KATA PENGANTAR. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih

Laporan Kehumasan Triwulan IV 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah Public Relation (PR) merupakan

salah

-org-:::lll'iScfs1/1n-stcrrrsi

satu -a1:a~

metode

komunikasi

da-s-crr meng1To1'l'Tfcrri"

untuk menciptakan

k~erftlngcrrr

citra

positif dari

tfel'scama--. Pel'ntfel1tllkarr

Hum-a~

mitra

Instcms-i

berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku

publik/masyarakat untuk disampaikan kepada

pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan k_eputusan. Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKp· Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2015. Diharapkan melalui

I~poran

ini dapat memb_erikan urnpan balik (feed back) yang

positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

*

1C.:;.::;.;.--~~trIISuardini

~p;Jl~ff521198703 1 001

Laporan Humas Triwulan IV Tahun 2015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) .....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik .............................................

15

3.

Pengelolaan Website BPKP ............................................................................

28

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. ..........................................................................

29

5.

Pembinaan Kehumasan .................................................................................

32

6.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................

32

7.

Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP ............................................................................................

33

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ..............................................................................

33

8.

LAMPIRAN -

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (25 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan IV Tahun 2015 (41 dokumentasi)


ii



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan IV Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 25 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah lima buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur, Koran Sindo dan Koran Tempo Makassar. 2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebanyak 101 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 74 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali kegiatan, ekspose kasus 6 kali kegiatan, penerbitan majalah “Paraikatte” 1 kali kegiatan. Laporan Humas Triwulan IV Tahun 2015

1



3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2015 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan IV Tahun 2015 sebanyak 41 kegiatan, antara lain Diklat Penjenjangan Auditor, kunjungan kerja, perayaan HUT BPKP ke -32 dan kegiatan lainnya. 5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan IV Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta terlibat dalam FGD Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan IV Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan.


2

Laporan Kehurnasan Triwulan IV 2015

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (keladian dan bentuknya)

Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk

pen~editan

dan pengjriman berita

yang akan di-upload di content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.

i Suardini ;-;;:NIlfd~0621198703 1 001


3



URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode Triwulan IV Tahun 2015 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 25 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo Makassar. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

1.

Selasa, 6 Oktober 2015

Koran Sindo Makassar


Korupsi Kakao, Polres Polman Tunggu Hasil Audit BPKP

Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Jeifson Sitorus, mengukapkan untuk menaikkan statusnya, pihanya menunggu hasil audit BPKP. Hasil audit menurut Jeifson penting untuk mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Sementara itu pihak Reskrim telah memeriksa Kepala Dinas Perkenunan SulBar, Supriyanto hingga dua pekan terakhir. Dan juga Penyidik akan memeriksa Inspektorat SulBar, dalam kaitannya dengan hasil audit yang dilakukan. Karena berdasarkan keterangan yang diperoleh dari dinas yang bersangkutan, kegiatan tersebut telah diperiksa Inspektorat dan dinyatakan tidak ada temuan. Program pengadaan bibit kakao sambung pucuk diperuntukan pada kebun dinas seluas 100 4

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN No

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita hektare tahun anggaran 2014, dengan total anggaran Rp 665 juta. Kegiatan itu terindikasi kerugian negara karena pengadaan bibit tidak sesuai sertifikasi yang ada dalam kontrak.

2.

Rabu, 7 Oktober 2015

Koran Tempo Makassar

Jaksa Pemriksa Berkas Kasus Instalasi Listrik Maros

Kejati Sulselbar meneliti berkas korupsi poryek instalasi listrik pedesaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros. Berkas tersebut di terima dari penyidik Polda Sulselbar. Polisi menetapkan Direktur CV As Elektrika, Mirwan, serta rekanan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan M.N. Harjun sebagai tersangka. Proyek itu dikerjakan di Desa Laiyaa, Kecamatan Cendrana, dengan nilai Rp 326 Juta dari APBD Kab. Maros 2008. Namun proyek tidak kunjung dilaksanakan, dan proyek baru dilaksanakan pada tahun 2009, dalam pengadaan generator set (genset), pemasangan tiang listrik, instalasi listrik, dan pembangunan rumah genset. Para tersangka disalahkan karena bekerja sama menyelewengkan uang negara. Berdasarkan hasil audit BPKP SulSel, kerugian negara mencapai Rp 291 juta.

3.



Kepala Dinas Kesehatan Divonis 4 Tahun Bui

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Muhammad Suyuti Asbudi divonis 4 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindakan korupsi bersama-sama dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Untuk pengadaan alkes, Suyuti bekerja sama dengan pengusaha Anton


5


Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita Obey selaku pihak rekanan. Suyuti terbukti merekayasa tender untuk memenangkan perusahaan yang dipimpin Anton, yakni PT Putra Aji Sejahtera dan PT Nenggala Jaya. Selain itu, terdakwa tidak mengawasi proyek tersebut sehingga terjadi pengelembungan harga. Beradasarkan hasil audit BPKP SulSel, jumlah kerugian negara dalam proyek pengadaan ini mencapai Rp 7 miliar. Anton juga dijadikan tersangka. Namun ia meninggal saat penyidikan berlangsung sehingga perkaranya secara otomatis dihentikan.

4.


