Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
HAK PREOGRATIF PRESIDEN DALAM MENGANGKAT KAPOLRI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Oleh Arie Elcaputera1 Abstract Presidential system is a centralized system of governance on the powers of the President as head of government and head of the Country is in this system, the executive branch more robust in the face of a Presidential system rated entity legislatif.Keberadaan advantages and kekurangannya.Kelebihannya is that more presidential system guarantees the stability of governments, whereas the shortcomings, these systems tend to put the executive power as a part that is very influential because of his considerable powers besar.merupakan prerogative of the executive branch without the consent of any other party, to carry out certain activities or to provide or not provide specific consent solely if he considered itself is considered appropriate to do, with or without the recommendation of others. Indonesian Police Being under President executive powers and headed by the President as head of state and head of government, the National Police under Article 30 UUD 1945 is a tool of the state and not a tool of government as perceived in the pre-democratic system of government. The provisions of the 1945 Constitution in Article 301 paragraph 4 for very obvious Police confirmed it. Constitutionally, Police today, is a tool of the state, so that its position as a subordinate to the President, is associated with the notion of President as head of state, not in the context of the head and government functions in the technical sense. Seeing the advantages and disadvantages of the presidential system, especially in the case of the appointment of the leader of the state apparatus, then the necessary constitutional arrangements to finance the negative impact or weakness of the system in Keywords: Presidential System, Prerogatives Rights, Police Chief Appointment
1
Arie Elcaputera, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu 155
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
A. PENDAHULUAN
Konsekuensi yuridis dari pengakuan
1. Latar Belakang
Undang-Undang
Negara merupakan organisasi kekuasaan,
Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar ialah Undang-Undang
organisasi dapat diperoleh berdasarkan
Dasar Negara Republik Indonesia tahun
legitimasi religius, legitimasi ideologis
1945harus mengarah dan menjiwai
eliter atau pun legitimasi pragmatis2.
lahirnya
Hukum adalah tata aturan (order)
berorientasi tidak saja pada kepastian
sebagai
suatu
hukum
(rules)
tentang
sistem
dalam
Negara
suatu
Dengan
kekuasaan
Dasar
aturan-aturan
perilaku
demikian
manusia.
hukum
tidak
menunjuk pada satu aturan tunggal
produk
hukum
(legal
yang
certainty)
dan
kemanfaatan (utility), melainkan juga tuntutan keadilan bagi semua orang (justice for all).
(rule), tetapi seperangkat aturan (rules)
Secara teoritis bahwa untuk
yang memiliki suatu kesatuan sehingga
melihat kepastian hukum, maka dapat
dapat dipahami sebagai suatu sistem.3
dilihat secara formil dan materiil.
Undang-Undang
Dasar
Secara formil, bahwa suatu kepastian
merupakan konstitusi dalam arti sempit,
hukum itu dapat terlaksana ketika ada
dipandang sebagai dokumen hukum,
kesesuai antara das sollen dengan das
dokumen politik yang berisi antara lain
sein(law in the book and law in
susunan organisasi negara dan cara
action),7.
kerjanya.4 Negara
Undang-Undang
Republik
Kesatuan menganut
1945 merupakan sumber hukum dasar
pemerintahan
presidensial.
(basic law)5 dan hukum tertinggi (de
dianutnya
wet)
di
Tahun
Negara Indonesia
hoogste
Indonesia
Dasar
Indonesia.6
2
Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Jimmly Asshiddiqie yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam www.constitutions.com.diakses18 April 2015. 3 Jimmly Asshiddiqie dan M, Ali Safa‟at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. Hlm.13. 4 Ibid. Hlm.2. 5 Ibid. Hlm.74. 6 Mahfud MD, Makalah: NegaraKonstitusi. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8
sistem
Republik sistem Dengan
pemerintahan
presidensial tersebut maka, Presiden diberikan mengangkat
hak dan
prerogatif
untuk
memberhentikan
personil pemerintahannya, tanpa harus meminta persetujuan cabang kekuasaan lainnya. September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet. Jakarta. 7 Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. Hlm.21-22. 156
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Sebagaimana yang dinyatakan
(1)
Kepolisian
Negara
Republik
dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang
Indonesia berada di bawah Presiden.
Dasar
(2)
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945 yang berbunyi:
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang
“Presiden
Republik
Indonesia
memegang
kekuasaan
pemerintah
menurut Undang-undang dasar”
dalam
pelaksanaan
tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Konsekuensi
yuridis
yang
termasuk dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
adalah
bahwa
Selanjutnya dalam 11 Undang-
dalam
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
melaksanakan tugas pemerintahannya
Kepolisian Negara Republik Indonesia
maka
menyatakan bahwa :
Presiden
diberikan
sebuah
kewenangan tanpa harus melalui cabang
1) Kapolri diangkat dan diberhentikan
kekuasaan lain. Mengingat Institusi
oleh Presiden dengan persetujuan
Kepolisian merupakan institusi yang
Dewan Perwakilan Rakyat.
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hak
prerogatif
2) Usul
pengangkatan
dan
pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden
Presiden kepada Dewan Perwakilan
pembatasannya hanya dapat dengan
Rakyat disertai dengan alasannya.
tegas diatur di dalam UUD 1945, yang
3) Persetujuan atau penolakan Dewan
dimaksud adalah seperti pengangkatan
Perwakilan Rakyat terhadap usul
duta
Presiden
oleh
Presiden
dengan
sebagaimana
dimaksud
memperhatikan pertimbangan Dewan
dalam ayat (2) harus diberikan dalam
Perwakilan Rayat, pembatasan di luar
jangka waktu paling lambat 20 (dua
UUD 1945 atas hak prerogatif Presiden
puluh) hari terhitung sejak tanggal
harus dinyatakan bertentangan dengan
surat Presiden diterima oleh Dewan
UUD 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1)
Perwakilan Rakyat.
UUD 1945.
