22 DEMOKRASI DESA : ANALISIS HIJBI.INGAN KEKUASAAN BPD DAN PEMERINTAH DESA DI SIKAPAT' BANYUMAS (VILI-A,GB DEMOCMCY: ANALySIS OF THE REI'ATIONSHIP BETWEEN THE POWER OF BPD AND VILIA,GE GOVERNMENT IN SIKAPAT, BANYUMAS) Oleh : K., dan Syah Firdaus Sotahuddin Suswanto, Bambang Jurusan Ihnu Potitik Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik IJNSOED (Diterima : 26 Juni 2001, disetuiui : 20 Agustus 2001) ABSTRAK HadirnyaBadanPerwakilanDesa(BPD), sebagailembagabaru di desa,menimbulkan perubihan pada hubungankekuasaandalam PemerintahanDesa. Situasi dan kondisi politik di iingkat daeiatr serta nasionaldan hubunganbadan legislatif dan Hal inilah hinggatingkatpedesaan. eksekutifdi tingkatnasionaldan daerahberpengaruh yang mendotongpenelitiuntuk melakukanpenelitiantentanghubungankekuasaanBPD hubungankekuasaan dan PemerintahDesa.Tujuanpenelitianini adalahmenggambarkan atau faktor yangmenjadipenghambat BPD dan PemerintahDesasertauntuk mengetahui penelitian BPD dan PemerintahDesa.Setelahdilakukan pendoronghubungankekuasaan fungsi legislasi diketahuibahwainteraksiBPD dan PemerintahDesadalammenjalankan ternyatatidak seimbang.PemerintahDesamemegangkekuasaanyang dan pengawasan, teUih beiar daripadaBPD sebabberbagailangkahBPD yang tidak pro aktif dalam interaksiBPD dan PemerintahDesaadalah fungsinya. melaksanakan -duyi Faktorpenghambat gpD dan PemerintahDesa,masihrendahnyapartisipasi runusia lemahnyasumber putu unggotaBPD ditam menjalankantugas,masihada anggapanKepalaDesabahwa pelaksanaan tugaspernerintahdesamasihmengacupadasistemlama (UU No. 5 Tahun lg7g). Selanjutnya,partisipasimasyarakatterhadapBPD masih rendahdan honor atau kinerja gaji para anggotaBPD masih rendahdan belumjelas, sehinggamempengaruhi anggotaBPD. Kata kunci : El<sekutif,LegislatifDesa ABSTRACT body (BPD) as a new institutionhascaused The presenceof village representative some chang"r on power relationshipin village government.Political condition and situation and relationshipbetweenexecutiveand legislativebodies at national and the author regionallevelscould influencethoseat village level.The rationaleencouraged to conducta researchon the relationshipbetweenthe power of BPD and that of the village government.The researchwas aimedat describingthe relationshipbetweenthe po*.t of gpO and that of village governmentand at finding out the factors that iupportrd and hinderedthe relationship.The researchfound that the interactionbetween BPD and ttre village governmentwas irnbalanced.The village governmenthad more power that the BPD as the latter did not take proactive steps in implementingits function. Someof the factorsthat inhibitedthe interactionbetweenthe BPD and the village governmentwere the poor humanresourcesboth of the BPD and the village gou.inr*nt, the low participition of BPD membersin doing their duties. The head Pedesaan Vol. I No. 2 Agustus2001:22-31 JurnalPembangunan
rssN.l4rr-92s0
