Kata Kunci: Basis akrual; infrastruktur pendukung; kesiapan; pemerintah pusat

Analisis Kesiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Biro Keuangan (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Rafliska Septarina Mangoloi, Dodik Siswantoro Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan. Kata Kunci: Basis akrual; infrastruktur pendukung; kesiapan; pemerintah pusat ABSTRACT: The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation. Key words: Accrual basis, supportive infrastructure, readiness, central government PENDAHULUAN Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Untuk menciptakan laporan keuangan yang konsisten maka diperlukan basis akuntansi. Penerapan basis akuntansi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah berencana menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015. Setelah sekian lama Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis kas, secara bertahap dilakukan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menerapkan basis kas menuju akrual sesuai PP No. 24 Tahun 2005. Jika pada SAP berbasis kas menuju akrual pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dengan basis kas, serta aset, utang, dan ekuitas dana diakui dengan basis akrual.

Analisis kesiapan..., Rafliska Setarina M, FE, 2013

Sedangkan pada SAP berbasis akrual pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis aktual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD. Dengan adanya perubahan basis ini maka dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah dibutuhkan beberapa perubahan dalam sistem organisasi, baik pada Pemerintah pusat maupun daerah. Sebelumnya

akuntansi

berbasis

akrual

diberikan

waktu

untuk

segera

diimplementasikan paling lama tahun 2008 atau lima tahun setelah Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan. Namun disebabkan tidak mudah mengubah kebiasaan lama dari basis kas dan lebih kompleksnya basis akrual maka Pemerintah memperpanjang masa transisi hingga tahun 2015. Untuk itu, Pemerintah perlu mempersiapkan beberapa infrastruktur pendukung agar proses pengimplementasian basis akrual dapat berjalan lancar dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang baik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian Pemerintah Pusat dan berkewajiban menyusun laporan keuangan kementerian juga terpengaruh atas perubahan basis akuntansi pemerintahan ini. Dengan semakin dekatnya batas waktu penerapan akuntansi berbasis akrual, maka seharusnya persiapan yang dilakukan Kementerian/Lembaga sudah lebih baik dibanding saat PP No. 71 Tahun 2010 baru dikeluarkan. Agar pada tahun 2015 nanti basis akrual dapat diimplementasikan dengan baik maka tingkat kesiapan KKP perlu dinilai dan dipersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada bagaimana tingkat kesiapan KKP, apa saja kendala yang ditemukan, kebijakan yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di KKP. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesiapan KKP, kendala yang ada serta kebijakan yang dibutuhkan dalam proses implementasi basis akrual di KKP, dan langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi basis akrual berjalan dengan baik. TINJAUAN TEORITIS Akuntansi Pemerintahan Pemerintah dituntut transparan dan akuntabel atas dana-dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola. Salah satu tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari sistem dan standar akuntansi. Akuntansi terdiri dari serangkaian proses mengenali,


mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat (Nordiawan, 2008). Dan akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penganalisisan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pengomunikasian dan penafsiran transaksi keuangan dan peristiwa Pemerintah secara keseluruhan dan pencerminan transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang melibatkan penerimaan, belanja, transfer, kegunaan, dan disposisi aset dan kewajiban secara rinci (Kaushik, 2006). Ciri khas akuntansi pemerintahan seperti: Pemerintah melakukan investasi besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat; pada laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah tidak ada pengungkapan laba karena tujuan Pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan menghasilkan laba maksimal seperti pada organisasi swasta; pada neraca laporan keuangan Pemerintah tidak ada pengungkapan kepemilikan sebab Pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan tertentu; persamaan akuntansi pada akuntansi pemerintahan tidak menggunakan modal pemilik namun saldo dana karena Pemerintah sebagai kesatuan dana yang memiliki tujuan dan misi tertentu bukan sebagai entitas yang mempunyai kepemilikan (Nordiawan, 2008). Hal ini yang membedakan akuntansi pemerintahan dengan pada umumnya. Akuntansi Berbasis Akrual Basis akuntansi merupakan hal mendasar dalam dunia akuntansi untuk melakukan pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang digunakan dari awal pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan. Pada akuntansi pemerintahan terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan yaitu akuntansi berbasis kas, modifikasi kas, akrual, modifikasi akrual. Bila pada basis kas transaksi diakui saat kas sudah diterima atau dibayarkan, namun pada basis akrual diakui saat transaksi tersebut terjadi (Noordiawan, 2008). Basis akrual lebih informatif sebab neraca yang dihasilkan menggambarkan seluruh sumber daya yang ada. Namun untuk menerapkannya memerlukan biaya yang tidak sedikit karena diperlukan jasa penilai, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi maupun hardware dalam mendukung sistem tersebut, dan sumber daya manusia yang siap melaksanakan akuntansi pemerintahan basis akrual (IFAC No.14, 2003). Infrastruktur Pendukung Salah satu kunci kesuksesan penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu strategi pengimplementasian harus dipilih dengan hati-hati, adanya komitmen politik, tujuan dari pengimplementasian dikomunikasikan, sumber daya manusia yang mengoperasikan sudah


