RINGKASAN SUDARMAN. Fungsi Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ) dibimbing oleh NURAINI W PRASODJO dan MARJUKI. Kajian pengembangan masyarakat ini bertujuan untuk (1) menjelaskan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Pakembaran, (2) mejenlaskan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Pakembaran dan (3) menyusun strategi pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat. Kajian pengembangan masyarakat ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama melakukan kajian pendahuluan dengan cara wawancara dan observasi langsung pada pihak-pihak yang terkait. Tahap kedua yaitu menyusun strategi pemberdayaan BKM dengan cara diskusi kelompok (partisipasi) bersama anggota Badan Keswadayaan Masyarakat. Hasil kajian pengembangan masyarakat ini menunjukkan bahwa : (1) Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Pakembaran adalah mengidentifikasi masalah, mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemecahan masalah, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Keswadayaan Masyarakat mengalami kendala dalam hal, (a) kurang melibatkan masyarakat miskin secara langsung, (b) kurang mampu merencanakan langkah-langkah perencanaan program, (c) kurang mampu mengidentifikasi relawan potensial, (d) masih tergantung pada fasilitator kelurahan dalam mendisiplinkan jadwal kerja, (e) tidak ada sistem imbalan bagi anggota BKM, (f) terdapat konflik antara anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dengan perangkat kelurahan akibat kecemburuan sosial. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat berupa (a) perbaikan perumahan keluarga miskin, (b) perbaikan prasarana lingkungan, (c) pelatihan ketrampilan kerja dan penyediaan finansial usaha. Kegiatan perbaikan rumah pada tahun 2004-2009 hanya terealisasi 70 %, perbaikan prasarana lingkungan tahun yang sama terealisasi 66 %, pelatihan keterampilan pada tahun 2007-2009 terealisasi 75 %, sedangkan penyediaan dana pada periode yang sama terealisasi sebanyak 63 %. (3) Strategi pemberdayaan yang diusulkan berkenaan dengan masih adanya kendala yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat yaitu : (a) mengoptimalkan peran anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dengan cara melakukan pertemuan rutin yang diikuti juga perangkat kelurahan dan perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat, hal ini dilakukan agar menghilangkan kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat, (b) menyepakati sistem imbalan bagi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, (c) mengadakan pelatihan tentang perencanaan program yang diikuti oleh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, perangkat kelurahan dan relawan di luar anggota Badan Keswadayaan masyarakat, (d) membentuk kepengurusan baru pada unit-unit pelaksana di tingkat RW, (e) membangun kemitraan dengan lembaga keuangan tingkat Kabupaten Tegal untuk memperluas jangkauan pelayanan modal usaha, (f)
meningkatkan koordinasi dengan aparat kelurahan , tokoh masyarakat untuk menghilangkan konflik dan kecemburuan sosial. Kata kunci : (1) Pengembangan masyarakat, (2) Masyarakat.
Fungsi Badan Keswadayaan
ABSTARCT
SUDARMAN. The Functions of Self-Supporting Community Body (BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat) in Poverty Alleviation (A Case Study of Kelurahan Pakembaran, Slawi Subdistrict, Tegal Regency, Central Java Province) supervised by NURAINI W PRASODJO and MARJUKI. The community development study was aimed at (1) explaining the functions of Selt supporting Community Body at Kelurahan Pakembaran, (2) explaining the results of a poverty alleviation program implementation by Selfsupporting Community Body at Kelurahan Pakembaran, and (3) formulating an empowerment strategy of Self Supporting Community Body. The results of this community development study showed that: (1) The functions of Self-Supporting Community Body at Kelurahan Pakembaran were to identify problems, to assist the group of Self-Supporting Community in problem solving, to control and evaluate the activity of problem solving. In carrying out the functions, Self-Supporting Community Body had two constraints, namely: (a) the low direct involvement of the poor community, (b) the low ability to plan the measures of program planning, (c) the low ability to identify potential volunteers, (d) each depending on a facilitator from Kelurahan to discipline working schedules, (e) no reward system for BKM members, and (f) the emergence of a conflict between BKM members and Kelurahan officers due to social jealousy. (2) The results of the poverty alleviation activities by Self-Supporting Community Body were in form of (a) the housing improvement of poor families, (b) the improvement of environmental infrastructure, (c) job training and working capital provision. The realization of housing improvement during the 2004-2009 period was only 70%, the Improvement of environmental infrastructure the same year was 66%, and job training for the 2007-2009 period was 63% (3) The empowerment strategy recommended regarding the constraints faced by Self-Supporting Community Body, namely: (a) to optimize the role of the members of SelfSupporting Community Body through regular meetings attended by the Kelurahan officers and the representatives of Self-Supporting Community Body for the purpose of minimizing the social gap and increasing the community participation, (b) to have an agreement on the reward system for the members of Self-Supporting Community Body, (c) to organize a job training on program planning which is followed by the members of Self-Supporting Community Body, the Kelurahan officers, and the volunteers outside the members of SelfSupporting Community Body, (d) to form a new management in the operating units at RW level, (e) to establish a partnership with a financial institution at Tegal Regency level to extend the range of working capital service, (f) to increase the coordination with Kelurahan officers and public figures to overcome a conflict and social jealousy.
