Kata kunci:perlindungan konsumen, transaksi online, batasan tanggunjawab

PENCANTUMAN BATASAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGELOLA SITUS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DAN DAMPAKNYA BAGI KONSUMEN Ari Wahyudi Hertanto

Abstract This paper highlights the latest developments happening in the world of law as a result of a growing trend to shop today. The trend of shopping via the internet or shopping online that supported by the development of electronic information industry and technology, in fact raises some new problems in the field of law. Sometimes one of the parties deceive or do fraud or criminal cases in the buying and selling online. Currently these cases have not been handled properly and optimally. Such circumstances can not be allowed to keep running, so as to be permissive law and violations will still occur repeatedly without giving legal certainty to be clear sanctions. Legal barren causing the person who is not acting in good intention still continue theircrimes. Anticipatory measures can be carried out by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority, the Ministry of Communications and Information Technology and the Indonesian National Police. But how about the responsibility of the shopping site administratior? Keywords: consumer protection, online transactions, limitation of liability Abstrak Tulisan ini menyoroti tentang perkembangan terbaru yang terjadi di dunia hukum akibat tren berbelanja yang berkembang d saat ini. Tren belanja melalui internet atau belanja online yang didukung perkembangan industri informasi dan teknologi elektronik, nyatanya menimbulkan beberapa masalah baru di bidang hukum. Sering terjadi salah satu pihak melakukan wanprestasi atau terjadi kasus pidana dalam transaksi jual beli online. Saat ini kasus-kasus tersebut belum tertangani secara baik dan maksimal. Keadaan semacam ini tidak dapat dibiarkan untuk tetap berjalan, sehingga hukum seolah bersifat permissive dan pelanggaran akan tetap terjadi berulang kali tanpa memberikan suatu kepastian hukum akan sanksi yang jelas. Hukum yang mandul menyebabkan para oknum yang tidak beritikad baik untuk terus melakukan pelanggaran. Langkah antisipatif dapat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia Kata kunci:perlindungan konsumen, transaksi online, batasan tanggunjawab

Pencantuman Batasan Tanggunjawab Pengelola Situs Online, Hertanto

107

I. Pendahuluan Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan tentang implikasi hukum transaksi jual beli secara onlineyang bukan lagi merupakan suatu hal yang baru saat ini. Pembeli dan penjual trennya sudah bergeser yang semula bertemu dalam wadah lokalisasi yang dikenal sebagai pasar tetapi sekarang semuanya dilakukan dalam dunia maya. Penjual, pembeli, bahkan makelar pun turut meramaikan transaksi secara online ini. Cara untuk memasarkan produk mereka dapat dilakukan melalui telepon genggam dengan menggunakan fitur yang ada seperti Blackberry Messenger, Whatsapp, Line dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk wadah online yang bersifat akun pribadi lazimnya menggunakan Facebook, Instagram, Path dan masih banyak lainnya. Tidak berhenti sampai disitu, bahkan melalui media tersebut mereka dapat membangun group atau forum, baik yang sifatnya terbuka untuk umum atau memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari admin agar dapat bergabung dalam forum tersebut. Untuk kedua tipe tersebut di atas hubungan antara penjual dengan pembeli relatif lebih intim. Mengapa? Karena komunikasi dapat dilakukan secara langsung antar mereka dan satu sama lain dapat mengenal lebih dalam. Forum ini dibangun dengan menggunakan aspek kedekatan dikarenakan latar belakang pertemanan, rekan kerja, kekeluargaan bahkan karena bangunan hubungan sosial tertentu seperti contoh perkumpulan arisan, grup sosialita dan seterusnya. Peluang usaha ini pun dilirik oleh para pelaku usaha yang kemudian membuat situs untuk melakukan transaksi jual beli online. Bahkan terdapat beberapa gerai toko yang juga memasarkan produk-produknya melalui jaringan online. Hingga saat ini sudah begitu banyak situs dalam dan luar negeri yang mempromosikan dirinya sebagai penyedia layanan transaksi jual beli via layanan online. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut a) pelaku usaha secara langsung membuka situs jual beli; b) pelaku usaha membuka fasilitas situs jual beli; dan c) terdapat situs yang didalamnya juga terdapat forum untuk melakukan jual beli via online. Dari ketiga kategori utama tersebut dapat dikelompokan bahwa pemilik situs turut bertanggung jawab dan pemilik situs yang melepas tanggung jawab terhadap transaksi jual beli online dimaksud. Lebih menarik lagi, tidak banyak dari para pembeli yang menyadari bahwa tidak semua situs menyediakan layanan untuk dapat berhubungan langsung dengan bagian customer service apabila ternyata mereka mengalami permasalahan terhadap transaksi yang dialaminya. Pada bagian contact us atau hubungi kami lazimnya pembeli akan diberikan akses baik alamat email maupun nomor telepon yang dapat dihubungi. Penulis mendapati bahwa tidak semua layanan telepon dapat dihubungi selama 1 x 24 jam, tetapi yang menarik penulis mendapati bahwa ada situs yang sama sekali tidak memberikan informasi layanan sambungan telepon maupun memberikan informasi alamat surat menyurat, meskipun domisili usahanya berada di Indonesia. Kelemahan dari pembeli di Indonesia yang tidak membaca dan memperhatikan secara seksama ini sudah merupakan masalah klasik yang dihadapi, sehingga alih-alih

108

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015

bahwa pemilik maupun pengelola situs dapat terhindar dari tanggung jawabnya adalah dikarenakan keampuhan dari disclaimer (syarat dan ketentuan) yang sudah terpampang didalam situs. Belanja online itu sendiri tanpa disadari dapat menjadi candu bagi para pembeli yang sekali merasa terlayani dengan baik ataupun puas dalam bertransaksi, sehingga kemudian melakukan lagi transaksi-transaksi serupa lainnya di situs yang sama. Tidak jarang diantara pembeli memiliki rasa keingintahuan untuk mengakses situs belanja online lainnya. Trust atau rasa saling percaya sebenarnya adalah kunci utama dari sebuah transaksi online. Kepercayaan tersebutlah yang menyesampingkan pola tradisional untuk saling bertransaksi dengan cara bertatap muka. Seseorang tidak akan mengetahui bahwa rasa percaya tersebut tercederai sampai pada suatu ketika yang bersangkutan mengalami permasalahan pribadi dari sebuah transaksi online. Tidak kalah tragisnya adalah manakala mereka mengetahui tentang masalah bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap kasuskasus penipuan atau perkara hukum belanja online ini yang tidak berpihak kepada pembeli. Tulisan ini dibatasi hanya pada situs-situs yang keberadaannya memang dibentuk untuk melakukan transaksi jual beli secara online, baik yang melakukan jual beli secara langsung ataupun yang hanya menyediakan wadah situsnya untuk dijadikan sebagai ajang untuk bertransaksi jual beli secara online. II.

Pengaturan Ketentuan Pengelola Situs

Batasan

Tanggung

Jawab

Pemilik/

Tidak diketahui secara perihal sejarah pasti kapan awal lahirnya disclaimer (syarat dan ketentuan) dipergunakan dasar atau sebagai bagian dari sebuah perikatan maupun perjanjian. Penulis hingga saat ditulisnya artikel ini belum menemukan adanya suatu tulisan yang secara spesifik dan mendalam tentang asal muasal penggunaan klausula yang membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak tertentu. Padahal ketentuan tentang batasan tanggung jawab dapat menjadi sebuah ultimate remedy yang dilain pihak merupakan suatu bentuk pengesampingan terhadap suatu keadaan yang merupakan beban bagi pihak lainnya. Beban yang secara kontekstual dimaknai karena pihak yang terikat dalam sebuah transaksi telah sepakat atau setidaknya dianggap telah sepakat pada saat melaksanakan hak dan kewajibannya dari sebuah perikatan/perjanjian. Jika dikaitkan dengan topik tulisan ini, maka ketentuan tentang batas tanggung jawab pemilik/pengelola situs menjadi sebuah golden rules (aturan pokok) yang mutlak disepakati bersama bagi siapapun yang mengakses dan memanfaatkan situs dimaksud. Klausula yang mengatur tentang batasan dan tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan penerapan exemption clause (klausula eksonerasi), yang lebih dikenal oleh umum sebagai klausula baku. Kembali penulis sampaikan bahwa kelemahan umum dari konsumen di Indonesia adalah tidak pernah membaca terlebih dahulu informasi tentang


109

syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pemilik situs. Syarat dan ketentuan yang dimuat dalam situs merupakan aturan main pokok yang harus ditaati bersama, baik oleh penjual, pembeli maupun pemilik situs. Dapat dijumpai bahwa dalam isi dari syarat dan ketentuan yang dimuat oleh situs-situs tertentu hanya mengatur pengamanan dari sisi pemilik situs dan mengabaikan kepentingan dari konsumennya. Meskipun pengaturan sepihak ini melanggar hukum, khususnya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”), tetapi dikarenakan belum maksimalnya upaya penegakan hukum, maka keadaan semacam ini tetap berjalan. Seringkali yang terjadi adalah pemilik situs terlepas dari porsi yang merupakan tanggungjawabnya, padahal pemilik situs memperoleh manfaat secara ekonomis apabila semakin banyak orang yang mengakses dan menggunakan situsnya untuk bertransaksi. Apakah pemilik situs tidak termasuk kategori pelaku usaha dan oleh karenanya dapat terlepas dari jeratan UUPK? Mengingat selain diatur tentang klausula baku diatur pula dalam UUPK tentang tanggung jawab produk dari pelaku usaha. Berikut adalah contoh disclaimer/ketentuan batas tanggung jawab permilik/pengelola situs yang dipilih oleh penulis berdasarkan pola samplingdari sekian banyak situs yang menyediakan layanan yang serupa dan klausula inilah yang ditampilkan secara online pada beberapa situs antara lain adalah: 1.

DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY1

THE AMAZON SERVICES AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) AND OTHER SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE AMAZON SERVICES ARE PROVIDED BY AMAZON ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. AMAZON MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE AMAZON SERVICES, OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE AMAZON SERVICES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE AMAZON SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, AMAZON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF

1

, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015.

110


MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. AMAZON DOES NOT WARRANT THAT THE AMAZON SERVICES, INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE AMAZON SERVICES, AMAZON'S SERVERS OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT FROM AMAZON ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. AMAZON WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF ANY AMAZON SERVICE, OR FROM ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH ANY AMAZON SERVICE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED IN WRITING. CERTAIN STATE LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS, EXCLUSIONS, OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MIGHT HAVE ADDITIONAL RIGHTS. 2. Batasan Tanggung Jawab2 OLX.co.id tidak bertanggung jawab atas informasi, gambar dan keterangan lainnya yang terdapat atau diterbitkan dalam situs web ini, yang mana informasi tersebut dipasang oleh pemasang iklan untuk tujuan apapun. OLX.co.id juga tidak bertanggung jawab atas informasi, gambar dan keterangan lainnya tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada perincian mengenai judul iklan, deskripsi, harga, alamat, nomor telepon yang dipasang pemasang iklan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh pemasang iklan. Para pengguna disarankan untuk berhubungan langsung dengan Pemasang iklan untuk memastikan informasi yang dicari. Setiap informasi yang dibuat oleh Pemasang Iklan dalam situs www.olx.co.id mengenai perusahaan, perorangan atau badan lainnya, dan/atau mengenai produk atau layanan mereka, bukan merupakan bentuk dukungan atau sokongan, ataupun mengimplikasikan dukungan atau sokongan, terhadap kualitas atau kelayakan tujuan dari perorangan, perusahaan atau badan tersebut, atau terhadap layanan atau produknya. OLX.co.id menyatakan tidak bertanggung jawab atas semua jaminan dan kondisi, termasuk segala implikasi dari jaminan, kualitas, kelayakan atas

2

, diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015.


111

informasi yang disampaikan Pemasang iklan. Dalam keadaan apapun, OLX.co.id tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik khusus, langsung, tidak langsung ataupun yang bersifat konsekuensial, maupun kerugian atau kerusakan apapun sebagai akibat dari kerugian atas pemakaian, data atau keuntungan, baik dalam tindakan perikatan, kelalaian atau tindakan kesalahan lainnya, yang muncul dari atau berkaitan dengan penggunaan atau kinerja dari informasi dan/atau gambar yang disediakan. OLX.co.id, baik salah satu, sebagian ataupun seluruh karyawannya tidak bertanggung jawab atas akibat langsung atau tidak langsung dari keputusan pengguna/calon pembeli dalam mengajukan penawaran atau tidak mengajukan penawaran kepada Pemasang iklan. OLX.co.id tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas penyerahan barang atau jasa, termasuk kepatuhan pembeli dan pemasang iklan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia baik dalam hal penawaran ataupun penjualan barang dan jasa ataupun transaksi lainnya. OLX.co.id tidak bertanggung jawab atau berkewajiban kepada pihak ketiga atas isi dan/atau materi yang ditempatkan oleh Pemasang iklan atau pengguna lain dari situs OLX.co.id. Tanggung jawab isi dan/atau materi iklan yang dipasang oleh Pemasang iklan merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemasang iklan. OLX.co.id tidak bertanggungjawab mengontrol isi dari situs dan/atau sumberdaya yang terjadi karena tautan (hyperlink) yang ada di situs OLX.co.id. OLX.co.id tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian yang dapat timbul akibat penggunaannya. OLX.co.id tidak bertanggung jawab apabila karena suatu alasan situs OLX.co.id tidak tersedia pada waktu kapanpun atau untuk jangka waktu berapapun. Informasi, gambar dan keterangan lainnya yang terdapat atau diterbitkan dalam situs web ini dapat mengandung ketidakakuratan atau kesalahan tipografis. OLX.co.id dan/atau para Pemasang iklan mungkin akan melakukan perubahan atau perbaikan, dan/atau memperbarui informasi yang tertera di dalam situs ini dari waktu ke waktu. Materi di situs OLX.co.id bisa saja menjadi kadaluwarsa pada setiap saat kapanpun juga dan OLX.co.id tidak menanggung kewajiban untuk membarui materi tersebut. Jasa yang diberikan OLX.co.id melalui situs web www.olx.co.id adalah “sebagaimana adanya” tanpa jaminan apapun juga. OLX.co.id dengan tegas menolak setiap jaminan mengenai keamanan, keandalan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Pengguna di situs situs web dan jaminan atau ketentuan mengenai tidak ada pelanggaran, dapat diperdagangkan dan kelayakan untuk suatu tujuan tertentu. dalam hal apapun OLX.co.id tidak berkewajiban menurut Syarat & Ketentuan Layanan ini atas suatu kerugian langsung, khusus, tidak langsung, yang merupakan contoh atau yang dapat dihukum, baik dalam suatu perikatan, perbuatan melawan hukum atau teori hukum lain,

112


sekalipun kami telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut dan walaupun terjadi kelalaian dengan tujuan penting dari perbaikan yang dibatasi. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa penggunaan dan pelaksanaan kegiatan di situs web www.olx.co.id oleh Pengguna adalah atas kebijakan dan risiko Pengguna sendiri dan bahwa Pengguna sendiri bertanggung jawab penuh atas materi Pengguna, dan atas kerusakan atas sistem komputer anda atau kehilangan data yang mungkin saja diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengguna secara khusus mengakui bahwa OLX.co.id tidak akan bertanggung jawab atas materi atau tindakan pencemaran nama baik, tindakan yang melanggar, atau tindakan yang melawan hukum apapun dari pihak ketiga manapun yang berhubungan dengan OLX.co.id dan resiko atas kerugian atau kerusakan dari hal-hal tersebut adalah seluruhnya pada Pengguna. 3. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB3

3

10.1

REMEDI: REMEDI YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 6 ADALAH REMEDI ATAS KETIDAKKESESUAIAN ATAU CACAT PADA PRODUK YANG BERLAKU SATUSATUNYA DAN EKSKLUSIF.

10.2

TANGGUNG JAWAB MAKSIMAL: KEWAJIBAN MAKSIMUM PENJUAL KEPADA ANDA ATAU PIHAK LAIN UNTUK SEMUA KERUGIAN, YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PRODUK DALAM SETIAP KONTRAK PELANGGAN, TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH YANG ANDA BAYAR DALAM KONTRAK PELANGGAN TERSEBUT.

10.3

PENGECUALIAN TANGGUNG JAWAB: LAZADA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA UNTUK SETIAP KERUGIAN APAPUN ATAU APAPUN PENYEBABNYA (APAPUN BENTUKNYA) YANG TIMBUL LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN: (I) PIUTANG PENGGUNA LAIN DALAM PLATFORM YANG BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN PRODUK APAPUN; (II) PENJUALAN PRODUK OLEH PENJUAL VENDOR KETIGA UNTUK ANDA, ATAU PENGGUNAAN PRODUK, ATAU PENJUALAN KEMBALI PRODUK OLEH ANDA; DAN (III) SETIAP CACAT TIMBUL DARI KEAUSAN, KERUSAKAN

http://www.lazada.co.id/terms-of-use/ diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juli

2015.


113

YANG DISENGAJA, PENYALAHGUNAAN, KELALAIAN, KECELAKAAN, PENYIMPANAN ABNORMAL DAN ATAU KONDISI PENGGUNAAN, PERUBAHAN ATAU MODIFIKASI PRODUK ATAU KEGAGALAN MEMATUHI INSTRUKSI PENJUAL (ATAU INTRUKSI DI DESKIRIPSI PRODUK ATAU DI MANUAL) TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK (BAIK LISAN MAUPUN TERTULIS). Tidak semua situs menyebutkan syarat dan ketentuan (disclaimer) dengan menggunakan format seperti di atas, oleh sebab ada yang menggunakan istilah help (bantuan) atau Q&A (tanya dan jawab). Adapun contoh klausula yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1. Contoh help (bantuan) Problem Resolution4 HobbyLink Japan is committed to customer service and will promptly address any customer claims of shipping errors, damage, defects, missing items, etc. if you contact us within 10 days of delivery. Missing shipments are also replaced or refunds issued if our designated delivery period passes without your taking delivery of your order. Because we're committed to helping you, under no circumstances should you ever contact your credit card company or PayPal to dispute charges from HobbyLink Japan. We will solve all genuine customer service problems through refunds, reshipments, discounts or whatever else it takes to reach a fair solution to the problem, and that's our promise! But it's your job to promptly tell us a problem has occurred. As such, not only will we vigorously contest any PayPal or credit card disputes or chargebacks filed by customers, but also, such customers may be blacklisted from using our service, meaning we will accept no further orders from them, ever. We also share information about blacklisted customers with other online merchants offering similar merchandise. System Manipulation5 Any user found to be manipulating or attempting to manipulate any system feature or process, through any means of their own, third-party software, or any other method, may have their orders cancelled and

4

, di akses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. 5

, di akses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015.

