kata pengantar Jakarta, 24 Januari 2017 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Erna M. Mochtar, S.H., M.Si

LAPORAN

KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN P E M A N FA ATA N R U A N G D A N P E N G U A S A A N TA N A H

2016

kata pengantar DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas berkat rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan Kinerja ini pada hakikatnya merefleksikan kinerja seluruh aktivitas yang menjadi lingkup kerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN selama Tahun Anggaran 2016, sebagai tahun kedua terbentuknya unit organisasi ini. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pemenuhan atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, khususnya pada lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, juga mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/SE/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019, tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam merealisasikan seluruh rencana yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan. Pengalaman yang diperoleh pada tahun kedua ini akan menjadi bekal bagi pelaksanaan agenda pekerjaan di tahun-tahun mendatang. Akhir kata, segenap jajaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menyadari bahwa diluar upaya maksimal yang telah kami lakukan, tentunya masih dijumpai berbagai kekurangan dalam kinerja yang telah kami capai. Kekurangan tersebut tentunya akan dijadikan pembelajaran dan masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja kami kedepan. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif terhadap pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Tahun 2016. Semoga informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Jakarta, 24 Januari 2017 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Erna M. Mochtar, S.H., M.Si.

ringkasan eksekutif Pada Kabinet Kerja 2015-2019, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebagai unit organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mendapat amanat untuk menjalankan tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Hal ini berarti bahwa fungsi pengendalian, baik dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang maupun pengendalian pertanahan, akan dijalankan oleh unit organisasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Melalui pembentukan Ditjen ini, diharapkan dapat tercapai suatu sinergitas kebijakan antara kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kebijakan pengendalian pertanahan, dalam menjawab isu strategis yang dihadapi di masing-masing bidang baik tata ruang maupun pertanahan. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki tujuan yakni “Menjamin terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang dan kebijakan Agraria”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1.

Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan

2.

Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota” dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. IKP 1 yakni “prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota” direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, pencapaian IKP 1 adalah sebesar 4,63% setara dengan 9,08%, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100%. IKP 2 yakni “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang”, dipenuhi melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, capaian IKP 2 adalah sejumlah 13 (tiga belas) Pulbaket, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100%. IKP3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan”, berhasil merealisasikan target sebanyak 16 (enam belas) bidang, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100%.

IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”, direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Adapun, capaian yang berhasil diwujudkan pada IKP 4 ini adalah sejumlah 30 (tiga puluh) bidang, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 103,44%. Capaian kinerja tersebut diperoleh melalui dukungan anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sesuai DIPA APBN TA 2016 sebesar Rp. 179.663.295.000. Selama pelaksanaan TA 2016, terjadi beberapa dinamika yang menyebabkan adanya penyesuaian/perubahan nilai anggaran yang dapat dimanfaatakan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas kebijakan penghematan tahap I, penundaaan tahap II (sharing tunjangan kinerja dan self blocking), dan revisi anggaran tahap III (pengembalian anggaran sharing tukin) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, jumlah anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang dapat dimanfaatakan selama TA. 2016 setelah melalui berbagai dinamika yang ada dilapangan adalah sebesar Rp. 146. 681.603.000. Adapun, kinerja anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang berhasil direalisasikan pada akhir tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 142.376.278.000 atau 97,06% dari anggaran pagu efektif untuk satker pusat dan satker dekonsentrasi, dengan capian fisik hanya sebesar 79,25% karena target capaian fisik yang digunakan masih mengacu kepada target pagu anggaran awal, sementara dalam pelaksanaannya anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian target keluaran mengalami beberapa kali pengurangan sebagaimana telah dijelaskan pada bab dinamika anggaran sebelumnya. Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja yang telah dihasilkan baik fisik maupun anggaran sudah dapat dikategorikan baik, mengingat berbagai kendala yang dihadapi selama berjalannya Tahun Anggaran 2016 terutama terkait dengan pengematan anggaran di TA 2016. Namun demikian, berkat komitmen dan kerja keras dari berbagai elemen yang ada dalam lingkup Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, berbagai kendala dan permasalahan yang ada dapat teratasi dalam rangka memberikan hasil maksimal sebagai pemenuhan target yang telah ditetapkan. Merujuk kepada dinamika yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan TA 2016, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan masukan dan catatan untuk perbaikan sekaligus peningkatan kinerja pada tahun mendatang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 1. Mendorong kinerja Pemanfaatan pagu anggran, dengan didukung peningkatan kapasitas SDM Aparatur Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melalui penyelenggaraan diklat teknis, serta keikutsertaan dalam konferensi, seminar, simposium, dan kursus singkat, yang dimaksudkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien; 2. Pembinaan kepada SKPD Dekonsentrasi selaku pelaksana di daerah harus dilakukan secara intensif oleh Direktorat Pembina di pusat untuk meminimalisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak menghambat atau mengganggu berjalannya pekerjaan;

ringkasan eksekutif 3. Perlu koordinasi lebih lanjut antara pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem, input data SIWASTEK dan cara penyampaian dokumen pendukung wastek agar lebih efisien. Selain itu perlu penetapan reward dan punishment bagi kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik hingga memuaskan; 4. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Tata Ruang terkait percepatan penetapan dokumen rencana tata ruang (RDTR dan RTR Kawasan Strategis); 5. Perlu perhatian dalam pengalokasian anggaran pada aktivitas penting pengembangan kelembagaan untuk menunjang capaian IKP secara keseluruhan; 6. Perlu peningkatan jumlah anggaran pada kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga jumlah kabupaten dan kota yang ditangani mencapai target yang tetapkan; 7. Mendorong percepatan penyusunan instrumen pendukung terkait pengendalian pemanfaatan ruang (NSPK dan Peraturan Zonasi); 8. Melakukan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan kementerian/lembaga lain terkait pengendalian pemanfaatan ruang; 9. Mempercepat penyusunan kelembagaan PPNS dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas PPNS serta peningkatan status PPNS; 10. Mendorong pelantikan untuk dilaksanakan oleh Kanwil Kumham di Provinsi dengan mengikutsertakan dalam kegiatan fasilitasi operasionalisasi PPNS yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi;

11. Perlu peningkatan jumlah aparatur PPNS melalui penyelenggaraan diklat yang bekerjasama dengan Bareskrim Polri, melalui pengembangan pola pendidikan dan mekanisme penjaringan yang dapat meningkatkan minat dan keikutsertaan peserta didik. 12. Medorong SKPD Dekonsentrasi/Pemerintah Daerah untuk dapat mempersiapkan dan menganggarkan dana APBD untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang (khususnya kegiatan PPNS) dalam rangka keberlajutan kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat UUPR dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kegiatan PPNS merupakan salah satu kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah. 13. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam rangka memaksimalkan hasil rekomendasi pengendalian dan pemantauan pertanahan; dan 14. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan pertanahan. 15. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan verifikasi data tanah negara bekas tanah terlantar dalam rangka persiapan penetapan TCUN; dan 16. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan Kanwil BPN di seluruh provinsi dalam rangka mendukung dan memaksimalkan hasil rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

PENDAHULUAN

01

1.1 Gambaran Umum 1.2 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan 1.4 Rencana Strategis 1.5 Dinamika Penganggaran 2016 1.6 Sistematika Pelaporan

02

1-1 1-3 1-9 1-12 1-21 1-23

PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Kerja Tahunan 2.2 Perjanjian Kinerja 2.3 Metode Pengukuran Kinerja

2-1 2-4 2-9

daftar ISI AKUNTABILITAS KINERJA

03

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.2. Evaluasi Dan Analisis Anggaran 3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

04

3-2 3-40 3-44

PENUTUP

PK Ditjen PPRPT Tahun 2016 (Awal) PK Ditjen PPRPT Tahun 2016 (Revisi) Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PPRPT Tahun 2016 Matrik Renstra Ditjen PPRPT 2015-2019 Progres Keuangan dan Fisik Ditjen PPRPT Tahun 2016

LAMPIRAN

1.1

1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4

3.5

3.6

3.7

Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah RPJMN 2015-2019 Indikator Kinerja Program PPRPT Rencana Kerja Tahunan (RKT) Program PPRPT Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Ditjen PPRPT Tahun 2016 Pe m a n t a u a n Pe ri o d i k Pe n c a pa i a n Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kriteria Penilaian Progres Capaian Capaian Kinerja Ditjen PPRPT Berdasarkan Dokumen PK Tahun 2016 Kinerja Wastek Provinsi, Kabupaten dan Kota (Kinerja Cukup, Baik hingga Memuaskan) Tahun 2016 L o k a s i Pe m a n t a u a n d a n E va l u a s i P e m a n f a a t a n R u a n g Provinsi/kabupaten/kota J u m l a h Te m u a n Po t e n s i I n d i k a s i Pelanggaran pemanfaatan Ruang perProvinsi tahun 2016 Lokasi Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2016

1-14

3.8 3.9

1-15 2-2

3.10

2-5

3.11

3-3

3.12

3-6 3-7

3.13

3-11 3.14

Rekomendasi Pemenuhan Hak atas Tanah Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2016 Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar Tahun 2016 Perbandingan Realisasi Kinerja Ditjen PPRPT Tahun 2015 dan Tahun 2016 Capaian Kinerja Ditjen PPRPT Berdasarkan Dokumen RKT Tahun 2016 Pencapaian Kinerja Ditjen PPRPT sampai dengan Tahun 2016 terhadap Target Kinerja 5 Tahun Renstra Capaian Kinerja Ditjen PPRPT sampai dengan Tahun 2016 terhadap Target RPJMN 2015-2019 Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja Program TA 2016

3-21 3-27 3-30 3-31 3-35

3-39

3-44

3-15

3-16

3-19

daftar

tabel

daftar

gambar 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Alur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dit. Pengendalian pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang dan Pembangunan Orientasi Pelaksanaan Tugas PPNS dalam Penegakan Hukum Pidana Penataan ruang Ruang Lingkup Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan pertanahan Target Penertiban Tanah Terlantar Alur Pikir Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Bagan Struktur Organisasi Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Ilustrasi Indikator Kinerja Grafik Dinamika Anggaran Tahun 2016 Kronologis Perubahan Anggaran Ditjen PPRPT TA 2016 SAKIP Sebaran Anggaran Pagu APBN Sebaran Anggaran Pagu Efektif Sebaran Anggaran Per Satker (Pagu APBN) Sebaran Anggaran Per Satker (Pagu Efektif) Distribusi Anggaran Pagu APBN Distribusi Anggaran Pagu Efektif Bentuk Pengawasan Penataan Ruang

1-4

3.2 3.3

1-4 1-5

3.4 3.5

1-5 3.6 1-5 3.7 1-6 1-6 1-7 1-8 1-8

3.8 3.9 3.10 3.11

1-13 1-21 1-22

3.12 3.13

2-1 2-7 2-8 2-8

3.14 3.15 3.16

2-8

3.17

2-8 2-8 3-9

3.18

Sistem Kerja Siwastek Pelaksanaan Workshop Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Kampanye Publik Skenario Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sebaran Pelaksanaan Pulbaket Tahun 2016 Ilustrasi Proses Pelaksanaan Audit Tata Ruang Plang Pemberitahuan Ilustrasi Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Tinjauan Lapangan Pemantauan dan Evaluasi Bisnis Proses Pengendalian Pemantauan Pertanahan Konsultasi Teknis Pener tiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Konsultasi Teknis Pener tiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Penyusunan Buku Panduan penyelesaian Masalah Penertiban Tanah terlantar Penyusunan Buku Panduan penyelesaian Masalah Penertiban Tanah terlantar Proses dan Mekanisme penertiban tanah terlantar Kinerja Anggaran Satuan Kerja TA 2016 Kinerja Anggaran Per Kegiatan TA 2016

3-12 3-12

3-13 3-14

3-16 3-17 3-19 3-20 3-21 3-26 3-27 3-27 3-28 3-28 3-29 3-40 3-43

J A K A R T A www.skyscrapercity.com-afriandi syahfril

BAB

01

p

e

n

d

a

h

u

l

u

a

n

1.1

“Pengelolaan atas ruang dan tanah memiliki peran penting dalam menjaga dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di wilayah Indonesia’’ p e n d a h u l u a n:

gambaran umum

K E M E N T E R I A N AT R / B P N

1-1

Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia, dengan jumlah total populasi sekitar 255,4 juta penduduk (Statistik, 2016). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke, dengan luas daratan seluas 1.922.570 km2 dan luas perairan sebesar 3.257.483 km2. Dengan luas wilayah dan populasi penduduk yang besar tersebut, tentunya Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya yang begitu melimpah salah satunya adalah ruang dan tanah. Kekayaan yang melimpah tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan hal itu, pengelolaan termasuk pengendalian atas ruang dan tanah memiliki peran penting dalam menjaga dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di wilayah Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Undang-udang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Sebagaimana tertuang dalam UUPR bahwa penataan ruang memiliki tujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Bergerak dari hal tersebut, penataan ruang sebagai sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang, memiliki peran nyata dalam mewujudkan: a). Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b). Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c). Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan kewilayahan yakni nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Proses perencanaan tata ruang sebagai tahap awal dalam penataan ruang, menghasilkan rencana tata ruang (RTR) yang memuat struktur dan pola ruang. Setiap tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menetapkan RTR, baik berupa rencana umum maupun rencana rincinya, sebagai acuan pembangunan wilayah dan jaminan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang. Pada level nasional, telah ditetapkan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRWN, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan 76 RTR KSN dan 7 RTR Pulau/Kepulauan, dimana sampai dengan akhir tahun 2016, 14 RTR KSN sudah ditetapkan menjadi Perpres dan 7 RTR Pulau/Kepulauan seluruhnya sudah ditetapkan sebagai Perpres. Sedangkan pada level Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga akhir tahun 2016, telah ditetapkan 29 RTRW Provinsi, 360 RTRW Kabupaten, dan 88 RTRW Kota. RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan tersebut, akan dijabarkan lebih lanjut melalui penyusunan rencana rincinya (RRTR dan RDTR), saat ini jumlah Perda RRTR dan RDTR yang telah ditetapkan adalah sebanyak 23 Perda RRTR dan RDTR atau baru 1,5% dari keseluruhan RRTR dan RDTR yang perlu d i s u s u n , s e h i n g g a d i r a s a p e r l u p e rc e pa t a n penyelesaian RRTR dan RDTR dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan penataan ruang dan tertib tata ruang yaitu untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR. Upaya mewujudkan tertib tata ruang tersebut dilaksanakan melalui penerapan 4 (empat) instrument pengendalian yakni peraturan zonasi, perizinan, insentif-disinsentif, dan sanksi. Peran penting pengendalian tersebut, perlu didukung dengan penyiapan dan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan yang lengkap sehingga

LAPORAN KINERJA 2016

Upaya mewujudkan tertib tata ruang tersebut juga didukung dengan keberadaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang memiliki tugas untuk mendukung kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang. Hingga akhir tahun 2016, jumlah PPNS yang aktif sekitar 654 orang personil baik pegawai pusat maupun daerah. Jumlah tersebut tentunya masih belum memadai untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, sehingga perlu adanya penambahan personel PPNS Penataan Ruang melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bekerjasama dengan Mabes Polri. Selain itu upaya tertib tata ruang dilakukan melalui inventarisasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), penertiban pemanfaatan ruang, dan pembinaan dan operasionalisasi PPNS. Selain pengendalian pemanfaatan ruang, upaya pengendalian juga dilakukan dalam konteks pengelolaan pertanahan, sebagaimana tertuang dalam UUPA. Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk a). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pengelolaan pertanahan dilakukan terutama terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menjamin


penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan. Tanah pada dasarnya tidak bertambah atau dengan kata lain ketersediaan tanah terbatas baik luas maupun kemampuannya, sementara kebutuhan akan tanah terus bertambah mengingat jumlah penduduk semakin banyak. Kegiatan pembangunan semakin meningkat, sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada setiap orang termasuk badan hukum berkewajiban untuk senantiasa memanfaatkan tanah secara optimal dan mencegah dari kerusakan dengan tujuan bisa lestari dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Pada periode kabinet kerja, reforma agraria masuk dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu redistribusi lahan seluas 18 juta bidang atau 9 juta hektar yang bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah pada masyarakat miskin. Bidang tanah tersebut berasal dari redistribusi tanah sebesar 4,5 Juta Ha (pelepasan kawasan hutan 4,1 Juta Ha dan HGU habis dan tanah terlantar 0,4 Juta Ha. Adapun yang harus dilakukan terkait dengan pengendalian pertanahan berdasarkan hal diatas adalah pengendalian dan pemantauan pertanahan serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Upaya pengendalian tersebut meliputi pembinaan pemenuhan hak dan kewajiban pemegang HAT/DPAT, basis data tanah pertanian dan non pertanian, mengeluarkan rekomendasi hasil pengendalian pemantauan pertanahan, penyusunan data pendukung kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar, dan rekomendasi penertiban pendayagunaan tanah terlantar. Pada Kabinet Kerja 2015-2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberikan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang. Kemudian, terkait dengan pelaksanaan aspek pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah, tugas tersebut secara khusus diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, sebagai unit organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melalui pembentukan Direktorat Jenderal ini, dengan menyatukan fungsi-fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, diharapkan dapat tercapai suatu sinergitas kebijakan, antara kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kebijakan pengendalian pertanahan, dalam menjawab isu strategis yang dihadapi di masing-masing bidang.

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

dapat dijadikan acuan dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya yang harus dilakukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi Perumusan Kebijakan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Monitoring dan Evaluasi, Bintek dan Bantek Peraturan Zonasi (PZ), Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus, Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas M a s y a r a k a t Pe n g a w a s a n d a n Pe n g e n d a l i a n Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

1-2

2.

3.

1.2 4.

‘’Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengemban tugas & fungsi penyelenggaraan perumusan & pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian.’’ p e n d a h u l u a n:

tugas, fungsi, dan struktur organisasi tugas fungsi kementerian ATR/BPN


1-3

Kementerian Agraria dan Tata Ruang merupakan institusi pemerintahan yang terbentuk pada Kabinet Kerja 2015 – 2019, yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Perpres tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perpres Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang didalamnya termuat mengenai tugas Kementerian dimaksud yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Untuk menjalankan tugas tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beberapa fungsi yakni: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agrarian/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

5.

6.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari 12 (dua belas) unit eselon I yang termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

tugas fungsi ditjen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengemban tugas dan fungsi sebagaimana telah secara jelas diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2015, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pe r t a n a h a n N a s i o n a l . D i t j e n Pe n g e n d a l i a n Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebagai unit eselon I dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengemban tugas yakni: ‘’Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah ser ta pener tiban dan pendayagunaan tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’’ Untuk menjalankan tugas tersebut, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menyelenggarakan beberapa fungsi yakni: 1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian


4.

5.

6.

7.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah didukung oleh 5 (lima) unit kerja Eselon II yang berada di bawahnya meliputi: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Ditjen mempunyai tugas Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Dalam menjalankan tugas tersebut. Sekretariat Ditjen melaksanakan fungsi: a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.


Gambar 1.1. Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sumber: Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 2016

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. Gambar 1.2. Alur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang


3. Dit.Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di


3.

pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah ser ta pener tiban dan pendayagunaan tanah terlantar; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah ser ta pener tiban dan pendayagunaan tanah terlantar; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pe n g e n d a l i a n Pe m a n f a a t a n R u a n g d a n Penguasaan Tanah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

1-4

bidang penyidikan dan pener tiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

Gambar 1.4. Orientasi Pelaksanaan Tugas PPNS dalam Penegakan Hukum Pidana Penataan Ruang

“Ditjen PPRPT didukung 4 direktorat teknis, 1 sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional.” Gambar 1.3. Penertiban Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang dan Pembangunan

Sumber: Dit. Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2016


1-5

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


4. Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pe n g e n d a l i a n d a n Pe m a n t a u a n Pe r t a n a h a n menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan kerjasama di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;

Gambar 1.5. Ruang Lingkup Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Sumber: Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, 2016


“Dari 4 direktorat teknis, 2 direktorat mempunyai lingkup tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, 2 d ire kto r a t l a innya d i bid a n g pengendalian pertanahan.” Gambar 1.7. Alur Pikir Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Gambar 1.6.Target Penertiban Tanah Terlantar

Sumber: Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, 2016

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pener tiban dan pendayagunaan tanah terlantar; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; e. Pelaksanaan pengamanan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kepentingan pembangunan; f. Penyusunan program pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kegiatan pembangunan; g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.


Sumber: Bahan Expose Direktur Jenderal PPRPT, 2016


5. Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Ter l a n t a r m e m p u n y a i t u g a s Pe r u m u s a n d a n pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

struktur organisasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari 4 (empat) direktorat teknis, 1 (satu) sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana terlihat pada Bagan 1.1. Dari keempat direktorat teknis tersebut, 2 (dua) direktorat yakni Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang memiliki lingkup tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan, 2 (dua) direktorat teknis lainnya mempunyai lingkup penugasan di bidang pengendalian pertanahan. Namun demikian, hal tersebut justru semakin memperkuat sinergitas kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kebijakan pengendalian pertanahan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan dinamika yang berkembang di lapangan, sekaligus mendukung pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

1-6

Gambar 1.8. Struktur Organisasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah


1-7

Sumber: Bahan Expose Direktur Jenderal PPRPT, 2016


Selain kelengkapan perangkat organisasi, sumber daya manusia (SDM) aparatur juga memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan keberhasilan kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Dukungan SDM aparatur tersebut tentunya harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki jumlah SDM aparatur sebanyak 165 orang yang terdiri dari 1 orang golongan I, 13 orang golongan II, 126 orang golongan 126 dan 25 orang golongan IV.

dinamika dan tantangan tugas yang semakin berat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur secara menerus untuk membentuk SDM yang profesional dan handal melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis, keikutsertaan dalam berbagai konferensi dan pertemuan ilmiah baik lingkup nasional maupun internasional, serta berbagai kegiatan pengembangan karakter dan kerjasama tim.

