Kasus-Kasus Nusa Tenggara Timur

Kumpulan Kasus Nusa Tenggara Timur

PROYEK PILOT INISIATIF KOMUNITAS KREATIF 2008 – 2009

Kasus-Kasus Nusa Tenggara Timur

52


Kasus 1 Kecamatan Amanuban Selatan

SENI MUSIK DAN TARIAN: MEMPERKUAT KEGIATAN PNPM Dyah Widuri PenLok Amanuban Selatan memandang perlunya Komponen II segera dilaksanakan karena sepenuhnya menjadi tugas PenLok. Berdasarkan pemahaman bahwa kegiatan Komponen II dilakukan untuk mendukung program pembangunan, suatu ketika PenLok mengunjungi dan mengajak kelompok kesenian vocal group “Hasima” dari desa Pollo dan kelompok tarian-musik “Genet” dari desa Enoneten, untuk terlibat dalam kegiatan PNPM Dayabudaya. “Vokal grup untuk mendukung PNPM dalam mensosialisasikan program untuk menjaga sarana PNPM. Dia tampil tiap kegiatan PNPM. Kami ngomong mereka nyanyi, lagunya ajak masyarakat jaga sarana……. ada lagu sendiri. Itu syarat …… mereka harus buat lagu yang berbau program, jangan asal nyanyi.” 1 Setelah kelompok-kelompok tersebut mengisyaratkan tanda setuju, PenLok mengajukan proposal pada 1 Desember 2008 kepada Yayasan Kelola, yang memuat rencana kegiatan bahwa kelompok kesenian ini akan tampil pada tahapan Musyawarah Desa Serah Terima PNPM MP di desa-desa, dilengkapi penjelasan waktu, tempat, dan anggaran. Kelompok kesenian ini diberi kesempatan menyanyikan lagu daerah yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan baik pelaksanaan maupun pelestariannya.

1

Ronald Nuban, PenLok Amanuban Selatan

53


Satu setengah bulan kemudian, 22 Januari 2009, Yayasan Kelola mengirim memo persetujuan kepada pelaku IKK kecamatan Amanuban Selatan. Secara spesifik memo ditujukan pada PenLok, UPK, BKAD, dan PJOK, perihal Hasil Verifikasi Yayasan Kelola atas pengajuan proposal Komponen II. Yayasan Kelola menyetujui sepenuhnya proposal tersebut baik kelompok kesenian, metode penyelenggaraan, dana IKK yang diajukan, dan rencana kegiatannya.2 Jumlah dana yang akan dikirim Kelola sebesar pengajuan dana IKK Amanuban Selatan yaitu Rp 10.870.000,00. Selanjutnya UPK dan PenLok membuat Surat Perjanjian Kontrak pada tanggal 22 Januari dengan kelompok kesenian sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan pembiayaan yang disetujui Kelola. Setelah Pernyataan Kesepakatan dan Surat Perjanjian Kontrak selesai ditandatangani, berkas tersebut dikirim ke Kelola untuk dicairkan dananya. Menurut PenLok, proposal Komponen II yang diajukan ke Kelola mencakup kegiatan di tujuh (7) desa sarana PNPM, yaitu Pollo, Batnun, Oekiu, Noemuke, Oebelo, Enoneten, dan Mio. Akan tetapi hasil verifikasi oleh Yayasan Kelola hanya menyetujui kegiatan di enam (6) desa saja, kecuali Desa Mio. Tidak ada catatan tertulis atau memo dari Yayasan Kelola mengenai hal itu. PenLok sendiri lupa dengan cara apa Kelola menyampaikan ketidaksetujuannya dan mengapa hanya menyetujui 6 dari 7 kegiatan di desa partisipasi. Sampai 28 Mei 2009, kegiatan Komponen II sudah berlangsung di 4 (empat) desa, yaitu Oebelo, Noemuke, Enoneten, dan Batnun.3 Penyelenggaraannya dipadukan dengan MDST PNPM MP 2008 sekaligus MD Perencanaan PNPM MP 2009. Dana dari IKK dan swadaya digunakan untuk honor, transport, konsumsi, dan dokumentasi. Dokumentasi setiap pertunjukan dianggarkan karena dalam pengajuan dana atas kegiatan yang telah dilakukan, kelompok kesenian harus menyertakan gambar dalam bentuk foto atau film. “Laporan kelompok Komponen II harus ada dokumentasinya. Jadi mereka pentas, ada dokumentasi, baru datang ke UPK untuk dibayar honornya. PenLok kasih cara bikin RAB Rancangan Anggaran dan Biaya Komponen II.”4 Pada pentas di Oebelo dan Noemuke, semua kelompok Hasima adalah laki-laki berjumlah 9 (sembilan) orang. Sementara dalam proposal Komponen II kelompok ini terdiri dari 10 anggota laki-laki dan 5 anggota perempuan. Perihal tidak ikut sertanya 5 (lima) perempuan dalam kegiatan karena ada yang sekolah di Kupang atau sibuk kerja panen di sawah. Selain itu banyak anggota perempuan yang enggan pergi ke luar rumah atau tidak diijinkan orang tua karena sebagian besar latihan dilakukan malam hari.5 Kelompok lain yang berpartisipasi dalam kegiatan Komponen II adalah “Genet”. Dalam pentas di MDST MP Desa Enoneten mereka menampilkan musik dan tarian yang diikuti 18 orang, terdiri dari siswa-siswi sekolah dasar di desa Enoneten dan seorang pembimbing bernama Oktovianus Puay.6 Mereka tampil mengenakan

2

Bersamaan dengan memo tersebut dilampirkan Pernyataan Kesepakatan yang harus ditandatangani PenLok, PJOK, dan BKAD. Pernyataan Kesepakatan itu berisi penjelasan tentang tanggung jawab IKK Amanuban Selatan, tanggung jawab Kelola, jangka waktu, pembayaran, pencatatan informasi dan pelaporan, serta ketentuan umum. Jangka waktu kegiatan Komponen II ini ditetapkan berlaku mulai 22 Januari dan berakhir pada 20 April 2009. 3 Dua desa partisipasi yang belum menyelenggarakan MDST adalah Pollo dan Oekiu. Menurut FK, dua desa tersebut akan mendapat sanksi lokal karena pembangunan fisik pada PNPM 2008 belum selesai. Jika pembangunan fisik selesai maka akan dilangsungkan MDST di dua desa tersebut diselingi pentas seni Komponen II. 4 Ronald Nuban, PenLok 5 Penjelasan ini disampaikan ketua vocal group Hasima, Kamal Bessie 6 Pay adalah guru sekolah dasar

54


sarung tenun dan atasan putih untuk siswi, selimut tenun dan atasan putih untuk siswa.7 Berkaitan dengan jumlah dana Komponen II yang diterima IKK Amanuban Selatan baru 50% dari jumlah keseluruhan yang dianggarkan, PenLok bercerita bahwa pihaknya memang mengusulkan sebagian kegiatan perpaduan. Akan tetapi ketika dia akan mengusulkan kegiatan Komponen II berikutnya, pihak Kelola tidak bersedia menerimanya lagi. PenLok menanyakan hal ini pada PenProv yang kemudian dijawab bahwa PenProv sudah menghubungi Kelola dan Kelola menyatakan bahwa mereka tidak menerima proposal Komponen II lagi dari Amanuban Selatan. Seharusnya usulan satu kali saja, demikian dikatakan PenProv. Kelompok Kesenian “Hasima” dan Penampilannya di Desa Batnun Kelompok vocal group ini dibentuk pada tanggal 11 Januari 1999 dan menjadi tempat berkesenian pemuda pemudi desa Pollo. “Hasima”, dalam bahasa Dawan adalah kependekan dari haim simo manekan, yang artinya kami terima berkat. Setiap tahun anggotanya tetap, sekitar 20-30 orang, namun sering berganti orang.8 PenLok pernah berkecimpung dalam kelompok ini. Sebagian anggota bekerja sebagai tukang ojek, petani, dan sedikit anak sekolah. Kelompok yang sudah mapan ini berlatih seminggu dua kali dan sering mengisi acara di gereja, perayaan tujuhbelasan, maupun Pameran Pembangunan.9 Tampaknya kemapanan kelompok ini menarik perhatian PenLok. Sekitar Oktober 2008, Pak Bessie ditawari untuk terlibat dalam kegiatan pentas seni di desa-desa. “Pak Opa (PenLok) datang sekitar Oktober itu .. jadi … hanya kasih tahu saja kami menyanyi … saya bilang Om Opa ini lagu apa nanti yang saya nyanyikan … Om Opa bilang nanti berkaitan dengan program ... akhirnya om opa bilang sudah ko … o sudah gampang …. Duduk lima menit sudah jadi lagu. Begitu. Jadi saya cipta lagu dan esoknya panggil anak-anak untuk latihan..”10 Pada akhir Desember 2008 dan akhir April 2009 dia menciptakan dua buah lagu dalam bahasa Dawan yang tidak dia beri judul. Lagu pertama dinyanyikan pada waktu MDST PNPM MP 2008 di Desa Oebelo. Lagu pertama dan kedua dinyanyikan pada kegiatan yang sama di desa Noemuke dan Batnun. Upaya membuat lagu kedua dilatarbelakangi dengan keinginan warga Noemuke yang ikut melihat pentas “Hasima” di Oebelo, mereka minta Pak Bessie menyanyikan banyak lagu untuk kegiatan yang sama di Noemuke. Pak Bessie pulang dan menciptakan lagu kedua. Esoknya, kelompok ini sudah menyanyikan dua lagu di Noemuke. “… setiap kali menyanyi masyarakat senang … waktu di Oebelo yang berbatasan dengan Noemuke … kalau sampai di Noemuke Om Mal (Bessie) harus lagu banyak …. … saya bilang harus ciptakan lagu …. Saya tanya pak Opa (PenLok) … dia bilang … o itu lebih bagus.”11

7

Kami tidak menjumpai kelompok Genet karena jaraknya cukup jauh dari kota kecamatan. Anggota keluar dari kelompok karena menikah, sekolah atau bekerja di luar kota. 9 Lomba menyanyi diikuti di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai propinsi, pentas pada perayaan tujuhbelasan di kecamatan, dan mengisi acara Pameran Pembangunan di kabupaten. 10 Kamal Bessie, ketua kelompok “Hasima” 11 Kamal Bessie, ketua kelompok “Hasima” 8