114


their account (as well as any related accounts) locked or terminated without notice, at our sole discretion. We reserve the right to refuse service, terminate accounts, remove or edit content, or cancel orders without notice. 2.

Contoh Q&A (tanya dan jawab) PROBLEMS6 Q. My package looks like it's been damaged. What should I do? A. If any damage occurs during shipment, we will need your cooperation to make a claim with your local post office. PLEASE -- If you think something may be wrong with your parcel: 1. Take pictures before opening, and 2. Open it with a post office representative present, if possible. If the item inside was broken, please file a damage report with your local post office and they should be able to resolve the problem. Please note that we are unable to provide refunds/replacements for uninsured items damaged during shipment. For this reason, we highly recommend choosing EMS or Registered SAL for your shipping method. For EMS shipments, if your order has been damaged during shipment, please file a damage report with your local post office. Once you have signed the applicable document and received a copy, please forward a scan of it to us. We will then be able to file for insurance compensation with Japan Post. For Registered SAL Small Packet / Air Small Packet / Parcel Post shipments, all insurance compensation is handled by the recipient's post office. We ask that you please contact your local post office or postmaster and file the necessary forms for insurance compensations with your postal agent. No insurance coverage is available for unregistered shipments and as such, neither AmiAmi, Japan Post, nor your local post office can provide any service/compensation for damage during shipment. Please keep this in mind when purchasing high value or fragile items. Q. The image on your website is different than the item I received!

6

, di akses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015.


115

A. Because we often list our merchandise before the final products are released, most photos shown in our catalog are of prototypes or samples provided by the manufacturer. There may be some inconsistencies between the prototypes and the ones actually marketed for mass-production. Additionally, some products have sections that need hand painting at the factory, which may also cause individual differences. These are not considered manufacturer's defects. Occasionally you may notice small imperfections in paint or parts on your item. These are naturally occurring inconsistencies caused by the mass-production process and are not considered defects. Q. An item/part of an item in my order arrived missing/broken! A. Please contact us within 7 days from delivery and include clear, close-up photos of the defective parts along with a detailed explanation. We will get back to you as soon as possible with a solution. Please understand that it may take us a few days to respond to your claim as we will need to consult with management. We cannot provide resolution to any claims reported more than 7 days after delivery. Please note that we are unable to accept responsibility for damages limited to a product's outer packaging. Q. I accidentally broke my item. Can you help me get replacement parts? A. We are unfortunately unable to provide service for items damaged by customers, nor can we act as a middle-man between customers and manufacturers for replacement parts. Please note that manufacturers can not provide support for international customers. Q. Is it possible to have ordering privileges revoked or my account suspended? A. Yes. While this is an absolute last resort in cases where we receive a large number of cancellations (either by customer request or due to non-payment) from a customer, we will first send several reminder notices and warnings in regards to our store's ordering policies. If the situation does not improve, we will be left with no other recourse but to close that account and will be unable to accept any further orders. Please note that other violations of our store policies, such as our purchase limit or multi-account policy, may also lead to account closure. Dari beberapa contoh di atas, penulis secara sengaja memuat isi dari ketentuan pembatasan tanggung jawab pemilik/pengelola situs secara lengkap dikarenakan adakalanya ketentuan klausula yang satu dengan yang lainnya saling bertautan. Bahkan untuk penulisan disclaimer pun disesuaikan, yang mana pada satu situs seluruhnya menggunakan huruf kapital dan disitus lainnya

116


hanya menggunakan standar penulisan pada umumnya. Sementara itu dalam situs yang menuliskan dengan menggunakan huruf kapital semua, ternyata hanya menggunakan pola penulisan dengan menggunakan huruf kapital hanya pada bagian disclaimer saja. Selain daripada itu apabila diperhatikan secara seksama dari beberapa contoh yang diberikan di atas ternyata selain memiliki tujuan yang sama, tetapi secara esensi terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Berikut adalah uraian sederhananya: 1) Situs amazon.com menentukan bahwa segala sesuatu yang tampil didalam situsnya adalah sesuatu yang bersifat apa adanya dan oleh karenanya situs amazon.com tidak memberikan suatu pernyataan maupun jaminan apapun, sehingga segala sesuatunya merupakan risiko dan tanggung jawab dari pihak yang mengakses situsnya. Terlepas dari inti uraian di atas transaksi yang dilakukan oleh siapapun yang belanja online terlebih dahulu diverifikasi oleh amazon.com dan ditentukan mekanisme pembayaran yang dipilih oleh pelanggan. Informasi diri pelanggan pun harus dilengkapi sebagai persyaratan agar dapat melakukan transaksi. Sementara itu terhadap penulisan disclaimer of warranties and limitation of liability dibuat dalam huruf kapital dan penulisannya dibedakan dengan penulisan publikasi maupun prasyarat lainnya di dalam situs, sehingga tujuannya agar bagian tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pelanggan. Perihal komunikasi amazon.com mencantumkan informasi, baik alamat bisnis terdaftar, sambungan telepon maupun alamat email.7 Setiap komunikasi yang dilakukan oleh pelanggan ditanggapi secara responsif oleh amazon.com. 2) Situs OLX.co.id secara tegas menentukan bahwa siapapun pelanggan mereka, baik pembeli maupun penjual, bahwa OLX.co.id sepenuhnya terbebas dari berbagai macam klaim tanpa terkecuali, baik gugatan maupun tuntutan sekalipun. Sehingga tidak ada satupun klaim yang akan dipenuhi oleh OLX.co.id karena segala sesuatu yang terjadi disitusnya bukan merupakan tanggung jawab OLX.co.id. Menariknya adalah OLX.co.id menentukan adanya klausula tentang ganti rugi, yang

7

Contoh dari layanan komunikasi yang diberikan oleh amazon.com apabila pelanggan mengalami permasalahan adalah sebagai berikut: Amazon's Copyright Agent for notice of claims of copyright infringement on its site can be reached as follows: Copyright Agent, Amazon.com Legal Department, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108, phone: (206) 266-4064, fax: (206) 266-7010, e-mail: [email protected], Courier address: Copyright Agent, Amazon.com Legal Department, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Lihat , diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015.


memberikan ruang pembelaan bagi pihaknya dan mengetengahkan layanan ataupun bantuan bagi pelanggannya.8

117

bukan

Para pelanggan yang akan menjual barangnya dengan bantuan wadah OLX.co.id ditentukan untuk memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Setelah melengkapi persyaratan tersebut barulah mereka dapat menampilkan barang yang akan dijualnya. Demikian pula dengan para calon pembeli yang diberikan panduan terlebih dahulu sebelum mereka berbelanja disitusnya. Proses transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya peran serta dari OLX.co.id, termasuk untuk proses pembayaran, pengiriman barang maupun penerimaan barang. Dengan kata lain pembayaran tidak berada di bawah pengelolaan OLX.co.id. Garansi atas barang diberikan langsung oleh penjual. Hanya saja proses verifikasi yang dilakukan oleh OLX.co.id terhadap para penjual belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga rentan akan praktek penipuan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Perihal komunikasi OLX.co.id tidak mencantumkan informasi, baik alamat bisnis terdaftar dan sambungan telepon, hanya saja pelanggan diberikan informasi maupun alamat email, facebook dan twitter. Setiap komunikasi yang dilakukan oleh pelanggan tidak ditanggapi secara responsif oleh OLX.co.id.9 3) Situs lazada.co.id turut menentukan adanya batasan tanggung jawab terhadap transaksi yang dilakukan melalui situsnya hanya saja berbeda dengan OLX.co.id yang menentukan sepenuhnya terbebas dari berbagai macam klaim tanpa terkecuali, baik gugatan maupun tuntutan sekalipun. Konten dari batasan tanggung jawab yang yang

8

Ketentuan tentang Ganti Rugi. Pengguna setuju untuk melepaskan, membela dan membebaskan OLX.co.id, perusahaan terafiliasi dan para direktur, pejabat, karyawan dan agen dari dan terhadap suatu dan semua tuntutan, kewajiban, kerugian dan biaya (termasuk biaya hukum, penggantian kerusakan dan jumlah penyelesaian yang wajar) yang timbul dari atau berkaitan dengan atau yang mungkin timbul dari penggunaan dan/ atau pengaksesan jasa OLX.co.id melalui melalui situs web www.olx.co.id; pelanggaran atas suatu syarat dalam Syarat & Ketentuan Layanan ini oleh Pengguna; pelanggaran terhadap suatu hak pihak ketiga manapun, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas kekayaan intelektual, asset baik yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, hak privasi; dan/atau tuntutan apapun sehubungan dengan materi Pengguna yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga. OLX.co.id juga dapat turut serta dalam suatu pembelaan bersama dengan penasihat hukum pilihannya. Lihat , diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015. 9

, merupakan cara untuk berkomunikasi dengan perwakilan dari OLX.co.id, diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015.