Gambar 1.10. Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Gambar 1.9. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Sumber: Setditjen PPRPT, 2016

sarana dan prasarana perkantoran

Sumber: Setditjen PPRPT, 2016 Sumber: Setditjen PPRPT, 2016

Lebih lanjut, selain harus memadai dari sisi kuantitas, SDM aparatur juga tentunya secara kualitas harus dapat memenuhi kebutuhan organisasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas tersebut salah satunya tercermin dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh SDM aparatur. Dari seluruh SDM aparatur yang bertugas di Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, aparatur dengan kualifikasi pendidikan Strata-1 (S1) mendominasi dengan jumlah sebanyak 75 orang. Selanjutnya, aparatur dengan kualifikasi pendidikan Strata-2 (S2) memiliki jumlah terbanyak kedua yakni sejumlah 62 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDM aparatur yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sudah cukup memadai dari sisi kualifikasi pendidikan dimana sebagian besarnya mempunyai kualifikasi pendidikan S1 dan S2. Namun demikian dalam menghadapi


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Prasarana utama yang saat ini dimanfaatkan sebagai lokasi kantor adalah Gedung Perkantoran di Jl. Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dengan status pinjam pakai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun, sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah secara umum masuk kedalam klasifikasi peralatan dan mesin mencakup mesin hitung, alat penyimpan perlengkapan kantor, meubelair, alat pendingin, peralatan studio audio, alat komunikasi, personal computer, peralatan personal computer, peralatan jaringan, dan peralatan penunjang lainnya.

“Dukungan SDM aparatur harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.’’


sdm aparatur ditjen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah

1-8

diantaranya terjadi di kawasan perkotaan. Selain itu, data ini juga didukung oleh hasil audit pemanfaatan ruang yang dilakukan pada kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), dan kawasan perkotaan Makassar, Sunguminasa, Maros, dan Takalar (Maminasata).

1.3

“Pengelolaan atas ruang dan tanah memiliki peran penting dalam menjaga dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di wilayah Indonesia’’ p e n d a h u l u a n:

isu strategis & tantangan pembangunan Ruang dan tanah sebagai elemen yang dekat dengan kehidupan masyarakat, semakin menjadikannya d i n a m i s d a n m e m i l i k i t i n g k a t ko m p l e k s i t a s permasalahan yang tinggi. Kedua bidang ini sangat rentan dengan konflik karena sifatnya yang menyangkut kepentingan dari banyak pihak. Untuk itu, p e r u m u s a n ke b i j a k a n b i d a n g p e n g e n d a l i a n pemanfaatan ruang dan pertanahan harus adaptif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang di lapangan.

1-9


isu strategis Isu strategis di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah yang berkembang pada saat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

A.

Masih maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan

B.

Konflik antar sektor dan sengketa kepemilikan lahan Sengketa kepemilikan lahan banyak terjadi karena benturan kepentingan antar masyarakat maupun antarsektor. Akar permasalahannya dapat berupa ketidakjelasan kepemilikan maupun perebutan kepemilikan. Kasus sengketa kepemilikan lahan timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan di bidang pertanahan yang dirasakan merugikan hak-hak mereka atas tanah.

C.

Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta Pemantauan dan Pengendalian Pertanahan

Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu belum lengkapnya 1). Instrumen peraturan daerah yang dapat digunakan untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, 2). Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, 3). Kurangnya sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta, dan 4). Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang ada. Banyaknya pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah (HAT) menurut peraturan perundangan yang berlaku maupun berdasarkan syarat yang tercantum dalam SK Pemberian Hak Atas Tanah nya.

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan

Perundang-

undangan seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data pengaduan yang masuk sampai bulan Juli tahun 2014, 70%

D.

Banyaknya kasus tanah terlantar yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ijin peruntukannya Upaya secara yuridis untuk menangani kasus tanah terlantar telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun, pelaksanaan penertiban dan


E.

Terbatasnya SDM/Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dukungan SDM aparatur tersebut tentunya harus memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saat ini, terdapat keterbatasan aparatur/sumberdaya manusia dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi keterbatasan secara kuantitas maupun kualitasnya.

F.

Belum Lengkapnya Instrumen Dasar Atau Aturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) NSPK berperan sebagai dasar yang melandasi implementasi aktivitas Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Belum lengkapnya NSPK yang ada menyebabkan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, belum adanya pengaturan mengenai cara untuk melakukan


pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum adanya pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pulbaket. Disamping itu, pedomanpedoman perizinan, insentif & disinsentif, dan pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan dan penetapan. G.

Pe r l u p e l i b a t a n d a n p e n d a y a g u n a a n masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Masih kurangnya peran atau partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: kurangnya pemahaman dan kesamaan per sepsi di lingkungan masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang, belum tersosialisasikannya rencana tata ruang yang telah berkekuatan hukum, ketidaktahuan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelanggaran tata ruang yang ada di sekitar tempat tinggalnya, ketidaktahuan proses pengaduan dan pelaporan yang seharusnya dilakukan, dst.

H.

Belum jelasnya struktur kelembagaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini lembaga di bidang penataan ruang lebih menitikberatkan pada kegiatan pembinaan penataan r u a n g d e n g a n ke g i a t a n u t a m a m e n d o r o n g penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah. Akan tetapi di lain pihak, belum ada kejelasan terkait lembaga yang menjamin kedudukan atau posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Lebih lanjut, banyak PPNS Penataan Ruang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang karena proses mutasi di daerah. PPNS Penataan Ruang dimutasikan kepada bidang tugas non teknis operasional bidang penataan ruang sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. I. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia Permasalahan yang terjadi saat ini adalah terdapatnya penguasaan tanah yang berlebihan oleh segelintir


pendayagunaan tanah terlantar belum sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 belum efektif antara lain disebabkan belum adanya kesamaan persepsi terhadap tujuan peraturan tersebut, objek tanah terlantar, masalah keperdataan bekas pemegang hak, jangka waktu hak, asas publisitas, serta pendanaan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah terlantar. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan tanah yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga terindikasi telantar diantaranya 1). Proses pemberian HAT/DPAT yang tidak memperhitungkan kemampuan teknis dan finansial dari Pemegang Hak/DPAT, 2). Unsur kesengajaan dari Pemegang Hak/DPAT (Kurangnya kesadaran dari Pemegang Hak/DPAT terhadap kewajiban untuk penggunaan dan pemanfaatan tanahnya maupun Unsur spekulasi), dan 3). Unsur kesengajaan dari Pemegang Hak/DPAT ( Kurangnya kesadaran dari Pemegang Hak/DPAT terhadap kewajiban untuk penggunaan dan pemanfaatan tanahnya maupun Unsur spekulasi). Sehingga perlu Dilaksanakan penertiban dengan cara penetapan sebagai tanah terlantar atau diberikan izin optimalisasi pemanfaatan a pa b i l a ko n d i s i fi s i k n y a b e n a r- b e n a r s u d a h dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

1-10

orang. Selain itu, terdapat penguasaan tanah pertanian oleh orang yang berdomisili di luar daerah letak tanah, sehingga pengendalian penguasaan tanah perlu dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang pertanahan agar dapat dijalankan secara efektif. J.

Banyaknya pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah (HAT) Pemegang HAT tidak melaksanakan kewajiban menurut peraturan perundangan yang berlaku maupun berdasarkan syarat yang tercantum dalam SK Pe m b e r i a n H AT - n y a . U n t u k i t u , d i p e r l u k a n pemantauan dan evaluasi terhadap HAT secara periodik, serta pembinaan kepada pemegang HAT melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran/tidak terpenuhinya kewajiban pemegang HAT. K.

1-11

Belum efektifnya pengendalian dan p e m a n t a u a n l a h a n p e r t a n i a n pa n g a n berkelanjutan (LP2B) Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan LP2B belum optimal, sehingga terjadi perubahan yang relatif cepat dari tanah pertanian ke non pertanian (dari sawah menjadi kawasan industry dan permukiman). Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan pengendalian LP2B 1). Pengendalian penguasaan tanah perlu dimasukan ke dalam Rancangan Undangundang (RUU) pertanahan agar dapat dijalankan secara efektif, dan 2). Perubahan penggunaan tanah pada area LP2B perlu dikendalikan dan dipantau untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

tantangan Bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dalam pelaksanaannya dihadapkan kepada tantangan yang perlu diantisipasi dan diselesaikan, yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program Direktorat Jenderal. Adapun beberapa tantangan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Menyelesaikan dan melakukan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penataan ruang, termasuk diantaranya: · NSPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang; dan · NSPK terkait penguasaan tanah. 2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang: · Operasionalisasi peran PPNS di daerah melalui program P5R; dan · Pelatihan 200 orang PPNS baru di pusat dan daerah. 3. Meningkatkan upaya pengendalian pertanahan dan penertiban tanah terlantar; 4. Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Peningkatan kinerja aparatur/sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan 6. Terwujudnya tertib ruang dan minimalisasi tanah terlantar (HGU habis dan tanah terlantar 0,4 Juta Ha).


L.

Belum optimalnya pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) Permasalahan yang terjadi adalah objek yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, rentan adanya okupasi oleh masyarakat (ada lokasi yang dikuasai oleh masyarakat bukan dari golongan ekonomi lemah. Selain itu, pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) pada beberapa lokasi, keadaan fisik tanah meliputi kemampuan tanah dan akses tidak mendukung untuk dipergunakan oleh penerima manfaat (masyarakat, Negara, dan badan hukum). Kebijakan yang dilakukan adalah perlu peningkatan p e n g a m a n a n , ke pa s t i a n w a kt u p e l a k s a n a a n pendayagunaan TCUN, dan diperlukan rekayasa teknologi agar TCUN dapat memiliki added value.


‘’Kementerian/Lembaga Pemerintah tidak lagi menyusun Visi dan Misi-nya tetapi hanya menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah yang sudah ada.” p e n d a h u l u a n:

rencana strategis visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, menjadi dasar ataupun acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi Mengacu kepada peraturan teknis penyusunan Renstra K/L sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam menyusun Renstra, tidak lagi menyusun Visi dan Misi-nya masing-masing tetapi hanya menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah yang sudah ada, sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yakni: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dicanangkan di atas, terdapat 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga meliputi: 1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu m e n j a g a ke d a u l a t a n w i l a y a h , m e n o pa n g kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;


Tujuan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendasarkan kepada arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan. Dalam arah kebijakan dan strategi tersebut, terdapat 6 (enam) agenda yang menjadi prioritas nasional. Pada agenda ketujuh yaitu mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor–Sektor Ekonomi Strategik, terdapat arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilaksanakan dengan strategi: 1. Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; 2. Pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS bidang tata ruang; dan 3. Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Dari arah kebijakan dan strategi nasional tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebagai berikut: Menjamin terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang dan kebijakan Agraria Sasaran Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Adapun untuk lebih jelasnya terkait dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) dapat dilihat pada ilustrasi dibawah ini:


1.4

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandasakan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat dan berbasisikan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1-12

Gambar 1.11. Ilustrasi Indikator Kinerja

HIRARKI INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan.

LEVEL KEMENTERIAN ATR

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah

SASARAN PROGRAM Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang LEVEL DIREKTORAT JENDERAL

SASARAN PROGRAM Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

2

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang


PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

LEVEL KEGIATAN/ ESELON II

3

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

4

Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlanta

PENGENDALIAN PEMANTAUAN PERTANAHAN

Indikator Kinerja Kegiatan:

Indikator Kinerja Kegiatan:

Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara


kebijakan, program, dan kegiatan


1-13

A. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 merupakan acuan pembangunan nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN ini adalah tahap ketiga dari p e l a k s a n a a n Re n c a n a Pe m ba n g u n a n Ja n g k a Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran pembangunan bidang tata ruang untuk Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN adalah (1) tersedianya peraturan perundangundangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; (2) meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan

pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (3)meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5000 atau penyusunan Rencana Detail Tata R u a n g ( R DT R ) p a d a K S N d a n d a e r a h y a n g diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan (4)meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan dan strategi yang akan menjadi arahan pelaksanaan di tiap-tiap bidang. Adapun, kebijakan dan strategi yang dirumuskan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana terlihat pada tabel 1.2.


KEBIJAKAN Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang

Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah, Pemberian Tanah, dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat

STRATEGI Pembentukan Perangkat PPNS yang handal Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Penyusunan Peraturan Zonasi yang Lengkap Untuk Menjamin Implementasi RTR Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Terukur Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset

Sumber: Renstra Ditjen PPRPT 2015-2019

“Kebijakan operasional Ditjen PPRPT dirumuskan untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang dimiliki sekaligus menjalankan RPJMN.” Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang dimiliki sekaligus menjalankan garis kebijakan yang telah d i te t a p k a n d a l a m R PJ M N 2 0 1 5 - 2 0 1 9 , m a k a dirumuskan kebijakan operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang meliputi kebijakan kelembagaan, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, pengendalian dan pemantauan pertanahan, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kebijakan tersebut mencakup lingkup kegiatan yang menjadi bagian dari program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Adapun, kebijakan dan strategi dimaksud sebagaimana tersaji berikut ini :


Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 (Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019)

01 Kebijakan Kelembagaan: Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Strategi: · Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM bidang Penataan Ruang di tingkat Pusat dan Daerah. · Mengembangkan sistem informasi terpadu di bidang Penataan Ruang. · Mewujudkan konsep reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang · Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsional Penataan Ruang.


Tabel 1.1. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah RPJMN 2015-2019

02 Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang Strategi: · Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya (P5R); · Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang di Tingkat Pusat dan Daerah; · Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang. · Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penataan ruang. · Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis (clearance) perijinan pemanfaatan ruang · Melakukan pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang

1-14

03 Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas penertiban pemanfaatan ruang Strategi: · Menyiapkan pedoman operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); · Melaksanakan audit pemanfaatan ruang di tingkat Pusat dan Daerah; · Memenuhi kebutuhan operasionalisasi PPNS di seluruh Indonesia; · Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang · Melaksanakan pengumpulan bahan dan ke te r a n g a n ( P u l ba ke t ) a t a u p e n g a w a s a n , pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap serta penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. · Pelaksanaan koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS bidang penataan ruang; · Pe n g e l o l a a n p e l a p o r a n m a s y a r a k a t a t a s pelanggaran pemanfaatan ruang.

04


1-15

K e b i j a k a n Pe n g e n d a l i a n d a n Pe m a n t a u a n Pertanahan: Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pemantauan pertanahan Strategi: · Melakukan Pemantauan dan Evaluasi tanah pertanian dan non pertanian · Melakukan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan

05 K e b i j a k a n Pe n g e n d a l i a n Pe r t a n a h a n d a n Penertiban Tanah Terlantar: Meningkatkan efektivitas penertiban tanah terlantar Strategi: · Penyusunan NSPK penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

· Pengolahan data dan informasi tanah terindikasi terlantar · Penertiban dan penetapan tanah terlantar · Penyiapan rekomendasi dan · pendayagunaan tanah terlantar B. Program dan Kegiatan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Te r t i b Pe m a n f a a t a n H a k At a s Ta n a h d a n Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel 1.4. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Per tanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Tabel 1.2. Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah No 1.

2. 3. 4.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

SATUAN % (Persen)

Pulbaket Dokumen Dokumen

Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019


Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara. Pada target IKP 3 dan 4 mengalami perubahan. Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Ta n a h 2 0 1 5 - 2 0 1 9 , d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: 1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 2. Penertiban Pemanfaatan Ruang; 3. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan; dan 4. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.


Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 1. K e g i a t a n D u k u n g a n M a n a j e m e n P r o g r a m Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Output: Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah

Output: Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Output: Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Output: Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

Indikator Kinerja Kegiatan 6 : Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Indikator Kinerja Kegiatan 7 : Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala

Indikator Kinerja Kegiatan 8 : Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Output: Dokumen administrasi umum dan rumah tangga Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan Output: Dokumen Keuangan 2. Dokumen BMN Output: Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Dokumen Pengembangan Pegawai 3. Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Output: Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS


Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan khusus, dan pemenuhan SPM, (2)pembinaan pengendalian, (3)pengembangan kelembagaan dan prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana).

1-16

2. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Rancangan Perundangundangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah


1-17

Indikator Kinerja Kegiatan 6 : Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 7 : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Indikator Kinerja Kegiatan 9 : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 10 : Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota Output: Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Output: Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan 11 : Jumlah Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional

Output: Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Output: Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang Output: Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM

Indikator Kinerja Kegiatan 12 : Jumlah Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang Indikator Kinerja Kegiatan 13 : Jumlah Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang

Indikator Kinerja Kegiatan 14 : Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi PerkantoranPenataan Ruang

3. Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Rancangan Perundangundangan bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penertiban Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan RuangSDM Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Output: 1. Data Base Indikasi Pelanggaran 2. Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: 1. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)


Indikator Kinerja Kegiatan 6 : Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan

Indikator Kinerja Kegiatan 7 : Jumlah Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan RuangRuang Indikator Kinerja Kegiatan 8 : Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 9 : Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Kegiatan 10

Output: 2. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) 3. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) 4. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) Output: 1. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA) 2. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB) 3. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA) 4. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduanWilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (IIB) Output: Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Output: Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: 1. Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Tersedianya Dokumen Pembinaan SDM

4. Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Rancangan Perundangundangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola


Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: 1. Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 2. Dokumen Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian

Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Output: 1. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 2. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM

5. Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 3 : Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 4 : Jumlah Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara

Output: Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: 1. Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2. Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara

“Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dimaksud.’’


Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

1-18

Pada penghematan ini, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah diminta untuk melakukan penghematan sebesar Rp. 14.163.750.500. Adapun pagu setelah penghematan tahap I adalah sebesar Rp. 165.499.544.000 (APBN-P).

1.5

‘’Pemanfaatan alokasi anggaran mengalami beberapa penyesuaian seiring dinamika yang berkembang selama tahun berjalan.” p e n d a h u l u a n:

dinamika penganggaran 2016 Pemanfaatan alokasi anggaran untuk program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah sesuai dengan DIPA 2016 sebesar Rp.179.663.295.000. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa penyesuaian seiring dinamika yang berkembang selama tahun berjalan. Penyesuaian tersebut sebagai dampak dari kebijakan penganggaran terkait Penghematan/Penundaan Realisasi Anggaran, Sharing Tukin, dan Self Blocking sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini: Gambar 1.12. Dinamika Anggaran Program PPRPT Tahun 2016


1-19

Pada penghematan tahap I ini, terdapat penguarangan target IKP: · IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan dari semula 64 bidang menjadi 32 bidang. · IKP 4 Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar semula 39 bidang menjadi 29 bidang, Penundaan Tahap II: Berdasarkan Surat A.n. Menteria Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan N a s i o n a l , S e k re t a r i s J e n d e r a l N o . 3 6 3 / 1 . 1 . 100/VII/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Penundaan Tahap II Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016, penghematan ini dilakukan dalam rangka Sharing Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Self Blocking. Adapun untuk Sharing Tukin, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mendapat alokasi pemotongan sebesar Rp. 8.733.059.000. Sedangkan untuk Self Blocking, target yang diberikan kepada Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebesar Rp. 21.882.587.385, akan t e t a p i , h a n y a d a pa t t e r p e n u h i s e b e s a r R p . 17.035.022.000, sehingga Pagu Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah setelah penundaan tahap II adalah Rp. 139.731.463.000.. Pada penghematan tahap II ini, terdapat pengurangan jumlah target pada: · Target prioritas nasional PPNS yang semula 200 orang menjadi 67 Orang,


Berikut kronologis pembiayaan/penganggaran tahun 2016: Penghematan Tahap I: Berdasarkan Surat A.n. Menteria Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Plt. Sekretaris Jenderal No. 2308/1.1-100/V/2016 Tanggal 17 Mei 2016, Perihal penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016.

· IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan semula 32 bidang menjadi 16 bidang. Tahap III Revisi Anggaran: Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Per tanahan Nasional No. 749/ND.100/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Perihal Revisi Anggaran Terkait Alokasi Sharing Tunjangan Kinerja TA 2016. Pada tahap III ini terdapat pengembalian anggaran sebesar Rp. 6.950.140.000.


Gambar 1.13. Kronologis Perubahan Nilai Anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah TA 2016

PENUNDAAN TAHAP II SHARING TUKIN RP. 8.733.052.000 SELFT BLOCKING RP. 17.035.022.000

APBN RP. 179.663.295.000

APBN-P RP. 165.499.544.000

PENGHEMATAN TAHAP I RP. 14.163.750.500

PAGU SETELAH PENUNDAAN TAHAP II RP. 139.731.463.000

PAGU EFEKTIF RP. 146.681.603.000

PENGEMBALIAN SHARING TUKIN RP. 6.950.140.000


Dengan demikian, pagu efektif (nilai anggaran) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan Tanah yang dapat dimanfaatkan selama TA 2016 sebesar Rp. 146.681.603.000. Jumlah anggaran tersebut berkurang sebesar Rp. 32.981.686.000 dari Pagu awal Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.


1-20


1.6

p e n d a h u l u a n:

sistematika pelaporan Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini mengulas tentang unit organisasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah beserta tugas dan fungsi yang diemban. Selain itu, juga dibahas tentang kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta rencana strategis yang menjadi acuan bagi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan tugasnya. BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini membahas tentang dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis 5 (lima) tahunan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.


1-21

Adapun, bentuk komitmen Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah selaku pelaksana program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini mengupas mengenai capaian kinerja organisasi yang mencakup pengelolaan kinerja dan pengukuran kinerja baik terhadap dokumen PK, RKT, Renstra, dan RPJMN. Selain itu, pada bagian ini juga diulas tentang pengukuran atas realisasi anggaran dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. BAB IV PENUTUP Bab ini menyajikan tentang capaian kinerja keseluruhan yang diraih oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah baik berupa keberhasilan ataupun kegagalan sekaligus permasalahan/kendala yang dihadapi. Selain itu, juga dijelaskan mengenai rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


1-22

LAPORAN KINERJA 2016 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

M A K A S S A R l e n s a m a k a s s a r . b l o g s p o t . c o . i d

BAB

02

perencanaan

kinerja

perencanaan kinerja 2.1 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: a) Rencana strategis; b) Perjanjian kinerja; c) Pengukuran kinerja; d) Pengelolaan data kinerja; e) Pelaporan kinerja; f) Reviu dan evaluasi kinerja.