55


Hasima tampil di desa Batnun pada hari Rabu, 20 Mei 2009, dalam MDST dan MD Perencanaan.12 Kami mengikuti keseluruhan acara sehingga dapat memberi gambaran bagaimana kegiatan seni dipentaskan. Pukul 10 pagi pengurus PNPM kecamatan berangkat ke Desa Batnun. Baru ada 20-an anggota masyarakat laki-laki dan beberapa ibu yang sedang menyiapkan konsumsi di dapur. Pukul 11.00 kepala desa datang dan duduk di deretan kursi depan berhadapan dengan tempat duduk masyarakat peserta musyawarah. Kepala desa berbincang-bincang dengan para aparat desa dan pengurus PNPM di sampingnya. Tak lama kemudian, seorang ibu menyajikan sirih pinang untuk para tamu. Sekitar pukul 12.00 sudah cukup banyak tamu yang hadir, ada 50-an orang, di antaranya masyarakat, perangkat, BPD, kepala dusun, dan tua adat. Pengurus PNPM kecamatan yang hadir di antaranya FK MP, FKT MP, staf UPK, PenLok, dan sekretaris UPK. Tim IKK yang hadir adalah 3 orang Tim Kreatif. Acara diawali dengan informasi dari pembawa acara tentang dimulainya Musyawarah Desa Serah Terima sarana jalan 1.400 meter dan Musyawarah Desa Perencanaan di Desa Batnun. Berturut-turut acaranya adalah doa oleh seorang pendeta, penyambutan adat dari masyarakat kepada pengurus PNPM kecamatan beserta kami, sambutan kepala desa Batnun dilanjutkan pembukaan resmi musyawarah, serta perkenalan kami pada peserta kegiatan. “Pada tahun 2009, kalau bisa diperhatikan dari segi budaya apa yang telah dijalankan …. maupun program bidang prasarana jalan atau bidang pendidikan …. untuk selanjutnya kami mohon untuk diperhatikan.”13 Acara berikutnya adalah penjelasan dari FK MP tentang kegiatan serah terima sarana 2008 dan perencanaan tahun 2009 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Dawan. FK memimpin jalannya musyawarah dan memfasilitasi pembentukan Tim Pemelihara desa Batnun. Setelah Tim Pemelihara dibentuk, FK menutup pembicaraannya, pembawa acara mempersilakan kelompok seni menampilkan kebolehannya. Ada 13 anggota kelompok yang semuanya laki-laki yang menyanyikan sebuah lagu diiringi gitar. Mereka mengenakan seragam warna orange, berkerah tegak, berlengan panjang, dan selimut Timor. Selimut atau kain panjang dikenakan dengan menggulung ke badan sekali saja, mempertemukan ujung atas di dua sudut sama sisi dari selimut itu dan mengikatnya tepat di perut, diperkuat ikatan sabuk melilit pinggul, terbuat dari kain tenun juga, yang dibiarkan menjuntai ujungnya hingga di bawah lutut.14 Selimut yang dikenakan itu diantaranya bermotif Amanuban dan Rote. Dalam menyanyi mereka berdiri setengah melingkar, dua pemusik di antaranya berada paling ujung. Tangan mereka disembunyikan di belakang badan, tanpa banyak gaya mereka menyanyi. Tarian Bonet Selatan

di

Kecamatan

Amanuban

12

Desa ini terdiri dari 3 dusun yaitu Umneon, Toitune, Fatumalak. Di sebelah utara berbatasan dengan desa Kiubaat, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Oekiu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bena, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pollo. Jumlah penduduk laki-laki 1.188 jiwa dan perempuan 1.172 jiwa, yang tergabung dalam 594 KK. 13 Kepala Desa Batnun 14 Baju tradisional yang dikenakan laku-laki dinamai selimut

56


He … haim toti palamis Haim toti palamis Neu hai ama ‘ hai ena’ Ma neu hai olif ta taf An bi bale I He .. hei on kan fain lasi tuta Ai’ kan fain lasi’ leta Maut hem etu ma miton Hai kuan mahonit Bi neon ahunut Hai ama ma ena Nahoin ma na’naebakai Bi pah meto hai kuan bale I Hai monim mbi susal Hai monim mbi nukat Mok hai ama’ hai ena’ma olif tataf Mes tabui ama ena’ ana’a plenat Na beeb kai he mi fena’ hai kuan le’i Nek lasi babat ma fo’at fenekat An fit nan kai nako lasi susal nukat Lagu itu menceritakan kekurangan di masa lalu di mana belum ada bantuan sarana jalan dari pemerintah sehingga kesulitan bepergian. “... Ayat pertama … kita sudah sampai di desa dan menceritakan keadaan di kampung kita ini, minta permisi pada orang tua yang ada untuk menceritakan masa lalu daerah kita. Ayat kedua, pemberitahuan kepada orang-orang yang baru datang, tamu-tamu, bahwa dahulunya di daerah kami ini ketinggalan, kekurangan uang, lantas … transportasi yang kami tidak miliki dan sarana jalan … tidak bisa jangkau ke kota ... Reffnya menceritakan tentang kami punya bapak mama di kampung yang sudah melahirkan dan membesarkan kami di Timor, namun kami anak-anak harus bersekolah … orang tua kami yang telah menerima bantuan berupa nasihat atau berupa materi uang dari pemeritah … Kami melihat kembali supaya bantuan-bantuan bisa terpakai dengan jelas … tidak sembarang dipakai. Sekaligus …. terima kasih …. pada pemerintah … bantuan … sarana jalan dan modal.”15 Setelah pentas seni, FK memandu upacara serah terima sarana jalan. Berkas dari ketua TPK diserahkan pada kepala desa, kemudian oleh kepala desa berkas itu diserahkan pada ketua Tim Pemelihara yang baru dipilih bersama. Acara selanjutnya adalah MDKP (Musyawarah Desa Khusus Perempuan) yang dipimpin oleh FK dan FKT. PenLok dan beberapa anggota pengurus PNPM menempelkan kertas berisi tulisan tentang rencana usulan kelompok perempuan dan masyarakat lainnya. Sementara beberapa orang sibuk menempelkan informasi sebagai materi pertemuan, ibu-ibu menyajikan kopi dan makanan kecil untuk semua peserta musyawarah. MDKP dan Musyawarah Perencanaan berlangsung selama sekitar 2 (dua) jam, membicarakan jenis usulan yang akan diajukan Desa Batnun untuk PNPM 2009. Di sela-sela kegiatan itu, penampilan musik “Hasima” disaksikan lagi, kali ini mereka membawakan lagu ke dua. Pah … onam … banamam oenam Sin teun sin nekaf mese 15

Kamal Bessie, Ketua Kelompok “Hasima”

57


Sin teun sin ansao mese An tola ma na fena TTS Sin teunsin nekaf mese Sin teunsin ansao mese An tola ma na fena TTS Haim toti neu hai ama hai ena Em alkit nekaf mese Em alkit ansao mese Het panat mat paloil tani kitkuan Em alkit nekaf mese Em alkit ansao mese Het panat mat paloil tani hit kuan Ale’ sa le’ an fani babat Ale’ sa le’ an fain tuntakus Maut het simo at panat mat paloli Ale’ sa’ le’ anfani babat Ale ‘ sa’ le’ an fain tuntakus Maut het simo at panat mat paloli Lagu tersebut mengajak masyarakat di tiga suku besar untuk bersehati. “ …. di TTS ada 3 (tiga) suku, yaitu Onam Molo, Banam Amanuban, Oenam Amanatum. Mari kita bersehati … bersama … membangun daerah TTS … Ayat kedua … kepada bapak mama yg berdiam di TTS mari kita sehati, ajakan … supaya melestarikan, memelihara kekayaan alam yang ada di TTS … Reffnya … bantuanbantuan yang telah kita dapat dari pemerintah … uang sebagai modal ... nasihat, sarana … mari kita samasama terima … kita pakai dan jaga sampai anak cucu.” 16 Sementara acara musyawarah masih berlangsung, para anggota pentas seni bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak ikut kegiatan musyawarah karena mereka tidak berasal dari desa Batnun, mereka dari desa Polo. Mereka berganti pakaian, mengenakan t- shirt dan celana jeans, lalu pulang naik motor. Sekitar pukul 15.00, acara berakhir, ditutup dengan doa. Catatan untuk Komponen II Mengamati bagaimana proses penentuan kelompok seni dan proses kegiatan itu berjalan, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Pertama, mengenai cara seleksi kelompok seni yang dilakukan oleh PenLok. PenLok tidak menyebarluaskan pada seluruh kelompok seni di kecamatan ini, terlihat dari cerita PenLok sendiri dan ketua kelompok “Hasima”. Kelompok ini ditunjuk oleh PenLok untuk mengisi kegiatan PNPM MP dengan menampilkan vocal group dan lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang mendukung pembangunan. Kelompok seni tradisional yaitu tarian gong, tarian maekat, musik bijola dan cuk, sama sekali tidak ditampilkan. Dari penampilan “Hasima” di desa Batnun terlihat bahwa mereka hanya menyanyikan lagu dan tidak terlibat musyawarah. Setelah selesai menyanyi, mereka istirahat sejenak, dan pulang sebelum musyawarah selesai. Kelompok seni ini bukan merupakan bagian dari masyarakat Batnun, oleh karena itu “greget” kegiatan seni ini kurang terasa. Masyarakat sendiri hanya menonton sejenak, kemudian kembali lagi

16

Kamal Bessie, Ketua Kelompok “Hasima”

58


mengikuti musyawarah. Bisa dikatakan tidak semua penyanyi dari desa Pollo itu dikenal dalam pergaulan sehari-hari oleh masyarakat Batnun. Ada jarak yang cukup lebar antara orang yang menyanyi dan orang yang mengikuti musyawarah, meskipun jarak itu menjadi dekat karena dihubungkan dengan lagu-lagu yang menceritakan pemeliharaan sarana pembangunan. Ke dua, relasi antar pelaku IKK yaitu tidak terlibatnya seluruh pelaku IKK dalam kegiatan Komponen II. Kegiatan ini murni dikerjakan oleh PenLok dengan langkah-langkah seperti PTO. Akibatnya semua tim IKK tidak antusias mengikuti kegiatan ini. Contohnya dalam MDST PNPM MP di Batnun tidak dihadiri oleh Kader Budaya Batnun.17 PenLok sempat marah dengan ketidakaktifan Kader Budaya Batnun dan berencana untuk menggantinya kalau program IKK ini diperpanjang tahun depan. Tim Kreatif juga tidak pernah hadir dalam kegiatan Komponen II sebelum MDST di Desa Batnun. Mereka hadir di Batnun sepanjang kegiatan karena disuruh oleh Penlok. PenLok merasa tidak enak pada kami jika Tim Kreatif tidak datang. Tim Kreatif tidak pernah hadir dalam kegiatan ini sebelumnya karena memang bukan tugasnya. Ke tiga, ada proses informasi yang hilang karena PenLok lupa dan dokumen tertulis tidak ada di arsip IKK Amanuban Selatan yaitu pada pengajuan usulan Komponen II kepada Yayasan Kelola. PenLok bercerita bahwa dari 7 usulan Komponen II hanya 6 usulan yang disetujui. Tujuh usulan itu mencakup 6 usulan kelompok Hasima mengisi kegiatan PNPM dan 2 usulan kelompok Genett mengisi kegiatan PNPM. PenLok tidak tahu mengapa Yayasan Kelola tidak menyetujui satu usulan yaitu usulan tentang kelompok Genet mengisi kegiatan MDST di Desa Mio. Ke empat, peristiwa tidak diterimanya usulan Komponen II tahap 2 yang akan disampaikan PenLok ke Yayasan Kelola merupakan bagian dari “ketidakjelasan administrasi.” Karena jumlah dana yang dianggarkan untuk Komponen II adalah sebesar Rp 21.000.000, sementara IKK Amanuban Selatan baru menerima separuhnya sesuai dengan usulan pertama yang dikirim 1 Desember 2008. Sisa dana yang belum diterima tidak boleh diusulkan lagi dengan alasan yang kurang jelas. PenProv—menurut Kelola— usulan harus satu kali per komponen. Mungkin Kelola memiliki alasan administrasi yang logis, tapi alasan itu tidak disampaikan secara jelas baik lesan maupun tertulis.

17

Ketika esoknya bertemu dengan Kader Budaya Batnun, mantan kepala desa, mengatakan bahwa hari-hari ini dia sibuk bekerja di sawah untuk panen.

