KONFRENSI PERS|MALANG CORRUPTION WATCH|PANTAUPILKADA KAMPANYE TAK BERKUALITAS, POLITIK UANG MENGANCAM I. Latar Belakang Pimilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian penting guna mewujudkan demokrasi yang substantif. Demokrasi yang mengarah pada ketercapaian kesejahteraan dan keadilan sosial. Bukan, malah sebaliknya. Hakikatnya, pilkada adalah manifestasi dari kekuasaan rakyat yang diberikan kepada pemimpinnya untuk menjalankan amanat sesuai dengan cita-cita bangsa. Sehingga, Pilkada selalu dianggap sebagai peristiwa luar biasa sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Melaluinya, calon-calon pejabat publik memperkenalkan diri kepada khalayak untuk dipilih sebagai aktor pengambil kebijakan. Sebagai upaya untuk mendorong agar Pilkada kota Batu menjadi instrument yang dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran, atau agar pilkada dapat berdampak terhadap kemajuan dan akses masyarakat kota Batu. Maka, perlu kiranya untuk dilakukan upaya pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, maupun oleh organisasi masyarakat sipil yang berkepentingan untuk mengawal Pilkada kota Batu, agar Pilkada dapat terselenggara dengan menjunjung tinggi integritas, kualitas dan aspirasi public, sehingga proses Pilkada dapat menghasilkan paslon terpilih yang berkualitas, dedikatif dan antikorupsi Malang Corruption Watch sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang konsern terhadap persoalan demokrasi lokal dan korupsi pilkada. Maka, sebagai bentuk dari komitmen yang dimaksud, MCW melakukan monitoring terhadap semua proses penyelengaraan Pilkada. Adapun salah satu yang MCW lakukan adalah, meriset dan memetakan pengetahuan public tentang pemaknaan warga kota Batu terhadap pilkada,pengetahuan warga kota Batu mengenai profil dan program pasangan calon, dan kesadaran warga Batu terhadap ancaman politik uang dalam proses pilkada Untuk itu, maka perlu kiranya Malang Corruption Watch untuk menyampaikan hasil proses pemantauan yang dilakukan lewat riset dan pemetaan secara langsung kepada warga, hasil pemantau dan riset ini diharapan dapat menjadi : (i). Bahan evaluasi bagi penyelenggara pilkada untuk lebih serius dan mengoptimalkan fungsinya agar masyarakat tidak “dibutakan” dengan kampanye yang populis minus substansi, (ii). Pasangan calon agar tidak hanya mencitrakan dirinya dengan program populis tapi tidak menjawab kebutuhan warga batu, (iii), masyarakat kota Batu agar tidak salah memilih calon sehingga dapat mempertimbangkan pilihannya, (iv), masyarakat kota Batu menyadari bahaya politik uang dan dapat melaporkan praktik politik uang yang ditawarkan oleh pasangan calon
KONFRENSI PERS|MALANG CORRUPTION WATCH|PANTAUPILKADA II.
Temuan
Maka, berikut adalah ringkasan terhadap hasil pemetaan dan riset yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW)
Diagram 1. Mengetahui tingkat pengetahuan pada pilkada untuk kesejahteraan Pertama, mayoritas responden, 79%, menganggap bahwa hasil dari Pilkada akan sangat berpengaruh bagi kesejahteraan mereka lima tahun ke depan. Mereka setidaknya memahami bahwasannya proses Pilkada teramat vital bagi keseharian mereka. Sehingga kesalahan dalam memilih, akan berdampak fatal bagi kebijakan yang menimpa masyarakat. Sayangnya, masih cukup tinggi, 21%, masyarakat yang tidak mengetahui dampak pilkada bagi kesejahteraan mereka
Diagram 2. Mengukur tingkat pengetahuan masyarakat pada profil dan program calon Kedua, berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas pemilih, 64%, tidak mengetahui profil calon yang akan mereka pilih. Profil merupakan hal dasar yang selayaknya diketahui oleh pemilih agar tidak keliru dalam menentukan pilihan. Bagaimana kemudian bisa tepat memilih, sedangkan profil calon saja tidak diketahui secara baik. Dari profil itu, ada informasi-informasi latar belakang kandidat yang layak diketahui pemilih. Sehingga, profil lengkap kandidat menjadi salah satu bahan pertimbangan. Hal ini menjadi penting agar public dapat mengetahui apakah ada pasangan calon yang memiliki afiliasi dengan pembisnis tertentu dan berpotensi dapat sokongan anggaran yang tidak terlaporkan
KONFRENSI PERS|MALANG CORRUPTION WATCH|PANTAUPILKADA Ketiga, pengetahuan masyarakat akan program dan pasangan calon (paslon) juga sebagai dasar kenapa masyarakat memilih calon tersebut. Tingkat pengetahuan masyarakat pada program dan paslon yang dihasilkan oleh tim riset MCW menunjukkan 80% masyarakat tidak mengetahui program paslon yang akan diberikan pada masyarkat. Ironis, proses panjang kampanye dan sosialisasi ternyata tidak membuat masyarakat benar-benar mengerti program yang diusung kandidat. Padahal, program yang ditawarkan oleh kandidat bisa menjadi alasan utama untuk memastikan pilihan. Di mana nantinya, ketika kandidat itu terpilih, program itulah yang harus bisa ditagih oleh para pemilihnya.