‘’Target kinerja Direktorat Jenderal setiap tahunnya dijabarkan melalui penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).’’

perencanaan kinerja

rencana kinerja tahunan Target kinerja Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra, setiap tahunnya dijabarkan melalui penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Gambar 2.1. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

RKT merupakan penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis/sasaran program yang telah ditetapkan SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM dalam rencana strategis. Muatan Renstra Ditjen Pemanfaatan Indikator Kinerja Program: 9,08% Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Ruang yang Prosentase Implementasi dengan mengacu dan Sesuai Tanah dengan 2016-2019 Pengawasan disusun Dan Pengendalian Rencana Tata Pemanfaatan Ruang berpijak kepada Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Ruang Tertib serta Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemanfaatan Kabupaten/ Kota Nasional (RPJMN). Hak Atas Tanah 1 Indikator Kinerja


2-1


Kementerian Negara/Lembaga menyusun renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implikasi dari hal tersebut, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari RPJMN yang digunakan sebagai acuan penyusunan Renstra Kementerian, kemudian pada setiap tahun anggaran, RPJMN dilaksanakan melalui RKP bersamasama dengan Renstra Kementerian yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja, untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam RKA.

dan Kegiatan: Pendayaguna Jumlah DokumenPemanfaatan Ruang dan RKT Ditjen Pengendalian an Tanah Pengawasan Teknis, Dan Penguasaan Tanah memuat sasaran program, indikator Negara Bekas Pengawasan Khusus capaian. Tanah kinerja, dan target Penataan Ruang Adapun sasaran program Terlantar Provinsi/Kab/Kota untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Output: Penguasaan Tanah adalah Pemanfaatan37Ruang yang Jumlah Dokumen Dokumen s e s u a i d e n g Pengawasan a n Re n c Teknis a n a Dan Ta t a R u a n g , Te r t i b Pemanfaatan Hak Atas Khusus Tanah dan Pendayagunaan Pengawasan Provinsi/Kab/Kota Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Sasaran program tersebut Jumlah Dokumenkemudian diterjemahkan KegiatanIndikator Terkait kedalam 4 (empat) Kinerja Program (IKP), yang meliputi : Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: 4 IKP 1 Jumlah Dokumen Dokumen Kegiatan Terkait P r o s e n t a s e Pembinaan I m p l e m Pengendalian e n t a s i Pe n g a w a s a n d a n Pemanfaatan Ruang Di Pemerintah Daerah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota. Provinsi, Kabupaten/Kota


Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

IKP 4 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016

SASARAN PROGRAM Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayaguna an Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Indikator Kinerja Program: Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, Dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

9,08%


37 Dokumen

4 Dokumen

INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output 1: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) Output 2: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) Output 3: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) Output 4: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pengawasan Langsung dan

TARGET

3

4 Dokumen

12 Dokumen

13 Pulbaket


SASARAN PROGRAM

IKP 2

2-2 13 Dokumen

10 Dokumen

13 Dokumen

10 Dokumen

SASARAN PROGRAM


2-3

INDIKATOR KINERJA Pengelolaan Pengaduan Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Sumatera (IA) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Jawa Dan Bali (IB) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi (IIA) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua (IIB) 3 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

TARGET

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA 1

5 Provinsi

3 Provinsi

5 Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

TARGET

1 Dokumen

Sumber: Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, 2016

3 Provinsi

35 Dokumen

64 Bidang

1 Dokumen

1 Dokumen

39 Bidang


‘’Ditjen PPRPT menyusun Rencana Ke r j a d a n A n g g a r a n ya n g d i t eta p ka n d a l a m d o ku m e n pelaksanaan anggaran, yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja.’’ perencanaan kinerja

perjanjian kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah selaku entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). PK merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana dijelaskan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014. Dokumen PK ini m e n ggam bark an capai an k i n e rj a yan g ak an diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. tercermin dari penyusunan PK yang dilakukan setelah terbit DIPA. Dokumen PK Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016 memuat 4 indikator kinerja program sebagai instrumen pengukuran bagi pencapaian program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 1.5 tentang dinamika penganggaran yang mengakibatkan turunnya pagu penganggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dan hal ini berimplikasi pada penurunan target kinerja. Untuk itu dilakukan perubahan perjanjian kinerja (PK).


Secara rinci terkait dengan target IKP dan output Program Pengendalian Pemanfaatan Ruan dan Penguasaan Tanah dijabarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja Program 1 memiliki target sebesar 9,08%. Target tersebut dicapai melalui pemenuhan 4 (empat) IKK yang meliputi: 37 DOKUMEN

Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, dan Pengawasan Khusus 3 DOKUMEN

Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 4 DOKUMEN

Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (4 Dokumen) 12 DOKUMEN

Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Program 2 memiliki target sejumlah 13 pulbaket. Target tersebut direalisasikan melalui pemenuhan 3 (tiga) IKK yakni: 13 PULBAKET

Jumlah Dokumen terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang


2.2

Adapun target IKP dan Output yang mengalami perubahan adalah : 1. IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dari target 64 Bidang menjadi 32 Bidang pada penghematan tahap I, dan pada penundaan tahap II dari target 32 Bidang menjadi 16 Bidang. 2. IKP 3 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dari target 39 Bidang menjadi 29 Bidang pada penghematan tahap I. 2. Output Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dari target 10 Dokumen menjadi 9 Dokumen.

2-4

4 DOKUMEN

SASARAN PROGRAM

Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan 35 DOKUMEN

Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

Indikator Kinerja Program 3 memiliki target sejumlah 32 Bidang. Target tersebut dicapai melalui pemenuhan 1 (satu) IKK yaitu: 2 DOKUMEN

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Adapun, Indikator Kinerja Program 4 mempunyai target sejumlah 29 Bidang. Target dimaksud direalisasikan melalui pencapaian 1 (satu) IKK yaitu: 9 DOKUMEN

Jumlah Dokumen terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang


2-5 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayaguna an Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Program: Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, Dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

9,08%

37 Dokumen

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 3 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pulbaket Terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output 1: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

TARGET

2

3 Dokumen

4 Dokumen

12 Dokumen

13 Pulbaket

3 Pulbaket


INDIKATOR KINERJA

TARGET

Output 2: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) Output 3: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) Output 4: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Sumatera (Ia) (Provinsi) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Jawa Dan Bali (Ib) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi (IIa) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduanwilayah Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua (IIb) 3 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan

4 Pulbaket


2 Pulbaket

4 Pulbaket

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

35 Dokumen

*32 Bidang

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

TARGET

1 Dokumen

1 Dokumen

29 Bidang

*9 Dokumen

Sumber: Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, 2016

Keterangan: * Target IKP Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan, mengalami penurunan dari 32 bidang menjadi 16 bidang karena adanya perubahan anggaran penundaan tahap II. * Output Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dari target 10 Dokumen menjadi 9 Dokumen.


SASARAN PROGRAM

2-6

Anggaran yang dikelola oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sesuai dengan APBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp.179.663.295.000. Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya (sub bab 1.5. dinamika penganggaran) maka Pagu efektif Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan P e n g u a s a a n Ta n a h TA 2 0 1 6 s e b e s a r R p . 146.681.603.000. Nilai anggaran tersebut termasuk a d m i n i s t r a s i ke g i a t a n s a t u a n ke r j a s e b e s a r Rp.3.466.544.000,- dan layanan perkantoran Rp.1.331.040.000,- serta pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.409.173.000,Alokasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tersebut dimanfaatkan melalui beberapa mekanisme kerja yakni: Ÿ Pelaksanaan oleh unit kerja pusat Ÿ Pelaksanaan melalui mekanisme dekonsentrasi oleh SKPD Dekonsentrasi di tingkat Provinsi.


2-7

Melalui 2 (dua) mekanisme tersebut, anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan distribusi sebagaimana tersaji pada gambar 2.2. Adapun, rincian alokasi anggaran masing-masing kegiatan akan dijabarkan sebagai berikut (berdasarkan pagu APBN dan Pagu Efektif): 1. Dukungan Manajemen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebesar Rp. 40.733.892.000 (pagu efektif Rp. 33.859.363.000). 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 67.408.257.000 (pagu efektif Rp. 57.951.946.000). 3. Penertiban Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 53.127.423.000 (pagu efektif Rp. 44.983.283.000). 4. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan sebesar Rp. 8.768.323.000 (pagu efektif Rp. 5.751.384.000). 5. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebesar Rp. 9.625.401.000 (pagu efektif Rp. 4.135.627.000).

Rp. 27.813.248.400, dan Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (8 paket pekerjaan/provinsi) sebesar Rp. 15.381.826.490 (total keseluruhan Rp. 43.195.074.890). Karena adanya dinamika seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dana yang terdapat di Kanwi/Kantah juga mengalami penurunan, yaitu menjadi Rp. 14.083.290.100. pada pekerjaan yang berapa di bawah Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yaitu pada paket pekerjaan: 1. Hasil pemantauan dan evaluasi setelah peringatan I; 2. Hasil pemantauan dan evaluasi setelah peringatan II; 3. Hasil pemantauan dan evaluasi setelah peringatan III; 4. Idterinentifikasi dan Penelitian Panitia C (Berita Acara Panitia C); 5. Inventarisasi Tanah terindikasi terlantar di kantor wilayah provinsi; 6. Pemutakhiran data tanah terindikasi terlantar d kanwil BPN; 7. Penyiapan data dan nformasi penertiban tanah terlanar, dan 8. Usulan penetapan tanah terlantar. Sisanya adalah sebesar Rp. 24.376.440.800 pada pekerjaa yang berada di bawah Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, yaitu pada paket pekerjaan: 1. Laporan hasil inventrisasi data hak atas tanah di kantor pertanahan; 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian hak dan perijinan kantor pertanahan; dan 3. Pemantauan dan pembinaan pertanahan di kantor wilayah. Sehingga bisa disimpulkan dana total keseluruhan yang berada di Kanwil Kantah adalah sebesar Rp. 38.459.730.900. Gambar 2.2. Sebaran Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah TA. 2016 (Pagu APBN Rp. 179.663.295.000)

Selain itu, terdapat program pengelolaan pertanahan di daerah yang anggarannya menginduk dan bertanggungjawab langsung pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan pelaksana kegiatan Kanwil BPN Provinsi/Kantah Kab/Kota. Adapun, pekerjaan yang berada dibawah pembinaan Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan (3 paket pekerjaan/provinsi) sebesar


Anggaran yang dialokasikan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan baik secara kontraktual maupun swakelola. Selain itu, untuk menjamin berjalannya dukungan proses pekerjaan dengan lancar maka juga dialokasikan anggaran kedalam pos administrasi umum.

Gambar 2.6. Distribusi Pemanfaatan TA 2016 (Pagu APBN)

Pemanfaatan anggaran untuk tiap-tiap kegiatan tersebut, dilaksanakan melalui satuan kerja yang ada dalam lingkup Ditjen PengendalianPemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah seperti terlihat pada grafik 2.4 dan 2.5. Distribusi alokasi anggaran untuk satker-satker tersebut sebagai berikut: 1. 1 (Satu) Satker Pusat (meliputi 5 unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah) sebesar Rp.145.387.616.000 (pagu efektif Rp. 117.852.994.000); dan

Gambar 2.7. Distribusi Pemanfaatan TA 2016 (Pagu Efektif)

2. 33 SKPD Dekonsentrasi sebesar Rp. 34.275.679.000 (pagu efetif Rp. 28.828.609.000). Gambar 2.4. Sebaran Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan TanahPer Satker TA 2016 (Pagu APBN)


Gambar 2.3. Sebaran Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Per Kegiatan TA. 2016 (Pagu Efektif Rp. 146.681.603.000)

2-8

B e rd a s a r k a n g a m ba r d i a t a s , te r l i h a t ba h w a pelaksanaan melalui swakelola mendapatkan alokasi tertinggi dengan jumlah sebesar Rp.95.212.412.000,(pagu efektif Rp. 67.677.790.000,-), sedangkan Gambar 2.5. Sebaran Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Per Satker TA 2016 (Pagu Efektif)

alokasi dana untuk kontraktual sebesar Rp. 50.175.204.000,- (pagu efektif Rp. 50.175.204.000,). Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual ini utamanya dilaksanakan di satker pusat karena keterbatasan jumlah SDM aparatur pelaksana pekerjaan dan tentunya sifat pekerjaan yang berupa kajian ataupun studi pendalaman substansi yang masih memerlukan dukungan keilmuan dan keahlian dari para tenaga ahli di bidang-bidang yang terkait.


2.3

Adapun, rumus penghitungan kinerja IKP ini sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: 4

Kinerja IKP 1 =

‘’Pengukuran yang dilakukan atas kinerja dilakukan terhadap 4 IKP Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.’’ perencanaan kinerja

metode pengukuran kinerja Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, diperlukan adanya pengukuran atas kinerja yang dicapai pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap 4 (empat) IKP Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah akan mencerminkan pencapaian kinerja baik dalam konteks kinerja tahunan maupun kontribusi atas kinerja 5 tahunan 2015-2019. Metode pengukuran yang digunakan pada masing-masing IKP akan diuraikan sebagaimana penjelasan berikut ini: I.

2-9

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

IKP ini menjadi tolak ukur kinerja Ditjen Pengendalian


Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. I K P i n i m e re fl e k s i k a n p e l a k s a n a a n a kt i v i t a s pengawasan, pembinaan pengendalian, pengembangan kelembagaan dan prosedur, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang. Masing-masing aktivitas tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki kontribusi terhadap berjalannya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kontribusi dari masing-masing aktivitas tersebut

Σ1 PATA X 100%

Keterangan: PA

TA

: Persentase Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (1), Pembinaan (2), Pengembangan Kelembagaan (3), Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (4) : Persentase Target Aktivitas Aktivitas Pengawasan (1), Pembinaan (2), Pengembangan Kelembagaan (3), Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (4)

II. Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam upaya mewujudkan ter tib tata ruang, penindakan atas dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi hal yang krusial. Tindakan tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar pemanfaatan ruang. Upaya penindakan yang menjadi ranah Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dilakukan melalui pendayagunaan perangkat PPNS Penataan Ruang. PPNS Penataan Ruang mendukung tugas kepolisian dalam hal pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) serta penyidikan. IKP ini mencerminkan kinerja penanganan atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditemukan melalui pulbaket PPNS Penataan Ruang Pusat serta audit penataan ruang. Adapun, kriteria yang digunakan dalam menentukan target pulbaket untuk tiap-tiap wilayah adalah sebagai berikut: 1. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki perda; 2. Jumlah SDM PPNS Penataan Ruang Pusat di masing-masing wilayah. Dalam hal penentuan temuan yang dijadikan kasus prioritas untuk ditindaklanjuti dengan aktivitas pulbaket, pertimbangan yang digunakan terkait dengan nilai strategis dan skala indikasi penyimpangan yang terjadi di lapangan, dengan mengacu kepada arahan pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Adapun, rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur kinerja IKP ini adalah sebagai berikut:

tercermin dari bobot nilai, yang diberikan sesuai dengan nilai strategisnya terhadap pemenuhan sasaran pengawasan dan pengendalian itu sendiri.

Kinerja IKP 2 =

Σ Jumlah Pulbaket yang dilaksanakan Σ Jumlah Target Pulbaket Tahun 2016

X 100%


1. Rekomendasi peningkatan fungsi sosial dan lingkungan, pembatalan hak, izin lokasi, dan indikasi tanah terlantar; 2. Rekomendasi perubahan/revisi, penghapusan kebijakan/peraturan dan program pertanahan; 3. Rekomendasi terhadap kepatuhan pelaksana kebijakan dan program pertanahan Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan di wilayah kerja 16 Kanwil BPN, dengan juga melibatkan kantor pertanahan yang berada di bawahnya. Adapun, rumus penghitungan kinerja IKP ini sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: Kinerja IKP 3 =

Σ Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan Evaluasi X 100% Σ Jumlah Target Rekomendasi Tahun 2016

IV. Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar IKP ini merefleksikan upaya optimalisasi pemanfaatan tanah yang terindikasi terlantar. Penetapan tanah indikasi terlantar memiliki dua makna strategis hubungannya dengan kinerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa tujuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar tidak hanya penertiban tapi juga pencegahan terjadinya tanah terlantar.


Dengan demikian, upaya penertiban tidak harus selalu berujung kepada penetapan tanah terlantar tetapi juga termasuk mengingatkan dan mendorong pemegang hak yang diindikasikan memiliki tanah terlantar melakukan upaya maksimal untuk segera memanfaatkan lahan yang diindikasikan terlantar, sehingga tidak diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penanganan atas tanah terindikasi terlantar tersebut pada pelaksanaannya didasarkan kepada jumlah u s u l a n t a n a h t e r i n d i k a s i t e r l a n t a r, d e n g a n mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada. Adapun, rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur kinerja IKP ini adalah sebagai berikut:

Kinerja IKP 4 =

Σ Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar X 100% Jumlah Target Rekomendasi penertiban dan Σ Pendayagunaan Tanah Terlantar Tahun 2016


III. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang hak atas tanah, DPAT, dan perizinan pertanahan sebagaimana tertuang dalam keputusan pemberian hak maupun perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh hak atas tanah, DPAT, dan perijinan yang memerlukan pertimbangan teknis pertanahan harus dipantau untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, pemantauan terhadap hak atas tanah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak terkait fungsi sosial hak atas tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup. Melalui IKP ini, diharapkan dapat diperoleh hasil pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan yang dilakukan terutama terkait rekomendasi yang dihasilkan mencakup:

2-10

M E D A N flickr.com/photos/slilin/15256805275

BAB

03

akuntabilitas

kinerja

akuntabilitas kinerja Sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas (per tanggung jawaban), Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah harus dapat memper tanggungjawabkan pencapaian kinerjanya baik itu berupa keberhasilan ataupun kegagalan. Prinsip akuntabilitas merupakan satu dari empat belas prinsip good governance, yang dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.


3-1

Dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a I n s t a n s i Pe m e r i n t a h . Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres tersebut, Akuntabilitas Kinerja merupakan per wujudan ke w a j i ba n s u a t u i n s t a n s i p e m e r i n t a h u n t u k mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun, instrumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi adalah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan KinerjaDitjenPengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanahpada prinsipnya membahas tentang (1) Uraian singkat organisasi, (2) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, (3) Pengukuran Kinerja, dan (4) Evaluasi dan analisis kinerja untuksetiap sasaran atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang

seharusnya terwujud, yang juga dilengkapi dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Khusus dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, juga dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15/SE/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Sistematika Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Laporan Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016 sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja tahunan, pada dasarnya memuat tentang tingkat pemenuhan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016 sebagai kontrak kinerja berdasarkan DIPA TA 2016. Selain itu, juga dibahas mengenai pencapaian atas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam bab III ini, akan dilakukan pengukuran terhadap capaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi DitjenPengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.


3.1

‘’Secara umum, seluruh pelaksanaan pekerjaan Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik’’

akuntabilitas kinerja

capaian kinerja organisasi Pada Tahun Anggaran 2016, Ditjen Pengendalian Pe m a n f a a t a n R u a n g d a n Pe n g u a s a a n Tan a h melaksanakan program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang dijalankan melalui 5 (lima) kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran Direktorat Jenderal yakni pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang serta tertib pemanfaatan hak atas tanah dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, yang capaiannya diukur melalui pemenuhan indikator kinerja program (IKP). Kinerja capaian kegiatan yang merupakan perangkat operasional dari program, diukur dengan indikator kinerja kegiatan yang nantinya akan berkontribusi terhadap capaian indikator kinerja program. Keterkaitan antara indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang dalam dokumen PK Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016 merupakan hasil identifikasi paket pekerjaan pada DIPA/RKA-KL Tahun 2016 dan dokumen RKT Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016 sebagai penjabaran tahunan dari Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015-2019. Dalam mengukur kinerja capaian tahun 2016, pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan untuk tiap-tiap IKP dan IKK. Adapun target yang menjadi pembanding, sesuai dengan nilai yang tertuang dalam dokumen PK, RKT, Renstra, dan RPJMN. Hasil pengukuran dari keseluruhan IKP akan menjadi cerminan pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.


Dalam rangka mendorong kinerja pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2016, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan pemantauan secara periodik (triwulan) terhadap pencapaian target dokumen PK selama Tahun Anggaran 2016. Adapun langkah pemantauan tersebut, dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sejalan dengan penetapan dokumen PK Tahun 2016, sebagaimana tersaji pada tabel 3.1. Pemantauan atas kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Tahun 2016 dilaksanakan pada 4 (empat) triwulan atau 12 (dua belas) bulan kalender, dimana triwulan I merupakan periode Bulan Januari-Maret, triwulan II merupakan periode Bulan April-Juni, triwulan III Bulan Juli-September, dan triwulan IV merupakan periode Bulan Oktober - Desember. Secara umum, seluruh pelaksanaan pekerjaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini tercermin dari tingkat capaian akhir pada masing-masing IKP sebagaimana tertuang dalam dokumen PK 2016. Namun demikian dengan adanya dinamika perubahan anggaran (penghematan, self blocking dan Sharing Tukin) yang berimplikasi pada penurunan Pagu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun Anggaran 2016 dan faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan, sehingga terdapat indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi kualitas substansi sebagaimana yang ditargetkan. Hal ini tentunya akan menjadi bahan masukan bagi strategi pelaksanaan pekerjaan kedepan terutama dalam mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

’ ’ Ad a nya d in a mi ka p e r u b a h a n anggaran (penghematan, self blocking dan Sharing Tukin) berimplikasi pada penurunan Pagu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun Anggaran 2016'’


pengelolaan kinerja

3-2

D

-XPODK'RNXPHQ 3HQJDZDVDQ7HNQLV GDQ3HQJDZDVDQ .KXVXV 3URYLQVL.DE.RWD E -XPODK'RNXPHQ .HJLDWDQ7HUNDLW 3HPELQDDQ 3HQJHQGDOLDQ 3HPDQIDDWDQ 5XDQJGL7LQJNDW 1DVLRQDO3URYLQVL .DEXSDWHQ.RWD F -XPODK'RNXPHQ 3HPEHQWXNDQGDQ 3HPEHUGD\DDQ .RPXQLWDV 0DV\DUDNDW 3HQJDZDVDQGDQ 3HQJHQGDOLDQ 3HPDQIDDWDQ 5XDQJ G -XPODK'RNXPHQ 0RQLWRULQJ(YDOXDVL 3HQJHQGDOLDQ 3HPDQIDDWDQ 5XDQJGL 3URYLQVL.DE.RWD -XPODK3HQLQGDNDQ,QGLNDVL 3HODQJJDUDQ3HPDQIDDWDQ5XDQJ 3XOEDNHW D -XPODK3XOEDNHW WHUKDGDS,QGLNDVL 3HODQJJDUDQ 3HPDQIDDWDQ5XDQJ -XPODK ,QYHQWDULVDVL ,QGLNDVL 3HODQJJDUDQ 3HPDQIDDWDQ 5XDQJ:LOD\DK, -XPODK ,QYHQWDULVDVL ,QGLNDVL 3HODQJJDUDQ 3HPDQIDDWDQ 5XDQJ:LOD\DK,, -XPODK ,QYHQWDULVDVL ,QGLNDVL 3HODQJJDUDQ

7DUJHW

7DUJHW &DSDLDQ .LQHUMD

3URVHQWDVHLPSOHPHQWDVL SHQJDZDVDQGDQSHQJHQGDOLDQ SHPDQIDDWDQUXDQJSHPHULQWDK GDHUDK3URYLQVL.DEXSDWHQ.RWD

,QGLNDWRU.LQHUMD 3URJUDP.HJLDWDQ

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,

. ( 0 ( 1 7 ( 5 , $ 1 $7 5 % 3 1

&DSDLDQ

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,,

&DSDLDQ

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,,,

&DSDLDQ

7DEHO 3HPDQWDXDQ3HULRGLN3HQFDSDLDQ3HUMDQMLDQ.LQHUMD7DKXQ

/$325$1 .,1(5-$

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,9

&DSDLDQ

5HDOLVDVL 2XWSXW 3HUMDQMLDQ .LQHUMD

&DSDLDQ )LVLN 2XWSXW 3.

