Kartini, Spirit dan Simbol Hari bersejarah untuk bangsa kita, bahwa pada Tanggal 21 April 1879, di kota Jepara, Jawa Tengah, lahir perempuan keturunan bangsawan, yaitu Bupati Jepara. Nama perempuan ini adalah Kartini. Karena tidak bisa diam, dia di juluki Trinil. Di masa gadis kecil, dia sempat bersekolah di ELS (Europese Lagere School). Namun, terpaksa harus dihentikan saat usia 12 tahun karena datang haid pertama yang artinya sudah saatnya untuk dipingit. Dikurung dalam rumah, menunggu ada pria meminangannya. Saat itu, di kepala para wanita Jawa, hanya pinangan pria yang akan membawanya keluar menuju derajat yang lebih tinggi. Kartini sesungguhnya berkecukupan akan materi, namun kekecewaannya yang amat mendalam akibat dilarang melanjutkan pendidikan, membuatnya menderita batin yang berat. Surat-suratnya kepada kawannya bernama Stella di Belanda menyiratkan itu. Kumpulan surat ini dibukukan menjadi sebuah buku dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, yang sudah begitu tersohor. Buku itu diterbitkan ketika masa politik etik di Eropa menyeruak atas banyaknya perilaku kolonial yang melanggar kemanusiaan. Terlepas dari motif tertentu pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan nama harum dengan menerbitkan buku Kartini, buku tersebut cukup mengguncang bumi nusantara untuk menoleh akan keberadaan perempuan Indonesia yang terpuruk. Bahkan, hingga saat ini! Atas informasi yang lengkap tentang Kartini dari Buku tersebut, serta jasa jasanya, diangkatlah Kartini sebagai salah satu pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Buku Kartini mungkin sudah dibaca jutaan perempuan Indonesia. Namun sejumlah pertanyaan menyeruak: Sudahkah kita mewarisi spirit perjuangan Kartini? Atau, benarkah kita mampu menangkap
pemikiran transformatif Kartini yang sesungguhnya? Atau lebih jauh dari itu, dapatkah kita melanjutkan cita-cita luhurnya untuk masa sekarang dan yang akan datang? Jangan-jangan, kita masih menangkap simbol-simbol fisik Kartini belaka. Simbol fisik Jika kita mau merenungkan substansi buku Kartini, akan muncul banyak pertanyaan. Sampai sejauh ini, peringatan Hari Nasional Kartini sebatas simbol fisik. Yakni, kebaya, jarit, sanggul, masak-memasak dan seputar atribut domestik wanita Jawa di Zaman dulu. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, jika hanya berhenti di situ, sangatlah disayangkan. Kita sepakat, bahwa hari Kartini diperingati sebagai hari kebangkitan bagi perempuan Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Ibu Kartini, janganlah dilupakan pahlawan perempuan yang lain yang tidak kecil pula jasanya untuk memperjuangkan kemajuan. Sebut saja, Cut Nyak Dhien, Martina Martha Tyahohu, Dewi Sartika, Malahayati, Rasuna Said dan Maria Maramis. Mereka banyak yang tidak bersanggul, mungkin berkerudung, atau bercelana panjang, itu semua hanya simbol budaya lokal. Keperkasaan pemikiran-pemikiran mereka tak bisa dibilang pemikiran perempuan biasa, itu yang terpenting. Pemikiran mereka telah melampaui zamannya. Namun, masih sering kita mendengar kata: surga perempuan adalah bersama suaminya, sehingga harus bungkam meski teraniaya, tanpa kritis mempertanyakan nasibnya. Simbol dan slogan Jawa yang dapat disalahartikan masih banyak membelit pikiran para perempuan. Misalnya, suami adalah “pengeran katon ( tuhan yang kelihatan)”, tugas wanita adalah bakti pada suami, dan lainlain. Tanpa memiliki pretensi negatif terhadap siapapun, marilah kita berpikir lebih dalam dan lebih luas. Kartini adalah sosok yang inspiratif, seorang nasionalis sekaligus feminis.
Kartini menolak primodialisme (penghambaan manusia atas manusia). Fokus perjuangan kartini jauh ke depan dan luas. Yaitu, kaumnya, bangsanya, pendidikan, kemiskinan, kebodohan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Pemikirannya transformatif ratusan tahun di depannya. Otokritik Cibiran terkadang masih terlontar, mengapa Kartini memilih untuk melepas beasiswanya untuk studi ke Belanda? Mengapa Kartini tetap menerima dipoligami oleh Bupati Rembang? Mengapa dia diam dengan kondisi ibu kandungnya yang jelas tersubordinasi dan terdiskriminasi secara telak oleh ayahnya sendiri? Masih
banyak
kritikan
tertuju
pada
Kartini
atas
semua
pilihannya yang dianggap bumerang untuk dirinya sendiri. Terlepas dari semua yang dipandang kelemahan oleh banyak pihak itu, yang jelas Kartini telah menabur benih percik kemajuan. Pendidikan adalah substansi kemajuan. Kartini telah merintisnya untuk perempuan miskin saat itu. Bagaikan lilin yang memecah gelapnya kebodohan. Kartini tidak sekadar mengutuk kegelapan, lebih dari itu, Kartini telah membuka mata para petinggi di zaman itu dan zaman sekarang, bahwa perempuan belumlah mendapatkan haknya yang setara dalam berbagai kesempatan. Kalaulah ada, hanya bisa dihitung dengan jari. Perempuan sebagai korban budaya patriarki telah disadarinya sejak dia kecil. Begitu kuatnya kungkungan budaya saat itu, hingga dia pun terpaksa menerima posisi subordinasi dan diskriminasi (dipingit), serta tidak berdaya dipoligami walau hatinya menolak dan memberontak. Sekarang, kita hidup di zaman jauh setelah kartini wafat. Namun, masih banyak pikiran kita terbelenggu dan berkutat pada atribut fisik dan terbelit hegemoni materi. Jika kita tidak memiliki materi, kita seolah bukan siapa-siapa. Jika kita
memiliki materi, kita seolah bisa menjadi siapapun dan apapun. Materi dapat meninggikan derajat seseorang, namun jika salah “menggaulinya” materi dapat menghinakan manusia. Penutup Kartini sudah memiliki pemikiran besar di usia masih belasan tahun. Di zaman kini, rintangan jauh berkurang untuk berpemikiran besar dan transformatif seperti Kartini. Namun, masih banyak fakta kondisi subordinasi (posisi tidak setara) terhadap perempuan. Semua itu masih bisa kita jumpai di semua level kehidupan. Kondisi menempatkan perempuan di level kelas 2, menjadikan perempuan sasaran target kekerasan fisik, verbal, ekonomi, sosial, politik, apalagi budaya. Lalu, dari mana kita dapat memulai perubahan? Dari diri sendiri. Perempuan
sendiri
harus
membetulkan
mindset
tentang
kesetaraan. Masih sering kita jumpai perempuan lebih berperilaku bias terhadap kaumnya sendiri. Untuk itu, mindset harus diluruskan terlebih dahulu. Menolak segala bentuk penindasan fisik maupun mental sebagai hasil dari sebuah kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sudahkan kita membenahi mindset? Sekarang saatnya!
