Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa. Aulia Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Kampanye “Hitam” dalam Pemilu Melalui Media Massa Aulia Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan E-mail : [email protected] Abstract General election of president in 2014 has gone relatively safe, although it leaves some issues that could be a big problem for one couple. One of the problems is that the spread of tabloid whose contents discredit one partner. This paper will be analized whether the "Torch of the People" can be qualified as a campaign press offenses or "black" is thus an election offense. Analysis will be used as a knife Systematische principle Specialiteit and Law No. 40 of 1999 of the Press the Law No. 42, 2008 about vice-president and the president General Elections. Keywords: Reporting, general elections, “black” campaign, press offenses. Abstrak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 berlangsung relatif aman, walaupun menyisakan beberapa persoalan yang bisa (jadi) menjadi persoalan besar bagi salah satu pasangan calon. Salah satu persoalan tersebut ialah penyebaran tabloid yang isinya mendeskreditkan salah satu pasangan. Tulisan ini hendak mengkaji apakah penyebaran tabloid “Obor Rakyat” dapat dikualifikasi sebagai delik pers atau kampanye “hitam” atau delik Pemilu. Sebagai pisau analisis akan digunakan asas Systematische Specialiteit dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kata Kunci : Pemberitaan, Pemilu, kampanye “hitam”, delik pers. Pendahuluan

menentukan kualitas Pemilu yang

Sejak kemerdekaan Indonesia su-

dihasilkan. Pemilu adalah moment

dah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali

pesta

Pemilu di tahun 2014. Melalui bebe-

pengertian demokrasi dalam Negara

rapa kali Pemilu diharapkan dapat

modern adalah suatu faham yang

makin mendewasakan bangsa, men-

menjunjung tinggi dan menjamin

jalankan dengan penuh kedewasaan

hak rakyat untuk menentukan nasib-

tanpa intrik yang merugikan dan

nya sendiri di segala bidang kehi-

melanggar aturan main karena sudah

dupan, baik politik, ekonomi serta

barang tentu hal tersebut akan

sosio-kultural. Sejatinya demokrasi

120

demokrasi

rakyat.

Esensi

121

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014

Indonesia bukanlah sekedar demo-

Rakyat”, siapa dan bagaimana

krasi formal tetapi demokrasi secara

sistem pertanggungjawaban pi-

materiil, demokrasi yang menjun-

dananya ?

jung tinggi serta menjamin hak-hak politik, baik hak asasi dan hak kebebasan dasar manusia, termasuk kebebasan pers.

Pembahasan Sejalan dengan pembangunan di segala bidang muncul tuntutan ma-

Realita yang terjadi belumlah

syarakat akan informasi yang aktual,

seperti harapan di atas, dan penyeba-

benar dan cepat yang perlu dibarengi

ran tabloid “Obor Rakyat” sekarang

dengan penyediaan sarana publikasi

sudah tidak lagi terdengar. Hal terse-

yang memadai. Pers mempunyai

but dapat dipahami, karena dianggap

peranan penting sebagai alat peruba-

merupakan delik aduan. Ada kekha-

han sosial masyarakat dan mediator

watiran, fenomena tersebut dapat

bagi penyampaian kebijakan peme-

menimbulkan isu SARA yang dapat

rintah kepada masyarakat. Penjelas-

memecah belah masyarakat dan

an Umum UU Pers (UU No.40/1999)

sebagainya.

menegaskan, bahwa UU Pers dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi

Permasalahan

maksimal dari Pasal 28 Undang

Tulisan ini hendak mengkaji dari

Undang Dasar Negara Republik

aspek hokum, yaitu penyebaran ta-

Indonesia Tahun 1945 yaitu jaminan

bloid “Obor Rakyat” melalui media

bagi rakyat untuk mengeluarkan

cetak memunculkan permasalahan :

pikiran dengan lisan dan tulisan.

1. Apakah penyebaran tabloid “Obor

Selanjutnya dinyatakan, bahwa fung-

Rakyat” dapat dikualifikasi seba-

si maksimal itu dibutuhkan karena

gai delik pers ataukah kampanye

kemerdekaan pers adalah salah satu

“hitam” yang dengan demikian

perwujudan kedaulatan rakyat dan

merupakan tindak pidana Pemilu

merupakan unsur yang sangat pen-

atau dua-duanya bisa diterapkan.

ting dalam kehidupan bermasya-

2. Undang-undang mana yang paling

rakat, berbangsa dan bernegara yang

tepat yang dapat diterapkan terhadap penyebaran tabloid “Obor

demokratis. Dalam Pasal 3 UU Pers (UU

122

Aulia: Kampanye “Hitam” dalam Pemilu

No.40/1999), pers nasional memiliki

dianggap ”krisis” atau ”masalah”

5 (lima) fungsi, yaitu : (1) media

yang menjadi agenda elit politik

informasi; (2) pendidikan; (3) hibu-

tertentu. Dengan demikian, peran

ran; (4) kontrol sosial; (5) dan lemba-

pers dan media massa memiliki

ga ekonomi. Sedangkan peran pers

kedudukan yang sangat strategis.

