KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TENGAH DATA PIRANTI LUNAK BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRES LOMBOK TENGAH TAHUN 2016
NO 1
JENIS 2 MABES POLRI / KAPOLRI
NOMOR / TAHUN
TENTANG
JUMLAH
3
4
KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG ATASAN BERHAK YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. DA’I BACHTIAR,SH
NO. POL.: KEP /42/IX/2004 Tanggal 30 September 2004
2.
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. DA’I BACHTIAR,SH
NO. POL.: KEP /43/IX/2004 Tanggal 30 September 2004
3
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. DA’I BACHTIAR,SH
NO. POL.: KEP /44/IX/2004 Tanggal 30 September 2004
KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA SIDANG DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. SUTANTO
PERKAP NOMOR . 8 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENYELENGGARAAN POS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
6
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. SUTANTO
PERKAP NOMOR . 17 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
TATA KEARSIPAN DILINGKUNGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN
7
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. SUTANTO
PERKAP NOMOR 15 TAHUN 2007 Tanggal 17 Agutus 2007
NASKAH DINAS DILINGKUNGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN
KET 5
2
1 8
2 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. SUTANTO
3 PERKAP NOMOR : 22 TAHUN 2007 Tanggal 5 Desember 2007
9
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs H . BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs H . BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M
PERKAP NOMOR 07 TAHUN 2010 Tanggal 4 Maret 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs H . BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO
PERKAP NOMOR 19 TAHUN 2010 Tanggal 28 Juli 2010
10
11
12
13
14.
15
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO
PERKAP NOMOR 09 TAHUN 2010 Tanggal 19 Maret 2010 PERKAP KAPOLRI NOMOR : 18 TAHUN 2010 Tanggal 8 Juni 2010
PERKAP NOMOR : 23 TAHUN 2010 Tanggal 30 September 2010 PERKAP NOMOR 3 TAHUN 2011 Tanggal 21 April 2011 PERKAP NOMOR : 16 TAHUN 2011 Tanggal 31 Mei 2011
4 TATA CARA PENETAPAN STATUS GUGUR. TEWAS, HILANG DAN MENINGGAL DUNIA DALAM TUGAS BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT II PNS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINA, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA DAN KARTU PENUNGJUKAN ISTRI / SUAMI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR PERATURAN KAPOLRI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG PENILAIAN KINERJA BAGI ANGGOTA POLRI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
5
6
3
1 16
17
18
19.
20
21
22
23
24
2 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO
3 PERKAP NOMOR : 14 TAHUN 2011 Tanggal 1 Oktober 2011 PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2011 Tanggal 31 Mei 2011 PERKAP NOMOR : 19 TAHUN 2012 Tahun 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK PERKAP NOMOR 4 INDONESIA TAHUN 2012 JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO Tanggal 25 Juni 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK PERKAP NOMOR 13 INDONESIA TAHUN 2012 JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO Tanggal 25 Juni 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK PERKAP NOMOR 16 INDONESIA TAHUN 2012 JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO Tanggal 06 Juli 2012 PERKAP NOMOR 16 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK TAHUN 2013 INDONESIA Tanggal 24 Desember 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK PERKAP NOMOR 13 INDONESIA TAHUN 2013 JENDRAL POLISI TIMUR PRADOPO Tahun 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK PERKAP NOMOR 4 INDONESIA TAHUN 2014 JENDRAL POLISI Drs. SUTARMAN Tanggal 6 Pebruari 2014
4 PERATURAN KAPOLRI TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN PEDOMAN ADMINISTRASI TATA CARA PEMBERIAN CUTI IJIN DI LINGKUNGAN POLRI PERATURAN KAPOLRI TENTANG MUTASI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TETANG TATA CARA KERJA BADAN PENGUJI KESEHATAN PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERKAP KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5
6
4
1 25
2 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI
3 PERKAP KAPOLRI NOMOR : 8 TAHUN 2015
27
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI
PERKAP NOMOR 11 TAHUN 2015 Tanggal 11 Agustus 2015
28
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI
29
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI
30
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 15 TAHUN 2015 Tanggal 11 September 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI NOMOR : 19 TAHUN 2015 Tanggal 11 Desember 2015 PERKAP NOMOR : 2 TAHUN 2016 Tanggal 20 Mei 2016
31
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI BADRODIN HAITI
PERKAP NOMOR TAHUN 2016 Tanggal 24 Juni 2016
26
PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 Tanggal 13 Agustus 2015
4 ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERKAP KAPOLRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI DAN IZIN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERKAP KAPOLRI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3 PERATURAN KAPOLRI TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5
6
5
1 32
2 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI M TITO KARNAVIAN
3 PERKAP KAPOLRI NOMOR : 4 TAHUN 2016 Tanggal 6 September 2016
33
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA JENDRAL Drs. BADRODIN HAITI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA JENDRAL Drs. BADRODIN HAITI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA JENDRAL POLISI Drs SUTANTO
REPUBLIK
NOMOR : KEP/541/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016
REPUBLIK
NOMOR : KEP/610/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 No. Pol : 19 TAHUN 2006 Tanggal 17 Juni 2006
34
35
36
37
38
REPUBLIK
4 PERATURAN KAPOLRI TENTANG TATA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 REKAM JEJAK PERWIRA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JENDRAL POLISI Drs SUTARMAN MABES POLRI/ ASDM DEPUTI KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTUR JENDRAL POLISI Drs. EDY SUNARNO. POLDA NTB
PERKAP KAPOLRI NO 14 TAHUN 2014 Tanggal 5 Agustus 2014
PERKAP KAPOLRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN PENGGUNAAN VIDIO COMPACT DISK FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERKAP DEPUTI KAPOLRI BIDANG SDM NOMOR 02 TAHUN 2010 Tanggal 17 Maret 2010
PERATURAN DEPUTI KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WAKA POLDA NTB KOLONEL POLISI Drs BUDIMAN SULAIMAN
NO. POL : SKEP/ 21/II/2000 Tanggal 15 Pebruari 2000
NASKAH RENCANA UPACARA DAN TATA UPACARA PENGANTARAN / PENYAMBUTAN JENAZAH, PERSEMAYAMAN, PEMAKAMAN JENAZAH MUSLIM, PEMAKAMAN JENAZAH NASRANI DAN PEMAKAMAN DALAM RANGKA PERABUAN DI LINGKUNGAN POLRI JAJARAN POLDA NTB
5
6
6
1 39
40
41
42
43
44
2 WAKA POLDA NTB KOMBES POL Drs. LALU SUPRAPTA
3
An. KAPOLDA NTB KARO SARPRAS POLDA NTB KOMBES POL Drs SURYANTO An. KAPOLDA NTB KABIDKUM POLDA NTB AKBP I WAYAN KERTIA W. S.H. MH
NO. POL : SKEP/ 94/V/2007 Tanggal 17 April 2007 NOMOR : B/ 4937/XII/2014/Ro Sarpras Tanggal 9 Desember 2014 No. Pol : B/ 2980/ XI/2005/Bidbinkum 16 Nopember 2005
An. KAPOLDA NTB KARO PERS POLDA NTB KOMBES POL Drs. MUSLAFA HARI KUNCORO
NOMOR : B/58/I/2007/ Ro Pers Tanggal 5 Januari 2007
INSTANSI LAIN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SUEKARNO PUTRI
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 Tanggal 8 Januari 2002 PRATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 96 TAHUN 2000 Tanggal 10 Nopember 2010
4 NASKAH SEMENTARA PEDOMAN PELAKSANAAN APEL PAGI/APEL SIANG DILINGKUNGAN POLDA NTB MEKANISME PENGELOLAAN BMP PADA SATWIL TAHUN 2005 PENGIRIMAN COPY PERKAP NO.POL : 7 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN NASEHAT HUKUM DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TATA CARA ADMINISTRASI PEMBAYARAN MANFAAT SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI PRAJURIT TNI, POLRI DAN PNS DEPHAN/TNI/POLRI YANG MENINGGAL DUNIA UNDANG –UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISIA TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
5
6
7
1 45
2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SUEKARNO PUTRI
46
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SUEKARNO PUTRI
47
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEGAWATI SUEKARNO PUTRI
48
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
49
DEREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTRAAN SOSIAL KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL
3 PRATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2003 Tangga; 1 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2003 Tanggal 1 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 3 TAHUN 2003 Tanggal 1 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2007 5 September 2007 NOMOR : 27/DIR/KPTS/BKS/VI/95 Tanggal 28 Juni 1995
4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISIA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISIA TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISIA TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
PETUNJUK PELAKSANAAN ZIARAH WISATA DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (MPN)
5
6
8
1 50
2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO
51
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO
52
PT ASARI (PERSERO)
3 INTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2015. Tanggal 16 Januari 2015 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015. Tanggal 16 Januari 2015 PT ASABRI (PERSERO) Maret 2015
4 INTRUKSI PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BESERTA PENJELASANNYA PELAYANAN MANFAAT ASURANSI DAN PENSIUN ASABRI KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
I MADE REGUTAMA KOMPOL NRP 60120757
5
6
