KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN I Wayan Rusastra1) dan Togar A. Napitupulu2)
Peneliti PSEKP/Kepala Program R&D, UNESCAP-CAPSA 2) Peneliti Senior Ekonomi Pertanian, UNESCAP-CAPSA 1)
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
1
A. PENDAHULUAN 1.
Faktor Penting Kemiskinan Indonesia (World Bank, 2006)
Melemahnya laju penurunan kemiskinan Peningkatan penduduk miskin 2005-2006: - Pedesaan 19.5 % 21.9 % - Perkotaan 11.4 % 13.4 % Proporsi penduduk berpendapatan , 2 USD/hari, relatif tinggi (49.0 %) Eksistensi permasalahan indikator kemiskinan “non-income” (pendidikan, kesehatan, mortalitas bayi, dan lain-lain) Indikasi peningkatan disparitas pertumbuhan/pendapatan antar wilayah/group individu
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
2
A. PENDAHULUAN
2.
Urgensi Karakteristik Profil Kemiskinan Pemahaman permasalahan teknis, ekonomi dan sosial penduduk miskin Perumusan pendekatan dan strategi pengentasan kemiskinan Penetapan target sasaran secara spasial dan kelompok miskin Basis diagnosis dalam perumusan pengentasan kemiskinan kedepan
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
3
A. PENDAHULUAN
3. Tujuan Penulisan Paper
Mengidentifikasi karakteristik umum kemiskinan Mengidentifikasi karakteristik wilayah dan akses infrastruktur/sumberdaya penduduk miskin Mengidentifikasi profile rumah tangga dan penduduk miskin di pedesaan Melakukan diagnosis dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, 2007 Bogor
4
B. KARAKTERISTIK UMUM PENDUDUK MISKIN 1.
Aspek Spasial/Sektoral dan Kedalaman/ Keparahan Kemiskinan (BPS, 2004 dan World Bank, 2006) Sekitar 69 % tinggal di pedesaan dan 64 % bekerja di sektor pertanian Ketergantungan pada sektor pertanian: Jawa versus luar Jawa: 42.3 % vs 75.4 % Sekitar 75 % bekerja di sektor informal Sekitar 22 % sebagai pekerja keluarga tidak dibayar Indeks kedalaman kemiskinan (P1) = 2.35 (Jawa) – 3.43 (luar Jawa) Indeks keparahan kemiskinan (P2) = 0.62 (Jawa) – 0.94 (luar Jawa)
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, 2007 Bogor
5
B. KARAKTERISTIK UMUM PENDUDUK MISKIN
2.
Dimensi Non-Ekonomi penduduk Miskin dan Rusastra, 2006)
(Sudaryanto
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, perumahan) Aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lain-lain Kemampuan akumulasi kapital rendah Rentan terhadap goncangan faktor eksternal Kwalitas SDM dan penguasaan sumberdaya alam rendah Terbatasnya keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik/mental
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, 2007 Bogor
6
B. KARAKTERISTIK UMUM PENDUDUK MISKIN
3. Konsekwensi dan Antisipasi Pendekatan Pengentasan Kemiskinan (Mubiyarto, 2002; Adiyoga dan Hermiati, 2003)
Penanggulangan kemiskinan mengacu kepada karakteristik dan permasalahan riil masyarakat miskin Pengakuaan terhadap potensi partisipatif dan pemberdayaan serta modal sosial kaum miskin untuk keluar dari kemiskinan Fokus pada pemenuhan dasar, revitalisasi pertanian, dan transformasi struktural sektor pertanian ke sektor nonpertanian Perencanaa, pelaksanaan, dan penumbuhan prinsip transparansi serta akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat desa sendiri
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, 2007 Bogor
7
C.
1.
KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA Karakteristik dan Peluang Wilayah Penduduk Miskin (Dar dan Bantilan, 2005) Daerah lahan kering dengan faktor pembatas: Degradasi lahan dan keterbatasan air Keterbatasan infrastruktur dan ketersediaan/akses teknologi Malnutrisi dan migrasi karena faktor kekeringan Marginalisasi sosial-budaya dan keterbatasan peluang ekonomi (pertanian, off-farm, kesempatan kerja perkotaan) Dampak negatif kebijakan dan liberalisasi terhadap daya saing komoditas lahan kering
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, 2007 Bogor
8
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA
1.
Karakteristik dan Peluang Wilayah Penduduk Miskin
(Dar dan Bantilan, 2005)(Continued)
Peluang pertanian lahan kering Diversifikasi pertanian melalui pengembangan peternakan Pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan orientasi ekspor/substitusi impor
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, 2007 Bogor
9
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA
1.
Strategi Pengembangan Lahan Kering (Dar dan Bantilan, 2005)
Pembagunan dan pertumbuhan berkelanjutan multidimensi (pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan bagi semua pihak) Sinergi pelaksanaan pembangunan dengan prioritas instrumen kebijakan:
Air sebagai katalis pembangunan Reorientasi kebijakan publik dan target dengan sasaran peningkatan produtivitas/pengentasan kemiskinan Diversifikasi dengan fokus integrasi ternak-tanaman Perbaikan pengelolaan DAS dan sumberdaya publik dengan pendekatan berbasis masyarakat Orientasi pasar dan pemasaran komoditas lahan kering Pengembangan kapasitas dan jaringan kerjasama serta inovasi kelembagaan pengembangan lahan kering Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
10
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA
3.
Kondisi Perumahan dan Akses Infrastruktur Publik (SUSENAS 2004, BPS Jakarta; World Bank, 2006) Kondisi perumahan (miskin versus tidak miskin)
Rumah berlantai tanah: 28.8 % versus 23.0 % Jamban sendiri/bersama: 55.6 % versus 75.3 % Kondisi luar Jawa lebih buruk daripada di Jawa
Akses infrastruktur publik (miskin versus tidak miskin) Air bersih: 42.6 % versus 59.2 % Listrik: 78.9 % versus 90.6 % Kondisi luar Jawa lebih buruk daripada di Jawa
Akses infrastruktur publik lainnya (miskin versus penduduk Indonesia)
Sanitasi yang baik: 27 % versus 51 % Tinggal di desa dengan SLTP: 50 % versus 58 % Tinggal di desa dengan telepon:51 % versus 64 % Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
11
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA
4.
Kinerja dan Antisipasi Kedepan Kondisi perumahan yang kurang kondusif akan berdampak terhadap kesehatan dan produktivitas Akses infrastruktur publik akan berdampak pada pengembangan SDM dan kesempatan/kinerja berusaha Pencapaian saat ini relatif memadai, perlu ditingkatkan, dan dikomplemen dengan perbaikan kinerja penbangunan sektor riil Perlu fokus pada daerah seperti Banten, luar Jawa dan daerah tertinggal
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
12
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA
5.
Penguasaan dan Akses Sumberdaya Lahan Penduduk Miskin
a)
(Rusastra et.al. 2007)
Distribusi penguasaan lahan pertanian Gini rasio distribusi penguasaan lahan 1973-2003: 0,5481 0,7171 Ketimpangan ini dinilai sangat tinggi: Gini rasio > 0.50 (Oshima, 1976)
Ketimpangan di Jawa > daripada di Luar Jawa: Gini rasio 2003 = 0,7227 versus 0,5816 Penguasaan lahan < 0,10 Hektar adalah sumber ketimpangan penguasaan lahan
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
13
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA
5.