Koran Tribun Timur Makassar


Kadis Kesehatan Luwu Divonis 4 Tahun

Usai sidang, terdakwa langsung meninggalkan pengadilan didampingi kerabat dan pengacaranya. Pengacara Suyuti masih pikir-pikir dalam menentukan upaya hukum selanjutnya. Sedangkan majelis hakim memberikan batas waktu tujuh hari kepada terdakwa untuk mengambil sikap. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka hakim menilai putusan vonis telah diterima. Berdasarkan audit BPKP Sul Sel, jumlah keseluruhan kerugian negara dari proyek ini mencapai Rp 7 miliar. Sedangkan status Anton Obey digugurkan karena telah meninggal dunia.

6


Tanggal Terbit

Koran / Harian

5.

Sabtu, 11 Oktober 2015


Jaksa Kembalikan Berkas Kasus Listrik Maros ke Polisi

Kejaksaan Tinggi Sulselbar mengembalikan berkas dugaan korupsi proyek instalasi listrik pedesaan Dinas Pertambangan dan Erner Kabupaten Maros. Jaksa peneliti menilai masih ada bukti formil dan materiil dalam kasus tersebut yang perlu dilengkapai polisi penyidik. Proyek listrik itu dikerjakan di desa Cenrana, Kabupaten Maros, dengan dana Rp 326 juta yang bersumber dari APBD 2008 Maros. Pada tahun anggaran itu proyek belum dikerjakan. Baru pada tahun 2009 pekerjaan dimulai, tapi tidak dituntaskan hingga akhir tahun. Pekerjaan proyek itu antara lain pengadaan mesin generator set plus tempatnya dan jaringan listrik. Berdasarkan hasil audit BPKP SulSel, negara merugi Rp 291 juta. Dalam kasus ini, Polda Sulselbar menetapkan Direktur CV As Elektrika, Mirwan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, M.N. Harjun, nejadi tersangka. Keduanya diduga bekerja sama melakukan penyelewengan anggaran proyek tersebut.

6.



BPKP Segera Audit Dana Rumah Sakit Haji

BPKP Sul Sel segera mengaudit kerugian negara dalam kasus korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Prov. Sul Sel. Kepala Perwakilan BPKP SulSel, Deni Suardini mengatakan pihak BPKP bersama penyidik Poltabes Makassar yang mengusut kasus itu telah melakukan gelar perkara awal, dan telah memberi petunjuk kepada penyidik soal hal-hal yang patut dilengkapi untuk proses


Judul Berita


Isi Berita

7


Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita audit. Dana BLUD tahun 2014 sebesar Rp 36 miliar, penyidik menaksir sebesar Rp 5 miliar dana itu telah disalahgunakan. Dana BLUD yang merupakan pembiayaan untuk Jamkesda, BPJS, Jamkesmas dan pasien umum, Namun dana tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai. Penetapan tersangka kasus ini menunggu hasil audit BPKP demikian yang diungkapan Kanit Tindak Pidana Korupsi Poltabes Makassar, Ajun Komisaris Arifuddin, yang sedang melengkapi dokumen yang diminta tim audit BPKP.

7.


Koran Fajar Makassar

Kerugian Negara Rp 291 Juta, Korupsi Instalasi Listrik di Maros

BPKP Sul Sel menemukan indikasi kerugian negara dari proyek pemasangan instalasi listrik di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros 2008. Nilainya mencapai Rp 291 miliar. Kasus ini menyeret dua tersangka mereka adalah rekanan, Mirwan dan PPTK, Harjun. Para tersangka ini bekerja sama untuk mencairkan dana 100 persen. Padahal proyek belum rampung samapi akhir tahun 2008. Sehingga BPKP SulSel, menyatakan bahwa pekerjaan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 291 juta dari nilai kontrak Rp 326 juta.

8.



Kejaksaaan Tinggi Teliti Berkas Korupsi DAK di Selayar

Kepala Seksi Penuntutan Kejati Sulselbar, Muhammad Ahsan Thamrin, menyatakan akan kembali meneliti berkas tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Selayar, berkas tersebut telah dua


8


Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita kali di ajukan oleh kepolisian. Ahsan mengatakan jaksa memiliki waktu 14 hari untuk menyatakan sikap terhadap kelengkapan berkas yang kembali diajukan itu. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni HK dan SS, keduanya diduga bekerja saama menyelewengkan DAK senilai Rp 16, 5 miliar. Penyidik kepolisian menemukan beberapa item pekerjaan tidak selesai, tapi dibayar 100 persen. Secara keseluruhan berdasarkan audit BPKP Sul Sel proyek rehab puluhan sekolah itu telah merugikan negara Rp 1,1 miliar.

9.

30 Oktober 2015


Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan: Kejaksaan Siap Seret Semua Yang Bertanggung Jawab

Kejari Belopa siap menyeret semua pihak yang dinilai bertanggungjawab dalam kasus korupsi dana pengadaan alat kesehatan di RSUD Batara Guru. Pihak Kejari menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kerja keras pihak kejari kembali tersandung kendala apapun, termasuk gugatan pra peradilan. Pihak penyidik kejaksaan sudah mendapatkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ihwal kerugian Negara akibat korupsi tersebut.

10.

