.


BAB III

VISI DAN MISI Pasal 9 VISI Yang dimaksud dengan seperti Yesus Kristus adalah memiliki karakter seperti Yesus Kristus.

Pasal 10 MISI

Untuk mencapai Visi DPA GBI melaksanakan misi : 10.1. Jelas. 10.2. Jelas. 10.3. Jelas. 10.4. Jelas. 10.5. Jelas.


BAB IV

ORGANISASI Pasal 11 PERANGKAT ORGANISASI DPA GBI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut : 11.1. Jelas. 11.2. Jelas. 11.3. Jelas. 11.4. Jelas. 11.5. Jelas. 11.6. Jelas. 11.7. Jelas. 11.8. Jelas. 11.9. Jelas. 11.10. Jelas.

Pasal 12 KONGRES NASIONAL 12.1. 12.2.

12.3. 12.4. 12.5. 12.6.

Jelas. KN menetapkan 1 (satu) daerah penyelenggara dan 1 (satu) daerah alternatif penyelenggara KN. Bila kedua daerah penyelenggara KN yang telah ditetapkan tidak sanggup menyelenggarakan KN, maka PP DPA GBI menunjuk daerah pengganti penyelenggara KN. Jelas. Jelas. Lembaga atau organisasi mitra DPA GBI adalah yang mempunyai visi sama dengan DPA GBI dan dapat hadir di setiap acara kecuali sidang-sidang Pleno dan Komisi. Penyelenggaraan KN : 12.6.1. Panitia penyelenggara KN dibentuk dan dilantik oleh PP DPA GBI selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum penyelenggaraan KN.


12.6.2.

12.7.

12.8.

Seluruh KPA GBI dapat mengumpulkan extra kolekte dan persembahan khusus untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan KN. 12.6.3. Yang dimaksud keadaan darurat adalah situasi yang menyebabkan keadaan penyelenggaraan KN menjadi terhambat, misalnya terjadi pergolakan politik, kerusuhan berskala nasional, bencana alam atau keadaan darurat organisasi. Keputusan keadaan darurat organisasi, harus ditetapkan dalam RAKERNAS. Tujuan KN : 12.7.1 Jelas. 12.7.2 Bila laporan pertanggungjawaban KPP ditolak oleh KN, maka KPP tersebut tidak mempunyai hak untuk dicalonkan kembali. 12.7.3. Yang ditetapkan dalam KN adalah Garis Besar Program (Amanat KN), sedangkan penjabaran programnya ditetapkan oleh PP DPA GBI. 12.7.4. Jelas. 12.7.5. Jelas. Persidangan KN : 12.8.1. 3 (tiga) orang unsur KPD adalah perwakilan dari wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Ketua MK adalah salah seorang dari unsur PP DPA GBI. Perangkat persidangan terdiri dari 3 (tiga) orang notulis. 12.8.2. Data jumlah KPA GBI yang telah disahkan oleh DPA GBI didapat dari KPD-KPD. 12.8.3. Jelas. 12.8.4. Penyelenggaran KN susulan diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah KN ditutup. 12.8.5. Jelas. 12.8.6. Setiap KPA GBI dapat mengutus lebih dari 1 (satu) peserta, tetapi hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dalam persidangan dengan menyertakan surat mandat, yaitu surat


perwakilan utusan dari gereja lokal yang ditandatangani oleh gembala jemaat GBI dengan stempel gereja lokal. 12.8.7. Jelas. 12.9. Kriteria Calon KPP : 12.9.1. Jelas. 12.9.2. Jelas. 12.9.3. Jelas. 12.9.4. Jelas. 12.9.5. Jelas. 12.9.6. Jelas. 12.10. Prosedur Pemilihan KPP : 12.10.1 Panitia Nominasi dan Prosedur Pemilihan : a. Panitia Nominasi disebut Tim-7 terdiri dari 1 (satu) perwakilan BPH GBI, 1 (satu) perwakilan MK, 2 (dua) perwakilan PP DPA GBI dan 3 (tiga) KPD. Ketua Panitia Nominasi adalah perwakilan BPH GBI. b. MK menjelaskan syarat-syarat calon KPP berdasarkan Tata Kerja DPA GBI. c. Bakal calon KPP yang diusulkan ke Panitia Nominasi adalah 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak di setiap KD. d. Seluruh bakal calon KPP diseleksi oleh Panitia Nominasi untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon KPP yang menempati peringkat teratas. e. Panitia Nominasi mengumumkan 3 (tiga) nama calon KPP pada awal Pleno Pemilihan. f. KPP, KPD, KPW masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara dan utusan KPA GBI yang direkomendasi gereja lokalnya, mempunyai 1 (satu) hak suara yang dibuktikan dengan Surat Mandat.