nasional adalah : (1) memenuhi hak

Tulisan tabloid “Obor Rakyat”

masyarakat untuk mengetahui; (2)

tersebut menjadi menarik karena

menegakkan nilai-nilai dasar demo-

menurut Ketua Dewan Pers, penye-

krasi, mendorong terwujudnya su-

baran ”Obor Rakyat” bukan produk

premasi hukum dan HAM, serta

pers sehingga bukan delik pers;

menghormati kebhinekaan; (3) me-

begitu pula Anggota Bawaslu me-

ngembangkan pendapat umum ber-

nganggap bukan delik Pemilu. Di-

dasarkan informasi yang tepat, aku-

tambah lagi menurut Boy Rafli

rat dan benar; (4) melakukan penga-

Amar, selaku Kepala Biro Pene-

wasan, kritik, koreksi dan saran ter-

rangan Masyarakat Divisi Hubungan

hadap

berkenaan

Masyarakat Polri menyatakan, bah-

dengan kepentingan umum; dan (5)

wa penyebaran ”Obor Rakyat” ada-

memperjuangkan keadilan dan kebe-

lah kebebasan warga untuk menya-

naran.

lurkan aspirasinya. Dalam hal ini

hal-hal

yang

Secara rinci Dye dan Harmon

terdapat perbedaan pandangan dan

menyebutkan fungsi pers adalah :

terkesan

”The political function of the mass-media include news making (deciding what to report), interpretation (providing the masses with explanations of events), socializational (teaching about preferred norms, values, and lifestyles), persuasion (making direct efforts to affect behavior), and agenda setting” (Dye dan Zeiger, 2009 : 128).

Terkait pernyataan tersebut sangat

terjadi

”ego

sektoral”.

relevan untuk mencermati pendapat Indriyanto Seno Adjie yang sependapat dengan perspektif umum (publik), bahwa kebebasan menyatakan pendapat (lisan atau tertulis), baik dilakukan oleh individu maupun korporasi (media cetak atau elektronik) dijamin secara konstitusional.

Kekuatan terpenting dari media

Namun, kebebasan apapun tidak

massa adalah menentukan apa yang

ada yang bersifat absolut. Kebe-

123


basan memiliki batasan-batasan yang

“kebebasan” dan “responsibility”.

secara limitatif adalah universal

Oleh sebab itu, penerapan kedua

sifatnya, dan tentunya dihindari

pilar tersebut lebih menekankan

adanya tindakan eliminasi terhadap

kepada “responsibility” dari pada

hak asasi manusia sebagai akibat pe-

“kebebasan”.

muatan suatu berita. Kebebasan pers

freedom merupakan fungsi kedua

yang absolut mengakibatkan adanya

yang

tirani kekuasaan pers yang berlebi-

artinya kebebasan dapat dikorbankan

han (Indriyanto, 2005 : 4).

demi kepentingan responsibility dan

Implementasi

kebebasan

Dengan

mengikuti

demikian,

”responsibility”,

pers

oleh karenanya sensor terhadap

suatu negara sangat dipengaruhi

pernyataan-pernyataan dalam pers

pendekatan yang dianut. Secara

tidak dipandang sebagai suatu res-

dikotomik ada 2 (dua) pendekatan

triksi atau pembatasan yang inkonsi-

yaitu : 1) Aliran Social Responsibility

tusional.

yang diikuti oleh negara-negara

Mahkamah Konstitusi melalui

sosialis; dan (2) Aliran Libertarian

putusan Nomor 50/PUU-VI/2008

dianut negara-negara barat. Kebe-

tentang Permohonan Pengujian Pasal

basan pers di Indonesia menganut

27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1)

pendekatan aliran social responsibi-

UUITE menyatakan :

lity yang secara tegas dinyatakan

“….. kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat, mengeluarkan ide gagasan, berkorespondensi dengan pers adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem politik demokrasi menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi salah satu ukuran demokratis tidaknya suatu sistem politik. Kebebasan pers dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informasi. Dalam sistem politik demokrasi, kebebasan pers diperlukan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, dan demokrasi hanya akan berjalan efektif jika

dalam Pasal 5 UU Pers yaitu : 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; 2) Pers wajib melaksanakan Hak Jawab; dan 3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Berdasarkan pendekatan social responsibility tersebut, maka ada 2 (dua) pilar terkait kebebasan pers yang harus dipegang teguh, yaitu

124


warga negaranya memperoleh akses informasi dengan baik. Kebebasan pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu kebebasan pers harus diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu.”

