Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Pelatihan, Penerapan SAP Berbasis Akrual

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Gorontalo) TETIYANTI BILONDATU1, SAHMIN NOHOLO2, AMIR LUKUM3 Tetiyanti Bilondatu. 921 411 102. 2015 Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Gorontalo). Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak Sahmin Noholo, SE, MM dan Bapak Amir Lukum, S.Pd.,MSA. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Tingkat Pemahamn (X1), dan Pelatihan (X2) terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari kuesioner yang telah disebarkan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 aparatur Pemerintah Kota Gorontalo sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode Purposive Sampling. Sehingga diperoleh sebanyak 45 aparatur sampel. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial tingkat pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP berbasis Akrual, dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan SAP berbasis Akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan variabel bebas yakni tingkat pemahaman dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP berbasis Akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. Bedasarkan pengujian koefisien determinasi bahwa variabel tingkat pemahaman dan pelatihan cukup mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Gorontalo karena memiliki nilai koefisien determinasi yang cukup besar. Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Pelatihan, Penerapan SAP Berbasis Akrual 1

Tetiyanti Bilondatu, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Sahmin Noholo, SE, MM, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Amir Lukum S.Pd., M.SA, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 1

PENDAHULUAN Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry dan basis pencatatan yang digunakan adalah basis kas. Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP tersebut ditetapkan bahwa basis pencatatan yang digunakan adalah basis kas menuju akrual. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tersebut pada tahun 2010 disempurnakan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Perubahan SAP (2010) dibandingkan dengan SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta laporan keuangan yang harus disusun terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan Atas Laporan Keuangan. Setelah dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah pusat maupun daerah harus menerapkan basis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.

2

Namun sampai dengan tahun anggaran 2013 masih banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan basis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk Pemerintah Kota Gorontalo. Penerapan SAP yang baru yakni SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Gorontalo masih mengalami beberapa kendala, yakni: Pertama, belum adanya pedoman tentang penerapan basis akrual pada Pemerintah Daerah, Permendagri No.64 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dikeluarkan pada akhir tahun 2013. Kedua, Sebagian besar aparatur Pemerintah Kota Gorontalo masih belum memahami SAP basis akrual. Kurangnya pemahaman SAP berbasis akrual disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/pembukuan, Pelatihan yang belum maksimal, serta Basis akrual dirasa lebih sulit jika dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Berdasarkan penjelasan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Gorontalo)”.

KAJIAN PUSTAKA Tingkat Pemahaman Menurut Halen dan Astuti (2013) tingkat pemahaman adalah sejauh mana seseorang mengerti dalam menafsirkan dan mengungkapkan makna terhadap sesuatu hal atau simbol-simbol. Menurut peneliti, tingkat pemahaman adalah 3

perbedaan kemampuan seseorang dengan orang lain dalam memahami dan mengartikan sesuatu hal yang dilihat dan dipelajari. Pelatihan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 pasal 1 ayat (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Halim dan Kusufi (2012: 43) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Daerah), Badan Pengawas Keuangan, Investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi, pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemeritah daerah lain, dan pemerintah pusat yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Basis Akrual (Accrual Basis) Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 paragraf 8, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

4

transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Menurut Renyowijoyo (2010: 133) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010) Menurut pasal 1 ayat (8) PP No. 71 Tahun 2010 bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Menurut Tanjung (2012: 8) standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu : PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

5

Operasi

yang tidak dilanjutkan; PSAP 11 tentang laporan Keuangan

Konsilidasian; PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

METODE PENELITIAN Objek dari penelitian ini terdiri dari tiga variabel yakni dua variabel bebas (independen variable) dan satu variabel terikat (dependen variable). Adapun populasi merupakan objek atau subjek yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi penelitian ini adalah 70 aparatur SKPD Kota Gorontalo yang mengikuti pelatihan basis akrual tahun 2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Berdasarkan tehnik sampling yang digunakan maka sampel dalam penelitian ini adalah 45 aparatur yang terdiri dari 35 Kepala Bagian Program dan Keuangan dan 10 staf DPPKAD Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan kuesioner, studi

kepustakaan serta riset internet. Data utama didapatkan dari kuesioner dengan menggunakan skala likert dan skala guttman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Rumus regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: Y = α + b1 X1+ b2 X2+ e Uji

asumsi

klasik

yang

digunakan

yaitu:

uji

normalitas,

Uji

Multikolinieritas, Uji Heteroskedasitas. Untuk menguji hipotesis digunakan pengujian yakni: Uji T atau Uji Parsial, Uji F atau Uji Simultan, Koefisien Determinasi, dan Uji t paired t-test.