4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor
2
Tahun
2002
tidak memberikan jawaban dalam
tentang
waktu sebagaimana dimaksud dalam
Kepolisian Negara Republik Indonesia
ayat (3), calon yang diajukan oleh
menyatakan bahwa :
Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 157
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat
memberhentikan
sementara
Presiden Dewan
mendapatkan Perwakilan
persetujuan
Rakyat
(DPR)
Kapolri dan mengangkat pelaksana
terlebih dulu dalam menentukan Kepala
tugas
Kepolisian
Kapolri
dimintakan
dan
selanjutnya
persetujuan
Dewan
Perwakilan Rakyat. Kepolisian
Indonesia(KAPOLRI), maka hal ini telah
6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi
menyebabkan
Prerogatif
timbulnya
Presiden
Hak
tidakdiberikan
Republik
secara penuh, dikarenakan hak-hak
Indonesia yang masih aktif dengan
Presiden yang terdapat dalam UUD
memperhatikan jenjang kepangkatan
1945tidak
dan karier.
sebagaimana mestinya dalam hal ini
7) Tata
Negara
Republik
cara
pengangkatan Kapolri
pengusulan dan
lagi
sesuai
dengan
atas
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
pemberhentian
dan Kepala Negara yang menjalankan
sebagaimana
dimaksud
kekuasaan pemerintahannya tidak dapat
dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur
lagi
lebih
campur tangan cabang kekuasaan lain
lanjut
dengan
Keputusan
menentukan
KAPOLRI,
tanpa
Presiden. 2. Identifikasi Masalah Mengenai
Pengangkatan
dan
Berdasarkan
uraian
di
atas,
Pemberhentian Kapolri yang diatur
dalam tulisan ini dikaji isu hukum
dalam
pada
yaituBagaimana Hak Prerogatif Presiden
dengan
dalam mengangkat Kapolri Ditinjau Dari
Keputusan
pokoknya
sudah
Presiden sejalan
Konstitusi Negara yang terdapat dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia.?
UUD 1945 dimana sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan hal
B. METODE PENELITIAN
tersebut
1. Jenis Penelitian
merupakan
kewenangan
Presiden dan menjadi sebuah Hak yang melekat
bagi
Presiden.
Namun
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian
mengingat hal yang terdapat dalam
hukum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
hukum yang diakukan dengan cara
tentang Kepolisian Negara Republik
meneliti
Indonesia khususnya Pasal 11 ayat (1),
sekunder8.
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang pada pokoknya mengharuskan
normatif bahan
adalah pustaka
penelitian atau
data
8
2003,
Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 158
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Sebagai normatif,
penelitian
penelitian
ini
hukum
analisis
diharapkan
terhadap
data-data
hasil
kajian normatif.
dapat memberikan pendapat hukum
Bahan hukum sekunder yaitu bahan
terhadap isu hukum yang menjadi
yang
permasalahannya.
bahan hukum primer dan dapat
erat
hubungannya
membantu 2. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk
primer10.Bahan
hukum
dan hukum
sekunder
media situs
cetak,
media
internet,
dan
referensi tertulis lainnya.
Hukum Primer yang
yaitu
mempunyai
3. Teknik
kekuatan hukum mengikat.9 Dalam
bahan
elektronik,
tersier dan sekunder. hukum
memahami
ilmiah,
bahan ini meliputi bahan hukum primer,
bahan
menganalisis
meliputi buku, artikel, karya tulis
melengkapi data penelitian, sumber
Bahan
dengan
penelitian
Pengumpulan
Bahan
Hukum ini
Dalam melakukan pengumpulan
bahan
hukum yang digunakan adalah :
bahan
hukum
dilakukan
dengan
a. Bahan Hukum Primer
penelusuran dokumen baik secara on-
Bahan hukum primer yaitu bahan-
line dan atau off-line.Penelusuran secara
bahan hukum yang mengikat dan
on-line dilakukan dengan membuka
terdiri dari :
(browsing) situs internet di warung
1. Undang-Undang Dasar Negara
internet (warnet) dan atau melalui
Republik Indonesia Tahun 1945;
jaringan telekomunikasi berupa telepon.
2. Undang-Undang
Nomor2Tahun
2002 Tentang Kepolisian; b. Bahan Hukum Sekunder
Penelusuran secara off-line dilakukan dengan berkunjung untuk membaca catatan dari Perpustakaan Universitas
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan
Bengkulu dan Perpustakaan Fakultas
yang
penjelasan
Hukum Universitas Bengkulu serta
mengenai penjelasan hukum primer
meminjam literatur dari rekan-rekan.
bahan hukum sekunder ini sebagai
Dengan
bahan penunjang untuk melakukan
pengumpulan bahan dalam penelitian
memberikan
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 15. 9 Ronny Hanitijo Soemitro,1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia: Jakarta. Halaman.11.
ini
kata
menggunakan
lain, metode
prosedur studi
dokumen atau “literature study”. Bahan 10
Ibid. Hlm.12. 159
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
yang diperlukan sudah tertulis atau
menafsirkan Undang-Undang No 2
diolah oleh orang lain atau suatu
tahun 2002 tentang Kepolisian.
lembaga.11 C. PEMBAHASAN 4. Analisis Bahan Hukum
Indonesia adalah negara yang
Analisis terhadap bahan hukum yang
telah
dikumpulkan
dilakukan
dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan hukum primer, analisis interpretasi
dilakukan
dengan
(penafsiran).
cara
Penafsiran
yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran
gramatikal
(taatkundige
interpetatie) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan dalam rumusan peraturan perundangundangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan
yang
telah
ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.12 Dalam hal ini terkait dengan pengaturan tentang Hak Prerogatif Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan juga
menganut
sistem
presidensial,
hal
itudidasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia
memegang
kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-UndangDasar Negara Republik sebelum
Indonesia
Tahun
1945
perubahanmemberikan
kekuasaan sangat besar pada presiden RI. Besarnya kekuasaan tersebut dalam praktiknya sehingga
ternyatadisalahgunakan memunculkan
pemerintah
yang otoriter, sentralis, tertutup, dan penuh KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), baik pada masapresiden soekarno hingga presiden Soeharto. Kenyataan seperti itulah yang kemudian memunculkan banyak tuntutan agar Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia
Tahun
1945
dilakukan
perubahan. Tuntutan tersebutsemakin mengerucut Ketika presiden Soeharto turun dari jabatanya padatanggal 21 Mei 1998 akibat krisis ekonomi tahun 1997 dan diiringi gelombangunjuk rasa dari
11
Rianto Adi, 2004, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit; Jakarta. Halaman.61. 12 Dikutip dari Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Masyarakat Hukum Blogspot.Diakses pada 19April 2015.
berbagai aksi kelompok masyarakat termasuk
mahasiswa.