Penguasaan dan Akses Sumberdaya Lahan Penduduk Miskin (Rusastra et.al. 2007) (Continued)
b)
Dinamika petani kecil dan luas penguasaan lahan
Rumah tangga petani kecil (< 0,50 hektar) 1993-2003: Proporsi meningkat dari 52.66 % menjadi 56.20 % Laju peningkatan: 2.39 % per tahun
Luas penguasaan lahan 1993-2003: Kategori penguasaan < 0.50 hektar: 0.09 0.07 hektar Kategori penguasaan > 2.00 hektar: 2.80 3.26 hektar
Fakta dinamika distribusi dan luas penguasaan lahan: Indikasi polarisasi penguasaan lahan Lemahnya akses petani kecil dalam penguasaan lahan Kecilnya penguasaan lahan adalah sumber kemiskinan
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
14
C. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN AKSES INFRASTRUKTUR/ SUMBERDAYA 6.
Antisipasi Kebijakan Ekonomi Lahan bagi Kelompok Miskin
(diadopsi dari Janvry dan Sadoulet, 2001; Rusastra, 2007)
Pengembangan penguasaan lahan komunal bagi masyarakat dengan modal sosial tinggi Penguasaan dan registrasi formal bagi daerah dengan tingkat kelangkaan lahan tinggi dan modal sosial masyarakat rendah Pengembangan sistem kontrak/bagi hasil dalam kondisi adanya kegagalan pasar dan kelembagaan Pengembangan pasar lahan informal bila ketersediaan lahan melimpah dan modal sosial memadai Distribusi lahan (dibandingkan dengan redistribusi) nampak lebih fisible dan praktis bagi tunakisma dan petani kecil Reformasi lahan perlu didukung oleh reformasi agraria, pedesaan dan ekonomi, serta dikoordinasi dalam implementasinya oleh institusi dengan tingkat otoritas yang tinggi
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
15
D. KARAKTERISTIK KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN 1.
Struktur Keluarga dan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin, 2004
Ukuran keluarga > 5 orang = 48 % Proporsi penduduk miskin (terhadap total penduduk): Laki-laki 16.6 % dan Perempuan 16.7 % Proporsi kepala rumah tangga miskin (terhadap jumlah penduduk miskin): Laki-laki 91.6 % dan Perempuan 8.4 %. Tidak ada perbedaan berarti antar Jawa dan luar Jawa Proporsi penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian: Jawa = 42.3 % dan luar Jawa = 75.4 % Status pekerja Kepala Keluarga miskin (%) Status Pekerjaan
Jawa
Luar Jawa
• Berusaha sendiri
48.8
67.6
• Karyawan/buruh
35.5
24.4
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
16
D. KARAKTERISTIK KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN
2.
Kinerja Pendidikan Penduduk Miskin, 2004
Pendidikan kepala keluarga penduduk miskin
Tidak/bukan tamat SD: Sekolah Dasar: 38.4 % SLTP dan SLTA: 19.2 % Diatas SLTA: 0.8 %
41.7 %
Penduduk miskin umur 7-12 tahun Partisipasi sekolah: 94.0 % Putus sekolah: 1.2 % Penduduk miskin umur 13-15 tahun Partisipasi sekolah: 71.8 % Putus sekolah: 9.5 % Keragaan pendidikan Jawa versus luar Jawa relatif sama
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
17
D. KARAKTERISTIK KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN
1.
Kinerja Kesehatan Penduduk Miskin, 2004
Proporsi balita diimunisasi (5 penyakit utama): Keluarga miskin: 67.0 % (hepatitis B) – 82.9 % (polio) Keluarga tidak miskin: 75.9 % (hepatitis B) – 90.0 % (BCG)
Penggunaan alat Keluarga Berencana Keluarga miskin versus tidak miskin: 74.7 % versus 72.8 % Persalinan dengan tenaga kesehatan Keluarga miskin versus tidak miskin: 55.6 % versus 75.5 % Keragaan kesehatan Jawa lebih baik dibandingkan luar Jawa
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
18
D. KARAKTERISTIK KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN 4.
Proporsi Pengeluaran Keluarga Penduduk Miskin (%) JENIS PENGELUARAN 1.
MISKIN
TIDAK MISKIN
PANGAN
Beras
24.1
9.4
Hewani/sayur/pangan jadi
15.8
18.0
Pangan lainnya
24.3
21.3
Sirih/tembakau
6.3
6.6
Sub-Total
70.5
55.3
2.