6

HASIL PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada aparatur pemerintah Kota Gorontalo, dengan sampel sebanyak 50 aparatur. Berikut hasil deskriptif variabel-variabel penelitian. Tabel 2. Hasil Deskriptif Variabel X1 (Pemahaman Aparatur) Pertanyaan

Tidak Paham

Paham

Total

Paham-1 Paham-2 Paham-3 Paham-4 Paham-5 Paham-6 Paham-7 Paham-8 Paham-9 Paham-10 Total

2 3 29 20 4 26 7 33 4 7 135

43 42 16 25 41 19 38 12 41 38 315

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Persentase Tidak Paham 4,44% 6,67% 64,44% 44,44% 8,89% 57,78% 15,56% 73,33% 8,89% 15,56% 30,00%

Persentase Paham 95,56% 93,33% 35,56% 55,56% 91,11% 42,22% 84,44% 26,67% 91,11% 84,44% 70,00%

Sumber: Pengolahan data Excel, 2015 Berdasarkan tabel, terlihat bahwa sebesar 30% aparatur pemerintah kota Gorontalo tidak paham mengenai SAP berbasi akrual dan sebesar 70% aparatur telah memahami SAP berbasis akrual. hal ini menunjukkan bahwa sebagian aparatur telah memahami SAP berbasis akrual. Tabel 3. Hasil Deskriptif Variabel X2 (Pelatihan Aparatur) Indikator Menyiapkan SDM Meningkatkan Pengetahuan SDM

Pernyataan 1 2 3 T_Indikator 3 4 5 T_Indikator T_Variabel

1 0 0 0

Alternatif Jawaban 2 3 4 7 15 17 0 11 27 0 12 26

5 6 7 7

Skor Aktual 157 176 175

Skor Ideal 225 225 225

0 0 0

1 0 0

7 8 7

32 32 31

5 5 7

176 177 180

225 225 225

0

8

60

165

37

1041

1350

% 69,8% 78,2% 77,8% 69,8% 78,2% 78,7% 80,0% 78,2% 77,1%

Sumber: Pengolahan data Excel, 2015 Berdasarkan tabel data dan perhitungan di atas, maka kriteria dari setiap persentase butir-butir pernyataan variabel Pelatihan Aparatur ditampilkan pada tabel 4 sebagai berikut ini:

7

Tabel 4. Kriteria Pelatihan Aparatur Presentase 69,8% 78,2% 77,8% 69,8% 78,2% 78,7% 80,0% 78,2% 77,1%

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber: Olahan data Excel, 2015 Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Pelatihan Aparatur adalah sebesar 77,1% dengan total skor sebanyak 1.041 yang berada pada kategori baik. Tabel 5. Hasil Jawaban Kusioner Variabel Y (Penerapan SAP Berbasis Akrual ) Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T_Variabel

Alternatif Jawaban 1 2 3 4 5 0 0 3 35 7 0 0 2 38 5 0 0 2 37 6 0 0 4 34 7 0 0 2 36 7 0 0 6 35 4 0 0 5 34 6 0 0 6 32 7 0 0 2 36 7 0 0 5 32 8 0 0 1 37 7 0 0 2 36 7 0 0 40 422 78

Skor Aktual 184 183 184 183 185 178 181 181 185 183 186 185 2198

Skor Ideal 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700

% 81,8% 81,3% 81,8% 81,3% 82,2% 79,1% 80,4% 80,4% 82,2% 81,3% 82,7% 82,2% 81,4%

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber: Pengolahan data primer Berdasarkan tabel 5 tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan persentase skor capaian untuk variabel Penerapan SAP Berbasis Akrual

adalah sebesar

81,4% dengan total skor 2.198 ada pada kategori yang baik. Hal ini tentunya menunjukan bahwa responden merasakan bahwa SAP berbasis akrual telah diterapkan dengan baik oleh para pegawai yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 8