23 of villagegovernlnentshouldrefer to the villagestill consideredthat the implementation of the peoplein BPD and feesof The participation old systernof UU (Act) No. 511979. theirworkingmorales. BPDmemberwerelow anduncertainandit inf-luenced Keywords:Exeufiive, village legislative PENDAHULUAN Dalam sejarahNegaraKesatuan Republik Indonesia,undang-undang tentang otonomi daerah merupakan yang sering salahsatu undang-undang mengalamiperubahandan pernbaharupada17 Agustus an. Sejakkernerdekaan 1945 bangsaIndonesiatelah memiliki undang-undang tentangotonomi daerah sebanyak delapanbuah.Hal ini merupakan bukti bahwa selama ini bangsa Indonesiarnasihbelum berhasilmembuat undang-undang tentang otonomi daerahyang dapatrnengikutiarusperubahanjaman sesuaidengankebutuhan dan tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia. Seiring denganperubahanyang terjadi dalam negara Indonesia,maka apabila pemerintidak mengherankan tahan baru dalarn kabinet persatuan gebrakanuntuk melakukan mengadakan pembaharuanguna mencapaikeadaan yang lebih baik dari tnasaialu. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru, di antaranya,adalah mengenai Undang-UndangOtonorni Daerah(UU N0. 2211999). Undang-undangbaru tentang otonomi daerahyang dimaksuduntuk memenuhimaraknyatuntutanreformasi d a r i se g e n a p l a p isa n ma syar akat perbaikan Indonesiayang menghendaki
dan pembaharuandari segala tatanan yang telah rusakakibatpenyelewengan kekuasaandan dan penyalahgunaan wewenangyang dilakukan oleh pemerintahan rezimOrdeBaru. Berbagaiperubahanyang terjadi dalarn sistem pemerintahannegara b e r p e n g a r u ht e r h a d a p k e s e r a s i a n hubungan di antara lembaga tinggi negara,sepertihubunganeksekutifdan legislatifdi tingkatnasionalyang tidak harrnonispadasaatini. Hal ini terbukti banyaknyakasus yang muncul yang mencerminkankonflik antara DPR dengan Presiden. Menurut Zulvan Lindan, sebagiananggotaDPR telah Undangrrelihat beberapapelanggaran Undang Dasar 1945, ketetapanMPR dan Undang-Undangoleh Presiden (SuaraMerdeka30 Nopember2000). Situasi ketidak-harmonisan hubunganeksekutif dan legislatif di tingkat nasionaljuga berpengaruhdi t i n g k a t d a e r a h , k h u s u s n y ad a l a m pelaksanaan perqiapan OtonomiDaerah. Undang- Undangter sebut mem ber i keleluasanyang sangatbesar kepada DPRD sehinggamuncularogansiwakil rakyat yang dapat mengganggu hubungan kernitraan DPRD dengan (Suara pernerintah di tingkatKabupaten Merdeka28 April 2000).
Suswantodkk.) Kekuasaan ...... (Bambang Demokrasi Desa: AnalisisHubunsan
24 legislatifdi Posisibadan/lembaga daerah, dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 yang dalam pasal 18-20 mengenaiWewenangAnggota DPRD mengatakan bahwa mereka berhak minta keterangankepadapejabatdaerah dan masyarakatmenjadikuat. Ancar.nan pidana kurungan dikenakan terhadap mereka yang menolak permintaan (anggota) DPRD itu. Hal ini akan rnenimbulkanefek yang kurang baik karena dapatmelahirkanarogansipara anggota DPRD yang nantinya dapat m e n ja d i k a n h u b u n g a n l e m b a g a eksekutif dengan legislatif di daerah kurangharmonis. Dalam mempersiapkanpelaksarraan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,KabupatenBanyumas telah rrengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), di antaranya Perda tentang pernbentukanBadan Perwakilan Desa (PerdaNo. 3 tahun2000). Selanjutnya perdaini juga sudahdisosialisasikan; di setiapdesatelah dibentukBPD melalui pemilihan oleh anggota masyarakat. Dengan adanya lembaga baru di desa ini akan timbul berbagai perubahan dalam pemerintahandesa. Gerak roda pemerintahandesa akan diwarnai oleh aktivitas para anggota BPD karena fungsi BPD, sesuai Perda dengan t e r s e b u t a d a l a h l e g i sl a ti,f adalah peraturan merumuskandan menetapkan desa dan rnelakukan pengawasan terhadap.pelaksanaannya.Kedudukan BPD di desaadalahsejajardengandan rneniadimitra Pemerintah Desa.