118


dipergunakan oleh lazada.co.id lebih menyerupai konten batasan tanggung jawab yang dimiliki oleh amazon.com. Para pelanggan yang akan menjual barangnya dengan bantuan wadah lazada.co.id juga ditentukan untuk memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Setelah melengkapi persyaratan tersebut barulah mereka dapat menampilkan barang yang akan dijualnya. Demikian pula dengan para calon pembeli yang diberikan panduan terlebih dahulu sebelum mereka berbelanja disitusnya. Proses transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dilakukan dengan adanya peran serta dari lazada.co.id, terutama untuk proses pembayaran, dimana calon pembeli ditentukan untuk melakukan pembayaran melalui cara yang tersedia dan tertera atas nama perusahaan berbentuk badan hukum dan selanjutnya terdapat tahapan verifikasi akhir sebelum dilakukan proses pengiriman barang. Tetapi terhadap proses pengiriman barang maupun penerimaan barang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Garansi atas barang dalam hal ini juga langsung diberikan oleh penjual. Setelah semua proses telah dilaksanakan dan dalam kurun waktu tertentu pelanggan akan dihubungi oleh call center representative lazada.co.id yang memastikan antara lain pertanyaannya adalah apakah barang telah diterima dengan baik, apakah terdapat cacat dalam kemasan maupun produk, apakah barang diterima dalam kurun waktu yang cukup lama, apakah barang telah diterima sesuai dengan pesanan, berapa lama jangka waktu pengiriman dari tanggal pemesanan barang. Perihal komunikasi lazada.co.id mencantumkan informasi sambungan layanan telepon apabila terdapat keluhan pelanggan dan pelanggan diberikan informasi maupun alamat email, facebook dan twitter dst. Selanjutnya diberikan adanya forum live chat yang ditentukan jam kerjanya apabila terdapat hal-hal yang ingin dikomunikasikan dengan pelanggan. Pembatasan ketentuan yang diatur dalam setiap situs jual beli secara online merupakan standar klausula baku10 yang ditentukan secara sepihak oleh

10

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya dapat di identifikasi ciri-ciri karakteristik suatu standar baku, antara lain ialah: a. isinya lazimnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang mempunyai kedudukan atau posisi ekonominya lebih kuat; b. masyarakat yang mengikatkan diri dalam ketentuan /perjanjian atau pihak konsumen tidak ikut terlibat dalam menentukan isi perjanjian; c. terdorong oleh kebutuhan tertentu, konsumen terpaksa harus menerima ketentuan/ perjanjian itu, artinya mau tidak mau konsumen harus mengikuti ketentuan perjanjian tersebut, jika akan mengikatkan diri dengan pengusaha; d. ketentuan/perjanjian itu dipersiapkan terlebih dahulu dalam jumlah banyak (massal) atau bersifat kolektif; e. isi ketentuan/perjanjian terdiri dari rangkuman janji-janji yang merupakan syarat-syarat perjanjian, atau klausula-klausula perjanjian seperti misalnya mengenai cara mengakhiri


119

pemilik situs yang bersangkutan. Pemahamannya adalah tidak semua klausula baku harus dimuat dalam sebuah naskah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, tetapi dalam konteks ini cukup dengan mengakses situs dan melakukan transaksi dalam wadah tersebut siapapun ditentukan telah tunduk terhadap aturan main dari situs yang bersangkutan. Luar biasanya lagi adalah apabila pihak yang mengakses situs tersebut sama sekali tidak membaca ketentuan tentang pembatasan tanggung jawab pemilik situs dimaksud, dianggap telah tunduk, sepakat dan sepenuhnya mematuhi persyaratan yang telah terpampang didalamnya. Inilah yang dikenal dengan istilah dengan dominasi oleh salah satu pihak, sehingga pola take it or leave it menjadi berlaku dalam situasi semacam ini. Tidak semua klausula baku adalah haram tetapi terdapat beberapa klausula baku yang dilarang oleh undang-undang untuk diberlakukan. Permasalahan lainnya yang muncul adalah terhadap pengetahuan dan kemampuan seseorang akan perbedaan klausula baku yang dapat dengan yang tidak dapat diterapkan menjadi kendala tersendiri. Keadaan ini pun turut berlaku tentang wawasan seberapa jauh pelaku usaha harus turut serta bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya.Mengingat pemilik situs pun melakukan promosi melalui berbagai media yang ada untuk mendorong masyarakat agar mengakses situs yang dimilikinya. III. Pemberlakuan Syarat dan Ketentuan Termasuk Klausula Baku Sejak tahun 1999 telah diterbitkan UU-PK yang memberikan kewenangan bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. UU-PK ini memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU-PK disebutkan; Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen dilindungi oleh UndangUndang tersebut terutama terdapat pada pasal 4 huruf: a. b.

c.

f. g. h.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

perjanjian, cara memperpanjang masa berlakunya perjanjian, cara penyelesaian sengketa dan syarat-syarat atau klausula-klausula eksonerasi; ketentuan standard lazimnya tidak dimungkinkan untuk diubah; bentuknya tertentu (tertulis), dan ketentuan/perjanjian baku pada umumnya menguntungkan pihak pelaku usaha atau kreditur.

120


d. e. f. g. h.

i.

dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai. 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual dan sebagainya. Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang dan jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali


121

barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemafaatan jasa yang dibeli konsumen; f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. UU-PK Pasal 18 ayat (2), menyatakan: Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. UU-PK Pasal 18 ayat (3), menyatakan: Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. UU-PK Pasal 18 ayat (4), menyatakan: Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula bertentangan dengan undang-undang ini.

baku

yang

Penting untuk diperhatikan bersama, bahwa Pasal 18 ayat (3) UU-PK menentukan “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian...” kata-kata pada dokumen memiliki makna bahwa tidak selamanya klausula baku tersebut harus berbentuk dalam sebuah perjanjian. Langkah ini ditempuh oleh pembuat undang-undang dikarenakan bisa saja sebuah klausula baku dimuat dalam sebuah bukti pembayaran yang menyebutkan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali dengan alasan apapun juga..” Tidak hanya itu saja bahkan dalam media promosi dan

122


iklan, seperti halnya dalam brosur pun dapat memuat ketentuan yang mengandung unsur klausula baku. Pada prinsipnya yang dilarang adalah jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 UU-PK, yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang dan semata-mata hanya menguntungkan pihak pelaku usaha. Apabila sampai terjadi pelanggaran tersebut, maka apabila kita telisik secara seksama bahwa dalam Bagian Kedua UU-PK tentang sanksi pidana mengatur sebagai berikut: Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. b. c. d. e. f.

Perampasan barang tertentu; Pengumuman putusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang timbulnya kerugian konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Pencabutan izin usaha.

menyebabkan

Pembuat undang-undang telah sangat serius dalam mengatur kepentingan konsumen agar dapat dilindungi. Selain daripada itu terhadap ketentuan pidana


123

yang diatur dalam Pasal 6211tidak semata-mata didasarkan pada delik aduan atau laporan, melainkan pihak kepolisian pun dapat bersikap proaktif sebagai bagian dari inisiatif adanya indikasi tindak pidana dan ditindaklanjuti secara konkrit. Sikap proaktif dari kepolisian tersebut telah diaktualisasikan dalam kasus yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan. Pelaku usaha dan/atau pengurusnya seharusnya lebih bijak dalam mengatur ketentuanketentuan yang akan ditujukan kepada konsumen, mengingat segala sesuatu yang terpampang dalam situs sudah merupakan dokumen sesuai dengan kualifikasi Pasal 18 ayat (3) UU-PK dan oleh karenanya secara hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti. IV.

Tanggung Jawab Produk Berdasarkan Pengaturan UU-PK

Dengan telah diberlakukannya UUPK, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia lebih diperhatikan. Pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang diproduksinya atau disebut juga dengan product liability.12 Pasal 19 ayat (1) menyatakan, bahwa:

11

Lihat , diakses pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015. Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman kalusula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lma) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” automatis batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah. 12

Product liability is the area of law in which manufacturers, distributors, suppliers, retailers, and others who make products available to the public are held responsible for the injuries those products cause. Although the word "product" has broad connotations, product liability as an area of law is traditionally limited to products in the form of tangible personal property (http://en.wikipedia.org/wiki/Product_liability). Product liability in the United States: 1. Theories of liability; 2. Types of liability; 3. Breach of warranty; 4. Negligence;

124


Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya diatur lebih jauh mengenai ganti rugi pelaku usaha pada Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian pada UUPK Pasal 19 ayat (5) yang yang menyatakan, bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Meskipun demikian jauh sebelum berlakunya UUPK ini, secara yuridis formal prinsip ini sejatinya juga telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata diantaranya Pasal 1322,13 1473,14 1474,15 1491,16 1504 sampai dengan 1511.17 Walaupun dengan catatan, ruang lingkup materinya tidak se-ekstensif ketentuan yang diatur dalam UUPK.18 5. Strict liability; 6. Consumer protection. 13

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. 14

Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan diri; janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. 15

Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. 16

Penanggungan yang menjadi kewajiban Penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian itu. 17