Diagram 3. Dasar masyarakat menentukan pilihan calon Disini menjadi amat kontradiktif, di sisi yang lain mayoritas responden, 74%, menyatakan bahwa dasar mereka menentukan pilihan adalah program yang ditawarkan kandidat. Program yang ditawarkan saja tidak tahu, lantas program yang mana yang kemudian akan dijadikan dasar memilih. Dalam konteks inilah kegagalan transformasi pengetahuan melalui proses pilkada menjadi amat nyata. Proses pilkada, nampak sebatas selebrasi atau karnaval politik minus diskursus dan tidak ada menjadi instrument pendidikan politik kepada warga. Buktinya, profil dan program saja masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Ini menjadi bukti kongkrit kegagalan kandidat dalam membumikan program yang mereka usung kedalam kognisi sosial masyarakat, akan berdampak pada penciptaan massa mengambang. Pemilukada, praktis hanya menjadi ajang mobilisasi massa untuk melegitimasi penguasa.
KONFRENSI PERS|MALANG CORRUPTION WATCH|PANTAUPILKADA
Diagram 3. Dasar masyarakat menentukan pilihan calon
Diagram 4. Tingkat pengetahuan pada politik uang.
Diagram 5. Tanggapan masyarakat jika terjadi praktik politik uang. Keempat, kaitannya dengan politik uang, 91%, mengatakan bahwa mereka mengetahui kalau politik uang itu sejatinya dilarang. Bahkan, 54% dari responden menyatakan menolak jika ada kandidat yang memberikan politik uang. Diantara responden, 24%, mengaku akan melaporkan jika politik uang terjadi. Hal ini menjadi kabar yang menggembirakan. Masyarakat yang diposisikan sebagai objek oleh para kandidat, masih memiliki harga diri untuk tidak mau dibeli. Hanya saja, mayoritas dari responden, 58%, memilih mendiamkan pelanggaran, dibanding melaporkannya ke penegak hukum atau panwas. Pendiaman oleh masyarakat menjadi kata kunci utama tentang seringnya para pelapor politik uang tidak direspon oleh Gakkumdu, bahkan para pelapor berpotensi mendapat ancaman kriminalisasi dari pasangan calon yang terdapati melakukan politik uang atau pelanggaran
KONFRENSI PERS|MALANG CORRUPTION WATCH|PANTAUPILKADA III.
Rekomendasi
Pilkada sebagai salah satu faktor kunci untuk memastikan bahwa demokrasi dapat menjadi jalan untuk menghadirkan cita-cita kesejahteraan, keadilan sosial dan kemakmuran bagi public, nampaknya akan tereduksi dan hanya akan menjadi sandiwara politik kekuasaan jika kemudian momentum pilkada hanya menjadi salebrasi electoral, panggung hiburan politik, dan mobilisasi dukungan untuk memenangkan calon tertentu, khususnya penggunaan politik uang sebagai salah satu mantra tangguh untuk menggerakkan pilihan masyarakat kepada calon tertentu. Maka, kita tidak perlu heran jika kemudian semakin hari semakin banyak orang miskin, semakin hari semakin banyak sumberdaya alam yang habis dan semakin hari banyak birokrasi yang tidak bekerja optimal, dan tentu dampak paling jelas adalah kebijakan public hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu Maka, dengan melihat beberapa temuan seperti di atas perlu kiranya: 1. Penyelenggara Pilkada (KPU-Panwaslih) bekerja secara optimal untuk memastikan warga batu memilih pasangan calon berdasarkan program yang ditawarkan, bukan berdasarkan kampanye populis 2. Pasangan Calon agar tidak hanya menjadikan kampanye sebagai panggung sandiwara politik electoral yang tidak menawarkan program yang tepat untuk menjawab kebutuhan warga, Paslon baiknya memperhatikan tawaran program yang menjawab kebutuhan masyarakat 3. Pasangan calon dan Timses agar tidak menggerakkan warga dengan kampanye yang tidak mendidik dan tidak memberikan transformasi politik (termasuk jangan melakukan politik uang), karna sejatinya pilkada adalah pembelajaran politik kepada masyarakat 4. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar pro aktif menyasar pelanggaran pilkada yang terjadi selama ini, sekaligus menjelang pelaksanaan pencoblosan. Gakkumdu agar menjamin dan memberikan kepastian kepada public yang melapor bahwa laporannya cepat ditangani dan tidak mendapat ancaman kriminalisasi 5. Malang Corruption Watch membuka pengaduan terhadap pelanggaran pilkada yang berupa penggunaan politik uang oleh pasangan calon. Masyarakat bisa mengadu ke :
[email protected]
Kontak Person: Fausi|087701930928|Badan Pekerja Malang Corruption Watch