Potensi Tiga Paska Kampus
Sektor
Dunia
“DIAKUI atau tidak, hampir sebagian besar pandangan mengatakan bahwa tujuan perkuliahan adalah untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan kompeten” (Yanfaune Ade)
Sebagai pembuka pada tulisan ini penulis ingin memperkecil lingkupannya tentang bagaimana identitas mahasiswa, terutama jurusan kedokteran dan medical dalam memaksimalkan potensinya paska kampus. Bagi penulis, niat seorang calon mahasiswa untuk berkuliah: apakah untuk menjadi calon tenaga kerja, calon peneliti, atau bahkan bukan keduanya. Namun ada pertanyaan yang hadir ketika membahas niat tersebut. Apakah kita sudah memilih dan memaksimalkan dengan tepat tentang tempat yang kita pilih? Sebelum menuju kesana, penulis akan menjelaskan basic dari dunia kerja terlebih dahulu. Di dalam dunia medical, terdapat dua komponen besar yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaku kesehatan. Yaitu, terdiagnosa oleh penyakit apa, dan bagaimana pengobatannya. Kedua poin ini menjadi syarat mutlak dalam menempuh dunia praktisi. Tahapan ini bisa ditempuh ketika sudah menempuh pendidikan profesi. Menurut Dr. M. Sohibul Iman, sarjana dan calon sarjana harus mampu bernalar global solutif dalam memberdayakan Indonesia kelak. Menurutnya, ranah mahasiswa paska dunia kampus terbagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor publik, sektor privat, dan sektor ketiga. Berangkat
dari
sektor
privat,
sektor
ini
mempunyai
fleksibilitas dan tingkat keleluasaan lebih besar. Privat lebih dikenal dengan sektor swasta, yang bergelut di bidang perekonomian, mulai dari bidang produksi hingga distribusi barang dan jasa. Contoh sektor privat ini adalah perusahaan, UKM, koperasi, dan wiraswasta mandiri. Sedangkan di dunia pemerintahan dan sektor publik, komponennya adalah pengambilan suatu kebijakan. Publik menyerupai kinerja pemerintah dalam keputusannya. Ambillah contoh zoonosis. Misalkan bagaimana menekan angka zoonosis di suatu wilayah, bagaimana proses terjadinya penyebaran zoonosis, berapa
penaksiran kerugian terhadap kejadian itu, siapa pihak yang sebaiknya bertanggung jawab, dan poin besar membedakannya adalah peran serta potensi kebijakan yang dapat dimaksimalkan demi mendukung suatu wilayah bebas dari penyakit zoonosis. Berbeda lainnya dengan sektor ketiga. Sektor ini sering dikaitkan dengan NGO (Non Goverment Organization) atau sebuah instansi atau lembaga yang bergerak dinamis karena berlandasan nonprofit. Sektor ini berfokus pada pengembangan masyarakat dengan tujuan tertentu. Arah geraknya pun cenderung lebih mulia, berisikan mereka yang ingin berkontribusi lebih melalui pelayanan masyarakat. Ketiga sektor tersebut bisa ditempuh dengan start dan pembekalan yang berbeda. Tentu, memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi mampu menjadi batu loncatan terhadap sektor. Tetapi, apakah selama proses akademik berlangsung, pihak pertama diperkenalkan kemudian diarahkan kepada tiga sektor tersebut? Mari Kita Evaluasi. Penulis berasumsi pihak pertama sebagai mahasiswa adalah pihak innocent secara garis halus. Belum memahami secara mendalam terkait ketiga sektor itu, maka perubahannya dimulai dari sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan diangkat dari proses selama 4 tahun kuliah plus co-assistent. Menyinggung dengan manusia dan sistem, maka secara teologis tidak akan lepas dari yang namanya pengkaderan. Pengkaderan mempunyai etiologi berbeda dengan mengajarkan. Mengkader harus memenuhi dua komponen, sumber daya manusia (SDM), dan proses mencapai tujuan. Di dalam perguruan tinggi, pengkaderan dilalui dengan berberapa tahap. Sebut saja salah satunya masa orientasi pengenalan kampus. Penggiringan mahasiswa yang dibawa menuju dunia paska kampus kerap sekali tidak diarahkan untuk menjadi salah satu dari ketiga sektor tersebut, melainkan berorientasi
terhadap satu-dua sektor. Hingga yang terburuk, mayoritas mahasiswa hingga akhir perkuliahannya belum menentukan sektor mana yang akan menjadi tombak hasil akhir dengan gelar sarjana. “Bergeraklah seperti BJ Habibie menemukan “Faktor Habibie”, menentukan dan menekuni suatu bidang di awal sebuah proses” Ternyata kesepahaman sektor di lingkungan kampus sendiri menjadi ibarat grassland yang cenderung sama. Selama perkuliahan, sebagian besar ruang lingkup sektor sering diperkecil menjadi kurang terbuka. Hal ini tergolong positif. Tetapi jika semuanya diarahkan pada satu-dua sektor maka potensi jumlah mahasiswa kesehatan dengan kebutuhan masyarakat akan mengalami penyimpangan skala. Padahal sektor ketiga, dan sektor pemerintahan publik membutuhkan jauh lebih banyak dokter yang expert pada ranah bidangnya. Jangan sampai pihak luar dengan jurusan ilmu sosial yang sengaja dirancang orientasinya terhadap pejabat publik kelak menempatkan tahta kokoh besar hubungannya dengan kesehatan. Momentum ini tentu menyebabkan suatu perkara tidak akan selesai jika dikerjakan oleh bukan pakarnya. Lingkungan juga mempunyai pengaruh besar terhadap pengkaderan mahasiswa. Dosen dan saudara seprofesi ternyata menentukan keberlanjutan sektor pilihan. Belum lagi membahas gender. Lalu persaingan asing dengan negara berkompetensi jauh melebihi Indonesia. Oleh karena itu, ketiga sektor ini harus kembali ditanamkan pada masa pengkaderan hingga proses perkuliahan selesai. Ketiga sektor ini mempunyai peran sama penting, dan memaksimalkan potensi mahasiswa di jalur-jalur itu menjadi tugas bersama untuk mewujudkan Indonesia lebih baik dan bermartabat. (*) Editor: Bambang Bes
(* Wahyu Hidayat, adalah penggiat kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga.
Budaya di Balik Media Sosial Kekinian dan Kemajuan Negara AKHIR-AKHIR
ini,
akun-akun
bermotifkan
bisnis
banyak
membanjiri media sosial. Mulai akun yang hanya menjual produkproduk umum, hingga yang mempromosikan barang dan jasa lainnya. Namun ternyata tidak semua akun itu mempertimbangkan aspek sosiologis. Pada akhirnya, mereka yang tidak bijak menjadikan apapun yang sedang tren di pasaran sebagai nilai jual untuk mendatangkan uang. Sayangnya, tren-tren yang digeluti peselancar media sosial ini ada pada kisaran cinta, jokes yang tidak jelas, dan bahkan sensual. Baik LINE atau pun Instagram, informasi yang disajikan tidak banyak yang positif. Sebaliknya, tak sedikit informasi yang disajikan justru kurang bermanfaat, bahkan negatif. Misalnya informasi-informasi yang hanya bergelut dalam beragam perasaan (kegalauan, menyindir-nyindir, dan lainnya). Bahkan ada yang negatif (bahasanya kotor, ada perilaku menghina tetapi dibalut dengan kebahagiaan, juga konten-konten sensual). Padahal, kondisi sajian informasi yang seperti itu dapat membentuk budaya para pengguna media sosial, lebih-lebih para pemuda yang juga aktif di dalamnya. Sejalan dengan Horton dan Hunt (1987: 58), budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Kebudayaan meliputi keseluruhan pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, semua kemampuan dan kebiasaan (Tylor dalam
Damsar, 2015: 5). Bisa dikatakan, anggota masyarakat tak hanya mempelajari dan menjalani budaya yang ada, melainkan juga menciptakan budaya yang baru melalui proses belajar. Belajar adalah suatu usaha untuk menjadi mengerti kenyataan dan/atau mampu melakukan sesuatu. Jadi, selama manusia memahami kenyataan atau perilaku, pada saat itu juga dia bisa menghayatinya, membiasakannya dalam pikiran, melakukannya, dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu prinsip kehidupan. Dan akhirnya, yang dipelajari itu akan menjadi bagian dari hidupnya, entah itu gaya bicara, diksi, dan bahkan paradigma. Dalam satu periode, manusia akan mempelajari dan menerapkan budaya yang dimunculkan lingkungannya, sembari merubah budaya itu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang baru didapat. Hasilnya, bisa berupa kebudayaan positif (berpikir kritis, sopan, peduli sesama, dan hal positif lainnya), serta bisa juga berupa kebudayaan negatif (berpikir sederhana, emosional, dan bahkan individualistik), sebab bergantung kepada apa yang dipelajari dan diterimanya. Apabila kita kembali menengok media sosial, maka para pengguna bisa mempelajari dan membentuk budaya hidup yang tidak positif. Apalagi informasi-informasi itu disajikan secara berulang-ulang, meskipun terkadang dengan bentuk pesan yang berbeda. Dengan demikian, manakala suatu anggota masyarakat aktif menelusuri media sosial, meskipun dia sudah berbudaya secara bagus (misalnya religious) maka budayanya akan berpotensi untuk mengalami perubahan: entah bercampur-baur dengan yang salah, bahkan tidak lagi religius. Gerakan Menuju Indonesia Lebih Baik Untuk mencegah munculnya budaya yang semakin negatif, maka ada baiknya bagi kita untuk menekan informasi-informasi yang tak berguna dan negatif. Caranya bisa dengan beragam macam. Kita bisa menyebarkan informasi lebih bermanfaat, tidak mendukung —seperti “like and share”— akun-akun yang menyebarkan
