KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari 2013 Maret 2012 Direktur Jenderal, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE NIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Direktorat

Jenderal

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan Lingkungan Tahun 2012. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor

2416/MENKES/PER/XII/2011

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, Ditjen PP dan PL telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan

Program

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2010-2014 secara transparan dan akuntabel. Diharapkan laporan ini bisa memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Tahun 2012. Saya mengharapkan saran dan masukan yang positif dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 ini.

Jakarta, Februari 2013 2012 Direktur Jenderal,

Maret

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE NIP 195509031980121001

i

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Tahun 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) Tahun 2012 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Ditjen PP dan PL dalam melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran

kinerja

Program

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan memiliki sasaran menurunkan angka kesakitan, kematian dan akibat penyakit dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, Pengendalian Penyakit Menular langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Sebagai indikator keberhasilan sasaran pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran program yang memiliki target pertahun selama 5 tahun (2010-2014). Pada dokumen Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 telah ditetapkan target dari 11 indikator kinerja Program PP dan PL. Jumlah Indikator menjadi 11 indikator karena ditambahkan satu indikator “Persentase Provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)” yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 dalam melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dapat dilihat dari hasil pengukuran indikator sasaran. Dari 11 indikator sasaran yang diukur, 10 indikator dapat mencapai target, dan hanya 1 indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. 10 Indikator yang mencapai target yaitu; kinerja Indikator Bayi Usia 0 – 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 102,1%, Jumlah Kasus TB (Per 100.000 Penduduk) sebesar 107,04%, Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA Positif) yang Ditemukan sebesar 101,9%, Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA Positif) yang Disembuhkan sebesar 104,5%, Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk

ii


sebesar 130,53%, Prevalensi Kasus HIV sebesar 166,67%, Jumlah Kasus Diare Per 1000 Penduduk sebesar 147,2%, Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 101,5%, Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE, dan Tata Laksana) sebesar 113,6% dan Persentase Provinsi Yang Memiliki Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar 102,3%. Satu indikator yang tidak mencapai target adalah Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk sebesar 88,76%. Kebijakan-kebijakan Ditjen PP dan PL dalam melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan pengembangan kapasitas kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. 2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme pengelolaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sarana/prasarana. 3. Meningkatkan pelayanan pada kelompok masyarakat risiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan. 4. Mengutamakan upaya program berbasis masyarakat. 5. Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait secara lintas program, lintas sektor, organisasi masyarakat, LSM maupun pihak swasta. 6. Meningkatkan dukungan sumber daya anggaran kesehatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang bersumber APBN dan BLN (hibah dan pinjaman). 7. Menyelenggarakan surveilans yang berjenjang dari daerah hingga ke pusat sehingga memberikan dukungan data dan informasi yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta pelaporan. 8. Memprioritaskan pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator, sbb: 1. Kurangnya

komitmen

dari

pemerintah

daerah

provinsi/kab/kota

dalam

penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sehingga kebijakan pemerintah pusat kurang ditindaklanjuti oleh daerah. 2. Terbatasnya SDM Kesehatan secara kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh daerah sehingga upaya kesehatan kurang menjangkau ke masyarakat di daerah-daerah yang terpencil, kepulauan dan perbatasan.

iii


3. Seringnya terjadi pergantian SDM di daerah yang menangani Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sehingga menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak berkesinambungan. 4. Masih kurang KIE kesehatan khususnya Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, sehinga perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih rendah. 5. Keterlambatan pemerintah daerah menyampaikan data dan laporan ke pusat.

Terhadap masalah-masalah yang dihadapi tersebut di atas, Ditjen PP dan PL akan melakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut: 1. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan kepada DPRD dan pemerintah daerah provinsi/kab/kota. 2. Meningkatkan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 3. Mendorong dinas kesehatan provinsi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kesehatan di tingkat provinsi, kab/kota dan Puskesmas. 4. Meningkatkan KIE kesehatan masyarakat yang menjangkau masyarakat di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan. 5. Meningkatkan koordinasi mekanisme pelaporan dari tingkat Puskesmas, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pusat.

iv

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011

DAFTAR ISI halaman Kata Pengantar ..........................................................................................................

i

Ringkasan Eksekutif ..................................................................................................

ii

Daftar Isi ....................................................................................................................

v

Daftar Tabel ...............................................................................................................

vii

Daftar Grafik ..............................................................................................................

viii

BAB I

: PENDAHULUAN ................................................................................... A. B. C. D.

BAB II

BAB III

1

Latar Belakang ................................................................................ Maksud dan Tujuan ......................................................................... Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................. Sistematika Penulisan .....................................................................

1 3 3 4

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................

6

A. PERENCANAAN KINERJA ............................................................. 1. Rencana Aksi Program .............................................................. 2. Rencana Kinerja Tahunan .......................................................... B. PERJANJIAN KINERJA ...................................................................

6 6 9 10

: AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... A. PENGUKURAN KINERJA ............................................................... B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ................................................. 1. Indikator Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap ....................................................... 2. Indikator Angka Penemuan Kasus Malaria (Per 1.000 Penduduk) ........................................................... 3. Indikator Jumlah Kasus TB (Per 100.000 Penduduk) ............ 4. Indikator Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan .................................................................... 5. Indikator Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA Positif) Yang Disembuhkan ............................................................... 6. Indikator Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk ............................................................................... 7. Indikator Prevalensi Kasus HIV ............................................. 8. Indikator Julah Kasus Diare per 1.000 penduduk .................. 9. Indikator Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ................................................ 10. Indikator Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE dan Tata Laksana) .............................

12 12 13

v

13 16 19 22 24 30 32 38 41

45


11.

BAB IV

Indikator Provinsi Yang Memiliki Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)………………………………......

51

C. SUMBER DAYA .............................................................................. 1. Sumber Daya Manusia ............................................................... 2. Sumber Daya Anggaran ............................................................. 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ........................................

55 55 58 60

: SIMPULAN ............................................................................................

62

LAMPIRAN

vi


DAFTAR TABEL halaman Tabel 1

: Sasaran Program PP Dan PL Tahun 2010-2014 ......................................

Tabel 2

: Rencana Kinerja Tahunan Program Pengendalian Penyakit dan

Tabel 3 Tabel 4

Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7

Tabel 8

8

Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 ......................................................

10

: Penetapan Kinerja Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 .......................................................

11

: Pengukuran Kinerja Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 ..........................................................................

12

: Perbandingan Target dan Capaian Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Tahun 2010 - 2012 ..................................................

17

: Perbandingan Target dan Capaian Angka Kesakitan DBD Tahun 2010 - 2012 ...................................................................................

31

: Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 .......................................................

59

: Barang Milik Negara Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 .......................................................

61

vii


DAFTAR GRAFIK halaman Grafik 1 : Perbandingan Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012 .....................................................

14

Grafik 2 : Perbandingan Target dan capaian Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Tahun 2010 - 2012 ..................................................

17

Grafik 3 : Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 - 2012 .................................................................

20

Grafik 4 : Perbandingan Target dan Realisasi Angka Penemuan Kasus Baru TB Paru Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 - 2012 .....................................

23

Grafik 5 : Angka Keberhasilan Pengobatan (success Rate) Tahun 2010 - 2012 .....

25

Grafik 6 : Perbandingan Target dan Capaian Angka Kesakitan Penderita DBD per 100.000 Penduduk Tahun 2010 - 2012 ..............................................

31

Grafik 7 : Perbandingan Target dan Pencapaian Prevalensi Kasus HIV Tahun 2010 - 2012 ..................................................................................

33

Grafik 8 : Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kasus Diare Per 1000 Penduduk Tahun 2010 – 2012 .................................................................

40

Grafik 9 : Target dan Realisasi Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM Tahun 2010 - 2012 .................................................................................

42

Grafik 10 : Persentase Tingkat Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM Tahun 2010 - 2012 ...............................................

42

Grafik 11 : Target dan Realisasi Indikator Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinan, Pencegahan, dan Penanggulangan PTM Tahun 2010 .............................................................................................

46

Grafik 12 : Target dan Realisasi Indikator Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinan, Pencegahan, dan Penanggulangan PTM Tahun 2010 - 2012 ...................................................................................

47

Grafik 13 : Perbandingan Pencapaian Provinsi Yang Memiliki Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2010 - 2012 ................................................... 52 Grafik 14 : Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal PP dan PL Berdasarkan Jabatan Tahun 2012 ................................................................................

56

Grafik 15 : Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal PP dan PL Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012 ...................................................................

56

Grafik 16 : Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal PP dan PL Berdasarkan Golongan Tahun 2012 .............................................................................

57

viii


Grafik 17 : Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal PP dan PL Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 ..........................................................................

57

Grafik 18 : Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal PP dan PL Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 ......................................................................

58

ix


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan

kesehatan

merupakan

cermin

indikator

utama

keberhasilan

pembangunan Bangsa Indonesia, hal ini mengingat Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam memenuhi hak dasar manusia di dunia serta menjadi target utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa sebagaimana termuat dalam deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia, dan keluarga miskin. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 tahapan kedua (2010-2014), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya

derajat

kesehatan

meningkatnya

kesehatan

gender,

dan

status

meningkatnya

kesehatan tumbuh

gizi

masyarakat,

kembang

optimal,

kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok, dan antar daerah. 1


Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, dimana Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tercantum dalam Bab II yaitu Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dengan SK Menkes No. 021/MENKES/SK/1/2011. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2010-2014. Salah satu program kesehatan yang menjadi fokus prioritas dibidang upaya pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan adalah Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana tingkat eselon satu di Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 menetapkan sasaran Program Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) sebagai unit pelaksana Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berupaya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 dengan melaksanakan kegiatankegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan tujuan program. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan,

Renstra

Kementerian

Kesehatan

2010-2014

telah

menetapkan 10 indikator kinerja sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan target indikator sasaran secara bertahap setiap tahun mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2014. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur 2


penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan misi dalam rangka mencapai visi/tujuan organisasi, Ditjen PP dan PL pada awal tahun 2013 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 dalam mencapai sasaran/tujuan program yang berasaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja outcome. Laporan akuntabilitas kinerj Ditjen PP dan PL Tahun 2012 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Ditjen PP dan PL dalam melaksanakan Program PP dan PL untuk mencapai sasaran sebagaimana telah tetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 pada awal tahun. Pada dokumen Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 telah ditetapkan target dari 11 indikator kinerja Program PP dan PL. Jumlah Indikator menjadi 11 indikator karena ditambahkan satu indikator “Persentase Provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)” yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. LAKIP Ditjen PP dan PL tahun 2012 ini disusun dengan mengacu pada Permenkes Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PP dan PL ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktur Jenderal PP dan PL secara tertulis kepada Menteri Kesehatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL pada Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya

Program

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan

sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Ditjen PP dan PL mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

3


teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PP dan PL menyelenggarakan fungsi: 1. 2. 3. 4. 5.

Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal PP dan PL berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra; 3. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung; 4. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang; 5. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 6. Direktorat Penyehatan Lingkungan. D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal PP dan PL terdiri dari : 1.

Kata Pengantar

2.

Ikhtisar Eksekutif

3.

Daftar Isi

4.

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan, tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL, serta sistematika penulisan laporan.

5.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Ditjen PP dan PL pada tahun 2012, meliputi : A. Perencanaan Kinerja:

4


Uraian singkat tentang Rencana Aksi Program 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen PP dan PL Tahun 2012. B. Perjanjian Kinerja : Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012. 6.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang di dalamnya menjelaskan analisis per inidikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, seperti Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

7.