7DUJHW

3HPDQIDDWDQ 5XDQJ:LOD\DK,,,

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



/$325$1 .,1(5-$

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,

&DSDLDQ

&DSDLDQ

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,,,

&DSDLDQ

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,9

&DSDLDQ



',5(.725$7 -(1'(5$/ 3(1*(1'$/,$1 3(0$1)$$7$1 58$1* '$1 3(1*8$6$$1 7$1$+

5HDOLVDVL

7DUJHW

7ULZXODQ,,

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,

&DSDLDQ

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,,

&DSDLDQ

7DUJHW

6HEDJDLPDQDWHODKGLMHODVNDQSDGDEDE,EHEHUDSDSHNHUMDDQKDUXVGLSDQJNDVSHPELD\DDQQ\DDNLEDWGDULSHQJKHPDWDQ

6XPEHU'DWD2ODKDQ .HWHUDQJDQ &DSDLDQ,.3VHEHVDU VHWDUDGHQJDQGHQJDQWLQJNDWFDSDLDQ &DSDLDQ,.3VHEDVDU ELGDQJGHQJDQWLQJNDWFDSDLDQ

7DUJHW

'DVDU3HQJXDVDDQ$WDV 7DQDK

-XPODK 5HNRPHQGDVL 3HPHQXKDQ+DN GDQ.HZDMLEDQ 3HPHJDQJ+DN $WDV7DQDKGDQ 'DVDU3HQJXDVDDQ $WDV7DQDK 3HUWDQLDQ -XPODK 5HNRPHQGDVL 3HPHQXKDQ+DN GDQ.HZDMLEDQ 3HPHJDQJ+DN $WDV7DQDKGDQ 'DVDU3HQJXDVDDQ $WDV7DQDK1RQ 3HUWDQLDQ -XPODK5HNRPHQGDVL 3HQHUWLEDQGDQ3HQGD\DJXQDDQ 7DQDK7HUODQWDU D -XPODK'RNXPHQ (YDOXDVL'DQ3HODSRUDQ %LGDQJ3HQHUWLEDQ'DQ 3HQGD\DJXQDDQ7DQDK 7HUODQWDU -XPODK'RNXPHQ (YDOXDVL'DQ 3HODSRUDQ%LGDQJ 3HQHUWLEDQ'DQ 3HQGD\DJXQDDQ 7DQDK7HUODQWDU



. ( 0 ( 1 7 ( 5 , $ 1 $7 5 % 3 1

/$325$1 .,1(5-$

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,,,

&DSDLDQ

7DUJHW

5HDOLVDVL

7ULZXODQ,9

&DSDLDQ



triwulan sebagaimana tersaji pada tabel 3.2. Adapun, nilai progres capaian diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dan target yang ditentukan pada triwulan yang bersangkutan.

NO NO

KATEGORI KATEGORI

MENJADI MENJADI

INTERPRETASI INTERPRETASI

3.2kinerja; kinerja;Perlu Perlu

KATEGORI KATEGORI WARNA WARNA

banyak banyak perbaikan, perbaikan, sebagian sebagian perubahan perubahan yang yang sangat sangat mendasar. mendasar.

Sumber: PermenPAN dan RB No. 12 tahun 2015 Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Progres Capaian

NO

KATEGORI

MENJADI

INTERPRETASI

1

AA

> 90 - 100

2

A

> 80 – 90

Sangat Memuaskan, Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen

3

BB

> 70 – 80

4

B

> 60 - 70

5

6

7

CC

C

D

> 50 - 60

> 30 - 50

0 - 30


KATEGORI WARNA

Hasil pematauan periodik terhadap capaian IKP per triwulan menunjukan bahwa progres IKP pada triwulan I-III, rata-rata memiliki kecenderungan tingkat capaian yang masih dibawah target. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga progres capaian tidak dapat memenuhi target yang direncanakan. Pemantauan Kinerja Triwulan I Hasil pemantauan periodik terhadap capaian indikator kinerja pada triwulan I menunjukan 1 (satu) IKP memiliki kinerja sangat memuaskan, dan sebagian besar memiliki kinerja sangat kurang. Hal ini karena pada paket kontraktual masih dalam proses lelang dan tahap penandatanganan kontrak, sehingga progress masih 0%. Sedangkan paket pekerjaan swakelola masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan dan mobilisasi personil. Pada periode ini, pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi masih menunggu penyelesaian revisi DIPA, dan beberapa provinsi masih menunggu SK Pejabat Inti Satker (PIS) dari Gubernur.


Kriteria penilaian terhadap rencana aksi triwulan didasarkan kepada progres capaian pada setiap

3-6 Pemantauan Kinerja Triwulan II Hasil pemantauan periodik terhadap capaian indikator kinerja pada triwulan II sudah menunjukan progres yang lebih baik bila dibandingkan dengan triwulan I, walaupun tetap dibawah target yang ditetapkan. Pada periode ini, 1 (satu) IKP memiliki kinerja sangat baik, 1 (satu) IKP memiliki kinerja cukup (memadai), 1 (satu) IKP memiliki kinerja kurang, dan 1 (satu) IKP memiliki kinerja sangat kurang. Selain itu 4 (empat) IKK memiliki kinerja memuaskan hingga sangat memuaskan. Deviasi antara target dan progres tersebut salah satunya disebabkan oleh penyusunan rencana yang terlalu optimis sehingga tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Kondisi dilapangan menunjukan banyak pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan masih

dalam tahap awal pelaksanaan terutama paket pekerjaan kontraktual, dan adanya kekosongan p e j a ba t d e fi n i t i f d i b e b e r a pa s u b d i t c u k u p mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan. Selain itu adanya hambatan pelaksanaan pekerjaan di beberapa SKPD Dekonsentrasi diantaranya : · Pelaksanaa kegiatan masih menggunakan dana UP dan TUP. · Terdapat kesalahan kode akun pada KPPN dan masih menunggu proses perbaikan. · Terdapat perubahan nomenklatur dinas dan masih dalam proses. · Adanya Provinsi yang masih menunggu SK PIS dari Gubernur. · Beberapa paket pekerjaan masih menunggu penyelesaian revisi DIPA.


3-7

Target IKK yang tidak terpenuhi adalah IKK Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota dan IKK Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS disebabkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan secara dekonsentrasi pada SKPD Provinsi Papua tidak dapat berjalan sebagai dampak dari permasalahan internal yang ada di pemerintah daerah, sehingga pada tahun 2016 pekerjaan tersebut tidak dapat terlaksana.

Pencapaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Berdasarkan Dokumen PK Tahun 2016

Pemantauan Kinerja Triwulan III Hasil pemantauan periodik terhadap capaian indikator kinerja pada triwulan III sebagian besar menunjukan kinerja yang semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah IKP dan IKK yang memiliki capaian kinerja diatas kategori baik hingga memuaskan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian/realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2016. Pengukuran dilakukan terhadap setiap indikator kinerja program sebagai agregasi dari kinerja setiap kegiatan yang tercermin dalam indikator kinerja kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel 3.3.

Periode ini, merupakan puncak pelaksanaan pekerjaan swakelola (paket meeting dan perjalanan dinas), sehingga progres realisasi keuangan dan fisik meningkat cukup signifikan, namun demikian masih terdapat 2 (dua) IKP yang memiliki capaian kinerja dengan kategori kurang dan sangat kurang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh Kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pada satker Pusat dan SKPD Dekonsentrasi menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat dan target kinerja menjadi tidak tercapai secara maksimal.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Berdasarkan Dokumen PK Tahun 2016

Pemantauan Kinerja Triwulan IV Seiring dengan berjalannya waktu, hasil pemantauan pada triwulan IV atau akhir waktu pelaksanaan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dimana 4 (empat) IKP dan 7 (tujuh) IKK memiliki realisasi capaian 100% atau dapat dinyatakan sesuai target. Capaian tersebut dapat diperoleh karena berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan dapat diatasi dengan baik, sehingga pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya masih dibawah harapan dapat diakselerasi untuk dapat terselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut terdapat 2 (dua) IKK yang tidak dapat memenuhi target.

Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Indikator Kinerja Program 1: Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, Dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

9,08%

*4,63%

100

37 Doku men

36 Doku men

97,29


INDIKATOR INDIKATOR KINERJA KINERJA

TARGET TARGET

REALISASI REALISASI

Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 3 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Program 2: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pulbaket Terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output 1: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) Output 2: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) Output 3: Jumlah Inventarisasi Indikasi

3 Dokum en

3 Doku men


CAPAIAN CAPAIAN (%) (%)

KINERJA LINDIKATOR b 5 LY! Çh w YL b 9wW !

{SASARAN ! { ! w! b tPROGRAM whDw! M

100

12 Doku men

13 Pulba ket

4 Doku men

12 Doku men

13 Pulba ket

100

100

100

3

3 Pulba ket

3 Pulba ket

100

4 Pulba ket

4 Pulba ket

100

2 Pulba ket

2 Pulba ket

100

REALISASI w9! [ L{ ! { L

4 Pulba ket

4 Pulbaket

100

1 Doku men

1 Doku men

100

1 Doku men

1 Doku men

100

1 Doku men

1 Doku men

100

1 Doku men

1 Doku men

100

35 Doku men

34 Doku men

97,14

32 Bidang

*16 Bidang

100

3.2

2

4 Doku men

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) Output 4: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Sumatera (Ia) (Provinsi) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Jawa Dan Bali (Ib) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi (IIa) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduanwilayah Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua (IIb) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

/CAPAIAN ! t ! L! b (%) (%)

TARGET Ç! wD9Ç

Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan


SASARAN PROGRAM PROGRAM SASARAN

3-8

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Program 4: Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar


3-9

TARGET

REALISASI

1 Doku men

1 Doku men

1 Doku men

1 Doku men

CAPAIAN (%)

100

Per tama, Kendala/hambatan Keterbatasan Anggaran ·

Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak ada aktivitas pada IKK pengembagan kelembagaan di tahun 2016, sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

·

Pa d a I K K d o k u m e n m o n i t o r i n g e v a l u a s i pengendalian pemanfaatan ruang, jumlah kabupaten dan kota yang ditangani masih dibawah target yang telah ditetapkan.

100

Kedua, Kendala/hambatan Substansi

29 Bidang

30 Bidang

103,44

9 Doku men

9 Doku men

100

Sumber: Data Olahan, 2016 Keterangan: 1*Capaian IKP 1 sebesar 4,63% setara dengan 9,08% dengan tingkat capaian 100% . 2*Capaian IKP 3 sebasar 16 bidang dengan tingkat capaian 100% , Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, beberapa pekerjaan harus dipangkas pembiayaannya akibat dari penghematan

·

Pada pelaksanaan IKK dokumen pengawasan teknis, dan pengawasan khusus penataan ruang provinsi/kab/kota, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang tidak melakukan pengisian kuesioner, selain itu kabupaten dan kota yang sudah m e n g i s i k u e s i o n e r s e ba g i a n b e s a r t i d a k melampirkan dokumen yang diminta sebagai syarat validasi, sehingga jawaban kuesioner yang diisi menjadi tidak valid. Hal tersebut mempengaruhi hasil kinerja menjadi rendah dan menyebabkan tidak dapat masuk dalam penilaian IKP (kategori memuaskan dan baik).

·

IKK pembentukan dan pemberdayaan komunitas masyarakat tidak mencapai target yang ditetapkan, kegiatan ini bersifat pilot project (proyek percontohan), sehingga hanya terfokus pada satu kabupaten/kota.

Gambar 3.1 Bentuk Pengawasan Penataan Ruang

A. Indikator Kinerja Program 1 IKP 1 yakni “prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota”merupakan tolak ukur pencapaian sasaran program “Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang”. IKP ini direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, pencapaian IKP 1 sebesar 4,63 % setara dengan 9,08%, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100 %. Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja program 1 meliputi:



Pertama, pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 412 (empat ratus dua belas) kabupaten, dan 93 (sembilan puluh tiga) kota. Pengawasan ini merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka monitoring dan evaluasi atas kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil dari aktivitas ini adalah diperolehnya potret kinerja penyelenggaraan penataan ruang masingmasing wilayah pada tahun berjalan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang kedepannya, dimana 19 (sembilan belas) provinsi, 48 (empat puluh delapan) kabupaten, dan 24 (dua puluh empat) kota memperoleh predikat cukup, baik hingga memuaskan. Adapun, pengawasan khusus sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang berhasil dilakukan di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota. Kedua, pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tertib tata ruang. Tahun 2016 merupakan tahap kedua bagi aktivitas pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui diseminasi NSPK, penguatan forum komunikasi dan kampanye publik.

tahun 2016 telah melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di 8 (delapan) provinsi, 8 (delapan) 3.2 kabupaten, dan 8 (delapan) kota. Melalui pelaksanaan pekerjaan ini, dapat diketahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemanfaatan ruang di masing-masing wilayah tersebut. Pada IKP 1, terdapat 4 (empat) IKK yang secara langsung mempengaruhi pencapaiannya. Lebih lanjut, akan dijelaskan capaian dari masing-masing IKK yang mendukung pencapaian dari IKP tersebut. I K K 1 D o k u m e n Pe n g a w a s a n Te k n i s , d a n Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota, dapat memenuhi target 36 (tiga puluh enam) dokumen dari target 37 (tiga puluh tujuh) Dokumen dengan tingkat capaian 97,29%. IKK ini dilaksanakan melalui pengawasan teknis dan pengawasan khusus penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah yakni: 1) 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera; 2) 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali; 3) 11 (sebelas) provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; 4) 6 (enam) provinsi di Kep.Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Pulau Papua. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penyelenggaraan penataan ruang ini dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan S K P D D e k o n s e n t r a s i B i d a n g Pe n g e n d a l i a n Pemanfaatan Ruang. Aktivitas pengawasan teknis dan pengawasan khusus ini dijalankan sesuai ketentuan yang diatur dalam UUPR dan PP No15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal ini difasilitasi melalui mekanisme dekonsentrasi.

Ketiga, pembentukan dan pemberdayaan komunitas masyarakat”. Tahun 2016 dilakukan melalui penyiapan grand design pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi acuan untuk pembentukan dan p e m b e rda y aa n ke l o m p o k m as y a rak a t d al a m pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang selain itu telah dimulainya pembentukan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pilot project di 3 (tiga) lokasi yaitu Kota Surakarta, Kota Pontianak dan Kab. Lombok Tengah.

Pada pelaksanaanya, SKPD Dekonsentrasi Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus sebagaimana yang telah diamanatkan karena adanya permasalahan dalam lingkup internal pemerintah daerah.

Keempat, monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang pada lingkup provinsi, k a b u p a t e n , d a n k o t a . D i t j e n Pe n g e n d a l i a n Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada

Secara keseluruhan pelaksanaan pekerjaan ini telah menghasilkan produk berupa hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berhasil dicapai oleh provinsi/kabupaten/kota



Dalam rangka pemenuhan IKP 1, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun 2016 telah menjalankan aktivitas pengawasan melalui:

3-10

pada Tahun 2016. Hasil evaluasi capaian kinerja tersebut menjadi masukan bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja provinsi/kabupaten/kota dalam menjalankan proses penyelenggaraan penataan ruang di wilayahnya.

KINERJA

tPROVINSI wh ë Lb { L Prov Jawa Barat Prov Jawa Tengah Prov D.I Yogyakar ta Prov Jawa Timur Prov Bali Prov Sulawesi Tengah Prov Sulawesi Selatan

Baik

Memuaskan

YLb 9wW ! KINERJA

Cukup


3-11

Prov Sumate ra Barat Prov Kepulau an Riau Prov Jambi Prov Bengku lu Prov Sumate ra Selatan Prov Kepulau an Bangka Beli tung

Cukup

Tabel 3.4. Kinerja Wastek Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kinerja Baik Hingga Memuaskan Tahun 2016 YLb 9wW ! í WASTEK ! { Ç9Y KINERJA KOTA Y! . Üt ! Ç9b Yh Ç! KABUPATEN Wilayah I: Kota Bandar Lampung Wilayah II: Kota Salatiga, Kota Yogyakarta

PROVINSI Prov Lam pung Prov Kaliman tan Barat Prov Kaliman tan Timur Prov Goron talo Prov NTT

KINERJA WASTEK KABUPATEN KOTA Kab. Way Kab. Kota Kanan Halmahe Probolinggo. ra Timur, Wilayah II: Kab. Wilayah III: Kab. Halmahe Kota Pare Pare Cirebon, ra Utara Kab. Wilayah IV: Batang, Kota Tidore Kab. Kepulau Sragen, an Kab. Gunung Kidul, Kab. Bangka lan, Kab. Sume nep, Kab. Bangli, Kab. Buleleng,Ka b. Jembra na, Kab. Klung kung, Kab. Tabanan

Sumber: Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 2016 Wilayah I: Kab Lampung Utara, Kab Pringsewu, Kab Tulang Bawang Barat, Kab Bangka Wilayah II : Kab Ciamis, Kab Kuningan, Kab Majaleng ka, Kab Bantul , Kab Kulon Progo, Kab Sleman, Kab Bodowoso, Kab Badung, Kab Gianyar, Kab Karang asem Wilayah I : Kab. Bangka Barat, Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Timur, Kab. Pesisir Barat, Kab. Tanggamus ,

Wilayah III: Kab Banjar, Kab Bolaang Mongondow Timur , Kab Parigi Moutong, Kab Maros, Kab Kepulauan Selayar, Kab Bone Bolango Wilayah IV: Kab. Halmahera Barat

Wilayah III: Kab. Minahasa Selatan, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Donggala, Kab. Tojo Una Una, Kab. Soppeng. Wilayah IV: Kab. Halmahera Selatan,

Wilayah I: Kota Medan, Kota Pelembang, Kota Metro Wilayah II: Kota Denpasar Wilayah III: Kota Bitung, Kota Manado Wilayah IV: Kota Ternate

Wilayah I Kota Tanjung Balai, Kota Pangkal Pinang. Wilayah II: Kota Banjar, Kota Tasikmalay a, Kota Pekalongan ,

-Ringkasan KegiatanPelaksanaan Pengawasan Teknis Penyelenggaran Penataan Ruang Maksud Ÿ melakukan pengawasan teknis secara berkala terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang provinsi di Wilayah Sumatera; Ÿ melakukan pengumpulan data dan informasi serta melakukan kajian teknis terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang di Pulau Wilayah Sumatera; dan Ÿ melakukan pembaharuan data dalam website pengawasan teknis. Tujuan Mengawasi penyelenggaraan bidang penataan ruang provinsi, Kabupaten, Kota dalam upaya mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang di daerah dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Keluaran/Hasil Pekerjaan Terlaksananya Pengawasan Teknis secara berkala terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang Provinsi di wilayah Sumatera Ÿ Terkumpulkannya data dan informasi terhadap permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Ÿ Ter-updatenya data dalam website Pengawasan Teknis Ÿ

Manfaat Ÿ Teroptimalkannya kinerja penyelenggaraan penataan ruang Ÿ Sebagai bahan masukan bagi para pemangku


Ÿ

kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas terhadap proses pelaksanaan penataan ruang di daerah; Sebagai bahan masukan kepada Direktorat Penertiban Penataan Ruang apabila terdapat indikasi pelanggaran pidana pada tahap pelaksanaan penataan ruang daerah, baik dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

akan peran penting dan strategis dari pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi dalam bentuk talkshow radio, talkshow tv, varietyshow tv, penayangan advetorial majalah dan koran, penayangan ILM . Gambar 3.3 Pelaksanaan Workshop Diseminasi NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Gambar 3.2 Ilustrasi Sistem Kerja SIWASTEK

Sumber: Dit Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 2016

Sumber: Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 2016 Mekanisme pengawasan teknis akan lebih disederhanakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi berupa pengisian kuisioner menggunakan website sistem informasi pengawasan teknis berbasis web (SIWASTEK), sehingga kegiatan pengawasan teknis hanya difokuskan pada kegiatan klarifikasi dan penilaian hasil.