informasi kurang bermanfaat dan cenderung merusak. Bahkan bila perlu melaporkan hal yang negatif kepada pihak berwenang. Informasi bermanfaat sebenarnya tidak hanya yang diproduksi oleh “Taste Made”. Makna manfaat itu sangat dalam jika ditelusuri secara analitis. Namun, singkatnya, kita bisa maknai itu sebagai upaya untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Misalnya memberikan informasi keilmuan memecahkan masalah bangsa, karya-karya ilmiah (teknologi, gagasan, dsb), motivasi hal positif, saling mengingatkan dalam kebaikan, update seputar pemerintahan, mengajari hidup harmonis dalam konteks multicultural Indonesia, dan kegiatan sosial lain yang berorientasi membantu pemerintah memberantas masalah-masalah yang belum tertangani. Sebenarnya ada banyak masalah yang bermunculan di masyarakat. Subyek yang menyelesaikan masalah masyarakat itu, menurut asumsi sosiologis, tidak hanya dilakukan oleh institusiinstitusi sosial (seperti institusi pendidikan, agama, organisasi, budaya dan lainnya) melainkan juga dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Dengan menyeimbangkan semua bidang di negara ini, maka kemajuan pesat sudah didepan mata. Demikian pula dengan bidang budaya. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya terletak pada banyaknya teknologi dan uang yang dipegang oleh anggota masyarakatnya, melainkan kemajuan semua bidang negaranya. Namun apabila kita tidak meluangkan waktu untuk memahami kenyataan, menghayati masalah-masalah yang ada, merenungkan pemecahan masalahnya, penulis kira majunya bangsa hanya berbentuk angan-angan yang dibangga-banggakan. (*) Editor: Bambang Bes
Gangguan Zika dan Upaya Menuju Indonesia Sehat Jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Zika di Singapura terus bertambah. Kementerian Kesehatan Singapura dan National Environment Agency (NEA) mengungkapkan bahwa total hingga hari Kamis, 1 September 2016, terdapat 151 kasus yang terinfeksi Zika. Angka tersebut dinilai tinggi dan cukup mengusik Kementerian Kesehatan setempat untuk cepat tanggap mengambil tindakan. Virus zika menjadi trending topic paling berpengaruh di dunia saat ini. Pasalnya, penyakit ini di Brasil sering dikaitkan dengan kasus kerusakan otak bayi yang baru lahir. Selain itu menurut World Health Organization (WHO) telah mendeteksi adanya 23 negara di Amerika yang terdektesi zika dan diperkirakan angka kasus itu bisa mencapai 3 hingga 4 juta kasus pada tahun depan. Fakta-fakta yang terkait virus zika yang harus diwaspadai ini ternyata menjadi edukasi penting. Penyebaran penyakit zika secara umum bisa melalui gigitan nyamuk dari orang yang terinfeksi. Aedes aegypti sebagai penyebaran paling utama. Sedangkan gejala yang ditimbulkan biasanya relatif ringan sesuai dengan stadiumnya. Infeksinya biasa ditandai dengan gejala-gejala seperti demam, konjungtivitas (mata merah), ruam ringan, dan nyeri otot sendi. Periode inkubasi masih belum diketahui, tetapi dipastikan berdasarkan kasus, sekitar 2-7 hari paska gigitan. Biasanya, orang yang terinfeksi zika membutuhkan perawatan di rumah sakit. Penyebab besarnya sorotan masyarakat adalah karena microcephaly. Menurut Reuters, bersama para peneliti di Brasil dan WHO telah menegaskan terdapat bukti yang menguat tentang relasi antara zika dengan microcephaly, yaitu kelainan yang
bersifat neurologis. Pada kasus microchephaly, bayi lahir dengan ukuran kepala dan otak yang lebih kecil dari ukuran normal biasa. Terbukti, di bagian Brasil Timur Laut, terjadi peningkatan kasus microcephaly sekitar 360 kasus pada 10 hari, hingga pada 16 Januari 2016 lalu mencapai 3.893 kasus microcephaly yang diduga disebabkan oleh zika. Dampak ini juga berperan penting bagi wanita hamil sebagai subject utama kelahiran bayi mereka. Pemerintah Kolombia meminta kepada pasangan suami-istri untuk menunda kehamilan antara 6-8 bulan. Hal ini demi meminimalisir kemungkinan risiko virus zika. Di negara lain seperti Jamaika, yang belum melaporkan adanya kasus zika, pemerintah setempat merekomendasikan wanita untuk menunda kehamilan antara 6-12 bulan kedepan. Upaya Indonesia Menahan Zika Kementrian Kesehatan RI sudah menelaah dengan baik dan membuat beberapa kebijakan yang terkait proteksi kasus zika secara merata. Pertama, yaitu Travel Advisory. Menghimbau seluruh masyarakat agar tidak bepergian menuju negara yang terindikasi terinfeksi virus zika, salah satunya Singapura. Arahan ini dinilai positif, tetapi masih meninggalkan celah besar karena bagaimanapun sifatnya hanyalah himbauan. Yang kedua, menggunakan Thermal Scanner pada setiap bandara-bandara dan pelabuhan. Bagaimanapun, Thermal Sanner ini hanya sebatas mengetahui indikasi dari suhu tinggi terhadap para penumpang. Jika didapatkan penumpang dengan kondisi sakit demam atau panas, maka petugas maskapai maupun awak kapal diminta untuk segera melaporkan kepada petugas kesehatan bandara. Ketiga, dengan memeriksa seluruh penumpang dari keberangkatan di Singapura maupun sebaliknya. Penumpang yang ingin bepergian akan selalu dijaga ketat, tentu saja tingkat kenyamanan penumpang maupun maskapai menjadi tanggungan berat bagi pemerintah. Keempat, dengan menjaga kebersihan lingkungan
sekitar, sosialisasi masyarakat, dan menjaga supaya tetap dalam keadaan aman serta sehat. Pada akhirnya, masalah kesehatan merupakan hal terpenting dan paling utama. Kebijakan pemerintah, terutama Kementrian Kesehatan sangatlah terbatas. Penanganan kesehatan di republik ini tidak seharusnya menjadi “nomor sekian” karena “kalah suara” dengan cengkerama dunia politik, sosial, dan ekonomi. Sudah saatnya upaya pemerintah yang dinilai masih kurang maksimal untuk kembali memainkan perannya. Dimana peran mahasiswa, peneliti muda, dan lembaga riset penelitian? Pada lembaga dan unsur inilah diharapkan mampu menemukan solusi alternatif untuk penanganan, pencegahan, dan pengobatan terhadap warga negara yang terinfeksi virus zika, juga penyakit lainnya. (*) Editor: Bambang Bes
Catatan Hati Seorang Guru Les Menjadi seorang guru les merupakan salah satu pekerjaan (profesi) yang banyak dilakoni oleh mahasiswa, terutama mahasiswa peraih Bidikmisi, yang kebanyakan mencari tambahan biaya untuk agar tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini profesi yang menyenangkan, sebagai menjadi bagian yang bisa mendidik generasi dan menjadikan pelajar bagi para pembelajar. Sebagai pelajar, idealnya yang mereka lakukan ya belajar. Bukan hanya sekolah. Namun di sekolah, anak-anak itu tidak merasa banyak belajar. Metode pembelajaran yang ada tampaknya menuntunnya untuk hanya mampu menghafal, bukan memahami. Disinilah ketika di kelas les, guru les harus menjelaskan lagi
konsep pembelajaran dari awal, padahal materi tersebut sudah diterangkan oleh guru di sekolahnya. Jadi, yang dilakukan hanyalah transfer knowledge, bukan transfer pemahaman. Mereka hanya di-drill untuk lulus UN (Ujian Nasional), sehingga tidak menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Alhasil tujuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas 2003 pasal 3 yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, tampaknya hanya akan menjadi slogan semata. Beberapa orang tua sengaja memberikan les tambahan pada anakanaknya, karena menyadari dirinya punya keterbatasan, sehingga merasa perlu untuk menitipkan buah hatinya agar memiliki pengetahun yang lebih di tempat les, karena pendidikan di sekolah belum cukup untuk mengasah potensi anak mereka. Pada sisi lain, para orang tua itu sebenarnya bergelar sarjana, tetapi tidak memiliki waktu untuk mendidik anak dan mengevaluasi proses belajar anak di sekolahnya. Dari kesibukannya itulah banyak ibu yang menyerahkan pengasuhan dan pendidikan anaknya kepada pembantu, tetangga, dan nenek mereka. Masalah ekonomi ikut mempengaruhi disini, sebab kebutuhan ekonomi yang sulit memaksa para orang tua, termasuk para ibu, meninggalkan peran keibuannya dan bekerja keras diluar rumah. Sebagai guru les akhirnya harus berperan layaknya ibu bagi mereka, tempat curahan keluh kesahnya di sekolah, mencurahkan keinginan dan cita-citanya, tentang gurunya, teman-teman, dan tak jarang juga mengeluhkan kesibukan orang tuanya yang tidak sempat menanyakan sekedar: ”bagaimana nilai ulanganmu hari ini?”. Hal-hal seperti itu banyak kita jumpai dalam kelas-kelas les. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, justru menjadi sarana untuk melampiaskan rasa protes terhadap kondisi lingkungan keluarga, sekolah yang amburadul, ada guru mengajar asal-asalan, buku paket yang banyak rusak, dsb. Bisa jadi, adanya pelajar yang amburadul itu karena besar di
lingkungan keluarga/sekolah yang juga amburadul. Disana tidak ada panutan, tidak ada arahan, tidak ada contoh keteladanan dan pendampingan. Sudah banyak kasus dari bobroknya output pendidikan seperti itu. Generasi pembelajar mengalami degradasi moral, seperti yang terjadi pada pasca Unas 2015 dimana pelajar tak lagi coret-coret di baju seragamnya dan konvoi kendaraan, namun juga terjadi kasus perzinaan masal, tawuran dan perbuatan maksiat lainnya. Di Siantar, misalnya, seusai Unas ratusan siswa bersuka-ria mencorat-coret bajunya, bahkan beberapa siswa melakukan aksi-aksi asusila. Di Purwakarta (Jawa Barat) dua kelompok siswa diamankan polisi karena melakukan tawuran. Kemudian di Kendal (Jateng), masih pasca Unas, puluhan pelajar tertangkap basah berbuat mesum di sebuah kamar hotel. Belakangan kita dihebohkan dengan tersebarnya undangan “pesta bikini” bagi anak SMA usai pelaksanaan Unas yang bertajuk “Good Bye UN”. Mengkaji dari peristiwa diatas kita tidak bisa menutup mata bahwa secara rata-rata sistem pendidikan belum menghasilkan generasi unggul. Seandainya negeri ini memiliki visi politik yang jelas terhadap pendidikan, tentu hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Kegagalan melahirkan output bermoral dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, disinyalir terkait dengan kapitalisme yang merangsang biaya pendidikan semakin mahal. Kapitalisme inilah konon yang ikut membuat kaum perempuan terpaksa meninggalkan perannya sebagai ibu demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi seperti ini mungkin saja akan menjadi semakin parah jika kita diamkan dan membiarkan keadaan. Jadi kesalahan ini harus diluruskan. Pertama, pendidikan adalah kebutuhan pokok rakyat karena setiap warga negara berhak memperoleh akses pendidikan. Hal ini tentu sangat bisa dipahami karena majumundurnya suatu peradaban sangat bergantung pada kualitas pendidikan manusianya.