BAB IV. SIMPULAN Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja Ditjen PP dan PL serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

8.

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Pernyataan Penetapan Kinerja



Form Penetapan Kinerja



Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)



Form Pengukuran Kinerja (PK)

5


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga instrumen yaitu: Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). 1.

Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2010-2014 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional telah menyusun Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan

Tahun

2010-2014

yang

merupakan

dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2010-2014. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 menetapkan 5 program teknis yang salah satunya adalah Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Menindaklanjuti Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, sebagai bentuk perencanaan strategis yang lebih operasional maka Ditjen PP dan PL telah menyusun Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman Ditjen PP dan PL dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta arah kebijakan dan strategi Ditjen PP dan PL adalah sebagai berikut: a.

VISI “Masyarakat sehat yang mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkeadilan” 6


b.

MISI 1)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat,

termasuk

swasta

dan

masyarakat

madani

dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 2)

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

3)

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

4)

Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

c.

TUJUAN DAN SASARAN 1)

Tujuan Tujuan Program PP dan PL tahun 2010-2014 adalah terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan

berdaya-guna

dalam

rangka

mencapai

derajat

kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya melalui: 

Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra.



Pengendalian penyakit menular langsung.



Pengendalian penyakit bersumber binatang.



Pengendalian penyakit tidak menular.



Penyehatan lingkungan.



Penyelenggaraan

pengendalian

penyakit

dan

penyehatan

penyakit

dan

penyehatan

lingkungan di pintu gerbang negara. 

Penyelenggaraan

pengendalian

lingkungan berbasis laboratorium. 

Pengembangan dan penyelenggaraan pusat kajian dan pusat rujukan nasional penyakit infeksi.



Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

2)

Sasaran Sasaran Program PP dan PL tahun 2010-2014 adalah menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut: 7


Tabel 1 Sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2010 - 2014 SASARAN

INDIKATOR

menurunnya 1. Persentase bayi angka usia 0-11 bulan kesakitan, yang mendapat kematian dan imunisasi dasar kecacatan lengkap akibat penyakit 2. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 3. Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yg ditemukan 5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yg disembuhkan 6. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 7. Prevalensi kasus HIV 8. Jumlah kasus Diare per 1000 penduduk 9. Jumlah desa yg melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 10.Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)

d.

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

80

82

85

88

90

2

1,75

1,5

1,25

1

235

231

228

226

224

73

75

80

85

90

85

86

87

87

88

55

54

53

52

51

0,2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

350

330

315

300

285

2.500

5.500

11.000

16.000

20.000

50

70

80

90

100

ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan Ditjen PP dan PL dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut : 8


1)

Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan pengembangan kapasitas.

2)

Meningkatkan

kemampuan

manajemen

dan

profesionalisme

pengelolaan. 3)

Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas.

4)

Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat risiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan.

5)

Mengutamakan upaya program berbasis masyarakat.

6)

Meningkatkan jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama.

7)

Mengupayakan pemenuhan sumber daya.

8)

Mengutamakan preventif dan promotif.

9)

Memprioritaskan pencapaian sasaran MDG’s, komitmen nasional dan internasional.

e.

STRATEGI Berdasarkan arah kebijakan dalam pengelolaan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dikembangkan strategi sebagai berikut: 1)

Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal

2)

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi

3)

Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program

2.

4)

Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia

5)

Memperkuat jejaring kerja

6)

Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen

7)

Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi

8)

Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

9)

Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan tahunan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana aksi program. Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PP dan PL Tahun 2012 disusun berdasarkan sasaran pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan beserta target indikator sasaran Tahun 2012 sebagaimana telah ditetapkan 9


dalam Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tahun 2010-2014. Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PP dan PL

Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

INDIKATOR KINERJA Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk Prevalensi kasus HIV Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

TARGET 85 1,50 228 80 87 53 <0,5 315 11.000 80 80

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja Direktur Jenderal PP dan PL kepada Menteri Kesehatan untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen PP dan PL pada Tahun 2012. Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL disusun berdasar dokumen Rencana Aksi Program PP dan PL Tahun 2010-2014 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2012. Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Dirjen PP dan PL pada awal tahun 2012 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2012. Target-target kinerja sasaran

10


program yang ingin dicapai Ditjen PP dan PL dalam dokumen Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penetapan Kinerja Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit


TARGET 85 1,50 228 80 87 53 <0,5 315 11000 80 80

Jumlah Anggaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 Rp. 1.030.098.591.000,-

11


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PP dan PL Tahun 2012 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dari angka realisasi terhadap

angka

target.

Berdasarkan

pengukuran

kinerja

tersebut

diperoleh

pencapaian masing-masing indikator. Dalam dokumen Penetapan Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 telah ditetapkan sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit dengan 11 indikator

kinerja

sasaran

Program

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan. Di bawah ini akan disampaikan hasil pengukuran kinerja dari masingmasing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4 Pengukuran KinerjaProgram Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganTahun 2012

SASARAN Menurunnya

INDIKATOR KINERJA 1.

yang mendapat imunisasi dasar

kesakitan,

lengkap 2.

kecacatan akibat penyakit

Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

3.

Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk)

4.

Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

5.

Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

6.

REALISASI

%

85

86,8

102,1

1,5

1,69

88,76

228

213

107,04

80

82,4

101,9

87

90,8

104,5

53

36,82

130,53

<0,5

0,32

166,67

315

214

147,2

Persentase bayi usia 0-11 bulan

angka

kematian dan

TARGET

Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk

7.

Prevalensi kasus HIV

8.

Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk

12


9.

Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

11.000

11.165

101,5

80

90,9

113,6

80

81,8

102,3

Masyarakat (STBM) 10.

Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)

11.

Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap a. Pengertian Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT/HB, dan 1 dosis campak di suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun. b. Definisi Operasional : Jumlah bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap meliputi: 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT/HB, dan 1 Dosis campak di suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun. c. Cara Perhitungan :

Jumlah bayi usia 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu --------------------------------------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh bayi usia 0-11 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama d. Capaian Indikator : Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2012 telah mencapai target yang diharapkan. Dari target sebesar 85% telah dicapai hasil sebesar 86,8%, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 102,1%.

13


Grafik 1 Perbandingan Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2010 - 2012 140 120 100 80

80

91,8

114,8 82

89

108,5

102,1 85 86,8 Target

60

Pencapaian

40

% Capaian

20 0

2010

2011

2012

* Data Per 17 Februari 2013

Perbandingan tahun 2010 - 2012: Dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun 2010 sebesar 114,8%, dan 2011 sebesar 108,5%, maka pencapaian indikator Persentase Bayi Usia 011 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap tahun 2012 mengalami. Namun demikian jika dibandingkan target tahun 2012 yang tetapkan, pencapaian ini telah melampau target yakni mencapai 102,1% atau telah melampau target sebesar 2,1%. e. Upaya yang dilaksanakan untuk Mencapai Target Indikator Keberhasilan pencapaian indikator hingga melampaui target ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, antara lain: 1)

Investigasi Lapangan dan Pengendalian Kejadian Luar Biasa Penyakit yang dapat

Dicegah

dengan

Imunisasi

(KLB

PD3I),

melalui

kegiatan

Pendampingan Investigasi Lapangan Pengendalian KLB, Revisi Juknis Pelaksanaan Imunisasi dalam Rangka Penanggulangan KLB Difteri dan Penggandaan

Juknis

Pelaksanaan

Penanggulangan KLB Difteri.

14

Imunisasi

dalam

Rangka


2)

Surveilans Epidemiologi (SE) melalui kegiatan Asistensi KOMNAS Ke KOMDA KIPI, Investigasi dan Penatalaksanaan Kasus KIPI, dan Audit Kasus KIPI

3)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Imunisasi melalui kegiatan Assesment Effective Vaccine Stored Management (EVSM) di Provinsi dengan Nilai Terendah dan Pelaksanaan Data Quality Self assesment (DQS) di Provinsi, Kab/Kota, dan Puskesmas Terpilih.

4)

Komunikasi,

Informasi,

Edukasi

(KIE)

Imunisasi

melalui

kegiatan

Penyusunan Bahan KIE Imunisasi tentang program imunisasi dasar rutin pada bayi, imunisasi rutin pada anak sekolah, imunisasi TT pada WUS dan Penggandaan dan Pendistribusian Bahan KIE 5)

Replikasi Web dan Software Reporting and Recording (RR) Imunisasi di Provinsi Terpilih

6)

Kegiatan assessment Effective Vaccine Management (EVM) Strengthening Surveillance AEFI in West Java dan DI Yogyakarta

7)

Strengthening of The Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)

8)

Penyusunan Revisi Modul Bagi Pelaksana Imunisasi Basic Health Workers (BHWs)

9)

Penyusunan Juknis/Juklak Dana Dekonsentrasi

10) Penyusunan SOP Pelaksanaan Imunisasi Tingkat Puskesmas 11) Review Pencatatan Dan Pelaporan Imunisasi Berbasis Gender 12) Adaptasi

Instrumen

Effective

Vaccine

Management

(EVM)

Untuk

Peningkatan Kualitas Vaksin 13) Pedoman Pelaksanaan Imunisasi Di Daerah Sulit / Sustainable Outreach Services (SOS) 14) Workshop Pedoman Pelaksanaan imunisasi di daerah sulit/SOS 15) Finalisasi Pedoman Pelaksanaan Imunisasi di Daerah Sulit/Sustainable Outreach Services (SOS) 16) Penggandaan pedoman pelaksanaan imunisasi di daerah sulit/ SOS 17) Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan BIAS 18) Penggandaan NSPK Imunisasi 19) Workshop Pedoman Pelaksanaan Imunisasi di Daerah Sulit/ Sustainable Outreach Services (SOS) 20) Workshop Orientasi dan Assesment Penguatan Imunisasi Rutin di 4 Kabupaten

15


21) Workshop Evaluasi Hasil Assesment Penguatan Imunisasi Rutin di 4 Kabupaten 22) Penyusunan dan Finalisasi Pedoman Serta MNTE 23) SOS (Sustainable Outreach Services) Guidelines Finalization 24) EVM SOP and Key Message adoption 25) Previsit Survey for MNTE Validation

f. Masalah yang dihadapi 1)

Belum semua daerah mempunyai kemampuan melakukan surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

2)

Belum semua daerah memberikan laporan imunisasi sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

3)

Masih adanya perbedaan data antara desa-puskesmas-kabupaten/kotaprovinsi

4)

Belum optimalnya manajemen logistik (vaksin dan alat suntik) sesuai dengan standar

5)

Belum optimalnya sarana cold chain sesuai standar

g. Usul Pemecahan Masalah 1)

Penguatan Surveilans epidemiologi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)

2)

Memberikan umpan balik laporan rutin kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan Kepala Daerah untuk perbaikan capaian dan pelaporan

3)

Melakukan validasi data

4)

Melakukan on the job training pada saat melakukan monitoring ke lapangan

5)

Menambah sarana cold chain baik dari pusat maupun daerah

2. Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk a. Pengertian Jumlah kasus positif malaria yg ditemukan per 1000 penduduk b. Definisi Operasional Jumlah penderita/kasus Malaria positif per 1.000 penduduk selama periode 1 tahun yang didapat dari Unit Pelayanan Kesehatan (UPK)

16


c. Rumus/Cara Perhitungan

Jumlah penderita/ kasus malaria positif ----------------------------------------------------------- x 1.000 Jumlah penduduk dalam 1 tahun d. Capaian Indikator Capain Indikator Angka Penemuan Kasus Malaria Tahun 2012 tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan. Dari target 1,5 per 1.000 penduduk tercapai sebesar 1,69 per 1.000 penduduk atau persentase sebesar 88,76%. e. Perbandingan Capaian Perbandingan target dan capaian dari tahun 2010, 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Perbandingan Target dan Capaian Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Tahun 2010 – 2012 Tahun

2010

2011

2012

Target

2

1.75

1.50

Capaian

1.96

1.75

1.69

Jika di tahun 2010 dan 2011 angka penemuan kasus malaria mencapai angka keberhasilan dimana angka penemuannya lebih rendah dari target. Kemudian tahun 2012 tampak bahwa angka penemuan malaria meningkat dari tahun 2011, peningkatan angka penemuan malaria menjadi dianggap sebagai ketidak berhasilan dalam pencapaian indikator ini.