terlatih, sistem informasi akuntansi memadai, badan audit memiliki sumber daya yang tepat, dan pengimplementasian basis akrual menjadi bagian reformasi birokrasi (Athukorala, 2003). Kunci

kesuksesan

tersebut

dapat

dianalogikan

sebagai

infrastruktur

pendukung

pengimplementasian akuntansi berbasis akrual (Saputro, 2010). Selanjutnya akan diuraikan masing-masing dari infrastruktur pendukung tersebut. Pertama, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh dari masingmasing komponen Pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang saling beriteraksi melaksanakan tugas masing-masing dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan yang dibutuhkan adalah yang bersifat integratif (Saputro, 2010). Dengan adanya komitmen dari seluruh komponen Pemerintah maka dapat mempermudah dalam proses pengimplementasian basis akrual. Kedua, perundang-undangan menjadi dasar setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Perundang-undangan memiliki hirarki dimana peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif (Greer, 1995). Komponenen-komponen dalam manajemen SDM saling berhubungan dan harus selaras berjalan dan saling mendukung (Saputro, 2010). Komponen tersebut antara lain: budaya, organisasi, dan manusia. Penilaian tingkat kecukupan SDM dapat dilihat dari dua sisi yaitu kualitas dan kuantitas. Bila dari sisi kuantitas dapat dilakukan analisis jabatan. Sedangkan untuk dari sisi kualitas dapat dinilai dari pengetahuan, keterampilan, sikap dari masingmasing individu, serta sistem yang ada meliputi sistem perekrutan, pelatihan, penghargaan dan hukuman, dan pengembangan karir. Keempat, sistem informasi adalah cara yang teratur melalui beberapa proses seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpananan data, hingga pelaporan informasi, yang dilakukan oleh elemen mesin dan manusia yang terintegrasi untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Kesiapan sistem informasi dibutuhkan dalam proses persiapan pengimplementasian kebijakan baru sehingga pada saat pengimplementasiaannya tidak ditemukan kendala yang berarti dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Kelima, setelah Pemerintah mengeluarkan keputusan untuk mengubah sistem akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual maka diperlukan kebijakan yang mengatur cara atau model yang akan ditempuh untuk mencapai pengimplementasian basis akrual. Berdasarkan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan basis baru dapat dibedakan menjadi dua yaitu model serentak dan model bertahap. Model serentak atau big bang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat, sekitar satu sampai tiga tahun. Sedangkan, model bertahap


dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibanding model serentak yaitu sekitar empat sampai enam tahun. Penelitian Terdahulu Saputro (2010) melakukan penelitian yang membahas tentang analisis kesiapan pusat pendidikan dan pelatihan keuangan umum, studi kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, untuk mengimplementasikan basis akrual. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari kebijakan material dan organisasional yang ada pada Pusdiklat Keuangan Umum maupun kebijakan-kebijakan pada tingkatan diatasnya telah sangat mendukung untuk pengimplementasian SAP berbasis akrual. Namun dari sisi kebijakan teknis pelaksanaan belum cukup kuat dan siap untuk pengimplementasian SAP berbasis akrual karena kurangnya SDM yang handal dan belum terpenuhinya standar minimal sarana teknologi informasi dan komunikasi pendukung. Meyvita (2012) melakukan penelitian terhadap analisis kesiapan Pemerintah provinsi Banten dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kesimpulan yang dicapai adalah dari sisi manajerial, kebijakan yang dirancang telah sesuai dan mendukung persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual dan dibuat dengan perencanaan yang baik. Namun dari sisi teknis pelaksanaan, kondisi yang ada belum siap untuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Andayu (2011) melakukan penelitian terhadap penerapan SAP dan peraturan perundang-undangan lainnya pada penyajian laporan keuangan Akademi Imigrasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Akademi Imigrasi pada proses penyusunan dan pelaporan keuangannya telah mengacu pada PSAP dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Pada proses penyusunannya ditemukan beberapa kesalahan dan ketidaksesuaian, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang bertugas di bidang urusan keuangan. Bisyamsi (2011) melakukan penelitian terhadap analisis penyajian informasi pendapatan dan belanja pemerintah secara akrual pada laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah secara umum kementerian ini telah menyusun laporan keuangan dengan mengacu kepada Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual. Hasil laporan keuangan tersebut menggambarkan posisi keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekomian dengan lebih baik dibanding sebelum menerapkan peraturan tersebut. Namun tetap ditemui kendala saat menerapkannya karena kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan sistem informasi.


DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Visi, Misi, dan Tugas Biro Keuangan di KKP Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan bertugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi menjadi penggerak utama pengelolaan keuangan negara yang akuntabel pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan misi Biro Keuangan yaitu meningkatkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian mulai tahun 2011. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/2010, struktur organisasi Biro Keuangan yaitu:

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Keuangan Sekjen KKP Sumber: telah diolah kembali dari www.kkp.go.id

Biro keuangan terdiri atas Bagian Anggaran, Bagian Perbendaharaan, Bagian Akuntansi dan Bagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran. Masing-masing bagian


membawahi tiga subbagian. Setiap bagian dikepalai oleh kepala bagian (Kabag) sedangkan setiap subbagian dikepalai oleh kepala subbagian (Kasubbag). Bagian dan subbagian tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Khusus pada bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Akuntansi membawahi dan dibantu oleh tiga subbagian. Pertama yaitu Subbagian Akuntansi Keuangan yang bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi keuangan. Kedua yaitu Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara yang melakukan tugas penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara. Ketiga yaitu Subbagian Pelaporan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan. Antar-subbagian di bagian akuntansi bekerja secara simultan dan semuanya menjalankan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen dalam bentuk pembimbingan, pendampingan, serta pelatihan teknis keuangan. Subbagian Akuntansi Keuangan konsen agar standar akuntansi telah diterapkan dengan standar akuntansi telah diterapkan sejak penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) karena pelaksanaan anggaran hanya mengikuti RKAKL. Subbagian Akuntansi Keuangan mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan keuangan yang ada di KKP untuk ditafsirkan sesuai dengan SAP. Subbagian BMN lebih kepada bagaimana catatan akuntansi BMN dapat berjalan direkonsiliasi dengan catatan akuntansi keuangan, fisik yang ada, serta tata cara pengelolaan BMN. Subbagian Pelaporan lebih kepada konsolidasi pelaporan tingkat KKP untuk memberikan data monitoring realisasi anggaran serta catatan atas laporan keuangan. Dimana tugas Subbagian Akuntansi Keuangan memberikan pembinaan agar Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dapat diterbitkan secara berkala dan berjenjang secara tepat waktu, yaitu satker Biro Keuangan serta Eselon I Sekjen. Sedangkan Subbagian Pelaporan akan mengonsolidasi data secara berkala dan berjenjang untuk monitoring dan laporan akhir. Sumber Daya Manusia Biro Keuangan di KKP Hingga 31 Oktober 2012, total pegawai Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP berjumlah 47 orang. Pegawai yang ada di Biro Keuangan semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari 1 orang kepala biro (eselon II), 4 orang kepala bagian (eselon III), 12 orang kepala subbagian (eselon IV), dan 30 orang pelaksana. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas 12 orang strata 2; 23 orang strata 1; 6 orang diploma III; dan 6 orang Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika difokuskan pada bagian akuntansi dimana terdapat 12 orang di bagian ini. Ada


sebanyak 4 orang atau sebesar 33,33% bergelar S2; 5 orang atau sebesar 41,67% bergelar S1; 1 orang atau 8,33% bergelar D3; dan 2 orang atau 1,67% lulusan SMA. Tata Kelola Keuangan Biro Keuangan di KKP