59


Kasus 1 Kecamatan Kupang Tengah

DESA OELPOAH TIDAK TERLIBAT DALAM KEGIATAN IKK Dyah Widuri Tidak terlibatnya desa Oelpoah dalam kegiatan IKK di kecamatan Kupang Tengah disayangkan oleh berbagai pihak.18 Dari enam desa dan satu kelurahan di kecamatan ini hanya desa Oelpoah yang tidak mengambil bagian dalam gerakan pemberdayaan komunitas berbasis budaya ini. 19 Hal ini terjadi karena kepala desa keberatan menindaklanjuti kerja IKK yang telah dijabarkan dalam sosialisasi kecamatan. Keberatan kepala desa ini terlihat dari batalnya kegiatan sosialisasi desa yang sedianya akan dihadiri masyarakat, aparat, pelaku IKK kecamatan, dan kelompok kesenian di desa Oelpoah. Sebelumnya, Septy atau Epy panggilannya (Ketua UPK) yang bertetangga dengan kepala desa sudah memberi tahu pihak desa bahkan bertemu dengan kepala desa sendiri, bahwa mereka diminta mengundang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi IKK. Den, PenLok, juga sudah menginformasikan kegiatan ini pada KPMD Oelpoah. “ … waktu itu kebetulan ada Kaur pembangunan atau pemerintahan …, dia tanya …ini 18

Desa Oelpoah terdiri dari 11 RT yang tersebar dalam 5 dusun. Penduduknya berjumlah 1.180 jiwa dengan perincian 563 jiwa penduduk perempuan, 617 jiwa penduduk pria. Desa yang terbagi dalam 300 KK ini memiliki tingkat pendidikan penduduk yang beragam yaitu 140 orang tidak tamat SD, 130 orang tamat SD dan SLTP, 27 orang tamat SLTA, 3 orang tamat Akademi/PT. Data ini diperoleh dari monografi dan data KB desa Oelpoah tahun 2008 yang ditandatangani oleh PKB/Ajun PKB tanggal 16 Oktober 2008. 19 Kecamatan Kupang Tengah terdiri dari desa Mata Air, Tanah Merah, Penfui Timur, Oebelo, Oelnasi, Noelbaki, Oelpoah, serta Kelurahan Tarus

60


mau kegiatan apa? … saya bilang … ini mau sosialisasi, kemarin kita sudah sepakat dengan bapak desa hari ini … Mereka tidak tahu, saya juga bingung ... kaurnya juga tidak tahu. Saya kontak Pak Den, Pak Den dalam perjalanan ... semua penari sudah siap, di sana tidak ada orang. Saya telpon Kaurnya satu yang di dekat rumah saya, saya tanya … kemarin bapak desa sebar undangan tidak? … dia bilang …tidak … Ah ini bagaimana …” 20 “ … waktu ngatur jadwal Pak Epy sudah ke sana sebelumnya. … sama KPMD kan kita sudah saling ngobrol … nanti ada sosialisasi tentang budaya …semua sudah senang … saya ke sana kok masih tutup … wah ini bagaimana ini ... waduh ….” 21 Para penari yang umumnya anak sekolah dasar dan menengah sudah bosan menunggu dimulainya pertemuan.22 Septy menghubungi PJOK dan mengutarakan persoalannya, PJOK segera menghubungi kepala desa meminta penjelasannya. “Ditunggu-tunggu tidak datang juga … Kita kasih tahu PJOK Ibu Atha … alasannya kecewa sama PNPM, kita yang kena yang budaya .. padahal masyarakat antusias sekali …sebelum itu saya sudah kasih sosialisasi kegiatan budaya ini dan KPMD juga sudah diberi tahu.” 23 Ihwal kekecewaan kepala desa pada PNPM MP yang kemudian merembet pada IKK merupakan cerita tersendiri. Pertama, kepala desa kecewa dengan hasil penetapan dalam MAD III 2008 karena desanya hanya mendapat dana BLM untuk pendidikan saja, usulan utama desa ini yaitu perpipaan—yang merupakan program desa paling penting--tidak disetujui dalam verifikasi. “Tahun lalu … kami usulkan beasiswa , perpipaan, Jalan Usaha Tani, dengan SPP. Setelah sampai di tingkat kecamatan, diverifikasi, ternyata 3 usulan tidak diterima … saya ribut … saya bangun … jalan .. kami sekarang kasih informasi pak, bukannya mau jatuhkan teman-teman di sana … maaf sekali .. kita usulkan 4 kok yang masuk hanya 1 …Tapi mereka bilang sudah bapak nanti kita ada program 2009 … Baru-baru mereka datang sosialisasi … ”24 “ … perpipaan …karena sumber airnya kita harus gravitasi ... sumber air di bawah jadi mesti naik ke atas …. mahal … kalau sumbernya di atas turun saja bisa … makanya tidak lolos begitu …” 25 Tim verifikasi tidak menyetujui usulan perpipaan tersebut karena pertimbangan tidak adanya surat pelepasan tanah di mana sumber air berada. “ …. ambil air minum … lewat jalan ke ujung kampung, naik jalan …itu sudah diusulkan ... gagalnya itu tim verifikasi naik … katanya pemilik tanah, air itu, tidak membuat surat ijin, seperti pelepasan, jadi gagal. Padahal kami sudah sepakat runding bahwa air itu dari

20

Septy Saubaki, Ketua UPK Kupang Tengah Den Akles Bullan, PenLok Kupang Tengah 22 Para penari adalah pelajar SD dan SMP, semuanya perempuan. PenLok sekaligus pemimpin sanggar tari di mana anak-anak tersebut belajar, meminta ijin pada sekolah agar anak-anak diperbolehkan menari di desa Oelpoah. 23 Septy Saubaki, Ketua UPK Kupang Tengah 24 Ketika menceritakan pengalaman tersebut, Kepala Desa Oelpoah, Yusak Labati, tidak menunjukkan kemarahan. Diselingi tawa mengingat peristiwa tahun lalu. 25 Sekretaris Desa Oelpoah 21

61


nenek moyang, air umum. Tapi itu menurut pengamatan kita. Tidak pakai surat juga tidak apa apa …” 26 “Hasil verifikasi … menilai tidak layak karena tanah itu masih status milik orang, harus dilepaskan dulu baru bisa, waktu itu kepala desa belum berusaha juga, artinya pelepasan hak itu memang belum aja, jadi dibatalkan oleh tim verifikasi ... dia keberatan akhirnya …. kekecewaan sementara dia lampiaskan ke IKK.” 27 Kedua, kepala desa kecewa dan menilai bahwa Camat dalam rapat 31 Januari 2008 tidak menepati pernyataannya. Waktu itu Camat mengatakan bahwa dana PNPM MP ini akan dibagi rata untuk 7 desa dan 1 kelurahan, tapi kenyataannya hal itu tiidak terjadi. Ketiga, kepala desa kecewa karena pihaknya tidak bisa mengusulkan usulan lain setelah tim verifikasi mengatakan “tidak” atas penilaiannya pada usulan perpipaan. Tiga hal tersebut di atas itulah yang memicu kekecewaan kepala desa sehingga tidak menanggapi kehadiran IKK. Meskipun kemudian PenLok berusaha menjumpai kepala desa setelah ‘insiden’ sosialisasi desa, tetapi tampaknya kepala desa masih enggan menemuinya. Hal ini disesali oleh KPMD Oelpoah. “Saya sama KPMD desa Oebelo ke sana … kata istrinya ada di proyek … kita mau ke sana ada orang yang bilang sudah saya panggil saja … dia (kepala desa) bilang orang dari mana mau perlu … dari kecamatan program PNPM … ah bilang dia sudah tidak usah lagi di Oelpoah, tidak usah …. ini bukan jam kantor…” 28 “Saya menyesal … karena bapak desa tidak terima ini program … kalau kita kader … dibilang lanjutkan ini KPMD PNPM … seni budaya, kita siap kerja , tapi karena tidak ada dukungan dari kepala desa jadi kami mau kerja dari mana, tidak tahu mau masuk dari mana, kalau tidak ada pemerintah desa kasih kita kesempatan untuk kerja.” 29 Dalam kesempatan bertemu dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Oelpoah, kepala desa menjelaskan pada kami tentang PNPM Budaya meskipun pada awalnya dia tidak tahu. Tapi kemudian dia ingat bahwa ketua UPK, pak Septy, pernah datang ke kantor desa untuk memberi tahu akan ada sosialisasi desa. Tampak bahwa kepala desa tidak memberi perhatian khusus pada IKK dan enggan bercerita panjang lebar tentang IKK. “PNPM budaya ada, tapi waktu itu bapak Kades berhalangan jadi kita tidak masuk organisasi … dengar PNPM budaya dari fasilitator yang datang ke sini untuk bentuk … tapi setelah sampai …. Bapak Desa berhalangan … Mungkin ada kelemahan kami juga ... yang kesini Septy Saubaki ketua UPK kecamatan …. info sosisalisasi desa … dia juga orang asli Oelpoah. Biasa dipanggil Epy.” 30 “Waktu itu mereka ke sini mau sosialisasi … kita sibuk, bukan kita tolak. Hanya beberapa desa yang masuk ... waktu itu saya berhalangan jadi mereka pas datang dan tunda sedikit…” 31 “Pak Epy sampai di kantor tapi Pak Desa tidak ada dan kami belum sempat undang masyarakat hadir di sini. Mereka datang …. info terlambat …. kami tidak undang

26

TPK Desa Oelpoah, Marsianus Mao Septy Saubaki, Ketua UPK Kupang Tengah 28 Den Akles Bullan, PenLok Kupang Tengah 29 Teldha, KPMD Oelpoah sejak 2008. Pernah menjadi FD (Fasilitator Desa) pada PPK. 30 Sekretaris desa Oelpoah 31 Kepala desa Oelpoah 27

62


masyarakat kumpul ke sini ... Pak Epy bilang mau bentuk kelompok budaya ...” 32 PenLok kemudian mendiskusikan dengan pelaku IKK yang lain mengenai tidak kooperatifnya kepala desa Oelpoah. PJOK menanggapi bahwa daripada kemajuan program budaya terlambat, sebaiknya tahun ini tidak ikut saja. Tetapi ketika pihak Yayasan Kelola mengetahui cerita ini, mereka mengusulkan supaya Oelpoah dilibatkan jika ada kegiatan lain seperti pameran atau pagelaran. “… Kalau nunggu itu prosesnya terlambat, jadi saya konsultasi dengan ibu Atha PJOK, kebetulan tiap tanggal 17 kan ada RaKor di kecamatan. Saya tunggu-tunggu kok tidak ada jadwal. Saya bicara sama PJOK bilang wah kalau kita tunggu dia, progres kita terlambat, ya tahun ini dia tidak usah ikut. Tapi ketika ada ibu Amy, pak Paul, waktu mereka datang saya sampaikan ini, mereka sarankan kalau ada kegiatan misalnya pagelaran atau pameran, mereka bisa dilibatkan … jadi dalam perencanaan saya itu untuk pagelaran akan saya ikutkan …” 33 “ … hanya salah paham saja, tapi sekarang baru menyesal kalau dayabudaya dia tolak…Sempat juga … KPMD bapak2 tadi yang tanya karmana kalau kami Oelpoah bisa masuk sekarang, Budaya, … untuk partisipasinya bisa tapi kalau untuk aturannya berarti tidak bisa karena sudah berjalan … Kalau untuk partisipasi kalau mau ya bisa .. .akhirnya untuk pergelaran mereka mau …” 34 Tampaknya saran dari Yayasan Kelola inilah yang mendasari dilibatkannya Desa Oelpoah dalam kegiatan pentas seni IKK yang akan digabungkan dengan pameran oleh kecamatan. “ …. kecamatan … punya perencanaan untuk pameran … konsultasi … pak Camat bilang … nanti kita gabung saja, jadi pelaksanan digabung … rencananya bulan Mei …” 35 Dalam MAD Penetapan Usulan IKK Kupang Tengah pada 5 Mei 2009, diundanglah semua kepala desa dan kelompok2 seni yang akan terlibat dalam kegiatan IKK termasuk kepala desa Oelpoah. “ … saya informasikan untuk usulan Komponen 1 itu dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Kegiatan pelatihan dan lomba, lalu Pagelaran seni. Jadi pagelaran seni budaya ini dilakukan di tingkat kecamatan. Pesertanya melibatkan semua desa atau kelompok di kecamatan KT termasuk Oelpoah…”36 Pada waktu PenLok membacakan pengumuman itu, kepala desa Oelpoah sudah ada di dalam ruangan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh PenLok dan Tim Kreatif. Tidak ada tanggapan dari kepala desa Oelpoah yang duduk di deretan belakang. Ketika PenLok membacakan jumlah anggaran kegiatan dan meminta persetujuan kelompok dari desa Oelpoah, tidak ada wakil kelompok yang hadir. PenLok kemudian meminta persetujuan kepala desa Oelpoah dan kepala desa menyetujui jumlah anggaran yang dibacakan PenLok. Desa Oelpoah akan menampilkan gong dan tarian serta koakiko dalam pagelaran seni dengan dana untuk gong dan tarian sebesar Rp 1.800.000 dan dana untuk koakiko sebesar Rp 1.650.000.