17


Grafik 2 Perbandingan Target dan Capaian Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk Tahun 2010 – 2012

2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20

API Target API

2010

2011

2012

f. Upaya – upaya yang telah dilakukan: 1)

Memperluas cakupan dan mendekatkan akses layanan yg bermutu melalui Posmaldes, AIDS TB Malaria (ATM) Center

2)

Penemuan dini dan pengobatan penderita sesuai standar

3)

Meningkatkan pengendalian vektor serta faktor risiko secara terpadu

4)

Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat

5)

Menggalang dan penguatan

jejaring kemitraan dengan pemangku

kepentingan/stakeholder. 6)

Penguatan dan pemanfaatan sistem informasi strategis di pusat dan daerah.

7)

Peningkatan advokasi, sosialisasi, dan mobilisasi sosial

8)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan ketersediaan logistik program

9)

Mendorong peningkatan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah

g. Masalah yang dihadapi: 1)

Penggunaan kelambu masih belum optimal, 49,1% (Indonesia Timur & sumatera) dan 48,2% (di Kalimantan &Sulawesi)

2)

96% dilakukan konfirmasi laboratorium dan tes, tetapi mutu lab belum optimal, error rate masih cukup tinggi.

3)

Artemisinin Combined Theraphy (ACT) baru mencapai 80% digunakan.

4)

Lemahnya sistim informasi data kasus malaria, pemetaan endemisitas dan vektor (akurasi, kelengkapan)

18


5)

Kurangnya SDM (jumlah dan kompetensi)

6)

Keterbatasan akses pelayanan kesehatan di DTPK.

7)

Belum optimalnya pemanfaatan potensi mitra, (sektor pemerintah, swasta, masyarakat, dan pasien)

h. Usul Pemecahan Masalah: 1)

Memperkuat

dan mengoptimalkan Forum Nasional Gerakan Berantas

Kembali (GEBRAK) Malaria 2)

Penguatan koordinasi dengan pembentukan 5 Malaria Center di Propinsi Papua (2 unit), Papua Barat, Gorontalo dan Bangka Belitung. Saat ini sudah terbentuk 11 Malaria Center di: Provinsi Maluku Utara (9 unit), Provinsi Sumatera Utara, dan propinsi Aceh.

3)

Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pemberdaayaan Pos Malaria Desa (Posmaldes) dengan target tahun 2014 sebanyak 2.022 unit Posmaldes di 14 provinsi.

4)

Pencegahan

malaria

dengan

melakukan

pendistribusian

kelambu

berinsektisida untuk daerah endemis malaria dan inisiasi surveilans migrasi malaria untuk menekan penularan malaria yang disebabkan kasus import. 5)

Peningkatan Angka Penemuan Kasus Malaria dengan memperluas pelayanan yang berkualitas dan penguatan surveilans (e-sismal/e-based)

6)

Pengendalian resistensi OAM dengan melakukan survei efikasi obat (sentinel: papua, lampung, dan NTT), monitoring kualitas obat dan efek samping obat.

3. Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk a. Pengertian Adalah angka prevalensi kasus TB dalam wilayah dan waktu tertentu b. Definisi Operasional adalah jumlah kasus TB per 100.000 penduduk di wilayah tertentu dan waktu tertentu

19



Jumlah semua tipe kasus TB dlm suatu wilayah tertentu pd waktu tertentu ----------------------------------------------------------------------------------------------X100.000 Jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu Penghitungan pencapaian indikator Kasus TB Per 100.000 Penduduk didapat dengan menggunakan model perhitungan ”pemodelan matematika estimasi Epidemi TB di Indonesia” yang bersumber dari modeling estimasi jumlah orang dengan TB data penemuan kasus dan hasil pengobatan TB dari data surveilans program TB. Modeling ini menggunakan data surveilans program TB dan menghasilkan estimasi interval yang lebih kecil dibandingkan dengan estimasi WHO dalam TB Global Report. d. Capaian Indikator Capaian Indikator Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk pada tahun 2012 telah berhasil memenuhi target (107,4%) dari target sebesar 228 per 100.000 penduduk dapat direalisasikan sebesar 213 per 100.000 penduduk. Berikut hasil capaian Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk pada tahun 20102012:

Grafik 3 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 -2012

20


Perbandingan jumlah kasus TB tahun 2010, 2011 dan 2012 : Berdasarkan diagram batang diatas diketahui bahwa capaian jumlah kasus TB tahun 2010 sebesar 219 per 100.000 penduduk , tahun 2011 sebesar 214 per 100.000 penduduk dan tahun 2012 sebesar 213 per 100.000 penduduk, sehingga selama tiga tahun berturut dapat mencapai target. e. Upaya – upaya yang dilaksanakan 1)

Pelibatan Rumah sakit dalam layanan TB berkualitas dengan memasukan komponen TB dalam Akreditasi Rumah Sakit

2)

Peningkatan

upaya

pemberdayaan

kesehatan

masyarakat

dengan

pemberdayaan kelompok masyarakat lokal dan orang terdampak TB melalui Inisiasi jaringan orang terdampak TB dengan melibatkan organisasi local, dengan terbentuknya JAPETI ( Jaringan Peduli TB Indonesia). 3)

Kerjasama dengan PT ASKES dengan penggagasan penerapan standar pengobatan TB dengan DOTS bagi seluruh pasien TB yang ditangani serta pengembangan skema pembiayaan berbasis asuransi bagi pasien TB

4)

Peningkatan

akses

pelayanan

TB

dengan

strategi

DOTS

dengan

mendekatkan sarana pelayanan kesehatan antara lain dengan pos TB desa 5)

Penandatangan MOU alat rapid test diagnostic GeneXpert dengan 13 site pada tahun 2012 ( Lab Mikro FK UI, RS Persahabatan Jakarta, RS Hasan Sadiin Bandung, RS dr. Soetomo Surabaya, RS Moewardi Solo, BBLK Surabaya, BLK Bandung, RS Adam Malik Medan, Lab Mikro FK UGM DIY, RS Saiful Anwar Malang, RSUD

Labuang Baji Makasar, Lab NHCR

Makasar dan RS Sanglah Denpasar Bali) 6)

Melibatkan Kementerian Pertahanan untuk menjangkau pasien di DTPK

f. Masalah yang dihadapi Masalah yang dihadapi pada pencapaian Indikator Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk antara lain : 1. Masih adanya kesenjangan dalam mengakses layanan DOTS berkualitas terutama pada kelompok unreach population yaitu masyarakat dengan TB yang berobat ke layanan swasta (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian pelayanan kesehatan ke swasta/Dokter Praktek Swasta), penderita TB di daerah terpencil, rutan/lapas, penderita TB anak, penderita TB-HIV dan lain-lain.

21


2. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terpapar akses pelayanan pengendalian TB dengan strategi DOTS g. Pemecahan masalah: 1.

Meningkatkan jangkauan layanan DOTS berkualitas melalui pendekatan layanan publik dan private secara komprehensif dan intensifikasi pelacakan kasus (contact tracing)

2.

Meningkatkan pelibatan RS dalam layanan DOTS berkualitas melalui akreditasi RS

3.

Meningkatkan pelibatan dokter praktek swasta dan dokter spesialis dalam layanan DOTS berkualitas

4.

Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan peningkatan akses pelayanan TB dengan strategi DOTS dengan mendekatkan sarana pelayanan kesehatan antara lain dengan pos TB desa

4.

Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Ditemukan a. Pengertian Angka penemuan kasus baru TB Paru BTA positif (Case Detection Rate = CDR) b. Definisi Operasional Angka yang menunjukkan persentase jumlah pasien baru TB Paru BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah pasien baru TB Paru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. c. Rumus/Cara Perhitungan

Jumlah pasien baru TB Paru (BTA positif) yang dilaporkan --------------------------------------------------------------------------- x 100 % Perkiraan jumlah pasien baru TB Paru (BTA positif) d. Capaian Indikator Capaian indikator persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan pada tahun 2012 adalah sebesar 82,4% dari target 80%, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 101,9%.

22


Berikut hasil capaian angka penemuan kasus TB Paru BTA positif tahun 2010 2012 :

Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi Angka Penemuan Kasus Baru TB Paru Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 -2012

Perbandingan dengan tahun 2010, 2011 dan 2012 : Realisasi penemuan kasus TB Paru BTA positif tahun 2010 sebesar 78 % (capaian 107.3%), tahun 2011 sebesar 83.5 % (capaian 89.8%) dan tahun 2012 sebesar 82.4 % (capaian 97.1%). Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tiga tahun tersebut, maka capaiannya indikator telah mencapai target dan mengalami capaian fluktuaktif.

e. Upaya penunjang keberhasilan penemuan kasus TB Paru BTA positif 1) Meningkatkan jangkauan layanan DOTS berkualitas melalui pendekatan layanan publik dan swasta secara komprehensif dan intensifikasi pelacakan kasus (contact tracing) 2) Meningkatkan pelibatan RS dalam layanan DOTS berkualitas melalui akreditasi RS 3) Meningkatkan pelibatan dokter praktek swasta dan dokter spesialis dalam layanan DOTS berkualitas 4) Meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

melalui

penyuluhan

mendekatkan sarana layanan TB ke masyarakat melalui pos TB desa

23

dan


f. Masalah yang dihadapi Masalah yang dihadapi pada pencapaian Indikator Jumlah Kasus TB Per 100.000 Penduduk antara lain : 1)

Masih adanya kesenjangan dalam mengakses layanan DOTS berkualitas terutama pada kelompok unreach population yaitu masyarakat dengan TB yang berobat ke layanan swasta (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian pelayanan kesehatan ke swasta/Dokter Praktek Swasta), penderita TB di daerah terpencil, rutan/lapas, penderita TB anak, penderita TB-HIV dan lain-lain.

2)

Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terpapar akses pelayanan pengendalian TB dengan strategi DOTS

g. Usul Pemecahan masalah 1)

Meningkatkan jangkauan layanan DOTS berkualitas melalui pendekatan layanan publik dan private secara komprehensif dan intensifikasi pelacakan kasus (contact tracing)

2)

Meningkatkan pelibatan RS dalam layanan DOTS berkualitas melalui akreditasi RS

3)

Meningkatkan pelibatan dokter praktek swasta dan dokter spesialis dalam layanan DOTS berkualitas

4)

Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan peningkatan akses pelayanan TB dengan strategi DOTS dengan mendekatkan sarana pelayanan kesehatan antara lain dengan pos TB desa

5. Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) Yang Disembuhkan a. Pengertian Adalah angka keberhasilan pengobatan pasien baru TB Paru BTA Positif (Success Rate) b. Definisi Operasional (DO) Angka keberhasilan pengobatan pasien baru TB Paru BTA positif ( Succes Rate) adalah angka yg menunjukkan prosentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan (baik yg sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru BTA positif yg tercatat dan diobati.