Kedua, output pendidikan berupa generasi bertakwa yang unggul pada seluruh aspek kehidupan, menuntut perhatian serius dari kompenen terkait yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, yang kondusif serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Ketiga, untuk mewujudkan hal itu negara harus memiliki sistem ekonomi yang kuat, karena kedua hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan potensi sumber daya alam yang kuat, tentu negeri ini memiliki pemasukan yang besar untuk bisa mewujudkannya, asalkan SDA itu dikelola dengan benar yaitu menjadikan aset hajat hidup publik milik rakyat dikelola oleh negara. Satu misal dari Blok Mahakam saja berpotensi menghasilkan pendapatan kotor Rp 1.700 triliun, sehingga jika kita memiliki 79 blok migas, tentu ini merupakan sumber APBN yang diharapkan juga bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat. Hal demikian tentu tidak akan terwujud jika paradigma ekonomi neoliberal yang menjadi rujukan dan hajat hidup publik diprivatisasi dan dimiliki asing yang menyebabkan negeri ini terjerat dalam penjajahan gaya baru (neoimperialisme). Semoga sedikit curahan hati ini menjadi inspirasi untuk tidak henti-hentinya menjadikan pendidikan di negeri ini lebih baik. Potensi optimalisasi generasi muda sebagai aset berharga bangsa menjadi kenyataan, dan terlahir jutaan intelektual hebat dengan penghargaan luar biasa dan mampu mewujudkan peradaban gemilang mercusuar dunia. (*) Editor : Bambang Bes
Virus-Virus yang Menjangkiti
Generasi Muda Indonesia Indonesia merupakan negara terpadat keempat didunia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Berdasarkan data CIA World Facthbook tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekitar 27,3 % berusia 0-14 tahun, 66,5 % berumur 15-64 tahun, dan 6,1 % berumur 6,1 %. Hal ini menunjukkan begitu besar jumlah usia produktif di negeri ini. Sehingga, tidak salah bila pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 2045, Indonesia diprediksikan menjadi salah satu negara termaju di dunia. Namun, sungguh sangat mengejutkan terhadap apa yang terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini. Seolah budaya konsumtif dan materialistik sudah menjamur dan mengikis budaya khas Indonesia seperti berke-Tuhanan, gotong royong, sopan santun hingga berbagai hal yang telah tercantum dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal inilah yang sedang menjangkit di generasi muda, dan itulah Sindrom. Ada tiga gejala yang menandakan hal ini. Yaitu, adanya virus Triavialism: suatu penyakit yang menjangkit generasi muda untuk selalu bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang menghiburnya saja tanpa memikirkan nilai edukatif didalamnya. Lalu, virus Cinderella: suatu penyakit yang inginnya selalu instan dan praktis tanpa ingin berlelah-lelah terlebih dahulu. Muaranya, mengakibatkan virus yang ketiga. Yaitu, virus NEET (No Education, Employee, and Training). Hal ini pun didukung dengan berkembangnya media yang seolah hanya menayangkan hal-hal yang bersifat menghibur tanpa ada suatu edukasi didalamnya. Maka tak segan-segan Presiden Indonesia saat ini yaitu Ir. Jokowi menegur media saat ini terutama televisi. Ada ungkapan baru mengatakan, “Tontonan jadi tuntunan dan Tuntunan jadi Tontonan”. Sebagian generasi muda ketika ditanya apa cita-citanya, langsung menjawab ingin jadi artis, penyanyi, dan lainnya yang
bisa masuk tv dan gajinya tinggi. Seolah menjadi artis adalah cita-cita tertinggi. Padahal yang dikatakan orang besar adalah bukan mereka yang besar gaji atau tinggi jabatannya. Melainkan, mereka yang mampu mendedikasikan dirinya, ilmunya, ketrampilan hingga jiwanya untuk mengabdi pada masyarakat. Teknologi Menjauhkan Yang Dekat Seolah-olah, semakin maju suatu zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin manusia meninggalkan sifat fitrahnya sebagai makhluk sosial. Mereka lebih asyik ngobrol, update status ataupun hanya lihat status media sosial dibandingkan dengan berbicara atau berdiskusi dengan orang disekitarnya. Atau, melihat fenomena disekitarnya dan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah ini yang dimaksud, “Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh”. Apalagi,
pasar-pasar
tradisional
pun
mulai
ditinggalkan
berganti pasar modern. Seolah tak ada lagi kesempatan untuk tawar menawar secara langsung, bertemu dengan beragam orang tuk saling mengenal, menyapa bahkan mendoakan satu sama lain. Yang semua itu sejatinya semakin membuat kedekatan hati dan kerekatan persahabatan serta persaudaraan antar sesama. Mari bebaskan diri dari belenggu-belenggu diri dan berbagai sindrom atau virus di atas. Karena, Indonesia adalah bangsa pejuang. Bukan bangsa yang bermalas-malasan dan pasrah dengan keadaan. Seperti satu slogan yang terus leluhur gemborkan dulu, “Merdeka atau Mati”. Imam Syafi’i pun telah mengajarkan, “Tidaklah mungkin orang yang punya mimpi dan bercita-cita besar hanya duduk berpangku tangan. Tinggalkanlah watan dan kenyamanan maka kau akan menemukan gantinya karena kenikmatan hidup didapatkan setelah kau melewati kelelahan”. Begitupun pepatah lama mengajarkan, “Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakitsakitlah terlebih dahulu, dan bersenang-senanglah kemudian”. Jadikan hidup penuh dengan pengorbanan. Semakin menjadi
hartawan, semakin pula bertambah dermawan. Semakin terkenal, maka ia pun semakin menjadi teladan. Semakin tinggi suatu jabatan, semakin kebermanfaatan dan kemaslahatan yang selalu dipikirkan. Satu ungkapan lama lagi yang mulai terlupakan, “Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan”. Mari hidupkan gotong royong, bantu membantu satu sama lain. Karena, itulah pengabdian. Bukan banyaknya gaji ataupun upah yang didapatkan. Bukan pula seberapa banyak media yang meliput. Namun, satu yang selalu diniatkan. Yaitu, mendapat keberkahan. Juga, keikhlasan yang selalu diperjuangkan. (*)
Krisis Perizinan sebagai Pemicu Bencana Banjir Musim penghujan yang mencapai puncaknya saat ini menyebabkan terjadinya bencana banjir di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penyebutan banjir sebagai bencana seakan memberikan justifikasi bahwa banjir adalah kehendak dari Allah SWT atau biasa kita ucapkan sebagai takdir. Hal inilah yang harus dikaji ulang. Lantas, disadari dan dipahami. Bahwa banjir sejatinya merupakan akumulasi dari perbuatan manusia yang selalu merasa kurang. Misalnya, kurang memahami akibat membuang sampah di sungai, merasa kurang luas lahan sehingga menggunakan sempadan sungai sebagai bangunan, kurang lahan resapan air, kurang mengetahui adanya peraturan yang mengharuskan adanya perizinan dan dokumen lingkungan dalam pembangunan dan beraneka “kekurangan” lainnya. Sebenarnya, hukum, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang telah dibuat pemerintah pusat maupun daerah, sudah banyak
yang bisa menjadi instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas sejumlah elemen. Di antaranya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Baku Mutu Lingkungan (BML), AMDAL, UKL-UPL, perizinan, retribusi/pajak, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan, analisa resiko lingkungan hidup dan instrument lainnya sesuai dengan kebutuhan. RTRW merupakan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang disusun berdasarkan RPPLH sebagai dokumen perencanaan yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Penjabaran RTRW ditetapkan dalam perda yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan peraturan zoning yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan kawasan di suatu wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dicantumkan bahwa Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan wajib di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Wewenang merupakan salah satu unsur keabsahan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana ruang lingkup wewenang meliputi pengaturan, perizinan dan penegakan hukum. Pandangan umum selalu menyatakan bahwa banjir yang terjadi rutin setiap tahun disebabkan oleh curah hujan tinggi. Lantas, mengakibatkan meluapnya sungai dan naiknya air laut. Pendapat ini seakan menutup pemikiran bahwa salah satu penyebab banjir yang cukup relevan adalah menyempit dan dangkalnya sungai. Serta, kurangnya resapan air akibat perkembangan pembangunan. Daerah punya Perda tangkal banjir Setiap daerah kabupaten/kota telah memiliki perda tentang