31 Oktober 2015

Koran Sindo

Korupsi Pengelolaan Pulau Kayangan: Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP

Kejari Makassar masih menunggu hasil audit yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulsel terkait kasus dugaan korupsi kerja sama pengelolaan pulau kayangan. Adapun sejumlah indikasi penyelewengan terjadi pada pengelolaan Pulau Kayangan, diantaranya Kontrak kerja sama yang diduga melabrak aturan


9


Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita antara pemkot Makassar dengan PT PPN. Akibatnya terjadi kerugian Negara yang nilainya tidak sedikit. Kerugian Negara itu sendiri berasal dari uang Hasil keuntungan sejak 2005 yang tidak pernah disetorkan ke kas daerah. Pengelola hanya menyetor dua kali pada 2003 dan 2004, sehingga kewajiban membayar mengendap hingga angka Rp 1,2 miliar.

11.

1 November 2015

Koran Fajar

Waspadai Politisasi Dana Desa

Dana Desa untuk Sulsel mencapai Rp 635,3 miliar. Baru terserap 75 persen. 25 persen atau Rp 158,8 miliar mengendap di kas daerah. Kementerian DPDTT meminta masyarakat untuk mewaspadai politisasi dana di musim pilkada.

12.

10 November 2015


Hanggar Roboh: Polisi Baru Tahu Ada Pengembalian Kerugian Negara

Hanggar di Bandara Sultan Hasanuddin Robo pada 9 Maret lalu. Hanggar dibangun menggunakan anggaran pusat sebesar Rp 46 miliar. PT Nur Jaya Nusantara dan PT Lince Romauli Raya diketahui mengembalikan kerugian Negara sekitar Rp 18,2 miliar ke kas negara. Besaran tersebut mengacu pada verifikasi awal perhitungan BPKP Sulsel. Namun Kepala BPKP Sulsel membantah jika pengembalian tersebut atas permintaan BPKP. Perusahaan membayar karena merasa tidak bias menyelesaikan proyek sehingga mengalami total loss.

13.

11 November 2015

Koran Sindo

Tersangka Korupsi Gerobak Bertambah

Unit Tipikor Polresta Parepare menetapkan dua tersangka baru dalam kasus pengadaan gerobak bagi pedagang kaki lima anggaran 2013 pada Disperindagkop dan


10


Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita UKM. Kasat Reskrim Polda Sulselbar telah mengantongi hasil audit kerugian dari BPKP sebesar Rp 375juta atau senilai dengan nilai anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat

14.

19 November 2015


ahli Kejari Parepare Ahli Kuatkan Dugaan Saksi menyatakan bahwa ada kesalahan Korupsi Lampu Jalan dalam pengadaan lampu jalan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota pada 2014. Keterangan saksi menyatakan lampu rakitan yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan tidak berstandar nasional. Korupsi pengadaan lampu jalan ini diduga bernilai sebesar Rp 1,8 miliar. Namun BPKP akan diminta untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus ini

15.

18 November 2015

Koran Fajar

Korupsi Kasus Stadion Malili Terhambat Audit

Sudah tiga bulan kasus dugaan korupsi proyek Stadion Malili, Luwu Timur tersendat. Penyebabnya adalah audit BPKP Sulsel yang tidak kunjung rampung. Kejati Sulselbar mengaku telah mengajukan permintaan audit ke pihak BPKP sejak tiga bulan lalu namun hingga kini belum ada hasilnya. Sebelumnya inspektorat Sulsel hanya menemukan kerugian negara sebesar Rp100 juta dari proyek itu. Kejati Sulselbar mengabaikan audit itu karena dianggap jauh dari taksiran penyidik Rp1,6 miliar

16.

26 November 2015

Koran Sindo

Kejari Tahan 4 Tersangka Blockgrant

Kejari resmi menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana blockgrant, setelah Polresta Parepare menyerahkan berkas tahap II. Diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah program


11


Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita


Isi Berita blockgrant anggaran tahun 2012 sebesar Rp 9 miliar dalam dilingkup Dinas Pendidikan, berulir tahun 2014 lalu. Program itu digelontorkan untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas belajar pada 36 unit sekolah dasar. Sesuai hasil perhitungan BPKP, kerugian negara pada kasus itu mencapai Rp 1,9 miliar

17.

27 November 2015


Kasus Dugaan Korupsi RS Labuang Baji: Kejaksaan Bakal Lengkapi Bukti

Kepala BPKP Sulsel mengatakan belum dapat mengetahui jumlah kerugian negara dalam pengelolaan dana BLUD di RSUD Labuang baji Makassar dikarenakan bukti masih minim. Kepala BPKP Sulsel mengatakan BPKP telah melakukan ekspose beberapa waktu lalu dan saat ini sedang menunggu dokumen kasus itu dilimpahkan kembali ke auditor dari penegak hokum. BPKP telah meninta penegak hokum menyertakan sejumlah bukti soal adanya unsure tindak pidana korupsi sebagai dasar melakukan perhitungan kerugian negara.

18.

4 Desember 2015


Sidang Kasus BNI: Auditor Sebut Kredit bermasalah

Auditor BPKP Sulsel, Muhammad Toha Solahuddin, mengungkapkan bahwa kredit bagi 128 petani ubi kayu oleh BNI cabang Bulukumba tidak sesuai dengan aturan perbankan. Toha menjadi saksi ahli dalam sidang perkara dugaan korupsi kredit modal kerja dan kredit investasi di wilayah kab. Bulukumba. Tersangka diduga menyalahgunakan wewenang dengan cara menyetujui pencairan kredit Rp 54,7 miliar dengan menggunakan data fiktif.