PERUMAHAN DAN FASILITASNYA
14.7
18.8
3.
BARANG, SANDANG, JASA, DAN LAIN-LAIN
14.8
25.9
TOTAL
100
100
Sumber: SUSENAS 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta (World Bank, 2006) Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
19
D. KARAKTERISTIK KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN
5.
Kinerja dan Antisipasi Kedepan
(diadaptasi dari World Bank, 2006)
Perbaikan investasi sumberdaya manusia (SDM): Pendidikan dasar, bantuan kelahiran, immunisasi dan motalitas bayi Indikator SDM yang tertinggal: Transisi pendidikan lanjutan, kematian ibu saat melahirkan, malnutrisi anak, akses air bersih dan sanitasi Antisipasi pendidikan terkait dengan kemiskinan: Perbaikan kwalitas pendidikan: sistem pengajaran, kwalitas dan gaji guru, insentif guru didaerah tertinggal dan investasi materi/buku pelajaran Keterjangkauan pendidikan: pemantapan program BOS, BLT bersyarat pendidikan, minimasi biaya tidak resmi (diluar tuition fee) Ketersediaan infrastruktur pendidikan: akses pendidikan dasar, kwalitas kehadiran guru di daerah terpencil, perbaikan manajemen dan insentif guru, peningkatan kapasitas dan jumlah sekolah lanjutan
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
20
D. KARAKTERISTIK KELUARGA MISKIN DI PEDESAAN
5.
Kinerja dan Antisipasi Kedepan
(diadaptasi dari World
Bank, 2006) (Continued)
Antisipasi kesehatan terkait dengan kemiskinan Perbaikan kwalitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Investasi pelatihan tenaga paramedik terkait dengan peningkatan pelayanan bagi penduduk miskin di pedesaan Peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk akses pada pelayan kesehatan (program transfer tunai, sistem voucher, program kartu sehat, dan lain-lain)
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
21
E. KESIMPULAN 1.
Pengembangan SDM Penduduk Miskin Transisi pendidikan dasar kependidikan lanjutan: Perbaikan kwalitas, keterjangkauan dan ketersediaan infrastruktur pendidikan Investasi pelatihan paramedik, peningkatan akses kesehatan, dan perbaikan kwalitas pelayanan ditingkat Puskesmas Perbaikan pendidikan dan kesehatan dari sisi “supply and demand sides” dengan keberpihakan penduduk miskin
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
22
E. KESIMPULAN
2.
Pengembangan Wilayah/Infrastruktur dan Akses Sumberdaya Alam Pengembangan wilayah lahan kering dan lahan marginal Penduduk miskin adalah agen dan korban kerusakan lingkungan Perbaikan akses air bersih dan perbaikan sanitasi bagi penduduk miskin Lahan adalah aset terpenting, sehingga ketersediaan dan akses lahan bagi penduduk miskin adalah suatu keharusan Reformasi lahan yang dikomplemen dengan reformasi pertanian dan ekonomi pedesaan, dengan keberpihakan penduduk miskin
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
23
E. KESIMPULAN
3.
