Kapita Selekta: Multidoor Approach & Corporate Criminal Liability dalam Kasus Pidana Perikanan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Staf Khusus Satgas 115/ Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Rabu, 12 Juli 2017
Overview Sesi ini akan membahas beberapa contoh kasus nyata agar dapat kita analisis bersama peluang dan tantangan penerapan multi door approach dan corporate criminal liability pada perkara pidana perikanan.
Sesi ini tidak bermaksud menilai benar tidaknya putusan hakim atau mengapa hakim menjatuhkan putusan tersebut.
Kasus 1 Multidoor Approach
Kasus 1 1 Tindak pidana perikanan
BEBAS
2 • • •
Tindak pidana Keimigrasian
Masuk laut teritorial Indonesia Bendera asing Awak kapal asing
VONIS DENDA
3 Tindak pidana Pelayaran
NEBIS IN IDEM
Pertanyaannya? Apakah penerapan multidoor approach tepat/strategis dalam perkara pidana perikanan mengingat ada potensi besar perkara tidak diterima karena nebis in idem?
Apakah dengan adanya pengadilan khusus perikanan, konsep multidoor untuk perkara perikanan dapat diterapkan?
Analisis Penerapan multidoor approach di bidang perikanan dilakukan dengan penyidikan menggunakan beberapa UU secara paralel;
Dengan menerapkan beberapa UU secara paralel (multidoor approach) otomatis menghindari nebis in idem;
Multidoor
approach bermanfaat untuk keterbatasan kewenangan penyidik perikanan;
“menembus”
Memaksimalkan Multidoor approach melalui forum koordinasi (Pasal 73 ayat (5) UU Perikanan);
Berkas perkara perikanan dipisah dengan berkas perkara lain, sehingga proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara paralel.
FORUM KOORDINASI Ada tindak pidana lain selain perikanan?
TIDAK
Penuntutan perikanan sendiri
perkara berjalan
YA
Penuntutan perkara perikanan berjalan paralel dengan tuntutan perkara pidana lain
Kasus 2 Corporate Criminal Liability
Kasus Posisi Tuan Sukacuri PT. Kong Kalikong
Direktur Utama PT. Kong Kalikong
Dijatuhi pidana penjara 3 bulan dan denda 50 Juta KEGIATAN Melakukan PENANGKAPAN IKAN DILAKUKANIkan TANPA SIPI Kegiatan Penangkapan PT. Kong Kalikong adalah perusahaan yang bergerak dibidang Memiliki puluhan armadaperikanan kapal penangkap ikan
Memisahkan Pertanggungjawaban Korporasi dan Pribadi Apakah vonis yang dijatuhkan terhadap Tuan Sukacuri adalah corporate criminal liability? Atau personal liability?
Direksi dipidana, tidak berarti tindak pidana korporasi!
Menuntut Pertanggungjawaban Korporasi Pertanggungjawaban Tuan Sukacuri secara personal meskipun ia merupakan direktur, berbeda dengan pertanggungjawaban PT. Kong Kalikong.
Bahkan keduanya bisa dituntut secara bersamaan secara pribadi dan korporasi karena keduanya memiliki kriteria yang berbeda. Pasal 23 (1) jo. 19 jo. 15 PERMA 13/2016: Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Bagaimana konstruksi hukumnya? PERJA 28/2014 SITUASI
KONSTRUKSI
Dimintakan pertanggungjawaban sendiri sebagai korporasi
• Bertindak untuk dan atas nama korporasi • Tidak ada pihak lain (pengurus atau pihak ketiga) yang menerima benefit
Dimintakan pertanggungjawaban bersama-sama dengan pengurus
• Menggunakan konstruksi penyertaan/perluasan pertanggungjawaban pidana • Contoh : Menerima benefit pribadi (Lampiran Bab II Huruf A angka 2 huruf F, membiarkan, sengaja menampung hasil tindak pidana
Kasus 3 Expanding the Multidoor Approach and Corporate Criminal Liability with the Anti Money Laundry Regime
Kasus Posisi
Setelah diselidiki lebih lanjut, KM. Siap Tenggelam adalah kapal milik, PT. Tipu Terus perusahaan perikanan yang memiliki 10 armada kapal penangkapan ikan yang seluruhnya aktif beroperasi dan diketahui juga melakukan aktifitas penangkapan ikan tanpa SIPI selama dua tahun terakhir.
