KATA PENGANTAR. Jambi, Desember Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

PEDOMAN KERJASAMA AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI

Kampus Pinang Masak Desember 2014

KATA PENGANTAR

Universitas Jambi sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, guna memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, Universitas Jambi dituntut untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal Universitas Jambi yang bermaksud menjalin kerjasama dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya pedoman ini diharapkan kerjasama di Universitas Jambi dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja universitas menuju World Class University. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra Universitas Jambi dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional.

Jambi, Desember 2014

Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.

Pedoman Kerjasama Universitas Jambi

Halaman | ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................

ii

DAFTAR ISI .................................................................................................

iii

I. PENDAHULUAN .......................................................................................

1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................

1

1.2 Tujuan Kerjasama

...............................................................................

1

............................................................................

2

1.3 Lingkup Kerjasama

II. LANDASAN KERJASAMA

.....................................................................

3

...........................................................................

3

................................................................................

5

III. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA ................................

6

2.1 Beberapa Pengertian 2.2 Landasan Hukum

3.1 Ruang Lingkup Kerjasama

.................................................................

3.2 Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

.................................................

3.2.1 Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

.....................

3.2.2 Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain 3.3 Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik

6 6 7

.....

9

.........................................

11

3.3.1 Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

..............

11

3.3.2 Kerjasama Non-Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain.

12

IV. KERJASAMA INTERNASIONAL .............................................................

13

4.1 Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional ................................

13

4.2 Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional ................................

14

V. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA .................

15

5.1 Nota Kesepahaman ................................................................................

15

5.2 Perjanjian Kerjasama .............................................................................

18

5.3 Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ....................

20

5.3.1 Nota Kesepahaman ..............................................................................

20

5.3.2 Perjanjian Kerjasama ...........................................................................

21

5.4 Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama

23

VI. PENUTUP .....................................................................................................

24

LAMPIRAN


Halaman | iii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Universitas Jambi sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran,

penelitian,

dan

pengabdian

kepada

masyarakat)

sehingga

dapat

berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga. Namun demikian, kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik. Sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Jambi sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerjasama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Jambi perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dipandang perlu membuat suatu Pedoman Kerjasama. Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara Universitas Jambi dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

1.2 Tujuan Kerjasama Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara lebih spesifik, kerjasama di lingkungan Universitas Jambi dilaksanakan dengan tujuan untuk:


Halaman | 1

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Jambi pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas Jambi pada khususnya, 2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

1.3 Lingkup Kerjasama Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/ lokakarya, magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Jambi.


Halaman | 2

II. LANDASAN KERJASAMA

2.1 Beberapa Pengertian 1.

Kerjasama Universitas adalah kesepakatan kerjasama antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

2.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.

3.

Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.

4.

Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

5.

Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, fmansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

6.

Program kembaran (twinning) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.

7.

Program pemindahan kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.

8.

Program gelar ganda (double degree) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

9.

Pertukaran dosen (staff exchange) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk


Halaman | 3

melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. 10. Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. 11. Penelitian bersama (joint research) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional. 12. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 13. Pembimbingan tugas

akhir bersama (joint

supervision) adalah

kegiatan

pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda. 14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda. 15. Magang mahasiswa (internship) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah. 16. Penyediaan beasiswa (scholarship) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan. 17. Pemanfaatan bersama sumberdaya (resource sharing) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi. 18. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.


Halaman | 4

19. Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

2.2 Landasan Hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23). 2. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185) 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tata Cara Kerja Sama Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).


Halaman | 5

BAB III. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

3.1 Ruang Lingkup Kerjasama Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Jambi dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

3.2 Bentuk Kerjasama Bidang Akademik Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Jambi dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1.

Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

2.

Penjaminan mutu internal,

3.

Program kembaran (twinning program),

4.

Gelar bersama (joint degree),

5.

Gelar ganda (doble degree),

6.

Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program),

7.

Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi

yang

membutuhkan pembinaan (program detasering), 8.

Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and student exchange),

9.

Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing),

10. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication), 11. Pemagangan (internship), 12. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), dan 13. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu. Sementara itu, kerjasama di bidang akademik antara Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


Halaman | 6

1. Pengembangan sumber daya manusia, 2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing), 4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha, 5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau 6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

3.2.1 Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain Kerjasama akademik antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (fundamental research), penelitian terapan (applied research), penelitian pengembangan (developmental research), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat. Kerjasama bidang akademik antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktek baik (godd practices) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. Kerjasama akademik melalui program kembaran (twinning program) adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (joint degree) merupakan kerjasama antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu Kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (double degree) dilaksanakan oleh Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara: a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan


Halaman | 7

b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda. Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara: a. Program studi yang sama dengan strata yang sama, b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda, c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda. Kerjasama bidang akademik antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara: a. Dosen dari Universitas Jambi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain, b. Dosen dari Universitas jambi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Universitas Jambi yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Jambi menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Jambi. Sementara itu kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Jambi yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Jambi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.


Halaman | 8

Demikian juga sebaliknya, Universitas Jambi dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa. Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersamasama (sharing). Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Jambi ataupun perguruan tinggi mitra. Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Jambi untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Jambi. Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Jambi dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain. Kerjasama Universitas Jambi dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan


Halaman | 9

dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat reciprocal atau timbal balik, di mana dalam keadaan tertentu Universitas Jambi dapat menjadi tuan tumah (host) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Jambi menjadi tamu di institusi mitra. Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Jambi dan institusi mitra. Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (sharing). Kerjasama bidang akademik antara Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Jambi. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (technical assistance) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Jambi. Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Jambi sebagai berikut: a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu. Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bagian Pengembangan Mahasiswa


Halaman | 10

dan Alumni Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi dan memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa. Kerjasama Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik Selain kerjasama bidang akademik Universitas Jambi dapat pula melakukan kerjasama non-akadmik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, dan/atau 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama non-akademik Universitas Jambi dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatankegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah: 1) pengembangan sumberdaya manusia, 2 pengurangan tarif, 3) koordinator kegiatan, 4) pemberdayaan masyarakat; dan/ atau 5) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

3.3.1 Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Sedangkan kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain. Kerjasama non-akademik Universitas Jambi dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Halaman | 11

3.3.2 Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas Jambi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktek kerja (internship), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerjasama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas Jambi, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (event organizer) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Jambi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Jambi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerjasama non-akademik Universitas Jambi dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Halaman | 12

IV. KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerjasama antara Universitas Jambi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerjasama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerjasama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerjasama yang yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (Credit Transfer) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar). Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (staff exchange), pertukaran mahasiswa (student exchange), penelitian bersama (joint research), penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (internship), penyediaan beasiswa (scholarship), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (resource sharing).

Pelaksanaan

Kerjasama

Bergelar

dan

Kerjasama

Non-gelar

harus

mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

4.1 Tujuan Penyelenggaran Kerjasama Internasional Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas Jambi menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukanpenguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerjasama Internasional bertujuan untuk: a) Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Jambi dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara, b) Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, dan


Halaman | 13

c) Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

4.2 Prinsip Penyelenggaran Kerjasama Internasional Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelengggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip: a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa; b) Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Universitas Jambi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya. c) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Jambi; d) Berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas Jambi dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya; e) Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.


Halaman | 14

V. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

5.1 Nota Kesepahaman Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman. Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Walaupun dalam kenyataannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum


Halaman | 15

substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut. Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 1. Bagian Judul. Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan. 2. Bagian Pembukaan. Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut: a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman. b. Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi. - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi. - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. c. Konsiderans atau pertimbangan - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman. - Konsiderans

diawali

dengan

kalimat:

"Dengan

terlebih

dahulu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ".


Halaman | 16

- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3. Bagian Isi. Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan. b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman. d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak). e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan. f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 4. Bagian Penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". 5. Bagian tanda tangan para pihak


Halaman | 17

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas: a Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah). b. Penandatangan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

5.2 Perjanjian Kerjasama Istilah Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatanganinya. Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerjasama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 1. Bagian Judul. Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan. 2. Bagian Pembukaan. Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:


Halaman | 18

a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama. b. Jabatan para pihak Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi. - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi. - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. c. Konsiderans atau pertimbangan - Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama. - Konsiderans

diawali

dengan

kalimat:

"Dengan

terlebih

dahulu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ". - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3. Substansi Perjanjian Kerjasama Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isii Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan. b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masingmasing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).