Reorientasi pendekatan dan program Pengentasan Kemiskinan Basis reorientasi adalah kompleksitas karakteristik dan permasalahan penduduk miskin Reorientasi ke pendekatan holistik multisektoral berbasis komunitas dan bersifat partisipatif Pemantapan pembangunan pedesaan dan integrasi desa-kota melalui strategi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pro-kelompok miskin Fokus pada revitalisasi pertanian, UMKM, kesempatan kerja informal, dan kesetaraan gender Pemantapan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH/Conditional Direct Cash Transfer) di daerah Program Pengembangan Kecamatan (PPK/multisectoral community based development program)
Rusastra dan Napitupulu. 2007. Seminar Nasional. PSEKP. 21 Agustus 2007, Bogor
24
DAFTAR PUSTAKA
Adiyoga, IDBM dan E. Hermiati, 2003. Pola Nafkah Lokal: Acuan Pengkajian Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur). Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun I No. 12. Februari 2003, Jakarta. www.ekonomirakyat.org Bourgeois, R. 2006. Secondary Crops, Rural Poverty and Policy Bias. Farming a Way Out of Poverty: Forgotten Crops and Marginal populations in Asia and Pacific. (Ed. Robin Bourgeois, et.al. 2006) CAPSA Monograph No. 48, UNESCAP-CAPSA, Bogor, Indonesia Dar, D.W. and C. Bantilan. 2005,. Asian Dryland Agriculture: Ideas, Paradigns and Policies. International Conference on Agricultural and Rural Development in Asia: Ideas, Paradigms, and Policies Three Decades After. 10-11 November 2005. Mandarin Oriental Hotel, Makati, Philippines. SEARCA, Los Baños, The Philippines Jakarta Post. 30 July 2007. Attach on Poverty Escalated. Editorial. Jakarta Post, Monday Edition, 30 July 2007, Jakarta Janvry, A. and E. Sadoulet. 2001. Access to Land and Land Policy Reforms. Policy Brief No. 3. World Institute for Development Economic Research. The United Nation University, Helsinki, Finland Mubiyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun I No. 7, November 2002, Jakarta. www.ekonomirakyat.org 25
DAFTAR PUSTAKA (Continued)
Rusastra, I W. 2007. Land and Household Economy: Policies for Poverty Reduction. CAPSA Flash Volume 5 No. 7, July 2007. UNESCAP-CAPSA, Bogor, Indonesia Rusastra, I W., E.M. Lokollo, and S. Priyatno. 2007. Land and Household Economy: Analysis of Agricultural Census 1983-2003. National Seminar on “Land and Household Economy 1970-2007: Changing Roads for Poverty Reduction” jointly organized by the Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies (ICASEPS) and UN CAPSA on 25 June 2007, in Bogor, Indonesia Rusastra, I W., M. Ariani, dan H.P.S. Rachman. 2007. Kesejahteraan dan pemikiran Penanggulangan Kemiskinan Petani. Kinerja dan Prospektif Pembangunan Pertanian Indonesia (Ed. Kedi Suradisastra, et.al. 2007). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor Sudaryanto, T. dan I W. Rusastra. 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan. Seminar International Multifungsi Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 27-28 Juni 2006. Lido Lake Resort and Conference, Bogor World Bank. 2006. Making the New Indonesia Work for the Poor. The World Bank office, Jakarta 26
Terima Kasih
27
LAMPIRAN: Tabel
Tabel 1. Dinamika Proporsi Penduduk Miskin di Pedesaan Indonesia, 2000-2006 TAHUN
PROPORSI PENDUDUK MISKIN (%)
TOTAL (JUTA)
DESA
KOTA
TOTAL
2000
22.38
14.60
19.14
38.74
2001
24.95
9.76
18.41
37.10
2002
21.10
14.46
18.20
38.40
2003
20.23
13.57
17.42
37.34
2004
20.11
12.13
16.66
36.20
2005
19.51
11.37
15.97
35.10
2006
21.90
13.36
17.75
39.05
Sumber: Irawan dan Ramdiati, 2000; Santoso, 2005; Biro Pusat Statistik (2003, 2004); Kompas, 2 September 2006
2 2
Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia, 2002-2004 URAIAN 1.
2.
2002
2003
2004
• Jawa
2.59
2.64
2.35
• Luar Jawa
3.43
3.62
3.43
• Indonesia
3.01
3.13
2.89
• Jawa
0.50
0.70
0.62
• Luar Jawa
1.08
1.00
0.94
• Indonesia
0.79
0.85
0.78
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta)
3
Tabel 3. Proporsi Penduduk Miskin Berdasarkan Bidang Pekerjaan di Indonesia, 2000-2004
JENIS PEKERJAAN
PROPORSI PENDUDUK MISKIN (%) 2000
2002
2004
9.26
8.61
8.49
1.