Pada bagian akuntansi pembagian fungsinya yaitu 1 orang kepala bagian akuntansi

(golongan IIIa); 1 orang kepala subbagian akuntansi keuangan (golongan IVa); 1 orang penata laporan subbagian akuntansi keuangan (pelaksana); 1 orang pelaksana subbagian akuntansi keuangan (pelaksana); 1 orang kepala subbagian akuntansi barang milik negara (IVa); 1 orang pelaksana subbagian akuntansi barang milik negara (pelaksana); 1 orang penata laporan keuangan subbagian akuntansi barang milik negara (pelaksana); 1 orang kepala

subbagian pelaporan (golongan IVa); 3 orang pelaksana subbagian pelaporan

(pelaksana); 1 orang penyiap bahan rubusan subbagian pelaporan (pelaksana). Dengan dibaginya bagian akuntansi menjadi tiga subbagian diharapkan fungsi dan tugas dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Biro Keuangan berada pada tingkatan paling rendah yaitu UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dan UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) menjalankan sistem tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan Biro Keuangan. Namun selain itu, biro keuangan juga menghasilkan laporan keuangan Sekretariat Jenderal untuk tingkat Eselon I dan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tingkat kementerian. Laporan keuangan yang dihasilkan sampai saat ini tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun bila telah diimplementasikan akuntansi berbasis akrual penuh maka aka nada satu tambahan laporan, yaitu laporan operasional. Peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan dasar hukum dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP yaitu: 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang sudah dirubah dengan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 tentang Siste Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan No. PER 65/PB/Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Prinsip-prinsip perlakuan akuntansi yang digunakan oleh Biro Keuangan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di antaranya: 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. 2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 4. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah.


5. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah. PEMBAHASAN Analisis Kesiapan Sistem Pemerintahan dan Politik Biro Keuangan Sekjen KKP sebagai pelaksana kebijakan atau Undang-Undang dipengaruhi kondisi sistem pemerintahan dan politik. Semakin baik atau stabil sistem pemerintahan dan politik maka akan mempermudah atau mempercepat proses penerapan kebijakan yang baru. Interaksi dan kerja sama antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan politik dalam arti luas dan dalam pembuatan kebijakan dalam arti sempit. Analisis atas kesiapan sistem pemerintahan dan politik untuk penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat dari empat sudut pandang. Pertama, dukungan dari Pemerintah pusat untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Telah ada dukungan nyata Pemerintah pusat ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan, petunjuk, ataupun kebijakan tentang akuntansi berbasis akrual. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual: Peraturan Direktur Jenderal (Per Dirjen) Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Per Dirjen Perbendaharaan No. PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga; PMK RI No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Namun ada peraturan yang belum dikeluarkan secara keseluruhan yaitu petunjuk teknis untuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Petunjuk teknis sangat dibutuhkan sebagai pedoman dasar proses penerapan basis akrual agar semuanya terstandarisasi untuk diterapkan disetiap Kementerian dan Lembaga Negara. Peraturan ini sebaiknya dikeluarkan secepatnya agar tidak menghambat penerapan basis akrual secara penuh. Kedua, kejelasan rencana pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan. Setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan Per Dirjen Perbendaharaan No. PER62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual


Pada Laporan Keuangan, Biro Keuangan Sekjen KKP telah mulai menerapkan basis akrual secara bertahap. Hal ini terlihat dari hasil laporan keuangan KKP yang disusun oleh Biro Keuangan telah mulai memasukkan beberapa akun terkait akuntansi berbasis akrual. Biro keuangan telah menerapkan basis akrual pada lima pos dari enam pos yang seharusnya diakrualkan. Pos-pos tersebut yaitu belanja yang masih harus dibayar, belanja yang dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan yang diterima dimuka, dan penyisihan piutang tak tertagih. Pos-pos tersebut telah dapat dilihat pada laporan keuangan yang disusun Biro Keuangan. Pos penyusutan, amortisasi dan deplesi belum diterapkan basis akrual disebabkan belum ada peraturan dari Kementerian Keuangan untuk prosedurnya. Menurut rencana, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan peraturan terkait pos penyusutan pada semester I tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pelaksanaan akuntansi berbasis akrual telah tersusun cukup baik. Ketiga, semangat dari Pemerintah untuk segera melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Semangat ini dapat dilihat dari upaya pemerintah mendorong unit-unit pemerintahan mempelajari basis akrual. Sejak dikeluarkannya peraturan mengenai akuntansi berbasis akrual, Biro Keuangan telah melakukan sosialisasi atas PP No. 71 Tahun 2010 di dalam internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada dua bentuk pengarahan yang dilakukan di lingkungan KKP yaitu Sosialisasi Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup KKP dan In House Training SAI. Keempat, adanya hubungan sinergis antara legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual. KKP sebagai bagian dari eksekutif memiliki hubungan dengan komisi IV DPR sebagai legislatif secara inten melalui berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat. DPR memiliki badan akuntabilitas yang menganalisis hasil pemeriksaan BPK untuk ditanyakan kepada KKP tindak lanjutnya. KKP aktif ikut serta memahami SAP berbasis akrual melalui forum pengelola keuangan negara serta melalui KSAP. Hubungan yang sinergis antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar tahapantahapan pembuatan kebijakan dan pelaksanaanya dapat dipercepat. Kesiapan Peraturan-Peraturan Beberapa undang-undang sebagai dasar implementasi akuntansi berbasis akrual: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Khususnya pada pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan pasal 70 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan pengimplementasian basis akrual pada pengakuan


