PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/ SMALB DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI PROVINSI LAMPUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016 1
KATA PENGANTAR Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai acuan pokok bagi setiap sekolah dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2016/2017. Pedoman ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 800/1033 /III.01/DP.1C/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pad TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2016/2017. Pedoman ini disusun Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah. Selain itu Pedoman ini disusun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu pedoman ini disusun berdasarkan usul/masukan dan hasil kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dan seluruh KKKS SD, MKKS SMP/SMA/SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung pada tanggal 20 April 2016. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2016/2017 diharapkan dapat terselenggara secara tertib, aman, lancar ,obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Materi Pedoman ini disusun sebagai prosedur operasional dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik di setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini diharapkan bermanfaat apabila digunakan secara konsekuen dengan tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah dapat berjalan secara optimal bagi peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Demikian, kiranya bermanfaat.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,
Drs. HERY SULIYANTO, MM Pembina Utama Madya NIP 19581005 198603 1 011
2
DAFTAR ISI PENDAHULUAN
7
BAB I KETENTUAN UMUM
8
BAB II CALON PESERTA DIDIK BARU
10
BAB III SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
13
BAB IV WAKTU PELAKSANAAN
18
BAB V SANKSI
22
PENUTUP
3
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359 TELUKBETUNG 35215
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG Nomor : 800/ 1033a/III.01/DP.1C/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK (TKLB), SEKOLAH DASAR ( SD) / SDLB, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP)/SMPLB , SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SMALB DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI PROVINSI LAMPUNG KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa dalam rangka memasuki Tahun Pelajaran 2016/2017, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Perlu Menerbitkan Pedoman tentang Penerimaan Peserta Didik pada PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB. SMA/SMALB, SMK sehingga dapat terlaksana secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. b. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada TK(TKLB), Sekolah Dasar dan Menengah terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK(TKLB), Sekolah Dasar (SD)/SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/ MadrasahIbtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA). 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana di ubah permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar kabupaten/kota. 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana di ubah dengan peraturan daerah provinsi lampung Nomor 13 tahun 2009 dan perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang organisasi dan tatakerja dinas daerah provinsi lampung. Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 2/VII/PB/2014 dan Nomor : 7 Tahun 2014 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman kanak kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan sekolah/madrasah. 2. Hasil rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan KKKS SD, MKKS SMP/ SMA/ SMK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tentang Penyusunan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB),TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 5
KESATU
:
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK(TKLB), Sekolah Dasar (SD)/SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK agar membuat Rencana Program Pembelajaran di sekolah sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan : pada tanggal :
di Bandar Lampung 21 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,
Drs. HERY SULIYANTO, MM Pembina Utama Madya NIP 19581005 198603 1 011
Tembusan : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta; 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta; 3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta; 4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta; 5. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta; 6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta; 7. Semua Kepala Biro di lingkungan Setjen Kemdikbud di Jakarta; 8. Gubernur Lampung sebagai laporan; 9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung; 10. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi Lampung; 11. Kepala PAUD/SD/SMP/SMA/SMK se Provinsi Lampung
6
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 800/1033/III.01/DP.1C/2016 TANGGAL 21 APRIL 2016 17 MEI 2013
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK (TKLB), SEKOLAH DASAR ( SD)/SDLB, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP)/SMPLB, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SMALB DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2016/2017 DI PROVINSI LAMPUNG
PENDAHULUAN Pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atlfal/Bustanul Atthfal dan Sekolah/Madrasah. Pedoman ini dipandang perlu untuk menjamin terlaksananya penerimaan peserta didik baru pada TK(TKLB), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK tahun pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung. Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan memberikan kesempatan yang seluasluasnya bagi warga negara usia anak sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu pedoman ini bertujuan dalam rangka mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas/ sarana prasarana sekolah yang tersedia dengan obyektif untuk mencegah berbagai praktik yang tidak adil dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini terkait pula dengan memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan calon peserta didik yang ingin masuk sekolah khususnya sekolah negeri.
7
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut di atas BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Daftar Peraturan ini yang dimaksud dengan : (1) Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan
anak
usia
dini
pada
jalur
pendidikan
formal
yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. (2)
Raudhatul athfal yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
(3)
Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
(4)
Madrasah ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI,
adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. (5)
Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diikuti sama atau setara SD/MI. 8
(6)
Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
(7)
Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/ MTs.
(8)
Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP /MTs.
(9)
Sekolah Menengah Kejuruan , yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP /MTs.
(10) Madrasah Aliyah kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk
satuan
pendidikan
formal
dalam
binaan
Menteri
Agama
yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP /MTs.