19.

27 November

Koran Sindo

Saksi Akui Peran Pimpinan BNI KCU

Petani asal Kabupaten Bulukumba Sukardi mengaku menandatangani


12


Tanggal Terbit

Koran / Harian

2015

Judul Berita


Isi Berita

Bulukumba

kredit di Kantor BNI Cabang Bulukumba. Kredit yang ditandatanganinya belakangan diketahui fiktif. Mantan pimpinan KCU Bulukumba 2011-2012 diduga melakukan korupsi pada penyaluran fasilitas KMK-KUR pada 100 petani/debitur budidaya ubi kayu di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto serta 28 petani KUR traktor Kabupaten Bulukumba. Total kredit yang dikucurkan BNI KCU Bulukumba saat itu sebesar Rp 57,5 miliar lebih selanjutnya oleh BPKP Perwakilan Sulsel ditetapkan sebagai kerugian negara

20.

27 November 2015

Koran Sindo

Korupsi Kapal nelayan Terkendala Audit BPKP

Proses penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan kapal bantuan nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bulukumba, masih menunggu hasil audit BPKP Sulsel. Proyek yang menelan anggaran Rp 2,6 miliar ini dikerjakan di kendari, Sultra, pada 2014 silam. Pihak BPKP masih membutuhkan salah satu dokumen kapal untuk penghitungan jumlah kerugian negara seluruhnya.

21.

11 Desember 2015

Koran Sindo

3 Kasus Korupsi dilimpahkan di 2016

Kejaksaan Negeri Kota Parepare menjadwalkan tiga kasus korupsi ke Pengadilan Tipikor Makassar pada 2016 mendatang, antara lain dugaan korupsi pengadaan gerobak, dugaan korupsi Block Grant, dan dugaan korupsi jaminan kesehatan daerah yang menggunakan anggaran tahun 2012. Menurut Kajari, Risal Nurul Fitri seluruh berkas ketiga kasus tersebut sudah lengkap dan sudah ada hasil audit dari BPKP.


13

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Judul Berita


No

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Isi Berita

22.

7 Desember 2015

Koran Tempo

Awal 2016, Tiga kasus korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Risal Nurul Fitri mengatakan, pada awal tahun depan pihaknya melimpahkan tiga berkas kasus korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar karena Sudah ada kepastian kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

23.

10 Desember 2015

Koran Fajar

Korupsi Kapal Nelayan tunggu Audit

Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kapal hantuan neIayan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bulukumha, mandek. Kejaksaan Negeri Bulukumba mengaku masih perlu menunggu hasil audit. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulukumba, Prima, mengungkapkan, pihaknya tidak pemah menghentikan proses kasus kapal bantuan nelayan, bahkan penyelidikan tetap berjalan hingga sekarang. Hanya, sementara waktu belum dilakukan, karena masih menunggu jumlah kerugian negara dari BPKP.

24.

11 Desember 2015

Koran Tribun Timur

Kejari Sengkang tetapkan dua tersangka

Penyidik Tipikor Kejari Sengkang menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi Puskesmas Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Keduanya adalah Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemkab Wajo, SS dan Pejabat Pengelolaan Keuangan PuskesmAS Tanasitolo, HS.

25.

24 Desember 2015

Koran Tribun Timur

Gubernur Sulsel beri Penghargaan 4 SKPD

Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerakan penghargaan kepada empat SKPD lingkup Pemprov. Sulsel yang dinilai berkinerja memuaskan dan sangat baik atas evaluasi Sistem


14



Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) TA 2014. Pengumuman dan penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulsel, Rabu (23/12). Bertempat di Hotel Sahid Jaya. Makassar. Rakarwasda ini dihadiri inspektur jenderal Kemendagri, Ketua DPKD Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulsel, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel. Juga dihadiri Invasda Polda Sulselbar, kepala SKPD lingkup, Pemprov Sulsel dan para inspektur kabupaten/kota se-Sulsel.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: -

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada. Press Release tidak ada. Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 74 kali. Pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 6 kali. Penerbitan Majalah “Paraikatte” sebanyak 1 kali. Uploading content sebanyak 16 kali. Kegiatan peliputan sebanyak 41 kali. Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

- Hak jawab/klarifikasi /pelurusan berita/koreksi

-

-

-

- Press Conference

-

-

-

Kategori a. Penanganan atas media massa:


15


PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Kategori

Kegiatan

- Press Release

-

b. Promosi: - Sosialisasi tugas, fungsi, dan produk BPKP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa desa se Kecamatan Polombangkeng Utara Kab Takalar Pendampingan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Pendampingan Revisi Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Wajo Pendampingan Penyusunan Revisi Perkada Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Palopo Narasumber Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sidrap Narasumber pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar Reviu atas Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan Pendampingan Penyusunan Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Asistensi/Bimtek Pengembangan dan