Halaman | 19

d. Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian. e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir. f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan. g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihakpihak yang membuat Perjanjian Kerjasama. g. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 4. Bagian Penutup. Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". 5. Bagian tanda tangan para pihak Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas: a Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah). b. Penandatangan Perjanjian Kerjasama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

5.3 Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama 5.3.1 Nota Kesepahaman Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan

Memorandum of

Understanding ("MoU") atau pra-kontrak merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan


Halaman | 20

sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya. Menurut Biro Riset Legislative (Legislative Research Bureau's), MoU didefinisikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai bentuk Letter of Intent. Adapun Letter of Intent didefinisikan: “A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to acontract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut: 1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian); 2) Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja; 3) Dalam MoU memilki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara; 4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

5.3.2 Perjanjian Kerjasama Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut: a) Perbuatan Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”.Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.


Halaman | 21

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum). c) Mengikatkan diri. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan: 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;. 2) Cakap untuk membuat perikatan. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer). 3) Suatu hal tertentu. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barangbarang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. 4) Suatu sebab atau causa yang halal. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian


Halaman | 22

yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

5.4 Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU, dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Di samping itu, walaupun MoU merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya. Terkadang, ada perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian. Dalam hal suatu MoU telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undangundang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuatan hukum dari MoU dapat mengikat para pihak, apabila content/isi dari MoU tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bukan sebagai pendahuluan sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuatan MoU sebenarnya.


Halaman | 23

VI. PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor No. 408/UN21/DT/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerjasama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Kerjasama ini akan meningkatkan jumlah kerjasama yang terjalin antara Universitas Jambi dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di Universitas Jambi.


Halaman | 24

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI Nomor : 408/UN21/KP/2014 TENTANG TATAKELOLA KERJASAMA DI UNIVERSITAS JAMBI REKTOR UNIVERSITAS JAMBI, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jambi tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi; Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelengaraan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Presiden RI No. 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATAKELOLA KERJASAMA DI UNIVERSITAS JAMBI. Pasal 1 Ketentuan Umum Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Jambi. 2. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Jambi. 3. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Jambi. 4. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi. 5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jambi. 6. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Jambi. 7. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.


Halaman | 25

Pasal 2 Definisi Kerjasama Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas dengan Perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah/Perusahaan/Industri/Organisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Pasal 3 Tujuan Kerjasama Tujuan kerjasama adalah untuk: 1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas dan unit-unit yang ada di lingkungan Universitas, dan 2. Menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Pasal 4 Ruang Lingkup Kerjasama Ruang lingkup kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh Universitas dan unit-unit di lingkungan Universitas adalah: 1. Di bidang akademik, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dan 2. Di bidang non-akademik, yang meliputi pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga, serta peningkatan kesejahteraan sivitas akademika.

Pasal 5 Prinsip Kerjasama Prinsip yang dianut oleh Universitas dalam menjalin kerjasama adalah: a. Saling menghormati, b. Saling menguntungkan, c. Setara, d. Transparan, dan e. Berkelanjutan. Pasal 6 Mitra Kerjasama (1) Universitas dapat menjalin kerjasama, baik di tingkat nasional maupun nasional, dengan institusi berupa: a. Institusi Pendidikan, b. Instansi Pemerintah, c. Badan Usaha Milik Negara, d. Badan Usaha Milik Daerah, e. Perusahaan/Industri Swasta, f. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan g. Organisasi Massa.


Halaman | 26

(2) Universitas hanya dapat menjalin kerjasama dengan institusi yang memiliki badan hukum; (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Pendirian, Izin Pendirian, Keputusan Pendirian atau sejenisnya yang dapat diterima dan diakui oleh Universitas; (4) Universitas tidak dibenarkan menjalin kerjasama dengan institusi yang terindikasi terlibat dalam masalah hukum, baik hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum yang berlaku di negara lain, maupun Hukum Internasional. Pasal 7 Naskah Perjanjian (1) Setiap kerjasama yang dibuat oleh Universitas harus dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement); (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Maksud dan Tujuan, b. Ruang Lingkup, c. Mekanisme Pelaksanaan, d. Jangka Waktu, e. Biaya, dan f. Aturan Peralihan. (3) Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Maksud dan Tujuan, b. Ruang Lingkup, c. Hak dan Kewajiban, d. Force Mejeure, e. Jangka Waktu, f. Biaya, g. Penyelesaian Perselisihan, dan f. Aturan Peralihan. (4) Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan Naskah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dibuat dalam Bahasa Inggris; (5) Naskah Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani. Pasal 8 Penanda Tangan Naskah Perjanjian (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah Rektor atas nama Universitas; (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (Memorandum of Agreement) adalah Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana atas nama Universitas.


Halaman | 27

Pasal 9 Koordinasi dan Dokumentasi (1) Setiap kerjasama yang dibuat antara Universitas atau unit-unit di lingkungan Universitas dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi; (2) Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerjasama dapat terpantau secara terpusat oleh Rektor; (3) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerjasama didokumentasikan di sekretariat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerjasama. Pasal 10 Kerjasama Internasional (1) Kerjasama Universitas dengan institusi atau perguruan tinggi lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan pemimpin institusi atau perguruan tinggi yang bersangkutan; (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi, baik oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya atau lembaga akreditasi lain di tingkat internasional; (3) Kerja sama Universitas dengan perguruan tinggi lain di luar negeri dapat berbentuk: a) kontrak manajemen, b) program kembaran (twinning), c) program gelar ganda (double degree), d) program pemindahan kredit (credit rtransfer), e) pertukaran dosen (staff exchange), f) pertukaran mahasiswa (student exchange), g) penelitian bersama (joint research), h) penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), i) pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision), j) penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, dan k) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas. Bentuk-bentuk kerjasama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan usulan Rektor. (4) Kerja sama Universitas dengan institusi lain di luar negeri dapat berbentuk: a) magang mahasiswa (internship), b) beasiswa (scholarship), c) penelitian (joint research), d) penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), e) pemanfaatan bersama sumberdaya (resource sharing), f) penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama g) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas. Bentuk-bentuk kerjasama (a) hingga (e) dilaporkan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.


Halaman | 28


Halaman | 29

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) dan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI.


Halaman | 30

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas. 3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba. 4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk politeknik/akademi/akademi komunitas. Pasal 2 Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pasal 3 Kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip: a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; b. menghargai kesetaraan mutu; c. saling menghormati; d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; e. berkelanjutan; dan f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah,nasional, dan/atau internasional. Pasal 4 Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.


Halaman | 31

Pasal 5 Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola: a. pembimbing - dibimbing; dan/atau b. kolaborasi. Pasal 6 Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

BAB II BIDANG KERJA SAMA Bagian Kesatu Kerja Sama Bidang Akademik Paragraf 1 Antar perguruan Tinggi Pasal 7 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui: a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penjaminan mutu internal; c. program kembaran; d. gelar bersama; e. gelar ganda; f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; k. penerbitan berkala ilmiah; 1. pemagangan; m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau n. hal lain yang dianggap perlu. Pasal 8 (1) Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. (2) Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif. (3) Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.


Halaman | 32

Pasal 9 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal; b. saling melakukan audit mutu; atau c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal. Pasal 10 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui program kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut. Pasal 11 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar. Pasal 12 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara: a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda. Pasal 13 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara: a. program studi yang sama dengan strata yang sama; b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda; c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.


Halaman | 33

Pasal 14 (1) Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain; b. dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain; c. dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau d. dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan b dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah. Pasal 15 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Pasal 16 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Pasal 17 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.