Informasi, opini dan pendapat yang akan disampaikan kepada ma-

(serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik “blasphemy”. e. Public health and moral (delik susila, kesehatan, dan moral) f. Right, honour and reputation of other (hak-hak, kehormatan, dan pencemaran nama baik seseorang, yang umumnya memuat “delik penghinaan g. Fair administration of justice (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan pengadilan, kemudian merupakan suatu bentuk dari “contempt of court”) (Indriyanto, 2005 : 9).

syarakat tidak dapat diorientasikan untuk kepentingan orang, golongan atau kelompok tertentu. Dalam perspektif global, pembatasan kebebasan pers diakui dalam Convention on the Fredoom of Information tahun 1985 di Roma yang hingga kini masih berlaku, memberikan batasan sebagai rambu-rambu kebebasan pers, yaitu apabila pemberitaan pers yang secara substansial memuat : a. National security and public order (keamanan nasional dan ketertiban umum=Haatzaai Artikelen) b. Expression to war or to national, racial or religious hatred (pemidanaan terhadap hasutan untuk menimbulkan kebencian ras atau agama) c. Incitement to violence and crime (delik hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan ) d. Attacks on founders of religion

Dalam “Obor Rakyat” tercakup dua

undang-undang,

pertama,

Undang-undang No.42 Tahun 2008 (UU Pemilu) dan kedua, Undang Undang No.40 Tahun 1999 (UU Pers) sebagai tindak pidana khusus. Untuk mengetahui Undang-undang manakah sesungguhnya yang dapat diterapkan, perlu dilihat bagaimana posisi kedua Undang-undang tersebut dalam struktur Hukum Pidana yang didasarkan pada : 1. Dari sisi bentuknya, Hukum Pidana dikenal sebagai Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil; 2. Dari sisi fungsinya, Hukum Pidana dibagi menjadi Hukum Pidana Umum yang bersumber pada KUHP dan KUHAP; 3. Dalam Hukum Pidana Khusus dikenal 2 (dua) model yaitu bersifat :

125


a. Intra Aturan Pidana, dalam kelompok ini misalnya UU Tipikor, UU TPPU, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; b. Ekstra Aturan Pidana atau Administrative Penal Law, termasuk kelompok ini misalnya UU Perbankan, UU Pers, UU Pemilu, UU Pasar Modal, UU Ketenagalistrikan dan lain-lain (Indriyanto, 2014 : 23).

Dengan demikian, maka posisi UU Pemilu dan UU Pers sebagai Administratif

Penal

Law,

yaitu

bentuk regulasi dan produk perangkatnya berada dalam lingkup dan bidang administratif yang memiliki sanksi pidana. Walaupun apabila dicermati, UU Pers sebagai undangundang yang bersifat khusus banyak kelemahannya. Parameter Delik Pers

PDIP untuk Kursi DPR” dan “Ibu-ibu : Belum Jadi Presiden udah Bohongin Rakyat.” Tajuk rencana tabloid ini berjudul “Kami Ada karena Bisa Dipercaya.” 2. Tabloid ini menampilkan 14 berita panjang yang hampir semuanya menyudutkan Jokowi. Beberapa judul berita dalam tabloid ini antara lain "Capres Boneka Suka Ingkar Janji", "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi", "Manuver Jacob Soetojo", "CukongCukong di Belakang Jokowi", "Partai Salib Pengusung Jokowi" dan "Jokowi Juru Selamat yang Gagal". 3. Ada pula berita kecil-kecil yang dikompilasi dengan judul besar, "Mereka Menolak Jokowi". Misalnya, "Jokowi Khianati Tokoh Legendaris Betawi", "Koalisi Masyarakat Jakarta Baru Tolak Jokowi Nyapres", "Jokowi Maruk dan Ingkar Janji", "Mahasiswa ITB Tolak Jokowi", dan "71,2 Persen Warga DKI Tolak Jokowi jadi Capres" (Wayan, 2014).

Tiga cuplikan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran berita yang dimuat oleh “Obor Rakyat” : 1. Pada salah satu edisi yang diterima Tempo, yakni edisi I 5-11 Mei 2014, terlihat halaman muka menampilkan judul “Capres Boneka” dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Judul lain yang ditampilkan di halaman ini adalah “184 Caleg Nonmuslim

Pers sebagai wahana komunikasi merupakan sarana yang sangat strategis bagi semua warga negara di Republik ini untuk menyalurkan aspirasinya. Namun, kebebasan dalam menyalurkan aspirasi tersebut jangan sampai terjebak ke dalam delik pers. Adapun content atau isi pemberitaan yang dapat dikatakan

126


sebagai tindak pidana atau delik pers

nuhi persyaratan sehingga media

apabila :  Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari pernyataan fikiran dan perasaan;  Untuk penyelesaiannya harus melalui publikasi dengan media, perbuatan pidana harus selesai dengan publikasi itu;  Dari rumusan pasal-pasal pidana yang bersangkutan harus ternyata bahwa untuk adanya kejahatan apabila dilakukan dengan media itu terkandung syarat publikasi.