Dengan

demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap.

24



Jumlah pasien baru TB Paru BTA positif (sembuh dan pengobatan lengkap) ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pasien baru TB Paru BTA positif yang diobati Penghitungan didapat dengan cara mereview seluruh kartu pasien baru BTA positif yang mulai berobat dalam 9-12 bulan sebelumnya, kemudian dihitung berapa diantaranya yang sembuh setelah selesai pengobatan. Oleh karena itu, pasien yang mendapatkan pengobatan di tahun 2011 baru dapat dilaporkan di tahun 2012. d. Hasil Capaian Capaian indikator persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang sembuh dan pengobatan lengkap adalah sebesar 90.8% dari target sebesar 87%, sehingga persentase pencapaiannya adalah sebesar 104.5%.

Perbandingan dengan tahun 2010,2011 dan 2012 : Realisasi angka keberhasilan pengobatan tahun 2010 sebesar 91.2 %, tahun 2011 sebesar 90.3 % dan tahun 2012 sebesar 90,8 %.

Grafik 5 Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) tahun 2010-2012 100% 80% 60% 40% 20% 0%

85% 91,2%

86% 90,3%

87% 90,8%

2010

2011

2012

Data sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012, per tanggal 11 Februari 2013

e. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator 1)

Pelibatan rumah sakit dalam layanan TB berkualitas dengan memasukan komponen TB dalam Akreditasi Rumah Sakit

2)

Peningkatan

upaya

pemberdayaan

kesehatan

masyarakat

dengan

pemberdayaan kelompok masyarakat lokal dan orang terdampak TB melalui Inisiasi jaringan orang terdampak TB dengan melibatkan organisasi lokal,

25


dengan terbentuknya JAPETI ( Jaringan Peduli TB Indonesia). JAPETI berperan sebagai mitra pemerintah untuk mengatasi masalah Tuberkulosis dan

mendorong

tumbuh

dan

berkembangnya

masyarakat

peduli

Tuberkulosis serta Keanggotaan JAPETI saat ini telah meliputi 17 provinsi dan 50 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia 3)

Kerjasama dengan PT ASKES dengan penggagasan penerapan standar pengobatan TB dengan DOTS bagi seluruh pasien TB yang ditangani serta pengembangan skema pembiayaan berbasis asuransi bagi pasien TB

4)

Penerapan pembelajaran TB dalam kurikulum Pendidikan Dokter Berbasis Kompetensi

5)

Percepatan Perluasan Pelayanan TB MDR secara bertahap. Tahun 2009 : RS Persahabatan dan RS dr. Soetomo. Tahun 2010 – 2011: bertambah dengan RS Syaiful Anwar (Malang), RS Moewardi (Solo) dan RS. Labuang Baji (Makasar), Tahun 2012: 4 Propinsi (Bali, Jawa Barat, Sumatera Utara dan D.I Yogyakarta) pada tahap akhir persiapan

6)

Inisiasi penerapan tes tuberkulin untuk mendukung diagnosis TB pada anak di 5 provinsi ( Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah,

Kalimantan

Timur dan NTB 7)

Inisiasi surveilans sentinel drug resisten TB ( SS DR-TB) pada 4 provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan dan akan dikembangkan untuk 2 provinsi berikutnya Tahun 2013 yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat

8)

Inisiasi Pemberian IPT (Isoniazid Preventive Therapy) telah dimulai sejak pertengahan bulan Mei 2012 di dua provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta ( RSCM dan RS Persahabatan) serta Provinsi Jawa barat (RS Hasan Sadikin dan RS Marzuki Mahdi)

9)

Penguatan jejaring jaminan mutu pemeriksaan laboratorium (EQAS/External Quality Assurances System) sampai dengan tahun 2012 sudah 8 provinsi melaksanakan EQAS dengan metode LQAS (Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Kalsel, Bali, NTB)

10) Penggunaan GeneXpert sebagai salah satu Rapid Diagnostic TB untuk TB MDR dan TB HIV 11) Penandatangan MOU alat rapid test diagnostic GeneXpert dengan 13 site pada tahun 2012 ( Lab Mikro FK UI, RS Persahabatan Jakarta, RS Hasan Sadiin Bandung, RS dr. Soetomo Surabaya, RS Moewardi Solo, BBLK Surabaya, BLK Bandung, RS Adam Malik Medan, Lab Mikro FK UGM DIY,

26


RS Saiful Anwar Malang, RSUD

Labuang Baji Makasar, Lab NHCR

Makasar dan RS Sanglah Denpasar Bali) 12) Melibatkan Kementerian Pertahanan untuk menjangkau pasien di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) 13) Penerapan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT)sebagai langkah untuk monitoring program TB dengan kualitas data yang lebih baik 14) Penyusunan exit strategy program pengendalian TB untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana donor f. Masalah yang dihadapi 1)

Masih adanya kesenjangan dalam mengakses layanan DOTS berkualitas terutama pada kelompok unreach population yaitu penderita TB di daerah terpencil,Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), di rutan/Lapas, penderita TB anak, penderita TB HIV, dan lain-lain.

2)

Masih adanya masyarakat dengan TB yang berobat ke layanan swasta dengan layanan DOTS yang kurang berkualitas (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian pelayanan kesehatan ke swasta/dokter praktek swasta).

3)

Meningkatnya resistensi ganda kuman TB terhadap OAT (MDR-TB) karena A Man Made Problem (antara lain pengobatan tidak standar/tidak adequat, pasien kurang patuh dan tidak tuntas berobat, peredaran obat TB lepas secara bebas ).

4)

Kecenderungan donor dependence yang mempengaruhi kesinambungan Program pengendalian TB sehingga perlu adanya exit strategy pasca Global Fund (GF) untuk meningkatkan pendanaan dalam negeri

g. Usul Pemecahan Masalah Pemecahan masalah untuk point no 1 1)

Mencari model pelayanan TB di wilayah DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan)

2)

Penguatan koordinasi jejaring Public Private Mix (PPM) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

3)

Penguatan sistem komunitas melalui inisiasi pembentukan jaringan orang terdampak TB (JEPATI) dan Peningkatan Integrasi Pelayanan TB dalam POSKESDES

27


4)

Pengembangan SOP TB dalam penerapan International Health Regulation (IHR) sebagai upaya pelacakan kasus TB/TB-MDR antar Negara

5)

Pelaksanaan survei prevalensi TB tahun 2013 dan analisis lanjut kajian survei prevalensi TB bekerja sama dengak Balitbangkes

6)

Penguatan dan pemantapan peran dan fungsi National TB Reference Laboratory (NTRL) di BBLK Surabaya untuk pemeriksaan DST/Kultur, BBLK Bandung untuk pemeriksaan Mikroskopis dan Lab Mikrobiologi UI untuk pemeriksaan molekular dan penelitian, serta penguatan jejaring NTRL dengan Supra national Laboratory (SRL)

7)

Meningkatkan upaya-upaya integrasi perolehan data untuk penguatan informasi TB melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sensus Nasional

(Susenas),

PODES,

Riset

Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

(Rifaskes), register kematian dan lain-lain 8)

Integrasi pengembangan SDM TB kedalam pengembangan SDM Kesehatan yg dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) , termasuk penerapan berbagai metode pelatihan baru: distance learning, uji kompetensi, mentoring, pelatihan mandiri dan lain-lain

9)

Rencana Intergrasi Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) dalam SIKNAS dan SIKDA online

10) Penguatan Sistem Jejaring laboratorium terutama untuk pemantapan jaminan mutu eksternal untuk menjaga mutu diagnosis TB di 33 Provinsi 11) Review hasil pelaksanaan awal Isoniazid Preventive Therapy (IPT) dan mengembangkan kajian kebijakan berdasarkan hasil review 12) Review hasil pelaksanaan awal Tuberkulin dan Skoring Chart serta mengembangkan kajian kebijakan berdasarkan hasil review

Pemecahan masalah untuk point no 2 1)

Melakukan pemetaan dan pemantauan hasil akreditasi RS dan Sertifikasi Praktisi Swasta dalam menjamin layanan TB berkualitas oleh semua penyedia layanan TB (enganging all care providers) dan melindungi masyarakat dari pengobatan TB yang tidak rasional yang bisa menyebabkan terjadinya TB-MDR ( Multi Drug Resistant) /XDR (Extensively Drug Resistant)

2)

Penguatan dalam penerapan pembelajaran TB dalam kurikulum Pendidikan Dokter berbasis kompetensi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Fakultas Kedokteran di Indonesia

28


3)

Pembuatan Draft SK pemberian kredit point bagi Dokter Praktek Swasta (DPS) yang terlibat dalam pengendalian TB

4)

Rencana 2013 pembahasan sertifikasi TB sebagai salah satu syarat untuk pengajuan STR (Surat Tanda Register)/SIP (Surat Ijin Praktik) oleh IDI

5)

Rencana Revisi & Penyusunan SK untuk Pedoman manajerial pelayanan TB dengan strategi DOTS di RS di Tw I – tahun 2013

6)

Penyusunan dengan

Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) sesuai

Permenkes RI No 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar

Pelayanan Kedokteran (SPK) bekerja sama dengan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Pemecahan masalah untuk point no 3 1)

Ekspansi Pelayanan PMDT untuk menjamin akses universal secara bertahap (33 RS rujukan pada tahun 2015) Rencana tahun 2013:19 Provinsi (NAD, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan TImur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi

Tengah,

Maluku,

Sulawesi

Tenggara,

Gorontalo,

Papua),

sedangkan tahun 2014 ada 6 Provinsi antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Tengah dan Papua Barat)

2)

Melakukan pemetaan dan pemantauan hasil akreditasi RS dan Sertifikasi Praktisi Swasta dalam menjamin layanan TB berkualitas oleh semua penyedia layanan TB (enganging all care providers) dan melindungi masyarakat dari pengobatan TB yang tidak rasional yang bisa menyebabkan terjadinya TB-MDR ( Multi Drug Resistant) /XDR (Extensively Drug Resistant)

3)

Peningkatan jaminan mutu obat TB yang berkualitas melalui: a. Bersama dengan Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan (Ditjen Binfar & Alkes) :  Melakukan Penegakan hukum (law enforcement) penggunaan obat rasional dalam pengobatan TB untuk mencegah pengobatan yang subStandard atau over-standard yang dapat memicu terjadinya TBMDR/XDR

29


 Meningkatkan mutu produk lokal obat TB melalui prakualifikasi WHO bagi perusahaan farmasi lokal baik untuk obat TB lini pertama maupun obat TB lini kedua b. Bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan:  Kajian registrasi dan peredaran obat TB baik lini pertama maupun kedua di pasar bebas  Peningkatan post marketing surveillance (pemantauan mutu obat TB pada peredaran sampai ke pasien atau end user)

Pemecahan masalah untuk point no 4 Persiapan untuk keberlangsungan pendanaan program pengendalian TB, antara lain: a) Memperkuat kerjasama dengan asuransi Inisiasi layanan TB sesuai DOTS sebagai bagian dari layanan dasar dalam Universal Coverage (BPJS 1) untuk menjamin akses terhadap layanan TB berkualitas dan mencegah terjadinya epidemi TB-MDR b)