12.10.2. 12.10.3. 12.10.4. 12.10.5.

Fit and Proper Test calon KPP terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu : 1. Seleksi Administrasi : a. Setia membayar perpuluhan (KPA GBI tempat calon KPP melayani). b. Mendapat Surat Rekomendasi dari Gembala Jemaat, tempat calon KPP melayani. c. Melengkapi dengan Kartu Jabatan minimal Pendeta Muda (Pdm.) yang masih berlaku. d. Melengkapi Fotocopy Ijasah sekurang-kurangnya S-1 (Strata Satu). e. Surat Keterangan Sehat Jasmani. f. Mempunyai karunia kepemimpinan. g. Loyal kepada GBI secara umum. h. Mempunyai kehidupan moral yang baik. i. Memiliki visi untuk pengembangan pelayanan DPA GBI. j. Mempunyai kehidupan keluarga yang baik. 2. Test Tertulis : a. Tata Gereja GBI dan Tata Kerja DPA GBI. b. Pengajaran Dasar GBI. c. Psikotest. d. Karakter Kepemimpinan. e. Kemampuan Berorganisasi. 3. Wawancara : a. Visi, Misi, dan Program. b. Pendalaman. Calon KPP diusulkan oleh minimal 5 (lima) KD. Jelas. Jelas. Jelas.


12.10.6. KPP, KPD, KPW yang sudah memilih sebagai pengurus, tidak diperkenankan memilih lagi mewakili KPA. 12.10.7. Jelas. 12.11. KPP : 12.11.1. Jelas. 12.11.2. Jelas. 12.11.3. Berhalangan yang dimaksud adalah bila KPP tidak dapat menjalankan tugas organisasi karena ke luar negeri atau sakit. 12.11.4. Berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, yaitu jika : a. Mengundurkan diri. b. Terbukti melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan Tata Gereja GBI dan Tata Kerja DPA GBI. c. Sakit dalam jangka waktu yang lama. d. Mendapat jabatan dalam struktur organisasi BPH GBI, dengan ketentuan harus disetujui oleh RAKERNAS. e. Dipanggil Tuhan. 12.11.5. Jelas. 12.11.6. Jelas. 12.11.7. KPP mengganti KPD jika : meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan Tata Gereja GBI dan Tata Kerja DPA. 12.11.8. Serah terima yang dimaksud adalah penyerahan dokumen, keuangan, inventaris, dan seluruh kepemilikan DPA GBI lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah KN selesai.

Pasal 13 RAPAT KERJA NASIONAL 13.1. 13.2.

Jelas. Jelas. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 41

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1. 14.2.

Komposisi peserta RAKERNAS adalah PP DPA GBI dan KPD-KPD yang disertai dengan 1 (satu) orang staf PD DPA GBI serta 1 (satu) orang KPW. Jika ada penambahan peserta RAKERNAS dari daerah masing-masing, tidak mendapat subsidi. Tujuan RAKERNAS : 13.4.1. Jelas. 13.4.2. Jelas. 13.4.3. Jelas. 13.4.4. Jelas. 13.4.5. Jelas. Acara RAKERNAS : 13.5.1. KPP dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada 2 (dua) orang dari PP DPA GBI dan 1 (satu) orang PD DPA GBI. 13.5.2. Jelas. 13.5.3. Jelas. 13.5.4. Setiap PD DPA GBI memiliki maksimal 3 (tiga) hak suara. 13.5.5. Jelas. Jelas.