32

Sekretaris desa Oelpoah Den Akles Bullan, PenLok Kupang Tengah 34 Ida, Ketua Tim Kreatif 35 Den Akles Bullan, PenLok Kupang Tengah 36 Den Akles Bullan, PenLok Kupang Tengah 33

63


Kasus 2 Kecamatan Kupang Tengah

KONFLIK PENGELOLAAN DANA ANTARA PENLOK & UPK: KONSEKUENSI RANGKAP JABATAN Agung Haryanto Pengelola dana di tingkat kecamatan baik itu PNPM maupun IKK adalah UPK. Dalam PNPM terdapat kategori dana yang disebut DOK (Dana Operasional Kegiatan) dan di IKK ada DSK (Dana Stimulan Kegiatan). Dana DOK dikelola berdasarkan aturan yang berlaku dalam PNPM di mana UPK memiliki otoritas sentral dalam mengelola dana. Mekanisme penganggaran dilaksanakan melalui RPD (Rencana Penggunaan Dana). Di dalam PNPM, prosentase penggunaan dana sudah ditentukan dan dalam penyusunan RPD ini UPK dibantu oleh FK. PJOK dan BKAD memberi tanda tangan untuk persetujuan pencairan dana. Namun berkaitan dengan koordinasi program IKK antarpelaksana itu ada masalah. “.... menurut saya kok aneh. Anehnya dalam koordinasi. Setiap kali pak Paul datang ke mari, dia menemui UPK dan bukan PenLok. Padahal menurut saya, penanggung jawab dan pelaksana di sini adalah Penlok. Mestinya berkoordinasinya dalam IKK dengan PenLok. Ini tidak, justru yang dicari adalah UPK. Kalau itu menyangkut alur program, itu kan nanti ada mis. Kan yang tahu itu PenLok, tim kreatif dan kader. Kalau UPK tahu apa dia? Dia kan berususan dengan uang saja. Kalau mengenai informasi kegiatan, kan

64


nggak nyambung, nanti malah bikin bentrok ....”37 Dalam PTO IKK, siapa yang memiliki otoritas untuk menyusun RPD tidak cukup jelas dan detil. PTO IKK mengatur bahwa RPD disusun secara bersama. Inilah yang menjadi akar terjadinya konflik antara Penlok (IKK) dengan UPK. FK PNPM menyatakan: “Di sini memang sempat bentrok, kaitannya dengan RPD. Masak, UPK mengeluarkan RPD, yang tanda tangan dia. Kan secara administratif lucu itu. Justru yang membuat RPD nya itu kan harusnya PenLok. UPK kan hanya mengadministrasikan keuangan itu. Di IKK kan ada Tim Kreatif dan Kader Budaya, nah bukti-bukti itu diserahkan ke UPK dan UPK mengadministrasikannya... 38 “Saya bilang apakah tidak lebih bagus kalau RPD yang menyusun PenLok, karena dialah yang tahu lapangan, di samping PenLok itu juga sebagai penanggung jawab. Apa kebutuhan kegiatan dan apa kebutuhan masyarakat, PenLok yang tahu. Dia mengusulkan ke UPK. UPK kan yang menyimpan uangnya. Dana IKK kan masuk ke rekning UPK. Teman-teman UPK tidak mau. Mereka bilang, itu kewenangan UPK.”39 Namun Ketua UPK bertahan dengan pendapatnya. Gagasan itu didukung oleh PTO PNPM, yang segala sesuatunya sudah diatur, termasuk siapa yang menyusun RPD dan mengelola keuangan kegiatan. “ ... Kita tidak mau. Kalau dalam PNPM kita yang merencanakan dan mengelola keuangan. Mereka hanya melaksanakan saja. Rencana itu kita buat berdasarkan kebutuhan kegiatan tersebut seperti kertas plano, spidol dsb. Lalu kemudian PenLok memverifikasinya. Ini perlu, yang itu tidak perlu dsb ... dsb ... Setelah verifikasi oleh PenLok lalu akan diverifikasi oleh PJOK. Jadi kita buat dan dicek kembali oleh PenLok dan PJOK. Jadi perencanaan UPK ini masih bisa direvisi. Sesuai dengan kebutuhan atau tidak ...” 40 Namun, Penlok yang didukung oleh BKAD, masih belum puas dengan mekanisme itu. Ada perbedaan dalam pengelolaan keuangan ini. “ .... ketika itu BKAD bilang, yang menyusun RPD itu PenLok, karena dia yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Dia membayangkan bagaimana kegiatan ke depannya tidak timpang. Penlok yang tahu kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Lalu, UPK yang menyusun RPD, dia kan tidak tahu kebutuhan saya di lapangan seperti apa. Misalnya, musyawarah desa, apa saja kebutuhannya. Dia kan tidak tahu. Cuma masalah tanda tangannya saja dan diketahui oleh siapa saja …” 41 Salah satu masalah yang timbul berkaitan dengan penyusunan RPD ini adalah tidak diterimanya usulan PenLok dalam pelaksanaan kegiatan. “Saya mengusulkan dokumentasi foto. Dia tanya, untuk apa dokumentasi itu? Kan saya butuh film, butuh cuci cetak dan sebagainya. Waktu itu kan saya belum punya kamera, dan perlu pinjam (sewa) kamera orang, saya alokasikan itu. Dia tanya lagi, kenapa

37

Marlyn Bessy, FK PNPM MP Kupang Tengah Marlyn Bessy, FK PNPM MP Kupang Tengah 39 Greta, Sekretaris BKAD Kupang Tengah 40 Septy Saubaki, Ketua UPK, Kupang Tengah 41 Den Akles Bullan, Penlok Kupang Tengah 38

65


dokumentasi sampai 200 ribu? Saya bilang, di PNPM saja untuk cetak foto 50 lembar saja sampai 100 ribu, kenapa? Kan saya masih sewa kamera juga. Kayaknya dia tidak mau terima dengan usulan saya ini. Ya, sudahlah dicoret saja tidak perlu ada dokumentasi. Kami jadi sangat dibatasi. Sangat terbatas. Kita mau kreatif tapi dibatasi ya bagaimana .... ya, sudah dari pada kegiatan tidak jalan, saya ikut saja mau UPK ... “42 Otoritas penyusunan RPD oleh UPK ini dianggap menunjukkan pergeseran penanggung jawab pelaksanaan program IKK di kecamatan. Dalam gagasan para pelaku IKK di kecamatan Kupang Tengah, Penlok (IKK) setara atau sama dengan FK PNPM, karena tugas dan fungsinya. “Dari segi logika kan aneh, dia (UPK) mengusulkan untuk dirinya sendiri. Aneh kan? Dia tetap ngotot. Ribut juga kita akhirnya. Itu masuk akal tidak. Lalu fungsi PenLok itu seperti apa? Dia kan diberi tanggung jawab penuh, tetapi penyusunan RPD kok ada di UPK?” 43 “.... dengan cara seperti tadi itu, penanggung jawab dalam IKK ini kan UPK dan bukan Penlok. Jadi terlalu banyak mis terjadi di situ. Seperti di PNPM, saya bertanggung jawab di kecamatan. Jadi pengambilan keputusan di kecamatan itu otoritas saya. Meskipun kabupaten mau bilang apa, kalau tanpa keputusan saya di kecamatan, mereka tidak bisa apa-apa. Inikan struktur di PNPM. Mereka tidak bisa melangkahi saya di kecamatan ini.” 44

Ketidakpuasan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan di IKK itu menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan IKK di Kecamatan Kupang Tengah. “Karena ada beda pendapat ini kita sempat vakum beberapa saat. BKAD mempertahankan pendapatnya, kita juga bertahan dengan mengacu pada PNPM. Kegiatan ini sempat tertunda beberapa minggu.” 45 Namun masalah ini jika tidak panduan yang tegas akan tetap menjadi ganjalan bagi pelaksanaan kegiatan IKK di masa mendatang. “ ... kalau masih tetap seperti ini kegiatan IKK akan selalu terlambat. UPK itu sibuk, jadi kalau menunggu UPK menyusun RPD, semuanya akan berjalan timpang. Seperti persiapan MAD Penetapan IKK yang lalu, jam 10 malam persiapan itu baru selesai (karena) sore hari baru uangnya diserahkan oleh UPK …” 46

42

Den Akles Bullan, Penlok KUpang Tengah Greta, Sekretaris BKAD, Kupang Tengah 44 Marlyn Bessy, FK PNPM MP Kupang Tengah 45 Septy Saubaki, Ketua UPK Kupang Tengah 46 Marlyn Bessy, FK PNPM MP Kupang Tengah 43

66


Kasus 1 Kecamatan Mollo Selatan

IKK TERPISAH DARI PNPM? Agung Haryanto Gagasan IKK ditempelkan dalam kegiatan PNPM berasumsi bahwa PNPM sudah melaksanakan banyak kegiatan pembangunan di Indonesia. Program ini dianggap, pertama, sebagai representasi program pembangunan di Indonesia. Kedua, PNPM memiliki infrastruktur yang mapan, baik organisasi maupun tahapan kegiatannya. Oleh karena itu diharapkan IKK dapat dengan mudah masuk dalam proses pembangunan. Namun apa yang terjadi dalam relasi antara IKK dengan organisasi PNPM yang sedang bermasalah? PNPM di Kecamatan Mollo Selatan sudah berlangsung sejak 1998.47 Saat itu program ini disebut sebagai PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Oleh karena itu, UPK sebagai salah satu komponen program sudah terbentuk sejak saat itu. UPK Kecamatan Mollo Tengah mengalami dinamika yang panjang. Semula, Kecamatan Mollo Tengah terdiri dari 23 desa, kemudian dimekarkan menjadi 4 kecamatan. UPK Kecamatan Mollo Tengah mengelola dana kegiatan dan pengembalian dana bergulir Usaha Ekonomi Pedesaan (UEP) dalam PPK dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam PNPM.48 Dalam proses pemekaran tersebut, UPK mengelola dana bergulir dari desa-desa sebelum pemekaran hingga kecamatan tersebut secara definitif memiliki atau membentuk UPK-nya sendiri. Pemekaran terakhir terjadi tahun 2008. Semula Kecamatan Mollo Selatan terdiri dari 12 desa dan kemudian dimekarkan menjadi 2 kecamatan,