Halaman | 34

Pasal 18 Kerja sama akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia. Pasal 19 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penerbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi. Pasal 20 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1 merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut; atau b. perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut. Pasal 21 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau b. menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih. Pasal 22 Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Halaman | 35

Paragraf 2 Antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain Pasal 23 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: a. pengembangan sumber daya manusia; b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat; c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah; f. penyelenggaraan seminar bersama; g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha; h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau i. bentuk lain yang dianggap perlu. Pasal 24 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kerja sama di bidang: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemagangan; dan/atau d. layanan pelatihan. Pasal 25 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama. Pasal 26 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui: a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi. Pasal 27 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.


Halaman | 36

Pasal 28 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing. Pasal 29 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau b. perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masingmasing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis. Pasal 30 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan. Pasal 31 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada: a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan. Pasal 32 Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Halaman | 37

Bagian Kedua Kerja Sama Bidang Non-akademik Paragraf1 Antar perguruan Tinggi Pasal 33 Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui: a. pendayagunaan aset; b. penggalangan dana; c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau d. bentuk lain yang dianggap perlu. Pasal 34 Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Pasal 35 Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Pasal 36 Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti. Pasal 37 Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain Pasal 38 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:


Halaman | 38

a. b. c. d. e. f. g. h.

pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu. Pasal 39

Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Pasal 40 Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana. Pasal 41 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/pihak lain yang dilakukan melalui jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti. Pasal 42 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan kerja sama dalam bidang: a. layanan pelatihan; b. internship/praktek kerja; c. bursa tenaga kerja. Pasal 43 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.


Halaman | 39

Pasal 44 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Pasal 45 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Pasal 46 Kerja sama bidang non-akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA Pasal 47 (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu penandatanganan kerja sama; b. identitas para pihak yang membuat kerja sama; c. ruang lingkup kerja sama; d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik; e. jangka waktu kerja sama; f. keadaan kahar (force majeur); g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; h. sanksi atas pelanggaran kerja sama. (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan: a. Hak kekayaan intelektual dan/atau; b. Aset negara. wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.


Halaman | 40

Pasal 48 (1) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Pasal 49 (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal terdiri atas kerja sama: a. Bidang pendidikan dan pembelajaran antar perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dan/atau pihak lain di luar negeri; b. Bidang akademik dan/atau bidang non-akademik antar perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dan/atau pihak lain di luar negeri; c. Yang menggunakan dana APBN; dan/atau d. Yang berdampak pada kepentingan bangsa dan negara menurut pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2) Perjanjian kerja sama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal. (3) Pemimpin perguruan tinggi Indonesia yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kerja sama kepada Direktur Jenderal melalui pangkalan data pendidikan tinggi. (4) Apabila kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal memberi peringatan secara tertulis kepada pemimpin perguruan tinggi. (5) Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana pada ayat (4), Direktur Jenderal dapat membatalkan persetujuan tertulis kerja sama. (6) Dalam hal persetujuan tertulis dibatalkan, makapemimpin perguruan tinggi harus membatalkan perjanjian kerja sama yang dibuatnya, dan bertanggung jawab menyelesaikan semua akbat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian kerja sama tersebut. Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi diatur oleh Direktur Jenderal.


Halaman | 41

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 (1) Kerja sama perguruan tinggi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku apabila: a. tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian, harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun dengan Peraturan Menteri ini; b. mencantumkan jangka waktu perjanjian, tetap dapat diselenggarakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama. (2) Perjanjian kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku. (3) Dalam hal perjanjian kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diperpanjang, perpanjangan perjanjian kerja sama harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 53 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH NIP 195812011985032001


Halaman | 42

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001


Halaman | 43

SOP - 01 KEBERANGKATAN STAF UNIVERSITAS JAMBI KE LUAR NEGERI

Tujuan 1. Memudahkan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Jambi untuk mendapatkan dokumen perjalanan ke luar negeri. 2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi dosen dan tenaga kependidikan. Deskripsi 1. Keberangkatan dosen ke luar negeri di lingkungan perguruan tinggi dalam rangka tugas belajar, kunjungan singkat, seminar dan lain sebagainya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Keberangkatan dosen ke luar negeri harus mendapatkan izin dari unit tempat bekerja di Universitas Jambi, Dikti, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kemdikbud, Sekretariat Kabinet (Setneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 3. Dosen yang akan ke luar negeri untuk kunjungan singkat dapat menggunakan paspor hijau atau paspor dinas (biru) namun lebih diutamakan menggunakan paspor dinas, sedangkan untuk kunjungan dalam jangka waktu lama (> 90 hari) harus menggunakan paspor dinas. Istilah Keberangkatan dosen ke luar negeri yang dimaksud dalam hal ini adalah keberangkatan dosen ke luar negeri dalam rangka tugas belajar, kunjungan singkat, seminar dan lain sebagainya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang Lingkup 1. Pengurusan administrasi di Universitas Jambi. 2. Pengurusan administrasi di Dikti dan BPKLN, Kemdikbud. 3. Pengurusan administrasi di Setneg. 4. Pengurusan administrasi di Kemlu. 5. Pengurusan administrasi di Kedutaan Besar negara tujuan. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 yang sudah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 5. PP Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1994 pasal 12 dan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 089 tahun 1995 tentang Paspor Dinas.

Halaman | 44

Catatan: 1. Keberangkatan dosen ke luar negeri harus mendapatkan izin dari unit tempat bekerja di Universitas Jambi, Dikti, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kemdikbud, Setneg dan Kemlu. 2. Dosen yang akan ke luar negeri untuk kunjungan singkat dapat menggunakan paspor hijau atau paspor dinas (biru) namun lebih diutamakan menggunakan paspor dinas, sedangkan untuk kunjungan dalam jangka waktu lama (> 90 hari) harus menggunakan paspor dinas dan administrasinya harus tercatat di Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Jambi. 3. Proses administrasi keberangkatan dosen ke luar negeri memerlukan waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengusulan surat dari Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan UNJA ke Dikti sampai diperolehnya Exit Permit dari Kemlu. 4. Proses pengajuan visa di Kedutaan Besar (Kedubes) negara tujuan sangat beragam dari 3 sampai 15 hari kerja untuk negara selain USA. Pengajuan visa untuk USA memerlukan waktu antara 10 hari kerja sampai tak terhingga. 5. Pengajuan visa ke Kedubes Negara tujuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Kedubes (lihat lampiran persyaratan visa).

Halaman | 45

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

JUDUL

POB-KUI-01 TANGGAL DIKELUARKAN

KEBERANGKATAN STAFF UNIVERSITAS JAMBI KE LUAR NEGERI AREA

01 Desember 2014 NO. REVISI

UPT KERJASAMA INTERNASIONAL

1 (21/11/2014)

PROSEDUR: Institusi Terkait No 1

Kegiatan

Staf/Dosen UNJA

Usul keberangkatan dari dosen/staf kependidikan.

2

Izin dan rekomendasi dari Unit Kerja (Fakultas, Lembaga, Biro, UPT)

3

Penyampaian berkas ke KUI (UPT Kerjasama Internasional), kelengkapan persyaratan diteliti.

UNJA (Unit Kerja) tidak

ya

ya

tidak lengkap

Dikti/ Kemdikbud

Setneg

Kemenlu

Kedutaan Besar

Dokumen yang digunakan

Waktu (hari)

Surat usulan keberangkatan

-

Surat izin/ rekomendasi dari atasan

-

Formulir isian KUI, download di web: kui.unja.ac.id

1

Surat Pengantar

1-2

lengkap

4

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek BUK) a.n. Rektor membuat pengantar ke Dikti, tembusan ke Kabag. Hukum & Kepegawaian dan pimpinan Unit Kerja sebagai pemberitahuan.