Pasal 14 PENGURUS PUSAT (PP)

Jelas. Adapun Biro-biro Kategorial adalah : A. Biro Dewasa Muda. B. Biro Pemuda. C. Biro Remaja. D. Biro Anak. Sedangkan Biro-biro Program mencakup 7 (tujuh) bidang kehidupan itu adalah : A. Biro Art/Media/Sport/Entertainment. B. Biro Business. C. Biro Church. D. Biro Development of the Poor. E. Biro Education. F. Biro Family. G. Biro Government. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 42

14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14. 14.15.

15.1. 15.2. 15.3. 15.4.

Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.

Pasal 15 KONGRES DAERAH

Jelas. Jelas. Jelas. Penyelenggaraan KD : 15.4.1. Jelas. 15.4.2. Jelas. 15.4.3. Jelas. 15.5 Tujuan KD : 15.5.1. Jelas. 15.5.2. Jelas. 15.5.3. Jelas. 15.5.4. Jelas. 15.5.5. Jelas. 15.5.6. Jelas. 15.5.7. Jelas. 15.6. Persidangan KD : 15.6.1. Jumlah MK harus ganjil, minimal 3 orang (terdiri dari 1 (satu) perwakilan PP DPA GBI, 1 (satu) perwakilan PD DPA GBI dan 1 (satu) perwakilan peserta KD). 15.6.2. Jelas. 15.6.3. Jelas. 15.6.4. Jelas. TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 43

15.6.5. 15.6.6.

15.7.

15.8.

Jelas. Setiap KPA GBI dapat mengutus lebih dari 1 (satu) peserta, tetapi hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dalam persidangan dengan menyertakan surat mandat, yaitu surat perwakilan utusan dari gereja lokal yang ditandatangani oleh Gembala Jemaat atau Ketua KPA GBI dengan stempel gereja lokal/KPA GBI. 15.6.7. Jelas. Kriteria Calon KPD : 15.7.1. Jelas. 15.7.2. Jelas. 15.7.3. Jelas. 15.7.4. Jelas. 15.7.5. Jelas. 15.7.6. Jelas. Prosedur Pemilihan KPD : 15.8.1 Panitia Nominasi terdiri dari 1 (satu) perwakilan BPD GBI, MK, 1 (satu) perwakilan PD DPA GBI. Ketua Panitia Nominasi adalah perwakilan PP DPA GBI. Fit and Proper Test calon KPD terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu : a. Seleksi Administrasi : i. Setia membayar perpuluhan (KPA GBI tempat calon KPD melayani). ii. Mendapat Surat Rekomendasi dari Gembala Jemaat, tempat calon KPD melayani. iii. Melengkapi dengan Kartu Jabatan minimal Pendeta Pembantu (Pdp.) yang masih berlaku. iv. Melengkapi Fotocopy Ijasah sekurangkurangnya S-1 (Strata-Satu). b. Test Tertulis : i. Tata Kerja DPA GBI. ii. Pengajaran Dasar GBI. 15.8.2. Jelas.


15.9.

15.8.3. 15.8.4. 15.8.5. 15.8.6. 15.8.7. 15.8.8. KPD : 15.9.1. 15.9.2. 15.9.3. 15.9.4. 15.9.5.

15.9.6.

Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Hal berhalangan yang dimaksud bilamana KPD tidak bisa menghadiri acara-acara resmi di tingkat pusat maupun daerah. Berhenti sebelum berakhir masa jabatan apabila KPD : a. Mengundurkan diri. b. Terbukti melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan Tata Gereja GBI dan Tata Kerja DPA GBI. c. Sakit dalam jangka waktu yang lama. d. Bersedia menerima tugas lain dari BPD GBI. e. Dipanggil Tuhan. Apabila Wakil KPD lebih dari 1 (satu) orang, maka Wakil KPD yang dimaksud adalah Wakil KPD Bidang Kategorial. Tidak melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun, yaitu jika : a. Tidak melaksanakan keputusan KN, RAKERNAS dan KD. b. Tidak melaksanakan rapat pleno sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) staf PD DPA GBI. c. Tidak melaksanakan koordinasi pelayanan di daerahnya.


15.9.7.

15.9.8. 15.9.9.

16.1. 16.2. 16.3. 16.4.

16.5.

16.6.

17.1. 17.2.

Tidak melaksanakan tugasnya, yaitu jika : a. Tidak membentuk kepengurusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah KN. b. Tidak menyelenggarakan RAKERWIL untuk pemilihan KPW dalam waktu 1 (satu) tahun setelah KN. Jelas. Serah terima yang dimaksud adalah penyerahan dokumen, keuangan, inventaris, dan seluruh kepemilikan PD DPA GBI lainnya.