Tanggal Pelaksanaan -

Keterangan -

03 Oktober 2015

Pemkab. Takalar

05 Oktober 2015

Pemkab. Tana Toraja

05 Oktober 2015

Pemkab. Wajo

05 Oktober 2015

Pemkot. Palopo

07 Oktober 2015

Pemkab. Sidrap

09 Oktober 2015

Pemkot. Makassar

19 Oktober 2015

Pemprov. Sulawesi Selatan

21 Oktober 2015

Pemkab. Luwu Timur

26 Oktober 2015

Pemkab. Bulukumba 16



Kegiatan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penerapan Code Of CG pada PDAM Bulukumba Bimtek Manajemen Resiko ( Risk Management) kepada Satuan Pengawasan Intern pada PT Kima Makassar Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan dengan SIMDA Keuangan Pemerintah Kab.Gowa Narasumber in House Training tentang Reviu Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Pendampingan Probity Audit atas Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Pengaspalan Jalan Hotmix pada Inspektorat Pemerintah Kota Pare Pare T.A 15 Pendampingan Probity Audit Pembangunan Jalan Akses Tonrangen pada Inspektorat Kota Pare Pare T.A 15 Asistensi Self Assessment Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba Asistensi Self Assessment Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng Asistensi Self Assessment Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kota Palopo


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

26 Oktober 2015

Pemkot. Makassar

27 Oktober 2015

Pemkab. Gowa

29 Oktober 2015

Provinsi Sulawesi Selatan

02 Nopember 2015

Pemkot. Pare-Pare

02 Nopember 2015

Pemkot. Pare-Pare

02 Nopember 2015

Pemkab. Bulukumba

02 Nopember 2015

Pemkab. Bantaeng

02 Nopember 2015

Pemkot. Palopo

17



Kegiatan 18. Asistensi Self Assessment Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara 19. Asistensi Self Assessment Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Maros 20. Bimtek/Asistensi Management Asset PDAM Maros 21. Pendampingan Perbaikan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Pangkep 22. Reviu thd dokumen Pelelangan Pembangunan Makassar New Port Tahap II pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero ) 23. Asistensi/Bimtek SIA BLUD RSUD Luwu Utara 24. Narasumber pada Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) atas Reviu Laporan Kinerja Pemda dan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD di Kabupaten Sidrap 25. Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Kab Barru 26. Asistensi Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kota Palopo 27. Asistensi Peninkatan Kapabilitas pada Inspektorat Kabupaten Pinrang 28. Reviu dok. pengadaan atas pemb. gedung


Tanggal Pelaksanaan 02 Nopember 2015

Keterangan Pemkab. Luwu Utara

02 Nopember 2015

Pemkab. Maros

02 Nopember 2015

Pemkab. Maros

03 Nopember 2015

Pemkab. Pangkep

03 Nopember 2015

Pemkot. Makassar

09 Nopember 2015 11 Nopember 2015

Pemkab. Luwu Utara Pemkab. Sidrap

11 Nopember 2015

Pemkab. Barru

16 Nopember 2015

Pemkot. Palopo

16 Nopember 2015

Pemkab. Pinrang

16 Nopember 2015

Pemkot. Makassar 18



Kegiatan

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

perpustakaan, ged. asrama bravo, gedu. kelas bravo, landasan pacu, peng. peralatan lab. ILS, Peng. Lab. CNS ATM, dan AFTN Kampus baru ATKP Makassar T.A 2016 Reviu thd dokumen Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Renovasi Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar pada pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero) Tahun 15 Bimtek/Asistensi Management Asset PDAM Palopo Bimtek/Asistensi Pengembangan dan Penerapan GCG PDAM Kab Sinjai Bimtek/Asistensi Pengembangan dan Penerapan GCG PDAM Kab Pangkep Pendampingan SIMDA BMD pada Pemerintah Kab Takalar Narasumber integrasi /Koneksi SAPD dan Kebijakan Akuntansi dengan aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Pangkep Bimtek/Asistensi Pengembangan dan Penerapan GCG PDAM Kab Maros Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sul Sel ttg Kebijakan Akuntansi Pendapatan Reviu Rencana Kerja


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

16 Nopember 2015

Pemkot. Makassar

16 Nopember 2015

Pemkot. Palopo

16 Nopember 2015

Pemkab. Sinjai

16 Nopember 2015

Pemkab. Pangkep

18 Nopember 2015

Pemkab. Takalar

19 Nopember 2015

Pemkab. Pangkep

19 Nopember 2015

Pemkab. Maros

23 Nopember 2015


23 Nopember 2015

Pemkab. Tana 19



Kegiatan

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Anggaran (RKA) SKPD dan PPKD pada Pemerintah Tana Toraja Reviu atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Sungguminasa T.A 15 Evaluasi dan Bimtek Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah VI Makassar Evaluasi dan Bimtek Pelaksanaan Kegiatan pada Satker Pemberdayaan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Bimtek/Asistensi Management Asset PDAM Sinjai Pendampingan Reviu RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016 pada Kabupaten Takalar Pendampingan Penyusunan APBD tahun 2016 dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabuppaten Kepulauan Selayar Narasumber pd Kegiatan Bimtek Penatausaahaan Keuangan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang Pendampingan Penginputan Penatausahaan dengan menggunakan Aplikasi