Lengsernya
Soeharto merupakan awal era reformasi. Harun Al Rasidmengatakan, langkah 160
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
awal era reformasi adalah reformasi
penting,
konstitusi. Menurutnya pada saat itu
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan
selepas lengsernya Soeharto adalah saat
yudikatif.Dalam
yang tepatuntuk melakukan reformasi
cabang kekuasaan ini terwujud dalam
konstitusi.
bentuk lembaga-lembaga negara15.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara
Tahun
1945
Republik
Indonesia
bahwa,
kekuasaan
Istilah dalam
legislatif,
prakteknya,
pemisahan
bahasa
tiga
kekuasaan
Indonesiamerupakan
ketiga
terjemahan perkataan Separation Power
“Negara
berdasarkan teori trias politica atau
amandemen
menyatakan
yaitu
Indonesiaadalah Negara Hukum”13.
fungsi
kekuasaan,
yang
dalam
Montesquieu,
harus
selain
pandangan
terkait dengan konsep rechtsstaat dan
dibedakan
the rule of lawjuga berkaitan dengan
struktural dalam organ-organ yang tidak
konsepnomocracy yang berasal dari
mencampuri urusan masing-masing16.
Ide
Negara
Hukum,
perkataan nomosdan cratos. Perkataan nomokrasi
itu
Teori
dipisahkan
pembagian
secara
kekuasaan
dibandingkan
merupakan
dengan demos dan cratos atau kratien
pemisahan
dalam demokrasi. Nomos berarti norma,
teori pemisahan kekuasaan dianggap
sedangkan cratos adalah kekuasaan14.
sebagai yang paling mencerminkan
Untuk
dapat
dan
melaksanakan
fungsi
Trias
kelanjutan
dari
kekuasaan.Pada
Politica.Namun
teori
dasarnya
demikian,
alat
walaupun ketiga fungsi tersebut telah
perlengkapan negara atau dalam bahasa
dipisahkan, masih dirasakan perlu untuk
lain disebut lembaga-lembaga negara.
menjamin
Setiap
kekuasaan tidak melampaui batas-batas
negara,
maka
lembaga
dibentuk
negara
memiliki
bahwa
masing-masing
kedudukan dan fungsi yang berbeda-
dari
beda,
dalam
dilakukannya pengawasan dan untuk
dinamika
mengimbangi fungsi kekuasaan lainnya.
meskipun
perkembangannya yang
terjadi
signifikan
kenegaraan.Organisasi
dalam negara
struktur pada
prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan 13
Ibid Jimmly Asshiddiqie, 2004, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer dalam www. pemantau peradilan.com. diakses pada tanggal 19April 2015 Pukul 14.00 Wib 14
Sistem
kekuasaannyaagar
ini
mengakibatkan
dapat
fungsi
kekuasaan yang satu dengan yang 15 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah, Sinar Grafika, 2012, Halaman 126. 16 Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 Halaman 285.
161
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
lainnya dapat turut campur dalam
kekuasaan secara atributif menyebabkan
batasan
adanya kekuasaan baru. Sedangkan
tertentu
terhadap
fungsi
kekuasaan yang lain. Hal ini bukan
kekuasaan
dimaksudkan
pelimpahan
efisien
untuk
kerja,
memperbesar
melainkan
secara
derivatif
kuasa,
disebut
karena
dari
untuk
kekuasaan yang telah ada dialihkan
membatasi kekuasaan dari setiap fungsi
kepada pihak lain dan sifatnya derivatif
agar lebih efektif.
(afgeleid). Kekuasaan yang afgeleid
Dikarenakan hal tersebut, maka mulai
dikenal
pembagiankekuasaan
teori
yang
adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.
diartikan
Kekuasaan
yang
diperoleh
bahwa hanya fungsi pokoknya saja yang
secara atributif melalui UUD 1945 juga
dibedakan
serta
dimiliki oleh Presiden selaku kepala
diserahkan kepada badan yang berbeda,
pemerintahan (eksekutif) dan selaku
tetapi untuk selebihnya kerja sama di
Kepala Negara. Kekuasan Presiden
antara
tetap
yang diperoleh melalui pelimpahan
diperlukan untuk kelancaran organisasi.
kekuasaan secara teoritis hanya dapat
Teori pembagian kekuasaan secara garis
dilaksanakan
besar dianggap sebagai usaha untuk
fungsi selaku kepala eksekutif.
menurut
sifatnya,
fungsi-fungsi
tersebut
oleh
Presiden
dalam
membendung kecenderungan lembaga-
Ditinjau dari sumber formalnya,
lembaga kenegaraan untuk melampaui
kekuasaan Presiden dapat dibedakan
batas kewenangan, yang memungkinkan
menjadi tiga macam, yaitu: kekuasaan
terjadinya tindakan yang sewenang-
yang
wenang.
kekuasaan yang berdasarkan ketetapan
Kekuasaan
Presiden
dapat
berdasarkan
undang-undang.
kekuasaan
Mulyosudarmo
diperoleh
secara
1945,
MPR dan kekuasaan yang berdasarkan
dibedakan menjadi dua macam, yaitu : yang
UUD
Menurut untuk
Suwoto
menentukan
atributif dan kekuasaan yang diperoleh
kekuasaan
secara derivatif. Perolehan kekuasaan
atributif
secara atributif menyebabkan terjadinya
tugasnya
pembentukan kekuasaan, karena berasal
adalah:[7] Sifat kekuasaan yang asli,
dari keadaan yang belum ada menjadi
Sumber formal yang utama, untuk jenis
ada. Kekuasaan yang timbul karena
kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan
pembentukan secara atributif bersifat
Undang-undang,
yang yang selaku
diperoleh
secara
dilaksanakan
dalam
kepala
eksekutif,
asli (oorspronkelijk) dan pembentukan 162
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Kekuasaan
Presiden
yang
d. Menetapkan segala macam pajak
berkaitan dengan tugas selaku kepala
untuk
pemerintahan adalah:
undang-undang.
keperluan
negara
dengan
1. Kekuasaan membuat undang-undang yang
meliputi
mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan
undang-undang
dan
menetapkan
peraturan
sebagai
pengganti
pemerintah 3. Kekuasaan
menetapkan
peraturan
atributif.
Kekuasaan
yang
bersifat atributif Kepala Negara itu adalah: memegang
tertinggi
atas
kekuasaan
Angkatan
Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
pemerintah 4. Kekuasaan
kekuasaan Presiden yang diperoleh
a. Presiden
undang-undang
Kepala
Negara digunakan untuk kepanjangan secara
menetapkan undang-undang. 2. Kekuasaan
Kekuasaan atributif
kekuasaan
mengangkat
dan
memberhentikan menteri-menteri
b. Presiden
menyatakan
keadaan
bahaya. Untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden
Pembuat UUD 1945 mengatur
tidak perlu minta persetujuan terlebih
secara rinci macam substansi yang
dahulu dari DPR. Namun syarat dan
harus ditetapkan dengan bentuk UU.
akibat keadaan bahaya harus diatur
Substansi yang harus ditetapkan dengan
dengan undang-undang. Ini berarti
UU, menurut pembuat UUD 1945
memerlukan persetujuan DPR.
adalah : a. Menyatakan
c. Presiden keadaan
perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
duta
dan
konsul, serta menerima duta dari negara lain. d. Presiden memberi grasi, amnesti,
b. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk UU. c. Menetapkan
mengangkat
abolisi dan rehabilitasi. e. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada
dan
menyusun
bangsa atau negara.
Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang dimintakan persetujuan kepada DPR.
Sistem Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan
Presiden
pemerintahan
sebagai
sekaligus
kepala kepala 163
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
negara.Dalam
sistem
ini,
badan
apakah Presiden adalah kepala negara
eksekutif lebih kuat dalam menghadapi
atau kepala pemerintahan, tetapi yang
badan
ada hanya Presiden dan wakil Presiden
legislatif.Keberadaan
sistem
Presidensial dinilai ada kelebihan dan
saja
kekurangannya.Kelebihannya
kewajibannya
bahwa
sistem
menjamin
adalah
Presidensial
stabilitas
lebih
dengan
segala atau
hak
dan
tugas
dan
kewenangannya masing-masing.
pemerintahan,
Sistem
pemerintahan
sedangkan kekurangannya, sistem ini
Presidensial atau pemisahan kekuasaan
cenderung
eksekutif
yang juga banyak dianut oleh negara
sebagai bagian kekuasaan yang sangat
berkembang, dilihat dari mekanisme
berpengaruh
kekuasaannya
dan hubungan kerja antar lembaga maka
cukup besar.Oleh karena itu, diperlukan
asalnya bermula dari teori trias politica,
pengaturan
yaitu
menempatkan karena
konstitusional
menguangi
dampak
untuk
negatif
atau
kelemahan dari sistem ini17. Sistem
ketiga
legislatif lainnya
dan
yudikatif
terpisah
dan
eksekutif, satu
tidak
sama saling
itu
berhubungan tugas dan fungsinya. Pada
dikatakan bersifat Presidensial apabila,
sistem ini Presiden tidak bertanggung
kedudukan kepala negara tidak terpisah
jawab kepada Dewan atau Parlemen.
dari
jabatan
pemerintahan
kekuasaan
kepala
pemerintahan,
Kekuasaan eksekutif dijalankan
kepala negara tidak bertanggung jawab
oleh Presiden dan Wakil Presiden serta
kepada parlemen, melainkan langsung
dibantu oleh Menteri-Menteri, Presiden
bertanggung jawab kepada rakyat yang
dipilih oleh rakyat.Oleh sebab itu dalam
memilihnya, Presiden sebaliknya juga
sistem
tidak
dijatuhkan
berwenang
parlemen,
membubarkan
kabinet
ini,
Presiden oleh
tidak
Dewan
dan
dapat juga
sepenuhnya
sebaliknya.Apabila terjadi perselisihan
bertanggung jawab kepada Presiden
antara eksekutif dan Dewan Perwakilan
sebagai
maka dalam sistem ini yang berwenang
pemegang
pemerintahan
negara
kekuasaan atau
sebagai
menyelesaikannya adalah Mahkamah
administrator yang tertinggi. Dalam
Agung.Pada sistem ini terjadi checks
sistem
and balances, peristiwa ini terjadi
Presidensial,tidak
dibedakan
17
Abdul Ghofar, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Halaman 49
sebagai
reaksi
dari
penumpukan
kekuasaan yang berada di satu tangan,
164
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
yang mengakibatkan terjadinya diktator atau absolutisme dalam negara18. Memang
dalam
(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
peraturan
disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan
Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Usul
pengangkatan Kapolri
dan
diberhentikan oleh Presiden dengan
pemberhentian
persetujuan DPR. Akan tetapi, pendapat
oleh
berbeda diungkapkan oleh Guru Besar
Perwakilan Rakyat disertai dengan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah
alasannya.
Presiden
kepada
diajukan Dewan
yang
(3) Persetujuan atau penolakan Dewan
menegaskan bahwa pengangkatan serta
Perwakilan Rakyat terhadap usul
pemberhentian Kapolri merupakan hak
Presiden sebagaimana dimaksud
prerogatif Presiden dan tidak perlu
dalam ayat (2) harus diberikan
melibatkan atau dengan persetujuan
dalam jangka waktu paling lambat
DPR. Denny menegaskan hak prerogatif
20 (dua puluh) hari terhitung sejak
presiden
tanggal surat Presiden diterima oleh
Mada
Denny
Indrayana
sebagai
bagian
sistem
presidensial yang dijamin Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sesuai konstitusi,
Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Dalam
hal
Dewan
Perwakilan
presiden memegang kekuasaan atas
Rakyat tidak memberikan jawaban
pemerintahan negara menurut UUD
dalam
1945.
dimaksud dalam ayat (3), calon Mengenai
pengangkatan
pengusulan dan
atas
pemberhentian
Kapolri yang diatur lebih lanjut dengan Keppres, kami
berdasarkan
memang
Keppres
yang
tidak
yang
waktu
sebagaimana
diajukan
oleh
Presiden
dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
penelusuran,
(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden
menemukan
dapat memberhentikan sementara
dimaksud.
Namun,
Kapolri dan mengangkat pelaksana
melihat dari pengaturan dalam UU
tugas
Kepolisian, menurut hemat kami tata
dimintakan
cara itu telah cukup diatur dalam Pasal
Perwakilan Rakyat.
11 UU Kepolisian:
(6) Calon
Kapolri
dan
selanjutnya
persetujuan
Kapolri
adalah
Dewan Perwira
Tinggi Kepolisian Negara Republik 18
Amancik,2002. Bahan Ajar Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Halaman 68.
Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan
jenjang
kepangkatan dan karier. 165
Arie Elcaputera
(7) Tata
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
cara
pengusulan
atas
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
sebagaimana
POLRI
dalam
menjalankan
tugas
konstitusionalnya masing-masing19.
dimaksud
Konsep
Negara
dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur
Republik
lebih
seorang Presiden dan karena itu semua
lanjut
dengan
Keputusan
Presiden.
institusi
Indonesia
Kesatuan
berada
dipimpin
dalam
oleh
jangkauan
(8) Ketentuan mengenai pengangkatan
koordinasi Presiden, bahkan dalam
dan pemberhentian dalam jabatan
lingkup eksekutif semua berada di
selain yang dimaksud dalam ayat
bawah
(1) diatur lebih lanjut dengan
subordinatif. POLRI termasuk cabang
Keputusan Kapolri.
kekuasaan eksekutif dan karenanya
kekuasaan
Presiden
secara
berada di bawah Presiden20. Dalam presidensial
sistem
pemerintahan
Indonesia
berdasarkan
UUD 1945, Presiden adalah kepala negara
dan
pemerintahan executive”.