Memperkuat kegiatan advokasi terutama di level provinsi / kabupaten / kota, supaya pemegang kebijakan di daerah bisa mendukung kegiatan program dengan menganggarkan dalam APBD

6. Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk a. Pengertian Jumlah kasus demam berdarah yang sudah terkonfirmasi dalam satu wilayah dibagi dengan seratus ribu penduduk yang berguna untuk menggambarkan besaran masalah dalam suatu wilayah tersebut. b. Definisi Operasional: Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

c. Rumus/Cara Perhitungan:

Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue ----------------------------------------------------------------------------------- x 100.000 Jumlah penduduk di wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

30


d. Capaian Indikator: Capaian Indikator Angka Kesakitan Penderita DBD di Tahun 2012 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai realisasi sebesar 36,82 per 100.000 penduduk dari target 53 per 100.000 penduduk dengan capaian persentase sebesar 130,53%. e. Perbandingan capaian tahun 2010 - 2012: Perbandingan capaian tahun 2010, 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan Target dan Capaian Angka Kesakitan DBD Tahun 2010 – 2012

Tahun

2010

2011

2012

Target

55

54

53

Capaian

65,70

27,67

36,82

Grafik 6 Perbandingan Target dan Capaian Angka Kesakitan DBD Tahun 2010 – 2012 65,7

70 60

55

54

53

50

36,82

40

27,67

30

Target Capaian

20 10 0 2010

2011

2012

f. Upaya-upaya yang telah dilakukan: 1) Mereview buku-buku Pedoman DBD 2) Melakukan review pengendalian DBD regional Jawa-Bali 3) Melakukan evaluasi Penggunaan Rapid Diagnostic Test (RDT) DBD

31


4) Melakukan Monitoring kewaspadaan Dini KLB dan penanggulangan KLB DBD 5) Melaksanakan Lomba Sekolah Sehat di tingkat SD/MI dengan mengutamakan penilaian angka bebas jentik 6) Melaksanakan koordinasi lintas program maupun lintas sektor untuk membahas Program DBD 7) Melakukan bimbingan teknis dan monitoring pengendalian kasus DBD di beberapa provinsi yang tinggi jumlah kasusnya.

g. Masalah yang dihadapi: 1) Keterlambatan pengiriman data dari Provinsi/Kabupaten ke Pusat 2) Tingginya pergantian petugas di daerah yang menangani program 3) Kurangnya SDM pengelola data dan informasi di pusat dan daerah 4) Luasnya Breeding places 5) Peran serta dan kepedulian masyarakat relatif rendah, 6) Kurangnya efektivitas pengendalian vector.

h. Usul Pemecahan Masalah: 1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah dalam bentuk: a) Membuat surat edaran tentang kewajiban pengiriman data tepat waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia b) Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor 2) Melaksanakan pelatihan pengelola program Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelatihan/ kalakarya tentang Tatalaksana DBD bagi tenaga medis secara rutin 3) Mengoptimalkan peran Jumantik dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 4) Mapping virus (serotipe)

7. Prevalensi Kasus HIV a. Pengertian Prevalensi Kasus HIV adalah Angka prevalensi HIV pada populasi umur 15-24 tahun.Angka prevalens dapat memberikan indikasi kecenderungan penyebaran HIV di masyarakat umum. b. Definisi Operasional Angka yang digunakan dari estimasi prevalensi HIV penduduk Indonesia 15-24 tahun

32


c. Rumus/Cara Perhitungan Mempergunakan mathematic modelling d. Capaian Indikator Indikator Prevalensi Kasus HIV tahun 2012 mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar angka < 0,5 tercapai realisasi sebesar 0,32% sehingga pencapaiannya 166,67%.

Perbandingan dengan tahun 2010,2011 dan 2012 : Berdasarkan hasil pemodelan matematika diketahui bahwa tahun 2010 prevalensi 0,2 % telah mencapai target, tahun 2011 prevalensi sebesar 0,3% dan tahun 2012 sebesar 0,32%. Hal ini menunjukan peningkatan prevalensi. Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan ini disebabkan penularan HIV terus terjadi sementara ODHA yang sudah ada tetap diperhitungkan sehingga terus menambah jumlah kasus.

Grafik 7 Perbandingan Target dan Pencapaian Indikator Prevalensi Kasus HIV Tahun 2010 - 2012

0,6

<0,5%

0,5 0,4 0,3 0,2

<0,5%

0,3%

0,32%

0,2% 0,2%

Target Realisasi

0,1 0 2010

2011

2012

e. Upaya-upaya yang dilaksanakan 1) 2) 3)

Membuat SK baru tim POKJA HIV AIDS Meningkatkan pembiayaan pengendalian HIV AIDS melalui APBN khususnya pengadaan obat ARV Menandatangani penetapan SKB 5 Menteri (Kemenkes, Kemendiknas, Kemenag, Kemdagri, dan Kemsos)

33


4)

Bekerja sama dengan Pusat Promosi Kesehatan melakukan kampanye ‘Aku Bangga Aku Tahu’ 5) Peningkatan pengetahuan komprehensif melalui media KIE yang lebih tepat dan efektif 6) Mendorong Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif 7) Mendorong daerah untuk menyusun regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. 8) Mengembangkan layanan komprehensif berkesinambungan di 15 kabupaten/ kota. 9) Peningkatan jumlah outlet, distribusi, dan promosi penggunaan kondom. 10) Peningkatan jumlah klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) 11) Implementasi program penggunaan kondom sebagai bagian layanan kesehatan primer. f. Masalah yang dihadapi 1) Masih tingginya penularan HIV dan IMS a)

Penularan HIV pada subpopulasi heteroseksual semakin meningkat termasuk penularan pada subpopulasi homoseksual dan biseksual.

b)

Penularan IMS dan HIV pada populasi WPS dan Waria belum berhasil dikendalikan.

Hal ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat

pemakaian kondom secara konsisten pada setiap kontak seks berisiko dan kesadaran untuk pemeriksaan dan pengobatan IMS yang benar c)

Penularan IMS dan HIV pada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sudah menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama di provinsiprovinsi berprevalensi HIV tinggi.

2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat ttg pencegahan penularan HIV a)

Perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat khususnya populasi berisiko belum mencapai titik aman agar penularan HIV-AIDS dan IMS dapat dikendalikan. Belum terbangunnya kesadaran pada populasi berisiko untuk menolong diri sendiri

dan bertanggung jawab pada

anggota keluarga serta masyarakat dari risiko penularan HIV-AIDS dan IMS. b)

Kesadaran masyarakat termasuk populasi berisiko untuk mengetahui status HIV nya masih relatif rendah. Hal ini tergambar dari masih cukup besarnya jumlah temuan kasus AIDS di RS yang sudah berada pada stadium terminal sehingga tingkat kematian kasus AIDS masih tinggi

34


c)

Masih kuatnya sikap stigma dan perlakuan diskriminatif masyarakat dan petugas kesehatan kepada ODHA dan populasi berisiko. Hal ini menjadi penyebab dasar terhadap rendahnya partisipasi aktif populasi berisiko untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan terkait HIV-AIDS dan IMS.

3) Terbatasnya Ketersediaan layanan kesehatan komprehensif terkait IMS, HIV dan AIDS a)

Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang peduli, terlatih dan terampil dalam melaksanakan program pengendalian IMS dan HIV serta penyakit oportunistiknya jika dibandingkan dengan luas wilayah prioritas dan besarnya populasi berisiko.

b)

Jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang mampu memberikan layanan kesehatan komprehensif terkait IMS-HIV dan AIDS masih belum memenuhi kebutuhan.

c)

Layanan kesehatan terkait IMS-HIV belum terintegrasi dalam berbagai bentuk layanan kesehatan yang tersedia

d)

Layanan promosi kesehatan, pencegahan, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi terkait IMS dan HIV-AIDS belum menjangkau semua provinsi dan kab/kota berprevalensi HIV tinggi dengan melibatkan peran semua Puskesmas.

e)

Penerapan kewaspadaan standar di fasilitas layanan kesehatan belum optimal.

Hal ini dapat menjadi penyebab pada kerentanan petugas

kesehatan terhadap penularan HIV f)

Dukungan logistik untuk penyediaan media KIE, alat pencegahan, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan obat-obatan untuk IMS, AIDS, dan penyakit oportunistik sudah berkecukupan di wilayah perkotaan kabupaten/kota yang secara geografis mudah dijangkau namun sangat terbatas pada wilayah kabupaten kota yang sulit dijangkau.

4) Hambatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi a)

Pencatatan dalam dokumen primer yaitu rekam medis belum mencerminkan Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia.

35


b)

Pelaporan pelayanan kesehatan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi terkait HIV dan IMS belum terintegrasi dalam sistem informasi fasilitas layanan kesehatan

c)

Monitoring dan evaluasi yang tidak kontinyu akibat ketidak seragaman komitmen dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan dan penganggaran kesehatan menyulitkan pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengendalian HIV-AIDS & IMS terutama dalam era desentralisasi

g. Usul Pemecahan Masalah 1)

Percepatan dan perluasan program dan layanan yang komprehensif. Sektor kesehatan dan jajarannya di semua tingkatan akan berupaya meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang peduli dan mengerti permasalahan program dan layanan HIV-AIDS termasuk IMS, diagnosis dini, konseling dan tes (K&T) terintegrasi dalam setiap bentuk program maupun layanan kesehatan, pengurangan dampak buruk napza atau PTRM, dan akses serta ketersediaan ART. Dalam era desentralisasi, sektor kesehatan di tingkat provinsi bersama kabupaten/kota masingmasing menetapkan target percepatan dan perluasan program dengan memberikan perhatian beberapa hal sebagai berikut: a)

Peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan kewenangan tenaga kesehatan di pelayanan maupun program.

b)

Ketersediaan dan kecukupan serta berkesinambungan dalam hal logistik obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan,

c)

Menyebarluaskan pengetahuan komprehensif promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi melalui distribusi dan ketersediaan informasi, edukasi dan konseling yang bermutu terutama penguatan substansi pesan tentang cara akurat mencegah penularan IMS dan HIV melalui perilaku seks dan pertukaran darah, dan penularan dari ibu ke bayi/anak beserta faktor dan populasi berisiko, serta pengelompokan media KIE berdasarkan segmentasi populasi risiko tinggi, dan populasi umum.

d)

Meningkatkan efektivitas penggunaan media KIE di pusat-pusat layanan kesehatan (RS, Puskesmas/ Klinik), dan pusat informasi kesehatan pada spot populasi berisiko, beserta layanan yang tersedia.

36


e)

Sektor Kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota berupaya menggerakkan partisipasi aktif kelompok dukungan sebaya ODHA, populasi berisiko dan pemangku kepentingan lokal untuk pelaksanaan program komunikasi kesehatan

yang berorientasi membangun

motivasi hidup sehat dan rendah risiko penularan HIV. f)

Meningkatkan cakupan pesan tentang kesehatan reproduksi dan seks aman seperti menunda hubungan seks pertama pada remaja dan pemuda, dan mengurangi jumlah pasangan seks pada populasi berisiko.

g)

Menyebarluaskan informasi yang benar untuk menghapus pandangan yang salah tentang penularan IMS dan HIV, pelayanan dan pemeriksaan kesehatan bersahabat serta meningkatkan pelayanan pengobatan terkait HIV dan AIDS.

h)

Meningkatkan cakupan pemakaian kondom pada populasi penjaja seks dan menyediakan serta meresepkan kondom sebagai alat kesehatan preventif bagi setiap pasien IMS.

i)

Meningkatkan pengurangan dampak buruk narkoba melalui layanan PTRM, ketersediaan dan permintaan alat dan jarum suntik steril sekali pakai bagi pengguna narkoba suntik dan menganjurkan rehabilitasi.