Pasal 1504. Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia


125

Selanjutnya ditegaskan pula dalam KUH Perdata pasal 1365,19 maka bila seorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak pelaku usaha (termasuk pedagang, grosir, distributor dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan tersebut adalah pihak konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Jika konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan produsen, maka gugatan konsumen akan gagal/batal.20

sama sekali tidak akan membelinya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Pas\al 1505. Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Pasal 1506. Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun. Pasal 1507. Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 1504 dan 1506, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian, atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang hal itu. Pasal 1508. Jika Penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajb mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. Pasal 1509. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti biaya untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh pembeli. Pasal 1510. Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli. Pasal 1511. Gugatan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat. 18

Lihat

19

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. (KUHPerd. 568, 602, 1246, 1447, 1918 dst; Rv. 580-71, 582; Aut. 27; Octr. 43 dst.; KUHP 1382 bis.) 20

Lihat pula ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan (4) yang menyatakan sebagai berikut: (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

126


Dalam salah satu referensi disebutkan, bahwa agar supaya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat berlaku, maka tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri, sebagai perbuatan atau kealpaan seseorang pribadi hukum (recht subject), dan tak dapat dibedabedakan apakah perbuatannya itu timbul oleh sebab ia bertindak sebagai kuasanya orang lain, ataupun bertindak untuk diri-pribadi, sebab yang harus ditinjau ialah kesusilaan atau kepantasannya perbuatannya atau kealpaannya untuk menetapkan kesalahannya (schuld), kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu, dan tidak pada diri pribadi orang yang memberi kuasa kepadanya.21 Meskipun telah diberlakukan UU-PK tetapi hingga saat ini efektifitas implementasi prinsip tanggung jawab produk masih jauh dari harapan. Hambatannya tidak hanya dilatarbelakangi oleh sudut pandang si pelaku usaha saja tapi juga pola pikir yang berkembang diantara para konsumen. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kurang efektifnya prinsip tanggung jawab produk, antara lain:22 1. Masih Banyak Konsumen yang Tidak Mengajukan Gugatan atas Tanggung Jawab Produk Sebagaimana layaknya suatu gugatan, maka hal tersebut merupakan hak dari konsumen itu sendiri untuk mengajukan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Namun, karena sifat gugatan tersebut adalah “hak” jadi tidak ada paksaan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan tersebut. Hal inilah yang sangat disayangkan. Walaupun sifatnya hanya berupa hak, tapi dengan adanya hak itulah maka hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan yang telah dijamin oleh UUPK dapat terealisasi. Banyak alasan mengapa para konsumen yang dirugikan tidak mengajukan gugatan terhadap tanggung jawab produk tersebut. Diantaranya adalah karena masyarakat memiliki kecenderungan merasa malu untuk memperkarakannya dan juga turut memperhatikan keterbatasan atas pengetahuan tentang hak-hak mereka yang pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang manakala mereka mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha ke pengadilan.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya gugatan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 21

Lihat

http://rgs-yurisprudensi.blogspot.com/2009/04/penerapan-pasal-

1365-bw.htmldiakses pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015. 22

Op.cit. http://fh-unsri.info/?p=279


127

Tidak hanya itu, para konsumen yang tidak mengajukan gugatan tersebut juga dipengaruhi oleh ketidakpahaman mereka terhadap mekanisme yang harus dihadapi dalam konteks beracara di pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan minimnya pengetahuan dan pendidikan para konsumen yang sekaligus mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya. Oleh karena itu sangat diperlukan peranan beberapa lembagalembaga swadaya masyarakat agar dapat melakukan penyuluhan terhadap mereka yang dirugikan akibat tingkah laku para pelaku usaha. Selanjutnya adalah karena belum memperoleh suatu bukti yang memadai. Untuk mendapatkan suatu bukti dan merentangkannya di pengadilan tidaklah mudah. Karena selain korban atau konsumen harus dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian konsumen, pelaku usaha juga dapat mengajukan kontra dalil yang dapat melawan bukti yang diajukan konsumen. 2. Kedudukan Pelaku Usaha yang Lebih Kuat Dibandingkan dengan Konsumen Adagium ini merupakan alasan klasik. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kedudukan pelaku usaha lebih kuat dibandingkan dengan konsumen. Terhadap konsumen yang memilki kondisi ekonomi menengah kebawah akan merasakan suatu ketakutan apabila berhadapan dengan si pelaku usaha. Tidak berlebihan memang, karena mayoritas pelaku usaha itu sendiri adalah berasal dari kalangan ekonomi menengah keatas. Dapat dipastikan, konsumen akan mengalami suatu intervensi tidak hanya yang bersifat material tapi juga immaterial. Sebagai contoh, terhadap konsumen yang memilki kedudukan ekonomi lemah biasanya mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk menyewa pengacara, memeriksakan bukti yang didapat ke laboratorium ataupun membayar ongkos perkara. Tidak hanya itu, faktor pendidikan dan pengetahuan konsumen yang rendah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu ketimpangan antara kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak diantara konsumen adalah seseorang yang memilki latar belakang akademis yang cukup baik namun itu tidak berlaku dalam konteks dunia bisnis. Terkadang para pelaku usaha lebih banyak mendominasi hal tersebut. Persepsi yang menyatakan bahwa kedudukan pelaku usaha lebih tinggi atau kuat bila dibandingkan dengan konsumen bukan merupakan suatu yang baru. Hal tersebut setidaknya didasari oleh pemikiran teori caveat emptor, dimana konsumen harus lebih berhati-hati dan perlu mendapat informasi yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli atau memakai barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Dengan adanya pemahaman teoretis seperti ini maka dalam transaksi secara hukum

128


keduanya dalam kedudukan berimbang namun yang lebih mengetahui keadaaan dan sifat suatu produk adalah pelaku usaha. Sebaliknya, konsumen biasanya tidak mengetahui sifat dan keadaan suatu barang yang akan dibelinya. Secara ekonomi, kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Selain itu konsumen mempunyai banyak keterbatasan ketika akan menuntut haknya jika menganut teori ini. Berdasarkan teori tersebut, secara tersirat menyatakan bahwa pada dasarnya kedudukan pelaku usaha lebih kuat dibandingkan konsumen dengan berbagai macam argumentasi yang cukup masuk akal. Dengan demikian, berkembangnya suatu persepsi, pemahaman, serta paradigma yang menyatakan kedudukan pelaku usaha lebih kuat dibandingkan dengan konsumen inilah yang akan membawa dampak terhambatnya pelaksanaan dari prinsip tanggungjawab produk tersebut. Ulasan berikut ini bertujuan untuk dapat memberikan wawasan tentang tanggung jawab produk berdasarkan pengaturan UU-PK secara lebih mendalam, yaitu: a. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha Konsumen menurut Hornby sebagai seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen sendiri dapat dibedakan menjadi konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan komersial (intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market), dan konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri atau keluarga atau non komersial (ultimate consumer, ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market).23 Seringkali di dalam realitas bisnis konsumen dapat dibedakan lagi yaitu konsumen dan pelanggan. Penggunaan istilah konsumen digunakan untuk semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Sedangkan pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. UU-PK memberikan definisi tersendiri untuk konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 23

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, konsumen akhir adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan definisi lain menyatakan setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan adalah konsumen akhir.


129

diri sendiri, keluraga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut UU-PK pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hubungan antara produsen atau selanjutnya disebut sebagai pelaku usaha, dengan konsumen adalah melalui jalur pemasaran. Bentuk atau model hubungan tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung. Hubungan tidak langsung antara pelaku usaha ddengan konsumen terjadi karena melalui pihak perantara yaitu grosir (wholesale) dan pengecer. Bentuk-bentuk hubungan tersebut akan dapat memperlihatkan dibagian mana terjadinya masalah yang menjadi penyebab kerugian yang dialami konsumen. b. Tanggung Jawab Pelaku usaha Perihal ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 19-28 UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK tanggung jawab adalah ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang; penggantian barang dan atau jasa; perawatan kesehatan; dan pemberian santunan. Ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPK hanya bersifat materiil saja, tidak terkandung kerugian yang bersifat immateriil. Product Liability secara umum adalah tanggung jawab atas suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri dengan prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang berakibat merugikan orang lain harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Inti dari product liability adalah pelaku bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya. Product Liability umumnya disebut juga dengan istilah tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, atau tanggung jawab produsen Pengertian lain mengenai Product Liability antara lain oleh NE Algra & HR HWR Gokkel yaitu tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkan, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. Menurut Agnes M. Toar, Product Liability adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan Endang Saefullah mendefinisikan Product Liability sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture)