Halaman | 46

Institusi Terkait No

Kegiatan

5

Dikti melalui Direktur Pendidik & Tenaga Kependidikan Mengeluarkan surat persetujuan

6

7

8

Sekjen. Kemdikbud melalui Biro PKLN membuat surat pengantar ke Biro KTLN Setneg. Setneg mengeluarkan Surat Persetujuan Sekretariat Negara (SP Setneg) (1 berkas copy kepada ybs, 1 berkas copy ke Warek BUK, 2 berkas copy untuk file KUI). Kemenlu mengeluarkan Paspor, Exit Permit dan rekomendasi Visa. Proses Visa di Kedutaan Besar Negara tujuan memerlukan waktu antara 3 hari sampai tak terhingga (lihat lampiran persyaratan visa).

Staf/Dosen UNJA

UNJA (Unit Kerja)

tidak

Dikti/ Kemdikbud

Setneg

Kemenlu

Kedutaan Besar


Waktu (hari)

Surat pengajuan

5

Surat izin/ rekomendasi

3


3

Surat Pengantar

3

ya

tidak

ya

Halaman | 47

SOP - 02 PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI

Tujuan 1. Membantu pengurusan izin perpanjangan tugas belajar bagi dosen UNJA di luar negeri. 2. Melancarkan dan memberikan ketenangan bagi dosen UNJA yang sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Deskripsi 1. Perpanjangan tugas belajar di luar negeri pada dasarnya adalah wewenang dan tanggungjawab pihak perguruan tinggi. 2. Pengusulan persetujuan perpanjangan tugas belajar di luar negeri kepada Ditjen Dikti, Sekjen Kemdikbud melalui Biro PKLN Kemdikbud dan Setneg RI oleh UNJA. Istilah 1. PKLN merupakan kependekan dari Perencanaan Kerjasama Luar Negeri. 2. Sekjen Kemdikbud merupakan kependekan dari Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Setneg merupakan kependekan dari Sekretaris Negara. 4. Ditjen Dikti merupakan kependekan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ruang Lingkup Proses pengajuan perpanjangan tugas belajar di luar negeri bagi dosen UNJA mencakup: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Dirjen Dikti. 3. Pengurusan administrasi di Biro PKLN Kemdikbud. 4. Pengurusan administrasi di Setneg. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Catatan Proses administrasi pengajuan perpanjangan tugas belajar di luar negeri membutuhkan waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat pengajuan dikirimkan oleh UNJA ke Dirjen Dikti.

Halaman | 48

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


JUDUL

POB-KUI-02 TANGGAL DIKELUARKAN

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI

01 Desember 2014

AREA

NO. REVISI


1 (21/11/2014)

PROSEDUR: Institusi Terkait No

Kegiatan

1

Pengajuan perpanjangan izin tugas belajar luar negeri.

2

Izin dan rekomendasi dari Unit Kerja (Fakultas).

3

Penyampaian berkas ke KUI, kelengkapan persyaratan diteliti dan penyiapan surat permohonan dari Warek BUK.

4

Warek BUK a.n. Rektor membuat pengantar ke Dikti, tembusan ke Kabag Hukum & Kepegawaian). Dikti melalui Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mengeluarkan surat persetujuan.

5

Staf/Dosen UNJA

UNJA (unit kerja)

Dikti/ Kemdikbud

Setneg.


Waktu (hari)

Laporan kemajuan, rencana studi lanjutan, rekomendasi supervisor, surat keterangan beasiswa dari sponsor, dll.

-

Surat izin / rekomendasi

-


1

Surat pengantar dari UNJA

2

Surat Persetujuan Dikti

12

tidak

ya

Halaman | 49

SOP - 03 PENERIMAAN WARGA NEGARA ASING SEBAGAI MAHASISWA DI UNIVERSITAS JAMBI (Penerimaan Mahasiswa Asing Reguler)

Tujuan Mempermudah pengurusan administrasi bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Jambi. Deskripsi Universitas Jambi memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk menjadi mahasiswa dengan menetapkan prosedur-prosedur permohonan melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi yang harus dipenuhi oleh para calon mahasiswa asing. Istilah 1. Mahasiswa asing (MA) adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Universitas Jambi. 2. Warga negara asing (WNA) adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia. 3. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. KITAS merupakan kependekan dari Kartu Tinggal Terbatas. 6. VITAS merupakan kependekan dari Visa Tinggal Terbatas. 7. PKLN merupakan kependekan dari Perencanaan Kerjasama Luar Negeri. 8. Sekjen Kemdikbud merupakan kependekan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Ditjen Dikti merupakan kependekan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 10. Ditjen Imigrasi merupakan kependekan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Ruang Lingkup 1. Pengurusan administrasi di UNJA 2. Pengurusan administrasi di Ditjen Dikti 3. Pengurusan administrasi di Biro PKLN Kemdikbud 4. Pengurusan administrasi di Ditjen Imigrasi 5. Pengurusan admnistrasi di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI di negara asal mahasiswa. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 dan Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI (sebagai perubahan presiden Nomor 9 tahun 2005). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Halaman | 50

Catatan 1. Calon mahasiswa asing yang mendaftar ke UNJA dibedakan atas dua kelompok: a. Calon mahasiswa asing yang mendaftar masuk mulai tahun pertama program pendidikan, baik yang akan mendaftar ke Program Diploma, Sarjana atau Pasca Sarjana Universitas Jambi. b. Masiswa asing yang telah menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang mendaftar mengikuti pendidikan di Program Sarjana atau Pasca Sarjana di UNJA dengan tujuan: 1) melanjutkan (mentransfer) pendidikan, 2) mengambil mata kuliah tertentu, atau 3) melaksanakan tugas khusus/penelitian. 2 Persyaratan Persyaratan umum bagi calon mahasiswa asing yang akan melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi adalah sebagai berikut: a. Tamatan sederajat SLTA dan memiliki STTB atau tamatan sederajat Sarjana atau Magister dan memiliki ijazah dengan prestasi yang dipandang cukup. b. Khusus bagi mahasiswa transfer harus memiliki transkrip dari perguruan asalnya yang telah terakreditasi/terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. c. Berkas persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran (berkas persyaratan) adalah:  Surat permohonan menjadi mahasiswa di UNJA ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Warek BAK) untuk Program Diploma dan Sarjana, sedangkan untuk Program Pascasarjana ditujukan kepada Direktur Pascasarjana.  Daftar riwayat hidup (curriculum vitae).  Fotocopy/salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang dilegalisir.  Surat keterangan jaminan biaya pendidikan dan biaya hidup selama pendidikan.  Surat keterangan jaminan dari pihak sponsor apabila seluruh biaya ditanggung oleh sponsor.  Surat keterangan penjamin (warga negara Indonesia) sebagai penanggung jawab di Indonesia atau keterangan deposit bank bagi mahasiswa asing dengan biaya sendiri.  Surat persetujuan dari atasan bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.  Fotocopy paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun.  Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.  Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  Surat keterangan kesehatan (Health Certificate).  Pasfoto berwarna dengan background merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

Halaman | 51

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


JUDUL

POB-PI-03 TANGGAL DIKELUARKAN

PENERIMAAN WARGA NEGARA ASING SEBAGAI MAHASISWA DI UNJA AREA



1 (21/11/2014)

PROSEDUR:

No

Kegiatan

1

Permohonan menjadi mahasiswa UNJA dari WNA ke Warek BAK untuk program S0 dan S1, ke Direktur Pascasarjana untuk program pascasarjana. Penyampaian berkas ke KUI / Program Pascasarjana/ Rektor cq. Warek BAK (kelengkapan persyaratan diteliti).

2

3

4

5

Seleksi oleh tim WRAK (PPMB & Dit. AP) atau Direktur Pascasarjana, dan pengeluaran Letter of Acceptance dari Warek BAK . Rektor cq. Warek BAK atau Direktur Pascasarjana membuat permohonan izin belajar ke Dikti, KUI mengirimkan surat permohonan tsb. Dit. Kelembagaan dan Kerjasama Dikti mengeluarkan surat rekomendasi izin belajar ke Biro PKLN.