9
(11) Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK(TKLB) dan sekolah/madrasah. (12) Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK (TKLB) dan sekolah/madrasah yang melaksanakan pada awal tahun ajaran baru. (13) Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu. (14) Nilai sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut nilai S/M/PK adalah nilai rapor atau rata- rata Nilai Sederajat Kompetensi (NDK). (15) Nilai akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M/PK dan nilai UN. (16) Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat adalah surat keterangan yang berisi nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN dan NA. Pasal 2 Penerimaan Peserta Didik baru pada TK/TKLB dan sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan seluas- luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperolah layanan pendidikan yang terbaik. BAB II CALON PESERTA DIDIK BARU Pasal 3 calon peserta didik baru pada TK/TKLB adalah : a. Telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) untuk kelompok A; dan b. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) untuk kelompok B.
10
Pasal 4 (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB pada tanggal 1 Juli tahun berjalan : a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima; c. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan d. Berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima. (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru SD/SDLB yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar. (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia dari 12 (dua belas) tahun. Pasal 5 (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada tanggal 1 Juni 2016 tahun berjalan : a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/paket A/pendidikan pesantren salafiyah Ula/sederajat; b. Memiliki SKHU SD/SDLB/MI/Program paket A/pendidikan pesantren salafiyah Ula/sederajat; dan c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru. (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB adalah peserta didik yang tamat memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB.
11
Pasal 6 (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA pada tanggal 14 Juni 2016 tahun berjalan; a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/paket B/pendidikan pesantren salafiyah wustha/sederajat; b. Memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs/paket B/pendidikan pesantren salafiyah wustha/sederajat;dan c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB adalah anak yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SMP /SMPLB. (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK pada tanggal 14 Juni tahun 2016 tahun berjalan. a. Telah lulus SMP /SMPLB/sederajat dan memiliki ijazah; b. Memiliki SHUN
SMP/SMPLB/MTs paket B/pendidikan pesantren salafiyah
wustha /sederajat; dan c. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju. Pasal 7 Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut : a. Jumlah peserta didik baru TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; b. Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang; c. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang; d. Jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang. 12
e. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang f.
Jumlah peserta didik SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
g. Jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang; h. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar /kelas paling banyak 5 (lima) orang. i.
Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan managemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang .
BAB III SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Pasal 8 Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK/TKLB dan sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang. Pasal 9 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia; 2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB.
13
Pasal 10 1) Seleksi Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dilakukan berdasarkan : a. SKHU
SD/SDLB/Program
Paket
A/Pendidikan
Pesantrean
Salafiyah
Ula/Sederajat; b. Laporan hasil belajar/laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik; c. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah; d. Usia calon peserta didik baru; e. Prestasi di bidang akademik; f.
Bakat olah raga atau bakat seni; dan
g. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah. 2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. 3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan : a. Surat rekomendasi Dirjen Dikdasmen atau Direktur Jendral Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya. b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah c. Usia calon peserta didik baru; d. Prestasi di bidang akademik; e. Bakat olah raga atau bakat seni;dan f.
Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah. Pasal 11
1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB dilakukan berdasarkan : a. SHUN SMP/SMPLB/Paket B/ pendidikan pesantren salafiyah wustha/sederajat; b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah; c. Usia calon peserta didik baru; 14
d. Prestasi di bidang akademik;
e. Bakat olah raga akademik; f. Prestasi lain yang diakui sekolah madrasah 2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. 3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB wajib menerima paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. 4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) tuna grahita dan autis berat dilakukan berdasarkan SHUS 5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan : a. Surat rekomendasi Direktur Jendral Dikdasmen atau direktur jendral pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangan; b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah; c. Usia calon peserta didik baru; d. Prestasi di bidang akademik; e. Bakat olah raga atau bakat seni;dan f. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah. Pasal 12 1) Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan
kriteria
yang
ditetapkan
sekolah/madrasah
sekolah/madrasah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
15
bersama
komite
2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan : a. SHUN SMP/SMPLB/paket B/ pendidikan pesantren salafiyah wustha/sederajat. b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah; c. Prestasi di bidang akademik; d. Bakat olah raga atau bakat seni;dan e. Prestasi lain yang diakui sekolah. 3) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. 4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB wajib menerima paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. 5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan ; a. Surat rekomendasi Dirjen Dikdasmen atau direktur jendral pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya; b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah; c. Usia calon peserta didik baru; d. Prestasi di bidang akademik; e. Bakat olah raga atau bakat seni;dan f. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
16
Pasal 13 Bagi sekolah keberbakatan khusus (SMANO) dan SMK unggul terpadu diatur dalam juknis tersendiri. Pasal 14 1) Perpindahan peserta didik baru antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangan. 2) Perpindahan peserta didik baru dari sekolah indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepala dinas kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangan. 3) Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke satuan pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jendral Dikdasmen atau Direktur Jendral Dikdasmen sesuai dengan kewenangannya, dan kepala Biro perencanaan dan kerjasama luar negeri. Pasal 15 1) Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun. 2) Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) Penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMALB dan SMK/SMKLB dapat memungut biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4) Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi
17
peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
Pasal 16 Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada TK/TKLB atau sekolah/madrasah, setelah peserta didik baru dinyatakan diterima .