IKK 2, Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan tingkat capaian 100%. IKK 2 ini dilaksanakan melalui: Pertama, Diseminasi NSPK kepada aparat pemerintah daerah dalam rangka pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dapat membantu daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang daerah. Kedua, Penguatan forum komunikasi pemangku kepentingan lintas sektor yang diharapkan dapat menjadi media koordinasi dan komunikasi untuk lebih meningkatkan sinergitas kebijakan lintas sektor, khususnya yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga, Kampanye publik sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat


-Ringkasan KegiatanPelaksanaan Kampanye Publik Pengendalian Pemanfaatan Ruang Maksud Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan Ÿ Tersosialisasikannya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui dialog interaktif di radio dan televisi, serta penayangan advertorial di media cetak; Ÿ Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi secara lebih cepat, akurat, dan informatif kepada masyarakat luas melalui media massa (elektronik maupun media cetak) terkait dengan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; Ÿ Mendapatkan publikasi yang berkesinambungan untuk peningkatan citra pengendalian pemanfaatan ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Ÿ Menginformasikan isu dan masalah aktual terkait dengan tata ruang dan pertanahan melalui kerja sama dengan media massa terkait kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; Ÿ Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; Ÿ Meningkatkan hubungan kemitraan dengan kelompok media elektronik terkait dengan penyebarluasan Informasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan Ÿ Memperoleh umpan balik (feedback) dari masyarakat te r k a i t d e n g a n p e l a k s a n a a n p e n g e n d a l i a n pemanfaatan ruang


Ÿ

3-12

Keluaran/Hasil Pekerjaan Terlaksanakannya Talkshow di radio Ÿ Terlaksanakannya Talkshow di TV Ÿ Terlaksanakannya Variety Show di TV Ÿ Pemasangan advertorial di surat kabar dan majalah nasional Ÿ Produksi dan penayangan ILM berbentuk talent PSA Ÿ Produksi dan penayangan ILM berbentuk sketching

Manfaat Meningkatnya pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta tercapainya peningkatan citra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Ÿ

Gambar 3.4 Pelaksanaan Kampanye Publik Pengendalian Pemanfaatan Ruang



3-13 KK 3, Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan K o m u n i t a s M a s y a r a k a t Pe n g a w a s a n d a n Pe n g e n d a l i a n Pe m a n f a a t a n R u a n g , d a pa t memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) dokumen dengan tingkat capaian 100%. IKK 3 ini dilaksanakan melalui: Pertama, penyusunan grand design pembentukan dan pemberdayaan komunitas masyarakat pengawas dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan grand design pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dapat menjadi acuan untuk pembentukan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wilayah penyusunan Grand design mencakup beberapa lokasi yakni, Kota Ambon, Kota Kupang, Kota Palu, dan dan Kabupaten Bangka Barat.

Kedua, penyusunan pilot projec pembentukan dan pemberdayaan komunitas masyarakat pengawas dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan kelompok masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan keluaran akhir dapat terbentuknya kelompok masyarakat. Wilayah pilot project ini mencakup beberapa lokasi yakni Kota Surakarta, Kota Pontianak dan Kabupaten Lombok Tengah. -Ringkasan KegiatanPelaksanaan Pilot Project Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Maksud M e m b u a t p i l o t p ro j e c t u n t u k m e m b e n t u k d a n memberdayakan Kelompok Masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.


Manfaat

Tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah menyiapkan kelompok masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan kelompok masyarakat berupa pengetahuan dan rencana aksi tentang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta bermanfaat bagi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Surakarta pada khususnya.

Keluaran Terbentuknya kelompok masyarakat, Terbentuknya struktur organisasi pokmas, Tersusunnya rencana aksi ke l o m p o k m a s y a r a k a t , d a n Te r s u s u n n y a v i d e o profil/dokumentasi kegiatan.

Gambar 3.5 Skenario Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Tujuan

3-14 Sumber: Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 2016

IKK 4, Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) dokumen dengan tingkat capaian 100%. Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan penataan ruang dan tertib tata ruang yaitu untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR. Upaya yang sedang dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan upaya tertib tata ruang tersebut salah satunya melalui pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang.


Pemantauan dan Evaluasi ini dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang telah memiliki Perda RTRW. Melalui pelaksanaan pekerjaan ini, diperoleh potret implementasi pemanfaatan ruang yang ada di lapangan sekaligus tingkat kesesuaiannya terhadap arahan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW. Hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat ditindak lanjuti baik melalui upaya penertiban ataupun penguatan kebijakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Adapun, pada tahun 2016 dilakukan pemantauan dan evaluasi di 8 (delapan) provinsi, 8 (delapan) kabupaten, dan 8 (delapan) kota dengan sebaran sebagaimana terlihat pada table 3.3.

Tabel 3.5 Lokasi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota No

Wilayah

1

Wilayah I

2.

Wilayah II

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali

3.

Wilayah III

Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo

4.

Wilayah IV

Provinsi Maluku dan Provinsi NTB

Provinsi Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi

Lokasi Kegiatan Kabupaten Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kebumen Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Sikka dan Kabupaten Raja Ampat

Kota Kota Solok dan Kota Bandar Lampung

Kota Cilegon dan Kota Denpasar Kota Baubau dan Kota Balikpa pan Kota Sorong dan Kota Jayapura


-Ringkasan KegiatanPemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota Maksud Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota yang telah ditetapkan. Tujuan Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan. Keluaran/Hasil Pekerjaan Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Solok dan Kota Bandar Lampung pada tahun berjalan, yang d i p e ro l e h d e n g a n m e t o d e s e s u a i p e d o m a n Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang; Ÿ Evaluasi RTRW Kota Solok dan Kota Bandar Lampung terhadap Permen PU No.17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota; Ÿ Evaluasi Indikasi Program Kota Bandar Lampung dan Kota Solok terhadap pencapaian program tahunan; Ÿ Teridentifikasinya inkonsistensi struktur dan pola ruang, dan beberapa contoh kasus yang ditemukan; Ÿ Peta hasil evaluasi kesesuaian struktur dan pola ruang, serta tipologi inkosistensinya; Ÿ Rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaran penataan ruang, khususnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Ÿ Video profil pemanfaatan ruang Kota Solok dan Kota Bandar Lampung; Ÿ Database hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kota Solok dan Kota Bandar Lampung berbasis Web GIS. Ÿ


3-15

Manfaat Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah.

B.

Indikator Kinerja Program 2

I K P 2 y a k n i J u m l a h Pe n i n d a k a n I n d i k a s i Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, mendukung secara langsung pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pemenuhan atas IKP tersebut dijalankan melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan hasil pemantauan, capaian IKP 2 adalah sejumlah 13 (tiga belas) Pulbaket, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100%. IKP ini mencerminkan tindakan yang dilakukan dalam penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang menjadi ranah kewenangan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melalui perangkat PPNS Penataan Ruang. Tindakan ini melibatkan rangkaian aktivitas yang terkait dengan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Hasil dari aktivitas tersebut akan menjadi dasar bagi proses penegakan hukum selanjutnya. Dalam penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, bahan dan keterangan yang valid dan akurat merupakan prasyarat dapat ditindaklanjutinya dugaan pelanggaran ke tahapan berikutnya. Untuk tahun 2016 penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang difokuskan pada aktivitas Pulbaket yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah kerja dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Jumlah kasus indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang pada Tahun 2016 sebanyak 13 (tiga belas) kasus prioritas ditindak lanjuti dengan pelaksanaan pulbaket dalam rangka pendalaman substansi dengan sebaran sebagaimana terlihat pada grafik 3.1. Ketiga belas kasus tersebut dipilih berdasarkan atas nilai strategis dan skala penyimpangannya. Kasuskasus yang diangkat tersebut terutama terkait dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menyebabkan perubahan fungsi sehingga berdampak pada kerugian materiil, yakni berupa: 1. 4 (empat)kasus pemanfaatan ruang yang menyalahi peruntukkan pada kawasan sempadan sungai/pantai; 2. 2 (dua) kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai pada kawasan ruang terbuka hijau (RTH);


4. 1 (satu) kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai pada kawasan perkebunan; 5. 2 (dua) kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai pada kawasan permukiman; dan 6. 1 (satu) kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

Ruang dalam menjalankan tugas pulbaket sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat berasal dari temuan PPNS itu sendiri ataupun laporan/pengaduan masyarakat. Hasil dari pelaksanaan pekerjaan ini berupa laporan hasil pelaksanaan pulbaket PPNS Penataan Ruang.

dengan persyaratan izin.


Kedua, audit tata ruang. Pelaksanaan pulbaket ddigunakan motode/pendekatan audit Tata Ruang dalam mencari dan mengevaluasi indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Dasar pelaksanaan audit tata ruang ini adalah: 1. Adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dimiliki dampak strategis; 2. Adanya temuan kasus untuk ditindaklanjuti dengan audit tata ruang yang memiliki dampak strategis, dari hasil pengawasan teknis; dan 3. Adanya kebutuhan mendesak berupa indikasi p e n y i m pa n g a n p e m a n f a a t a n r u a n g y a n g berdampak strategis dan/atau bencana.

IKP 2 didukung oleh 3 (tiga) IKK, yang secara langsung mempengaruhi capaiannya. Ketiga IKK tersebut m e re fl e k s i k a n k i n e r j a y a n g d i c a pa i m e l a l u i pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam mendukung pencapaian sasaran program.

Dari pelaksanaan pekerjaan ini, akan diperoleh informasi mengenai tingkat pemenuhan rencana tata ruang, sekaligus indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang yang teridentifikasi di lapangan yang dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut penanganan permasalahan.

Pencapaian kinerja dari masing-masing IKK tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, namun demikian 1 (satu) IKK tidak dapat memenuhi.

Hasil audit ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan terkait dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan terukur dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi di wilayahnya.

IKK 1, Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, kinerja yang dicapai berhasil memenuhi target yakni sebanyak 13 Pulbaket. Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan:

Melalui pelaksanaan 2 (dua) pekerjaan tersebut, ditemukan juga potensi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di banyak lokasi dengan sebaran yang relatif ber variasi. Hasil inventarisasi temuan potensi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di 4 (empat) wilayah sebagaimana terlihat pada tabel 3.7.

Gambar 3.6 Sebaran Pelaksanaan Pulbaket per Wilayah Tahun 2016

Pertama, operasional pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) PPNS penataan ruang di 4 (empat) wilayah yaitu: 1) Pulau Sumatera 2) Pulau Jawa dan Pulau Bali 3) Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi 4) Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Pulau Papua Pelaksanaan Pulbaket PPNS Penataan Ruang dimaksudkan untuk memfasilitasi PPNS Penataan


Tabel 3.6 Jumlah Temuan Potensi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Per Provinsi Tahun 2016 NO

1 2 3

PROVINSI Wilayah Sumatera Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat

JUMLAH TEMUAN 4 36 41


3. 3 (tiga) kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi ruang pada kawasan lindung/konservasi;

3-16

NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

PROVINSI Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Lampung Bangka Belitung Wilayah Jawa dan Bali Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah Total

JUMLAH TEMUAN 11 14 34 17 35 11 9 14 18 24 20 5 7 10 5 7 9 7 4

Ÿ

Melakukan upaya penertiban pemanfaatan ruang dalam rangka penegakan hukum untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik.

Keluaran/Hasil Pekerjaan Terlaksananya Audit Tata Ruang, dan Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) Tata Ruang Manfaat Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia

Gambar 3.7 Ilustrasi Proses Pelaksanaan Audit Tata Ruang

20 15 3 14 4 4 402

Sumber: Dit. Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2016 Sumber: Dit. Penertiban Pemanfaatan Ruang, 2016

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh wilayah Sumatera memiliki jumlah temuan terbesar sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) kasus. Dari jumlah tersebut, temuan terbanyak diperoleh dari Provinsi Sumatera Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) temuan.


3-17

Adapun, temuan terendah didapatkan dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi dengan jumlah total 49 (empat puluh sembilan) temuan. Temuan yang didapatkan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pelaksanaan tahapan berikutnya melalui pendalaman substansi temuan dalam bentuk Pulbaket/Wasmatlitrik.

-Ringkasan KegiatanPelaksanaan Audit Tata Ruang Maksud Ÿ Melaksanakan audit penataan ruang sebagai metoda dalam proses pengawasan dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan Ÿ Mengetahui kesesuaian antara pemanfaatan ruang eksisting terhadap rencana tata ruang.

Ÿ Ÿ

Tujuan Mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan

-Ringkasan KegiatanOperasinal Pengumpulan Bahan Dan Keterangan (Pulbaket) Maksud Mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang. Keluaran/Hasil Pekerjaan Terumuskannya pulbaket oleh PPNS Penataan Ruang sebagai bahan tindak lanjut untuk penanganan kasus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Manfaat Ÿ Terhimpunnya laporan dan/atau pengaduan yang sudah ter verifikasi hasil kegiatan audit tahun sebelumnya, kegiatan pemantauan/ monitoring, kegiatan inventarisasi pengaduan, laporan masyarakat/ kelompok masyarakat, atau laporan media massa; Ÿ Tersusunnya bahan dan keterangan pada kabupaten dan kota yang diduga terjadi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang; dan Ÿ Terfasilitasinya penyelidikan (pulbaket) oleh PPNS Penataan Ruang guna mengawal implementasi Perda RTRW kota dan kabupaten; dan atau Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional.


IKK 3, Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS, dapat tercapai 34 (tiga puluh emapat) dokumen dengan tingkat pemenuhan capaian 97,14%. IKK ini direalisasikan melalui kegiatan:

Capaian tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan fasilitasi penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah. Kegiatan ini dimaksudkan memfasilitasi PPNS penataan ruang dan aparat pemerintah untuk pengumpulan informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaporan dan pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang di Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun keluaran kegiatan ini adalah hasil identifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di tingkat provinsi/kabupaten/kota, rekomendasi bentuk tindak lanjut atas hasil kajian terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya terhadap kasus-kasus yang terindikasi kuat terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang selain itu dapat menjadi parameter capaian peningkatan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang.

Pertama, Penegakan hukum bidang penertiban pemanfaatan ruang yang dilaksanakan di 4 (emapat) wilayah yakni: 1. Pulau Sumatera 2. Pulau Jawa dan Pulau Bali 3. Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi 4. Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Pulau Papua

-Ringkasan KegiatanFasilitasi Penertiban dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Maksud Memfasilitasi PPNS Penataan ruang dan aparat pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan penertiban di bidang pengendalian pemanfaatan ruang Tujuan Mewujudkan pelaksanaan pener tiban di bidang pengendalian pemanfaatan ruang di bidang pengendalian pemanfaatan ruang Keluaran/Hasil Pekerjaan 1. Hasil identifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2. Rekomendasi bentuk tindak lanjut atas hasil kajian terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya terhadap kasus-kasus yang berindikasi kuat terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang; 3. Hasil pelaksanaan fasilitasi terhadap PPNS Penataan Ruang dan aparat pemerintah daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pener tiban di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; dan 4. Hasil monitoring tindak lanjut pelaksanaan penertiban di bidang pengendalian pemanfaatan ruang. Manfaat Mewujudkan pelaksanaan pener tiban di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan peran PPNS Penataan Ruang dan aparat pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengendalian pemanfaatan ruang


Penegakan hukum bidang pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tindak sosialisasi, pencegahan, sekaligus peringatan demi meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah dan semua pihak dalam mewujudkan tertib tata ruang. Saat ini penegakan hukum yang telah dilakukan adalah melalui pembuatan dan pemasangan tanda pencegahan dan/atau peringatan. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun 2016 telah memberikan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengenaan sanksi administratif berupa peringatan ter tulis dan p e m a s a n g a n p l a n g pa pa n p e r i n g a t a n g u n a mewujudkan tertib tata ruang, tahun ini ditargetkan pelaksanaan kegiatan pada 17 kabupaten/kota yang tersebar di berbagai provinsi. Jenis-jenis plang yang telah dipasang sesuai dengan ketentuan perundangundangan bidang Penataan Ruang serta ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan, meliputi: 1. Plang papan Ancaman, berisi informasi ketentuan ancaman pengenaan sanksi pidana bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dan/atau sedang berlangsung yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan perda tentang RTRW. Pemanfaatan Ruang dimaksud berpotensi dapat berdampak negatif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi, sehingga plang papan ancaman merupakan pencegahan terhadap dampak-dampak tersebut. 2. Plang papan Peringatan, berisi informasi ketentuan peringatan pengenaan sanksi pidana terhadap pemanfaatan ruang yang telah ada sejak lama dan tidak sesuai dengan perda tentang RTRW. 3. Plang papan Himbauan, berisi informasi himbauan bagi semua pihak agar setiap upaya


IKK 2, Jumlah Pengawasan Langsung dan Pengelolaan Pengaduan, berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan sejumlah 4 Dokumen dengan tingkat capaian 100%.

3-18

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan perda tentang RTRW, termasuk informasi pengenaan sanksi. 4. Plang papan Pemberitahuan, berisi informasi pemberitahuan yang bersifat penegasan terhadap lokasi-lokasi yang dilarang untuk dimanfaatkan oleh semua pihak , kecuali yang diatur diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan perda tentang RTRW. Dari target 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang dilaksanakan pemasangan plang, sebanyak 13 (tiga belas) kota/kabupaten telah dilakukan pemasangan plang, sedangkan 4 (empat) kabupaten/kota belum dipasang, dikarenakan adanya kendala teknis. Hasil tindak lanjut dari pemasangan plang papan peringatan tersebut berupa pengiriman surat kepada Bupati/Walikota untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan UUPR. Gambarn 3.8 Plang Pemberitahuan Untuk Tindak Mendirikan Bangunan Dan Mengubah Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Dan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Palembang


3-19

Pada pelaksanaan kegiatan ini, SKPD Dekonsentrasi Provinsi Papua pada tahun 2016 tidak dapat melaksanakan operasionalisasi PPNS sebagaimana yang telah diamanatkan karena adanya permasalahan dalam lingkup internal pemerintah daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada capaian IKK secara keseluruhan yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Tabel 3.7 Lokasi Penegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Tahun 2016 WILAYAH 1 Pulau Sumatera

LOKASI GAKUM KOTA KAB 2 3 3 2

Pulau Jawa Bali

2

2

Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

4

-

Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Pulau Papua

3

-

12

4


Kedua, Operasionalisasi PPNS di daerah yang dijalankan melalui mekanisme dekonsentrasi pada SKPD di 31 (tiga puluh satu) provinsi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi PPNS Penataan Ruang di daerah dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana bidang penataan ruang dan pembinaan dalam mendukung tugas penyidikan tersebut. Kinerja PPNS Penataan Ruang diharapkan dapat lebih ditingkatkan melalui fasilitasi ini.

JUMLAH

KETERANGAN 4 1. Kota Padang (3 Plang Peringatan, 2 Plang Himabauan) 2. Kota Pangkal Pinang (12 Plang Pemberitahuan) 3. Kota Palembang (8 Plang Pemberitahuan) 4. Kabupaten Padang Pariaman (1 Plang Peringatan) 5. Kabupaten Solok (1 Plang Peringatan, 2 Plang Pemberitahuan) 1. Kota Administratif Jakarta Utara ( 1 Plang Himbauan) 2. Kota Bandung (1 Plang Peringatan) 3. Kabupaten Gunung Kidul (1 Plang Peringatan) 4. Kabupaten Bandung (1 Plang Himbauan) 1. Kota Banjarmasin ( 3 Plang Peringatan, 2 Plang Himbauan) 2. Kota Palu (4 Plang Peringatan, 1 Plang Himbauan) 3. Kota Pontianak ( 2 Plang Himbauan, 3 Pemberitahuan, 1 Plang Peringatan) 4. Kota Manado (1 Plang Pemberitahuan, 1 Plang Peringatan) 1. Kota Mataram (1 Plang Peringatan, 2 Himbauan) 2. Kota Kupang ( 5Plang Indikasi Pelanggaran, 3 Plang Pemberitahuan) 3. Kota Ternate (3 Plang Ancaman, 2 Plang Peringatan, 3 Plang Himbauan)



Maksud Melaksanakan penegakan hukum bidang penertiban pemanfaatan ruang sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan Mewujudkan tertib tata ruang Keluaran 1. Hasil identifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi; 2. Hasil seleksi prioritas permasalahan/kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3. Hasil kesepakatan dengan para penegak hukum dan instansi sektoral terkait di daerah guna menindaklanjuti hasil seleksi prioritas permasalahan/kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang; 4. Hasil pembuatan dan pemasangan tanda pencegahan dan/atau peringatan; 5. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum bidang penertiban pemanfaatan ruang di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Manfaat Mewujudkan penegakan hukum bidang penertiban pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan tertib tata ruang untuk ruang hidup yang lebih baik. Pelaksanaan tahun 2016 Penegakan Hukum di Wilayah Sumatera, Penegakan Hukum di Wilayah Jawa Bali, Penegakan Hukum di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dan Penegakan Hukum di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Gambar 3.9 Ilustrasi Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum



C.


IKP 3, Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, menjadi tolak ukur pencapaian salah satu sasaran program Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yaitu “Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar”. Adapun, capaian yang berhasil diwujudkan pada IKP 2 adalah sebanyak 16 (enam belas) bidang, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100%. Dalam rangka pemenuhan target IKP 3 tersebut, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pemegang hak atas tanah, DPAT, dan perizinan pertanahan, sebagaimana tertuang dalam keputusan pemberian hak maupun perizinan pertanahan serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Seluruh hak atas tanah, DPAT, dan perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis pertanahan, harus dipantau untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, pemantauan terhadap hak atas tanah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran atas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak terkait fungsi sosial hak atas tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup. Penentuan obyek kegiatan diprioritaskan pada lamanya hak diterbitkan dengan tetap mempertimbangkan kelengkapan data tekstual dan spasial yang memudahkan jajaran Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini. Hal-hal yang dipantau dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT/Perizinan di Kantor Pertanahan meliputi : Ÿ Kewajiban pemegang hak yang belum dan telah dilaksanakan, Ÿ Riwayat penguasaan tanah, Ÿ Ada tidaknya permasalahan (sengketa/ konflik/perkara), Ÿ Kesesuaian dengan RTRW pada saat permohonan hak dengan kondisi terakhir pada saat pemantauan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/Dpat/Perizinan ini dilakukan pada pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah.


-Ringkasan KegiatanPenegakan Hukum Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang

3-20

Pemantauan dan evaluasi terhadap pemegang HGU atas tanah akan menghasilkan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah pertanian, sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pemegang HGB atas tanah akan menghasilkan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah non pertanian.