Selanjutnya, sebelum dilakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian normalitas, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel penelitian sebesar 0,929 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,354. Nilai signifikansi pengujian normalitas lebih besar dari nilai alpha 0,05 (0,354>0,05) sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF dibawah 10 yakni 1,012, sehingga data memenuhi uji multikolinearitas. Kemudian pengujian heterokedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Berikut hasil analisis dengan bantuan program SPSS ditampilkan pada tabel 6 sebagai berikut: Tabel 6 : Hasil Analisis Regresi

Sumber: Data olahan SPSS 21, 2015

Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear berganda yang dibangun adalah: Ŷ = 18,027 + 0,788X1+0,764X2+e SAP = 18,027 + 0,788Pemahaman + 0,764 Pelatihan + e

9

Berdasarkan hasil analisis diatas juga diperoleh nilai thitung untuk variabel Tingkat Pemahaman sebesar 1,285. Sedangkan nilai ttabel pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar n-k-1 atau 45-2-1=42 diperoleh nilai ttabel 2,018. Maka nilai thitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai ttabel sehingga Ha1 ditolak dan Ho1 diterima. Kemudian nilai signifikansinya lebih besar dari nilai probabiltas 0,05 (0.026>0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pemahaman terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Untuk variabel pelatihan nilai thitung yang diperoleh sebesar 3,270, sedangkan nilai ttabel pada tingkat signifikansi 5% dan df 42 diperoleh nilai ttabel 2,018. Nilai thitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai ttabel sehingga Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. Kemudian nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,002<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pelatihan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Pengujian simultan dilakukan dengan menggunakan uji F berikut: Tabel 7 : Hasil Pengujian Simultan

Sumber: Data Olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai Fhitung penelitian ini sebesar 5,780. Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dan df1 sebesar k = 2 dan df2 sebesar N-k1=45-2-1=42 adalah sebesar 3,22. Maka nilai F-hitung yang diperoleh lebih besar Ftabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas (Tingkat Pemahaman Aparatur dan Pelatihan Aparatur) secara bersama-sama berpengaruh

10

signifikan terhadap variabel terikat (Penerapan SAP Berbasis Akrual) Kantor Pemerintah Kota Gorontalo. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 8 berikut: Tabel 8 : Koefisien Determinasi

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2014

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka Adjusted R Square adalah sebesar 0,178. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 17,8% variabilitas Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Kantor Pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Tingkat Pemahaman dan Pelatihan Aparatur, sedangkan sisanya sebesar 82,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengujian Pre Test dan Post Test Hasil Ujian SAP Aparatur Kota Gorontalo Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan hasil test sebelum dan setelah aparatur mengikuti pelatihan akuntansi berbasis akrual. pengujian dilakukan dengan pengujian Paired t-test. Hasil pengujiannya disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 9 : Hasil Uji Paired t-test

Sumber: Data Olahan SPSS 21, 2015

Berdasarkan pengujian di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pengujian sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari

11

test sebelum pelatihan dengan test setelah adanya pelatihan, Hal ini tentunya menunjukan bahwa sangat berpengaruhnya pelatihan terhadap kemampuan Pegawai dalam memahami SAP berbasis akrual. Dapat pula dilihat bahwa nlai rata-rata yang negatif berarti bahwa nilai test setelah adanya pelatihan lebih besar dibandingkan nilai test sebelum adanya pelatihan. Secara lebih detail dapat juga diinterpretasikan bahwa dari 70 pegawai yang mengikuti pelatihan tersebut, terdapat 1 pegawai yang masih belum maksimal kemampuannya dalam Penerapan SAP berbasis akrual.