47

Nikodemus Mella, Ketua BKAD Kecamatan Mollo Selatan

48

Vidi Snae, Ketua UPK Mollo Selatan

67


yakni Mollo Selatan dan Mollo Barat. UPK Kecamatan Mollo Selatan hingga kini mengelola dana bergulir dari desa-desa kecamatan baru. Sejarah UPK Kecamatan Mollo Selatan memiliki dinamikanya sendiri. Bendahara UPK sebelumnya, menggunakan dana untuk kampanye legislatif. Mantan bendahara UPK 2004, karena kasus itu, bersedia mengembalikan dana yang digunakannya secara mencicil. Ketua UPK tahun 2008 diberhentikan karena menggunakan dana pengembalian SPP untuk dirinya sendiri dan tidak tercatat dalam administrasi UPK. Ketua UPK 2008 diberhentikan melalui MAD Khusus dan memilih ketua UPK yang baru yang semula adalah sekretaris UPK. Ketua UPK yang baru mencoba untuk menelusuri dana-dana yang selama ini tidak dicatat dalam administrasi UPK.49 Dalam PNPM terdapat dua pelaku penting yakni Fasilitator Kecamatan. Fasilitator Kecamatan terdiri dari 2 jabatan, yakni Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknis. Pada umumnya, FK ini adalah orang yang berasal dari luar kecamatan yang dipilih melalui rekrutmen. FK ini dalam kurun waktu tertentu mengalami pergantian atau rotasi. Pada pelaksanaan PNPM 2008, relasi FK dengan komponen lain di kecamatan Mollo Selatan tidak harmonis. Ada banyak hal yang dianggap merusak relasi tersebut. Pertama, FK dianggap tidak kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan dan berbeda pendapat dengan PJOK dan BKAD. Dalam pelaksanaan, kedua FK tersebut dianggap tidak mendukung kegiatan IKK. “Itu tergantung BKAD-nya, karena semua itu bertolak belakang dengan BKAD, sedangkan yang kami lihat keadaan kita sekarang di Molo Selatan hampir-hampir FK sudah tabrakan dengan BKAD dan PJOK. FK sekarang jalan sendiri. Bahkan bikin acara yang sama waktunya dengan kegiatan IKK. Yang kami lihat selama ini PenLok ini sering aktif dalam kegiatan IKK sehingga tidak dilibatkan oeh FK dalam pemilihan PenLok baru, tapi sebenarnya walau PenLok bermasalah tetap ada penghargaan karena PenLok, lama, tapi FK tidak mau ngundang. Seharusnya dipisah saja pengurusnya.”50 Ke dua, para fungsionaris IKK maupun PNPM melihat ada permainan dana PNPM yang dilakukan oleh FK. Namun mereka tidak bisa menggugat karena FK dianggap bekerja sama dengan Fasilitator Kabupaten. Selain tidak cocok dengan para fungsionaris PNPM dan IKK, FK juga tidak cocok dengan aparat kecamatan. “Pada saat waktu pencairan di desa, FT bisa jual OE dari RAB-nya itu supaya tahu berapa, itu yang dapat kegiatan 9 desa 13 kegiatan, mereka terima satu kegiatan 10 juta untuk FK. Mereka juga makan sendiri-sendiri, duit sendiri-sendiri jadi gak bagi kami juga. Saya sudah malas selama ini turun sama-sama, kerja sama-sama tapi hanya FK dan FT-nya yang ambil duit. Per kegiatan itu 10 juta, waktu itu 13 kegiatan per kecamatan, jadi 130 juta. Nggak sedikit. Untuk mereka. Untuk mereka dapat uangnya itu. Sampai dgn pihak kecamatan nggak cocok gara2 itu. Dulu nggak gitu, tapi kemarin ini nggak tahu kenapa, jadi mereka sudah dapat lagi dari OE terus dapat dari sisa pelelangan. Kadang kalau misal buka jalan sirtu, kalau misalkan OEnya 100 juta terus kalau dari supplier tawar 80 juta, maka sisanya 20 juta mereka punya sudah. Tidak protes? Habis mau gugat gimana, mereka dapat dan bagi dengan FasKab-nya. Jadi FasKab-nya nggak ngomong apa2. FasKab dapat, mereka bagi sebagainsebagian, jadi FasKab nggak ngomong apa2. Nggak pakai nota, itu termasuk uang saku. Nggak pakai nota. Jadi mungkin mereka sengaja buat peningkatan dana. Itu persitiwanya

49 50

Vidi Snae, Ketua UPK Mollo Selatan Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif, KPMD Desa Kesetnana

68


bulan Oktober 2008 sampai dengan Desember 2008.” 51 Hambatan itu muncul karena mungkin para fasilitator kecamatan itu tidak dilibatkan secara formal dalam pelaksanaan IKK. Struktur PNPM selama ini berjenjang rapi dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga kecamatan dan desa, seiring dengan perjalanannya yang panjang, petunjuk-petunjuk teknis maupun operasional PNPM sudah mapan dan berakar sementara program IKK sedang mencari bentuknya. “Sementara ini kita jalan ke desa untuk sosialisasikan ini hanya BKAD, PenLok, Tim Kreatif, sedang Fasilitator Kecamatan-nya tidak. Kalau di dalam rapat MAD PNPM, saya ada singgung itu. Hanya tanggapan dari Fasilitator Kecamatan sepertinya tanggapannya tidak serius, justru itu saya pikir …o berarti ini Fasilitator Kecamatan ini hanya menurut pada PNPM, sedang IKK-nya ini berarti mereka tidak terjerumus ke dalam, karena saya sudah buat begitu macam, tapi tanggapan mereka itu sepertinya tidak serius, artinya mereka juga percaya bahwa IKK itu nunut lewat PNPM tapi untuk pelaksanaan kemungkinan barangkali dia punya juknisnya, itu petunjuk, pedomannya, itu apa memang ada atau tidak saya juga tidak tahu.” 52 Ada juga anggapan selain tidak terlibat secara struktural dalam program, Fasilitator Kecamatan itu tidak mendukung dan melibatkan diri dalam pelaksanaan IKK adalah karena mereka tidak mendapatkan insentif seperti pelaku IKK yang juga pelaku PNPM lainnya seperti PJOK, BKAD dan PenLok. “ ... karena IKK dia nunut lewat PNPM yang gunakan PJOK-nya, BKAD-nya, fasilitator-nya, tapi kok kenyataanya fasilitator ini dia masa bodoh, itu berarti jangan sampai karena anggarankah?” 53 “ ... saya lihat bahwa sepertinya fasilitator dari PNPM ini dia tidak sepertinya tidak membuka mata untuk IKK. Dia ini sepertinya tidak melaksanakan tugas IKK padahal IKK nunut lewat PNPM yang sampai hari ini juga saya belum tahu apakah IKK ini dengan PNPM seperti saya bilang PNPM ada fasilitator-nya, apakah dia itu juga harus fasilitator PNPM juga fungsi atau bagaimana? Sementara ini kita jalan ke desa untuk sosialisasikan ini hanya BKAD, PenLok, Tim Kreatif, sedang FasKec-nya tidak. Kalau di dalam rapat MAD PNPM, saya ada singgung itu. Hanya tanggapan dari FasKec sepertinya tanggapannya tidak serius, justru itu saya pikir …o berarti ini Fasilitator Kecamatan ini hanya menurut pada PNPM, sedang IKK nya ini berarti mereka tidak terjerumus ke dalam, karena saya sudah buat begitu macam, tapi tanggapan mereka itu sepertinya tidak serius, artinya mereka juga percaya bahwa IKK itu nunut lewat PNPM tapi untuk pelaksanaan kemungkinan barangkali dia punya juknisnya, itu petunjuk, pedomannya, itu apa memang ada atau tidak saya juga tidak tahu.” 54 Padahal menurut pelaku IKK yang merangkap sebagai pelaku PNPM, PenLoklah yang bekerja di lapangan mengikuti prosedur dan mekanisme program dengan melakukan kunjungan ke desa-desa. “Menurut penilaian saya, FK FT itu hanya mau terima enaknya saja. Yang susah dan berat itu kan PenLok. PenLok itu dari awal hingga akhir kegiatan itu kan lari-lari terus sampai habis tenaga. Mereka hanya tumpang tangan terima saja. Saat harus turun di lapangan, mereka

51

Marthen Luther Tafui, PenLok

52

Niko Mella, Ketua BKAD Niko Mella, Ketua BKAD 54 Niko Mella, Ketua BKAD 53

69


tidak turun ke lapangan. Mereka hanya tanda tangan saja.”55 Puncak dari permasalahan dua pelaku tersebut adalah diselenggarakannya pemilihan PenLok PNPM yang baru tanpa mengundang PenLok PNPM lama yang juga menjadi PenLok IKK. Pada saat pemilihan PenLok PNPM yang baru tersebut, IKK sedang melaksanakan MAD Penetapan, sehingga PenLok PNPM yang lama tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut. PenLok PNPM yang baru itu adalah KPMD Desa Kesetnana. Dengan demikian mulai saat itu ada dua PenLok yaitu PenLok PNPM dan PenLok IKK. Dari uraian di atas ada dua hal yang mempengaruhi relasi IKK dengan PNPM. Pertama, minimnya dukungan FK dan FKT PNPM dalam pelaksanaan kegiatan, relasi yang tidak cukup enak antarpelaku PNPM di tingkat kecamatan terutama relasi dengan FK dan FKT PNPM. Puncaknya adalah dilaksanakannya pemilihan PenLok PNPM yang baru tanpa mengikutsertakan PenLok PNPM lama yang juga menjadi PenLok IKK. Tersebut. Ada yang kemudian berpendapat bahwa sebaiknya IKK dipisah dari PNPM, terutama struktur pelaku di tingkat kecamatan. “Itu tergantung BKAD nya, karena semua itu bertolak belakang dengan BKAD, sedangkan yang kami lihat keadaan kita sekarang di Molo Selatan hampir-hampir FK sudah tabrakan dengan BKAD dan PJOK. FK sekarang jalan sendiri. Bahkan bikin acara yang sama waktunya dengan kegiatan IKK. Yang kami lihat selama ini PenLok ini sering aktif dalam kegiatan IKK sehingga tidak dilibatkan oeh FK dalam pemilihan PenLok baru, tapi sebenarnya walau PenLok bermasalah tetap ada penghargaan karena pemlok lama tapi FK tidak mau ngundang. Seharusnya dipisah saja pengurusnya.”56 “Dulu Pak Den aktif sekarang diberhentikan, Ketua UPK sekarang tidak aktif sekali. Karena alasan tidak aktif di Dayabudaya, sedangkan kami masih bagi waktu untuk PNPM dan IKK, jawabnya ditekan oleh FK, karena mereka punya atasan, FK, jadi kalau gerak ke Dayabudaya sama FK mau diikutsertakan di dalam, tidak mau lepas anak buah untuk jalan sendiri di Dayabudaya.” 57 Kedua, berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan antara IKK dan PNPM. Ada kegiatan yang dilaksanakan secara serempak dan dalam kurun waktu yang relatif bersamaan. Ini dianggap menganggu kinerja pelaku IKK serta kemungkinan masyarakat enggan datang karena banyaknya kegiatan pertemuan baik di PNPM maupun IKK. “Sebaiknya dipisah saja. Hari ini PNPM kegiatan, kalau tabrakan dengan IKK jadi sulit juga.” 58 Ketiga, berkaitan dengan pendanaan. Model administrasi PNPM yang rumit dan rigid menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan. “Kalau bisa dipisah karena PNPM keuangannya sangat rumit. Administrasi sangat banyak dan rumit.” 59 Keempat, berkaitan dengan aktifnya pelaku IKK dalam pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa pelaku yang sejak semula bekerja dalam PNPM tetapi tidak terlibat aktif dalam IKK.