yang bersangkutan dapat dikategori-

Persyaratan berupa harus adanya

mengumumkan alamat dan penang-

pernyataan fikiran dan perasaan,

gung jawab secara terbuka melalui

misalnya dalam delik penghinaan,

media yang bersangkutan dengan

harus ada “niat atau sengaja untuk

memuat kolom nama, alamat, pe-

menghina. Akan tetapi dalam Putu-

nanggung jawab penerbitan serta

san Mahkamah Agung sejak Putu-

nama dan alamat percetakan. De-

sannya No 37 K/Kr/1957 tertanggal

ngan demikian jika ada media yang

21 Desember 1957 secara konsisten

tidak mencantumkan alamat, pe-

menyatakan bahwa “tidak diperlukan

nanggung jawab, nama dan alamat

adanya animus injuriandi (niat kese-

percetakan, media yang bersangku-

ngajaan untuk menghina)”. Hal yang

tan bukanlah produk pers. Bagaima-

menarik dari unsur niat kesengajaan

na dengan tabloid “Obor Rakyat” ?

untuk menghina ini dapat ditafsirkan

Dalam kasus tersebut Ketua Dewan

tindakan mengirimkan surat kepada

Pers

instansi resmi yang menyerang nama

bukan sebagai produk pers karena

baik dan kehormatan orang lain

ketiadaan persyaratan sebagaimana

sudah diterima sebagai bukti adanya

diuraikan di atas (Berita Satu Com,

unsur kesengajaan untuk menghina

2014). Perusahaan pers yang profe-

(ELSAM at.all, 2009). Unsur yang

sional tentu memfasilitasi Hak Jawab

menentukan apakah pemberitaan itu

dan Hak Koreksi bagi orang yang

melalui media yang benar, artinya

dirugikan kepentingannya dengan

apakah media tersebut sudah meme-

adanya suatu pemberitaan. Perusa-

kan sebagai produk pers. Menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, media yang memuat pemberitaan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pers yang berbentuk badan hukum. Selanjutnya, menurut Pasal 12 UU Pers mewajibkan perusahaan yang bersangkutan untuk

Bagir

Manan

menyatakan

127


haan pers yang profesional akan secara sadar melaksanakan Kewajiban Koreksi sebagai wujud penghargaan pelayanan atas Hak Jawab dan Hak Koreksi serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya kehidupan pers

apakah “Obor Rakyat” merupakan produk pers atau tidak dan dimungkinkan dapat diterapkan UU Pers dan UU Pemilu. Untuk itu dicoba dianalisis menggunakan asas lex specialis derogat legi generaly dan asas systematische specialiteit. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada baiknya melihat, bahwa untuk dapat dikatakan suatu undang-undang melex

specialis

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sebagai undang-undang yang lex specialist terhadap

Dalam hal ini terjadi perdebatan,

rupakan

hinaan dan sebagainya. 3. Ancaman hukuman UU yang bersifat lex specialis lebih berat daripada ancaman hukuman untuk UU yang bersifat umum (Indriyanto, 2005 : 8-9).

terhadap

KUHP paling tidak ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi : 1. Untuk menjadi lex specialis, rezim hukumnya harus sama. UU Pers berisi berbagai rezim hukum yaitu perdata, pidana, hukum acara, HKI, dan sebagainya yang dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU Pers. 2. Harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh dua aturan yang berbeda (Vide Pasal 63 KUHP). Dengan demikian harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh UU Pers juga dilarang oleh KUHP. Dalam UU Pers tidak ada delik yang dirumuskan tentang perbuatan pencemaran nama baik, peng-

KUHP persyaratan di atas tidak dipenuhi. Ukuran lain yang bisa digunakan adalah adanya Hak Jawab dan Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi yang diatur dalam Pasal 5 UU Pers. Hak Jawab dan Hak Koreksi wajib difasilitasi oleh Pers sebelum menempuh jalur hukum. Apabila delik atau perbuatan-perbuatan yang tertentu yang ada dalam KUHP dilakukan melalui media, antara lain :  Delik Penebar Kebencian (Haatzaai Artikelen) yaitu Pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP;  Delik Penghinaan yaitu Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP;  Delik Hasutan (Pasal 160 dan Pasal 161);  Delik Menyiarkan Kabar Bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 Th. 1946 sebagai Pasal 171 yang telah dicabut). Apabila dicermati, beberapa perumusan pasal-pasal di atas, “seolah-

128


olah” merupakan embrio bagi per-

bahwa UU Pers mengandung rezim

kembangan delik pers di luar KUHP.

hukum pidana, hukum administrasi

Menurut Undang-undang Tindak Pi-

maupun hukum perdata.

dana Khusus, adalah suatu kenyataan

Apakah isi “Obor Rakyat” yang

bahwa perkembangan kriminalitas

diindikasikan mendiskreditkan dan

dalam masyarakat telah mendorong

menfitnah salah satu calon Presiden

lahirnya undang-undang Tindak Pi-

dapat dkualifikasi melanggar UU

dana Khusus, yaitu Undang-undang

Pers? Untuk dapat menjawab perma-

Hukum Pidana Khusus dalam sistem

salahan tersebut maka harus dikait-

hukum pidana yang merupakan pe-

kan dengan Pasal UU Pers yang

lengkap dari hukum pidana yang

mengatur perbuatan yang dilarang

dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu

dan diancam dalam UU tersebut.