dan pengukuran pendapatan dan belanja dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun atau pada tahun anggaran 2008. Dalam wawancara dengan kepala bagian akuntansi Biro Keuangan, telah dikeluarkannya beberapa peraturan secara internal KKP sehubungan dengan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu Peraturan Menteri KP No. 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAI) KKP dan Keputusan Menteri KKP No. 63 Tahun 2011 tentang penetapan akuntansi wilayah. Kedua peraturan tersebut berisi mengenai organisasi akuntansi di KKP, pemberlakuan online sistem, penetapan kepala dinas sebagai koordinator wilayah, dan jadwal penyiapan laporan keuangan. Untuk petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan akuntansi berbasis akrual belum dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Juknis diharapkan segera dikeluarkan agar tidak menghambat proses persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual. Selain itu, kebijakan mengenai aset secara khusus dibutuhkan di KKP karena asetnya memiliki ciri khas, makhluk hidup. Kebijakan Persiapan dan Model Penerapan Untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual Biro Keuangan Sekjen KKP melakukan beberapa tahapan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini. Tahapan tersebut dirangkum dalam table berikut ini. Tabel 1 Persiapan Biro Keuangan Terkait Rencana Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2010

2011

2012

2013 2014 2015

Persiapan -

Sosialisasi PP No. 71/2010 di dalam internal KKP Dilakukan uji coba basis akrual dengan memasukkan informasi tambahan terkait daya dan jasa dan gaji pegawai Mulai memasukkan satu demi satu akun terkait akuntansi berbasis akrual berbarengan dengan terusnya dilakukan sosialisasi terkait peraturan baru yang terus disempurnakan - Pada bulan oktober dilakukan sosialisasi basis akrual terkait rencana penyusutan aset dalam software. - Dilakukan forum diskusi membahas draft Juknis internal KKP terkait penerapan akuntansi berbasis akrual. - Uji coba sistem online - Diharapkan KKP bisa dijadikan pilot project basis akrual Uji coba basis akrual diseluruh lingkup KKP dimana basis kas menuju akrual tetap digunakan untuk pelaporan LKKL - Sistem online dijalankan sepenuhnya - Penerapan basis akrual secara keseluruhan untuk membuat LKKL