Pasal 17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung dan Dinas pendidikan
kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru. BAB IV Pasal 19 Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi semua sekolah di Provinsi Lampung ditentukan sebagai berikut : 1) Bagi Sekolah Negeri: a. TK (TKLB), Sekolah Dasar (SD) (i)
Waktu pendaftaran 20 Juni s.d 23 Juni 2016 ;
(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluas- luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan;
b. Sekolah Dasar luar Biasa (SDLB) (i)
Waktu pendaftaran 20 Juni s.d 1 Juli 2016 ;
18
(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluas- luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan; (iii) Pengumuman calon peserta didik yang diterima paling lambat tanggal 27 Juni 2016; (iv) Pendaftaran ulang bagi siswa yang dinyatakan di terima pada tanggal 28 s.d 30 Juni 2016 ; c. Sekolah Tingkat Pertama (SMP) dan SMPLB : (i)
Proses Pendaftaran Bina Lingkungan, umum on line, dan reguler tanggal 27 Juni s.d 30 Juni 2016 ;
(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluas luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan; (iii) Pengumuman calon peserta didik reguler yang diterima tanggal 1 Juli 2016; (iv) Pendaftaran ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2016; (v)
Jadwal penerimaan siswa SMP Terbuka dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan penerimaan SMP sesuai kondisi daerah.
d. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMALB (i)
Waktu pendaftaran Bina Lingkungan umum, on line dan reguler pada tanggal 20 Juni s.d 24 Juni 2016 ;
(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluasluasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan (iii) Pengumuman calon peserta didik reguler yang diterima paling lambat tanggal 27 Juni 2016; (iv) Pengumuman calon peserta didik baru on line plg lambat 1 Juli 2016 (v)
Pendaftaran ulang bagi peserta didik reguler yang akan dinyatakan diterima pada tanggal 28 juni s.d 30 Juni 2016.
(vi) Pendaftaran ulang bagi peserta didik on line yang akan dinyatakan diterima pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2016. 19
e. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) (i)
Waktu pendaftaran Bina Lingkungan umum, on line dan reguler pada tanggal 20 Juni s.d 24 Juni 2016 ;
(ii) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib mengumumkan seluasluasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat, dan persyaratan (iii) Pengumuman calon peserta didik reguler yang diterima paling lambat tanggal 27 Juni 2016; (iv) Pengumuman calon peserta didik baru on line plg lambat 1 Juli 2016 (v)
Pendaftaran ulang bagi peserta didik reguler yang akan dinyatakan diterima pada tanggal 28 juni s.d 30 Juni 2016.
(vi) Pendaftaran ulang bagi peserta didik on line yang akan dinyatakan diterima pada tanggal 1 s.d 2 Juli 2016.
2) Bagi Sekolah Swasta: a. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sekolah swasta agar menyesuaikan dengan jadwal pada butir 1 di atas, dengan catatan waktu tersebut dapat diperpanjang namun tidak melampaui hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2016/2017. b. Jumlah peserta didik yang diterima dalam satu rombongan belajar/ kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku . c. Penambahan kelas paralel hanya dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada ditinjau dari persyaratan proses belajar mengajar secara sempurna dan jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien serta memperhatikan keberadaan sekolah swasta yang sejenis disekitarnya. d. Pengumuman
peserta
didik
yang
diterima
pada
masing-masing
sekolah
disebarluaskan melalui pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman sekolah bersangkutan dan jika mungkin diumumkan melalui media yang terjangkau. 20
e. Mereka yang dinyatakan diterima tapi tidak mendaftar dalam waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri, kecuali dalam sifat khusus. Pendaftaran yang dinyatakan gugur dapat diganti oleh calon cadangan dari sekolahsekolah tersebut sesuai dengan urutan peringkat hasil seleksi semula.
BAB V SANKSI Pasal 20 Bagi sekolah yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PENUTUP Pasal 21 1) Ketentuan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk ketertiban dan kelancaran dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 di Provinsi Lampung; 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,
Drs. HERY SULIYANTO, MM Pembina Utama Madya NIP .19581005 198603 1 011
21
22