Tidak bekerja
2.
Pertanian
51.73
57.75
58.83
3.
Industri
13.84
12.53
5.60
4.
Jasa
25.17
21.22
27.08
38.873
35.681
36.147
TOTAL (1000 JIWA)
Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta, 2003, 2004
4
Tabel 4. Proporsi Rumah Tangga menurut Kondisi Perumahan dan Akses Infrastruktur Publik di Indonesia, 2004 (%) JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
• Lantai Tanah
26.33
31.17
28.75
• Jamban sendiri/bersama
58.73
52.47
55.60
• Air bersih
54.58
30.52
42.55
• Listrik
92.44
65.33
78.87
• Lantai tanah
12.80
13.26
13.03
• Jamban sendiri/bersama
80.01
70.42
75.25
• Air bersih
69.06
49.42
59.24
• Listrik
97.87
83.23
90.55
URAIAN 1.
2.
KELUARGA MISKIN
TIDAK MISKIN
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta)
5
Tabel 5. Proporsi Penduduk Miskin Menurut Jenis Kelamin Penduduk dan Kepala Rumah Tangga di Indonesia, 2000-2004 URAIAN 1.
2.
LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
• Jawa
14.06
14.00
14.03
• Luar Jawa
19.16
19.44
19.29
• Indonesia
16.61
16.72
16.66
• Jawa
90.45
9.55
100.00
• Luar Jawa
92.79
7.21
100.00
• Indonesia
91.62
8.38
100.00
PENDUDUK MISKIN1)
KEPALA RUMAH TANGGA2)
Persentase terhadap total penduduk wilayah bersangkutan 2) Persentase terhadap total penduduk miskin wilayah bersangkutan Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta) 1)
6
Tabel 6. Proporsi Penduduk Miskin Menurut Lapangan Pekerjaan Rumah Tangga di Indonesia, 20041) LAPANGAN PEKERJAAN
JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
1. Tidak bekerja
12.51
4.47
8.49
2. Pertanian
42.29
75.37
58.83
3. Industri
7.93
3.27
5.60
4. Lainnya
37.27
16.89
27.08
TOTAL (1000 KK)
20.483
15.664
36.147
Presentase terhadap total penduduk miskin wilayah bersangkutan Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta)
1)
7
Tabel 7. Proporsi Penduduk Miskin Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Indonesia, 20041) STATUS PEKERJAAN
JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
1. Tidak bekerja
12.51
4.47
8.49
2. Berusaha sendiri
48.82
67.64
58.23
3. Berusaha dibantu
2.63
2.81
2.72
4. Karyawan/buruh
35.45
24.35
29.90
5. Pekerja keluarga
0.59
0.73
0.66
20.483
15.664
36.147
TOTAL (1000 KK)
Presentase terhadap total penduduk miskin wilayah bersangkutan Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta)
1)
8
Tabel 8. Proporsi Penduduk Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Indonesia, 20041) PENDIDIKAN
JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
1. Tidak belum tamat SD
43.24
40.10
41.67
2. Sekolah Dasar
36.84
39.88
38.36
3. SLTP
10.97
12.03
11.50
4. SLTA
8.56
6.88
7.72
5. Diatas SLTA
0.39
1.11
0.75
20.483
15.664
36.147
TOTAL (1000 KK)
Presentase terhadap total penduduk miskin wilayah bersangkutan Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta)
1)
9
Tabel 9. Angka Partisipasi sekolah dan Putus Sekolah kelompok Usia 7-12 Tahun di Indonesia, 2004 (%) JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
• Miskin
95.11
92.81
93.96
• Tidak miskin
98.18
96.86
97.52
• Total
97.67
95.87
96.77
• Miskin
1.46
1.98
1.72
• Tidak miskin
0.58
1.00
0.79
• Total
0.75
1.23
0.99
URAIAN 1.
2.