Dengan hadirnya BPD sebagai lembaga baru di desa, perlu diteliti mengenaihubungankekuasaanBadan PerwakilanDesaitu denganPemerintah Desa,karenatidak adajaminan bahwa jalannyapemerintahan desaakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan,walaupun Perda itu telah Di sarnpingitu, situasi disosialisasikan. dan kondisi hubungan eksekutif dan legislatifdi tingkatnasionaldan daerah juga dapat menpengaruhi hubungan kedua lembagaitu pada tingkat desa. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan kekuasaan BPD dengan Pemerintah Desa. METODE PENELITIAN Penelitianini adalah penelitian strategi kualitatif denganmenggunakan datacieskriptif riset yang rnengandalkan (TaylordzurBodan,t984,5). Penelitian data kualitatifsesuaiuntuk menganalisis yangbersitatverbaldenganpermasalahan penelitianini. Selainitu, penelitian kualitatifdipandangcocokuntuk proses penelitian yang mengikuti alur pikir induktif seperti menyederhanakan realitas dalam suatu bentuk model (Mas'oed,1994,h.78). Analisis data m enggunak an rnodel analisis interaktif. Model ini mengikutirnodel Miles dan Huberman (1984), yaitu melalui proses sebagai berikut: Data yang sudah terkumpul menjadi direduksiatau disederhanakan beberapa pokok temuan penelitian
Pedesaan Vol. I No. 2 Agustus 2001:22-31 JurnalPembangunan
ISSN.t4tr-9250
t5 tentangfenomenapenelitian.Kemudian temuan ini disajikan secara naratif. Reduksidata dan penyajiandataadalah dua komponenanalisisyang dilakukan s e c a r a b e rsa ma a nd e n g a n pr oses pengumpulandata. Proses berikutnya adalahpenarikankesinpulanyang dilakukan setelahdata disajikan,dideskripsikan, kemudiandiberi makna dengan interpretasisecaralogis yang didasarkan pada pendekatanfenomenologis (Taylor dan Bagdan, 1989). Dengan c , a r a i n i , sa sa ra n a n a l i si s adalah m e m pe ro l e h se j u ml a h p e m ahaman yangditeliti. terhadap fenomena HASIL DAN PEMBAHASAN Setelah dilaksanakanpenelitian mengenaianalisishubungankekuasaan Badan Perwakilan Desa dengan Pemerintah Desa di desa Sikapat KecamatanSumbang Kabupaten Banyurnas sebagai dapatdideskripsikan berikut : Hubungan KekuasaanBadan Perwahilan Desadan PemerintahDesa Padatahun2000 di desaSikapat dilakukan proses pernilihan anggota B a d a n P e r w a k i l a n D e s a ( B P D ). Mekanismepemilihan mengikuti ketentuan yang tertuang pada Surat KeputusanBupati BanyumasNo. 45 Tahun2000tentangPedomanTataCara PernilihanAnggota Badan Perwakilan Desa.Dalam pembentukan BPD, yang pertamadilakukanadalahpembentukan panitia pemilihan yang terdiri dari perangkatdesa dan tokoh masyarakat.
Kernudianpanitiapemilihanmelakukan penjaringan bakal calon di setiap RT/RW sebanyak2 (dua)orang. Untuk desa Sikapatcalon dapat sejumlah48 orangyangberasaldari 24 RT. Dari 48 orangcalonkemudianoleh RT/RW dan DesadenganseleksiadminisPerangkat tr atif dipilih sebanyak26 c al on. ke-26calondisosialisasikan Selanjutnya gunamembekepadawargantasyarakat ritahukankepadaseluruhwargatentang para calon yang akan dipilih secara langsungdengan pemungutansuara. Dari hasil pemungutansuara terpilih sebanyak13 orang untuk rnenjadi anggotaBPD. Kehadiranlernbagabaru di desa yang berupa Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai DPR desa membawa pengaruhterhadaphubungankekuasaan BPD denganpemerintahdesa.Hal ini terjadisetelahBPD mulai menjalankan fungsi dan tugasnya, dan memiliki persepsiyang berbedadari pemerintali desa. Kepala Desa masih beranggapan yang merekalakukan bahwakekuasaan masihberdasaraturanlama, yaitu UU No. 5 Tahun 1979 yang menyatakan Kepala Desa, selain sebagaiKepala PenierintahanDesa, juga merupakan Ketua Lernbaga Musyawarah Desa (Pasaf17 ayat 2, UU No. 5 Tahun 1979). Persepsidernikiannampakpada pernbentukan bermacamperaturandesa yang dilakukanbersamadenganBPD, misalnyamembuatstruktur organisasi desa(SOT) dan tata kerja pemerintahan
Demokrasi Desa: AnalisisHubungan Kekuasaan ...... (BanbangSuswantodkk.)