Mahasiswa Asing

UNJA

Institusi Terkait BPKLN Dikti/ Ditjen (Clearance Kemdikbud Imigrasi House)

Kedutaan Besar RI

Mabes Polri

Dokumen yang digunakan Dokumen persyaratan (catatan poin 2) dan formulir isian dari KUI (download di kui.unja.ac.id)

Waktu (hari)

3

10

tidak ya

Surat pengantar

1-2

Surat persetujuan Dikti

14

tidak tidak

Halaman | 52

No

6

7

Kegiatan

Biro PKLN mengadakan clearance house, Rektor menerima surat persetujuan dari Biro PKLN.

Mahasiswa Asing

UNJA

Institusi Terkait BPKLN Dikti/ Ditjen (Clearance Kemdikbud Imigrasi House) ya ya

UNJA melalui KUI mengajukan calling visa bagi mahasiswa asing tsb ke Dirjen Imigrasi.

Kedutaan Besar RI

Mabes Polri


Waktu (hari)

Dokumen surat persetujuan

10-15

Surat Pengantar

5

Dokumen Izin Imigrasi/surat persetujuan

5

Dokumen Visa/ VITAS

5-10

tidak

8

Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat rekomendasi VITAS dan KUI menyampaikan kepada yang bersangkutan.

9

Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mhs asing mengeluarkan VITAS.

10

Yang bersangkutan melapor ke KUI. Proses pembuatan KITAS di Kantor Imigrasi Jambi maksimal 7 hari setelah mahasiswa sing tiba di Indonesia.

Paspor asli, Perdim (24,26, 27), surat pengantar dari KUI, jaminan sponsor

1-2

11

Mhs. Asing mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) ke Mabes Polri.

Fc KITAS, fc paspor, pas foto 4 x 6 cm background merah (2 lbr)

14

ya

ya

Halaman | 53

SOP - 04 PENERIMAAN MAHASISWA ASING DAN TENAGA AHLI PENELITI KE UNIVERSITAS JAMBI

Tujuan 1. Memudahkan mahasiswa dan tenaga ahli asing untuk mendapatkan dokumen izin tinggal sementara di Indonesia. 2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen izin tinggal sementara di Indonesia bagi mahasiswa dan tenaga ahli asing. Deskripsi 1. Kedatangan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing peneliti berdasarkan pengajuan dari penanggung jawab (koordinator) kerjasama tersebut. 2. Kehadiran mahasiswa asing dan tenaga ahli asing peneliti di UNJA harus mendapatkan izin penelitian dan Visa Penelitian, yang akan di ubah menjadi KITAS setelah tiba di Indonesia sesuai lama tinggal di Indonesia. 3. Proses mendatangkan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing peneliti harus melalui proses pengajuan izin penelitian ke Sekretariat Izin Peneliti Asing Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) 2 (dua) bulan sebelum kedatangan. 4. Pengajuan Visa ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa atau tenaga ahli asing peneliti tersebut dilakukan setelah mendapatkan izin penelitian dari Kemristek dan Rekomendasi Visa dari Dirjen Imigrasi. 5. Untuk mahasiswa asing dan tenaga ahli asing peneliti yang sudah tiba di Indonesia sebelum izin penelitiannya diperoleh, dapat mengajukan izin penelitian dan dapat melakukan konversi VKSB ke Visa Penelitian dengan merubahnya menjadi KITAS. 6. Jenis Visa yang dapat dikonversi menjadi Visa Penelitian adalah hanya VKSB. Istilah 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan akademik akan berada di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Warga negara asing adalah warga negara asing yang tinggal diluar negeri maupun yang tinggal di Indonesia. 3. VKSB adalah kependekan dari Visa Kunjungan Sosial Budaya. 4. VITAS/KITAS adalah kependekan dari Visa Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Terbatas. Ruang Lingkup Proses mendatangkan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing ke UNJA melalui prosedur pengurusan administrasi sebagai berikut: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Kemristek.

Halaman | 54

3. Pengurusan administrasi di Ditjen Imigrasi. 4. Pengurusan Visa di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa asing/tenaga ahli asing. 5. Pengurusan konversi VKSB ke Visa Penelitian melalui persetujuan Kanwil Imigrasi Jambi dan Dirjen Imigrasi Referensi 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. b. Nomor 31/P Tahun 2007 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi: a. Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. b. Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. 6. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. Catatan Prosedur Keterangan lengkap ada di halaman berikutnya.

Halaman | 55

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


POB-PI-04

JUDUL

TANGGAL DIKELUARKAN

PENERIMAAN MAHASISWA ASING DAN TENAGA AHLI PENELITI KE UNIVERSITAS JAMBI AREA



1 (21/11/2014)

PROSEDUR: Institusi Terkait Institusi LN/ mhs. / tenaga asing


Waktu (hari)

No

Kegiatan

1

Usul mendatangkan mahasiswa/tenaga ahli asing dari koordinator kerjasama atau instansi luar negeri.

Surat permohonan, dokumen persyaratan

-

2

Penyampaian berkas ke KUI, kelengkapan persyaratan diteliti.

Kelengkapan dokumen pengajuan izin penelitian

1

UNJA

Dirjen KBRI/ Kantor Kemristek Imigrasi Konjen Imigrasi

Mabes Polri

PHKA Kesbang Kemdagri Kemhut

(lampiran borang)

3

KUI melakukan konfirmasi ke unit kerja terkait di UNJA.

Proposal penelitian

2

4

KUI membuat surat permohonan izin penelitian ke Kemristek.

Surat pengantar

1-2

Halaman | 56


5

Kegiatan

Kemristek mengeluarkan surat izin penelitian

Institusi LN/ mhs. / tenaga asing

UNJA


tidak

Mabes Polri



Waktu (hari)

Matrix clearance Kemristek

10-15

Dokumen/ Surat izin penelitian Kemristek

3

ya tidak

6

Ditjen Imigrasi mengeluarkan surat persetujuan VITAS

7

Mahasiswa/tenaga ahli asing memproses aplikasi VITAS ke Kedubes/Konjen RI di negara asal untuk mengeluarkan VITAS ke UNJA

ya

5-10 disetujui

8

Proses pembuatan KITAS di Kantor Imigrasi Jambi (tidak boleh lebih dari 7 hari sejak kedatangan)

Surat Izin Tinggal Terbatas

10-15

9

Lapor diri ke kepolisian

Dokumen/ Surat izin penelitian (Ristek)

3

Halaman | 57


Kegiatan

10

Izin melakukan kegiatan di lapangan ke Kesbang Kemdagri

11

12


UNJA


Mabes Polri



Waktu (hari)

Surat penelitian (Kemristek)

2-3

Pengajuan Traveling Permit

Surat pengantar dari UNJA, copy paspor, dan Visa

2-3

Pengajuan Izin Memasuki Kawasan Konversi

Surat SPP dari Kesbang Kemdagri, Travelling Permit, KITAS, Izin penelitian, surat pernyataan dan proposal penelitian

4-5

Halaman | 58

SOP - 05 PENERIMAAN MAHASISWA ASING MAGANG/PRAKTEK KERJA KE UNIVERSITAS JAMBI

Tujuan 1. Memudahkan mahasiswa dan tenaga ahli asing untuk mendapatkan dokumen izin tinggal sementara di Indonesia. 2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen izin tinggal sementara di Indonesia bagi mahasiswa dan tenaga ahli asing. Deskripsi 1. Kedatangan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing peneliti berdasarkan pengajuan dari penanggung jawab (koordinator) kerjasama tersebut. 2. Kehadiran mahasiswa asing dan tenaga ahli asing di UNJA harus mendapatkan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) atau VITAS/KITAS sesuai lama tinggal di Indonesia. 3. Proses mendatangkan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing untuk waktu tinggal <90 hari cukup dengan menggunakan fasilitas VKSB yang diajukan oleh UNJA (KUI atas nama Warek PKSI UNJA) melalui Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa atau tenaga ahli asing. 4. Untuk mahasiswa asing dan tenaga ahli asing yang akan tinggal di Indonesia untuk waktu >90 hari harus menggunakan fasilitas VITAS / KITAS untuk tinggal >6 bulan. 5. Fasilitas VITAS/KITAS harus mendapatkan izin dari Dirjen Dikti, dan persetujuan dari Dirjen Imigrasi. Istilah 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan akademik akan berada di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Warga negara asing adalah warga negara asing yang tinggal diluar negeri maupun yang tinggal di Indonesia. 3. VKSB adalah kependekan dari Visa Kunjungan Sosial Budaya. 4. VITAS/KITAS adalah kependekan dari Visa Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Terbatas. Ruang Lingkup Proses mendatangkan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing ke UNJA melalui prosedur pengurusan administrasi di 6/7 instansi: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Diijen Dikti/LIPI. 3. Pengurusan administrasi di BPKLN Kemdikbud. 4. Pengurusan administrasi di Ditjen Imigrasi. 5. Pengurusan Visa di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa asing/tenaga ahli asing.