RTRW, perda RDTRK, dan perda IMB. Di dalamnya terdapat norma perintah, larangan, izin dan dispensasi dimana setiap orang/badan yang akan memanfaatkan kawasan sebagai kawasan perumahan, perindustrian dan perdagangan diwajibkan memiliki izin yang mempersyaratkan adanya dokumen lingkungan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Dalam praktek penyusunan AMDAL/UKL-UPL, dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal. Hal ini mendorong pemerintah daerah memberikan kemudahan berupa pemrosesan izin yang dibarengkan dengan penyusunan dokumen lingkungan tersebut. Kemudahan yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif telah mengubah tujuan dan konsep perlunya dibuatnya dokumen lingkungan. Pembuatan dokumen lingkungan merupakan analisis terhadap rencana kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga, keberadaan dokumen lingkungan merupakan pertimbangan diterbitkannya izin. Sesuai dengan dokumen lingkungan, maka pemegang izin wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dijanjikan dalam AMDAL/UKL-UPL. Dengan demikian, jika pemegang izin melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dilakukan upaya penegakan hukum akibat pelanggaran izin. Apabila penyusunan AMDAL/UKL-UPL dibarengkan dengan pemrosesan izin, maka hal ini memberi peluang kewajiban pengelolaan dan pemantau lingkungan disusun secara umum dan penuangan dalam kewajiban pemegang izin juga sangat umum. Hal ini menimbulkan peluang terjadinya pelanggaran dan kesulitan bagi pengawasan dan penegakan hukum. Kelemahan di bidang penegakkan hukum Pengusaha harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk meminta bantuan seorang ahli dalam penyusunan dokumen lingkungan. Hal ini yang menjadi salah satu sebab kelemahan penyusunan dokumen lingkungan. Di sisi lain, dokumen
lingkungan merupakan salah satu instrumen penting bagi pejabat pemberi izin. Guna menilai dan mempertimbangkan diterbitkannya izin serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam menjalankan usaha agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Krisis kedua dalam kebijakan perizinan yang menyebabkan kelemahan tercapainya tujuan izin sebagai instrumen pencegahan adalah di bidang pengawasan. Wewenang pengawasan dan penegakan hukum merupakan wewenang yang berkaitan dengan wewenang pengaturan dan penerbitan izin. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk kemudahan perizinan yang dilakukan oleh satu lembaga perizinan atau dikenal dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penerbitan izin dilakukan oleh Badan Perizinan sedangkan pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh SKPD teknis atau Polisi Pamong Praja. Kebijakan PTSP satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pengusaha dalam memperoleh izin. Di sisi lain, kebijakan yang membagi kewenangan pengawasan dan penegakan hukum memberikan kelemahan, khususnya di bidang penegakan hukum. Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berbeda akan terjadi apabila instansi pengawas tidak memiliki data yang akurat atas izin-izin yang telah diterbitkan. Hal ini terjadi akibat tidak adanya harmonisasi dan koordinasi bagi penerbit izin untuk selalu memberikan tembusan kepada SKPD teknis dan Polisi Pamong Praja. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum seakan memberi gambaran bahwa pemerintah daerah melakukan pembiaran dan hal ini dianggap bukan pelanggaran. Sehingga, masyarakat tidak memiliki rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan. Juga, tidak ada sarana yang membuat masyarakat jera. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang perumahan yang belum membuat irigasi atau membuat bangunan yang lebih tinggi dari ketentuan sering lepas dari pengawasan pemerintah
daerah. Hal ini akan diketahui setelah perumahan telah dihuni dan menyebabkan banjir bagi kawasan lain. Sehingga, bila dilakukan pengubahan akan terjadi benturan antara masyarakat penghuni dengan pemerintah daerah atau dengan penghuni lainnya. Kondisi ini menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum. Khususnya, penegakan hukum administrasi. Dalam pemanfaatan kawasan, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat bahwa keberadaan izin pemanfaatan, IMB dan dokumen lingkungan merupakan upaya legitimasi dan instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Bukan semata-mata alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, diperlukan adanya komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah untuk mengikuti peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin. Jika dalam menerbitkan izin tidak didasarkan pada kedua hal tersebut, maka berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat dapat diminta pertanggungjawaban dengan alasan terjadinya penyalahgunaan wewenang. (*)
Remaja dan Pergeseran Makna “Pergaulan Bebas” di Era Kekinian Sebagai kelompok yang dianggap bagian dari pihak yang resisten, remaja diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas yang digolongkan oleh Webster (2010) dalam diskursi pergaulan bebas. Dia menyebutkan, pergaulan bebas bisa didefinisikan sebagai interaksi sosial dan perilaku di luar norma masyarakat
atau ‘bebas dari aturan’. Pergaulan bebas adalah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. Perilaku yang termasuk pergaulan bebas adalah seks pranikah, konsumsi alkohol dan narkoba, clubbing, konsumsi pornografi dan cybersex, merokok, dan perkelahian antar geng.” Pergaulan bebas adalah istilah yang marak digunakan selama masa pemerintahan Presiden Soeharto di Orde Baru (1966-1998). Diskursi ini dipercaya sebagai akibat dari masuknya budaya asing dalam pengaruh globalisasi yang tidak terfilter di Indonesia. Terdiri dari kata ‘pergaulan’ dan ‘bebas’, stigma negatif terhadap diskursi ini muncul pada kata ‘bebas’ yang dapat dimaknai sebagai hal-hal yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab. Bagaimanapun, seperti diungkapkan Webster, perbedaan definisi antara pergaulan normatif (tidak bebas) dan pergaulan nonnormatif (bebas) similarly subject to change (tergantung pada perubahan). Dalam hal ini, contoh perubahan yang dimaksud misalnya perubahan interaksi sosial masyarakat pasca Orde Baru dan berkembangnya teknologi, atau adanya perubahan kebijakan pemerintahan, baik di Indonesia maupun secara global. Secara terpisah, penggunaan frase yang sama dapat dimaknai berbeda pula oleh kelompok tertentu, seperti halnya penggunaan frase free sex yang dimaknai sebagai seks tanpa pengaman (kondom) oleh komunitas gay, bukan sebagai seks pranikah atau berganti-ganti pasangan seperti yang dimaknai oleh kelompok dominan konservatif. Saya pernah melakukan penelitian tentang film-film remaja. Di sana, saya memiliki definisi kongkret terkait frase pergaulan bebas. Yakni, mengacu pada aktivitas-aktivitas yang dikutip sebelumnya berdasarkan pengelompokan Webster. Frase ini digunakan untuk memudahkan identifikasi. Selain itu, frase ini telah umum digunakan sebelumnya. Meskipun identik dengan
ketetapan-ketetapan dan isu moral panic pada masa Orde Baru, faktanya frase ini masih digunakan dan telah menjadi wawasan umum di masyarakat. Penggunaan frase ini dianggap masih relevan mengingat masih adanya beberapa film yang menjadikan frase ini sebagai judul, seperti Akibat Pergaulan Bebas (2010) dan Akibat Pergaulan Bebas 2 (2011). Dalam film-film karya Nayato Fio Nuala, isu pergaulan bebas muncul dan identik dengan keseharian tokohtokoh remajanya. Perempuan dalam film Nayato mendapatkan porsi sebagai fokus utama dalam cerita-ceritanya. Hal ini dapat dilihat dari plot cerita dan poster-poster filmnya. Menariknya, Webster mengungkapkan pernyataan yang relevan dengan hal ini. Pergaulan bebas banyak dikaitkan oleh Webster dengan perempuan muda, terlebih jika menghubungkannya dengan norma di Indonesia yang cenderung menempatkan perempuan di posisi yang tabu dan penuh pantangan. Lebih jauh lagi, Webster (2010:342) juga mengungkapkan bahwa dalam film remaja, ekspektasi heteronormatif tentang femininitas, keperawanan dan pernikahan disampaikan dengan dilekatkan pada citra baik perempuan dengan menyampaikan (disasterous consequences) yang
konsekuensi berbahaya mungkin dihadapi (jika
melanggar ketiga konsep tersebut). (*) Penulis: Dyestari Dyanutami
Internet Tidak Membunuh Koran, Pembunuhnya adalah
Pemilik dan Pekerjanya Senjakala media cetak akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Tulisan wartawan Kompas Bre Redana, Inikah Senjakala Kami…, berisi curhatan yang terkesan menyalahkan internet dan jurnalis online. Dari tulisan itu bisa digarisbawahi, jika dia tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan industrinya. Dia hanya mengeluh dan tidak melakukan apapun. Sebenarnya, isu senjakala media cetak sudah ramai diperbincangkan terutama di Amerika Serikat dan Inggris sejak 2009. Pangkalnya, penurunan jumlah pendapatan iklan dan jumlah pelanggan. Di Kongres WAN-IFRA (Asosiasi Surat Kabar Dunia), tema-tema yang diangkat adalah seputar bagaimana industri media cetak menghadapi era digital. Mereka tidak lagi berdiskusi bagaimana membuat berita yang bagus atau bagaimana etika jurnalis dalam mencari berita. Fokus mereka cuma satu: bagaimana industri media cetak bisa selamat dari kepunahan. Pada beberapa Kongres WAN-IFRA yang saya ikuti, para pembicara dari koran-koran seperti New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal memaparkan model-model bisnis media online masing-masing. Banyak juga yang memaparkan bagaimana membuat konten-konten yang disukai pembaca online. Misalnya, video dan podcast. Intinya, media online digarap serius dan disinergikan dengan media cetak. Koran Masih Bisa Hidup Di tengah kematian koran-koran Amerika, pemilik Amazon, Jeff Bezos, membeli Washington Post senilai 250 juta dollar. Nah, hal ini membuktikan, ada orang yang berani ambil resiko membeli koran. Padahal, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Di sisi lain, bagi sebagian orang, ternyata koran masih punya peluang bisnis.