kodifikasi hukum pidana betapapun

Pasal 18 UU Pers berisi ancaman

sempurnanya pada suatu saat akan

pidana yang diatur dalam Pasal 4

sulit memenuhi kebutuhan hukum

ayat (2) dan (3) yaitu tentang ma-

dari masyarakat. KUHP sendiri da-

syarakat yang menghambat atau

lam Pasal 103 KUHP menyadari

menghalangi pelaksanaan jaminan

kemungkinan

Undang-

kemerdekaan pers sebagai HAM,

undang Pidana di luar KUHP. Me-

pers tidak boleh dikenakan penyen-

ngapa “seolah-olah” pasal-pasal ter-

soran, pembredelan, atau larangan

sebut merupakan embrio, karena

penyiaran. Di samping itu juga

ternyata perbuatan-perbuatan yang

menentukan ancaman pidana yang

diatur dalam KUHP tersebut tidak

diatur dalam Pasal 5 yang mengatur

diatur dalam UU Pers sebagaimana

tentang kewajiban pers nasional

dimuat secara eksplisit dalam Pen-

untuk memberitakan peristiwa dan

jelasan Umum : “Untuk menghindari

opini dengan menghormati norma-

pengaturan yang tumpang tindih,

norma agama dan rasa kesusilaan

undang-undang ini tidak mengatur

masyarakat, asas praduga tak ber-

ketentuan yang sudah diatur dengan

salah, Hak Jawab dan Hak Koreksi.

ketentuan

adanya

peraturan

perundang-

UU Pers tidak mengatur dan me-

undangan lainnya”. Penjelasan terse-

ngancam pidana untuk perbuatan

but sekaligus juga mengisyaratkan

yang mendiskreditkan atau memfit-

129


nah seseorang, akan tetapi Penjelas-

“Obor Rakyat” secara common sense

an Pasal 12 menegaskan bahwa

dimotivasi untuk menjatuhkan lawan

sebagai wujud pertanggungjawaban

politik. Sudah barang tentu dapat

atas karya jurnalistik apabila me-

dimaknai lebih dari sekedar men-

nyangkut pertanggungjawaban pida-

jatuhkan lawan politik tetapi sudah

na menganut peraturan perundang-

menciderai makna demokrasi politik

undangan yang berlaku. Norma yang

dan mengancam sendi-sendi kehi-

hendak dilindungi oleh UU Pers

dupan bangsa serta masa depan

dapat ditemui dalam Penjelasan

negara demokrasi dan berdasarkan

Umum UU Pers, yaitu terjaminnya

hukum.

kemerdekaan

masyarakat

meng-

Pemilu

sebagai

bagian

dari

ekspresikan pikiran dan aspirasinya

demokrasi, sudah dilaksanakan 7

melalui pers. Di samping itu pula

(tujuh) kali oleh negara ini, tetapi

pers diharapkan dapat melaksanakan

masih terdapat berbagai kendala dan

fungsi kontrol sosial dan insan pers

permasalahan serius yang harus di-

dalam melaksanakan fungsi tersebut

tangani secara serius pula. Undang-

dapat

dilindungi.

undang yang digunakan sebagai

Dengan kata lain, apabila orang yang

dasar pelaksanaan Pemilu Tahun

ingin mengekspresikan pikiran dan

2014 adalah Undang-undang Nomor

tulisannya melalui pers dan menga-

42 Tahun 2008. Norma yang hendak

kibatkan seseorang merasa dirugikan

dilindungi oleh UU Pemilu adalah

atas pemberitaan tersebut, yaitu

jaminan bahwa rakyat memiliki

apakah berupa kabar bohong, peng-

kedaulatan sebagaimana yang di-

hinaan, menebarkan kebencian maka

amanatkan dalam UUD 1945. Salah

berlaku KUHP seperti disebutkan di

satu wujud dari kedaulatan rakyat

atas.

adalah

terjamin

dan

penyelenggaraan

Pemilu

untuk memilih Presiden dan Wakil Parameter Delik Pemilu Dalam kasus “Obor Rakyat” lebih

Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui

tepat jika diterapkan UU Pemilu. Hal

partisipasi

ini disebabkan, karena dalam hiruk

berdasarkan

pikuk masa kampanye, penyebaran

JURDIL. Undang Undang Nomor 42

rakyat asas

seluas-luasnya LUBER

dan

130


Tahun 2008 juga ingin melindungi

2012 : 169).

bahwa Pemilu Presiden dan Wakil

Berdasarkan uraian di atas, dalam

Presiden memperoleh dukungan kuat

KUHP tindak pidana yang terkait

dari rakyat serta dalam rangka

dengan pelaksanaan pemilu diatur

mewujudkan efektivitas pemerintah-

dalam Bab IV Buku Kedua tentang

an yang berbasis dukungan dari

“Kejahatan terhadap Pelaksanaan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Kewajiban dan Hak Kenegaraan.