130


atau dari orang atau badan yang menghasilkan (processer, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan product liability adalah pengusaha dari barang atau produk akhir atau bagian komponen; pengusaha dari barang-barang alam (natural product); supplier dari suatu barang; dan orang-orang lain, termasuk pengusaha bengkel dan pergudangan di dalam jaringan penyediaan atau persiapan atau distribusi suatu barang. c. Prinsip Hukum Hubungan Pertanggungjawaban Prinsip hukum yang dianut dalam hubungan pertanggung jawaban adalah karena adanya kesalahan (tort liability) artinya berdasarkan kesalahan tertentu seseorang dapat menuntut kerugian yang dialaminya dan kesalahan itu ada jika bisa dibuktikan. Doktrindoktrin mengenai subjek yang melakukan kesalahan pada dasarnya ada empat yaitu caveat emptor, caveat venditor, contractual liability, dan tort liability. Pada doktrin caveat emptor, konsumen dan pelaku usaha mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan transaksi dimana konsumen tidak perlu dilindungi. Oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dan perlu mendapatkan informasi dari pelaku usaha. Jika terjadi kerugian maka itu merupakan kesalahan konsumen. Dimana konsumen yang harus membuktikan adanya kerugian tersebut. Kelemahan teori ini adalah pelaku usaha lebih mengetahui keadaan dan sifat suatu produk. Selain itu juga secara ekonomi kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dibandingkan konsumen sehingga posisi konsumen sangat lemah. Kebalikan dari teori caveat emptor adalah caveat venditor dimana pelaku usaha yang berkewajiban untuk berhati-hati dalam memproses dan memasarkan produknya. Jika konsumen hendak menuntut haknya atas perbuatan pelaku usaha yang merugikan dirinya, konsumen hanya terbatas untuk membuktikan adanya suatu negligence yaitu ketidak hati-hatian pada pihak pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya. Namun dalam pelaksanaannya, membuktikan negligence sangat sulit bagi konsumen karena yang lebih mengetahui proses produksi adalah pelaku usaha. UUPK menganut caveat venditor, yaitu sebagaimana terlihat dalam ketentuan:


a. b. c. d.

131

Pasal 19 mengenai produk; Pasal 20 mengenai iklan; Pasal 21 mengenai importir; dan Pasal 24 mengenai penjual kepada penjual lainnya.

Contractual liability didasarkan pada perjanjian dimana pelaku usaha diminta untuk bertanggung jawab. Kelemahan teori ini adalah menutup kemungkinan bagi tuntutan liability jika tidak ada diperjanjian. Selain itu bentuk dan standar perjanjian biasanya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dengan klausula baku. UUPK menganut teori ini yaitu pada Pasal 26 tapi terbatas dalam bidang perdagangan jasa. Tort liability Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap setiap kesalahan yang dilakukannya. Tanggung jawab baru timbul jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan. Kelemahan teori ini: untuk dapat meminta pertanggungjawaban, konsumen harus lebih dulu membuktikan adanya suatu kesalahan dari pelaku usaha. Prinsip ini dikenal dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pasal 1365 KUHPerdata: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 28 UUPK: pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha (pembuktian terbalik). d. Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip pertanggungjawaban secara umum ada empat yaitu tanggung jawab karena kesalahan, praduga bertanggung jawab, praduga tidak selalu bertanggung jawab, dan tanggung jawab langsung. Tanggung jawab karena kesalahan (liability based on fault) adalah tanggung jawab yang dianut dalam hukum pidana dan perdata. Tanggung jawab karena kesalahan (liability based on fault) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dianut dalam Hukum Pidana dan Perdata. Praduga bertanggung jawab (presumption of liability) atau biasa disebut juga sebagai pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability) merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tidak selalu pelaku usaha yang bertanggung jawab. Tanggung jawab mutlak (strict

132


liability) menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. V.

Realitas Kedudukan Konsumen manakala menjadi korban dalam Transaksi Online

Perlu untuk diakui bahwa kedudukan konsumen dalam transaksi online di Indonesia masih tergolong lemah. Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen seringkali yang terjadi adalah keadaan tersebut hanya diderita oleh konsumen. Terlebih apabila yang terjadi adalah peristiwa penipuan yang dilakukan dalam sebuah transaksi online. Beberapa hal yang menjadi catatan dari penulis terhadap kasus penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi jual beli secara online adalah: a. Konsumen tidak melakukan upaya hukum kepada pelaku usaha Sebagaimana layaknya suatu gugatan, maka hal tersebut merupakan hak dari konsumen itu sendiri untuk mengajukan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Namun, karena sifat gugatan tersebut adalah “hak” jadi tidak ada paksaan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan tersebut. Terlebih dengan adanya pemberlakukan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pemilik/ pengelola situs menjadikan ruang gerak dari konsumen menjadi semakin sempit. Padahal dalam struktur dengan diberlakukannya syarat dan ketentuan kepada konsumen, maka memiliki pemahaman bahwa ada suatu hubungan perikatan. Berbasiskan pada konstruksi penerimaan dan penawaran seharusnya dipahami adalah tidak hanya konsumen yang terikat pada ketentuan dari pemilik/pengelola situs saja, tetapi juga sebenarnya pemilik/pengelola situs dengan ditaatinya ketentuan dalam situs oleh konsumen, maka pemilik/pengelola situs pun secara hukum memiliki adanya ikatan dengan konsumen. Mengingat hubungan yang terjalin adalah bersifat timbal balik dan tidak satu arah belaka. Terlebih apabila dengan terjadinya transaksi disitus yang dimiliki/dikelola olehnya, maka pihaknya akan mendapatkan manfaat secara ekonomis tertentu. Hanya saja kesempatan ini tidak ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dengan berbagai hambatan dan pemikiran antara lain dikarenakan nilai transaksi tidak terlalu besar, sulitnya untuk memenuhi bukti-bukti pendukung yang dijadikan sebagai dasar persyaratan, waktu maupun biaya yang khusus harus dikeluarkan, dst.


133

b. Kepolisian belum sepenuhnya siap Atas kerugian yang dialami oleh konsumen, yang umumnya dikarenakan dasar penipuan dalam transaksi jual beli online, ternyata laporan atas kasus pidana ini tidak diterima ditingkat polsek, bahkan apabila di daerah lain selain ibukota, tingkat polres pun belum tentu dapat menerima laporan tersebut.Mengapa demikian? Ternyata kendalanya sangatlah sederhana, yaitu tidak semua jajaran kepolisian memiliki kemampuan untuk melakukan proses tindaklanjut terhadap laporan yang diajukan oleh korban, khususnya terhadap penanganan perkara-perkara yang melibatkan bidang informasi dan teknologi elektronik. Tingkat kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk kejahatan berbasis informasi dan teknologi elektronik belum dimiliki oleh tingkat polsek maupun jajaran dibawahnya. Mengingat kasus yang sering ditangani adalah terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang terjadi dimasyarakat, sedangkan terhadap kasus kejahatan informasi dan teknologi elektronik masih tergolong sebagai pidana dengan muatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pidana umum yang sering ditangani oleh polsek maupun jajaran dibawahnya. Seorang konsumen yang menjadi korban dalam transaksi jual beli online disarankan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke tingkat polda. Meskipun laporan telah diterima dan dibuatkan oleh polda, tetapi tak ayal tindak lanjut penanganan laporan atas perkara yang diajukan pun sulit untuk diproses secara cepat. Laporan yang masuk ke polda akan dimasukan dalam kategori penipuan melalui media online dengan berbasiskan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." Pasal 28 ayat (1) UU-Informasi dan Teknologi Elektronik merumuskan sebagai berikut: (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

134


mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pasal 45 ayat (2) UU-Informasi dan Teknologi Elektronik merumuskan sebagai berikut: (2)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kata-kata konsumen sebenarnya telah muncul dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut di atas. Tetapi kepolisian tidak turut menyertakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 62 ayat (1) UU-PK yang dapat dijadikan sebagai unsur agar pelaku usaha sama-sama berupaya untuk mengatasi permasalahan yang diderita oleh konsumen. c. Keterbatasan bank. Bank mau tidak mau menjadi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online. Keterlibatan bank adalah terkait dengan pergerakan dana milik nasabahnya kepada pihak lain. Pelaporan tetap harus dilakukan kepada pihak bank, tetapi adakalanya pihak bank merahasiakan informasi tentang lokasi penerima dana transfer tersebut. Berikut ini adalah korespondensi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk atas laporan konsumen adalah sebagai berikut: Sehubungan dengan email yang Bapak sampaikan, terima kasih atas kepercayaan Bapak telah menjadi nasabah PT Bank Central Asia Tbk dan telah menghubungi kami melalui layanan email korespondensi [email protected] Saya dengan (xxx) akan menindaklanjuti email yang Bapak sampaikan. Berkenaan dengan perihal tersebut, kami informasikan bahwa kami telah menerima email mengenai laporan kriminalitas yang Bapak kirimkan dan telah kami sampaikan ke pihak terkait sesuai dengan nomor laporan 21354xxxx, 21354xxxx dan 21354xxxx. Untuk dapat menindaklanjuti email Bapak (xxx) ke unit kerja terkait, mohon kesediaan Bapak agar dapat mengirimkan kelengkapan dokumen berupa:


-

135

KTP Bukti transaksi Surat kronologis kejadian bertanda tangan Surat permohonan blokir bertanda tangan di atas materai 6000 Surat tanda lapor dari Kepolisian