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan Toraja

23 Nopember 2015

Pemkab. Gowa

23 Nopember 2015

Pemkot. Makassar

23 Nopember 2015

Pemprov. Sulawesi Selatan

23 Nopember 2015

Pemkab. Sinjai

25 Nopember 2015

Pemkab. Takalar

26 Nopember 2015

Pemkab. Kepulauan Selayar

26 Nopember 2015

Pemkab. Enrekang

30 Nopember 2015

Pemkab. Jeneponto

20



Kegiatan

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Kab Jeneponto T.A 15 Pendampingan Reviu RKA-SKPD dan RKAPPKD Tahun Anggaran 2016 pada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara Pendampingan Kegiatan Workshop dan Pengimputan Saldo Awal dengan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kab Gowa Pendampingan Evaluasi LAKIP SKPD pada Inspektorat Kota Makassar Perpanjangan Waktu Reviu thd dokumen Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Renovasi Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar pada pada PT Pelabuhan Indonesia IV ( Persero) Tahun 15 Bimtek SIMDA Keuangan Versi 2.7.6 pada PPKAD Kab Sidrap Narasumber Worshop Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis Akrual T.A 15 dan Sosialisasi Draf Revisi Kebijakan Akuntansi Kab Wajo Pendampingan /Asistensi dalam Penyusunan LAKIP SKPD Pemerintah Kota Makassar Narasumber Sosialisasi Revisi Kebijakan


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

30 Nopember 2015

Pemkab. Toraja Utara

01 Desember 2015

Pemkab. Gowa

01 Desember 2015

Pemkot. Makassar

02 Desember 2015

Pemkot. Makassar

07 Desember 2015

Pemkab. Sidrap

07 Desember 2015

Pemkab. Wajo

07 Desember 2015

Pemkot. Makassar

07 Desember 2015

Pemkab. Bulukumba 21



Kegiatan

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Akuntansi pada Pemerintah Kab Bulukumba Tahun 15 Pendampingan Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Laporan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Darurat Banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 15 Bimtek/Asistensi Pengembangan dan Penerapan GCG PDAM Kota Palopo Bimtek/Asistensi Pengembangan dan penerapan GCG ( Penyusunan Code of Corporate Governance ) PDAM Kabupaten Gowa Narasumber Bimtek Peningkatan Kapabilitas Aparat Desa di Kecamatan Mappakasunggu Takalar Pendampingan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kabupaten Toraja Utara Narasumber Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan pd Pemerintah Kab Pangkep Narasumber KegiatanPelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pengelolaan Keuangan berbasis akrual (Perauran Pemerintah No.71 Tahun 2010 pada


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

07 Desember 2015

Pemkab. Soppeng

07 Desember 2015

Pemkot. Palopo

07 Desember 2015

Pemkab. Gowa

12 Desember 2015

Pemkab. Takalar

14 Desember 2015


14 Desember 2015

Pemkab. Pangkep

14 Desember 2015

Pemkab. Luwu Utara

22



Kegiatan

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Inspektorat Kab Luwu Utara Pendampingan Rekonsiliasi dan Validasi Data Aset Tetap pada Pemerintah Kab Selayar Penilaian Resiko /Penyusunan RTP/Monitoring dan Evaluasi pada KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Pendampingan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa APBN pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar T.A 15 Reviu Hasil Pekerjaan APBN P tahun Anggaran 15( Perjaan Lanjutan Rehabilitasi Breakwater Pelabuhan Makassar dan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Paotere Pendampingan Reviu atas Pembayaran Termin ke 4 Pembangunan Tower Gedung Kuliah STAIN Watampone Kab Bone T.A 15 Pendampingan Pengadaan Jasa Konstruksi T.A 2016 pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan ( ATKP ) Makassar Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Pendampingan Inegrasi


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

14 Desember 2015


14 Desember 2015


15 Desember 2015

Pemkot. Makassar

15 Desember 2015

Pemkot. Makassar

15 Desember 2015

Pemkab. Bone

16 Desember 2015

Pemkot. Makassar

17 Desember 2015


17 Desember 2015

Pemkab. Luwu 23



Kegiatan

69.

70.

71.

72.

73.

74.

- Pemberian keterangan ahli

1.

Koneksi SIMDA BMD 20.7.1 dengan SIMDA Keuangan 27.07 pada Pemerintah Kab Luwu Utara Pendampingan Restatement dan Asistensi Penatausahaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A 15 Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 15 pada Satuan Kerja dilingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Pendampingan Penyesuaian aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone posisi 31 Desember 2014 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Instalasi SIMDA Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Gowa Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Instalasi SIMDA Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Barru Pendampingan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kab Jeneponto PKA di persidangan Tipikor Makassar


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan Utara

17 Desember 2015


17 Desember 2015

21 Desember 2015

Pemkab. Bone

21 Desember 2015

Pemkab. Gowa

21 Desember 2015

Pemkab. Barru

22 Desember 2015

Pemkab. Jeneponto

01 Oktober 2015

Laporan Kirim 24



Kegiatan 2.

PKA di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba 3. PKA pada Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Palopo 4. PKA atas kegiatan Penyaluran Beasiswa Program Bidik Misi Unhas Angkatan 20102012 5. PKA atas Dugaan TPK Pekerjaan Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan Berupa Bagan Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Luwu TA 2013 6. PKA atas Dugaan TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Paket III (Beton dan Hotmix) Kabupaten Pinrang TA 2014 7. PKA atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Kab Luwu TA 2012 dan 2013 8. PKA Perkara dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK dalam Pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Saluputti Toraja TA 2011-2012 9. PKA atas Dugaan TPK Dana Kas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo TA 2012 dan 2013 10. PKA atas Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana PUAP pada Gapoktan Laporan Humas Triwulan IV Tahun 2015