Halaman | 59

Referensi 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. b. Nomor 31/P Tahun 2007 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 4. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. Catatan Prosedur Keterangan lengkap ada di halaman berikutnya

Halaman | 60

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE


JUDUL


PENERIMAAN MAHASISWA ASING MAGANG/PRAKTEK KERJA KE UNIVERSITAS JAMBI AREA



1 (21/11/2014)

PROSEDUR: Institusi Terkait Institusi LN/ mhs. / tenaga asing

Dikti/ BPKLN Kemdikbud

Dirjen Imigrasi

PHKA Kemhut


Waktu (hari)

No

Kegiatan

1

Usul mendatangkan mahasiswa/tenaga ahli asing dari koordinator kerjasama atau instansi luar negeri

Surat permohonan, Dokumen persyaratan

2

Penyampaian berkas ke KUI, Kelengkapan persyaratan diteliti

Kelengkapan dokumen pengajuan izin penelitian (lampiran borang)

1

3

KUI melakukan konfirmasi ke unit kerja terkait di UNJA

Proposal penelitian

2

UNJA

KBRI/ Kojen

Kantor Imigrasi

Mabes Polri

Kesbang Kemdagri

Halaman | 61

Institusi Terkait Institusi LN/ mhs. / tenaga asing


Dirjen Imigrasi

PHKA Kemhut


Waktu (hari)

No

Kegiatan

4

KUI membuat surat permohonan izin magang/praktek kerja ke Dikti cc. BPKLN

Surat pengantar

1-2

5

Dit. Kelembagaan Dikti mengeluarkan rekomendasi dan BPKLN mengeluarkan surat izin magang/ praktek kerja lapang

Matrix clearance BPKLN

10-15

6

KUI mengajukan calling Visa ke Dirjen Imigrasi

Surat pengantar

-

Dokumen/ Surat izin penelitian Ristek

3

-

-

UNJA

KBRI/ Kojen

Kantor Imigrasi

Mabes Polri

Kesbang Kemdagri

tidak ya

7

Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat persetujuan VITAS

8

Mahasiswa/tenaga ahli asing peneliti memproses aplikasi VITAS ke Kedubes/ Konjen setempat

tidak

Halaman | 62

Institusi Terkait Dokumen yang digunakan

Waktu (hari)

-

3-4

Surat Izin Tinggal Terbatas

5

Dokumen/ Kartu Lapor Diri

4-7

The end.

-

2-4

The end.

-

7

No

Kegiatan

9

Kedubes atau Konjen RI di negara asal mhs./ tenaga ahli asing mengeluarkan Visa untuk mhs./tenaga ahli yang akan ke UNJA

10

Proses pembuatan KITAS di Kantor Imigrasi Jambi

10

Lapor diri ke Mabes Polri

12

13


UNJA


Dirjen Imigrasi

KBRI/ Kojen ya

Kantor Imigrasi

Mabes Polri

Kesbang Kemdagri

PHKA Kemhut

Halaman | 63

SOP - 06 PENERIMAAN MAHASISWA ASING DAN TENAGA AHLI ASING KE UNIVERSITAS JAMBI KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 5 BULAN (≤150 HARI) DENGAN VKSB

Tujuan 1. Memudahkan mahasiswa dan tenaga ahli asing untuk mendapatkan dokumen izin tinggal sementara di Indonesia. 2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen izin tinggal sementara di Indonesia bagi mahasiswa dan tenaga ahli asing. Deskripsi 1. Kedatangan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing peneliti berdasarkan pengajuan dari penanggung jawab (koordinator) kerjasama tersebut. 2. Kehadiran mahasiswa asing dan tenaga ahli asing di UNJA harus mendapatkan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) atau VITAS/KITAS sesuai lama tinggal di Indonesia. 3. Proses mendatangkan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing untuk waktu tinggal <90 hari cukup dengan menggunakan fasilitas VKSB yang diajukan oleh UNJA (KUI atas nama Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (Warek PKSI) melalui Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa atau tenaga ahli asing. 4. Untuk mahasiswa asing dan tenaga ahli asing yang akan tinggal di Indonesia untuk waktu >150 hari harus menggunakan fasilitas VITAS/KITAS. 5. VKSB yang diperoleh dapat diperpanjang selama tinggal di Indonesia ≤150 hari, dengan catatan perpanjangan yang ketiga harus di proses untuk mendapatkan persetujuan dari Kanwil Imigrasi Jambi. Istilah 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan akademik akan berada di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Warga negara asing adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia. 3. VKSB adalah kependekan dari Visa Kunjungan Sosial Budaya. 4. VITAS/KITAS adalah kependekan dari Visa Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Terbatas. Ruang Lingkup Proses mendatangkan mahasiswa asing dan tenaga ahli asing ke UNJA melalui prosedur pengurusan administrasi di 5 instansi: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Dirjen Dikti. 3. Pengurusan administrasi di Biro PKLN Kemdikbud. 4. Pengurusan administrasi di Dirjen Imigrasi. 5. Pengurusan Visa di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa asing/tenaga ahli asing.

Halaman | 64

Referensi 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. b. Nomor 31/P Tahun 2007 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 4. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. Catatan Prosedur Keterangan lengkap ada di halaman berikutnya.

Halaman | 65

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


JUDUL PENERIMAAN MAHASISWA ASING DAN TENAGA AHLI ASING KE UNIVERSITAS JAMBI KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 5 BULAN (≤ 5 BULAN) DENGAN VKSB AREA




1 (21/11/2014)


Kegiatan

Institusi LN/ mhs/tenaga asing

UNJA

Kedutaan Kepolisian Besar/ Konjen setempat

PHKA (Simaksi)


Waktu (hari)

1

Usul mendatangkan mahasiswa/ tenaga ahli asing dari koordinator kerjasama atau instansi luar negeri.

Surat permohonan, dokumen persyaratan

-

2

Penyampaian berkas ke KUI, Kelengkapan persyaratan diteliti.

Formulir Isian KUI

1-2

3

Ketua KUI atas nama Warek PKSI membuat surat undangan kepada mahasiswa/ tenaga ahli asing.

Surat Undangan dan permohonan VKSB dari KUI

-

Tidak

C3 C1 11 1

4

Ketua KUI atas nama Warek PKSI membuat surat permohonan VKSB kepada Bagian Konsuler di Kedubes RI atau Konjen RI.

C2

Mhs/ tenaga ahli asing mengajukan permohonan VKSB ke Kedubes/ Konjen Halaman | 66


Kegiatan

5

Mahasiswa/tenaga ahli asing mengajukan VKSB ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI di negaranya.

6

Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal RI di negara asal mahasiswa/tenaga ahli asing mengeluarkan VKSB untuk mahasiswa / tenaga ahli yang akan ke UNJA.

7

Membuat Surat Tanda Melapor (STM) di kepolisian setempat (Polres/Polresta).

8

Pengajuan Simaksi (apabila diperlukan untuk yang akan masuk ke kawasan konversi).