26 peraturantentangpungutandesa.Dalam menyusun kedua peraturan tersebut KepalaDesaberperansangatdominan, sehinggaBPD seolah-olahkurang berperaturan fungsiataupasif. Selanjutnya, yang telah dibuatoleh PemerintahDesa kepada dan BPD tidak disosialisasikan masyarakat,tetapi kemudianlangsung dilaksanakanoleh Pemerintah Desa. Hal ini menirnbulkankeresahanbagi masyarakatkarenamunculnyaberbagai pungutan desa Yang mereka anggaP sangatmemberatkanwarga masyarakat
Di KecamatanSurnbang,khususnya cli desa SikaPat,kehadiranBPD secara umum tidak menimbulkan persoalanyangjustru munculdi tingkat warga masyarakat, dengan adanYa OtonomiDaerah,adalahkonflik antara PemerintahDesa dengan warga
desa.
banyak terjadi ketidak-harmonisan tugas, karena sikap dalarnpelaksanaan paraanggotaBPD di Sikapatyang lebih lunak atau m enahan dir i dal am membuatberbagaikeputusandesa' Hal ini dilakukanuntuk menjagaagar tidak
Menurut BPD, dalarnrnenjalankan fungsi sebagaiDPR desa,badanitu melaksanakanpengawasanterhadap peraturandesa,keputusan, pelaksanaan dan anggaran belanja desa. BPD rnenjalankanfungsi sesuaidenganPerda No. 3 Tahun 2000 dan UU No. 22 Tahun 1,999. Dalam melakukan tugasnya,BPD lebih banyakmelakukan mengenai penyelidikandan pengawasan KepalaDesayang kasuspenyimpangan clilakukansebelum lembaga BPD itu berdiri. Maka, dalam pelaksanaand! lapangan terjadi perbedaan persepsi antarapemerintahdesa denganBPD. Akibatnya,antarapemerintahdesadan BPD banyakterjadikonflik yangberkaitan dengankekuasaan.Data di lapangan menunjukkanadanyakonflik antara Kepala Desa Petir denganBPD Yang melakukanjajak pendapatuntuk firerepenggantian KepalaDesa komendasikan yang dianggaptelahmelakukanpenyimtugasnya. pangandalamrnenjalankan
terutama mengenai kebijakan Yang dijalankanoleh pemerintahdesadengan BPD. Merekaterutamamempersoalkan adanyaberbagaiPungutandesa. Sebetulnya,dalam hubungan pemerintahdesadenganBPD kekuasaan
terjadi kontlik yang tidak diinginkan, terutama yang daPat menimbulkan di antarawarga. SikapBPD perpecahan yang lunak itu di mata w ar ga menimbulkanpresedenyang masyarakat kurangbaik karenaBPD dianggappasif yang dalammeresponprogram-program diusulkan oleh Per ner intahdes a. Bahkan,secaraekstrimwargamasyarabahwa di desaSikapat kat menganggap sebelumada BPD dan setelahada BPD tidak ada perbedaan sama sekali' Dengankata lain, kehadiranBPD bagi wargadesatidak adamanfaatnya. Selanjutnya,BPD desa SikaPat fungsipengawasan dalammelaksanakan terhadappemerintahdesarnasihbersifat informalyaitu setiapanggotaBPD secara individu/sendirimengamatijalannya
Vol. 1 No. 2 Agustus20Ol :22-31 Pedesaan JurnalPembangunan
rssN.14fi-9250
27 pemerintahdesa dalam melaksanakan tugasnya, karena secara umum para anggotamasih banyakyang pasif tidak mempunyaiinisiatif untuk rnelaksanakan tugasnya. Dalam rnenjalankanpemerintahan desa,tidak terdapatantaraperangkat
d o r n i n a s i ,s e h i n g g am e n i m b u l k a n k e t i d a k - h a r m o n i s aa nn t a r a k e d u a lernbagadesatersebut. Berbagai Falrtor yang Menjadi Peng-