Tabel 3.8. Rekomendasi Pemenuhanan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2016 No

Lokasi

Luas Hak (m2)

Rekomendasi Tanah Pertanian 1

Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan

5.999,00

2

Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

1.398,48

Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan melakukan survei lapang ke lokasi yang telah direncanakan apabila menurut pertimbangan Kanwil BPN dipandang perlu untuk mengecek kembali. Pada tahun 2016 kegiatan pemantauan dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak atas tanah dan perizinan pertanahan ditargetkan akan dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) Kanwil BPN dengan jumlah target rekomendasi 32 (tiga puluh dua) bidang, namun demikian dengan adanya penghematan anggaran, maka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan di 16 (enam belas) Kanwil BPN dengan jumlah realisasi rekomendasi 16 (enam belas) bidang. Realisasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis rekomendasi yaitu: 1. 8 (delapan) hasil rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah pertanian; dan 2. 8 (delapan) rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah nonpertanian.


3-21

Pada IKP 3, terdapat 1 (satu) IKK yang secara langsung mempengaruhi capaian kinerjanya, yaitu IKK “Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah”, dari target 2 (dua) dokumen pada IKK ini berhasil direalisasikan seluruhnya. Gambar 3.10 Tinjauan Lapangan Pemantauan dan Evaluasi di Provinsi Lampung

Sumber: Dit. Pengendalian Pemantauan Pertanahan, 2016

Rekomendasi

Agar Kakanwil memanggil pemegang hak untuk dilakukan pembinaan terkait kewajiban-kewajiban pemegang hak, terutama terhadap kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi; Agar pemegang hak untuk : a. segera menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah dengan masyarakat; b. meningkatkan upaya penanaman kelapa sawit pada areal kebun yang belum dimanfaatkan; Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pemantauan secara periodik terhadap perkembangan pemanfaatan maupun penyelesaian permasalahan penggunaan tanah. Agar Kakanwil memanggil pemegang hak untuk dilakukan pembinaan dan meminta penjelasan terhadap bidang tanah yang belum diusahakan serta mengklarifikasi mengenai areal kebun yang telah ditanami namun belum ada Hak Guna Usahanya; Agar Kepala Kantor Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan Ground Check sebagai tindak lanjut dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh tim pusat dengan didampingi oleh tim dari kanwil untuk memperoleh data primer (data lapang) serta memperoleh informasi tentang indikasi pemanfaatan tanah di luar HGU; Agar pemegang hak melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Merekomendasikan untuk memasukkan areal HGU yang masuk ke dalam kawasan resapan air ke dalam kawasan konservasi;b. Mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap areal perkebunan yang belum


Lokasi

Luas Hak (m2) (m2)

Rekomendasi

4

Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara

Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung


Lokasi [ ᐩ ᐘᎩᐼᐉ

[Luas ᑡᎩᐼIHak Ꭹᐘ (m2) (m2)

Rekomendasi wᏅ ᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉ

Rekomendasi wᏅᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉTanah ÇᎩᐢ ᎩᐆPertanian t Ꮕᐸᑆ Ꭹᐢ ᐉᎩᐢ

Tanah Pertanian Pertanian Rekomendasi Tanah

3

No bᐩ

177,13

10.955,37

memiliki hak atas tanah;c. Memberikan laporan secara berkala setiap akhir tahun atas penggunaan dan pemanfaatan tanah HGUnya. Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap HGU Nomor 2. Agar Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara memanggil pemegang hak untuk dilakukan pembinaan terkait kewajibankewajiban pemegang hak, terutama terhadap kewajibankewajiban yang belum terpenuhi; Agar Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memediasi penyelesaian konflik pada HGU dimaksud; Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk bersurat kepada pemegang HGU Nomor 2 dimaksud tentang pemenuhan kewajiban sebagai pemegang hak apabila mengajukan permohonan perpanjangan hak ataupun pembaharuan hak Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap HGU Nomor 43; Agar pemegang hak memberikan laporan secara berkala setiap akhir tahun atas penggunaan dan

5

6

Kab. Lebak, Prov. Banten

Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung

0,3334 s/d 337

199,91

pemanfaatan tanah HGUnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak untuk mengecek keberadaan tanda batas HGU Nomor 102 s/d 125 yang berbatasan dengan bidang tanah milik masyarakat dan tanah kehutanan; Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak untuk melakukan monitoring penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah HGU; Agar pemegang hak melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat akses jalan untuk penduduk yang menyangkut area masyarakat (sawah); b. Membuat tanda batas (patok) pada bidang-bidang tanah agar dipermanenkan dan dipelihara keberadaannya; c. Memaksimalkan tanggung jawab sosial (CSR) sebagai peran serta agar lebih bermanfaat untuk masyarakat, yaitu dengan membangun klinik, sekolah dan tempat ibadah. Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung untuk melakukan pemantauan secara periodik terhadap kewajiban pemegang HGU Nomor 7. 2Agar pemegang hak segera memanfaatkan dan menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam SK Pemberian Haknya dan memenuhi kewajibankewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan-


No

3-22

No

Lokasi

Luas Luas Hak (m2) (m2)

Rekomendasi

Kab. Pelalawan, Prov. Riau

8

Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

319,48

3-23


[ ᐩ ᐘᎩᐼᐉ Lokasi

[ ᑡᎩᐼIHak Ꭹᐘ Luas (m2) (m2)

wᏅᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉ Rekomendasi

wᏅᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉTanah ÇᎩᐢ ᎩᐆPertanian t Ꮕᐸᑆ Ꭹᐢ ᐉᎩᐢ Rekomendasi

Rekomendasi Tanah Pertanian Pertanian

7

bᐩ No

10.139,91

Rekomendasi Tanah Non Pertanian 1 Kab. Kintamani, 45.625,00 Prov. Bali

undangan yang berlaku, terutama terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yang disertai dengan pemberitahuan mengenai bentuk sanksi apabila pemegang HGU tersebut tidak menanggapinya yaitu akan mengusulkan tanah dimaksud sebagai obyek penertiban tanah terindikasi terlantar; Agar Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau memberikan pembinaan kepada pemegang HGB Nomor 00032/Sei Lekop atas nama PT. Satria Seraya dengan memberi teguran untuk segera memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan; Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk memantau secara intensif dengan jangka waktu tertentu mengenai perkembangan pemanfaatan HGB Nomor 00032/Sei Lekop atas nama PT. Satria Seraya; Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan penelitian tentang adanya sengketa dan konflik pada HGU Nomor 08. Agar Kakanwil memantau perkembangan penyelesaian sengketa dan konflik pada HGU Nomor 08. Kakanwil memberikan pembinaan dan melakukan pemberitahuan kepada pemegang HGB Nomor 74/Sidakarya dan 75/Sidakarya untuk segera

2

Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah

19.470,00

memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk memantau secara intensif dengan jangka waktu tertentu mengenai perkembangan pemanfaatan HGB Nomor 74/Sidakarya dan 75/Sidakarya dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Jika pemberitahuan tidak diindahkan tidak diindahkan oleh pemegang HGB Nomor 74/Sidakarya dan 75/Sidakarya serta berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagaimana pada angka 2 (dua) ternyata tidak ada perkembangan pemanfaatan tanah sesuai peruntukan, maka Saudara agar menertibkan tanah dimaksud melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk melakukan pemantauan secara periodik terhadap kewajiban pemegang HGB Nomor 13/Tuntang atas nama PT. Bayuadji Nusantara Industrie dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah


Lokasi Lokasi

Luas LuasHak Hak (m2) (m2)

Rekomendasi Rekomendasi

Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat


[Lokasi ᐩ ᐘᎩᐼᐉ


Rekomendasi wᏅ ᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉ

Rekomendasi Tanah wᏅ ᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉÇᎩᐢ Ꭹᐆ tPertanian Ꮕᐸᑆ Ꭹᐢ ᐉᎩᐢ

Rekomendasi Rekomendasi Tanah Tanah Pertanian

3

bNo ᐩ

34.480 m2 & 15.095 m2 3.660 m2 & 28.470 m2

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kakanwil memanggil pemegang HGB Nomor 13/Tuntang a untuk dilakukan pembinaan sehingga pemegang hak melaksanakan seluruh kewajibannya Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk meminta keterangan secara resmi dari pemilik HGB Nomor 13/Tuntang mengenai alasan belum dibangunnya tanah HGB Nomor 13/Tuntang dengan melampirkan hasil pemantauan. Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk berkirim surat kepada pemegang HGB Nomor 13/Tuntang terkait persyaratan pemenuhan seluruh kewajiban oleh pemegang hak apabila mengajukan permohonan perpanjangan hak ataupun pembaharuan hak Kakanwil memanggil pemegang HGB Nomor 12/Karang Asem, 13/Karang Asem, 16/Karang Asem, dan 17/Karang Asem untuk dilakukan pembinaan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, khususnya terhadap kewajiban pemegang hak yang belum terpenuhi

4

Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

5.612,00

Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon untuk menghentikan dan atau menolak permohonan pemasangan hak tanggungan selama pemilik HGB belum memenuhi kewajibankewajiban sebagaimana hasil pemantauan lapangan yang telah dilakukan Kakanwil menghentikan dan atau menolak permohonan pengeluaran dari basis data tanah terindikasi terlantar selama pemegang HGB Nomor 12/Karang Asem, 13/Karang Asem, 16/Karang Asem, dan 17/Karang Asem belum memenuhi kewajibankewajiban sebagaimana hasil pemantauan lapangan yang telah dilakukan Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk memonitoring perkembangan pendaftaran tanah setelah diterbitkannya SK Pemberian HGB Nomor 727/HGB/BPN.35.80 /2016 dalam jangka waktu sebagaimana diwajibkan dalam SK Pemberian Haknya Kakanwil memberikan pembinaan kepada pemegang hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukkan sebagaimana tercantum dalam SK Pemberian Hak Nomor 727/HGB/BPN.35.80 /2016 yaitu untuk


No No

3-24

No

Lokasi

Luas Luas Hak Hak (m2) (m2)

Rekomendasi

Kab Bantul, Prov. DIY

12.862,00


3-25

6

Kota Solok, Prov. Sumatera Barat

[ ᐩ ᐘᎩᐼᐉ Lokasi


wᏅᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉ Rekomendasi

wᏅᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉTanah ÇᎩᐢ ᎩᐆPertanian t Ꮕᐸᑆ Ꭹᐢ ᐉᎩᐢ Rekomendasi

Pertanian Rekomendasi Tanah Pertanian

5

b ᐩ No

6.690,00

perumahan dan fasilitasnya Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II untuk mengecek keberadaan patok Jalur Lingkar Timur Surabaya di atas tanah yang telah diterbitkan SK Pemberian HGB Nomor 727/HGB/BPN.35.80 /2016 Kakanwil memberikan pembinaan dan atau melakukan pemberitahuan kepada pemegang hak HGB Nomor 582/Potorono dan 583/Potorono terkait belum tercapainya pembangunan unit rumah sesuai dengan persetujuan site plan Nomor 650/1020 Tanggal 25 April 2014 Kakanwil memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk melakukan pemantauan perkembangan pembangunan perumahan pada HGB Nomor 582/Potorono dan Nomor 583/Potorono yang dilakukan secara periodik dan hasilnya dilaporkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kakanwil memanggil pemegang HGB Nomor 11/Simpang Rumbio untuk dilakukan pembinaan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, khususnya terhadap kewajiban pemegang hak yang belum terpenuhi yaitu

7

Kab. Batanghari, Prov Jambi

697.196,00

menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk perumahan Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok untuk melakukan pemantauan terhadap kemajuan pembangunan perumahan pada HGB Nomor 11/Simpang Rumbio atas nama KUD Saiyo Makmur dan memeriksa status hak atas tanahnya serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kakanwil bersurat kepada pemegang HGB Nomor 11/Simpang Rumbio atas nama KUD Saiyo Makmur untuk melakukan konsolidasi dengan pemilik tanah yang berbatasan, terkait dengan sisa tanah yang tidak efektif Pembinaan Kanwil terhadap pemegang HGB Nomor 1 berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mensyaratkan pemenuhan seluruh kewajiban kepada pemegang HGB Nomor 1/Sengkati Baru apabila terdapat permohonan perpanjangan hak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari untuk berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang Kabupaten Batanghari dalam rangka membahas


Lokasi

Luas Luas Hak Hak (m2) (m2)

Rekomendasi

Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau


Lokasi [ ᐩ ᐘᎩᐼᐉ

Luas [Luas ᑡᎩᐼHak IHak Ꭹᐘ (m2) (m2) (m2)

Rekomendasi wᏅ ᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉ Rekomendasi

Rekomendasi wᏅᐘᐩ ᐡ Ꮕᐢ ᏁᎩᐼᐉTanah ÇᎩᐢ ᎩᐆPertanian t Ꮕᐸᑆ Ꭹᐢ ᐉᎩᐢ

Rekomendasi Tanah Pertanian

8

No bᐩ

101.544,00

ketidaksesuaian peruntukan HGB Nomor 1/Sengkati Baru tersebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari sesuai dengan Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kakanwil dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari menjadi mediator terhadap penyelesaian sengketa penguasaan tanah yang terjadi antara masyarakat dan PT. Delimuda Perkasa sebagai salah satu wujud kegiatan dalam program strategis dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional Kakanwil memberikan pembinaan kepada pemegang HGB Nomor 00032/Sei Lekop dengan memberi teguran untuk segera memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk memantau secara intensif dengan jangka waktu tertentu mengenai perkembangan pemanfaatan HGB Nomor 00032/Sei Lekop dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kakanwil menertibkan tanah HGB Nomor 00032/Sei Lekop melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar apabila teguran sebagaimana pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tidak diindahkan oleh pemegang HGB Nomor 00032/Sei Lekop


Gambar 3.11 Bisnis Proses Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan


No

3-26


D. Indikator Kinerja Program 4 IKP 4 yakni “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan P e n d a y a g u n a a n Ta n a h Te r l a n t a r ” , t u r u t berkontribusi secara langsung terhadap capaian sasaran program yakni “Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar”. IKP ini direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Adapun, capaian yang berhasil diwujudkan pada Indikator Kinerja Program 4 ini adalah sejumlah 30 Bidang, dengan tingkat pemenuhan target sebesar 103,44%. Sesuai penjelasan PP No. 11 Tahun 2010 disebutkan, bahwa penertiban tanah terlantar merupakan upaya pencegahan penelantaran tanah maupun penertiban untuk mengurangi atau menghapus dampak negatif dari adanya penelantaran tanah, sehingga apabila Pe m e g a n g H AT / D PAT t e l a h m e n g g u n a k a n , memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sesuai sifat dan tujuan peruntukannya, maka dapat direkomendasikan untuk dimanfaatkan kembali oleh Pemegang HAT/DPAT. Gambar 3.12 Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar


3-27

Sumber: Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, 2016 Gambar 3,13 Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Tersusunnya Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Terlantar merupakan sasaran terakhir dari kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dapat berupa Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar, Rekomendasi Optimalisasi Tanah Te r l a n t a r, d a n Re k o m e n d a s i Pe r u n t u k a n Pendayagunaan Tanah Terlantar. Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menghasilkan 30 (tiga puluh) Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara dengan rincian 12 (dua belas) Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar, 13 (tiga belas) Rekomendasi Optimalisasi Tanah Terlantar, dan 5 (lima) rekomendasi Peruntukan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.9. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar Tahun 2016 No

Provinsi

Jumlah SK/ Rekomendasi

Luas HAT (Ha)

Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar 1 2 3

Sumatera Selatan 10 Kalimantan Timur 1 Sulawesi Tenggara 1 Jumlah 12 Rekomendasi Optimalisasi Tanah Terlantar 1 Jawa Barat 5 2 Sumatera Selatan 2 3 Bali 1 4 Jawa Tengah 2 5 Jawa Timur 2 6 NTB 1 Jumlah 13 Rekomendasi Peruntukan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Kepulauan Bangka 1 Belitung 2 Kepulauan Bangka 1 Belitung 3 Sumatera Selatan 1 4 Kalimantan Tengah 1 5 Sulawesi Selatan 1 Jumlah 5 Jumlah Total Rekomendasi 30

36.407,1000 1.743,7200 273,5000 38.424,3200 1.380.9662 10.447 454,1867 11.7398 168,6658 158,7000 12.621,2585 250,8142 1.050,69070 178,500 36,7811 805,0670



Pada IKP 4, terdapat 1 (satu) IKK yang secara langsung mempengaruhi pencapaiannya, yaitu IKK Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan target 9 (Sembilan) Dokumen dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan.


1) Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Aktivitas ini sebagai upaya untuk memperoleh informasi dua arah, antara pejabat pusat dan daerah terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

8) Laporan RPKT Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2007. Aktivitas ini menghasilkan rencana program kerja tahunan Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang mengakomodir semua tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. 9) Laporan Kinerja Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Gambar 3.14 Penyusunan Buku Panduan Penyelesaian Masalah Penertiban Tanah Terlantar

2) Penetapan Peruntukan Pendayagunaan Tanah Bekas Tanah Terlantar. Aktivitas ini dilakukan agar pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemantauan Lapangan Potensi Tanah Terindikasi Terlantar. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya dari tanah terindikasi tanah terlantar oleh pemegang haknya yang telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.

Sumber: Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Gambar 3.15 Penyusunan Buku Panduan Penyelesaian Masalah Penertiban Tanah Terlantar

4) Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar Pemutakhiran data merupakan data pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dengan dukungan data potensi tanah terlantar yang akurat melalui pemutakhiran data. 5) Karakteristik Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Aktivitas ini sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya tanah terlantar, dengan keluarannya adalah dokumen karakteristik Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. 6) Konfrmasi Data Usulan Penetapan Tanah Terlantar. Aktivitas ini untuk memastikan data usulan tanah terlantar dari daerah telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan untuk dyetapkan sebagai tanah terlantar. 7) Rekomendasi SK Penetapan Tanah Terlantar. Aktivitas ini menghasilkan SK penetapan tanah terlantar yang clean dan clear.



Adapun, pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan melalui koordinasi antara Direktorat Pener tiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi. Aktivitas yang dijalankan oleh Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah:

3-28 Sumber: Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Sedangkan, Kantor Wilayah BPN melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar melalui: 1) Pemantauan dan evaluasi setelah peringatan I 2) Pematauan Dan Evaluasi Setelah Peringatan II 3) Pemantauan Dan Evaluasi Setelah Peringatan III 4) Identifikasi Dan Penelitian Panitia C (Berita Acara Panitia C) 5) Penyiapan Data Dan Informasi Penertiban Tanah Terlantar 6) Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Di Kantor Wilayah Provinsi 7) Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar Di Kanwil BPN

Gambar 3.16 Proses dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar

Sumber: Dit. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

perbandingan kinerja PK tahun 2015 dengan tahun 2016


3-29

Untuk lebih menggambarkan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016, pengukuran atas kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pe n g u a s a a n Ta n a h j u g a d i l a k u k a n d e n g a n membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan LKJ Tahun 2015, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 103,21 %. Adapun kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun 2016 sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, seluruh IKP dapat mencapai target yang ditetapkan. Perolehan nilai rata-rata capaian IKP tahun 2016 sebesar 100,86%. Dari data tersebut, dapat dinyatakan bahwa rata-rata capaian IKP tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,35% dari rata-rata capaian tahun 2015. Hal ini terjadi k a re n a p e n u r u n a n pa g u a n g g a r a n P ro g r a m Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, selain itu beberapa pekerjaan harus dipangkas pembiayaannya sebagai akibat penghematan anggaran yang berimplikasi pada pencapaian target. Lebih lanjut akan dijabarkan perbandingan capaian IKP tahun 2015 dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut:

IKP 1, Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota pada tahun 2016 berhasil merealisasikan sebesar 4,63% setara dengan 9,08% dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan kinerja yang dicapai pada tahun 2015 yakni 7,64% dengan tingkat capaian 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa terdapat penurunan realisasi sebagai implikasi dari berbagai hambatan dan kendala yang diharapi sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 3.1.4 tentang pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian Pe m a n f a a t a n R u a n g d a n Pe n g u a s a a n Tan a h berdasarkan dokumen PK tahun 2016. IKP 2, Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) pada tahun 2016 berhasil merealisasikan 13 (tiga belas) Pulbaket dengan tingkat capain 100%. Sedangkan pada tahun 2015, telah dilaksanakan 20 (dua puluh) Pulbaket dengan tingkat capaian 100%. Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan jumlah pulbaket yang dihasilkan. Penurunan pagu anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menjadi hambatan untuk pelaksanaan pulbaket, sehingga jumlah yang dapat dilaksanakan di tahun 2016 sebanyak 13 (tiga belas) pulbaket dan lebih rendah dari tahun 2015.


Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan realisasi jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan di tahun 2016. Hal ini terjadi pekerjaan monitoring dan evaluasi harus dipangkas pembiayaannya sebagai akibat penghematan anggaran. IKP 4, Jumlah Rekomendasi Pener tiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pada tahun 2016 telah menghasilkan 30 (tiga puluh) Rekomendasi

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan tingkat capaian 103,44%. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah rekomendasi yang telah dihasilkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) Dokumen Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan tingkat capaian 100% (36 Dokumen stara dengan 36 Bidang). Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan jumlah realisasi Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di tahun 2016. Hal ini terjadi pekerjaan monitoring dan evaluasi harus dipangkas pembiayaannya sebagai akibat penghematan anggaran. Adapun, perbandingan capaian kinerja per Indikator Kinerja Program Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tahun 2015 dan 2016 tersaji pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Sasaran Program Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Indikator Kinerja

Realisasi 2015

%

Realisasi 2016

%

7,64 %

112,85

4,63 %

100

20 Pulbaket

100

13 Pulbaket

100

Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan

*32 Dokumen

100

16 Bidang

100

Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

*36 Dokumen

Indikator Kinerja Program: Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

3-30 100

30 Bidang

103,44

Sumber: LKJ Tahun 2015 dan LKJ PPRPT Tahun 2016 Keterangan: *32 Dokumen sama dengan 32 bidang, 36 Dokumen sama dengan 36 Bidang

Pencapaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Berdasarkan Dokumen RKT Tahun 2016 Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian target dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hal ini dilakukan karena dokumen RKT memuat



IKP3, Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan, pada tahun 2016 berhasil merealisasikan 16 (enam belas) Bidang yang tersebar di 16 (enan belas) Provinsi dengan tingkat capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2015, telah menghasilkan 32 (tiga puluh dua) dokumen rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan dengan tingkat capaian 100% (32 dokumen setara dengan 32 bidang).

target tahunan yang merupakan penjabaran dari target 5 tahunan Renstra. Melalui pengukuran ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran pencapaian kinerja tahunan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana termuat dalam dokumen Renstra 20152019. Adapun, realisasi dan tingkat capaian kinerja yang berhasil diwujudkan terhadap target dokumen RKT Tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Berdasarkan Dokumen RKT Tahun 2016

SASARAN PROGRAM Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

INDIKATOR KINERJA KINERJA INDIKATOR

TARGET TARGET

REALISASI REALISASI

CAPAIAN (%) (%) CAPAIAN

Indikator Kinerja Program: Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, Dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

9,08%

4,63%

50,99

37 Dokumen

36 Dokumen

97,30

4 Dokumen

3 Dokumen

75,00

4 Dokumen

4 D okumen

100

12 Dokumen

12 Dokumen

100

26 Pulbaket

13 Pulbaket

50,00

13 Dokumen

*3 Pulbaket

23,08

10 Dokumen

*4 Pulbaket

40,00

13 Dokumen

*2 Pulbaket

15,38

10 Dokumen

*4 Pulbaket

40,00

5 Provinsi

1 Dokumen (5 Provinsi)

100

3 Provinsi


100

5 Provinsi


80

3 Provinsi

1Dokumen (3 Provinsi)

100

35 Dokumen

34 Dokumen

97,14

64 Bidang

16 Bidang

25,00

1 Dokumen

1 Dokumen

100

3

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Jumlah Dokumen Pembentukan Dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4


3-31

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Provinsi/Kab/Kota Output: Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output 1: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) Output 2: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) Output 3: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) Output 4: Jumlah Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) 2 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Sumatera (IA) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Jawa Dan Bali (IB) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi (IIA) Output: Jumlah Pengawasan Langsung Dan Pengelolaan Pengaduan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua (IIB) 3 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian


INDIKATOR KINERJA Output: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1 Dokumen

1 Dokumen

100

39 Bidang

30 Bidang

76,92

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Sumber: Data Olahan, 2016 Keterangan: *Dokumen setara dengan pulbaket

A.


IKP 1, Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, memiliki target 9,08% dan berhasil direalisasikan sebesar 4,63% dengan tingkat capaian 50,99%. Adapun ketidak berhasilan mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 3.1.4 tentang pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian Pe m a n f a a t a n R u a n g d a n Pe n g u a s a a n Ta n a h berdasarkan dokumen PK tahun 2016. Pencapaian IKP 1 (satu) ini didukung oleh capaian 4 (empat) IKK. Keempat Indikator Kinerja Kegiatan tersebut meliputi: 1. IKK 1, Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, dan Pe n g a w a s a n K h u s u s Pe n a t a a n R u a n g Provinsi/Kab/Kota sebanyak 36 (tiga puluh enam) dokumen dengan tingkat capaian 97,30%. 2. IKK 2, Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) dokumen dengan tingkat capaian 75,00%. 3. IKK 3, Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pe m b e r d a y a a n K o m u n i t a s M a s y a r a k a t Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 4 (empat) dokumen dengan tingkat capaian 100%. 4. IKK 4, Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 12 (dua belas) dokumen dengan tingkat capaian 100%. Berdasarkan tabel RKT Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun


2016, dapat dilihat bahwa 2 (dua) IKK sudah mampu memberikan hasil memenuhi target yang tertuang dalam dokumen RKT 2016. Namun demikian, terdapat 2 (dua) IKK tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu: 1. IKK 1, Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota dengan tingkat pemenuhan capaian sebesar 97,00%. Hal ini sebabkan SKPD Dekonsentrasi Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus sebagaimana yang telah diamanatkan karena adanya permasalahan dalam lingkup internal pemerintah daerah. 2. IKK 2, Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota 75,00%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pagu anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dari tahun 2015 ke Tahun 2016. Pencapaian keempat IKK tersebut dijalankan melalui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada realisasi capaian dokumen PK. Capaian tersebut dikontribusikan oleh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh instansi pusat (Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang) dan instansi daerah (SKPD Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang) khususnya dalam pencapaian IKK 1. B. Indikator Kinerja Program 2 IKP 2, Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, memiliki target 26 (dua puluh enam) Pulbaket dan berhasil direalisasikan sebanyak 13


SASARAN PROGRAM

3-32

(tiga belas) pulbaket dengan tingkat capaian 50,00%. Capaian IKP ter sebut direalisasikan melalui pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang. Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam memenuhi IKP 2 diukur melalui 3 (tiga) IKK: 1. IKK 1, Jumlah Dokumen Terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dengan target 46 (empat puluh enam) dokumen, dan yang mampu terealisasi di tahun 2016 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen setara dengan 13 (tiga belas) Pulbaket. 2. IKK 2, Jumlah Pengawasan Langsung dan Pengelolaan Pengaduan dengan target 16 (enam belas) Provinsi, dan tahun 2016 terealisasi 15 (lima belas) Provisi. 3. IKK 3, Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS sebanyak 34 (tiga puluh empat) Dokumen dengan tingkat capain 97,14%. Berdasarkan tabel Realisasi RKT Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar IKK yang mendukung terhadap pencapaian IKP 2 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran Tahun 2016 sebagai implikasi dari penurunan pagu anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Tahun 2016. Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah SKPD Dekonsentrasi Provinsi Papua yang tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalisasi pembinaan PPNS sebagaimana yang telah diamanatkan karena adanya permasalahan dalam lingkup internal

3-33

pemerintah daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada capaian Indikator Kinerja Kegiatan secara


keseluruhan yang tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Ketiga IKK tersebut dipenuhi melalui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan pada pengukuran capaian dokumen PK. Capaian yang dihasilkan pada ketiga IKK tersebut dikontribusikan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, namun demikian, khusus pada IKK 3 dikontribusikan oleh SKPD Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di 31 (tiga puluh satu) Provinsi. C.


IKP 3, Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, memiliki target sebanyak 64 Bidang dan berhasil direalisasikan sebanyak 16 (enam belas) bidang dengan tingkat pemenuhan target 25,00%. Adapun tidak tercapainya target IKP 3 ini

disebabkan oleh keterbatasan anggaran sebagai implikasi dari adanya penurunan pagu anggaran DitjenPengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, selain itu pada tahun 2016 beberapa kegiatan harus dipangkas pembiayaannya sebagai akibat penghematan anggaran. Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dalam mendukung pencapaian IKP 3, diukur melalui pemenuhan IKK “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” sebanyak 2 (dua) dokumen dan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2 (dua) dokumen tersebut terdiri dari dokumen rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan tanah pertanian dan dokumen rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang ha katas tanah dan dasar penguasaan tanah no pertanian. IKK tersebut dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan pada realisasi capaian dokumen PK. Kinerja tersebut tidak hanya dikontribusikan oleh Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan saja, tetapi juga dengan dukungan Kanwil/Kantah BPN. D. Indikator Kinerja Program 4 IKP 4, Jumlah Rekomendasi Pener tiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, memiliki pada target sejumlah 39 (tiga puluh Sembilan) bidang dan berhasil direalisasikan sebanyak 30 (tiga puluh) bidang dengan tingkat pemenuhan capaian 76,92%. Kontribusi Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dilakukan melalui pemenuhan IKK “Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlatar” sebanyak 1 (satu) dokumen dengan tingkat pemenuhan 100%. 1 (satu) dokumen evaluasi dan pelaporan bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar ini, terdiri dari 9 (sembilan) dokumenhasil pelaksanaan kegiatan yaitu: 1. Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2. Penetapan Peruntukan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar 3. Pemantauan Lapang Potensi Tanah Terindikasi Terlantar 4. Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar 5. Karakteristik Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar 6. Konfirmasi Data Usulan Penetapan Tanah Terlantar 7. Rekomendasi SK Penetapan Tanah Terlantar 8. RPKT Penertiban dan Pendayagunaan Tanah


IKK tersebut dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan pada pengukuran capaian dokumen PK. Kinerja tersebut tidak hanya dikontribusikan oleh Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar saja, tetapi juga dengan dukungan Kanwil/Kantah BPN.

Pencapaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Terhadap Target Kinerja Renstra 2015 – 2019 Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, juga perlu diperbandingkan capaiannya terhadap dokumen Renstra 2015-2019. Hal tersebut dilakukan karena capaian kinerja Tahun 2016 memberikan kontribusi terhadap pemenuhan target 5 (lima) tahunan Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 sebagaiman tersaji pada tabel 3.12. Pencapain terhadap target kinerja renstra tersebut, seluruh IKP tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan penurunan anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang signifikan yang berimplikasi pada jumlah target yang dapat direalisaikan. Lebih lanjut akan dijelaskan pencapaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah terhadap tarhet kinerja renstra per IKP, sebagai berikut: IKP1, implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, memiliki target sebesar 9,08% dan berhasil direalisasikan sebesar 4,63%, realisasi tersebut masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Nilai capaian tersebut mencerminkan cakupan implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra 2015-2019 yang meliputi aktivitas pengawasan, pembinaan pengendalian, pengembangan kelembagaan pengawasan dan pengendalian, pembentukan dan pemberdayaan komunitas masyarakat pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang.


Pada tahun 2016, terdapat 2 (dua) IKK yang tidak dilaksanakan, yaitu IKK Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan IKK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN. Dengan tidak terpenuhinya target Tahun 2016, maka prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang masih harus dipenuhi dalam 3 (tiga) tahun kedepan secara kumulatif adalah sebesar 40,51%. IKP 2, jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, memiliki target sebesar 26 (dua puluh enam) pulbaket dan berhasil direalisasikan sebanyak 13 (tiga belas) pulbaket, realisasi tersebut masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Pelaksanaan pulbaket ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti atau temuan awal atas adanya indikasi p e n y i m pa n g a n p e m a n f a a t a n r u a n g , m e l a l u i pengumpulan bahan dan keterangan. Hasil dari Pulbaket ini nantinya akan menjadi dasar untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya dalam upaya penertiban pemanfaatan ruang. Dengan tercapainya target pada Tahun 2016, maka terdapat 105 (seratus lima) pulbaket yang masih harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun berikutnya. IKP 3, jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan, memiliki target sebanyak 64 (enam puluh empat) bidang dan berhasil direalisasikan sebanyak 16 (enam belas) bidang, realisasi tersebut masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Target tersebut merupakan bagian dari target jangka menengah untuk IKP dimaksud sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Bidang. Dengan demikian, target yang masih harus dipenuhi selama 3 tahun pelaksanaan Renstra 2015-2019 yang masih tersisa adalah sebesar 240 (dua ratus empat puluh) bidang. IKP 4, jumlah rekomendasi pener tiban dan pendayagunaan tanah terlantar, memiliki target 39 (tiga puluh sembilan) bidang dan berhasil direalisasikan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bidang, realisasi tersebut masih belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Target tersebut merupakan bagian dari target jangka menengah untuk IKP dimaksud sebanyak 207 (dua ratus tujuh) bidang, dengan demikian masih terdapat 142 Bidang yang harus direalisasikan dalam waktu 3 tahun kedepan sesuai masa pelaksanaan Renstra 2015-2019.


Terlantar 2007 9. Kinerja Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

3-34

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja Ditjen Pengendalian Ruang dan Penguasaan Tanah sampai dengan Tahun 2016 terhadap Target Kinerja 5 Tahun Renstra

2015


3-35

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATUAN

TARGET RENSTRA 2015-2019

REALI SASI

1 Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

2 Indikator Kinerja Program 1 Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Prov/Kab/Kota Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi

3

4 Persen

5 52.78

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Prov/Kab/Kota

Dokumen

Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

2016

2017

2018

2019 SISA TARGET 20162019

TARGET

REALI SASI

TARGET

TARGET

TARGET

7 7,64

8 9,08

9 4,63

10 10,81

11 12,14

12 13,98

13

185

36

37

36

37

37

37

113

Dokumen

17

1

4

3

4

4

4

13

Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah

Dokumen

8

4

1

0

1

1

1

4

Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

20

4

4

4

4

4

4

12

Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN

Dokumen

20

4

4

0

4

4

4

16

Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian

Dokumen

159

12

12

12

45

45

45

135


SASARAN

11

INDIKATOR KINERJA KINERJA INDIKATOR

22 Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Program Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS


OUTPUT

3 Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (I) Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (II) Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (III) Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduanWilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (IV) Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

SATUAN SATUAN

TARGET TARGET RENSTRA RENSTRA 2015-2019 2015-2019

REALI SASI

4

55

Pulbaket

2016

2017

2018


TARGET

REALI SASI

TARGET

TARGET

TARGET

7

8

9

10

11

12

13

151

20

26

13

35

35

35

118

Dokumen

63

2

13

3

14

16

18

58

Dokumen

49

2

10

4

11

12

14

43

Dokumen

63

2

13

2

14

16

18

59

Dokumen

55

2

10

4

11

15

17

49

Provinsi

33

2

5

5

7

9

10

26


2015

3-36 Provinsi

20

2

3

3

4

5

6

15

Provinsi

34

2

5

4

7

9

11

28

Provinsi

20

2

3

3

4

5

6

15

Dokumen

181

35

35

34

37

37

37

112

2015


3-37

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

SATUAN

TARGET RENSTRA 2015-2019

REALI SASI

1 Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayaguna an Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

2 Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

3

4 Bidang

5 288

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian

Dokumen

Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara

Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara

2016

2017

2018


TARGET

REALI SASI

TARGET

TARGET

TARGET

7 32

8 64

9 16

10 64

11 64

12 64

13 240

5

1

1

1

1

1

1

3

Dokumen

5

1

1

1

1

1

1

3

Bidang

207

36

39

29

44

44

44

142

Dokumen

5

1

1

1

1

1

1

3

Pencapaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Terhadap Target RPJMN 2015-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R{JMN) 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun. Untuk mengetahui kontribusi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mendukung perwujudan kebijakan dan strategi di bidang pengendalian

pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 20152019, maka perlu dilakukan pengukuran atas kinerja yang berhasil dicapai pada Tahun 2016 melalui perbandingan antara target RPJMN dan realisasinya pada tahun dimaksud. Adapun, angka target RPJMN 2015-2019 yang dipergunakan mengacu kepada angka target yang tertuang pada RKP sesuai hasil trilateral meeting untuk tahun yang bersangkutan. Pertama, indikator “Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat PPNS Penataan Ruang”, pada tahun 2016 ditargetkan mendidik dan membentuk 200 (dua ratus)


Kedua, indikator “Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang d a e r a h ”, i n d i k a to r “J u m l a h K a b u pa te n y a n g mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah”, serta indikator “Jumlah Kota yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah”, dengan target tahun 2016 sebanyak 16 (enam belas) provinsi, 20 (dua puluh) kabupaten, dan 19 (sembilan belas) kota. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2016, realisasi 3 (tiga) indikator tersebut menjadi 1 (satu) capaian output, dengan jumlah capaian sebanyak 4 (empat) provinsi. Pada indikator ini, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah telah melakukan pembinan teknis penyusunan PZ kepada pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, indikator “Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pengendalian ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan”, tidak ditargetkan pada tahun 2016. Keempat, indikator “Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan di wilayah III”, di tahun 2016 tidak ada di output Renstra, karena Wastek adalah melihat kinerja pemerintah daerah, sehingga hanya dilakukan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain itu, tidak dialokasikannya anggaran pada kegiatan dimaksud, sehingga fokus pelaksanaan wastek dilakukan terhadap Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kelima, indikator “Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota di wilayah I” dan indikator “Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota di wilayah II”, dengan target RPJMN sebanyak 60 Laporan, hanya dapat terpenuhi sebanyak 36 laporan. Keenam, indikator “Laporan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang”, terlaksana sebanyak 1 laporan, dengan target RPJMN sebanyak 5 Laporan, dimana terkendala juga dengan masalah penganggaran seperti dijelaskan sebelumnya.


Ketujuh, indikator “Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang terbina” Lebih lanjut pada terkait Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas M a s y a r a k a t Pe n g a w a s a n d a n Pe n g e n d a l i a n Pemanfaatan Ruang, yang juga terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Pada Tahun 2016 berhasil dilaksanakan kampanye publik dan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di 4 (empat) wilayah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui partisipasi dan peran aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya ini merupakan tahap awal dari proses panjang yang dibutuhkan dalam mengembangkan pembentukan komunitas masyarakat sebagai wujud kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Realisasi pelaksanaan tidak bisa memenuhi target RPJMN sebanyak 35 Kelompok , karena dalam pelaksanaannya yang perlu dilakukan adalah pembentukan secara bertahap sehingga dapat menghasilkan kelompok masyarakat yang kuat melalui penyusunan Grand Design Pemberdayaan Masyarakat dan 3 (tiga) Pilot Project pembentukan kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedelapan, indikator “Jumlah Dokumen Materi Teknis d a n R a n c a n g a n N S P K B i d a n g Pe n g e n d a l i a n Pemanfaatan Ruang”, capaian yang dihasilkan adalah sebanyak 8 materi teknis/NSPK, dengan rincian 4 (emapat) Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan 4 Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang. Kesembilan, indikator “Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan Pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang”, dihasilkan 1 (satu) Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang. Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah berkontribusi melalui pemantauan dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak atas tanah dan perizinan pertanahan serta Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara. Pada tahun 2016 ini, telah dilakukan Inventarisasi, Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Hak dan Perijinan Tanah


orang PPNS Penataan Ruang baru. Namun dalam pelaksanaannya, pembentukan PPNS di Tahun 2016 hanya bisa dialokasikan untuk 67 (enam puluh tujuh) orang PPNS, yang disebabkan adanya penurunan pagu anggaran (sesuai penjelasan pada sub bab 1.5).

3-38

Pertanian dan Non Pertanian pada 16 bidang di lokasi yang menjadidi wilayah kerja 16 (enam belas) Kanwil BPN. Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan dapat mendukung upaya mempertahankan dan menambah nilai ekonomi tanah serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan tanah oleh pemegang hak atas tanah dilakukan upaya penertiban melalui penertiban terhadap obyek tanah terindikasi terlantar yang diikuti dengan penyusunan

rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukkan tanah cadangan umum negara, yang dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) bidang yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui pelaksanaan penertiban ini, tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik , dapat dialihkan pemanfaatannya untuk kepentingan lain yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat banyak.

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Terhadap Target RPJMN 2015-2019 TAHUN 2016 PROGRAM/SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya pembinaan Jumlah pegawai yang memperoleh kelembagaan penataan sertifikat PPNS Penataan Ruang ruang Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang

Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang


3-39 Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan ruang nasional Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang

OUTPUT RENSTRA

SATUAN

TARGET RPJMN

REALISASI

A14

Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Pegawai

200

67

Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota di wilayah I Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota di wilayah II Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi pengendalian ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan di wilayah III

B12

Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional

Provinsi

16

*4

B12

Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional

Kabupaten

20

*-

B07

Laporan

6

*-

Laporan

54

*36

Laporan

19

Laporan

12

Tidak ditargetkan pada tahun 2016 -

Jumlah Kota yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah Jumlah Laporan penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang terbina

B12

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Tidak Ada Karena Wastek adalah melihat kinerja pemerintah daerah, sehingga hanya dilakukan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional

Kota

19

*-

Laporan

5

1

Kelompok

35

4

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

B03

Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rancangan NSPK Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang

Materi Teknis/NSPK

2

4

2

4

1

1

B07

B09

C06 B05

C03 Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan Pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang

C04

Materi Teknis/NSPK

Sumber: Data Olahan, 2016 *Realisasi Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota di wilayah I dikosongkan, karena total realisasi tahun 2016 digabung menjadi satu dengan Indokator Jumlah Laporan Pengawasan Teknis dan Audit Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota di wilayah II yaitu sebanyak 36 laporan *Realisasi Indikator Jumlah Kabupaten yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah dan indikator Jumlah Kota yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah dikosongkan, karena digabung capaiannya pada indikator Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah yaitu sebanyak 4 provinsi.