55

Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif, KPMD Desa Kesetnana 57 Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif, KPMD Desa Kesetnana 58 Marthen Luther Tafui, PenLok 59 Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif, KPMD Desa Kesetnana 56

70


“Kalau bisa dipisah sendiri, sepertinya mengganggu sekali.., yang kami alami selama ini bendahara UPK itu yang tidak aktif, UPK tidak aktif sama sekali. Yang aktif hanya BKAD dan PenLok, UPK tidak, IKK numpang PNPM.” 60 “Kalau buat saya bisa saja, tapi kalau kita aktif lalu UPK-nya tidak aktif sebaiknya pisah saja pengurusnya. Pengurusnya dipisah saja. Satu program tersendiri jangan nunut dalam PNPM, BKAD-nya dan PJOK tetap bisa satu, lainnya dipisah. Yang dipisah UPK dan PenLok, tidak terlalu menyulitkan kalau kader dan KPMD bisa gabung.”61 Dari sekian banyak usulan yang diajukan dalam IKK, hanya 3 usulan saja yang menunjukkan dukungan terhadap kegiatan PNPM, yaitu bonet dan gong warga desa Kesednana untuk musyawarah PNPM di Kesednana dan bonet warga Noinbila untuk musyawarah di desa Noinbila. Hingga kunjungan lapangan selesai, kegiatan tersebut belum dilaksanakan di Kecamatan Mollo Selatan.

60 61

Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif, KPMD Desa Kesetnana Melda Tanau, Anggota Tim Kreatif

71


Kasus 2 Kecamatan Mollo Selatan

KEMBALI KE TRADISI: KONSERVASI HUTAN sebagai RESISTENSI MASYARAKAT Dyah Widuri

Lahirnya Ide Konservasi Hutan IKK hadir secara tepat sebagai jawaban atas keprihatinan terhadap memudarnya kelestarian hutan adat Mollo yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Keprihatinan ini dipicu oleh keadaan hutan--sebagian besar berada di wilayah desa Biloto kecamatan Mollo Selatan--yang dimanfaatkan orang secara berlebihan. Menembak burung, berburu rusa dan binatang darat lainnya, menebang pohon bahkan dengan gergaji pohon, adalah contoh yang dijumpai oleh masyarakat sekitar hutan. Para tokoh masyarakat menyadari gejala ini akan menuju pada kerusakan alam baik hutan maupun margasatwa yang mendiaminya, apalagi pemerintah dinilai abai pada usaha pelestarian hutan.62 “Kelihatannya pemerintah lewat bagian Kehutanan … sepertinya seenaknya saja berbuat. Pohon ditebas meskipun untuk ditanam ulang sebentar tumbuh. Padahal pohonpohon itu dari sejarahnya ada terus. Di sini kami melihat dari sisi keamanan, sisi

62

Dari penuturan Niko Mella, ketua BKAD/kepala desa Kesednana terlihat bahwa pada dasarnya ada friksi antara masyarakat lokal dengan pemerintah yang dalam 20 tahun terakhir ini. Selain persoalan kebebasan menebang pohon dan berburu hewan, pemerintah dinilai memberi kelonggaran pendatang untuk menetap dan membuat rumah di dalam hutan adat.

72


pengamanan hutan itu, tidak ada. Jadi mereka—barangkali--berpikir saja kepada dana, mereka berpikir pada duit, tapi tidak berpikir bahwa nanti generasi berikut akan melihat hutan seperti ini atau tidak.”63 “ … orang sembarang saja menebang pohon, sembarang ambil binatang di hutan. Dulu di sini gudang cendana, tapi karena orang ambil … sejak tahun kemarin tiba-tiba musnah, sekitar tahun 2000 masih ada … ...”64 Ketika program IKK diperkenalkan dalam sosialisasi desa di Biloto, mereka memunculkan usulan konservasi hutan dan margasatwa. Ide ini kemudian deras dibicarakan dalam beberapa pertemuan, di mana para tokoh masyarakat Biloto saling berbagi ide menjabarkan gagasannya. Konservasi merupakan salah satu tema yang tertuang dalam PTO. 65 “… gagasan konservasi itu … di dalam PTO …, salah satunya ialah seperti konservasi ini … Akhirnya desa Biloto ini berpikir daripada itu hutan musnah, biar saja kita ambil untuk lestarikan sudah … itu dari desa Biloto. Jadi setelah desa Biloto usul, baru sebentar kita masuk MAD Penetapan, baru ini muncul. Jadi MAD Penetapan ya kita angkat karena itu salah satu kegiatan yang kita laksanakan. Kita sepakat saja karena memang hutan di desa Biloto ini adalah milik kita bersama, tetapi kebetulan dia ada di desa Biloto …sebenarnya .. dari kecamatan … yang angkat itu … sepakat MAD Penetapan … kita angkat untuk jadikan konservasi …”66 Secara konkrit, bentuk kegiatan konservasi berupa upacara adat, pembacaan aturan adat, dan pencanangan hutan dan margasatwa. Para tokoh masyarakat menilai bahwa larangan adat hutan yang dahulu dibuat oleh nenek moyang sudah tidak ditaati lagi, oleh karena itu, melalui konservasi ini akan dibuat kembali larangan adat. “ … maka itu kami usul di tingkat kabupaten … tidak terlepas Dinas Kehutanan bahwa sebaiknya kita membuat satu larangan adat untuk bisa kita coba pelihara kembali, baik itu margasatwanya, baik itu hutannya, baik itu flora faunanya ...”67 “ … waktu lalu … kami punya bai (moyang)… sudah ada larangan, tapi sudah jalan 60-70 tahun, ini sekarang hewan hutan hampir punah, dengan adanya daya budaya …. angkat kembali …. alam bisa dibudidayakan kembali … selain manusia, alam juga dilestarikan. Saya pikir konservasi alam ini kalau diusulkan untuk dimasukkan dalam program tidak mungkin, tapi setelah saya hubungi Pak Timo (PenProv), itu bagus, itu pas, itu tepat …”68 “ … hanya karena ulah manusia, sekarang tidak diperhatikan untuk menjaga, tapi setelah ada konservasi ini maka semua ini akan dijaga. Dan tempat-tempat untuk masuk sudah

63

Niko Mella. ketua BKAD/kepala desa Kesednana Mesakh Mella, ketua Tim Kreatif/ketua adat 65 Dalam PTO IKK yang dibagikan pada waktu pelatihan di Hotel Kristal Kupang, ada bagian yang menerangkan tentang kelestarian lingkungan, yaitu pada halaman 24 dengan judul contoh kegiatan yang dapat didanai. Di antara contoh-contoh itu terdapat uraian—yang kemungkinan besar menjadi acuan— pada point ke lima, yaitu : Kegiatan-kegiatan budaya masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan budaya mereka yang punya nilai pemberdayaan masyarakat. 66 Niko Mella, ketua BKAD 67 Niko Mella, ketua BKAD/kepala desa Kesednana, 68 Levianus Ufi, Kader Budaya desa Biloto 64

73


ditutup kecuali orang tertentu yang masuk. Tidak sembarangan orang. Tempat ambil kayu sudah ditutup semua. Yang tutup nanti lembaga adat. Ini hutan adat, jadi dia memang termasuk kawasan tapi berada di dalam tangan lembaga adat …”69 “ … program dayabudaya dari Yayasan Kelola ini, pas, …. menyentuh sekali kemauan dari masyarakat sehingga itu disambut baik dan aspirasi dari rakyat dilimpahkan kepada kami sebagai lembaga adat segera buat aturan itu … ”70 Beberapa tokoh masyarakat menuturkan luas hutan di desa Biloto yang merupakan kawasan konservasi itu sekitar 50 – 60 hektar. Saat ini Biloto sedang meletakkan dasar bagi berkesinambungannya upaya pelestarian hutan dan margasatwa, sementara itu desa-desa lain yang berbatasan dengan hutan tersebut akan ikut serta di kemudian hari. Upacara menjadi pilihan terbaik saat ini untuk mengumumkan pada khalayak bahwa hutan ini dilestarikan dan dibuat aturan adat untuk menjaganya. Aturan itu akan dibuat tertulis dan isinya dikerjakan secara musyawarah oleh para tetua adat dan tokoh masyarakat desa Biloto. Di masa depan, diharapkan, larangan adat ini bisa menjadi sebuah Peraturan Desa. “ … musyawarah diskusikan baru umumkan pendapat tuangkan dalam satu tulisan … selain anggota lembaga adat, pemerintah desa Biloto … sudah (siap konsepnya) …kepala desa kemarin ke sini, sudah, tinggal tulis … “71 “ … Tidak boleh bertentangan dengan hukum, karena ini Perdes ... tidak boleh desa sendiri buat, tetapi dia harus dengan bagian hukum …sekretariat bidang hukum … harus sama-sama buat … hukum adat itu dia bisa buat … Perdes supaya peraturan desa itu menjelaskan bahwa hukum adat di sini punya aturannya, tetapi kalau dia tidak masuk Perdes berarti dia sepertinya berdiri sendiri padahal dia di dalam desa …”72 Upacara adat diputuskan berlangsung pada 18 Mei 2009, bersamaan dengan kunjungan kerja & monitoring bulan bakti gotong royong tahun 2009 di kecamatan Mollo Selatan.73 “ … rencana … konservasi alam awal Mei, ternyata pertengahan … dari kecamatan … daripada masyarakat dikumpulkan 2 kali, alangkah baiknya dijadikan satu. Setelah saya hubungi bupati, bupati bilang, itu lebih bagus …”74 “ … Tadi baru saya omong-omong dengan pak Camat supaya Jumat saya dan pak Camat ke bupati, beri tahu sekalian undang. … Pak Bupati punya rencana kunjungan perdana di Mollo Selatan tanggal 18 … kita terima …. dan …. sekaligus pencanangan konservasi hutan …”75 69

Levianus Ufi, Kader Budaya desa Biloto Mesakh Mella, Ketua Tim Kreatif/Ketua Lembaga Adat 71 Mesakh Mella, Ketua Tim Kreatif/Ketua Lembaga Adat 72 Niko Mella, ketua BKAD 73 Bupati Mella ini berasal dari Mollo Selatan dan tinggal di desa Kesednana. Fam Mella adalah fam tuan tanah di Mollo yang berhak menyandang gelar Raja di kawasan itu. Mesakh Mella bercerita bahwa ketika Mella terpilih sebagai bupati, masyarakat mengadakan pesta selama sekitar satu bulan di rumah bupati. Setiap hari rumah bupati dikunjungi kerabat dan masyarakat mengucapkan selamat sambil membawa hantaran diantaranya sapi dan babi. Dalam satu bulan, ratusan sapi dan ribuan babi disembelih untuk pesta. 74 Levianus Ufi, Kader Budaya desa Biloto 75 Mesakh Mella, ketua Tim Kreatif 70