Dokumen dapat dikirimkan melalui attachment [email protected] dengan format file pdf atau .JPG

email

Permohonan Bapak akan kami tindaklanjuti setelah dokumen tersebut di atas telah kami terima dengan lengkap dan jelas. Sebagai informasi, apabila ukuran dokumen terlalu besar mohon Bapak dapat mengirimkan dokumen tersebut secara terpisah. Apabila masih ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, Bapak dapat menghubungi Contact Center Officer Halo BCA layanan 24 jam melalui telepon dengan nomor 1500888 atau +62 21 500888 (dari luar negeri), Email koresponden [email protected], akun twitter @halobca, Customer Service Officer kami di cabang BCA terdekat pada jam kerja atau kunjungi website kami di www.bca.co.id atau www.klikbca.com. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak (xxx) kami ucapkan terima kasih. Salam Hormat, (xxx) Staff Email Korespondensi Halo BCA Sampai sejauh ini BCA merupakan bank yang sangat responsif dalam menangani keluhan yang diajukan oleh nasabahnya sehubungan dengan penanganan kasus penipuan dalam transaksi jual beli online. Laporan perkembangan pun dilakukan secara langsung antara customer care dengan nasabah, termasuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan seputar permasalahan yang dideritanya, termasuk berkorespondensi dengan pihak bank penerima dana nasabah, khususnya bila transfer dilakukan antar bank yang berbeda. Bahkan, sampai pada titik tertentu BCA menyampaikan permohonan maaf bahwa pihaknya tidak dapat menarik dana yang sudah ditransfer

136


untuk dikembalikan ke rekening nasabah yang merupakan korban dan meminta perkenan dari nasabah untuk menutup perkara ini. Pihak bank dalam hal ini mengakui bahwa sampai saat ini masih terdapat pemalsuan identitas dari diri nasabah yang membuka rekening pada bank-nya. Padahal bank telah semaksimal mungkin melakukan verifikasi terhadap data diri dan informasi tentang latar belakang nasabah. Hanya saja para pelaku kejahatan tetap dapat menyiasati dengan segala cara untuk dapat membuka rekening untuk memuluskan rencana jahatnya. Bahkan, hal ini dapat berimbas pada data diri seseorang yang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan telah disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan. d. Terdapat pemilik/pengelola situs yang bersifat pasif Pemilik/pengelola situs dalam hal ini ada beberapa diantaranya yang bersifat pasif. Padahal diharapkan adanya suatu pendekatan yang tidak semata-mata bisnis belaka dengan para pengguna situsnya. Perilaku pasif dari pemilik/pengelola situs sebenarnya telah dapat diidentifikasi oleh publik sejak awal, yaitu dengan melihat isi dari syarat dan ketentuan yang diberlakukan apabila kita akan bertransaksi pada situs tersebut. Berikut ini adalah korespondensi yang dilakukan oleh OLX.co.id atas laporan konsumen adalah sebagai berikut: Kami turut menyesal atas musibah yang Anda alami. Kami sarankan Anda untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian terdekat. Perlu kami informasikan bahwa OLX.co.id merupakan media iklan online (tempat pasang iklan), dimana siapapun yang mempunyai akses Internet dapat memasang iklan di www.olx.co.id secara gratis. Seluruh produk / jasa yang diiklankan adalah sepenuhnya milik dari pemasang iklan. Dengan demikian, Kami tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun barang. Kami akan berusaha membantu melakukan pengecekan data pemasang iklan yang tersimpan dalam database kami jika diperlukan. Untuk permohonan data dokumen/informasi sbb: 1. 2. 3. 4.

tersebut,

harap melampirkan

No HP penipu dan ID iklan yang digunakan untuk penipuan. Copy KTP / SIM Anda sebagai pelapor Copy bukti transfer pembayaran Copy Laporan Penipuan dari Pihak Kepolisian Republik


137

Indonesia Setelah kami menerima berkas tersebut, kami akan mengecek data yang tersimpan dalam database kami dan menginformasikan kepada Anda. Demikian penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Apabila diperhatikan korespondensi yang dilakukan oleh pihak pengelola situs hanya menggunakan format/template yang telah tersedia. Tidak menyebutkan nama konsumen yang menghubungi dan dalam hal ini muncul klausula baku yang menjadi syarat dan ketentuan yang diajukan oleh pihak pengelola situs kepada konsumen. e. Solusi terhadap transaksi jual beli online yang dilakukan lintas negara merupakan tantangan yang lebih tinggi lagi untuk mengatasi permasalahan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dan kementerian terkait, termasuk dan jika dimungkinkan otoritas jasa keuangan pun harus senantiasa melakukan pengembangan diri; secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi maupun meminimalisir praktek kejahatan di bidang informasi dan teknologi elektronik; dan memberikan bukti yang nyata kepada konsumen akan perlindungan dan penegakan hukum yang berpihak kepada konsumen. Pemberlakuan syarat dan ketentuan dalam situs transaksi online bukan merupakan suatu masalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, moral dan kesusilaan. Hanya saja terhadap penerapan syarat dan ketentuan yang bersifat sepihak tersebut harus turut diimbangi dengan adanya layanan yang lebih baik kepada konsumen dan juga konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Adapun beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah: (1) Informasi diri penjual harus akurat dan terpercaya. Ini harus dipahami bahwa untuk penjual yang telah berbentuk badan hukum atau badan usaha relatif jauh lebih mudah untuk dilakukan pengawasan secara melekat oleh pemilik situs. Hanya saja untuk pribadi individu yang melakukan penjualan secara langsung menjadikan pemilik situs harus benar-benar memiliki data yang akurat tentang pribadi yang bersangkutan. Dalam

138


artian bahwa data pribadi yang dimiliki adalah bukan data palsu atau data yang dipalsukan (asli tetapi palsu), sehingga harus dilakukan proses verifikasi secara lebih seksama. Jika penjual tidak memenuhi kriteria maupun tidak lolos dalam proses verifikasi, maka pemilik situs berhak untuk menolak pribadi dimaksud untuk menjual produknya disitusnya. Hal ini juga turut berlaku apabila dalam proses pemampangan barang yang dijualnya ternyata pemilik/pengelola situs menemukan adanya kejanggalan, maka terhadap pemilik akun yang bersangkutan dapat dilakukan verifikasi ulang dan jika ternyata terbukti ada indikasi kecurangan yang mengarah pada pidana penipuan, maka akun tersebut dapat dihapus. Selain daripada itu tidak ada salahnya apabila pemilik/pengelola situs secara acak seolah melakukan transaksi jual beli dengan para penjual yang diduga tidak jujur. Upaya ini dilakukan agar pemilik/pengelola situs dapat berempati terhadap kerugian yang dialami oleh korban penipuan dalam transaksi jual beli online. Dengan harapan akan dilakukan upgrading system situs yang dimilikinya menjadi lebih aman dan friendly user. (2) Pemilik/pengelola situs senantiasa meningkatkan mutu layanan dalam rangka membangun usaha dan meningkatkan kualitas hubungan dengan para konsumen. Mengapa demikian? Karena tidak pernah ada konsumen yang setia pada satu produk maupun pasar tertentu. Hal ini disebabkan oleh inovasi maupun pola interaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencantumkan alamat domisili, call center/customer reprentativepemilik/pengelola situs, jawaban atas email tidak menggunakan template, akan tetapi format tertentu memang disediakan hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Manakala sudah bersifat khusus, maka alangkah tidak elegan jika jawaban tetap menggunakan template. Bahkan, akan lebih baik apabila call center representative pengelola situs menghubungi konsumen secara langsung. Oleh sebab cara-cara yang menggunakan pendekatan appreciative inquiries saat ini lebih dapat diterima oleh umum ketimbang dengan pola defensif yang tergolong cara klasik. (3) Pembayaran sudah saatnya tidak dilakukan secara langsung antara pembeli dengan penjual yang mengiklankan barangnya tanpa melalui perantaraan ataupun pengawasan dari pemilik/ pengelola situs. Saat ini ada beberapa pembayaran yang diterima dalam transaksi jual beli online, yaitu dengan menggunakan


139

Paypal. Kartu kredit (Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club). Ada beberapa yang menerima prepaid card (flazz BCA) tetapi ada juga yang menolak karena dikhawatirkan prepaid card tersebut adalah hasil curian. Selain daripada itu cara yang juga umum berlaku di Indonesia adalah melalui transfer antar rekening bank. Tidak lupa dengan cara pembayaran Cash on Deliveryyang umumnya ada ketentuan tambahan yang ditentukan oleh pemilik situs. Dari sekian banyak metode pembayaran yang tersedia, tetap pola yang lebih baik adalah pembayaran dilakukan atas pengelolaan dari pemilik/pengelola situs. Praktek ini sudah berlangsung untuk siapapun yang melakukan transaksi via forum kaskus, dimana admin dalam hal ini akan menerima sejumlah dana transfer sesuai dengan harga jual dan biaya pengiriman barang. Dana yang telah diterima oleh admin tidak akan diserahkan kepada penjual sampai pada akhirnya pembeli telah memberikan konfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik, maka barulah transfer segera dilakukan oleh admin kepada penjual. Cara sederhana seperti ini justru lebih memberikan kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi. Bagi situs-situs jual beli online yang telah berbasiskan co.id, maka akan lebih bonafide jika pembayaran dikelola langsung oleh pemilik/pengelola situs dengan menggunakan rekening perusahaan berbentuk badan hukum. Alternatif lain adalah eksekusi pembayaran langsung dilakukan oleh perusahaan, misalnya apabila konsumen menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayarannya.Pembayaran yang dikelola dengan menggunakan akun perusahaanlah yang menjadi faktor utama pembeda dengan transaksi yang dilakukan melalui jejaring sosial maupun media komunikasi pribadi individu. (4) Pemilik/pengelola situs memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan upaya hukum yang mungkin ditujukan kepadanya. Dasar pemikirannya adalah dalam sebuah transaksi yang terikat dengan kesepakatan adalah asas yang dianut dalam Buku III KUH Perdata adalah asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menerangkan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak lain bahwa setiap perjanjian itu “mengikat” kedua belah pihak, sehingga seseorang leluasa untuk menentukan isi