2)

Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan IMS, PTRM, KT HIV, dan TB-HIV, ART dan IO. Peningkatan jumlah bertujuan untuk mendekatkan akses layanan agar: a)

Prevalensi IMS dan HIV pada populasi berisiko dapat dikendalikan.

b)

Meningkatnya jumlah peserta aktif PTRM.

c)

Meningkatnya cakupan testing

dan konseling HIV pada populasi

berisiko dan rawan tertular HIV, penderita TB dan Ibu hamil

3)

d)

Meningkatnya cakupan penapisan TB pada ODHA dan sebaliknya.

e)

Meningkatnya cakupan layanan PMTCT

f)

Meningkatnya cakupan layanan ART dan IO

Meningkatkan kinerja supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dengan memperkuat kepemimpinan dan koordinasi, serta sinkronisasi pelaksanaan sistem yang telah tersedia.

4)

Memperkuat konsolidasi dan koordinasi pada semua jajaran sektor kesehatan di semua tingkatan.

37


5)

Memperkuat penyusunan perencanaan program dan anggaran yang terpadu serta saling bersinergis di semua tingkatan a) Tingkat Pusat: masing-masing unit utama menyusun rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Aksi ini. b) Tingkat Provinsi: menyusun rencana kerja dimana didalamnya terdapat penetapan kerangka prioritas wilayah dan program, target pencapaian program

yang

terukur,

sistim

pelaksanaan

kegiatan

program,

monitoring dan evaluasi. Tingkat kabupaten/kota dilibat aktifkan dalam proses penyusunan rencana kerja provinsi tersebut. c) Tingkat Kabupaten/Kota: menyusun rencana kerja spesifik tentang sasaran prioritas program dan sub populasi, ukuran pencapaian hasil, alur kerja, dan monitoring serta evaluasi. 6)

Memperkuat alur kerja pelaksanaan program yang saling bersinergis di masing-masing tingkat dan antar tingkat.

7)

Memperkuat kebijakan dan mekanisme pelaksanaan surveilans terpadu.

8)

Memperkuat pelaksanaan sistim supervisi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program.

9)

Memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait di masingmasing tingkat agar program percepatan dan perluasan pengendalian IMS, HIV dan AIDS mendapat dukungan politis dan teknis operasional.

10) Membangun perspektif hidup sehat dan rendah risiko penularan HIV. Sektor Kesehatan di masing-masing tingkat melaksanakan advokasi kepada penentu keputusan dan pemangku kepentingan sebagai usaha memperkuat dukungan sumberdaya dan dana, menciptakan suasana kondusif untuk pelaksanaan program, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. 8.

Jumlah kasus Diare per 1000 penduduk a. Pengertian 1)

Diare AKUT adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuiensinya lebih sering dari biasanya (biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari) dan berlangsung kurang dari 14 hari.

2)

Jumlah kasus diare per 1.000 penduduk adalah perkiraan jumlah penderita diare dalam 1.000 penduduk.

38


b. Definisi Operasional Perkiraan jumlah penderita diare per 1000 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun (angka kesakitan diare) c. Rumus/Cara Perhitungan 1)

Inciden 2 minggu Jumlah penderita diare semua umur mulai 2 minggu ------------------------------------Jumlah penduduk semua umur

2)

Inciden 1 tahun Inciden diare 2 minggu ------------------------------------------------------------------------Faktor koreksi (jumlah penderita diare pada bulan pelaksanaan dibagi jumlah penderita diare 1 tahun) data 1 tahun ini adalah data tahun lalu di puskesmas terpilih dibagi 2 (2 = periode waktu pengamatan 2 minggu)

d. Capaian Indikator Capaian Indikator Jumlah kasus diare per 1.000 penduduk Tahun 2012 telah mencapai target yang ditetapkan (147,2%) dari target

315 kasus diare per

1000 penduduk, realisasi 214 kasus per 1000 penduduk.

Perbandingan dengan tahun 2010, 2011 dan 2012 : Berdasarkan hasil kajian morbiditas diare diketahui bahwa tahun 2010 jumlah kasus diare per 1.000 penduduk sebesar 444, tahun 2011 sebesar 411 dan tahun 2012 sebesar 214%. Hal ini menunjukan penurunan jumlah kasus diare per 1.000 penduduk. Perbandingan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

39


Grafik 8 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Kasus Diare Per 1000 Penduduk Tahun 2010 – 2012

INSIDEN DIARE SEMUA UMUR HASIL KAJIAN MORBIDITAS DIARE 500

Per 1.000 pddk

400 300

411 350

411 335

200

315

300

214

285

250

100 0 '10

11

'12

REALISASI

'13

'14

'15

Tahun TARGET

Sumber : Survei Kemkes RI 1

e. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator: 1) Peningkatan kemitraan dengan menjalin kerja sama lintas program dan sektor dalam menanggulangi KLB/Wabah Diare 2) Sosialisasi tatalaksana diare yang tepat dan cepat di sarana kesehatan (Puskesmas /Rumah Sakit) maupun di rumah tangga. 3) Peningkatan SKD KLB Diare sehingga KLB Diare cepat terdeteksi dan segera dapat diatasi. 4) Promosi tentang upaya rehidrasi oral ditingkatkan, karena hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam talaksana penderita diare.

f. Masalah yang dihadapi 1) Angka kesakitan diare harus didapatkan melalui survey rumah tangga, karena angka dari laporan rutin yang dikumpulkan oleh dinkes propinsi tidak bisa menggambarkan angka kesakitan sebenarnya dipopulasi. g. Usul Pemecahan Masalah 1) Meningkatkan cakupan pelayanan di semua fasilitas pelayanan kesehatan 2) Survei rumah tangga dilakukan setiap 3 tahun sekali 3) Meningkatkan peran kader dalam penemuan kasus di masyarakat

40


9. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) h. Pengertian 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem perundangan nasional dan beradi di daerah kabupaten/kota. 2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. 3. Desa yang melaksanakan STBM adalah desa yang sudah melaksanakan pemicuan minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja masyarakat, dan telah mempunyai rencana tindak lanjut untuk menuju Sanitasi Total.

c. Definisi operasional : Jumlah Desa yang melaksanakan STBM adalah desa yang sudah melakukan pemicuan minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja masyarakat, dan telah mempunyai rencana tindak lanjut untuk menuju Sanitasi Total. d. Rumus/Cara Perhitungan: Jumlah kumulatif desa yang telah melaksanakan STBM di kecamatan /kabupaten/kota/provinsi

e. Capaian Kinerja Capaian kinerja indikator jumlah desa yang melaksanakan STBM pada Tahun 2012 telah mencapai angka target yang telah ditetapkan. Dari target 11.000 desa telah tercapai 11.156 desa (101,5%).

Tingkat pencapaian target dan realisasi indikator STBM dari tahun 2010 -2012 dapat dilihat pada grafik berikut :

41


Grafik 9 Target dan Realisasi Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM Tahun 2010 - 2012

Target

Realisasi

20000 16000

11165 11000

6235 2510

5500

2500 Th.2010

Th.2011

Th.2012

Th.2013

Th.2014

Grafik 10 Persentase Tingkat Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Desa yang Melaksanakan STBM Tahun 2010-2014 120 100

113.4 %101.5 %

100.4 %

80 60 40 20 0 2010

2011

2012

0,0

0,0

2013

2014

Setiap tahun jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat selalu bertambah. Sebagai target awal pada tahun 2010 jumlah desa ada 2.500 desa dan sampai dengan tahun 2014 menjadi sebesar 20.000 desa dengan 42


angka capaian atau realisasi yang juga selalu meningkat. pada gambar grafik diatas menunjukkan angka capaian diatas 100 % hal ini menunjukkan pula keberhasilan

kegiatan STBM. Bila

dilihat dari tingkat capaian kinerja,

menunjukkan bahwa capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun angka yang tertinggi terlihat pada tahun 2011 dengan tingkat capaian kinerja yang dicapai sebesar 113,36%. atau ada penambahan jumlah desa yang menyelenggarakan STBM sebanyak 735 desa.

Sedangkan pada tahun 2012

tingkat capaian kinerja terlihat lebih rendah

dibanding tingkat capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 101,5 % namun dilihat dari jumlah desa yang menyelenggarakan menunjukkan penambahan jumlah desa dari 11.000 desa menjadi 11.165 desa atau penambahan jumlah desa sebanyak 165 desa. hal ini terkait dengan adanya closing date dari 2 proyek yang mendukung penyelenggaran STBM yaitu Proyek WSLIC dan CWSHP.

f. Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Indikator 1)

Meningkatkan

akses

air

minum

dan

sanitasi

dasar

secara

berkesinambungan kepada separuh dari porsi penduduk yang belum mendapat akses air minum dan sanitasi dasar. 2)

Mendorong Pemerintah Daerah untuk Strategi

Nasional

Sanitasi

Total

mengimplementasikan kegiatan

Berbasis

Masyarakat

(SN-STBM)

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 852 Tahun 2008 yang sampai pada akhir Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh 11.165 desa di 241 kabupaten/ Kota di Indonesia. 3)

Melaksanakan kerjasama dengan berbagai lintas sektor terkait melalui penerapan PAMSIMAS, CWSH, WSLIC dan ICWRMIP.

4)

Melaksanakan kerjasama dengan mitra donor antara lain Unicef, World Bank, ADB, dan pemerintah daerah (APBD) untuk dukungan dana.

5)

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui incash (dana masyarakat) dan inkind (sumber daya lainnya).

g. Masalah yang dihadapi 1)

Terbatasnya dana untuk perbaikan kualitas sarana air minum pedesaan sebagai tindaklanjut hasil inspeksi sanitasi sarana terutama pada daerah-

43


daerah pedesaan terpencil dan daerah yang belum terjangkau oleh proyek penyediaan air bersih. 2)

Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dan swasta dibidang penyediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas.

3)

Belum

semua

laboratorium

kesehatan

masyarakat

dan

BTKLPP

terakreditasi; 4)

Terbatasnya SDM yg telah mendapat pelatihan dan peralatan uji kualitas.

5)

Belum terdistribusinya sarana dan prasarana laboratorium kit secara merata baik kabupaten/kota, dan desa

6)

Keterbatasan dan tidak meratanya distribusi tenaga operasional lapangan kesehatan lingkungan sampai ke tingkat desa.

7)

Disparitas capaian antar wilayah (antar provinsi dan kabupaten/kota)

8)

Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan kapasitas sumber daya dalam memenuhi kebutuhan penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan.

h. Usul Pemecahan Masalah Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan program maka dilakukan berbagai

terobosan-terobosan

indikator,diharapkan

yang

upaya-upaya

dapat

yang

mendukung

dilakukan

dapat

pencapaian memperkecil

permasalahan yang ada antara lain : 1) Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan swasta melalui

advokasi keseluruh stakeholder dibidang penyediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas. 2) Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan masyarakat dan BTKLPP 3) Mendorong akreditasi laboratorium kesehatan dan BTKLPP. 4)

Melakukan pendampingan pelaksanaan di propinsi dan kab/kota

5)

Harmonisasi program dengan stakeholder terkait (Donor agency, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, dll) dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berkualitas.