sekaligus
kepala
sebagai
“single
Pada
pokoknya
semua
kekuasaan yang berasal dari rakyat dimandatkan dan didelegasikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Hanya saja kepentingan checksand balances sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi,
kekuasaan
rakyat
yang
tercermin dalam jabatan Presiden itu dibatasi secara konstitusional dengan cara
menyerahkan
sebagian
urusan
kepada cabang-cabang kekuasaan dan
Namun
Demikian,
meskipun
Kepolisian Republik Indonesia Berada di bawah Presidenkekuasaan eksekutif dan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, POLRI menurut Pasal 30 UUD 1945 adalah
alat
negara,
bukan
pemerintahan
seperti
dipersepsikan
dalam
alat yang sistem
pemerintahan pra demokrasi. Ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 301 ayat 4 untuk POLRI sangat jelas menegaskan hal itu. Secara konstitusional, POLRI dewasa ini, adalah alat negara, sehingga kedudukannya
sebagai
bawahan
Presiden, terkait dengan pengertian Presiden sebagai kepala negara, bukan
institusi-institusi lainnya, seperti MPR, DPR, MK, MA, BPK, dan lembagalembaga atau komisi-komisi negara yang bersifat independen, termasuk
19
Jimly Asshiddiqie, Makalah, “Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan” 20 Ibid 166
Arie Elcaputera
dalam
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
konteks
kepala
dan
fungsi
pemerintahan dalam arti teknis21.
4. Kewenangan yang dengan tegas diberikan
bersama-sama
kepada
kepala
beberapa pihak, seperti kepada antara
pemerintahan, pada seorang Presiden
pihak eksekutif, dan atau eksekutif,
melekat hak-hak tertentu, yang disebut
dan atau yudisial.
Sebagai
seorang
dengan Hak Prerogatif, yang merupakan
5. Kewenangan yang tidak tegas diatur
hak istimewa dari pihak eksekutif tanpa
tetapi
perlu persetujuan dari pihak lain mana
Terhadap hal-hal yang tidak diatur
pun,
atau
untuk
menjalankan
kegiatan
ada
penafsiran
tidak
implisit.
tegas
diatur
dalam
maka
siapa
yang
tertentu atau memberikan atau tidak
konstitusi,
memberikan
persetujuan
tertentu
berwenang
semata-mata
jika
menurut
kekuasaan terhadap hal-hal tersebut
pertimbangannya sendiri dianggap tepat
harus ditafsirkan sesuai dengan teori
untuk dilakukan, dengan atau tanpa
umum ketatanegaraan bahwa jika
rekomendasi pihak lain22.
menyangkut
Karena itu, dalam hubungan
menyelenggara
dengan
pembuatan
kekuasaan
undang-undang
dengan Hak Prerogatif dari seorang
merupakan kekuasaan legislatif, jika
Presiden,
menyangkut
dengan
kewenangan pemerintah yang berbagai
penyelenggara
atau
macam ragam, yaitu sebagai berikut :
undang-undang
1. Kewenangan yang dengan tegas
kewenangan
terdapat
wilayah-wilayah
bidang pelaksanaan merupakan
badan
eksekutif,
diberikan kepada pihak eksekutif
sedangkan jika menyangkut dengan
atau Presiden. Ini yang disebut
bidang
dengan Hak Prerogatif dari Presiden.
dalam kekuasaan badan pengadilan.
2. Kewenangan yang dengan tegas
Inilah inti dari doktrin kewenangan
diberikan kepada pihak lain, seperti legislatif atau yudisial. 3. Kewenangan yang dengan tegas
mengadili,
tergolong
ke
implisit (Implied Power Doctrine) 6. Kewenangan tegas
yang
diberikan
tidak
dengan
kepada
pihak
diberikan kepada pihak eksekutif,
manapun secara ekplisit maupun
tetapi bukan merupakan kewenangan
secara implisit, sehingga diperlukan
pemerintah daerah.
penafsiran-penafsiran sesuai dengan
21
Ibid 22 Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman 172
kaidah hukum antar wewenang untuk mengetahui
terhadap
wilayah
167
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
tersebut
sebenarnya
menjadi
kewenangan siapa23.
dan
penyelenggaraan
pemerintah yang bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan
Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang
kekuasaan
Dasar
1945
hak
pemerintah
yang
bersifat
umum
prerogatif Presiden dilihat sepertinya
adalah kekuasaan penyelenggaraan
belum maksimal untuk itu perlu adanya
administrasi negara. Presiden adalah
regulasi
pimpinan tertinggi penyelenggaraan
khusus
yangmengatur
hubungan tersebut. Selainitu DPR RI
administrasi negara.
memandang perlumemiliki Peraturan
Penyelenggaraan administrasi
Tata Tertib DPRRI yang mengatur
negara meliputi lingkup tugas tugas
susunan
dan
danwewenang yang sangat luas,
fungsi,
yaitu setiap bentuk perbuatan atau
dankedudukan,
kewajiban
hak
sertapelaksanaan
tugas, danwewenang DPR dalam bidang
kegiatan
hakprerogatif Presiden, begitu juga
Lingkup
berkaitan
luassejalan dengan semakin luasnya
dengan
Mahkamah
Agung,hak prerogatif Presiden yang
administrasi wewenang
ini
Sedangkan
perubahan
Undang-Undang
Negara
Republik
penyelenggaraan pemerintah yang
Dasar
bersifatkhusus menurut Bagir Manan
Indonesiaadalah
adalah
penyelenggaraan
tugas
danwewenang secara konstitusional
a. Kewenangan
Penyelenggaraan
berada ditangani presiden pribadi yangmemiliki sifat perogatif .
Pemerintahan Menurut dari
kekuasaan
setelah
sebagai berikut :
ditinjau
semakin
tugas dan wewenang pemerintah.
terdapat Kewenanganpresiden
negara.
Bagir teori
Manan,
b. Kewenangan yang bersifat legislatif
pembagian
Kewenangan yang bersifat
kekuasaanyang dimaksud kekuasaan
legislatif
pemerintah
mengaturkepentingan
adalah
kekuasaan
atau
untuk umum
atau
eksekutif,penyelenggaraan
publik (to regulate public affairs
pemerintah
based
presiden
yang
dilaksanakan
dapatdibedakan
kekuasaan pemerintahan
antara
penyelenggaraan yangbersifat
umum
on
constitution).