Sumber: telah diolah kembali dari hasil wawancara di Biro Keuangan KKP


Kesiapan Manajemen dan Budaya Organisasi Kesiapan manajemen dan budaya organisasi akan dilakukan dengan melihat kondisi yang ada dilapangan, Biro Keuangan SekJen KKP. Kondisi-kondisi yang dianalisis seperti kepatuhan terhadap peraturan, budaya organisasi, penataan organisasi, dan manajemen SDM. Analisis kepatuhan terhadap peraturan dapat dilakukan dengan melihat bahwa Biro Keuangan menerapkan setiap peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Contohnya ketika dikeluarkan PP No. 24 Tahun 2005, Biro Keuangan menerapkan peraturan tersebut dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan, baik untuk tingkat satker, eselon-1 dan tingkat kementerian sendiri. Dan ketika dikeluarkan PP No. 71 Tahun 2010, Biro Keuangan sudah mulai mempersiapkan diri dengan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para operator yang akan menyusun laporan keuangan agar pada tahun 2015, batas maksimal basis akrual diterapkan secara penuh, sudah dapat diterapkan diseluruh KKP. Jadi setiap adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk masalah laporan keuangan, ditanggapi dengan positif dan dilaksanakan oleh KKP. Kepatuhan ini mencerminkan adanya komitmen untuk menjalankan peraturan yang berlaku. Bila ada komitmen dari masing-masing pihak maka dapat mempercepat proses penerapan akuntansi berbasis akrual. Analisis terhadap budaya organisasi mempertimbangkan efek dari budaya tersebut yang dapat memengaruhi pola pikir individu terhadap rencana penerapan akuntansi berbasis akrual. Budaya di Biro Keuangan sendiri salah satunya adalah adanya sikap kedisiplinan. Kedisiplinan itu muncul dari bagaimana pimpinan memberikan contoh dan memotivasi staffstaffnya. Selain itu, ada budaya kekeluargaan di dalam Biro Keuangan tercermin dengan adanya komunikasi yang intens antara atasan dan bawahan. Komunikasi dua arah ini akan mengurangi gap dan membantu menggabungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman dari masing-masing pihak. Dengan adanya sikap kedisiplinan dan budaya kekeluargaan dapat mempercepat proses penerapan akuntansi berbasis akrual. Analisis terhadap penataan organisasi pertama dapat dilihat dari kebijakan pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak hanya berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran tapi laporan keuangan yang dihasilkan yaitu yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Laporan Keuangan KKP dua tahun berturut-turut, 2010 dan 2011, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). IKU ini sama dengan tujuan akuntansi berbasis akrual yaitu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, penilaian kinerja, posisi keuangan, dan arus kas yang lebih handal (reliable). Selain itu, di


KKP telah ada wacana untuk membuat profil manajemen risiko. Secara keseluruhan dari penataan organisasi di KKP dapat mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Analisis tentang SDM untuk mengetahui kesiapan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilakukan terhadap dua sisi yaitu sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas dapat dilihat dari jumlah ideal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi akuntansi. Pada Biro Keuangan sendiri menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dikatakan jumlah pegawai saat ini kurang ideal. Khusus untuk bagian akuntansi hanya ada 12 orang dengan 1 orang kepala bagian, 3 orang kepala subbagian, dan 8 orang staf. Menurut Kepala Bagian Akuntansi, secara teknis yang benar-benar melaksanakan proses penyusunan dan pelaporan keuangan hanya 5 orang dari 8 orang staf. Untuk Beliau dibutuhkan 3 orang lagi untuk dapat melaksanakan fungsi akuntansi secara cepat, dengan spesifikasi 2 orang untuk operator akuntansi dan 1 orang lagi sebagai programmer. Programmer dibutuhkan karena adanya rencana penerapan sistem online. Dengan sistem online diperlukan pengontrolan yang baik. Untuk 3 staf yang tidak dapat menjalankan fungsi akuntansi menjadi salah satu kendala dalam proses persiapan penerapan akuntansi basis akrual karena selain tidak memiliki kapasitas mereka juga tidak memiliki keinginan untuk mempelajarinya sehingga tidak dapat berkembang. Untuk 5 staf yang qualified tersebut relatif efektif melaksanakan fungsinya sebab ada atau tidak ada pimpinan sudah dapat melaksanakan tugasnya dan paham tanggung jawab masing-masing. Ketika dilakukan analisis jabatan, beban pekerjaan untuk satu orang terlihat adanya kelebihan beban pekerjaan. Dengan adanya rencana penerapan akuntansi basis akrual dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding basis kas maka sangat diperlukan penambahan jumlah pegawai untuk dapat mengurangi beban kerja masing-masing pegawai. Dari sisi kualitas untuk melihat kesiapan penerapan akuntansi basis akrual dapat dilakukan analisis terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap dan sistem manajemen SDM. Pada Biro Keuangan bagian akuntansi analisis pengetahuan dari dalam dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai. Dari 12 orang ada 6 orang yang latar belakang pendidikannya akuntansi. Sedangkan yang lain latar belakang pendidikannya adalah manajemen, administrasi niaga, STM mesin dan SMEA. Pengetahuan operator masih perlu ditingkatkan lagi karena pada saatnya operator tidak hanya sekadar meng-input data dari RKAKL dan revisinya serta data realisasi anggaran berdasarkan data sumber seperti SP2D tetapi operator perlu juga mengetahui secara umum tentang SAP berbasis akrual. Keterampilan bisa diasah dengan sering dilakukan pelatihan-pelatihan untuk menerapkan teori dasar maupun peraturanperaturan yang ada. Di Biro Keuangan sendiri pelatihan ini bisa didapatkan baik dari