Pasal 16 RAPAT KERJA DAERAH

Jelas. Jelas. Jelas. Tujuan RAKERDA : 16.4.1. Jelas. 16.4.2. Jelas. 16.4.3. Jelas. 16.4.4. Jelas. 16.4.5. Jelas. Acara RAKERDA : 16.5.1. KPD dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada 2 (dua) orang dari PD DPA GBI dan 1 (satu) orang PW DPA GBI. 16.5.2. Jelas. 16.5.3. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. PD DPA GBI, KPW, dan KPS masingmasing hanya mempunyai 1 (satu) hak suara. 16.5.4. Jelas. 16.5.5. Jelas. Jelas.

Jelas. Jelas.

Pasal 17 PENGURUS DAERAH


17.3. 17.4. 17.5.

17.6. 17.7. 17.8. 17.9. 17.10. 17.11. 17.12. 17.13. 17.14. 17.15. 17.16. 17.17. 17.18. 17.19.

18.1. 18.2. 18.3. 18.4.

Jelas. Jelas Yang dimaksud dengan di non-aktifkan atau diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya, yaitu jika : a. Tidak membentuk kepengurusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah RAKERWIL. b. Tidak melakukan koordinasi pelayanan. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Mekanisme dan aturan yang dikerjakan di PD DPA GBI (dalam negeri) mengenai KD dan RAKERDA disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 18 RAPAT KERJA WILAYAH

Jelas. Jelas. Perwil GBI setempat tidak diharuskan hadir karena rapat ini lebih bersifat koordinasi antar PW DPA GBI, PS DPA GBI dan KPA-KPA GBI. Tujuan RAKERWIL : 18.4.1. Jelas. 18.4.2. Jelas. 18.4.3. Jelas. 18.4.4. Jelas. 18.4.5. Jelas.


18.5.

18.6. 18.7.

18.8.

18.9.

19.1.

19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6.

Acara RAKERWIL : 18.5.1. KPW dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada 2 (dua) orang dari PW DPA GBI dan 1 (satu) orang PS DPA/KPA GBI. 18.5.2. Jelas. 18.5.3. Jelas. 18.5.4. Jelas. 18.5.5. Jelas. Jelas. Kriteria Calon KPW : 18.7.1. Jelas. 18.7.2. Jelas. 18.7.3. Jelas. 18.7.4. Jelas. 18.7.5. Jelas. Prosedur Pemilihan KPW : 18.8.1. Jelas. 18.8.2. Jelas. 18.8.3. Jelas. 18.8.4. Jelas. 18.8.5. Jelas. 18.8.6. Jelas. 18.8.7. Jelas. Jelas.

Pasal 19 PENGURUS WILAYAH

PW DPA GBI ada di setiap Perwil GBI setempat atau di wilayah Kabupaten/Kota atau gabungan wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 10 KPA GBI. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Laporan kerja secara periodik dibuat 3 (tiga) bulan sekali.


20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5.

20.6. 20.7. 20.8.

20.9.

21.1.

21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6.

Pasal 20 PENGURUS SEKTOR

PS DPA GBI ditentukan oleh PW DPA GBI sesuai kebutuhan. Jelas. Jelas. Laporan kerja secara periodik dibuat 3 (tiga) bulan sekali. Kriteria Calon KPS : 20.5.1. Jelas. 20.5.2. Jelas. 20.5.3. Dibuktikan dengan kartu identitas. 20.5.4. Dibuktikan dengan foto copy ijasah. Jelas. Berhalangan menjalankan tugasnya yaitu jika KPS tidak bisa menghadiri acara-acara resmi di tingkat sektor maupun wilayah. Berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, yaitu jika : 20.8.1. Mengundurkan diri. 20.8.2. Terbukti melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan Tata Gereja GBI dan Tata Kerja DPA. 20.8.3. Sakit dalam jangka waktu yang lama. 20.8.4. Dipanggil Tuhan. Jelas.