The
law
and
Dalam
the
sistem
pemisahan kekuasaan(separation of power), kewenangan untuk mengatur ini dianggap adadi tangan lembaga
23
Ibid Halaman 174
perwakilan,
bukan
di
tangan 168
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
eksekutif.
Jika
merasa
perlu
lembagaeksekutif
undang
mengatur
undang menurut Pasal 20 ayat (5)
maka
ini
sahmenjadi
undang
kewenangan mengatur di tangan
Undang-undangDasar
eksekutif itu bersifat derivatif dari
Republik Indonesia Tahun 1945.
kewenangan legislatif.
Menurut Jimly,tindakan pengesahan
Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan
suatu,
presiden
Negara
sebagaimana
dimaksud
misalnya,
Pasal 20 ayat (4)Undang-undang
Keputusan Presiden tidak boleh lagi
Dasar Negara Republik Indonesia
bersifat mengatur secara mandiri
Tahun 1945tersebut hanya bersifat
sepertidipahami
selama
administratif, karena secara materil
ini.Berdasarkan Pasal 5 Undang-
rancanganundang-undang yang telah
undang
Republik
mendapat persetujuan bersama antara
sebelum
presiden dan DPR yang diputuskan
DasarNegara
Indonesia
Tahun
perubahan
presidenmemegang
kekuasaan undang
1945
membentuk
dengan
Namun
persetujuanDPR.
setelah
kewenangan
undang-
rapat
paripurna
DPR-RI
adalah tindakan pengesahan yang bersifat
materil,
perubahan
sedangkanpengesahan oleh presiden
undang-
sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat
membentuk
undangdipegang
dalam
oleh
DPR
(4)Undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 20
Republik
Ayat(1)
1945tersebut
Undang-undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
Dasar
Indonesia adalah
Negara Tahun
pengesahan
yang bersifat formil.
1945 setelah perubahan yang secara tegas menyatakan Dewan perwakilan
c. Kewenangan yang bersifat Yudisial
rakyat membentuk undang-undang. Setiap undang
yang
rancangan telah
undangmendapat
Kewenangan yang bersifat yudisial
dalam
pemulihankeadilan
rangka yang
terkait
persetujuan bersama antara DPR dan
dengan putusan pengadilan, yaitu
presiden harus mendapatpengesahan
untuk
presiden, namun jika, rancangan
memberikan
undang-undang yangtelah mendapat
ataupunmenghapuskan tuntutan yang
persetujuan itu dalam waktu 30 hari
terkait
tidak
pengadilan.
mendapatpengesahan
dari
presiden maka rancangan undang
mengurangi
erat
hukuman, pengampunan,
dengan Dalam
kewenangan sistem
parlementer yang mempunyai kepala 169
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
negara,ini biasanya mudah dipahami karena
adanya
peran
simbolik
yangberada di tangan kepala negara. Tetapi
dalam
sistem
presidensiil,kewenangan memberikan amnesti
grasi,
4) Kewenangan
ituditentukan
dan
berada
di
e. Kewenangan menyatakan Keadaan Bahaya Berdasarkan Pasal 12 UUD 1945
presiden
mempunyaikewenangan
tangan presiden sesuai dengan Pasal
menyatakan
14
presiden
Undang-undangDasar
Negara
dan
menerima duta dan konsul
untuk
abolisi,
mengangkat
keadaan
tidak
perlu
untuk bahaya, meminta
Republik Indonesia Tahun 1945,
persetujuan dari DPR. Syarat-syarat
denganmemerhatikan pertimbangan
keadaan bahaya tersebut ditetapkan
Mahkamah
dalam Undang-undang.
Agung
memberiamnesti
dan dan
presiden
dalam abolisi,
memerhatikan
pertimbangan DPR
f. Kewenangan
sebagai
kekuasaan
pemegang tertinggi
AngkatanBersenjata
d. Kewenangan dalam Hubungan Luar Negeri
Presiden
memegang
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Menurut
Bagir
,
Darat,Angkatan Laut, dan Angkatan
hubungan dengan luar negeri adalah
Udara. Demikian bunyi Pasal 10
masuk
Undang-Undang
dalam
Manan
kewenangan
asli
Dasar
Negara
eksekutif. Hanya eksekutif yang
Republik Indonesia Tahun 1945 yang
mempunyai
untuk
tidak mengalami perubahan, dari
atau
ketentuan tersebut maka kepolisian
negeri.
tidak termasuk sebagai angkatan
melakukan
kekuasaan setiap
bentuk
inisiatifhubungan
luar
Adapun yang menjadi kewenangan eksekutif
dalam
hubungan
luar
negeri adalah sebagai berikut : 1) Kewenangan mengadakan dengan perjanjian dengan negara lain 2) Kewenangan menyatakan perang dengan negara lain 3) Kewenangan
perang atau bersenjata. g. Kewenangan memberi gelar dan Tanda Kehormatan lainya Kewenangan presiden dalam hal memberikan gelar, tanda jasadan lain-laindiatur Undang-Undang
mengadakan
perdamaian dengan negara lain
dalam Dasar
Pasal
15
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Tanda jasa bintang diberikan kepada orang yang berjasa luar biasa untuk 170
Arie Elcaputera
negara
.
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Sedangkan
jasa
Presiden merupakan kepala
diberikan pada orang yyg berjasa
eksekutif maka sudah semestinyadia
besar kepada negara.
berhak
h. Kewenangan
tanda
mengangkat
dan
memberhentikan menteri-menteri
mengangkat
menteri-
dan
memberhentikan orang dalamjabatan pemerintahan
Kewenangan mengangkat dan memberhentikan
untuk
atau
jabatan
administrasi
negara.
Kekuasaanmengangkat
dan
menterididasarkan pada Pasal 17 ayat
memberhentikan
(2) Undnag-Undang Dasar Negara
didasarkan pada Pasal17 Ayat (2)
Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang
Sebelum perubahan Undang-Undang
Republik
Dasar kekuasaan ini tidak diatur
Dalam urusan pengangkatan dan
lebih lanjut dengan satu peraturan
pemberhentian
perundang-undangan.