eksternal yang disebut Program percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintah (PPAKP) maupun dari internal KKP. PPAKP ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan setiap setahun sekali. Berdasarkan hasil wawancara, SDM di bidang akuntansi Biro Keuangan memberikan sikap yang positif atas rencana penerapan akuntansi berbasis akrual. Setelah mereka sudah disosialisasikan bahwa basis akrual memiliki manfaat dan tantangan baru, sikap yang ditunjukkan adalah mendukung rencana tersebut. Sikap penting lainnya untuk hal ini yaitu sikap mau belajar sehingga kemampuan SDM dapat berkembang. Sistem manajemen SDM memiliki peran penting untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem manajemen SDM yang dapat diterapkan di organisasi, termasuk Pemerintah, yaitu sistem perekrutan, pelatihan, penghargaan dan hukuman, dan pengembangan karir pegawai. Tujuan dari sistem ini adalah mendapatkan SDM yang berkualitas. Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan di Kementerian secara nasional adalah Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Karena Biro Keuangan sifatnya hanya sebagai operator maka dalam sistem akuntansi yang digunakan adalah yang berlaku secara nasional. SAI ini setiap tahunnya selalu ada penyempurnaan. Tugas Biro Keuangan hanya mencoba menjaga konsistensi dari sistem tersebut karena terkadang angkanya dalam sistem suka bergeser. Oleh karena itu fungsi verifikasi dan validasi harus berjalan dengan baik. Analisis kesiapan sistem informasi akuntansi dapat dilakukan melalui kondisi elemen mesin (sistem yang terkomputerisasi) dan sumber daya manusia (operator). Kondisi kesiapan Biro Keuangan terkait dengan sistem informasi akuntansi dirangkum pada table dibawah ini. Tabel 2 Kondisi Biro Keuangan Terkait Kesiapan Kebijakan Persiapan dan Model Penerapan Aspek Penilaian 1. Kondisi sistem terkomputerisasi

2. Kompetensi dari operator

Analisis

Kondisi Kesiapan

Masih dalam tahap uji coba sistem Belum siap, tapi sudah online di tahun 2013. Dan tahun ada rencana uji coba 2015 direncanakan dijalankan sepenuhnya Setelah diberikan pelatihan Sudah siap operator cukup memahami cara kerja sistem

Sumber: telah diolah kembali dari hasil wawancara dan dokumentasi di Biro Keuangan KKP


KESIMPULAN DAN SARAN Kesiapan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah belum siap sepenuhnya untuk sampai saat ini. Hal ini dirangkum dari beberapa sisi yaitu: a. Dilihat dari sistem pemerintahan dan politik belum siap sepenuhnya, meskipun telah ada dukungan Pemerintah pusat mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual, memberikan sosialisasi dan pelatihan. Namun masih ada peraturan yang belum dikeluarkan yaitu petunjuk teknis. b. Jika dari sisi peraturan masih belum siap sepenuhnya karena petunjuk teknis basis akrual atas akun penyusutan belum dikeluarkan dan kebijakan aset belum siap. c. Dari sisi kebijakan persiapan dan model belum siap sepenuhnya karena masih ada draft petunjuk teknis internal KKP yang masih menunggu disahkan dan peraturan pos penyusutan belum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. d. Untuk sisi SDM belum siap juga sepenuhnya dari sisi jumlah pegawai, pengetahuan yang masih secukupnya dan profil manajemen risiko yang belum siap. e. Dari sisi sistem informasi akuntansi belum siap untuk sampai akhir 2012, namun sudah ada rencana di tahun 2013 untuk dilakukan uji coba online. Beberapa kendala yang dihadapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual adalah dari sisi peraturan yaitu belum dikeluarkannya petunjuk teknis basis akrual oleh Kementerian Keuangan; dari sisi SDM masih kurangnya jumlah pegawai dan tingkat pengetahuan terkait logika akuntansi yang dibutuhkan saat penerapan akuntansi berbasis akrual; dari sisi sistem akuntansi masih belum dilakukan uji coba online secara keseluruhan sehingga belum diketahui kekurangan dari sistem tersebut. Kebijakan yang dibutuhkan untuk menghadapi hambatan yang disebutkan diatas adalah petunjuk teknis agar pada proses pengimplementasiannya ada kebijakan yang bisa dijadikan acuan; perlu perekrutan pegawai baru dengan memenuhi kebutuhan organisasi seperti memiliki logika akuntansi yang baik dan cara mengoperasikan sistem komputer; perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara rutin untuk mengikuti perkembangan peraturan yang terus disempurnakan setiap tahun; sistem online perlu disiapkan infrastruktur yang memadai sampai ketingkat-tingkat daerah agar pada pelaksanaannya tidak menemui hambatan. Langkah-langkah yang disarankan terkait hasil dari penelitian ini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada batas waktunya telah siap yaitu:


1. Kebijakan dan peraturan yang telah ada saat ini terkait penerapan akuntansi berbasis akrual sebaiknya dilaksanakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Karena sebagus apa pun peraturan dibuat, bila orang yang melaksanakannya tidak memiliki komitmen yang baik menjalankannya, hasilnya tidak akan maksimal. 2. Terkait peraturan yang mengatur pos penyusutan, amortisasi, dan deplesi sebaiknya sudah mulai dipersiapkan agar pada saat software terkait penyusutan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dapat langsung dilaksanakan. 3. Juknis terkait penerapan akuntansi berbasis akrual sebaiknya segera disahkan agar bisa lebih cepat diterapkan. Selain itu kebijakan terkait aset harus lebih cepat didefinisikan aset yang ada dan perlu bantuan tenaga profesional untuk menilai aset dan amortisasi aset tersebut. 4. Profil manajemen risiko sebaiknya lebih cepat diselesaikan agar dapat mengurangi risiko yang muncul saat akuntansi berbasis akrual diterapkan secara penuh. 5. Perlunya perekrutan pegawai dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan agar logika akuntansinya baik. Selain itu pelatihan-pelatihan berikut sosialisasi terkait peraturan baru harus terus dilaksanakan agar kemampuan pegawai dapat mengikuti perkembangan kebutuhan Pemerintah. DAFTAR PUSTAKA Andayu, Asri Githa. (2011). Analisis Penerapan SAP (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan) Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Pada Penyajian Laporan Keuangan Akademi Imigrasi. Skripsi Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Universitas Indonesia. Arif, Bachtiar, Muchlis, dan Iskandar. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Akademia. Athukorala, Sarath Laksman, and Barry Reid. (2003). Accrual Budgeting and Accounting in Government and Its Relevance for Developing Member Countries. Manila: ADB. Bisyamsi, Rifqi Habiba. (2011). Analisis Penyajian Informasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Secara Akrual Pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Skripsi Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Universitas Indonesia. Bodnar, George H. (2000). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Greer, Charles R. (1995). Strategy and Human Resources: a General Managerial Perspective. New Jersey: Prentice Hall.


IFAC, PSC. (2003). Transition To The Accrual Basis Of Accounting Guidance For Governments Entities (2nd Ed). New York: IFAC. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2010). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta. . (2011). Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. Jakarta. Khausik, K.. P.. (2006, January). Government Accounting: Recent Trends and Direction for India. The Chartered Accountant, 1018-1029. McLeod, Raymond, and George Schell. (2001). Management Information Systems. New Jersey: Prentice Hall. Meyvita, Cut Dien Andiena. (2012). Analisis Keiapan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual. Skripsi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia. Mulyana, Budi. (2008). Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD. Nordiawan, Deddi, dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sonda Putra, dan Maulidah Rahmawati. (2008). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. . (2004). Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta. . (2004). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta. . (2005). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. . (2007). Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta. . (2009). Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Jakarta.


. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. . (2011). Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntasnsi Pemerintahan. Jakarta. Saputro, Ardhiana Wahyu. (2010). Analisis Kesiapan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan

Umum

(Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan)

Untuk

Mengimplementasikan Basis Akrual. Skripsi Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Universitas Indonesia. Sinaga, Jamason. (n.d.). Jurnal Korolari dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Widjajarso, Bambang. (2008). Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintahan Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. Jakarta: BPPK. Wawancara dengan bagian akuntansi Biro Keuangan Kelautan dan Perikanan. (2012). Jakarta.


Kata Kunci: Basis akrual; infrastruktur pendukung; kesiapan; pemerintah pusat

Recommend Documents