Pasal 21 KOMISI PEMUDA DAN ANAK Penggunaan nama lain di komisi-komisi dalam rangka pengembangan pelayanan di gereja lokal diizinkan, namun dalam tatanan berorganisasi dan untuk kepentingan administrasi di DPA GBI tetap menggunakan nama KPA GBI. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.


21.7. 21.8.

Jelas. Jelas.


BAB V

KEANGGOTAAN Pasal 22 JENIS DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN 22.1. 22.2. 22.3. 22.4. 22.5.

23.1. 23.2. 23.3. 23.4. 23.5. 23.6.

24.1. 24.2. 24.3.

25.1. 25.2.

Anggota DPA GBI terdiri dari : 22.1.1 Jelas. 22.1.2 Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.

Pasal 23 HAK ANGGOTA DPA GBI Jelas. Jelas. Kartu Tanda Anggota (KTA) DPA GBI diterbitkan oleh PP DPA GBI. Jelas. Aturan-aturan lain adalah Tata Gereja dan Tata Tertib GBI. Jelas.

Pasal 24 KEWAJIBAN ANGGOTA

Jelas. Jelas. Sesuai Tata Kerja DPA GBI pasal 29.2.1.

Jelas. Jelas.

Pasal 25 DISIPLIN ANGGOTA


BAB VI

PEMBINAAN ANGGOTA Pasal 26 JENIS PEMBINAAN Pembinaan Anggota meliputi : 26.1. Jelas. 26.2. Jelas.

Pasal 27 PEMBINAAN PENGURUS KPA GBI

Pembinaan Pengurus KPA GBI melalui : 27.1. Jelas. 27.2. Jelas. 27.3. Program Pelatihan Kepemimpinan adalah standarisasi kompetensi bagi Ketua KPA GBI, Ketua ABI, Ketua RBI, Ketua PBI, dan Ketua DMBI.

Pasal 28 PEMBINAAN ANGGOTA KPA GBI

Pembinaan Anggota KPA GBI melalui : 28.1. Jelas. 28.2. Jelas.


BAB VII

KEUANGAN Pasal 29 KEUANGAN PP DPA GBI 29.1. 29.2.

29.3.

29.4.

Jelas. Kas Harian : 29.2.1. Jelas. 29.2.2. Jelas. 29.2.3. Jelas. Kas Program : 29.3.1. Sumbangan donator ini diperoleh dari hasil pencarian dana untuk program DPA GBI tertentu. 29.3.2. Jelas. Jelas.

Pasal 30 KEUANGAN PD DPA GBI 30.1.

30.2.

31.1. 31.2.

Subsidi PP DPA GBI kepada PD DPA GBI yaitu pengembalian perpuluhan dalam persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen). Subsidi akan dibayarkan oleh PP DPA GBI setiap 3 (tiga) bulan sekali. Jelas.

Jelas. Jelas.

Pasal 31 KEUANGAN PW DPA GBI


BAB VIII ATRIBUT

Pasal 32 LOGO DPA GBI 32.1. 32.2. 32.3.

33.1. 33.2. 33.3.

34.1. 34.2. 34.3.

Jelas. (Lihat Lampiran 2) Jelas. (Lihat Lampiran 2) Pengertian dari : 32.3.1. Jelas. 32.3.2. Jelas. 32.3.3. Jelas. 32.3.4. Jelas.

Pasal 33 BENDERA Jelas. Jelas. (Lihat Lampiran 2) Jelas. (Lihat Lampiran 2)

Jelas. Jelas. Jelas.

Pasal 34 PIN DAN SERAGAM

Jelas. (Lihat Lampiran 1)

36.1. 36.2. 36.3.

Pasal 35 MARS DPA Pasal 36 STEMPEL

Jelas. Jelas. (Lihat Lampiran 3) Jelas. (Lihat Lampiran 3)


37.1. 37.2. 37.3. 37.4.

Pasal 37 KOP SURAT

Jelas. (Lihat Lampiran 3) Untuk PD DPA GBI, PW DPA GBI yang membutuhkan dapat mencantuman teks tambahan “Anggota PGI; PGPI; PGLII.” (Lihat Lampiran 3 & 4). Untuk KPA GBI yang membutuhkan dapat mencantuman teks tambahan “Anggota PGI; PGPI; PGLII.” (Lihat Lampiran 4). Jelas.