Ikan yang disita dari KM. Siap Tenggelam KM. Siap Tenggelam ditangkap karena dilelang dan diperoleh uang senilai 350 melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI juta rupiah Dalam dua tahun tersebut, PT. Tipu Terus selalu menjual ikannya pada PT. Cuci Cuci
Dari peristiwa penangkapan KM. Siap Tenggelam, dugaan tindak pidana apa yang dapat dikenakan, dan kepada siapa saja?
Nakhoda, Pemilik, dan Korporasi (Untuk tindak pidana perikanan)
PT. Tipu Terus dapat diikuti dengan penuntutan TPPU (Pasal 3) PT. Cuci Cuci dapat diikuti dengan Penuntutan TPPU (Pasal 5)
PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN PALING PROGRESIF! KOMBINASI MULTIDOOR, CORPORATE CRIMINAL LIABILITY dan ANTI MONEY LAUNDRY
Penerapan TPPU pada perkara perikanan 1. Adanya tindak pidana perikanan sebagai predicate crime (Pasal 2) 2. Ada hasil tindak pidana (proceeds of crime) berupa ikan atau uang hasil penjualan ikan 3. Ada upaya untuk mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah 1.
Mentransformasi uang hasil tindak pidana menjadi barang (membeli kapal baru, rumah, atau aset lainnya)
2. 3.
Mentransfer uang ke berbagai rekening dll
INGAT!! • Pidana asalnya tidak wajib dibuktikan (Pasal 69 UU 8 th 2010) 75 UU 8 th 2010: • Terdapat bukti permulaan tindak pidana asal dan TPPU, maka penyidikan digabung (Pasal 75 UU 8 th 2010)
KESIMPULAN
Penerapan multidoor approach, corporate criminal liability dan pencucian uang memiliki peluang, tantangan, kendala dan manfaatnya masing-masing
Multidoor Approach Tantangan •
•
•
Penyidik perikanan harus memiliki kemampuan paling tidak untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana lain untuk dibahas dalam forum koordinasi; Administrasi penyidikan dan penuntutan yang menjadi lebih banyak; Upaya yang lebih untuk mengumpulkan bukti dan investigasi;
Peluang
Kendala •
•
Ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan forum koordinasi; Kesepahaman dan kesatuan semangat penyidik lintas instansi untuk menerapkan multidoor.
•
•
•
•
Kasus perikanan seringkali terjadi berbarengan dengan tindak pidana lain; Usaha perikanan sendiri memiliki aspek yang luas antara lain tenaga kerja, perizinan, dll sehingga besar juga potensi pelanggaranpelanggaran yang dapat dijerat dengan UU perikanan dan UU lain; UU Perikanan menyediakan alat untuk menerapkan multidoor yaitu forum koordinasi; Kuatnya komitmen pemerintah untuk memberantas illegal fishing diwujudkan dengan dukungan anggaran dan melatih penyidik perikanan untuk memiliki kemampuan multi regime inspection.
Manfaat: Memperkecil peluang lepasnya pelaku dari jeratan hukum
Corporate Criminal Liability Peluang
Tantangan •
•
Penyidik perikanan harus mampu memahami dan menerapkan PERJA 28/2014 dan PERMA 13/2016; Upaya yang lebih untuk mengumpulkan bukti dan investigasi;
• •
•
UU Perikanan telah mengakomodir pemidanaan koorporasi; Telah ada panduan untuk menerapkan corporate criminal liability yaitu PERJA 28/2014 dan PERMA 13/2016; Terdakwa korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin sehingga bisnis ilegal akan dapat dihentikan sepenuhnya.
Manfaat
Negara dapat memperoleh pemulihan lebih banyak karena aset korporasi umumnya lebih banyak dibanding aset perorangan
Menimbulkan efek gentar sehingga penerima harta kekayaan dari kegiatan ilegal mengembalikan uangnya kepada negara(Fathonah & Labora)
Anti Pencucian Uang Tantangan •
Keterbatasan kewenangan penyidik perikanan;
Peluang
Kendala •
•
Ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan forum koordinasi; Kesepahaman dan kesatuan semangat penyidik lintas instansi untuk menerapkan multidoor.
•
Terdapat forum koordinasi agar dapat diterapkan juga UU 8 th 2010
Manfaat: Efek jera lebih kuat (merampas uang hasil usaha perikanan ilegal yang merupakan lifeblood of the crime)