PEMBAHASAN Pengaruh Tingkat Pemahaman Aparatur Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual Kantor Pemerintah Kota Gorontalo Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa Tingkat Pemahaman Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Kantor Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halen dan Diana Dwi Astuti (2013) yang hasil penelitiannya menemukan bahwa tingkat pemahaman aparatur berpengaruh terhadap penerapan basis accrual. Hasil yang tidak berpengaruh signifikan ini bukan berarti tingkat pemahaman aparatur yang semakin baik tidak akan berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual menjadi lebih baik, namun tingkat pemahaman yang baik bisa saja berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual namun harus didukung dengan profesionalisme kerja aparatur, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang tinggi, serta keinginan untuk merealisasikan pemahaman yang telah diperoleh

12

tersebut sehingga

nantinya dapat membantu mewujudkan penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil pengujian yang tidak signifikan ini diakibatkan adanya pemahaman yang beragam dari pegawai yang ada pada Kantor Pemerintah Kota Gorontalo mengenai Penerapan SAP Berbasis Akrual. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan instrumen penelitian, terdapat beberapa pegawai di Pemerintah Kota Gorontalo yang tidak paham pada item tertentu namun paham pada item lainnya. Hal ini menunjukan bahwa pegawai memiliki pemahaman yang beragam sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Penerapan SAP Berbasis Akrual. keberagaman tingkat pemahaman pegawai dapat dilihat dari hasil deskriptif jawaban responden yakni terdapat 4 pernyataan yang lebih banyak pegawai tidak paham yaitu tentang jurnal pendapatan LRA, pendapatan LO, pengakuan transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa serta pengakuan aset donasi. Namun terdapat pula 6 pernyataan yang lebih banyak pegawai paham yakni tentang batas waktu maksimal penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, pengakuan pendapatan LRA dan Pendapatan LO, pengakuan belanja, aset dan kewajiban serta pernyataan tentang basis pencatatan yang digunakan. Pengaruh Pelatihan Aparatur Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual Kantor Pemerintah Kota Gorontalo Berdasarkan pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa Pelatihan Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga didukung oleh pengujian hasil test sebelum dan setelah aparatur mengikuti pelatihan SAP berbasis akrual tahun

13

2015. Pengujian hasil tersebut dilakukan dengan analisis t-paired test yang diperoleh adanya perbedaan antara hasil test sebelum dan setelah adanya pelatihan. Sebelum pelatihan rata-rata skor pegawai hanya sebesar 35,18% sedangkan setelah adanya pelatihan skor pegawai naik menjadi 63,35%. Hal ini tentunya menjadi suatu interpretasi bahwa pegawai mampu mengambil dan memahami apa yang menjadi materi dalam pelatihan. Hal ini berarti apabila pelatihan aparatur semakin baik maka penerapan SAP berbasis akrual akan semakin baik pula. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halen dan Diana Dwi Astuti (2013) yang hasil penelitiannya menemukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari pelatihan aparatur terhadap penerapan accrual basis. Pengaruh Tingkat Pemahaman Aparatur dan Pelatihan Aparatur terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual Kantor Pemerintah Kota Gorontalo Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa Tingkat Pemahaman Aparatur dan Pelatihan Aparatur secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitianpenelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini. Penelitian tersebut yakni penelitian Halen dan Diana Dwi Astuti (2013).

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa variabel tingkat pemahaman tidak berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan 14

daerah, variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah dan tingkat pemahaman dan pelatihan berpengaruh secara simultan terhadap penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.

SARAN Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran yakni, perlunya peningkatan pemahaman aparatur terutama bagian keuangan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam penerapan SAP berbasis akrual Hal yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan atau mengikutkan pegawai untuk berbagai pelatihan yang berhubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual. Perlunya pelatihan yang lebih intensif, Pelatihan dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga nantinya aparatur lebih menguasai dan terbiasa dengan SAP berbasis akrual. dan Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti variabel-variabel lain terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

Hafiz Tanjung, Abdul, 2012, Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ; Bandung, Alfabeta Halen, dan Dwi Astuti, Diana, 2013, Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan dan Pedampingan Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintahan Kabupaten Jember). Jurnal STIE Mandala Jember. Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam, 2012, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diakses dari http://www.google.com (31-Jan-2015). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Diakses dari http://www.google.com (23Feb-2015). 15

Renyowijoyo, Muindro, 2008, Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba: Jakarta, Mitra Wacana Media Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D; Bandung, Alfabeta

16