Tanggal Pelaksanaan 02 Oktober 2015

Laporan Kirim

09 Oktober 2015

Laporan Kirim

26 Oktober 2015

Laporan Kirim

30 Oktober 2015

Laporan Kirim

10 Nopember 2015

Laporan Kirim

10 Nopember 2015

Laporan Kirim

18 Nopember 2015

Laporan Kirim

19 Nopember 2015

Laporan Kirim

19 Nopember 2015

Laporan Kirim

Keterangan

25



Kegiatan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hijau Lestari Desa Mandalle Kec Bajeng Barat Kab Gowa TA 2011 PKA atas Perkara Dugaan TPK dalam Proyek Pengadaan Instalasi Listrik Pedesaan Yang Terletak di Desa Laiya Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros TA 2008 PKA perkara TPK Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT BNI KCU kepada 100 Petani debitur Budidaya Ubi Kayu di Kab Bulukumba dan Kab Jeneponto serta 28 Petani Traktor Kab Bulukumba PKA perkara dugaan TPK Kegiatan Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Bappeda Kab Bantaeng TA 2011 PKA dugaan TPK Kegiatan Pengadaan Kain Untuk Pakaian Linmas Dispora Kab Pangkep TA 2014 PKA dugaan TPK Penyimpangan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS pada Puskesmas Tana Sitolo Kab Wajo TA 2014 PKA dugaan TPK Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Untuk Pembangunan/Rehabilit asi SD/SDLB,


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

01 Desember 2015

Laporan Kirim

02 Desember 2015

Laporan Kirim

02 Desember 2015

Laporan Kirim

02 Desember 2015

Laporan Kirim

03 Desember 2015

Laporan Kirim

07 Desember 2015

Laporan Kirim

26



Kegiatan

17.

18.

19.

20.

- Ekspose kasus

SMP/SMPLB TA 2012 Kab Selayar PKA dugaan TPK Penyimpangan pengadaan Alkes dan KB RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012-2013 PKA dugaan TPK Penyalahgunaan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Kedelai Kecamatan Keera Kab Wajo TA 2013 PKA Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Sawerigading Kota Palopo PKA Dugaan TPK pada Kab Soppeng

01. Dugaan Tindak Pidana Korupsi BLM-PUAP Tahun 2012 Kabupaten Toraja Utara 02. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana pada KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 03. Dudaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana SETDA Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014 04. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan DAK terkait Rehabilitasi Pustu, Rumah Dokter, dan Rumah Para Medis, Gedung Farmasi,


Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

07 Desember 2015

Laporan Kirim

14 Desember 2015

Laporan Kirim

18 Desember 2015

Laporan Kirim

21 Desember 2015

Laporan Kirim

05 Oktober 2015

Kepolisian Resort Tana Toraja

06 Oktober 2015

Kepolisian Resort Luwu Timur

02 Nopember 2015

Kepolisian Resort Gowa

16 Nopember 2015

Kepolisian Resort Enrekang

27



Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Keterangan

Gedung Kantor Dinkes, dan Pembangunan Poskedes TA 2014

c. Wawancara d. Penerbitan majalah/ tabloid/ buletin internal e. Liputan Televisi

05. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan PDAM Kabupaten Sidrap Tahun 2014/2015 06. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan PDAM Kabupaten Sidrap Tahun 2014/2015

16 Nopember 2015

Kepolisian Resort Sidrap

21 Desember 2015

Kepolisian Resort Luwu Utara

-

-

-

Majalah “Paraikatte”

Triwulan III 2015

-

-

-

-

3. Pengelolaan Website BPKP No.

Kegiatan

1

Updating Content

2

Updating Content

3

Updating Content

4

Updating Content

5

Updating Content

6

Updating Content

7

Updating Content

Hari/Tanggal Publish 08 Oktober 2015

Materi Upload

Sinergi Menjawab Tantangan Negeri, di Kabupaten Pinrang 09 Oktober 2015 Sinergi Menjawab Tantangan Negeri, di Kabupaten Enrekang 09 Oktober 2015 Promosi dan Mutasi Suatu Kewajiban 12 Oktober 2015 Menuju WTP, Pemkab Tana Toraja Tingkatkan Kualitas SPIP 13 Oktober 2015 WTP, Wujud Integrasi SAP Accrual dengan SPIP 22 Oktober 2015 BPKP Siap Kawal Sulawesi Selatan Dalam Percepatan Pembangunan Nasional 04 Nopember 2015 Sosialisasi e-learning untuk mengakselerasi peningkatan SDM APIP


Keterangan Berita Berita

Berita Berita

Berita Berita

Berita

28

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN No.

Kegiatan

8

Updating Content

9

Updating Content

10

Updating Content

11

Updating Content

12

Updating Content

13

Updating Content

14

Updating Content

15

Updating Content

16

Updating Content


Hari/Tanggal Materi Upload Publish 10 Nopember 2012 Integrasi SAP Basis Akrual dan SPIP 13 Nopember 2015 BPKP Siap Kawal Optimalisasi PAD Sektor Pariwisata 23 Nopember 2015 Annual Workshop STAR 2015 Wilayah Timur 27 Nopember 2015 BPKP Kawal Pembangunan Rel Kereta Api Trans Sulawesi 08 Desember 2015 Perlu Integrasi SIN dengan SPIP 16 Desember 2015 Reformasi Birokrasi Kunci Kepemerintahan yang layak (Sound Governance) 18 Desember 2015 Bangun Tata kelola, PDAM siap terapkan Prinsip-prinsip GCG 22 Desember 2015 Value Crestion Wujud Nyata Agen Pembangunan Daerah 31 Desember 2015 Integrasi Integritas dengan SPIP Kunci Pencegahan Fraud

Keterangan Berita Berita Berita Berita Berita Berita

Berita

Berita Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2015 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan IV Tahun 2015 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 41 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut: No 1. 2. 3.