PARTISIPASI SEKOLAH
PUTUS SEKOLAH
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta) 10
Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah dan Putus Sekolah kelompok Usia 13-15 Tahun di Indonesia, 2004 (%) JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
• Miskin
72.62
71.00
71.81
• Tidak miskin
88.64
84.10
86.37
• Total
86.10
80.88
83.49
• Miskin
8.82
10.08
9.45
• Tidak miskin
2.16
4.92
3.54
• Total
3.02
6.32
4.67
URAIAN 1.
2.
PARTISIPASI SEKOLAH
PUTUS SEKOLAH
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta) 11
Tabel 11. Proporsi Balita Keluarga Miskin yang telah Imunisasi di Indonesia, 2004 (%) JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
• BCG
83.99
80.29
82.14
• DPT
83.14
77.76
80.45
• Polio
84.16
81.62
82.89
• Campak
71.48
70.50
70.99
• Hepatitis B
69.56
64.34
66.95
• BCG
92.60
87.32
89.96
• DPT
91.16
85.00
88.08
• Polio
91.84
87.04
89.44
• Campak
80.95
76.59
78.77
• Hepatitis B
79.75
72.01
75.88
URAIAN 1.
2.
KELUARGA MISKIN
KELUARGA TIDAK MISKIN
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta)
12
Tabel 12. Proporsi Pengguna Alat Keluarga Berencana dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan bagi Keluarga Miskin dan Tidak Miskin di Indonesia, 2004 (%) URAIAN 1.
2.
JAWA
LUAR JAWA
INDONESIA
PENGGUNAAN ALAT KELUARGA BERENCANA • Miskin
77.00
72.44
74.72
• Tidak miskin
72.80
72.80
72.80
• Total
73.16
72.98
73.07
PERSALINAN DENGAN TENAGA KESEHATAN • Miskin
60.68
50.60
55.64
• Tidak miskin
80.83
70.25
75.54
• Total
77.33
65.71
71.52
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, 2004 (Biro Pusat Statistik, Jakarta) 13
Tabel 13. Proporsi Pengeluaran Keluarga Miskin Menurut Jenis Komoditas dan kebutuhan di Indonesia, 2002 (%) MISKIN
TIDAK MISKIN
TOTAL
24.1
9.4
11.8
2. Sirih & Tembakau
6.3
6.6
6.8
3. Sayur-sayuran
6.6
4.3
4.7
4. Telur dan susu
2.5
3.4
3.3
5. Makanan dan minuman jadi
6.7
10.3
9.8
6. Pangan lainnya
24.3
21.3
21.9
7. Perumahan dan fasilitasnya
14.7
18.8
18.0
8. Barang dan jasa
7.3
13.3
12.2
9. Pakaian dan sejenisnya
5.4
5.1
5.2
10. Barang tahan lama
1.0
4.8
4.1
11. Pajak dan asuransi
0.3
0.9
0.8
12. Perayaan dan hari raya/seremonial
0.7
1.8
1.6
100
100
100
KOMODITAS/KEBUTUHAN 1. Beras
TOTAL
Sumber: SUSENAS, 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta (World Bank 2006)
14
Tabel 14. Profil Penduduk Miskin Indonesia, 2004 KONDIDSI SETIAP 100 ORANG
KOMODITAS
INDONESIA
MISKIN
1. Tinggal di pedesaan
57
69
2. Tidak akses air bersih
44
52
3. Tidak akses sanitasi yang memadai
49
73
4. Ukuran keluarga lebih dari 5 orang
28
48
5. Pendidikan < SD
43
55
6. Buta aksara
11
16
7. Bekerja di pertanian
44
64
8. Bekerja di sektor informal
60
75
9. Pekerja keluarga tidak di bayar
16
22
10. Tinggal di desa tanpa SLTP
42
50
11. Tinggal di desa tanpa akses telepon
36
49
12. Anak Balita: • Malnutrisi
25
28
32
47
• Kelahiran dibantu dukun
Sumber: SUSENAS, 2002, Biro Pusat Statistik, Jakarta (World Bank 2006)
15