3.2

97,84% dengan tingkat capaian fisik 79,31%. Capaian kinerja angaran yang cukup tinggi tersebut

‘’Secara penyerapan anggaran, nilai anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan cukup tinggi’’

dikontribusikan oleh pelaksanaan pekerjaan, yang dominasinya dilakukan secara swakelola dimana tingkat serapannya cukup tinggi. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual, meskipun lebih sedikit presentasenya dibandingkan pekerjaan swakelola, namun pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga capaian nya bisa 100%,.


evaluasi & analisis anggaran Pada akhir tahun anggaran 2016, kinerja realisasi anggaran program Pengendalian Pemanfaatan Ruang d a n P e n g u a s a a n Ta n a h a d a l a h s e b e s a r Rp.142.376.278.000 atau 97,06% dari anggaran pagu efektif untuk satker pusat dan satker dekonsentrasi. Secara penyerapan anggaran, nilai anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan cukup tinggi, namun demikian, capaian fisik yang dapat dihasilkan hanya sebesar 79,25%. Hal ini karena target capaian fisik yang digunakan masih mengacu kepada target pagu anggaran awal, sementara dalam pelaksanaannya anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian target keluaran mengalami beberapa kali pengurangan sebagaimana telah dijelaskan pada bab dinamika anggaran sebelumnya Gambar 3.17 Kinerja Anggaran Satuan Kerja TA 2016

Namun demikian, capaian fisik yang hanya 79,31% disebabkan karena terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, yang diakibatkan oleh adanya pemotongan anggaran di tengah pelaksanaan tahun anggaran seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian, kinerja yang relatif baik juga ditunjukkan oleh SKPD Dekonsentrasi yang memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 93,91% dengan tingkat capaian fisik 78,98%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan secara swakelola tersebut dapat dilaksanakan secara optimal untuk menghasilkan keluaran substansi sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun, 3 (tiga) SKPD Dekonsentrasi yang memiliki tingkat capaian kinerja anggaran tertinggi pada TA 2016 yakni Prov. Nusa Tenggara Timur (99,98%), Prov. Kalimantan Timur (99,90 %), dan Prov. Nusa Tenggara Barat (99,89%). Selain itu, juga perlu dilakukan analisis terhadap kinerja anggaran per kegiatan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan untuk merealisasikan target yang dibebankan kepada masing-masing kegiatan. Sebagaimana terlihat pada gambar 3.18, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan 5 (lima) kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.142.376.278.000 atau 97,06% dari pagu efektif. Nilai tersebut cukup baik, mengingat bahwa Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengalami Dinamika Anggaran yang cukup bergejolak, mulai dari Penghematan Tahap I yang menyebabkan pengurangan anggaran

Sumber: Data Olahan, Januari 2017

cukup besar sebanyak Rp. 14.163.750.000, sehingga p a g u



Sebagaimana terlihat pada gambar 3.17, satker pusat memiliki kinerja anggaran tertinggi yakni sebesar

s e t e l a h

3-40

penghematan tahap I adalah sebesar Rp.

adalah kurang maksimalnya hasil rekomendasi yang

165.499.544.000. Kemudian, terjadi Penundaan Tahap

diberikan, karena petugas tidak dapat melaksanakan

II, yang dilakukan dalam rangka Sharing Tunjangan

pemantauan secara langsung di lapangan ke seluruh

Kinerja (Tukin) dan Self Blocking, yang menyebabkan

provinsi. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya

Pagu Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan

lokasi yang bisa diusulkan menjadi tanah terlantar,

Penguasaan Tanah mengalami penurunan menjadi Rp.

serta kurang maksimalnya informasi di lapangan

139.731.463.000. Lebih lanjut, terjadi perubahan

mengenai objek karena adanya pengurangan petugas

anggaran lagi terkait Tahap III Revisi Anggaran. Pada

daerah di lapangan.

tahap III revisi ini terdapat pengembalian anggaran

Setelah pelaksanaan penghematan Tahap I, anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengalami Penghematan Tahap II (sharing tukin dan self blocking). Efisiensi ini dilakukan dalam rangka menjalani kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban belanja pada APBN 2016.

sebesar Rp. 6.950.140.000, sehingga menyebabkan perubahan pagu Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah bertambah menjadi Rp. 146.681.603.000. Pada penghematan tahap I ini, terdapat pengurangan target pada IKP: 1. IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan dari semula 64 bidang menjadi 32 bidang. 2. IKP 4 Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar semula 39 bidang menjadi 29 bidang, Pada Penghematan Tahap I, selain berpengaruh terhadap perubahan target output, hal tersebut juga berpengaruh dalam beberapa pelaksanaan pekerjaan

Adapun besaran target untuk sharing tukin Rp. 8.733.059.000 dan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Self Blocking, memiliki target pemotongan sebesar Rp. 21.882.587.000 dan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tidak memenuhi target yang ditetapkan dan hanya memenuhi sebesar Rp. 17.035.022.000 sehingga nilai anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang dapat dimanfaatkan adalah Rp. 139.731.463.000. Dengan sebaran sebagai berikut:

pekerjaan di lingkungan Ditjen Pengendalian Pe m a n f a a t a n r u a n g d a n Pe n g u a s a a n Tan a h ,


3-41

diantaranya: 1. Pemotongan sisa lelang pada paket pekerjaan yang bersifat kontraktual. 2. Pengurangan perjalanan dinas yang bertujuan untuk koordinasi, survey, maupun penyampaian informasi di beberapa lokasi. 3. Penghapusan kegiatan pembinaan kepada anggota PPNS daerah di Jakarta guna melaksanakan scenario pembahasan dan pembedahan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. 4. Pengurangan jumlah lokasi pembinaan dan pengendalian pemantauan pertanahan di beberapa daerah. 5. Pengurangan jumlah petugas di lapangan terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.

1. Dukungan Manajemen Pengendalian Pemanfaatan R u a n g d a n P e n g u a s a a n Ta n a h s e b e s a r Rp.30.154.834.000. 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 57.004.852.000. 3. Penertiban Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 43.833.950.000. 4. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan sebesar Rp. 5.082.530.000 (tidak termasuk dana kanwil/kantah) dan 5. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebesar Rp. 3.655.297.000 (tidak termasuk dana kanwil/kantah). Pada Penghematan Tahap II terdapat pengurangan anggaran pada

pelaksanaan beberapa paket

pekerjaan di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Beberapa

Meskipun tidak terjadi perubahan target output karena penurunan anggaran pada Penghematan Tahap I, namun dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan kualitas output yang ingin dicapai. Misalnya

diantaranya

berimplikasi terhadap capaian ouput

yakni berkurangnya target pada output, yaitu: 1. Target prioritas nasional PPNS yang semula 200 orang menjadi 67 Orang,


Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota tidak

Pemantauan Pertanahan semula 32 bidang menjadi

dapat mewakili kondisi terbaru sehingga tidak

16 bidang.

mampu untuk menjadi bahan diskusi terhadap forum komunikasi lintas sektor karena

Meskipun pengurangan anggaran tidak berdampak langsung terhadap keseluruhan target output, namun berdampak pada pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut di bawah: 1. Perubahan lokasi pelaksanaan Kegiatan workshop e-monitoring yang semula akan diadakan di Mataram dipindahkan ke Jakarta 2. Hilangnya kegiatan pembahasan lintas sektor (Kementerian ATR - Bareskrim POLRI) 3. Dikarenakan kegiatan pembahasan akhir tidak

pengurangan beberapa lokasi dan kurangnya masukan terkait kendala serta pemecahan permasalahan yang ditemui, baik teknis, substantif maupun administratif dalam pelaksanaan pekerjaan. 9. Untuk paket pekerjaan Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota, tidak dapat terverifikasinya data yang telah didapatkan dari hasil aplikasi SiWastek sehingga data yang didapatkan tidak dapat diketahui

dapat dilaksanakan, maka tidak dapat pula

kevalidannya dan tidak dapat disurvei secara

mengundang dan berdiskusi dengan narasumber

langsung ke SKPD di daerah

y a n g m e m i l i k i ko m p e te n s i d a l a m p ro s e s pengenaan sanksi. Dalam hal ini narasumber biasanya berasal dari Bareskrim POLRI. 4. Tidak dapat memenuhi kebutuhan pembahasan akhir untuk penyempurnaan buku saku (pedoman) Standart Operasional Prosedur yang menjadi ouput kegiatan dan berpengaruh pada substansi yang akan terbatas pada informasi hingga pembahasan sebelumnya saja. 5. Berkurangnya tahapan penajaman Inventarisasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pengaduan Pelanggarankarena Terhambatnya diskusi, konsultasi dan pendalaman data dan

Setelah pelaksanaan penghematan tahap II anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengalami perubahan Tahap III, hal ini terkait dengan pengembalian anggaran Sharing Tukin sebesar Rp. 6.950.140.000. Dengan demikian, nilai anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan Tanah yang dapat dimanfaatkan selama TA 2016 setelah mengalami berbagi dinamika yang ada dilapangan adalah sebesar Rp. 146.681.603.000. Jumlah anggaran tersebut berkurang sebesar Rp. 32.981.692.000 dari Pagu awal Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

informasi dari pemerintah pusat dengan daerah melalui kegiatan survey. 6. Tidak terlaksananya koordinasi pemerintah pusat

Dari gambar 3.18, terlihat bahwa kinerja anggaran ter tinggi dihasilkan oleh Program Dukungan

dengan daerah terkait pembinaan terhadap PPNS

Manajemen dengan realisasi sebesar

dan tidak tercapainya pelaksanaan pembelajaran

Rp.33.420.103.000 atau 98,70%. Sedangkan, kinerja

dan pembahasan kasus pelanggaran pemanfaatan

anggaran terendah dihasilkan oleh Program

ruang yang riil terjadi oleh pusat beserta PPNS

Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan

daerah yang menjadi target dari kegiatan ini.

realisasi sebesar Rp.3.768.950.000 atau 91,13%.

7. Data, isu, dan permasalahan pada paket pekerjaan Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian

Dari keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di masing-

Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi,

masing satuan kerja, rata-rata sudah melaksanakan

Kabupaten/Kota yang diperoleh tidak dapat

proses penyerapan anggaran secara baik, dengan nilai

ditindaklanjuti dan diklarifikasi dalam FGD yang

rata-rata kinerja realisasi anggaran Direktorat Jenderal

mempertemukan pihak-pihak berkepentingan

Pengendalian Peanfaatan Ruang sebesar 95,83%.

8. Hasil pekerjaan paket pekerjaan Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di



2. IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan

3-42

Gambar 3.18 Kinerja Anggaran per Kegiatan TA 2016

Sumber: Data Olahan, 2016


3-43


3.3

pekerjaan yang sudah mencapai target output 100%.

‘’Suatu pekerjaan dikatakan efisien, apabila input lebih sedikit dari alokasi ya n g s u d a h d i t e n t u ka n u n t u k mencapai target output’’

Perbandingan realisasi antara output (target yang tercapai) dengan realisasi input (anggaran yang digunakan) merupakan konstanta nilai efisiensi. Semakin besar nilai konstanta, penilaian kinerja dikatakan semakin efisien. Terkait dengan kinerja anggaran Ditjen Pengendalian


Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah TA 2016,

analisis efisiensi sumber daya

tingkat efisiensi anggaran dihitung untuk setiap IKP sebagai representasi dari pencapaian sasaran strategis

Efisiensi adalah hubungan antara output dengan input.

yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal. Adapun, efisiensi

Suatu pekerjaan dikatakan efisien, apabila input yang

anggaran yang dihasilkan per IKP sebagaimana terlihat

digunakan lebih sedikit dari alokasi yang sudah

pada tabel 3.14.

ditentukan untuk mencapai target output.

n

E=

Σ

i=1

(1-

RKA ke i / RKV ke i PKA ke i / TKV ke i

Pelaksanaan kegiatan di Ditjen Pengendalian yang tertuang pada 4(empat) Indikator Kinerja Program (IKP) secara keseluruhan dapat mencapai target output sebesar 101% dengan input sebesar 98%. Berdasarkan perhitungan, efisiensi secara rata-rata adalah sebesar 5,1, yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang sangat efisien. Hal tersebut disebabkan karena ada 4 (dua) IKP yang dapat mencapai target realisasi volume minimal sebesar 100%, dengan realisasi anggaran per keluaran di atas 97%

x 100)

n

Keterangan E : Efisiensi RAK : Realisasi anggaran per keluaran PAK : Pagu anggaran per keluaran RVK : Realisasi volume keluaran TVK : Target Volume keluaran N : Jumlah jenis keluaran

Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3-44

Tabel 3.14 Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja Program TA 2016

NO

1

2


Indikator Kinerja Program 1: Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota. Indikator Kinerja Program 2: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

TARGET VOLUME KELUARAN (TVK)

REALISASI VOLUME KELUARAN (RVK)

PAGU ANGGARAN PER KELUARAN (PKV) / PAGU EFEKTIF

REALISASI ANGGARAN PER KELUARAN (RAK)

JUMLAH

%

9.08

*4.63

100

38,997,908,000

38,527,542,000

JUMLAH

99,6

%

13

13

100

35,108,712,000

34,088,044,000

97,32

3

Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan

32

*16

100

5,751,384,000

5,500,049,000

97,23

4

Indikator Kinerja Program 4: Jumlah Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

29

30

103,44

4,135,627,000

3,768,950,000

97,59

Sumber: Data Olahan, 2016 1*Capaian IKP 1 sebesar 4,63% setara dengan 9,08% dengan tingkat capaian 100% . 2*Capaian IKP 3 sebasar 16 bidang dengan tingkat capaian 100% , Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, beberapa pekerjaan harus dipangkas pembiayaannya akibat dari penghematan



dan Penguasaan Tanah merupakan presentase anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan

Y O G Y A K A R T A flickr.com/photos/yadi_tjon

B A B

04

p

e

n

u

t

u

p

IKP 2, jumlah penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, pada Tahun 2016 berhasil dilaksanakan penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang dengan jumlah sebanyak 13 (tiga belas) pulbaket dengan tingkat pemenuhan target sebesar 100%.

PENUTUP

‘’Dalam hal kinerja pemanfaatan anggaran terhadap pagu APBN dan Pagu Efektif, satker pusat memiliki kinerja anggaran tertinggi’’

Anggaran APBN TA 2016 yang dilokasikan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebesar Rp. 179.663.295.000 yang diperuntukan untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.


4-1

Selama pelaksanaan TA 2016, terjadi beberapa dinamika yang menyebabkan adanya penyesuaian/perubahan nilai anggaran yang dapat dimanfaatakan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Langkah tersebut sebagai tindak lanjut atas kebijakan penghematan tahap I, penundaaan tahap II (sharing tunjangan kinerja dan self blocking), dan revisi anggaran tahap III (pengembalian anggaran sharing tukin) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, jumlah anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan R u a n g d a n Pe n g u a s a a n Ta n a h y a n g d a p a t dimanfaatakan selama TA. 2016 setelah melalui berbagai dinamika yang ada dilapangan adalah sebesar Rp. 146. 681.603.000. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah TA 2016, diperoleh hasil bahwa 4 (empat) IKP berhasil memenuhi target sebagaimana tercantum dalam dokumen PK. Bahkan IKP 4 menghasilkan capaian melebihi target yang ditentukan. IKP 1, prosentasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah provinsi, kabupaten/kota, berhasil merealisasikan 4,63% setara dengan 9,08%, dengan tingkat pemenuhan 100%.

IKP 3, jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan berhasil merealisasikan 16 (enam belas) bidang dengan tingkat capaian 100%. I K P 4 , j u m l a h r e ko m e n d a s i p e n e r t i b a n d a n pendayagunaan tanah terlantar, berhasil direalisasikan 30 (tiga puluh) bidang dengan tingkat capaian 103,44%, capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 29 (dua sembilan) bidang. Dalam hal kinerja pemanfaatan anggaran terhadap pagu APBN dan Pagu Efektif, satker pusat memiliki kinerja anggaran tertinggi yakni sebesar 97,84% dari total alokasi pagu anggaran dengan tingkat capaian fisik 79,31%. Kemudian, kinerja yang sangat baik juga ditunjukkan oleh SKPD Dekonsentrasi dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,91% dengan tingkat capaian fisik 78,98%. Adapun, 3 (tiga) SKPD Dekonsentrasi yang memiliki tingkat capaian kinerja anggaran tertinggi pada TA 2016 yakni Prov. Nusa Tenggara Timur (94,39%), Prov. Kalimantan Barat Barat (92,85 %), dan Prov. Riau (91,15%). Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Tahun Anggaran 2016 sudah dapat dikategorikan baik mengingat berbagai kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan di lapangan. Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan terkait pemenuhan Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yakni: A. Kendala Umum 1. B e b e r a p a p e k e r j a a n h a r u s d i p a n g k a s pembiayaannya akibat dari penghematan. Hal ini berimplikasi pada penurunan kualitas substansi dan pengurangan target pada beberapa kegiatan; 2. Pengembalian anggaran sharing tukin yang terlalu dekat dengan waktu akhir pelaksanaan kegiatan, hal ini menjadi kendala tidak optimalnya penyerapan anggaran TA 2016; dan


B. K e n d a l a P e l a k s a n a a n I m p l e m e n t a s i Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 1. Terdapat beberapa kabupaten dan kota yang tidak melakukan pengisian kuesioner, selain itu kabupaten dan kota yang sudah mengisi kuesioner sebagian besar tidak melampirkan dokumen yang diminta sebagai syarat validasi, sehingga jawaban kuesioner yang diisi menjadi tidak valid. Hal tersebut mempengaruhi hasil kinerja pengawasan

Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara instansi tersebut tidak pernah memberikan ijin terkait pemanfaatan lahan tersebut); 3. P P N S s u l i t u n t u k m e l a k u k a n t u g a s n y a (wasmatlitrik/pulbaket dan penyidikan), karena berbenturan kepentingan dengan berbagai pihak; 4. Banyak PPNS yang sudah habis masa berlaku SKEPnya, selain itu banyak PPNS yang sudah mengikuti diklat, namun belum dilantik; 5. Audit tata ruang saat ini masih menggunakan RTRW dengan skala peta yang cukup besar, hal ini terkendala oleh masih terbatasnya jumlah RDTR yang sudah Perda; dan 6. Diklat pembentukan PPNS Penataan Ruang baru terkendala oleh penghematan anggaran, sehingga jumlah peserta yang mengikuti diklat tidak sesuai target.

teknis menjadi rendah dan menyebabkan tidak dapat masuk dalam penilaian IKP kategori memuaskan dan baik; 2. Terbatasnya data-data rencana tata ruang (RDTR dan RTR Kawasan Strategis) yang diperlukan dalam melakukan WASTEK; 3. K e t e r b a t a s a n a n g g a r a n d i t a h u n 2 0 1 6 mengakibatkan tidak ada alokasi anggaran untuk aktivitas penting pengemabangan kelembagaan, sehingga realisasi pada aktivitas tersebut tidak

D. Kendala Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 1. Penghematan anggaran berimplikasi kurang maksimalnya hasil rekomendasi pengendalian dan pemantauan pertanahan yang diberikan, karena petugas tidak dapat melaksanakan pemantauan secara langsung di lapangan; dan 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah/DPAT/Perizinan Pertanahan.

tercapai; dan 4. P e l a k s a n a a n P e m a n t a u a n d a n e v a l u a s i pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kota masih rendah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran di tahun 2016 yang dapat menangani 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) kota pada setiap wilayah kerja. C. Kendala Pelaksanaan Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) 1. Belum lengkapnya instrumen pendukung (NSPK dan Peraturan Zonasi) dalam penegakan hukum pelanggaran penataan ruang; 2. Terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi karena oknum, sehingga penegakan hukum belum dapat dilaksanakan. (Contoh: Cagar Alam Bunaken yang sudah mendapat surat ijin dari Kementerian Lingkungan


E. Kendala Pelaksanaan Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1. Penghematan anggaran, berimplikasi pada pengurangan output dokumen verifikasi data tanah negara bekas tanah terlantar dalam rangka persiapan penetapan TCUN. 2. Pengelolaan Data Pendukung Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar belum berjalan dengan baik, karena banyak data yang belum tervalidasi. 3. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar yang kurang obyektif sehingga data yang dihasilkan kurang akurat untuk tahapan penetapan. 4. Pemantauan dan evaluasi pada akhir peringatan tidak dilakukan secara konsisten. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut menjadi bahan masukan dan catatan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Langkah-langkah yang


3. Pelaksanaan pekerjaan melalui mekanisme dekonsentrasi di beberapa provinsi mengalami kendala, karena adanya permasalahan di internal pemerintah daerah, sehingga tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

4-2

perlu ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebegaimana dijabarkan sebagai berikut:

2. Melakukan koordinasi antara Kementerian Agraria d a n Ta t a R u a n g / B P N d e n g a n kementerian/lembaga lain terkait pengendalian pemanfaatan ruang;

A. Rekomendasi Umum

3. Mempercepat penyusunan kelembagaan PPNS dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas PPNS serta peningkatan status PPNS;

1. Mendorong kinerja Pemanfaatan pagu anggran, dengan didukung peningkatan kapasitas SDM Aparatur Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melalui penyelenggaraan diklat teknis, serta keikutsertaan dalam konferensi, seminar, simposium, dan kursus singkat, yang dimaksudkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. 2. Pembinaan kepada SKPD Dekonsentrasi selaku pelaksana di daerah harus dilakukan secara intensif o l e h D i re kto r a t Pe m b i n a d i p u s a t u n t u k meminimalisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak menghambat atau mengganggu berjalannya pekerjaan.


4-3

B. Rekomendasi Pelaksanaan Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 1. Perlu koordinasi lebih lanjut antara pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem, input data SIWASTEK dan cara penyampaian dokumen pendukung wastek agar lebih efisien. Selain itu perlu penetapan reward dan punishment bagi kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik hingga memuaskan; 2. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Tata Ruang terkait percepatan penetapan dokumen rencana tata ruang (RDTR dan RTR Kawasan Strategis); 3. Perlu perhatian dalam pengalokasian anggaran pada aktivitas penting pengembangan kelembagaan untuk menunjang capaian IKP secara keseluruhan.; dan 4. Perlu peningkatan jumlah anggaran pada kegiatan p e m a n t a u a n d a n e va l u a s i p e n g e n d a l i a n pemanfaatan ruang, sehingga jumlah kabupaten dan kota yang ditangani mencapai target yang tetapkan. C. Rekomendasi Pelaksanaan Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket) 1. Mendorong percepatan penyusunan instrumen pendukung terkait pengendalian pemanfaatan ruang (NSPK dan Peraturan Zonasi);

4. Mendorong pelantikan untuk dilaksanakan oleh Kanwil Kumham di Provinsi dengan mengikutsertakan dalam kegiatan fasilitasi operasionalisasi PPNS yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi; 5. Perlu peningkatan jumlah aparatur PPNS melalui penyelenggaraan diklat yang bekerjasama dengan Bareskrim Polri, melalui pengembangan pola pendidikan dan mekanisme penjaringan yang dapat meningkatkan minat dan keikutsertaan peserta didik. 6. Medorong SKPD Dekonsentrasi/Pemerintah Daerah untuk dapat mempersiapkan dan menganggarkan dana APBD untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang (khususnya kegiatan PPNS) dalam rangka keberlajutan kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat UUPR dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kegiatan PPNS merupakan salah satu kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah. D. Rekomendasi Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengendalian Dan Pemantauan Pertanahan 1. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam rangka memaksimalkan hasil rekomendasi pengendalian dan pemantauan pertanahan; dan 2. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk menunjang p e l a k s a n a a n ke g i a t a n p e n g e n d a l i a n d a n pemantauan pertanahan. E. Rekomendasi Pelaksanaan Rekomendasi Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan verifikasi data tanah negara bekas tanah terlantar dalam rangka persiapan penetapan TCUN; dan 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan Kanwil BPN di seluruh provinsi dalam rangka mendukung dan memaksimalkan hasil rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.


4-4

LAPORAN KINERJA 2016 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

B A L I b a l i a l t e r n a t i v e . c o m

LA P O R A N K I N E R J A

2016

l

a

m

p

i

r

a

n

kata pengantar Jakarta, 24 Januari 2017 Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Erna M. Mochtar, S.H., M.Si

Recommend Documents