Hari/Tanggal Peliputan Kamis, 1 Oktober 2015 Jumat, 2 Oktober 2015 Selasa, 6 Oktober 2015

Bidang Perwakilan Perwakilan Perwakilan


Kegiatan Judul Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Rakoorwas dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pelantikan Pejabat Struktural (Kepala Bidang Akuntan Negara)

Keterangan

29


No 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21.

22.

Hari/Tanggal Peliputan

Bidang Perwakilan

Selasa, 6 Oktober 2015 Senin, 12 Oktober Perwakilan 2015 Selasa, 13 Perwakilan Oktober 2015 Senin, 19 Oktober 2015 Senin, 19 Oktober 2015 Kamis, 22 Oktober 2015 Senin, 26 Oktober 2015

Perwakilan

Selasa, 27 Oktober 2015 Selasa, 27 Oktober 2015

Perwakilan

Selasa, tgl 27 Oktober 2015 Rabu, 28 Oktober 2015 Kamis, 29 Oktober 2015 Kamis, 29 Oktober 2015 Sabtu, 31 Oktober 2015

Perwakilan

Senin, 2 November 2015 Kamis, 5 November 2015 Jumat, 6 November 2015 Jumat, 6 November 2015

Perwakilan

Senin, 9 November 2015

Perwakilan

Perwakilan Perwakilan Perwakilan

Perwakilan

Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan

Perwakilan Perwakilan Perwakilan



Kegiatan Judul Kegiatan Pisah Sambut Kepala Bidang Akuntan Negara Pelantikan Kalan BPK RI Sulawesi Selatan Kunjungan Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah Menghadiri HUT Provinsi Sulawesi Selatan ke 346 Pembukaan Diklat Reviu Laporan Keuangan Penutupan Diklat Reviu Laporan Keuangan Takziah ke Rumah Duka H. Wawan, SE (PFA Bidang Akuntan Negara) Sosialisasi E-Learning

Keterangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Biro Hukum Liputan Tamu dari PTPN XIV dan KAP Regional Sulawesi Selatan Upacara HUT Sumpah Pemuda Tahun 2015 Sosialisasi e-PUPNS Pembakaran Arsip oleh Biro Umum Seminar Nasional The 7 Annual Otonomi Awards 2015 “Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera” Pembukaan Diklat Penyusunan LKPD Gelar Pengawasan Kabupaten Takalar Liputan Shalat Iztisqa di Perwakilan BPKP Sulsel Penutupan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat dan DPPKAD Pembukaan Diklat Penilaian Angka Kredit 30



No

23. 24. 25.

26. 27. 28. 29.

30. 31.

32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Hari/Tanggal Peliputan

Bidang

Selasa, 10 November 2015 Senin, 9 November 2015 Jumat, 13 November 2015

Perwakilan

Senin, 16 November 2015 Senin, 16 November 2015 Senin, 23 November 2015 Selasa, 24 November 2015

Perwakilan

Senin, 23 November 2015 Rabu, 25 November 2015

Perwakilan

Rabu, 25 November 2015 Rabu, 2 Desember 2015

Perwakilan

Senin, 30 November 2015 Rabu, 2 Desember 2015 Selasa, 15 Desember 2015 Kamis, 17 Desember 2015 Senin, 21 Desember 2015 Selasa, 22 Desember 2015 Rabu, 23 Desember 2015 Rabu, 30 Desember 2015

Perwakilan

Kegiatan Judul Kegiatan

Perwakilan

Upacara Hari Pahlawan 10 November 2015 Kepala Perwakilan menghadiri Perayaan Lovely Toraja Acara Focus Group Discussion Kehumasan di Kalimantan Selatan Diklat Reviu LKPD Berbasis Akrual FGD Deputi PMK

Perwakilan

Ujian Sertifikasi Auditor

Perwakilan

Kunjungan Anggota DPRD Kab. Enrekang di Perwakilan BPKP Sulsel Koordinasi dengan Direksi PDAM Kota Makassar Menghadiri Acara Presiden dalam rangka Peninjauan Pembangun Jalur Kereta Api Trans Sulawesi Deputi PKD Menghadiri acara Munas V Thn 2015 APPSI Semiloka Koordinasi dan Supervisi Provinsi Sulawesi Selatan Upacara Peringatan Hari KORPRI

Perwakilan Perwakilan

Perwakilan

Perwakilan

Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan Perwakilan


Keterangan

Anugerah Kehumasan BPKP Tahun 2015 Gelar Pengawasan Daerah di Kabupaten Maros Paparan Kaper di Raker PDAM Menghadiri acara Pisah Sambut Kejati Upacara Hari Ibu ke 87 tahun 2015 Korwasda Provinsi Sulawesi Selatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. 31



5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan IV Tahun 2015, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan IV Tahun 2015 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. 4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.

b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. 5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.


32



4. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 5. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat

waktu serta

meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.


33

KATA PENGANTAR. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih

Recommend Documents