Keywords: 1) Community Development, 2) The function of self-supporting community Body.
RINGKASAN
SUDARMAN. Fungsi Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ) dibimbing oleh NURAINI W PRASODJO dan MARJUKI.
Kajian pengembangan masyarakat ini bertujuan untuk (1) menjelaskan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Pakembaran, (2) mejenlaskan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Pakembaran dan (3) menyusun strategi pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat. Kajian pengembangan masyarakat ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama melakukan kajian pendahuluan dengan cara wawancara dan observasi langsung pada pihak-pihak yang terkait. Tahap kedua yaitu menyusun strategi pemberdayaan BKM dengan cara diskusi kelompok (partisipasi) bersama anggota Badan Keswadayaan Masyarakat. Hasil kajian pengembangan masyarakat ini menunjukkan bahwa : (1) Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Pakembaran adalah mengidentifikasi masalah, mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemecahan masalah, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Keswadayaan Masyarakat mengalami kendala dalam hal, (a) kurang melibatkan masyarakat miskin secara langsung, (b) kurang mampu merencanakan langkah-langkah perencanaan program, (c) kurang mampu mengidentifikasi relawan potensial, (d) masih tergantung pada fasilitator kelurahan dalam mendisiplinkan jadwal kerja, (e) tidak ada sistem imbalan bagi anggota BKM, (f) terdapat konflik antara anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dengan perangkat kelurahan akibat kecemburuan sosial. (2) Hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat berupa (a) perbaikan perumahan keluarga miskin, (b) perbaikan prasarana lingkungan, (c) pelatihan ketrampilan kerja dan penyediaan finansial usaha. Kegiatan perbaikan rumah pada tahun 2004-2009 hanya terealisasi 70 %, perbaikan prasarana lingkungan tahun yang sama terealisasi 66 %, pelatihan keterampilan pada tahun 2007-2009 terealisasi 75 %, sedangkan
penyediaan dana pada periode yang sama terealisasi sebanyak 63 %. (3) Strategi pemberdayaan yang diusulkan berkenaan dengan masih adanya kendala yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat yaitu : (a) mengoptimalkan peran anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dengan cara melakukan pertemuan rutin yang diikuti juga perangkat kelurahan dan perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat, hal ini dilakukan agar menghilangkan kesenjangan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat, (b) menyepakati sistem imbalan bagi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, (c) mengadakan pelatihan tentang perencanaan program yang diikuti oleh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat, perangkat kelurahan dan relawan di luar anggota Badan Keswadayaan masyarakat, (d) membentuk kepengurusan baru pada unit-unit pelaksana di tingkat RW, (e) membangun kemitraan dengan lembaga keuangan tingkat Kabupaten Tegal untuk memperluas jangkauan pelayanan modal usaha, (f) meningkatkan koordinasi dengan aparat kelurahan , tokoh masyarakat untuk menghilangkan konflik dan kecemburuan sosial.
Kata kunci : (1) Pengembangan masyarakat, (2) Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat.