6)

Akselerasi STBM melalui inisiasi daerah dan akses pendanaan BOK

7)

Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

air bersih dan sanitasi di

Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). 8)

Meningkatkan

pembinaan

yang

diprioritaskan

pada

daerah-daerah

pencapaian target indikatornya di bawah angka rata-rata nasional

44


9)

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap perilaku higiene dan sanitasi melalui penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

10. Persentase

Provinsi

yang

Melakukan

Pembinaan

Pencegahan

dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE dan Tata Laksana)

a. Pengertian 1) Provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM adalah

Provinsi

yang

melakukan

pembinaan

pencegahan

dan

penanggulangan PTM kepada kab/kota di wilayah provinsi tersebut. 2) Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan PTM adalah deteksi dini, penanganan kasus, KIE, dan Surveilans 3) Pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM yang dimaksud adalah memberikan dukungan dalam melaksanakan program PPTM, sehingga kab/kota di wilayah provinsi tersebut dapat melaksanakan program PPTM. b. Definisi operasional Persentase

Provinsi

yang

melakukan

pembinaan

pencegahan

dan

penanggulangan PTM adalah jumlah Provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM terhadap jumlah provinsi di Indonesia c. Rumus/Cara perhitungan: Persentase Provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan = penanggulangan PTM

jumlah Provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM x 100% Jumlah provinsi di Indonesia

d. Pencapaian Indikator Pencapaian Persentase provinsi yang melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE dan Tata laksana), dapat mencapai target yang diharapkan. Target pada tahun 2012 sebesar 80%, realisasi 90,9%, sehingga pencapaiannya sebesar 113,6%.

45


Grafik 11 Target dan Realisasi Indikator Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan PTM Tahun 2012

90,9

Persentase

95 90 85

80

80 75 70

Target

Realisasi

Target provinsi yang melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, Deteksi Dini, KIE dan Tatalaksana), adalah sebesar 80%, yaitu 26 provinsi yang menjadi target. Pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi untuk mengukur indikator kinerja tersebut, dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa 30 provinsi (90,9%) yang sudah melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, Deteksi Dini, KIE dan Tata laksana). Provinsi tersebut adalah

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kepulauan Riau, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Perbandingan pencapaian pengukuran sasaran indikator kinerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada grafik berikut:

46


Grafik 12 Target dan Realisasi Indikator Persentase Provinsi yang melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan PTM Tahun 2010 – 2012 100

84,8

90,9

persentase

80 60

80 54,5

40

70 Target

50

Capaian

20 0 2010

2011

2012

Tahun

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan: 1) Sosialisasi dan advokasi terhadap pemegang kebijakan Meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pengendalian penyakit tidak menular, diperlukan untuk memperkuat

komitmen

daerah

serta

sistem

pembiayaan

program

pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular melalui berbagai kegiatan seperti pada peringatan hari jantung sedunia, hari tanpa tembakau, dll. 2) Penyusunan NSPK Penyusunan NSPK PPTM dilaksanakan guna memperkuat aspek legal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular meliputi revisi modul TOT pengendalian faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, regulasi pengaturan asupan garam, penyusunan pedoman penemuan dini kanker pada anak, penyusunan pedoman penyakit kronis dan degeneratif,

penyusunan

permenkes

pengendalian

gangguan

akibat

kecelakaan, penyusunan petunjuk teknis pengendalian KDRT, penyusunan pedoman pelayanan PTM di Puskesmas, dan review penyusunan pedoman Posbindu. 3) Bimbingan Teknis secara intensif Bimbingan ini dilaksanakan untuk memperkuat dalam melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular di daerah.

47


4) Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dengan penguatan Jejaring di tingkat Provinsi. Koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan penguatan forum kota sehat

maupun

Jejaring

pengendalian

penyakit

tidak

menular

untuk

pengendalian penyakit tidak menular di daerah sehingga dapat digunakan sebagai wadah dalam mengkoordinasikan permasalahan dan hambatan dalam

pengendalian

penyakit

tidak

menular.

Lembaga-lembaga

kemasyarakatan termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi memiliki peran sentral untuk membangun dukungan masyarakat umum, karenanya harus dilibatkan sebagai mitra aktif dalam proses pengembangan, pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular. 5) Peningkatan kapasitas SDM Peningkatan SDM secara berjenjang akan mempermudah pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular. Pada tahun 2012 telah dilakukan TOT PPTM terintegrasi di 15 provinsi, yang melibatkan pengelola program, dan petugas kesehatan. Diharapkan dengan TOT ini, daerah dapat meningkatkan pengendalian PTM melalui peningkatan pelayanan PTM di fasilitas kesehatan dengan kegiatan pelayanan PTM di Puskesmas, dan juga mengembangkan kegiatan posbindu di kelompok-kelompok masyarakat. 6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyedian sarana dan prasarana upaya pengendalian penyakit tidak menular dilaksanakan sebagai pendukung dalam mengembangkan dan memperkuat kegiatan pengendalian PTM. Dukungan tersebut berupa penyedian Posbindu Kit, dan alat kesehatan dalam peningkatan pelayanan PTM di Puskesmas .

f.

Masalah yang dihadapi 0) Masih terbatasnya regulasi dalam pengendalian PTM 1) Advokasi yang belum maksimal pada kab/kota Masih terbatasnya upaya pengendalian PTM, baik yang datang dari masyarakat maupun pemerintah. Hal ini terlihat dengan masih rendahnya anggaran dalam pengendalian PTM. 2) Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor yang belum optimal di tingkat Kab/Kota

48


Kelemahan koordinasi dan ketiadaan rencana bersama antar para pelaku dan penggiat pengendalian PTM, sehingga menghambat pelaksanaan PTM. 3) Sosialisasi yang masih belum maksimal Rendahnya kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya PTM, sehingga masyarakat masih perlu diberikan informasi mengenai bahaya PTM dan pentingnya pencegahan PTM melalui pengendalian faktor risiko dan deteksi dini. 4) SDM yang masih terbatas dalam pengendalian PTM 5) Surveilans dan registri PTM yang belum berjalan Belum tersedianya Data PTM dan faktor risikonya sesuai dengan yang diharapkan. Data merupakan sumber informasi untuk advokasi kepada penentu kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program PTM

g. Usul Pemecahan Masalah 1) Pengembangan NSPK tentang pengendalian PTM di berbagai tingkat pemerintahan dan didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat diberbagai tatanan. 2) Peningkatan advokasi terhadap stake holder yang terkait Advokasi PPTM kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah) secara intensif dan efektif dengan focus pesan ‘Dampak PTM

(ancaman) terhadap

pertumbuhan ekonomi Negara/Daerah, dan juga dalam peningkatan anggaran dalam pengendalian PTM. 3) Peningkatan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Dalam meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik melalui forum kota sehat maupun jejaring pengendalian PTM untuk membangun dukungan dalam melaksanakan pengendalian PTM. Salah satu kegiatan dalam meningkatkan koordinasi tersebut dengan menyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan rencana bersama antar para pelaku dan penggiat pengendalian PTM.

49


4) Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan dalam pengendalian PTM. Peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan, terutama untuk 17 provinsi yang belum dilatih untuk membentuk tim pelatih provinsi. Selain itu pelatihan untuk tingkat kab/kota, Puskesmas maupun pelatihan kader melalui dana dekon maupun APBD. 5) Peningkatan sosialisasi pengendalian PTM Sosialisasi pengendalian PTM dalam meningkakan kesadaran masyarakat melalui Promosi kesehatan dan perlindungan populasi berisiko PTM yang efektif dan didukung regulasi memadai melalui kebijakan yang berpihak pada kesehatan untuk menjamin pelaksanaannya secara terintegratif melalui “Triple Acs” (active cities, active community and active citizens) dengan kerja sama lintas program, kemitraan lintas sektor, pemberdayaan swasta/industri dan kelompok masyarakat madani. Upaya

promosi

dan

kampanye

pencegahan

PTM

dilakukan

oleh

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lintas program, lintas sektor yaitu organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap tahun, Kementerian Kesehatan dan pihak lainnya memperingati Hari PTM Sedunia dengan melaksanakan berbagai kegiatan, berupa: kampanye secara massal dan kegiatan skrening dan deteksi dini PTM. 6) Surveilans Epidemiologi faktor risiko dan registri PTM Mengembangkan SE faktor risiko dan registri PTM terintegrasi dengan SIKDA generik yang telah dibuat oleh Pusdatin kemenkes dalam penyediaan data dan informasi PTM. 7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sebagai dukungan dan memperkuat dalam pelaksanaan pengendalian PTM di daerah, perlu penyedian sarana dan prasarana.

50


11. Persentase Provinsi yang Memiliki Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

h. Pengertian 1)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

2)

Ruang lingkup KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

3)

Pembatasan merokok di tempat-tempat umum adalah untuk mencegah seseorang bukan perokok dari paparan asap tembakau lingkungan (perokok pasif).

4)

Yang dimaksud “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat

5)

Peraturan yang dimaksud dalam indikator ini berupa Surat Edaran/ Instruksi/ SK/ Peraturan Walikota/Bupati/Peraturan Daerah.

i. Definisi operasional Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah jumlah provinsi yang mempunyai peraturan tentang kawasan tanpa rokok di tingkat provinsi atau tingkat kab/kota terhadap jumlah provinsi di Indonesia. j. Cara perhitungan/rumus Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang KTR

=

jumlah provinsi yang mempunyai peraturan tentang kawasan tanpa rokok di tingkat provinsi atau tingkat kab/kota X 100% Jumlah provinsi di Indonesia

k. Capaian Kinerja Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mencapai target yang ditentukan. Dari target 80%, realisasi sebesar 81,8%, sehingga pencapaian sebesar 102,3%.

51


Pada tahun 2012 target Provinsi yang telah memiliki Perda (Perda/ surat edaran/ instruksi/ SK/ Peraturan Gubernur) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah sebesar 80% yaitu 26 provinsi. Hasil evaluasi, sebanyak 27 (81,8%) provinsi telah memiliki Kebijakan (Perda/ surat edaran/ instruksi/ SK/ Peraturan Gubernur) tingkat provinsi atau tingkat kab/kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Sualwesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Riau, Bangka Belitung, Jambi, dan Kepulauan Riau. Berikut perbandingan pencapaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Grafik 13 Perbandingan Pencapain Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Tahun 2010, 2011 dan 2012.