Pengertian tindak pidana pemilu

KUHP tidak memberikan definisi

(delik pemilu) didefinisikan secara

berbagai tindak pidana tersebut dan

beragam oleh beberapa pakar. Djoko

untuk mencari pengertiannya dengan

Prakoso memberikan definisi, “Se-

melihat rumusan unsur-unsur tindak

tiap orang, badan hukum ataupun

pidana pada Pasal 148, 149, 150, dan

organisasi yang dengan sengaja

152 KUHP. Begitu pula, Undang-un-

melanggar hukum, mengacaukan,

dang Nomor 10 Tahun 2008 juga

menghalang-halangi atau menggang-

tidak memberikan definisi secara

gu jalannya pemilihan umum yang

tegas, tetapi juga tercermin dalam

diselenggarakan menurut undang-

unsur-unsur tindak pidana yang diru-

undang”(Dedi Mulyadi, 2012 : 169).

muskan.

Sedangkan Topo Santoso seperti

Nomor 10 Tahun 2008 ada 10 (sepu-

dikutip Dedi Mulyadi memberikan

luh) rumusan yang tertuang dalam

definisi sebagai berikut :

Pasal 260, 263, 272, 273, 274, 277,

a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undangundang pemilu; b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun yang diluar undangundang pemilu (misalnya dalam Undang Undang Partai Politik dan di dalam KUHP); c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya) (Dedi Mulyadi,

285, 292, 304, 307. Apabila dicerma-

Dalam

Undang-undang

ti, rumusan-rumusan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya, misalnya tidak memperbaiki daftar pemilih sementara padahal ada masukan dari masyarakat, seorang majikan yang tidak mengijinkan pekerjanya untuk ikut memberikan suaranya, pelaksanaan pemilu yang bebas dari politik uang dan sebagainya. Sedangkan dalam

131


UU No. 42 Tahun 2008 mengatur

Sementara pada huruf d adalah

tindak pidana bagi kontestan.

menghasut dan mengadu-domba per-

Delik Pemilu dalam Pemilihan

seorangan atau masyarakat. Sedang-

Presiden dan Wakil Presiden diru-

kan ancaman sanksi

muskan

Undang-undang

dalam Pasal 214 berupa pidana

Nomor 42 Tahun 2008 pada bebera-

penjara paling singkat 6 (enam)

pa pasal. Pasal yang berkaitan

bulan dan paling lama 24 (dua puluh

dengan penyebaran “Obor Rakyat”

empat) bulan dan denda paling sedi-

adalah Pasal 38 tentang Metode

kit Rp. 6.000.000,00 (enam juta

Kampanye yang mana kampanye

rupiah) dan paling banyak Rp.

dapat dilaksanakan melalui : (a)

24.000.000,00 (dua puluh empat juta

pertemuan terbatas; (b) tatap muka

rupiah).

dalam

yang diatur

dan dialog; (c) penyebaran melalui

Dengan demikian apa yang diatur,

media cetak dan media elektronik;

khususnya Tindak pidana dalam UU

(d) penyiaran melalui radio dan/atau

Nomor 42 Tahun 2008 sudah ada

televisi; (e) penyebaran bahan kam-

perubahan fundamental jika diban-

panye kepada umum; (f) pema-

dingkan dengan UU Nomor 10

sangan alat peraga di tempat kampa-

Tahun 2008. Oleh sebab itu, UU

nye dan di tempat lain yang ditentu-

Nomor 42 Tahun 2008 lebih baik,

kan oleh KPU; (g) debat Pasangan

karena

Calon tentang materi Kampanye

mencakup tidak saja tindak pidana

Pasangan Calon; dan (h) kegiatan

yang dilakukan oleh penyelenggara

lain yang tidak melanggar peraturan

pemilu tetapi mencakup pula apabila

perundang-undangan.

ada

Penyebaran

Undang-undang

kontestan

yang

tersebut

melakukan

“Obor Rakyat” terkait metode pada

perbuatan tercela sehingga harus

point c akan tetapi isi contentnya,

dikualifikasi sebagai tindak pidana.

apabila bertentangan dengan fakta

Benarlah apa yang diungkapkan oleh

dan sesuai yang diatur dalam Pasal

Jeremy

41 ayat (1) huruf c dan d, yaitu pada

dikutip oleh Dedi:

huruf c : menghina seseorang,

“Hukum adalah alat yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena setiap saat mestinya berubah berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Apakah

agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

Bentham

sebagaimana

132


hukum itu baik atau tidak, semestinya tidak ada hubungan dengan sejarah, tetapi merupakan konsekuensi dari apa yang dinilai secara rasional dan empirik, juga dievaluasi berdasarkan kriteria”kebahagiaan terbesar dari jumlah yang terbanyak” (Dedi Mulyadi, 2012 : 170).