desa dengan Kepala Desa, karena KepalaDesalebih banyakberperandan tidak ada pendelegasian tugas kepada para kaurnya.Seolah-olah KepalaDesa berjalan sendiri dengan melakukan berbagaitindakanyang mengakibatkan keresahanpara perangkatnya.Sebagai rnisal,KepalaDesamengusulkan kepaperangkat da BPD untuk mengeluarkan desayang tidak aktif. Tindakanseperti itu mernbuktikanbahwa Kepala Desa selakupimpinandesatidak dapatmembinaparaperangkatnya, sehingga dalam pemerintahan desaterjadiketimpangan. Hal ini adalah karena Kepala Desa dalarn menjalankantugasnyaberjalan sendiri tiinpa rrendapatdukungandari perangkat desa. Temuandi lapanganmenyatakan bahwahubungankekuasaan Pemerintah DesadenganBPD belumsesuaidengan yang tertera dalam Perda No. 3 Th 2000yang menyebutkan hubunganBPD dengan PemerintahDesa merupakan hubungankemitraanatau sejajar.Akan tetapi, realita yang ada ticlak sesuai denganapa yang diharapkanoleh UU No. 22 Th. 1999 tentang Otonomi Daerah.Yang terjadiadalahkekuasaan antara pernerintahdesa denganBPD tidak seimbang,maka terjadi saling
Dalam UU No. 2 Tahun 1999 dan PerdaKabupatenBanyurrasNo. 3 disebutkansifat hubunganBPD dengau PemerintahDesaadalahhubungankemitraan.Secarapolitis dapatdikatakan
hambat Hubungan KekrrasaanBadan Penvakilan Desa dan Perrrerintah Desa
bahwa kedua aktor institusionalini mempunyaidaya tawar yang seirnbang atau sejajardalam pernbuatankebijakan. Hubungankemitraanini didukung pula oleh basis legitim asi k edua lembagaitu yang sama-sarnadipilih o l e h r a k y a t . D il i h a t d a r i p r o s e s legitimasinya,maka kedua baik BPD m aupur l Kepala Desa r nempuny ai yangsamakuat. kedudukan Namun, realitaspolitis menunjukkan fenornenayang melencengdari legalistik.Kenyataan empirik kehamsan rnenunjukkan bahwamekanismecheck and balancestidak bisa berjalankarena Kades rnasih memegang kekuasaan yang lebih besar; keberadaanBPD belurn dapat secara signifikan m e m p e n g a r u ha i tau menimbulkan perubahanperforma administrasidan politik KepalaDesa.Dalarnkonteksini, performa pernerintahandesa masih terfokuspada figur Kepala Desa yang tetap dorninansepertiketika di bawah UU No. 5 Tahun 1979.Di bawahUU No. 5 Tahun I9l9 Kepala D es a
Demokrasi Desa: Analisis Kekuasaan Hubunsan ... .. (Bambang Suswanto dkk.)
28 menduduki jabatan rangkap sebagai Kepala Pemerintahandan Pemimpin L M D y a n g d i a s u m s i k a ns e b a g a i lembaga legislatif. Dengan posisinya yang sangat kuat itu, secara tegas K e p a la D e sa d i n ya ta ka n s ebagai penguasa tunggaldi desa. Faktoryang menjadipenghambat
rendah. Sekalipun sosialisasitelah dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupatendan DPRD, ternyatakebanyakanpara anggotaBPD masihbelum memahamiUU No. 22 Tahun 1999dan Perda No. 3 tentang Lembaga BPD. Merekatidak rnengertiapa yang harus merekaperbuatsesuaidenganhak dan
adalah : Pertatna, rendahnyakualitas sumberdaya manusiaterutamatingkat pendidikanSDI\4 kedua lernbagadesa tersebutmasih rendah.Hasil ternuandi bahwalnayolapanganmenggambarkan ritas anggotaBPD hanyaberpendidikan SLTP dan SD. Dari 13 orang anggota BPD, yang berpendidikanSLTA hanYa yang 4 orang atau31 persen,sedangkan 69 persenhanyatamatanSD dan SLTP. Sumberdaya manusiapadapemerintah
kewajiban anggota BPD. Persoalan rendahnya partisipasi berkaitan pula dengan budaya masyarakatsetempat. refonnasimerambah Sekalipungerakan,
desakebanyakanhanyatamat SD; dari 14 per:angkatdesa termasuk KePala Desa,sejumlah11 orangatau78 persen hanya tamat SD. Selebihnya,sejumlah 4 orang atau 22 persentamat SLTA. Keadaanini menjadikanaktivitasBPD selamaini berturnpupada3 orangsaja, yaitu: Ketua, Wakil K.etua, dan SekretarisBPD. Dalarn banyak kasus yang terjadi dalarn proses perumusan peraturandesa,sebagianbesaranggota BPD hanya menyetujui apa yang menjadi kesepakatan4 orang (3 dari BPD ditambahKepalaDesa).Kepasifan tidakpernah mayoritasitu menyebabkan terjadinya voting dalam menyikapi yangakandiambil. keputusan Kedwa, partisipasipara anggota BPD dalam menjalankantugas tnasih