90

81,8

80

persentase

70 60 50

80

63,6 45,5

60 Target

40 30

40

Capaian

20 10 0 2010

2011

2012

Tahun

Kekuatan yang ada dalam mendukung tercapainya indikator ini, antara lain sebagai berikut: 1)

UU No. 36 Tentang Kesehatan Tahun 2009, tembakau/rokok merupakan zat adiktif( pasal 113 ayat 2)

2)

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

52


3)

Keputusan Menteri Kesehatan RI no.073/MENKES/SK/I/2007 tentang Kelompok Kerja Nasional Pengendalian Masalah Tembakau

4)

Monitoring prevalensi merokok (SUSENAS, SKRT, RISKESDAS, GYTS, GATS)

5)

Aliansi Bupati/ Walikota untuk KTR

6)

Adanya jejaring lintas sektor dan lintas program dalam pengendalian tembakau

7)

KTR sebagai indikator Kota Sehat, Sekolah Sehat, Kota Layak Anak

8)

Pedoman Pengembangan KTR dan Pedoman Nasional Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Kebijakan KTR

9)

Sudah adanya 4 kota yaitu Bogor, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukit Tinggi telah sukses melakukan larangan total bagi iklan dan promosi rokok di tingkat lokal

10) Cukai tembakau meningkat secara bertahap 11) Kemenkes

mengembangkan

kerjasama

dengan

Kemenkeu

guna

memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di daerah bagi KTR dan pelayanan penyakit terkait rokok, berdasarkan UU Nomor 39 Tentang Cukai Tahun 2007. Untuk meningkatkan penggunaannya bagi kesehatan. l. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut: 1)

Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan dalam pengendalian tembakau, melalui Pelatihan Manajemen Keuangan dalam Pengendalian Tembakau, Pelatihan

Pelatihan Manajemen

Manajemen dan

Proyek

Pengendalian

Tembakau,

kepemimpinan

Pengendalian

Tembakau,

Pelatihan KTR, Pelatihan Penegakan hukum dan inspeksi kepatuhan di 3 kab/kota 2)

Meningkatkan komitmen dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian tembakau, melalui pelaksanaan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk mendukung pengendalian tembakau dan pengendalian PTM, pertemuan tindak lanjut monitoring aliansi, pertemuan pengembangan kebijakan 100% KTR dengan Gubernur, Pemda, dan Stakeholder di 5 provinsi, pertemuan dengan aliansi bupati dan walikota, Workshop penyusunan draft Naskah Akademik untuk aksesi Framework Convention On Tobacco Control (FCTC), pertemuan rutin dengan stakeholder

53


membahas tentang pengendalian tembakau (FCTC, UU Kesehatan) dan perkembangannya setiap 3 bulan. 3)

Mengembangkan KIE melalui berbagai media, dengan menyediakan bahan informasi mengenai pengendalian tembakau, mendistribusikan Factsheet, mengembangkan dan mendistribusikan tanda-tanda dilarang merokok nasional sesuai dengan UU Kesehatan.

4)

Meningkatkan partisipasi seluruh komponen bangsa melalui peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia

5)

Dikembangkannya

klinik

berhenti

merokok

di

pelayanan

kesehatan

masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit 6)

Mengembangkan regulasi/NSPK pengendalian tembakau, dengan membuat Panduan untuk implementasi nasional penegakan kebijakan 100% KTR, dan mengembangkan bahan advokasi kebijakan pengendalian tembakau.

m. Masalah yang dihadapi 1)

Masih terbatasnya regulasi dalam pengendalian tembakau

2)

Advokasi dan sosialisasi yang masih belum maksimal kepada stakeholder terkait.

3)

Koordinasi lintas program dan lintas sektor yang belum optimal

4)

Rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya produk tembakau, khususnya rokok.

5)

Masih adanya penolakan dari pihak swasta dan sebagian masyarakat terhadap upaya pengendalian tembakau di Indonesia.

n. Usul Pemecahan Masalah 1)

Pengembangan regulasi tentang pengendalian tembakau di berbagai tingkat pemerintahan dan didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat diberbagai tatanan. Dengan telah di tandatanganinya PP nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pengendalian tembakau.

2)

Penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang ada dalam melindungi dampak kesehatan akibat rokok

3)

Peningkatan pemahaman tentang bahaya rokok kepada seluruh lapisan masyarakat

dengan

melibatkan

stakeholder

termasuk

masyarakat,

organisasi profesi, akademisi, lembaga sosial masyarakat (LSM).

54


4)

Pengendalian tembakau dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, terintegrasi dengan harmonisasi kebijakan publik dan melalui periode pentahapan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

5)

Komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pengendalian tembakau melalui APBN, APBD dan sumber penganggaran lainnya.

6)

Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan dalam pengendalian tembakau.

7)

Melaksanakan kegiatan MPOWER yaitu : a) Monitor (prevelensi) penggunaan tambakau dan kebijakan preventifnya; b) Perlindungan masyarakat dari asap tembakau; c) Optimalisasi dukungan berhenti merokok; d) Waspadakan masyarakat akan bahaya (asap) tembakau; e) Eliminasi iklan, promosi serta sponsor tembakau/ rokok; f) Raih kenaikan cukai tembakau/rokok.

C. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Direktorat PP dan PL memiliki Sumber Daya Manusia sebayak 646 (Enam Ratus Empat Puluh Enam) orang pada tahun 2012, dikelompokkan berdasarkan jabatan, kelompok umur, golongan, pendidikan dan jabatan. a. Jabatan Berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi 3 yaitu :Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini:

55


Grafik 14 Jumlah Pegawai Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan Tahun 2012

99 44

Struktural JFT JFU

503

b. Kelompok Umur

Grafik 15 Jumlah Pegawai Ditjen PP dan PL Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012 1 10

7

23-24 25 - 30 Thn 16

12

31 - 35 Thn 36 - 40 Thn 41 - 45 Thn 46 - 50 Thn

15 25

51 - 55 Thn 56 Thn

56


c. Golongan

Grafik 16 Jumlah Pegawai Ditjen PP dan PL Berdasarkan Golongan Tahun 2012

4

1 5

44

2

4

I/C

5 20

I/D 24

II/A

32

II/B 81

II/C

126

II/d III/a III/b III/c

185

113

III/d

c. Pendidikan

Grafik 17 Jumlah Pegawai Ditjen PP dan PL Berdasarkan Pendidikan Tahun 2012 3

1 11 9

SD 130

SLTP 9

SLTA D1

356

81

D3 9

DIV S1 S2

305

S3 Spesialis

57


e. Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

275

Perempuan

371

2.

Laki-laki

Sumber Daya Anggaran Sumber daya anggaran yang dikelola oleh Ditjen PP dan PL dalam rangka melaksanakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012 untuk mencapai target-target sasaran program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

58


Tabel 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan Tahun 2012

NO 1

KEGIATAN Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra a. RM b. Hibah Langsung

2

Pengendalian Penyakit Menular Langsung a. RM b. Hibah Langsung

3

Pengendalian Bersumber Binatang

ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp.)

REALISASI (Rp.)

132,466,000,000

179,614,309,000

159,734,164,805

88.93

132,466,000,000

154,458,720,000 25,155,589,000

139,844,281,307 19,889,883,498

90.54 79.07

89,100,000,000

533,756,450,000

456,711,859,075

85.57

89.100.000.000

186,314,604,000 347,441,846,000

140,205,463,170 316,506,395,905

75.25 91.10

69,300,000,000

179,819,952,000

138,989,694,816

77.29

69,300,000,000

63,040,720,000

42,550,650,963

67.50

116,779,232,000

96,439,043,853

82.58

ANGGARAN SEMULA (Rp.)

Penyakit

a. RM b. Hibah Langsung 4

5

Penyehatan Lingkungan

100,015,003,000

85,263,352,000

75,462,186,999

88.50

a. RM, RMP, Loan dan Hibah b. Hibah Langsung

100,015,003,000

85,044,151,000 219,201,000

75,290,756,999 171,430,000

88.53 78.21

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

61,234,000,000

52,772,036,000

50,064,141,987

94.87

a. RM

61,234,000,000

49,229,313,000

47,090,400,186

95.66

3,542,723,000

2,973,741,801

83.94

b. Hibah Langsung

6

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

159,757,410,000

106,587,556,000

82,212,103,531

77.13

a. RM

159,757,410,000

104,288,186,000

80,171,951,942

76.88

2,299,370,000

2,040,151,589

88.73

577,994,625,000

469,708,725,000

426,030,613,306

90.70

b. Hibah Langsung 7

UPT

8

Dekonsentrasi

74,663,372,000

89,706,193,000

76,224,276,593

84.97

9

TP

47,326,690,000

47,326,690,000

41,778,215,048

88.28

1,311,857,100,000

1,744,555,263,000

1,507,207,256,160

86.39

JUMLAH

59


3.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dapat dikelompokkan atas peralatan, sarana gedung, dan prasarana lainnya. Kegiatan ini dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal yang dimanfaatkan oleh satuan kerja pusat termasuk instalasi pendukungnya. Gedung utama terletak di Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat termasuk instalasi gudang, parkir, taman, dan kantin. Posisi neraca barang milik negara per 31 Desember 2012 senilai Rp. 7.188.978.900.776,- yang terdiri dari:

60


Tabel 8 Barang Milik Negara Ditjen PP dan PL Posisi Per Tanggal 31 Desember 2012 KODE

URAIAN

JUMLAH (Rp)

117111

Barang konsumsi

17.883.533.903

117113

Barang untuk pemeliharaan

117114

Suku cadang

117121

Pita cukai, materai dan leges

117124

Peralatan & mesin utk dijual dan diserahkan kpd masy.

117127

Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat

117128

Barang Persediaan lainnya utk dijual/diserahkan ke masy.

117131

Bahan baku

117191

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga

117199

Persediaan lainnya

131111

Tanah

132111

Peralatan dan mesin

133111

Gedung dan bangunan

134111

Jalan dan jembatan

202.732.800

134112

Irigasi

680.229.950

134113

Jaringan

135111

Aset tetap dalam renovasi

103.962.500

135121

Aset tetap lainnya

16.3.306.630

136111

Konstruksi dalam pengerjaan

162151

Software

162191

Aset tak berwujud lainnya

166112

Aset tetap yg tdk digunakan dlm operasi pemerintahan

299.154.586 96.183.548.750 0 14.413.374.000 74.313.250 2.530.000 13.202.288.636 1.098.844.139 257.073.373.299 97.861.540.889 1.435.858.858.640 211.494.422.988

98.269.196.101

820.432.267.618 1.771.663.928 16.257.700

JUMLAH

158.227.836.548 3.241.813.236.855

61


BAB IV SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PP dan PL Tahun 2012 merupakan laporan pertanggungjawaban Penyehatan

kinerja

Lingkungan

pelaksanaan

yang

Program

berasaskan

Pengendalian

akuntabilitas

dan

Penyakit

berorientasi

dan pada

pencapaian-pencapaian kinerja sasaran program yang bersifat hasil (outcome). Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan memiliki sasaran menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh hasil

bahwa dari 11 Indikator sasaran Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, sebanyak 10 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, dan hanya 1 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian indikator sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan masih menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya koordinasi dan integrasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, komitmen pemerintah daerah yang rendah dalam menyediakan anggaran, serta masih terbatasnya SDM kesehatan secara kualitas dan kualitas. Pada tahun yang akan datang Ditjen PP dan PL berupaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan

meningkatkan

sosialisasi

dan

advokasi

kebijakan-kebijakan

Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan berupaya mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmennya dalam penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

62

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I

: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tahun Anggaran

: 2012

SASARAN Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.


TARGET

REALISASI

%

85

86,8

102,1

1,5

1,69

88,76

228

213

107,04

80

82,4

101,9

87

90,8

104,5

53

36,82

130,53

<0,5

0,32

166,67

315

214

147,2

11.000

11.165

101,5

80

90,9

113,6

80

81,8

102,3

Jumlah Anggaran Program PP dan PL Tahun 2012

: Rp. 1.744.555.263.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program PP dan PL Tahun 2012

: Rp. 1.507.207.256.160,-

KATA PENGANTAR. Jakarta, Februari 2013 Maret 2012 Direktur Jenderal, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE NIP

Recommend Documents