Berdasarkan sistem pertanggungjawaban yang dianut, maka dimungkinkan perusahaan pers yang dipertanggungjawabkan dengan syarat apabila apa yang dianggap sebagai delik telah “disepakati” sebagai keputusan perusahaan pers yang

Sistem pertanggungjawaban pi-

bersangkutan. Oleh karena itu tidak

dana yang dapat digunakan masalah

dapat media massa dapat sebagai

pertanggungjawaban pidana dalam

mediator antara kandidat dan pemilih

delik pers telah mengalami perkem-

dalam suatu pemilu (Dye an Ziegler,

bangan dalam pengaturannya. Dalam

2009 : 128). Senada dengan Dye,

UU No.11 Tahun 1966 yang diubah

Marshall dan Peter menerangkan

dengan UU No.4 Tahun 1967 dan

secara eksplisit peran perusahaan

UU No.21 Tahun 1982 (baca : UU

dalam suatu proses pemilu :

Pers lama). UU Pers lama menganut

yang tidak lain adalah wartawan

“Corporate contributions to state and federal election campaigns have a long and sordid history. Illegal corporate contributions to political officials corrupt democratic processes. Inaddition, political contributions are of significance to investors in the corporation because they are usually hidden in the books, thus preventing an accurate picture of corporate finances (Marshall dan Peter, 1980 : 157).

yang bersangkutan. Disadari bahwa

Maka, apabila terbukti ada peru-

hal tersebut dipandang tidak adil

sahaan yang mendanai penyebaran

maka dalam UU Pers baru (UU

tabloid “Obor Rakyat” dapat diper-

No.40/1999), masalah pertanggung-

tanggungjawabkan pada perusahaan

jawaban pidana menganut sistem

yang bersangkutan. Sebaliknya jika

yang dianut dalam KUHP sebagai-

pemuatan berita dalam suatu media

mana diatur dalam Penjelasan Pasal

massa karena di luar kehendak dari

12 UU Pers .

yang “disepakati” oleh media yang

sistem pertanggungjawaban “water-fall” atau “air terjun”. Artinya oleh karena apa yang harus dimuat dalam pers atau media massa adalah hasil kerja “bersama”, akan tetapi masalah pertanggungjawaban dibebankan pada “yang paling bawah”

besangkutan yang dapat dipertang-

133


gungjawabkan secara pidana adalah

dari orang-orang yang berbuat untuk

individu yang bersangkutan dalam

dan atas nama korporasi.

kapasitasnya

sebagai

wartawan,

Menurut Hart, hukum dibuat

editor, CEO dan sebagainya. Seba-

secara formal dan dilengkapi dengan

liknya jika korporasi yang melaku-

sanksi. Ia mengatakan ada 2 (dua)

kan corporate crime maka dapat

macam aturan, yaitu primary rules

dipertanggungjawabkan berdasarkan

merupakan aturan yang memberikan

asas-asas pertanggungjawaban yang

hak dan membebankan kewajiban

berlaku bagi korporasi. Oleh karena

pada masyarakat. Dan secondary

bisa saja terjadi korporasi sebagai

rules merupakan aturan yang mene-

pelaku corporate crime memiliki

tapkan dan oleh siapa primary rules

motivasi ekonomi terhadap salah

dibuat, dinyatakan diubah dan dinya-

satu

takan tidak berlaku, sebagaimana

kontestan

yang

menjadi

pemenang (Marshal dan Peter, 1980 :

dinyatakan :

157).

“…in the sense that while the primary rules are concerned with the actions that individuals must or must not do, these secondary rules are all concerned with the primary rules themselves. The specify the ways in which the primary rules may be conclusively ascertained, introduction, eliminated, varied, and the fact of their violation conclusively determined” (Hart, 1961 : 92).

Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dengan sifat dan hakikat korporasi sebagai subyek hukum. Sesuai dengan sifat dan hakikat korporasi sebagai subyek hukum yang merupakan ciptaan hukum, maka secara fisik jasmaniah perbuatan korporasi tidak dapat dilepaskan

Untuk menentukan salah satu dari

dengan perbuatan fisik jasmaniah

dua aturan yang akan diterapkan

yang dilakukan oleh orang-orang

diperlukan secondary rules yang

yang berbuat untuk dan atas nama

mengatur (pembatasan) penggunaan

korporasi.

kerangka

kewenangan (aparat) negara dalam

berpikir yang demikian itu, maka

hal ini hakim dalam menentukan

masalah

pi-

apakah suatu undang-undang primer

dana korporasi tidak dapat dilepas-

telah dilanggar dan menerapkan

kan dengan masalah tanggung jawab

aturan

Berdasarkan

pertanggungjawaban

dimaksud.