BAB IX

PERUBAHAN, TAMBAHAN, DAN PENUTUP 38.1. 38.2. 38.3. 38.4. 38.5. 38.6.

Jelas.

Pasal 38 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

Jelas. Jelas. Usulan perubahan Tata Kerja DPA GBI oleh PD DPA GBI merupakan keputusan RAKERDA. Jelas. Jelas. Jelas.

Pasal 39 PENUTUP


Lampiran 1


Lampiran 2


Lampiran 3

PENGURUS PUSAT DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK

GEREJA BETHEL INDONESIA Badan Hukum Gereja : SK Dirjen Bmas Kristen / Protestan Departemen Agama RI No.41 Tahun 1972 dan SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No.211 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989

Jl. Jend. A. Yani Kav. 65, Jakarta Pusat 10510, Telp.021-42876134, Fax.021-42873855 E-mail: [email protected], Website: www.dpagbi.org

(Kop Surat Pengurus Pusat DPA GBI)

PENGURUS DAERAH DKI JAKARTA DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK


(ALAMAT SEKRETARIAT PENGURUS DAERAH)

(Contoh Kop Surat Pengurus Daerah DPA GBI)


Lampiran 4

PENGURUS DAERAH PAPUA BARAT DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK


(Anggota PGI, PGPI, dan PGLII) (ALAMAT SEKRETARIAT PENGURUS DAERAH)

(Contoh Kop Surat Pengurus Daerah DPA GBI dengan Penambahan Tulisan)

PELAKSANA DAERAH KALIMANTAN UTARA DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK


(ALAMAT SEKRETARIAT PELAKSANA DAERAH)

(Contoh Kop Surat Pelaksana Daerah DPA GBI)

PENGURUS WILAYAH JAKARTA PUSAT DEPARTEMEN PEMUDA DAN ANAK


(ALAMAT SEKRETARIAT PENGURUS WILAYAH)

(Contoh Kop Surat Pengurus Wilayah DPA GBI)

KOMISI PEMUDA DAN ANAK


(ALAMAT GEREJA ATAU SEKRETARIAT GEREJA)

(Contoh Kop Surat Komisi Pemuda dan Anak GBI)


STRUKTUR ORGANISASI DPA GBI Periode 2013-2017 BPH GBI PENGURUS PUSAT

KPP

Penasehat

Sekretaris

Bendahara

Wakil Sekretaris II

Wakil Bendahara I

Wakil Sekretaris I

Wakil Bendahara II

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Wakil Ketua III

(Kategorial)

(Program)

(Penunjang)

Biro ANAK

Biro Art/Media Sport/Entertainment

Biro Training Centre

Biro REMAJA

Biro Business

Biro PEMUDA

Biro Church

Biro DEWASA MUDA

Biro Dev. Of The Poor

Biro PAHAT Biro Pembinaan & Pengembangan Organisasi

Biro Education Biro Family Biro Government

PENGURUS DAERAH DPA GBI PENGURUS WILAYAH DPA GBI PENGURUS SEKTOR DPA GBI KOMISI PEMUDA & ANAK GBI TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 61

TATA CARA PENYETORAN IURAN PERPULUHAN KPA CARA MENGHITUNG IURAN PERPULUHAN KPA UNTUK DISETORKAN KE PP DPA GBI Contoh Tabel : Persembahan KPA selama satu (1) bulan Minggu

Ibadah ABI

Ibadah RBI

Ibadah PBI

Ibadah DMBI

Ke-1

Rp. 25.000,-

Rp.

30.000,-

Rp. 35.000,-

Rp. 75.000,-

Ke-2 Ke-3 Ke-4

Rp. 20.000,-

Rp.

32.000,-

Rp. 30.000,-

-

Rp. 15.000,-

Rp.

40.000,-

Rp. 34.000,-

Rp. 95.000,-

Rp. 22.500,-

Rp.

38.000,-

Rp. 50.000,-

-

Ke-5

Rp. 21.000,-

Rp.