Pelaksanaan
presiden bebas melakukan kapan saja
tersebut pada prakteknyadiserahkan
tanpa harus memintapersetujuan atau
secara
presiden.
pertimbangan dari lembaga negara
Menteri-
lainnya Presiden RI mempunyai
menteridilakukan oleh presiden sejak
beberapa kekuasaan konstitusional
ia mendapat mandat dari MPR dalam
dalam
halpengangkatan,
sidang umum MPR sampai dengan
pemberhentian,
dan
masa
maupun
mutlak
Pengangkatan
jabatannya
selesai.
menteri-menteri Dasar
Indonesia
Negara
Tahun1945.
menteri-menteri,
penetapan
peresmianpejabat-pejabat
Pemberhentian menteri-menteri oleh
negara tertentu yang diperolehnya
presiden dapat dilakukan ditengah
setelah
masa jabatannya tersebut. Seluruh
Undang
tindakan
dalam
Indonesia Tahun 1945pada tahun
secara
2001, yaitu; pertama, berdasarkan
tersebut
praktiknyadapat
dilakukan
perubahanketiga Dasar
Negara
UndangRepublik
tertutup tanpa perlu mitra nasehat,
Pasal
mendapat
dan
Negara Republik Indonesia Tahun
pertanggungjawaban dari lembaga
1945, presidenmempunyaikekuasaan
negara
konstitusional
usulan yang
lain,
karena
ini
merupakan hak prerogatif presiden. i. Kewenangan menetapkan
atau
23F
Undang-UndangDasar
untuk
anggota Badan Pemeriksa Keuangan
mengangkat,
yang
meresmikan
PerwakilanRakyat
Pejabat-pejabatNegara Lain
meresmikan
telah
dipilih
oleh
Dewan dengan
memerhatikan pertimbangan Dewan 171
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Perwakilan
Daerah.
Kedua,
pemerintahan,
berdasarkan Pasal 24A ayat (3)
kewenangan
Undang-Undang
diplomatik
Dasar
Negara
kewenangan
ekskutif,
legislatif,kewenangan dan
kewenangan
Republik Indonesia Tahun 1945,
administratif,
presiden mempunyaikekuasaan untuk
merupakankewenangan presiden.
yang
menetapkan calon Hakim Agung
Setelah perubahan pertama dan
usulan dari komisi Yudisial dengan
ketiga, Pasal 17 mengalami sedikit
persetujuan
perubahan, presiden bebas melakukan
DPR.
Ketiga,
berdasarkan Pasal 24B ayat (3)
pembentukan,pengubahan,
Undang-Undang
Negara
pembubaran kementrian negara, maka
Republik Indonesia Tahun 1945
setelah perubahanketiga UUD 1945 hal
presiden
kekuasaan
tersebut tidak bisa dilakukan serta
dan
merta, karena semuaitu diatur dengan
untuk
Dasar
mempunyai mengangkat
memberhentikan
anggota
Komisi
undang-undang.
Itu
dan
artinya
untuk
Yudisial dengan persetujuan DPR.
melakukan
Keempat, berdasarkan Pasal 24C
dan pembubaran kementrian negara
Undang-Undang
Negara
presidenmemerlukan persetujuan DPR.
Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun dalam urusan pengangkatan
Presiden juga mempunyai kekuasaan
danpemberhentian
untuk mengusulkan calon Hakim
presiden bebas melakukan kapan saja.
Dasar
Konstitusi dan menetapkan sembilan
pembentukan,pengubahan,
menteri-menteri
Wewenang
Presiden
dalam
hakim konstitusi yang diusulkan
pengangkatan
masing-masing tiga dari Mahkamah
ataupunperesmian
Agung, tiga dari DPR, dan tiga dari
negara yang diberikan oleh Undang-
Presiden sendiri.
undang
Dasarnegara
Indonesia
Tahun
Berdasarkan uraian yang telah
dan
pemberhentian pejabat-pejabat
1945
Republik selain
itu
dijelaskan diatas maka dapat ditarik
presiden juga memiliki wewenang yang
suatu
diberikan
kesimpulan
bahwa
Presiden
undang-undang;
yaitu
memiliki fungsi sebagai kepala negara
pengangkatan jaksa agungyang diatur
dan kepala pemerintahan dimana selain
dalam
menjadi
Tahun
simbol
Indonesia,presiden menjalankan
dari juga
pemerintahan
kewenanganpenyelenggaraan
negara berfungsi meliputi
Undang-Undang 2004
KejaksaanRepublik Pengangkatan
panglima
Nomor
16
Tentang Indonesia, TNI
yang
diatur dalam Undang-undang nomor 34 172
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
disertai alasan yang sah, antara lain
Indonesia,
kepala
masa jabatan Kapolri yangbersangkutan
kepolisian negara republik Indonesia
telah berakhir, atas permintaan sendiri,
yang
memasuki
danpengangkatan
diatur
nomor
2
dalamUndang-undang
Tahun
2002
Tentang
Kepolisian
Negara
RepublikIndonesiaBerkaitan
dengan
tetap,
usia
dijatuhi
pensiun,berhalangan pidana
yang
telah
mempunyai kekuatan hukumtetap. Apabila
Dewan
Perwakilan
menolak
usul
wewenang presiden mengenai pengisian
Rakyat
jabatankepala
republik
pemberhentianKapolri, maka Presiden
Indonesia,presiden mempunyai peran
menarik kembali usulannya, dan dapat
yang sangatpenting dalam pengisian
mengajukan
jabatan Kapolri yang diatur secara
persetujuan
khusus dalamPasal 11 ayat (1) Undang-
pada masapersidangan berikutnya. Pasal
undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
11 ayat (3) yang berbunyi Persetujuan
KepolisianNegara Republik Indonesia
ataupenolakan
yang berbunyi Kapolri diangkat dan
Rakyat
diberhentikanoleh
dengan
sebagaimanadimaksud ayat (2) harus
persetujuan DPR, jadi dapat diartikan
diberikan jangka waktu paling lambat
bahwa
dua
kepolisian
Presiden
Presidenhanya
mengangkat/memberhentikan
bisa Kapolri
atas persetujuan dari DPR. dan
pengangkatan
Dewan
terhadap
puluh
Presiden
permintaan
pemberhentian
Kapolri
Perwakilan
usul
harisejak diterima
perwakilan
Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi Usul
kembali
presiden
tanggal oleh
Rakyat,
surat Dewan
Yangdimaksud
dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah
hari
kerja
di
DPR-RItidak
danpemberhentian
Kapolri
diajukan
oleh
kepada
Dewan
Sedangkan
dengan
dengan"sejak
Dewan
tersebut berlaku" ialah sejak surat
Perwakilan RakyatRepublik Indonesia
Presidenditerima oleh Sekjen DPR-RI
terhadap
dan
dan diterima secara administratifdan
dilaksanakan
Pasal 11ayat (4) yang berbunyi Dalam
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Hal dewan Perwakilan Rakyat tidak
lingkungan DewanPerwakilan Rakyat.
memberikan
Usul
sebagaimana
Presiden
Perwakilan
Rakyat
alasannya,
disertai
Persetujuan usul
pengangkatan
pemberhentian Kapolri
pemberhentian
disampaikan
oleh
Kapolri
Presidendengan
termasuk hari libur dan masa reses.
calonyang
yang kapan
jawaban
dimaksud surat
dalam
dimaksud diajukan
Presiden
oleh
waktu
ayat
(3),
presiden 173
Arie Elcaputera
dianggap
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
disetujui
oleh
Dewan
PerwakilanRakyat.