The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times melakukan bisnis freemium. Konten-konten di website mereka bisa dinikmati secara gratis. Meski hanya sebagian. Jika ingin menikmati semua konten, mereka harus membayar setiap bulannya. Satu hal yang saya tangkap adalah usaha mereka beradaptasi di era digital. Mereka menganggap era ini sebagai peluang dan bukannya ancaman. Hasilnya, The New York Times mempunyai pelanggan digital di atas satu juta. The Guardian menangkap peluang dengan membuat event-event atau workshop jurnalisme yang hanya bisa diakses jika pembaca menjadi member. Bagi yang ingin menjadi member, mereka harus membayar biaya bulanan. Masih banyak koran yang bertahan dengan membuat model bisnis yang benar-benar baru. Mereka tidak hanya melakukan cara konvensional dengan menjual oplah dan iklan cetak saja. Adaptasi atau Mati Seperti homo sapiens yang berevolusi dengan cara beradaptasi, koran harus melakukannya. Jika tidak, koran akan mati. Hanya yang kuat yang bertahan. Koran tidak boleh berpikir sebagi newspaper semata. Lebih dari itu, harus menjadi news brand. Koran bukan media nomor satu. Tapi, harus disinergikan dengan media-media di bawah brand itu. Sebuah media tidak hanya menjual berita apa adanya. Tapi, harus mengemasnya dengan konten-konten menarik dan mengkolaborasikannya. Konten-konten berita, video, audio, infografis, harus dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan karakter pembacanya. Konten media cetak tentu beda dengan konten media online. Karena, karakteristik pembacanya berbeda. Tapi, bukan berarti kualitas media online dibuat lebih buruk dibanding media cetaknya.
News brand akan mengemas konten-konten itu di bawah brand sebuah koran dengan kualitas sama. Tantangan Generasi Tanpa Koran Generasi sekarang tidak tumbuh dengan koran. Mereka besar bersama gadget. Ketika dewasa, mereka tidak akan mengingat koran. Sekarang koran masih ada, bagaimana dengan lima atau sepuluh tahun mendatang? Radio yang dulu diramal mati saat televisi muncul. Akhirnya, bisa beradaptasi. Mobil yang menolong mereka. Meski pendengar radio menurun, pengguna mobil masih membutuhkan radio untuk menemani perjalanannya. Bagaimana dengan koran? Adaptasi apa yang mesti dilakukan? Inilah tugas para pemilik media dan para pekerjanya. Sayang, banyak pemilik koran di sini yang tidak paham dunia online. Banyak yang membuat media online asal-asalan dengan kualitas lebih buruk dibanding media cetaknya. Akhirnya, media online tidak memberi value apa-apa kepada media cetaknya. Kesadaran Pemilik Koran Saat
saya
bekerja
di
media
online
sebuah
koran,
saya
dihadapkan kepada pemiliknya yang tidak paham dunia digital. Dia masih menganggap koran produk media nomer satu di atas media online. Koran baginya masih dalam masa keemasan. Memang, harus diakui jika pendapatan paling besar berasal dari koran. Namun, jumlah revenue iklan dan jumlah pelanggan yang terus menurun serta makin banyaknya orang menyukai berita online, menjadikan anggapan pemilik media itu sebagai utopia. Pada awal saya dan tim membangun media online koran tersebut. Saya mempunyai visi membangun media online berkualitas sama dengan media cetaknya. Saya ingin membuat media online dengan konten-konten menarik serta bervariatif dengan cara elegan.
Traffic memang penting tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan paling penting adalah meningkatkan value brand koran tersebut di dunia digital. Karena selama ini, brand koran itu masih kalah populer dibanding koran-koran lain. Dengan meningkatnya value brand, diharapkan muncul kepercayaan. Traffic bisa mengikuti. Dari situ kita mulai memikirkan model bisnisnya. Ini jelas membutuhkan waktu lama. Rupanya, visi pemilik koran itu tidak sama dengan visi saya. Dia terbuai dengan traffic yang tinggi tanpa memperdulikan kualitas berita. Media online yang semula berkualitas sama dengan korannya, diturunkan derajatnya dengan menyajikan berita-berita bombastis dan murahan seperti berita seks dan kriminal dengan judul-judul kacangan. Berita-berita yang “dijual” tidak mengindahkan etika jurnalisme yang baik. Kualitasnya jauh dibanding korannya. Kemudian saya memutuskan keluar. Pemilik
koran
harus
sadar
jika
media
cetak
di
ambang
kepunahan. Koran adalah bisnis yang sudah dekat dengan garis finish. Jika masih dininabobokkan dengan kejayaan dan tidak melakukan tindakan apapun, garis finish sendiri yang akan mendekati koran. Andil Pekerja Membunuh Koran Isu senjakala media cetak ditanggapi beragam oleh para jurnalisnya. Ada yang menyalahkan internet, ada yang tidak percaya adanya isu itu. Sebenarnya, jurnalis koran punya andil mempercepat kepunahan koran. Banyak berita yang ditulis sama dengan berita online, mulai angle berita maupun pemilihan judul. Bahkan ada yang “mencopas” berita online. Ini menimbulkan pertanyaan: jika sama, kenapa orang harus membeli koran? Toh orang bisa membaca media online secara gratis. Koran sudah kalah cepat dengan online. Jika koran kualitasnya
sama dengan media online, maka habislah riwayat koran. Orang tak akan lagi mencarinya. Majalah Tempo selalu dicari karena menyajikan angle-angle yang tidak didapat di media online. Koran harus dibuat seperti itu. Tentu tugas jurnalis koran untuk membuat konten-konten yang membuat orang rela membelinya. Beberapa tahun ke depan, penetrasi internet di masyarakat kita akan jauh lebih kuat. Masyarakat akan terbiasa dengan gadget. Internet akan mudah diakses. Tujuan internet hadir adalah memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi. Imbasnya, koran bukan sumber informasi paling penting. Kendali di tangan pembaca. Ini tantangan yang harus dihadapi koran. Beberapa waktu lalu, pemilik Koran Sinar Harapan menutup korannya. Sebelumnya, Harian Bola juga ditutup. Internet tidak lahir untuk membunuh koran. Tapi pemilik koranlah yang selama ini membunuhnya pekerjanya. (*)
pelan-pelan,
tentu
dengan
“bantuan”
Senjakala Suratkabar dan Kebangkitan Jurnalisme Digital Rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan hampir semua jurnalis di Indonesia beberapa hari terakhir ini pasti mengikuti dengan penuh perhatian perdebatan di media sosial soal media cetak versus media digital. Perdebatan ini dimulai ketika wartawan senior Harian Kompas, Bre Redana menulis catatan berjudul “Inikah Senjakala Kami…” di Kompas edisi 28 Desember 2015.