74


Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa upacara pencanangan itu menjadi jembatan yang menghubungkan kembali masyarakat Biloto dengan hutannya, menjadi upaya untuk meraih pengakuan atas kepemilikan kembali hutan itu oleh masyarakat Biloto setelah sebelumnya “dimiliki” oleh pemerintah/dinas kehutanan. Pencanangan kemudian menjadi arena mengekspresikan diri keberadaan masyarakat Biloto sebagai bagian dari kawasan hutan yang “diabaikan” oleh pemerintah. Untuk itu mereka mentautkan diri pada tradisi, menyelenggarakan upacara adat, kesenian tradisi, sebagai upaya resistensi atas apa yang mereka alami selama ini. Persiapan dan Pelaksanaan Upacara Adat Berbagai pertemuan baik formal dan informal digelar untuk merencanakan dan mematangkan acara ini. Acara formal pertama adalah pembentukan panitia pada bulan April 2009 setelah MAD Penetapan. Menurut PenLok, pertemuan itu dihadiri oleh seluruh pelaku IKK tingkat kecamatan, kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat desa Biloto, serta Camat. Mesakh Mella terpilih sebagai ketua panitia. Ke dua, pertemuan warga Biloto seminggu sebelum hari H, di lapangan Putun, desa Biloto, yang menjadi tempat upacara. Sudah berdiri gubug tempat upacara, gubug makan, dan gubug dapur. Gubug tempat upacara cukup luas, bisa menampung ratusan orang. Dipimpin oleh kepala desa Biloto, pertemuan itu membicarakan sejauh mana masyarakat menyiapkan kebutuhan upacara, di antaranya urusan dana, tenda, perlengkapan memasak, sound system, pengelokaan parkir, pengadaan selendang dan kain untuk para tamu, pelaksanaan kerja bakti desa, undangan khusus untuk Bupati, dan kesiapan kelompok kesenian. Hal yang menarik dari semua pembicaraan itu adalah pernyataan kepala desa tentang denda seandainya ada warga yang melanggar aturan mencuri hasil hutan. “ … sanksi adat kami tetapkan … uangnya … 2 juta , … sanksi ini mau dikemanakan? Perlu kami laporkan dari 2 juta ini diuangkan … semua … berupa babi satu ekor seharga kurang lebih 750 ribu, uang belanja 500 ribu, beras 50 kiilogram, kemudian saya tangkap si A maka si A denda buat saya … 250 ribu (betul bapak-bapak? Kades minta persetujuan yang dijawab betul oleh warga) … kemudian apalagi … Itu kita totalkan 2 juta … nah binatang, beras dikemanakan? … kita tidak pakai tapi diserahkan ke ketua lembaga adat …. kebetulan bapak Mella sebagai Tim Kreatif kecamatan … juga .. ketua lembaga adat adat Desa Biloto…uang …. untuk kumpul masyarakat, makan minum, dan pada saat itu kasih dia nasihat, nasihat bukan bagi yang melanggar tapi bagi kita semua yang hadir. Denda tidak masuk ke kas … tapi ke lembaga adat …ini nanti kita … perbanyak untuk desa-desa tetanggga dan kita … nanti upayakan untuk dimuat dalam berita daerah dalam hal ini radio pemerintahan daerah minimal 1 minggu untuk kasih tahu orang luar kita punya ….”76 Dua hari menjelang hari H, masyarakat tampak memasang daun untuk dinding gubug ruang makan dan aula pertemuan. Para ibu sudah banyak yang muncul, bekerja menganyam wadah ketupat sebanyakbanyaknya di gubug dapur. Di belakang gubug sudah ada tumpukan kayu untuk memasak. Sebuah mobil pick-up berhenti membelakangi pintu masuk gubug dapur, beberapa orang menurunkan—diantaranya-beberapa karung beras, minyak sayur Bimoli dalam jrigen 5 liter, beberapa bungkus besar mie kering, minuman kemasan di mana 1 kardus bertuliskan Mutisqua 48 x 220 ml, dan meletakkannya di gubug dapur. Satu hari sebelum hari H lebih banyak warga yang hadir untuk bekerja, anak-anak muda naik rangka gubug

76

Herman Mella, kepala desa Biloto, adalah adik kandung Bupati TTS

75


untuk memasang terpal, beberapa orang membersihkan halaman dan memotong kayu bakar, para ibu menyiapkan alat masak dan perapian. Di gubug dapur sudah terlihat tumpukan kursi-kursi plastik, pemutar dvd, pengeras suara. Di balai-balai ada beberapa bahan makanan seperti pisang satu tandan, satu tas plastik tomat, satu tas plastik wortel, satu ember kecil buncis, bumbu-bumbu, butiran jagung dalam satu wadah anyaman. Di ujung dapur ada panci sayur dan panci air, panci penggorengan, baskom, piring, sendok, gelas, tempat menanak nasi, ember dan gayungnya. Berkaitan dengan pendanaan, PenLok bercerita bahwa dana untuk konservasi sudah dia terima sebesar Rp 18.568.000 akan digunakan untuk dekorasi, cetak undangan, sewa tenda, sound system dan kursi, pembelian sapi 1 ekor, babi 2 ekor, beras, sayur, bumbu. Kemudian untuk sewa pemasak, transport peserta, dan dokumentasi. Dana swadaya masyarakat ada 3 jenis, yaitu: sumbangan 6 pemerintah desa @ Rp. 500.000, sumbangan warga desa Biloto per KK Rp 10.000, dan sumbangan dalam bentuk selendang. Hari upacara konservasi sudah tiba, terlihat begitu banyaknya pengisi acara kesenian siap tampil. Para bapak mengenakan selimut yang dipakai sedemikian rupa menyerupai orang Jawa memakai jarik tapi ujung selimut diikat di atas perut, atasannya adalah hem lengan pendek atau panjang. Para ibu dan pemudi merias wajah dan bersanggul, mengenakan sarung tenun, kebaya brokat atau tenun dan selendang. Kelompok seni yang tampil berasal dari Tuasene (tarian gong, kebalai, sasando), Oinlasi (tarian gong), Bikekneno (bonet), Biloto (natoni), dan Bisene (bijola). Sebagian peserta sudah menginap semalam di tenda lapangan Biloto. Untuk menunggu upacara dimulai, ada kelompok yang menggelar latihan disaksikan peserta dan warga masyarakat. Sampai latihan berakhir, upacara belum juga dimulai. Ternyata, bupati dan rombongan sedang mengikuti dua acara di kota Soe, diperkirakan pukul 13.00 upacara akan dimulai.

Persiapan upacara konservasi Biloto, Kecamatan Mollo Selatan

hutan

di

Matahari kian terik menyengat kulit di tengah waktu menunggu tamu. Orang-orang sudah mulai jenuh dan gelisah, berjalan kesana kemari, duduk di kursi atau di tanah dan berdiri berkali-laki, wajah-wajah sebagian dari mereka sudah kuyu dan riasan wajah sudah menipis. Sebagian duduk-duduk sambil berbincang satu sama lain menghilangkan rasa jemu. Setelah makan siang di gubug makan, mereka kembali menunggu. Di tengah aula tempat pertemuan upacara adat ini, digantungkan sebuah papan bertuliskan Panat Ma Ampanola Kai, kalimat di bawahnya yang merupakan arti adalah “Jaga dan Lindungilah Kami.” Ada gambar pohon, sungai, dan 11 ekor binatang yang ada di hutan Biloto di papan itu diantaranya kera, sapi, babi, 2 jenis burung, ikan, belut, ayam, dan kuda. Dua buah selendang motif Mollo membungkus sebagian papan, akan dikalungkan Bupati dan PenProv—sebagai wakil Kelola-- tanda dicanangkannya konservasi hutan. Kira-kira pukul 14.30 semua peserta diberi tahu bahwa bupati dalam perjalanan menuju lokasi konservasi. Tak lama kemudian bupati tiba, semua kelompok mengatur diri sesuai petunjuk yang diberikan ketua panitia pagi tadi. Kelompok awal menyambut bupati dengan natoni dari desa Bikekneno, dilanjutkan pengalungan selendang dari dua remaja putri pada bupati dan wakil bupati. Bupati menyalami sebagian penyambut di depannya sambil berjalan mengikuti iringan musik gong desa Oinlasi. Pemusik mengangkat penyangga gong dan berjalan mundur sambil terus memainkan gong diikuti remaja menari. Gong berhenti, bupati disambut dengan iringan lagu dan musik bijola dan juk Bisene. Kemudian bupati menuju pintu masuk aula pertemuan yang disambut kembali dengan natoni dari desa Biloto sebagai tuan rumah, disertai pengalungan selendang pada bupati dan wakil bupati. Setelah itu semua rombongan masuk dan

76


bersalaman dengan para kepala desa, tetua adat, kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan. Acara resmi dimulai segera setelah bupati memasuki aula pertemuan dipimpin oleh pembawa acara dari kabupaten. Acara dibuka dengan pentas tarian dan sasando dari Tuasene, kemudian pelajaran singkat dari Camat Mollo Selatan yang mengemukakan laporan mengenai kegiatan bulan bakti gotong royong. Acara berikutnya adalah sambutan oleh PenProv IKK dan pembacaan Keputusan Kepala Desa Biloto No. 1 Th. 2009 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa Biloto oleh kepala desa Biloto sendiri. “ ... menyadarkan masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan .... pelestarian hutan dan perlindungan margasatwa ... kegiatan prioritas hari ini di desa Biloto adalah: 1. Pelestarian hutan dan perlindungan margasatwa yang difasilitasi Yayasan Kelola Jakarta; 2. Pementasan dayabudaya berupa bonet, tarian, dan natoni; 3. Penanaman simbolis tanaman jeruk keprok ...”77 “ ... Lembaga Adat .... mempunyai tugas: ...menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat .... ditetapkan di Biloto pada tanggal 5 Januari 2009 ...”78 Mesakh Mella sebagai ketua Lembaga Adat membacakan keputusan tentang pelestarian hutan dan perlindungan marga satwa. Keputusan yang dia baca ini adalah keputusan pertama dari lembaga yang dipimpinnya. Di dalamnya memuat jenis larangan pemanfaatan hutan, batas waktu larangan, lokasi larangan, dan sanksi. “Keputusan Lembaga Adat desa Biloto kecamatan Mollo Selatan No. 1 Th. 2009 tentang Pelestarian Hutan dan Perlindungan Margasatwa .... Dasar …., maka Lembaga Adat desa Biloto memutuskan 1. Melarang: a. Larangan menebang pohon yang tumbuh pada sumber-sumber air dan sepanjang aliran sungai, aliran mata air, kali, dan sungai b. Melarang menebang pohon yang berada dalam kawasan hutan lindung c. Melarang menebang pohon pada belukar (?)masyarakat kecuali seijin aparat desa dan Lembaga Adat d. Melarang mengambil rusa atau mematikan marga satwa yang hidup secara liar seperti ayam hutan, burung, segala jenis burung kecuali yang berada dalam lokasi persawahan, musang, kuskus, belut ,udang, ikan, rusa, kelelawar, babi hutan, serta sapi liar 2. Waktu : a. Batas waktu larangan untuk perlindungan hutan adalah tidak terbatas b. Batas waktu larangan untuk perlindungan margasatwa adalah selama 10 tahun 3. Tempat Pelarangan a. Tempat pelarangan bagi pelestararian hutan adalah berlaku untuk seluruh wilayah pemerintahan desa Biloto ..... . 4. Sanksi larangan. Bagi yang melanggar larangan ini akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut: a. Denda kepada saksi atau penangkap berupa uang tunai senilai 250 ribu b. Denda kepada Lembaga Adat berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan babi seharga 750 ribu sebanyak 1 ekor dan beras sebanyak 50 kilogram.