ke desa-desa,budaya ewuh Pekewuh pada tokoh-tokoh yang berpengaruh masih kuat. Sebagianbesar anggota BPD Sikapat bermata Pencaharian sebagaipetanipemilik tanahdan buruh, 3 figur yang aktif berprofesi sedangkan sebagai guru SD. Guru diPersePsi sebagai orang yang Pandai, lebih mengertitentangpersoalanyang mereka hadapi. Guru dalam Pandangan "digugu masyarakattradisional harus dan ditiru". sebab itu mereka adalah figur panutan masyarakat. Petani s e k a l i p u n t i d a k l a h h a r us s e l a l u menerima apa adanya, dan daPat memberi tanggapan secara keras terhadap penetrasi, bahkan mampu bertindak revolusioner (Sartono Kartodirdjo,1984,h.89), namuntetap bertumpupadabudayatunduk terhadap pimpinan. Kenyataansejarah, seperti peristirvatersebutmenunjukkanbahwa perilakupetanitergantungpadakarakter pemimpinnya. Ketiga, pemerintahdesa, dalam hal ini KepalaDesa,masihberanggapan
2001:22-31 Vol, 1 No. 2 Agustus Pedesaan JurnalPembangunan
ISSN.l41l-9250
29 bahwa pelaksanaantugas petnerintalt desa masih berdasarpada kebiasaan lamayaitumengacupadaUU No. 5 Th. 1979 tentangPernerintahan Desa,yang
r nenutup ker nungkinanper us ahaan peternakanuntuk berkembangYeng, tcntunya,diikuti denganpengangguran para pekerjanyayang sebagianbesar
menyatakanKepala Desa memiliki yang lebih besardibanding kekuasaan lernbagalain di desa.Dalamperdebatan yang muncul antaraBPD dan Kepala D e s a ke ti ka me mb a h a sp er atur an
adalahwargaSikapat. Keempat,masyarakatdesaPada secara umumnyakurang berpartisipasi terbukaterhadaplernbagaBPD sebagai badanlegislatifdesa.Sekalipunrnuncul persoalansekitar banyaknyapungutan, hal tersetidak rnenyatakan masyarakat tnereka but kepadaBPD. NamPaknYa rnasih belum memahami tugas dan tungsiBPD yangsudahberbedadengan LMD di masa lalu. PasifnYakontrol
tentang pungutan desa, sang Kepala Desamenyatakan"Aku dipilih kapan ? Kowe dipil.ih ka1tan",ffrerupakan alasanirrasionaluntuk meminggirkan BPD dengan rnengeksploitasi waktu pernilihanKepaladesadenganAnggota BPD yangberbeda.KepalaDesadipililt dan disahkanketika UU No. 22 belum berlaku,sedangkan BPD dipililt ketika Dalam UU No. 22 sudahdiberlakukan. persepsiKades,karenadia terpilihlebih awal dibandingBPD ketika UU larna rnasihberlaku,makaadalahkonstitusionaljika Kadesmemilikiposisidorninan dalam pernerintahan.Dalarn hal ini, sekalipun mempunyai persepsi yang berbedadenganl(ades, anggotaBPD narnpaknyatidak mengatnbil sikap tegas, yaitu dengan "rnenggarltung" pengesahanPerdes tersebut. Namun, uniknya merekajuga kurang responsif terhadap tindakan Kades yang telah rnelakukanberbagaipungutan.Sekalipun demikian,khususuntuk pungutan BPD akan terhadapindustripeternakan, melakukanpenolakanterhadapKades. Alasan penolakanitu adalah sekedar kekhawatiranbahwa pungutan yang dianggap terlalu besar justru akan
terhadapBPD rnenimbulkan tnasyarakat kesan bahwa munculnya BPD tidak lebih seperti berbagai lernbagadesa yang pernahada, yainr hanyamerupakan lernbaga sttbordinasi pemerintah dan, karenaitu, tidak ada manfaatnya bagi masyar akat desa. KePas i fan memungkinkanmunculnya rnasyarakat koalisi kekuatanantara elemen intra BPD dan l(ades guna memaniPulasi bentukpungutan. berbagai Kelima, secarafinansialhonor/ gaji anggotaBPD rnasih rendah dan belurn jelas, sehinggamempengaruhi kinerjaanggotaBPD. DalamPerdaNo. 3 pasal 23 disebutkanbahwa biaYa keperluananggotaBPD ditetapkansebesar 10 persendari anggaranpendapatan dan belanja rutin desa. Dengan nengacuperaturantersebutpada desa yangmiskin imbalanbagi para anggota BPD kurangmenarik, sehinggamengakibatkan para anggota BPD bersifat