Artikel Bre langsung jadi viral di media digital, disebarkan di semua whatsapp group jurnalisme dan jadi perbincangan hangat. Selang sehari, muncul banyak artikel tanggapan, dan yang paling sering dikutip adalah tulisan Bayu Galih, wartawan Viva.co.id, yang berjudul“Kami tak pernah cengeng dan bilang ini senjakala kami.” Ulasan lebih lengkap soal polemik ini dirangkum dengan baik di artikel ini. Perdebatan soal masa depan jurnalisme dan media ini jelas amat menarik dan penting. Terlebih momentumnya memang tepat. Sepanjang 2015, sejumlah koran cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Dua yang paling besar adalah koran Sinar Harapan dan Jakarta Globe. Media tempat saya bekerja, Tempo, menutup Koran Tempo edisi minggu dan kini edisi PDF koran ini lebih tebal dibandingkan edisi cetaknya. Dengan semua perkembangan itu, bentuk digital media massa dan jurnalisme macam apa yang bakal dilahirkan di era digital ini kian urgen untuk dibahas dan diperdebatkan. Kalau mau jujur, kekhawatiran Bre Redana sebenarnya dirasakan banyak orang di dunia jurnalisme Indonesia. Media online yang kita kenal di Indonesia, yang disebut-sebut sebagai model media baru yang akan menggantikan era cetak (baik koran dan majalah) memang menawarkan genre jurnalisme yang amat berbeda dibandingkan yang kerap kita baca di suratkabar dan majalah. Media online mendewakan kecepatan menyampaikan informasi, jualan utamanya adalahbreaking news, reporting the news as it happens. Bersaing dengan televisi, media online berusaha terdepan dalam menyajikan informasi terkini tentang apapun yang terjadi di sekeliling kita. Selain breaking news, yang juga ditonjolkan sebagai nilai lebih produk media online adalah berita-berita ringan tentang hal-hal renyah yang terjadi di sekeliling kita: crispy news. Kategori berita ini menjual tokoh, selebriti, peristiwa unik yang membelalakkan mata, menggelitik rasa ingin tahu kita.
Jika Gubernur Jakarta Ahok berkeliling ke kampung-kampung kumuh dan menawarkan program relokasi ke rumah susun ke warga miskin di sana, maka tak hanya substansi peristiwa itu yang bisa diberitakan, tapi juga pernak-pernik lain yang terjadi dalam peristiwa itu. Sambutan warga yang pro dan kontra, suasana pertemuan ketika Ahok blusukan ke kampung kumuh, ucapan-ucapan Ahok yang kontroversial, semua bisa jadi berita. Ketika Maia, Mulan dan Ahmad Dhani, berseteru di youtube, difasilitasi program talkshow Deddy Corbuzier, ini makanan empuk untuk media online. Because names make news, more so in online media. Juga ketika konon ada ada pasangan gay menikah di Bali, semua media online memberitakan, meski semua media itu tak pernah mewawancarai langsung pasangan gay yang diberitakan. Media online hanya menulis berdasarkan sumber tangan kedua dan ketiga, bukan sumber pertama yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diberitakan. Selama ada sumber yang bersedia dikutip, maka sebuah informasi bisa dipublikasikan sebagai berita. Dengan kondisi macam itu, tak heran kalau banyak wartawan –tak hanya Bre Redana– merasa galau. Kalau masa depan jurnalisme adalah apa yang disajikan di media-media online saat ini, maka di manakah kedalaman, konteks dan cerita di balik berita, bisa ditemukan? Kalau semua media cetak tutup, gulung tikar, dan yang bertahan hanya media yang memberitakan peristiwa dengan secepat-cepatnya, mengandalkan sumber seadanya tanpa proses verifikasi yang memadai, maka di mana publik bisa memahami tren, kecenderungan, fenomena, pola, dan analisa? Di mana mereka bisa mencari semua informasi yang hanya bisa diliput jika wartawan mengendapkan semua peristiwa yang tengah berputar, berhenti sejenak, mengambil jarak, dan mencoba memahami konteks besar dari dinamika yang terjadi dari jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik? Sayangnya Bre berhenti pada kecemasan itu. Dia tidak menawarkan jalan keluar atau cara pandang lain. Di situlah kelemahan artikel Bre. Karena itu, saya mencoba menawarkan
jawaban ini: mari tidak mendasarkan analisa kita pada kondisi media online saat ini. Cobalah melihat potensi yang ada di media digital dan bayangkan bagaimana jurnalisme bisa jauh lebih dahsyat jika dikembangkan dengan memanfaatkan semua potensi era digital. Media digital menawarkan banyak sekali kelebihan untuk jurnalisme, dibandingkan media cetak. Pertama, dengan media digital, kita bisa melaporkan peristiwa dengan lebih komprehensif pada pembaca/audiens. Sebuah berita di era digital tak hanya terdiri dari teks dan foto, tapi juga tautan ke semua peristiwa sebelumnya yang mengawali momen termutakhir yang kita beritakan. Dengan satu klik, pembaca bisa dibawa ke harta karun informasi digital yang bisa menjelaskan sejarah, kronologi dan konteks dari peristiwa yang tengah diberitakan. Kedua, berita digital juga berpotensi lebih otentik, karena bisa menampilkan realitas secara lebih utuh. Bisa ada video di halaman yang sama dengan teks dan foto, sesuatu yang jelas menambah kredibilitas dan akurasi dari informasi yang dimuat di sana. Ketika seorang anggota DPR dituduh mencaci maki seseorang misalnya, media digital bisa menampilkan video atau audio ketika sang politikus beraksi. Politikus itu tak bisa berkilah kalau omongannya diplintir, atau wartawan memfitnah dirinya, kalau rekaman audio atau video ketika dia mencacimaki lawan politiknya bisa ditampilkan bersama berita. Lihat saja kasus #papamintasaham. Peristiwa itu akan jauh berkurang daya ledaknya, jika tak ada rekaman audio yang beredar luas di media sosial. Kelebihan ketiga media digital yang belum banyak digali adalah kemampuannya menampilkan big data atau data besar. Semua angka-angka hasil survei kesehatan, survei demografi, sensus, angka-angka hasil pemantauan bertahun-tahun, kini sudah banyak tersedia sebagai data digital terbuka (open data) dan dengan mudah dapat diakses di internet. Ada portal data.go.id yang menampilkan seabreg data pemerintah dari hampir semua kementerian. Di Jakarta, sudah ada portal serupa. Jika dulu
suratkabar atau majalah hanya bisa memuat satu dua paragraf temuan berbagai survei itu dan melengkapinya dengan wawancara dengan pakar untuk menafsirkan data, kini data mentah itu bisa ditampilkan dengan utuh di laman media digital, dengan visualisasi yang menarik dan mengundang rasa ingin tahu pembaca. Jurnalisme data akan menjadi tulang punggung utama jurnalisme di era digital, karena teknik ini memungkinkan publik mengakses data mentah dengan utuh, tanpa perantara dari pakar, pemerintah atau pengamat. Untuk itu, jurnalis harus belajar dan berusaha keras mencari semua data-data yang relevan buat publik, membersihkannya dan menganalisanya, untuk kemudian ditampilkan dengan visualisasi yang mudah dipahami audiens. Itu penting agar data tak berhenti sebatas angka, namun bisa jadi pengetahuan yang berguna. Lebih banyak soal jurnalisme data, bisa dibaca di sini. Masih ada lagi kelebihan keempat media digital yang tak ada di media cetak:kemampuannya untuk terhubung langsung dengan pembaca. Relasi atau engagementantara media, jurnalis dan pembaca kini memasuki era baru. Pembaca kini adalah bagian dari redaksi, bagian dari newsroom di era digital. Mereka bisa memberikan tips, bocoran, saran, komentar, secara real time, pada redaksi. Aturan baku di media sosial adalah: selalu ada yang lebih tahu dari Anda di luar sana. Pola diseminasi informasi di era digital kini multi arah, tak lagi hanya searah dari ruang redaksi yang “maha tahu” ke lautan pembaca yang perlu “diberi tahu”. Media massa kini adalah bagian dari percakapan publik, dimana produksi informasi tak lagi dimonopoli jurnalis. Apa artinya? Ini kesempatan besar untuk jurnalisme menjadi lebih relevan. Bukankah jurnalisme pada dasarnya adalah upaya untuk menyediakan informasi yang penting dan berguna buat publik sehingga publik bisa mengatur dirinya sendiri dengan lebih baik?