34.000,-

Rp. 42.000,-

-

Rp. 103.500,-

Rp. 174.000,-

Rp. 191.000,-

Total

Rp.170.000,-

Perpuluhan yang disetorkan ke PP DPA GBI adalah: Total Persembahan sebulan ABI + RBI + PBI + DMBI X 10% (Rp. 103.500 + Rp. 174.000 + Rp. 191.000 + Rp. 170.000) X 10% Rp. 638.500 X 10% = Rp. 63.850 dibulatkan jadi Rp. 64.000,-

CARA MENYETORKAN IURAN PERPULUHAN KPA KE PP DPA GBI Setoran Tunai Langsung Ke Sekretariat PP DPA GBI Pada jam kerja (Senin-Jumat, Pk.09.00-16.30) Sekretariat PP DPA GBI juga menerima penyetoran iuran perpuluhan di Sekretariat PP DPA GBI dan Bendahara akan membuatkan Tanda Terima Iuran Perpuluhan, setelah setoran di terima.


Setoran Tunai Lewat Bank 





Mengisi Form Setoran Tunai Bank (BCA/BRI/CIMB) yang ditujukan ke Rekening (BCA/BRI/CIMB) milik PP DPA GBI. Tulis dengan lengkap dan cantumkan alamat lengkap KPA GBI penyetor. Simpan Copy Setoran Tunai Bank sebagai bukti penyetoran iuran perpuluhan. Copy Form Setoran Bank tersebut mohon di Fax ke Sekretariat PP DPA GBI dengan No. Fax. 021-42873855 atau dapat juga di email ke [email protected] (cantumkan Nama KPA/GBI, Alamat Lengkap, Daerah/Propinsi, dan Alamat Email (jika ada)). Bendahara PP DPA GBI akan membuatkan Tanda Terima Iuran Perpuluhan dan dikirimkan ke Alamat tercantum atau dikirim lewat email tercantum.

Setoran Melalui Transfer Lewat ATM  



Transfer ke Rekening (BCA/BRI/CIMB) milik PP DPA GBI. Simpan Slip Transfer sebagai bukti penyetoran iuran perpuluhan. Slip Transfer ATM tersebut mohon di Fax ke Sekretariat PP DPA GBI dengan No. Fax. 021-42873855 atau dapat juga di email ke [email protected] (cantumkan Nama KPA/GBI, Alamat Lengkap, Daerah/Propinsi, dan Alamat Email (jika ada)). Sekretariat PP DPA GBI akan membuatkan Tanda Terima Iuran Perpuluhan dan dikirimkan ke Alamat tercantum atau dikirim lewat email tercantum.

Setoran Melalui Internet Banking  



Transfer ke Rekening (BCA/BRI/CIMB) PP DPA pada internet. Print dan Simpan Bukti Transfer sebagai bukti transfer iuran perpuluhan. Email Bukti Transfer Internet Bankingmohon di Fax ke Sekretariat PP DPA GBI dengan No. Fax. 021-42873855 atau dapat juga di email ke [email protected] (cantumkan Nama KPA/GBI, Alamat Lengkap, Daerah/Propinsi, dan Alamat Email (jika ada)). Sekretariat PP DPA GBI akan membuatkan Tanda Terima Iuran Perpuluhan dan dikirimkan ke Alamat tercantum atau dikirim lewat email tercantum.


REKENING-REKENING BANK MILIK PP DPA GBI No. 526-0300-549 a.n. DPA-BPH-GBI No. 0206-01-002754-30-0 a.n. DPA-BPH-GBI No. 402-01-00368-00-9 a.n. DPA-BPH-GBI



JANGAN LUPA!! Untuk Selalu Mencantumkan NAMA GBI/KPA, ALAMAT GBI, DAERAH/PROPINSI dan EMAIL (jika ada) di form Setoran atau Fax Bukti Transfer. BUKTI TRANSFER Mohon di Fax ke 021-42873855 atau Email ke [email protected] Setelah Kami Terima FAX BUKTI TRANSFER atau SETORAN, Kami Akan Segera Mengirimkan BUKTI PENERIMAAN PERPULUHAN KPA ke Alamat atau Email Tercantum.

 INFORMASI : SEKRETARIAT PP DPA GBI Telp. 021-42876134 Website : www.dpagbi.org Email : [email protected], [email protected], [email protected]

 TATA KERJA DPA GBI 2013-2017 – 64

KATA PENGANTAR. Manado, Agustus Pengurus Pusat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia TATA KERJA DPA GBI

Recommend Documents