dkk.) Suswanto Hubungan Kekuasaan ......(Bambang Demokrasi Desa: Analisis
30 pasif dalam menjalankanfungsi dan tugasnya. KESIMPIJLAN Berdasaruraian di atas, Penelitian ini menyintpulkan: Desa 1. SekalipunBPD dan Petnerintah Sikapatmemperolehdasarlegitimasi yang samadari rnasyarakat,ternyata mekanisme check and balances antara BPD dan Pemerintah Desa Sikapat, tidak bisa berjalan secara efektif. Hal itu ditunjukkan dengan kurang optimumnya pelaksanaan yang fungsilegislasidan pengawasan dilakukanoleh BPD terhadapPemerintah Desa. Da.lamkontekshubungan kekuasaantersebut, Pemerintah Desa lebih berpengaruh terhadaP BPD daripada sebaliknya. Akibat-
DAFTAR PUSTAKA Curtis, M. ComparativeGovernanent and Politics. HarPer & Rorv, New York, USA. Faisal Basri. 1'999. Otonomi Daerah untuk Mengol
try&, hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan perundang-undangan Yang berlaku, belumdapatdiwujudkan. meng2. Faktor yang diinterpretasikan lrambat perwujudan check and balancessecaraideal dalam konteks hubungan kekuasaan BPD dan PemerintahDesaSikaPatadalah: (a) Pendidikansebagianbesaranggota BPD yang masih rendah; (b) KurangnyapenahamananggotaBPD terhadapeksistensiinstitusinya;(c) persepsiPemerinAdanyaperbedaan tah Desadan BPD terhadaPPemberlakuanUU No. 22 Tahvn 1999; (d) Kurangnya motivasi anggota BPD untuk memperbaikikinerjanya karena honor/gajiyang sangatrendah.
olelt Jurusanllmu Pemerintahan, UGM, YogYakarta. Kowar a, E. 2000. M enYo ngs ong PelaksanaanOtonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun1999-CSIS,Jakarta. Mas'oed, M. 1994. Ilmw Hubu'ngan Internasional : DisiPlin dan Metodologi.LP3ES,Jakarta. Mischab, M. 1983.SisternPemerintahan di Indonesia. PT Bina Aksara,Jakarta. Nihin, D.J. 1999. Paradigma Baru Pemertntahan Daerah MenYongsong Millenium Ketiga. Mardi MulYo, PalangkaraYa.
2001:22-31 Vol. 1 No. 2 Agustus Pedesaan JurnalPembangunan
l4ll-9250 ISSN.T
]1 Miles dan Huberman. 1984. Analisis Data Kualttatif. Gramedia Jakarta. Kartodirdjo, S. 1984. Pembrontakan Petani Banten /888. Pustaka Jaya,Jakarta. Sanit, A. 1985. PerwakilanPolitik di In d o n e si a . C V Rajawali, Jakarta.
Makalah dipersentasikanpada Seminar Nasional II Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Yogyakarta. Suny, I. 1986. PergeseranKelwasaan Eksekutif. Aksar a Bar u, Jakarta. Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia,Jakarta.
Soebiantoro. 1996. Perkembangan. Demokrasi cli Indone,sia Analisis Hubungan Legislatif dan Elcsekutif 1950-/,992). " T e si s" , P ro g ra m Pascasarjana,UGM, Yogyakarta.
Suhartono. 2000. Parlemen Desq., Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK GotongRoyong.Lapera PustakaUtama,Yogyakarta.
Setiawan,A. 1998. Perilaku Birolcrasi Dala,m Pengaruh Pahant Kekua.saan Jawa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Undang-UndangRI No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahanDaerah.
Suyanto, I. 1989. Perkembangan Peranan' DPR RI : Suatu Tinjauan Budaya Potitik.
SuaraMerdeka,28 April 2000 dan 30 Nopernber2000.
Peraturan Daerah Banyumas No. 3 Tahun 2000 tentang Badan PerwakilanDesa.
dkk.) Kekuasaan Demokrasi Desa: AnalisisHubungan ...... (BanbangSusrvanto