Jika khalayak ramai bisa langsung berkomunikasi dengan media dan menyampaikan apa saja yang mereka anggap penting, bukankah itu akan membuat redaksi dan jurnalis bisa bekerja lebih baik? Jika dulu sama sekali tidak ada percakapan antara wartawan dan pembaca, kini publik dan media bisa bersama-sama merumuskan agenda pemberitaan, memfokuskan perhatian pada lembaga-lembaga yang memang perlu disorot karena dampaknya yang besar untuk kehidupan orang banyak. *** APAKAH dengan demikian masa depan jurnalisme di era digital akan pasti lebih baik dibandingkan sekarang? Sayangnya belum tentu juga. Pertanyaan terbesar dari perkembangan media digital adalah soal model bisnisnya. Model bisnis media cetak amat jelas: redaksi membuat berita, bagian sirkulasi menjual koran sebanyak-banyaknya, dan tiras besar itu pada akhirnya membuat perusahaan lain tertarik memasang iklan di koran itu. Semakin besar oplah media cetak itu, semakin mahal harga iklannya. Media cetak tradisional hidup dari dua sumber pendapatan itu: penjualan produknya (entah itu eceran atau berlangganan) dan pendapatan dari iklan. Kini perkembangan era digital menghancurkan model bisnis itu. Perusahaan pemasang iklan kini sadar bahwa selama ini mereka membeli ruang promosi di media cetak dengan harga yang luar biasa mahal, tanpa jaminan seratus persen bahwa iklan itu akan mencapai orangorang yang ingin mereka pengaruhi. Siapa yang bisa menjamin bahwa iklan mobil separuh halaman di sebuah koran akan dibaca oleh orang dengan penghasilan yang cukup untuk membeli mobil merk itu. Siapa pula yang bisa menjamin bahwa jika iklan itu dibaca orang yang memang punya uang untuk membelinya, orang itu akan mencoba mencari informasi tambahan soal produk itu, dan mencoba menjajaki apa produk itu benar-benar cocok untuk kebutuhan dan gaya hidupnya? Dulu tidak ada yang bisa menjamin. Tapi sekarang media digital bisa memberikan jaminan itu, dengan harga jauh lebih murah. Perusahaan pemasang iklan bahkan tak perlu
media/publishers untuk mencapai konsumennya. Pengiklan bisa mencapai mereka lewat media sosial seperti Google dan Facebook. Di sinilah, awal mula perseteruan antarapublishers (media online) versus platform media sosial. Selain iklan, oplah media cetak juga menurun drastis karena berita bisa diperoleh dengan mudah dan gratis di internet. Untuk apa berlangganan koran, kalau semua peristiwa penting di negeri ini sudah bisa dibaca di internet hanya 10-15 menit setelah kejadian? Itu bukan melulu kesalahan media online. Berita cepat itu tak hanya diproduksi redaksi media online, tapi juga oleh publik sendiri yang memproduksi informasi di media sosial. Pembunuhan Bin Laden, peristiwa 9/11, bom Mariott di Jakarta, semua dipublikasikan pertama kali di media sosial. Bukan di media massa, baik online maupun konvensional. Inilah yang disebut sebagai digital disruption, gangguan atas model bisnis media yang mengancam eksistensi mereka. Menghadapi krisis ini, semua perusahaan media tentu putar otak dan akhirnya muncul beberapa solusi. Pertama, mencoba memindahkan model bisnis lama ke model bisnis media digital. Mereka mencoba memindahkan pembaca cetak mereka, dari berlangganan koran menjadi berlangganan produk digital. Ada yang berhasil, banyak yang tidak. Yang berhasil, seperti New York Times, tidak melulu menawarkan produk cetak yang dikemas seolah digital dengan format elektronik seperti portable document format(PDF), tapi memaksimalkan semua fitur digital di produk mereka (multimedia, engagement, big data etc). Ini bukan soal sederhana sebab transisi dari media cetak ke media digital membutuhkan paradigm shift yang amat mendasar di ruang redaksi. Dalam sistem kerja digital, redaksi tidak bisa lagi bekerja berdasarkan deadline percetakan, tapi harus bekerja berdasarkan reasonable amount of time yang dibutuhkan untuk merampungkan sebuah artikel. Redaksi tak bisa lagi bekerja berdasarkan pembagian kerja yang baku: wartawan, fotografer, videografer, informasi dan dokumentasi, riset, dan lain-lain,
melainkan menjadi sebuah tim digital yang bahu membahu dengan kompetensi masing-masing. Semua harus memahami semua, meski spesialisasi tetap dibutuhkan. Media cetak yang berhasil memindahkan pembacanya ke produk digital pasti menekankan pada keunggulan dan kekayaan konten digital mereka. Konten digital itu harus layak untuk dibeli,worth the money. Kalau tidak, buat apa orang mengeluarkan uang untuk berlangganan? Kalau sekadar berita dengan teks dan foto, banyak media online menawarkan konten serupa dengan gratis. Kedua, ada juga media yang mencoba memindahkan pengiklan lama mereka ke produk digital. Sayangnya, harga iklan untuk media online masih amat murah, jauh lebih murah dibandingkan beriklan di media cetak. Umumnya, nilai iklan di media online bergantung pada jumlah pembaca media itu, alias traffic. Skema yang paling sering dipakai oleh pengiklan adalah dengan memanfaatkan ads networks, seperti Google Adsense. Cara bekerjanya simpel: semakin banyak halaman yang dibuka oleh pembaca, semakin banyak uang yang diterima oleh publishers. Dengan rumus semacam itu, dimulailah perlombaan media online untuk membujuk orang membuka halaman demi halaman mereka. Walhasil, judul menggoda, menipu dan memanipulasi (click bait), makin marak. Topik seperti seks dan kriminalitas makin dieksploitasi. Berita yang hanya menulis peristiwa semata tanpa banyak pendalaman, makin banyak. Semua untuk menjaring pembaca agar duit iklan makin deras mengucur. Tapi cara ini juga tak mudah. Yang sukses seperti Dailymail dan Buzzfeed memang punya tim khusus untuk memproduksi konten yang viral. Sebab membuat konten yang populer bukan soal gampang. Buzzfeed misalnya, punya dua tim berbeda: redaksi dan konten. Yang diminta untuk memproduksi konten yang menarik traffic adalah tim kedua. Sementara tim pertama tidak dibebani dengan tugas berat mendongkrak traffic, melainkan fokus memproduksi investigasi yang mendalam. Ketiga, ada media seperti Huffington Post, yang menekankan pada user generated content. Redaksinya tidak perlu banyak
orang karena sebagian besar berita mereka diproduksi oleh warga dengan cuma-cuma. Huffington mendapatkan traffic dan pendapatan iklan, sementara kotributornya mendapat platform untuk mempublikasikan sudut pandang dan opininya. Model serupa adalah media-media yang mengandalkan algoritma untuk mengagregasi konten dan menjualnya pada pembaca. Intinya sama: mereka menekan biaya dengan tidak melakukan produksi jurnalisme yang biayanya besar, dan mencoba mengoptimalkan keuntungan dengan menjual konten milik penulis/kontributor/publishers lain. Alternatif keempat adalah mencari sumber pemasukan lain yang tidak bergantung dari pasar, entah itu pasar pembaca atau pasar iklan. Semakin banyak jurnalis dan pengelola media yang merasa bahwa jurnalisme itu seharusnya memang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Jurnalisme adalah kebutuhan publik dan alat penting untuk menjamin demokrasi tetap sehat. Untuk itu, dia butuh subsidi. Media seperti ProPublica dan The Guardian adalah media era digital yang jelas-jelas mendeklarasikan diri sebagai non profit: lembaga yang tidak mencari keuntungan. Mereka disupport oleh lembaga donor atau dana abadi (trust fund) yang cukup untuk menjamin keberlangsungan kerja-kerja jurnalisme mereka. Di luar empat alternatif utama model bisnis itu, ada banyak model lain di luar sana. Ada media yang mencoba hidup dari kegiatan off line semacam seminar dan konferensi. Para pembacanya diajak menjadi peserta seminar bergengsi dengan membayar tiket, dan pengiklan diminta menjadi sponsor. Apa yang dipertontonkan? Jurnalisme! Para wartawan mewawancarai sumber mereka di atas panggung, ditonton oleh ratusan orang secara live. Model bisnis ini juga lumayan berhasil untuk media digital seperti Quartz . Ada juga media yang mengandalkan koperasi para pembaca sebagai basis pemasukannya. Jadi mereka meminta donasi tetap para pembaca untuk menjamin keberlangsungan mereka. Ini berhasil di Die Tageszeitung yang didukung koperasi beranggotakan 12 ribu pembacanya. Sebagian
besar media digital mengkombinasikan semua model bisnis ini. Apapun pilihan model bisnis media, satu hal yang jelas: model bisnis media itu akan mendikte jurnalisme macam apa yang mereka hasilkan. Kalau media digital mencari uang hanya dengan mengandalkan iklan ads network yang rumusnya: “makin banyak pembaca maka makin banyak iklan yang masuk”, maka senjakala jurnalisme memang sudah tiba. Tapi jika banyak orang yang sadar bahwa masa depan jurnalisme harus kita selamatkan bersama, apapun risikonya dan berapa pun biayanya, maka belum saatnya untuk berkabung. Justru sekarang kita harus songsong dan siapkan bersama era kebangkitan jurnalisme digital! (*) Catatan: Artikel ini kali pertama diunggah di sini.