Kapolrimenurut Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4)
Negarahanya
sebatas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
nama
yang
Tentang Kepolisan Negara Republik
mendapat persetujuan/penolakan oleh
Indonesia
menjelaskan
Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dalam
bahwapresiden mempunyai hak untuk
hal iniPresiden tidak mempunyai hak
mengusulkan
perogatif untuk mengangkat Kapolri
tersebut nama
calon
Kapolri
besertaalasanya yang diajukan kepada
saja,
mengusulkan nantinya
akan
tanpa persetujuan oleh DPR
Dewan Perwakilan Rakyat. Dari nama
Dalam hal pengangkatankapolri
calonyang telah diusulkan maka DPR
Pasal ayat (1) UU Polri danpanglima
wajib
persetujuan/
TNI Pasal 13 ayat (2) itumerupakan
penolakan terhadap nama calon yang
bagian dari hak prerogatif Presiden juga
telah diajukan oleh presiden.Apabila
memerlukan tata tertib proses pemilihan
calon yangdiusulkan kepada dewan
sampai
perwakilan
mendapat
sehingga pengaturan hak prerogatif
persetujuan makapresiden diharuskan
Presidenjelas dalam konsep yang benar
untuk mengusulkan calon lain untuk
dalamsistem presidensial. Yang selama
kembali
initidak
memberikan
di
rakyat
tidak
ujikelayakannya
untuk
dengan
di
memenuhi standar yang ada hingga
dariprosedur
akhirnyadiputuskanlah memiliki
kompetensi
pengangkatannya,
perjelas
pengaturannya pencalonan
calon
yang
sampaipelantikan kapolri dan panglima
dan
telah
TNI.
memenuhi standar uji kelayakan yang
Walaupun
undang-undang
dilaksanakan oleh dewan perwakilan
Kepolisian menyatakan dengan tegas
rakyat. Apabila DPRtidak memberikan
bahwa pengangkatan Kapolri melalui
jawaban terhadap calon Kapolri yang
Presiden dengan persetujuan Dewan
diusulkan olehpresiden dalam jangka
Perwakilan
waktu paling lambat dua puluh hari
akibatnya muncul celah Politik dalam
terhitung sejaktanggal surat Presiden
undang-undang
diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden sebagai Kepala Negara dan
maka DPRdianggap menyetujui calon
sekaligus Kepala Pemerintahan tidak
yang diajukan oleh presiden. Dari hal
bisa menggunakan Hak Prerogatifnya
tersebutmaka dapat diketahui bahwa
secara
Peran Presiden dalam pengisian jabatan
prosesnya mengangkat Calon Kapolri
Rakyat
penuh
akan
tersebut
mengingat
tetapi dimana
dalam
174
Arie Elcaputera
harus
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
melalui
persetujuan
Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat hal ini tentu
Perwakilan Rakyat tentu saja muncul
saja
proses
kekuasaan eksekutif yang dijalankan
politisasi,
belum
lagi
tidak
selaras
dengan
cabang
kepentingan-kepentingan setiap anggota
oleh
DPR
Sehingga
melaksanakan tugasnya sebagai alat
apabila hal ini dibiarkan tentu muncul
negara Kepolisian Republik Indonesia
ketakutan Calon Kapolri yang terpilih
berada di bawah dan bertanggung jawab
nanti tidak tunduk dengan Presiden
langsung
melainkan tunduk kepada kekuasaan
pengangkatan
Kapolri
legislatif. Sudah seharusnya Kepolisian
menunggu
persetujuan
Republik
Perwakilan Rakyat (DPR) hal ini tentu
itu
berbeda-beda.
Indonesia
dijauhkan
dari
Presiden
dimana
kepada
dalam
Presiden
apabila
masih
harus Dewan
forum pengambilan keputusan yang
saja
bersifat
Presiden dalam melaksanakan tugas
politik
Kepolisian
mengingat
Republik
lembaga Indonesia
merupakan lembaga yang Independen
berpengaruh
eksekutifnya
terhadap
kinerja
sebagai
kepala
pemerintahan dan sebagai kepala negara
yang hanya tunduk kepada pemegang kekuasaan eksekutif yaitu Presiden
2. Saran
sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Dengan pemerintahan Indonesiamaka
dianutnya
sistem
Presiden seharusnya
di Presiden
D. PENUTUP
diberikan Hak Prerogatif perlu diartikan
1. Kesimpulan
sebagai
Hak
Konstitusional
yang
Hak Prerogatif yang dimiliki
melekat sebagai Kepala Negara maupun
Presidensekarang, mempunyai pengaruh
sebagai Kepala Pemerintahan yang
terhadap kedudukan Presiden dalam
diharapkan dalam pengangkatan Calon
melaksanakan tugasnya sebagai kepala
Kapolri apabila melibatkan lembaga
pemerintahan sekaligus sebagai kepala
negara lainnya sebagai sikap koordinasi
negara. Hak prerogatif Presiden yang
dan komunikasi, jangan diberikan ruang
dilaksanakan
yang
bukan
murni
untuk
akan
memunculkan
sikap
melaksanakan kewajiban Konstitusional
intervensi lembaga lain dimana akan
Presiden, tetapi adanya keterlibatan
mempengaruhi pengambilan keputusan
lembaga lain dalam pelaksanaan hak
Presiden.
prerogatifdalam
hal
pengangkatan
Calon Kapolri harus dengan persetujuan
E. DAFTAR PUSTAKA 175
Arie Elcaputera
Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015
Jimly
Buku Abdul
Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009. Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah, Sinar Grafika, 2012, Halaman 126. Amancik,2002. Bahan Ajar Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu 2002. Jimmly Asshiddiqie dan M, Ali Safa‟at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006. Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2011. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia: Jakarta. 1990. Rianto Adi, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit; Jakarta. 2004. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. 2010. Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
Asshiddiqie, Makalah, “Kepolisian Dalam Tata Pemerintahan” Jimmly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer Mahfud MD, Makalah: Negara Konstitusi. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 20092014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet. Jakarta. Dikutip dari Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Masyarakat Hukum Blogspot. Diakses pada 19 April 2015. http://eprints.uns.ac.id/23123/4/E00113 38_bab3.pdf Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung. Artikel Jimmly Asshiddiqie,Demokrasi Hak Asasi Manusia.
dan
176