Institusi LN/ mhs/tenaga asing

UNJA

Kedutaan Kepolisian Besar/ Konjen setempat

C1

PHKA (Simaksi)


-

C3

C2 ya

Waktu (hari)

Mahasiswa/tenaga ahli asing akan menerima Visa Sosial dan Budaya

-

Dokumen/Kartu Lapor Diri

1

Dokumen/Izin Simaksi

7

Halaman | 67

SOP - 07 PERPANJANGAN ITAS BAGI MAHASISWA ASING REGULER DI UNIVERSITAS JAMBI

Tujuan 1. Membantu pengurusan perpanjangan ITAS bagi mahasiswa asing di Universitas Jambi. 2. Melancarkan dan memberikan ketenangan bagi mahasiswa asing yang sedang melaksanakan studi di Universitas Jambi. Deskripsi 1. Proses perpanjangan ITAS bagi mahasiswa asing reguler pada dasarnya adalah wewenang dan tanggung jawab pihak perguruan tinggi (UNJA). 2. Pengusulan perpanjangan izin tinggal terbatas bagi mahasiswa asing reguler kepada Kantor Imigrasi Jambi oleh UNJA. Istilah 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan akademik akan berada di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Warga negara asing adalah warga negara asing yang tinggal diluar negeri maupun yang tinggal di Indonesia. 3. ITAS adalah kependekan dari Izin Tinggal Terbatas. Ruang Lingkup Proses perpanjangan ITAS mahasiswa asing di UNJA melalui prosedur pengurusan administrasi di 2 instansi: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Kantor Imigrasi Jambi. 3. Pengurusan perpanjangan ITAS di Kantor Imigrasi Jambi Referensi 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 3. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. 4. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-IZ.01.10-1217 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Bagi Pelajar/Mahasiswa Asing.

Halaman | 68

Catatan 1. Proses administrasi perpanjangan ITAS diperlukan waktu 5 hari kerja. 2. Berkas persyaratan yang harus disiapkan oleh mahasiswa asing: a) Laporan kemajuan belajar bagi mahasiswa asing dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau Direktur Pascasarjana untuk pertimbangan pembuatan surat rekomendasi Rektor. b) Surat rekomendasi dan persetujuan dari Rektor. c) Surat jaminan dan foto kopi KTP sponsor. d) Foto kopi dan passpor asli. e) Foto kopi kartu KITAS/VITAS. f) Mengisi formulir keimigrasian PERDIM nomor 24, 26, dan 27. Prosedur Keterangan lengkap ada di halaman berikutnya

Halaman | 69

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


POB-PI-07

JUDUL

TANGGAL DIKELUARKAN

PERPANJANGAN ITAS BAGI MAHASISWA ASING REGULER DI UNIVERSITAS JAMBI AREA



1 (21/11/2014)


Kegiatan

1

Usul perpanjangan ITAS mahasiswa asing dari koordinator/ penanggung jawab kerjasama/ mahasiswa yang bersangkutan.

2


3

4

Unit kerja, L/O (Mhs asing)

UNJA

Kantor Imigrasi

Kepolisia n setempat


Waktu (hari)

Surat permohonan, rekomendasi dari Ka. Biro AK (S0, S1), Dir. Pascasarjana (S2 & S3) Formulir Isian KUI

1-2

Rektor/Warek BAK membuat surat pernyataan status aktif mahasiswa untuk perpanjangan ITAS mahasiswa (KUI menyiapkan surat tsb).

Surat pengantar

1-2

Kantor Imigrasi Jambi mengeluarkan perpanjangan ITAS mahasiswa asing yang diusulkan oleh UNJA.

Surat pernyataan Rektor dan surat pengantar

4-5

Halaman | 70

SOP - 08 PERPANJANGAN ITAS BAGI TENAGA AHLI ASING DI UNIVERSITAS JAMBI

Tujuan 1. Membantu pengurusan perpanjangan ITAS bagi tenaga ahli asing di Universitas Jambi. 2. Melancarkan dan memberikan ketenangan bagi tenaga ahli asing yang sedang melaksanakan tugas/kegiatan di Universitas Jambi. Deskripsi 1. Proses perpanjangan ITAS bagi tenaga ahli asing pada dasarnya adalah wewenang dan tanggung jawab pihak perguruan tinggi (UNJA). 2. Pengusulan persetujuan perpanjangan ITAS tenaga ahli asing kepada Ditjen Dikti, Biro PKLN Kemdikbud dan Ditjen Immigrasi oleh UNJA. 3. Proses Pengurusan TA-01 di Kemenakertrans. Istilah 1. Tenaga ahli asing adalah tenaga ahli yang berasal dari luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan akademik akan berada di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan akademik akan berada di UNJA selama kurun waktu tertentu. 3. ITAS adalah kependekan dari Izin Tinggal Terbatas. 4. TA-01 adalah rekomendasi untuk mendapatkan Visa bagi tenaga ahli asing. Ruang Lingkup Proses perpanjangan izin tugas tenaga ahli asing di UNJA melalui prosedur pengurusan di 5 instansi: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Dirjen Dikti, Biro PKLN Kemdikbud. 3. Pengurusan administrasi di Ditjen Imigrasi atau Kantor Imigrasi. 4. Pengurusan administrasi di Kemenakertrans. 5. Pengurusan perpanjangan VITAS/KITAS di Kantor Imigrasi Jambi. Referensi 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. b. Nomor 31/P Tahun 2007 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 4. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi.

Halaman | 71

Catatan 1. Proses administrasi perpanjangan VITAS/KITAS diperlukan waktu 1,5 bulan apabila pengajuan usul dari Rektor UNJA dilakukan sebelum tanggal 5 pada bulan berjalan. Sedangkan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 5 diperlukan waktu 2 bulan untuk prosesnya. 2. Berkas persyaratan yang harus disiapkan oleh tenaga ahli asing: a) Kegiatan tenaga ahli asing dan rencana selanjutnya. b) Surat rekomendasi dan persetujuan dari counterpart. c) Surat izin tugas dari Kemdikbud. d) Surat jaminan dan foto copi KTP sponsor. e) Foto kopi dan passpor asli. f) Foto kopi kartu KITAS/VITAS. g) Mengisi formulir keimigrasian PERDIM nomor 24, 26 san 27. Prosedur Keterangan lengkap ada di halaman berikutnya

Halaman | 72

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


JUDUL


PERPANJANGAN ITAS BAGI TENAGA AHLI ASING DI UNIVERSITAS JAMBI AREA



1 (21/11/2014)


Kegiatan

1

Usul perpanjangan izin tinggal, izin tugas tenaga ahli asing (TAA) dari koordinator/penanggung jawab kerjasama (unit kerja host TAA).

2


3

KUI membuat surat permohonan perpanjangan penugasan ke Dikti. Dikti akan mengirimkan surat rekomendasi perpanjangan izin ke Biro PKLN Kemdikbud.

Unit kerja, L/O (Tenaga Asing)

UNJA

Dikti

ya

Kantor Imigrasi


Waktu (hari)


-

Formulir Isian KUI

1-2

Surat pengantar

1-2

A tidak

4

KUI membuat surat pengantar permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas (ITAS) tenaga ahli asing ke Kantor Imigrasi Jambi.

-

1-2

5

Kantor Imigrasi Jambi mengeluarkan perpanjangan ITAS bagi TAA yang diusulkan oleh UNJA.