77 78

Camat Mollo Selatan Kepala Desa Biloto, Herman Mella

77


Seluruh sanksi yang ditetapkan dalam keputusan ini penggunaannya adalah sebagai berikut: a. Denda kepada saksi atau penangkap diberikan kepada orang yang menyaksikan, menangkap basah, pelaku pelanggaran sebagai ucapan terima kasih b. Denda kepada Lembaga Adat akan dipergunakan oleh Lembaga Adat untuk peningkatan pengawasan, penertiban, pembinaan, serta biaya operasional Lembaga Adat Penutup .... Ditetapkan di Biloto pada tanggal hari ini 18 Mei tahun 2009... Ketua Lembaga Adat Tertanda Mesakh Mella .... demikian keputusan yang kami buat dan tentunya jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon perbaikan, masukan, untuk berhasil dengan baik.79 Setelah pembacaan oleh ketua Lembaga adat, acara diisi dengan sambutan dari wakil ketua DPRD TTS (Y. Mella) dan sambutan Bupati TTS diikuti pemancangan tanduk rusa.80 Materi sambutan beragam yaitu mengenai kegiatan bulan bakti gotong royong, program penanaman kembali cendana di TTS, program pangan, musrenbang, pengurusan akte kelahiran, BLT dan raskin. Bupati juga menyinggung pula persoalan pelestarian hutan dan larangan yang akan diberlakukan masyarakat Biloto. “… diangkat anggota dewan ... yaitu penebangan hutan … mudah-mudahan … ke depan dalam periode baru legislatif kami sudah ada ancang-ancang … Perda pemilikan mesin sensor atau gergaji. Di Sumba sudah ada … lembaga yang mengawasi… penebangan hutan …”81 “ … saya serahkan desa harus membuat jawaban terhadap melarang itu. Kalau dilarang berburu supaya dia makan daging bikin apa, dilarang tebang pohon … bikin apa di sini, dilarang cari udang di sana, cari belut di hutan, di sumber-sumber air … di sini kita bikin kegiatan apa … Nah disinilah tugas Lembaga Adat, desa, dan dinas-dinas punya keahlian di situ … kita harus larang tapi kita cari alternatif lain supaya dia tidak merusak lingkungan … Jadi ini cara-cara pelestarian lingkungan tetapi kita juga … keadaan .. bisa membantu menjawab kebutuhan masyarakat …”82 “ … terimakasih atas semua keputusan yang telah dibuat, bagian hukum juga akan mengevaluasi setiap hukum yang dibuat di desa. Konservasi lingkungan tidak ada batas administrasi, tidak ada istilah hutan batas administrasi …” 83 Bupati akan membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memberlakukan aturan adat ini dan memikirkan untuk membuat aturan pemilikan senapan dan sensor (chain saw). Bupati juga mempertanyakan, kalau 10 orang yang mencuri, apakah satu denda saja atau 10 orang masing-masing kena denda?. Di ujung sambutannya, bupati berterima kasih atas kesenian tradisional yang dalam penyambutan. “...terimakasih untuk LSM yang telah berupaya memfasilitasi kegiatan pelestarian

79

Ketua Lembaga Adat, Mesakh Mella Rusa didapat sehari sebelum upacara di hutan Bikoto. Direncanakan, panitia akan menangkap sapi tetapi justru rusa yang didapat. Tanduk rusa dipancangkan di sebuah papan, dagingnya disajikan untuk tamu dari kabupaten. 81 Wakil DPRD Tk. II TTS, Y. Mella 82 Bupati TTS 83 Bupati TTS 80

78


lingkungan dan satwa liar .... … maka acara pencanangan pelestarian lingkungan dan pelestarian cagar budaya maupun margasatwa liar yang ada di kawasan yang telah ditetapkan, dengan ini pencanangan saya katakan diresmikan. Sekian dan terima kasih. Salom!“ 84 Pencanangan ditandai dengan pengguntingan pita oleh ibu penggerak PKK kabupaten TTS dan pemancangan tanduk rusa oleh Bupati TTS. Bupati memukul paku untuk melekatkan tanduk pada papan pemancangan. Acara selanjutnya berturut-turut: doa bersama, makan siang di ruang makan, pentas seni, penanaman pohon jeruk keprok, pentas seni kembali, terkahir adalah penutupan. Penutupan ditandai dengan natoni dan pengalungan selendang untuk para tamu lepas senja. Berakhirnya upacara konservasi ini mengantar lembaga adat untuk merencanakan langkah kerja selanjutnya. Penyerahan tanda pelimpahan tugas untuk 4 orang wakil dari warga desa Biloto yang seharusnya dilakukan pada waktu upacara terpaksa batal karena malam sudah tiba. Ketua Lembaga Adat akan memimpin pertemuan-pertemuan lanjutan mematangkan konsep larangan termasuk memperbaiki naskah yang tadi dia bacakan. Kader Budaya Biloto akan membuat papan yang sama, beserta tulisan dan lukisan margasatwa, sebanyak 5 buah papan. Papan tersebut rencananya akan dipasang di beberapa tempat yang mudah diketahui orang. Tanggal 22 Mei 2009, warga dan tokoh masyarakat hadir di hutan lindung Biloto untuk bekerja bakti dan membahas kegiatan-kegiatan yang bermuara pada pelestarian hutan.85 Melihat Kembali Ide Konservasi Dari uraian kasus ini menunjukkan bagaimana IKK telah memasuki ranah kultural masyarakat Mollo. Masyarakat Mollo yang merasa terinjak-injak harga dirinya karena perlakuan pemerintah atas hutan mereka, menunjukkan keberadaannya tidak dengan kekerasan tetapi dengan perlakuan kultural. Ternyata persoalan yang melanda masyarakat Mollo Selatan bukan hanya persoalan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali seperti yang dipaparkan di bagian pertama tulisan ini. Ada beberapa persoalan yang dialami masyarakat Mollo yang hampir semunya bermuara pada ketidakpuasan atas kerja pemerintah menangani persoalan tanah dan hutan di Mollo. Dalam beberapa pertemuan, berulang kali BKAD yang juga merupakan keluarga raja, menceritakan kekecewaan masyarakat atas sikap pemerintah, di antaranya persoalan sejarah bahwa hutan ini dititipkan untuk menghindari perebutan lahan antarsuku. “ …baru-baru saya … bilang … dari kehutanan pusat datang… sambut tanah-tanah di atas … termasuk kawasan … saya bilang dahulunya itu pasti tidak … karena manusia tidak sebanyak sekarang … karena orang tua dahulu … punya batas wilayah …maka …. serahkan pemerintah untuk bantu, bukan untuk miliki. Sekarang ini sedikit mengganggu ... jadi baru-baru mereka datang, saya bilang, Bapak Ibu, ini adat kita, ini peta wilayah kita punya, dalam peta wilayah itu tidak cantumkan dari sini ke sini adalah hutan kawasan. Kenapa kalau hutan kawasan ada tetapi tidak masukkan padahal peta 1942 ada. Kenapa tidak munculkan? Itu berarti orang tua-orang tua kini karena tidak sanggup jaga amankan maka serahkan pada pemerintah untuk bantu mengamankan, bukan memiliki. Tetapi karena pemerintah ini karena punya berpendidikan jadi pembicaraan orang tua karena tidak ada hitam di atas putih. Jadi barangkali mereka mulai balik bahwa ini sudah serahkan pemerintah, dimiliki sudah. Ya ini pengertian saya, barangkali ini salah …”86

84

Bupati TTS Informasi dari Kader Budaya Biloto dan Ketua Tim Kreatif melalui telepon. 86 Niko Mella, ketua BKAD, kepala desa Kesednana 85

79


Baru-baru ini muncul persoalan yang menganggu keberadaan masyarakat Mollo yaitu hadirnya pendatang di tanah Mollo tanpa persetujuan masyarakat tempatan, atas fasilitas pemerintah. “ … cerita TTS punya ulah …sampai ada masalah… Penghuni sudah jadi pemukim di dalam kawasan …. Dahulu … kehutanan sendiri yang sudah buka peluang kepada masyarakat. Saya kasih contoh mereka mau buka satu lahan … nanti setelah mereka buka itu, orang-orang kerja di situ, orang-orang buat rumah, rumah itu berkembang, berkembang, berkembang. Kalau memang mau buat di dalam kawasan, karena mereka punya tugas jangan seperti itu …. mau jaga saja di situ, tapi ini sudah berikan kesempatan pada masyarakat yang kerja di dalam untuk buat rumah di situ. Akhirnya masyarakat (Mollo) bilang mereka bisa kok kami tidak bisa, mereka serobot sudah …”.87 “ … tenaga kerja bukan dari masyarakat yang berada di situ …dia dari … artinya siapa saja yang kerja di situ sebagai buruh. Dia sudah punya tanah … tidak miliki tanah tapi sudah punya rumah di dalam kawasan … masyarakat di sini, lokal, dahulunya tidak, kok mereka pikir-pikir kenapa orang luar bisa buat rumah kita tidak bisa buat. Seenaknya mereka buat kok kita hanya saling nonton saja, akhirnya buka saja sudah …”88 Keberadaan penduduk luar atau pendatang di kawasan itu membuat masyarakat sekitar mengikuti langkah mereka, membangun rumah di kawasan hutan adat. Tokoh masyarakat Mollo ini pernah membicarakan persoalan ini dengan pihak kabupaten tetapi mereka tidak dapat menjawab persoalan, “ … kita sudah rapat di tingkat kabupaten, sudah berapa banyak ... Pemda … bilang gusur, gusur, gusur, kapan? Tidak bisa … malah mereka minta kembali Bapak, bisa bantu kita satu tempat untuk pindahkan mereka agar keluar dari kawasan? Siapa mau kasih, sudah dari dulu di situ … rumah di kawasan itu tahun kemarin …dari 1992 … mereka buka proyek di dalam … disertai perumahan, orang-orang kerja … punya rumah semua di situ mereka susun habis di situ. … masyarakat … tidak berpikir panjang … apa mereka tinggal itu tinggal saja … kenapa mereka harus buat rumah di dalam? …”89 Masih banyak pekerjaan rumah bagi masyarakat Mollo untuk menuntaskan keberadaannya. Langkah kultural yang mereka ambil, yaitu dengan menyelenggarakan upacara adat, merupakan langkah yang arif di tengah berkecamuknya persoalan yang mengganggu keberadaan dan identitas mereka. Sementara identitas kesukuan kini mengalami perpecahan akibat bercampurnya pembagian wilayah administrasi dan wilayah suku mereka.90

87

Niko Mella, ketua BKAD, kepala desa Kesednana Niko Mella, ketua BKAD, kepala desa Kesednana 89 Niko Mella, ketua BKAD, kepala desa Kesednana 90 Suku Mollo dibagi dalam 3 wilayah administrasi yaitu Mollo Selatan, Mollo Utara, Mollo Barat.. Demikian juga dua suku besar lainnya di daratan Timor yaitu Suku Amanuban dan Suku Amanatun. 88

80

Kasus-Kasus Nusa Tenggara Timur

Recommend Documents