140


perjanjian, sepanjang perjanjian dibuat dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini biasa disebut asas kebebasan berkontrak. Oleh karenanya yang terikat hubungan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata hanya antara pihak penjual dengan pembeli saja. Sederhananya adalah pemilik/pengelola situs pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas transaksi jual beli online, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Kelemahan berbisnis yang masih seringkali dijumpai adalah tentang bagaimana memberikan layanan yang lebih kepada konsumen sebagai bagian dari nilai tambah yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini semestinya juga berlaku pada konsumen yang menderita kerugian akibat kasus penipuan dalam transaksi jual beli secara online. Bantuan yang diberikan haruslah konkrit, dimana bantuan tersebut tidak ditentukan dalam bentuk pengembalian uang atau pemulihan keadaan konsumen. Tetapi dengan memberikan atensi penuh, bersikap kooperatif dengan pihak aparat penegak hukum maupun lembaga keuangan/pembiayaan adalah juga suatu bentuk penghargaan kepada konsumen. (5) Syarat dan ketentuan yang diatur secara sepihak oleh pemilik/pengelola situs perlu untuk dievaluasi kembali. Tujuannya semata-mata agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi manakala penegakan hukum telah berjalan efektif, maka situs yang bersangkutan tidak akan dihadapkan dengan permasalahan hukum, baik dikarenakan adanya laporan maupun inisiatif dan gagasan dari aparat penegak hukum maupun kementerian terkait dalam rangka pembenahan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

VI. Penutup 1. Kesimpulan Tujuan tulisan ini adalah untuk menyikapi tren berbelanja yang berkembang di dunia pada saat ini. Semakin mutakhir bidang informasi dan teknologi elektronik, seharusnya turut didorong dengan perbaikanperbaikan dan pembenahan-pembenahan oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa hal yang dapat diambil sebagai simpulan dari tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini relatif telah memadai, termasuk pengaturan terhadap pemberlakuan


141

syarat dan ketentuan oleh pelaku usaha pemilik situs maupun wadah jual beli secara online. UU-PK dalam hal ini telah sangat komprehensif dengan mencantumkan sanksi pidana yang sangat berat terhadap oknum yang melanggar ketentuan tersebut. Kendala utama adalah dalam hal penegakan hukumnya, manakala terjadi suatu peristiwa pelanggaran hukum, baik dalam konteks pengawasan batasan pencantuman klausula baku yang dilarang oleh undang-undang oleh pelaku usaha (salah satunya dikarenakan faktor dominasinya) hingga terjadi kasus pidana dalam transaksi jual beli online, hingga saat ini belum tertangani secara baik dan maksimal. Keadaan semacam ini tidak dapat dibiarkan untuk tetap berjalan, sehingga hukum seolah bersifat permissive dan pelanggaran akan tetap terjadi berulang kali tanpa memberikan suatu kepastian hukum akan sanksi yang jelas. Hukum yang mandul akan memberikan ruang bagi para oknum yang tidak beritikad baik untuk terus melakukan pelanggaran. Langkah antisipatif dapat dilakukan oleh kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam lingkup pengawasan dan pemberantasan pelanggaran yang selama ini terjadi. Kepolisian dalam hal ini sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat mengungkap kejahatan bidang informasi dan teknologi elektronik, sebaiknya tidak harus menunggu pada nilai kejahatan yang tergolong fantastis, tetapi justru untuk nilai yang insignifikan dengan pelaku dan modus operandi yang sama, manakala diakumulasikan dari peristiwanya yang berulang kali dan nilai hasil penipuannya tetap pada akhirnya akan menunjukan nilai yang tinggi. 2. Saran 1) Pelaku usaha (pemilik/pengelola situs) diharapkan untuk memuat syarat dan ketentuan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 UU-PK dan dapat menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai contoh referensi dalam menyusun syarat dan ketentuan yang bersifat baku sebelum ditampilkan dalam situs resmi pelaku usaha. Penting untuk diingat bahwa dalam bidang hukum kekayaan pihak-pihak yang terikat hubungan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata hanya antara pihak penjual dengan pembeli saja. Sederhananya adalah pemilik/pengelola situs pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas transaksi jual beli online, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Adapun dalam hubungan yang bersifat kontraktual tersebut pun pelanggaran yang mungkin terjadi adalah dikarenakan adanya peristiwa wanprestasi. Dalam hal terjadi peristiwa wanprestasi, pihak yang menuntut prestasi tidak dapat melebihi dari nilai atau hal-hal yang telah disepakati bersama, yang

142


merupakan bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban masingmasing pihak. Tidak secara serta merta pelanggaran terhadap hubungan kontraktual dapat secara serta merta digugat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni perbuatan melawan hukum, yang memberikan hak kepada penggugat untuk mendalilkan gugatan immateriil atas kerugian yang dideritanya. Pembenahan pun tidak hanya dilakukan terbatas dibidang hukum saja, tetapi untuk meningkatkan keamanan dan layanan situs harus dilakukan secara terus menerus. Tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna situs dan menunjukan kepada pihak yang berwenang (yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai bagian dari pembuktian) bahwa pemilik/pengelola situs selalu melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap situs yang dimilikinya/ dikelolanya. Termasuk untuk memberikan layanan dalam bentuk customer service center yang untuk sementara waktu dibatasi pada jam kerja, tetapi untuk meningkatkan pelayanan perlu dievaluasi untuk pemberian layanan call center selama 1 x 24 jam. Hal ini mengingat transaksi tidak selamanya terjadi dan dilakukan pada hari kerja saja. Pertimbangannya adalah pemilik/pengelola situs meskipun dalam kondisi bukan hari kerja, tetapi terdapat begitu banyak transaksi yang terjadi diluar hari kerja, tentunya pemilik/pengelola situs akan tetap mendapatkan manfaat secara ekonomis atas seluruh transaksi yang terjadi. 2) Konsumen seharusnya membaca seluruh ketentuan yang ada dalam situs jual beli online yang diaksesnya. Tidak membaca syarat dan ketentuan dalam segala media, yang tidak hanya pada situs belanja online, merupakan permasalahan klasik yang selama ini terjadi. Padahal dengan meluangkan waktu sesaat untuk membaca, maka akan memberikan gambaran tentang legal standing konsumen jika mengakses situs belanja online dimaksud. Dalam bidang hukum perikatan lazim dikenal adanya rule of offer and acceptance. Artinya dengan memasuki situs belanja online dan melakukan transaksi didalamnya, maka dimaknai bahwa konsumen telah tunduk terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang diterapkan dalam situs online dimaksud. Kelemahan lain yang ada pada konsumen di Indonesia adalah “pasrah pada keadaan.” Padahal konsumen berhak untuk bertanya dan mengajukan keluhan, hal ini pun sudah diatur dalam UU-PK sebagai bagian dari hak konsumen. Hanya saja realitasnya tidak banyak diantara konsumen yang tampil dan maju untuk mempertanyakan hak-haknya. Lebih spesifik lagi apabila terjadi eskalasi permasalahan, dimana konsumen harus berhadapan dengan hukum, manakala terjadi kasus penipuan yang dialaminya dari transaksi jual beli online. Pemikiran yang menghambat untuk melakukan proses hukum dikarenakan faktor waktu, biaya, kelengkapan berkas, birokrasi dan lain sebagainya dianggap sebagai beban, sehingga pada akhirnya


143

konsumen memutuskan untuk tidak melaporkan dan merelakan kerugian yang dialaminya. Situasi semacam inilah yang sebenarnya menjadikan para oknum pelaku kriminal bidang informasi dan teknologi elektronik semakin leluasa bergerak dan mengembangkan modus operasinya. Jika tidak pernah dilakukan pelaporan atas tindak pidana dalam transaksi jual beli online, sebenarnya konsumen secara tidak langsung memiliki andil tersendiri untuk menjadikan lahan kejahatan ini semakin subur.

144


Daftar Pustaka Buku Gunawan, Johannes. Klausula Baku Berdasarkan UU. No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2004. Muhammad, Abdulkadir. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2002. Oliver, R.L., (1997), Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New York: Irwin/McGraw-Hill, 1997. Prasad, Aduru Rajendra. The Regulation of Unfair Contracts, 1994. Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, 2005. Simorangkir, Theodorik. ”Masalah Hukum Dalam Perjanjian Baku (Suatu Tinjauan Normatif Perlindungan Konsumen)”, Skripsi FHUI, 1988. Peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Internet , diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. , diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. , diakses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. , di akses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015.


145

, di akses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. , di akses pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015. , diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015. , diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015. , merupakan cara untuk berkomunikasi dengan perwakilan dari OLX.co.id, diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015.

Kata kunci:perlindungan konsumen, transaksi online, batasan tanggunjawab

Recommend Documents