-

3-5

Halaman | 73

SOP - 09 PERPANJANGAN IZIN PENELITIAN BAGI MAHASISWA ASING DAN TUGAS TENAGA AHLI ASING DI UNIVERSITAS JAMBI

Tujuan 1. Membantu pengurusan perpanjangan izin bagi mahasiswa asing dan tenaga ahli asing di Universitas Jambi. 2. Melancarkan dan memberikan ketenangan bagi mahasiswa asing dan tenaga ahli asing yang sedang melaksanakan penelitian di Universitas Jambi. Deskripsi 1. Proses perpanjangan ITAS bagi tenaga ahli asing pada dasarnya adalah wewenang dan tanggung jawab pihak perguruan tinggi (UNJA). 2. Pengusulan persetujuan perpanjangan izin penelitian dan izin tinggal bagi mahasiswa asing dan tenaga ahli asing kepada Kemristek dan Ditjen Imigrasi oleh UNJA. Istilah 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan kegiatan penelitian di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Tenaga ahli asing adalah tenaga ahli yang berasal dari luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan kegiatan penelitian di UNJA selama kurun waktu tertentu. 3. Warga negara asing adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia 4. VKSB adalah kependekan dari Visa Kunjungan Sosial Budaya. 5. VITAS/KITAS adalah kependekan dari Visa Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Terbatas. Ruang Lingkup Proses perpanjangan izin penelitian mahasiswa dan tugas tenaga ahli asing di UNJA melalui prosedur pengurusan administrasi di 5 instansi: 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Dikti. 3. Pengurusan administrasi di Kemristek untuk izin penelitian. 4. Pengurusan administrasi di Ditjen Imigrasi atau Kantor Imigras. 5. Pengurusan perpanjangan visa di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal mahasiswa/tenaga ahli asing. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. b. Nomor 31/P Tahun 2007 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

Halaman | 74

3. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi: a. Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. b. Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing. 4. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. Catatan 1. Proses administrasi perpanjangan izin penelitian diperlukan waktu 2 minggu apabila pengajuan usul perpanjangan izin penelitian dilakukan sebelum tanggal 1 pada bulan berikutnya. Sedangkan apabila pengajuan dilakukan setelah tanggal 1, maka diperlukan waktu 1 bulan untuk prosesnya. 2. Permohonan perpanjangan izin penelitian ke Kemristek harus disampaikan paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu izin penelitian yang telah diberikan sebelumnya. 3. Proses administrasi perpanjangan ITAS atau perpanjangan izin penelitian diperlukan waktu 2 minggu dan proses perpanjangan harus melalui persetujuan Kanwil Imigrasi Jambi. 4. Berkas persyaratan yang harus disiapkan mahasiswa asing/tenaga ahli asing: a. Laporan kemajuan penelitian bagi mahasiswa asing atau tenaga ahli asing dan rencana selanjutnya. b. Surat rekomendasi dan persetujuan dari mitra kerja. c. Surat permohonan perpanjangan izin penelitian. d. Foto kopi paspor. e. Foto kopi KITAS/VITAS f. Pas poto 4x6 cm, 2 lembar. Prosedur keterangan lengkap ada di halaman berikutnya.

Halaman | 75

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


POB-PI-9

JUDUL

TANGGAL DIKELUARKAN

PERPANJANGAN IZIN PENELITIAN BAGI MAHASISWA ASING DAN TUGAS TENAGA AHLI ASING DI UNIVERSITAS JAMBI AREA



1 (21/11/2014)


Kegiatan

Unit kerja, L/O (Mhs/TA)

UNJA

Kemristek

Kantor Imigrasi

Kepolisian setempat


Waktu (hari)

1

Usul perpanjangan izin penelitian mahasiswa/tenaga ahli asing dari penanggung jawab kerjasama


-

2

Penyampaian berkas ke KUI, kelengkapan persyaratan diteliti

Formulir Isian KUI

1-2

3

Warek BAK atas nama Rektor membuat pengantar ke Kemristek

Surat pengantar

1

4

Kemristek mengeluarkan surat persetujuan

Surat persetujuan / izin penelitian Kemristek

10

5

Kemristek membuat surat pengantar ke: a) Kanim Jambi untuk perpanjangan KITAS, b) Mabes Polri untuk SKJ/SKLD, c) Kesbang Kemdagri untuk SPP

-

-

Halaman | 76

SOP - 10 PROSES KONVERSI VISA KUNJUNGAN SOSIAL BUDAYA (VKSB/VISA INDEKS 211) MENJADI KITAS BAGI MAHASISWA DAN TENAGA AHLI ASING

Tujuan Mempermudah pengurusan administrasi bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Jambi. Deskripsi Universitas Jambi memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan tenaga ahli asing (MA & TA) di lingkungan UNJA untuk memperoleh izin tinggal sementara bagi mereka yang memasuki Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya. Istilah 1. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang karena suatu maksud dan tujuan kegiatan penelitian di UNJA selama kurun waktu tertentu. 2. Warga negara asing adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di Indonesia. 3. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. KITAS adalah kependekan Kartu Izin Tinggal Terbatas. 6. VITAS adalah kependekan dari Visa Tinggal Terbatas. 7. PKLN merupakan kependekan dari Perencanaan Kerjasama Luar Negeri. 8. Sekjen Kemdikbud merupakan kependekan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Ditjen Dikti merupakan kependekan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 10. Ditjen Imigrasi merupakan kependekan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Ruang Lingkup 1. Pengurusan administrasi di UNJA. 2. Pengurusan administrasi di Ditjen Dikti. 3. Pengurusan administrasi di Biro PKLN Kemdikbud. 4. Pengurusan administrasi di Ditjen Imigrasi. 5. Pengurusan administrasi di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal RI di negara asal mahasiswa. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 dan Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan.

Halaman | 77

3. Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI (sebagai perubahan presiden Nomor 9 tahun 2005). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 5. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor. 408/UN21/KP/2014 tentang Tatakelola Kerjasama di Universitas Jambi. Catatan Prosedur Keterangan lengkap ada di halaman berikutnya.

Halaman | 78

DOKUMEN LEVEL

UNIVERSITAS JAMBI

KODE DOKUMEN


POB-PI-10

JUDUL

TANGGAL DIKELUARKAN

PROSES KONVERSI VISA KUNJUNGAN SOSIAL BUDAYA (VKSB/VISA INDEKS 211) MENJADI KITAS BAGI MAHASISWA DAN TENAGA AHLI ASING AREA



1 (21/11/2014)

PROSEDUR:

No

Kegiatan

1

WNA dengan VKSB yang berada di lingkungan UNJA melapor ke unit terkait (counterpart) di UNJA

2

Counterpart di UNJA menyampaikan berkas ke KUI (kelengkapan berkas diteliti)

3

KUI membuat surat permohonan izin belajar ke Ditjen Dikti (surat izin belajar, POB PI-03) / izin penelitian ke Kemristek (surat izin penelitian, POB PI-04)

4

Ditjen Dikti/Biro PKLN melakukan clearance house bagi mahasiswa asing (MA) yang akan studi di UNJA dan clearance house di Kemristek bagi MA/tenaga ahli/peneliti asing yang akan

Mahasiswa Asing

UNJA

Institusi Terkait Dikti/Biro Kanim PKLN/ Jambi Kemristek

Kanwil Imigrasi Jambi

Dirjen Imigrasi

Mabes Polri


Waktu (hari) 1-2

tidak

Dokumen peneliti

1-2

Surat pengantar

1-2

ya tidak

30 ya

Halaman | 79

No

Kegiatan

Mahasiswa Asing

UNJA

Institusi Terkait Dikti/Biro Kanim PKLN/ Jambi Kemristek

Kanwil Imigrasi Jambi

Dirjen Imigrasi

Mabes Polri


Waktu (hari)

melakukan penelitian di luar area UNJA. Kemristek menerbitkan Surat Izin Penelitian (SIP) bagi MA/TAA/peneliti asing yang akan melakukan penelitian di luar area kampus UNJA. 5

SIB/SIP beserta kelengkapan persyaratan lainnya disampaikan ke Kantor Imigrasi Jambi untuk mendapatkan rekomendasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Jambi. A

= SIB,

B

A

Surat persetujuan Dikti

2

Surat persetujuan

1

B

= SIP

6

Kantor Imigrasi Jambi membuat surat rekomendasi konversi VKSB ke Ditjen Imigrasi.

7

Ditjen Imigrasi mengeluarkan surat persetujuan konversi VKSB ke Kantor Imigrasi Jambi.

7

Kantor Imigrasi Jambi melakukan konversi VKSB warga negara asing ke KITAS

3

Mahasiswa asing/tenaga ahli asing mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Jalan (SKJ) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) ke Mabes Polri

1-4

Halaman | 80

KATA PENGANTAR. Jambi, Desember Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.Hort.Sc. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

Recommend Documents