Dalam

kasus

134


”Obor Rakyat”, UU Pers atau KUHP

but merupakan pelanggaran terhadap

sebagai primary rule sedang asas

norma yang dilindungi oleh suatu

Systematische

atau

undang-undang. Dalam perspektif

Sistematis

Hukum Administrasi, seperti diurai-

Kekhususan

Specialiteit yang

sebagai aturan secondary rule. Untuk

menentukan

kan oleh Jimly Asshiddiqie :“…

Undang-

penyusunan suatu undang-undang

Undang Khusus mana yang diber-

selalu diharuskan bersifat “function-

lakukan, menurut Indriyanto Seno

al”. Artinya, penyusunan materi

Adjie, maka berlaku asas System-

undang-undang itu harus selalu me-

atische Specialiteit atau Kekhusu-

ngacu

san yang Sistematis, artinya keten-

memenuhi tujuan atau untuk maksud

tuan pidana yang bersifat khusus

mencapai tujuan yang secara garis

apabila pembentuk undang undang

besar telah dirumuskan…” (Jimly,

memang bermaksud untuk member-

2010 : 163).

kepada

kebutuhan

untuk

lakukan ketentuan pidana tersebut

Dengan melihat norma yang

sebagai suatu ketentuan pidana yang

hendak dilindungi, baik oleh UU

bersifat khusus atau ia akan bersifat

Pemilu (UU No.42/2008) maupun

khusus dari khusus yang telah ada

UUPers (UU No.40/1999) di satu sisi

dan asas Lex Specialis ini sangat

dan pada sisi lain karakteristik

berkaitan dengan ajaran asas Con-

perbuatan yang dapat diindikasikan

cursus dan Deelneming yang apabila

dalam kasus “Obor Rakyat” maka

keliru dalam pemahaman akan men-

tepat apabila dikualifikasi sebagai

jadi indikator kemampuan penegak

tindak pidana pemilu yang dengan

hukum akan pemahaman asas-asas

demikian yang dapat diterapkan

Hukum Pidana (Indriyanto, 2010 :

adalah Undang Undang Nomor 42

14).

Tahun

Berdasarkan pendapat di atas, maka

perlu

dikembalikan

pada

norma

apa

sesungguhnya

yang

dilindungi

oleh

masing-masing

2008

tentang

Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kesimpulan a. Berdasarkan

analisis

terhadap

undang-undang dan perlu dianalisis

permasalahan maka dapat disim-

secara seksama jika perbuatan terse-

pulkan :

135


1. Penyebaran “Obor Rakyat”

wajarnya sebagaimana diatur da-

apabila isinya bertentangan

lam Undang-undang Pemilu yaitu

dengan fakta yang ada dapat

menerima laporan dugaan pelang-

dikualifikasi sebagai tindak

garan terhadap pelaksanaan ke-

pidana pemilu yaitu melanggar

tentuan

Pasal 41 ayat (1) huruf c dan d

undangan mengenai Pemilu.

peraturan

perundang-

Jo. Pasal 241 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Daftar Rujukan

Pemilihan Umum Presiden

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perihal

dan Wakil Presiden. Walaupun

UNDANG-UNDANG,

dilakukan secara tertulis tetapi

Rajawali Pers.

Jakarta,

“Obor Rakyat” bukan produk

Clinard, Marshall B. Clinard and

pers karena sebagai tabloid

Yeager, Peter C., 1980, “Illegal

tidak memenuhi persyaratan

Poli- tical Contributions” dalam

sebagaimana

dalam

Corporate Crime, New York The

Pasal Undang Undang Nomor

Free Press, A Division of Mac-

40 Tahun 1999 tentang Pers.

millan Publishing Inc.

diatur

2. Sebagai delik pemilu maka sanksi mengacu pada Pasal

Dye, Thomas R, dan Zeigler, Har-

214 Undang Undang Pemilu

mon, 2009, The Irony of Demo-

dan sistem pertanggung-jawa-

cracy : An Uncommon Introduc-

bannya didasarkan pada ajaran

tion to American Politics, Boston,

responsibility based on fault

MA : Wadsworth Cengage Lear-

dan apabila ada perusahaan

ning.

atau korporasi yang mendanai penyebaran tabloid tersebut

ELSAM at.all, 2009, “Pidana Peng-

maka berlaku sistem pertang-

hinaan adalah Pembatasan Ke-

gungjawaban yang berlaku

merdekaan

pada korporasi.

Inkonstitusional (Amicus Curiae)

b. Saran :

Berpendapat

yang

atas Kasus Prita Mulyasari,

Badan Pengawas Pemilu harus melakukan langkah-langkah se-

Hart, H.L.A., 1961 , The Concept of

136


Law, Oxford : The Clarendon

dan Daerah” , Bandung.

Pers. Mulyadi, Dedi, 2012, Kebijakan

__________________, 2014, “Ad-

Legislasi tentang Sanksi Pidana

ministrative Penal Law `Ke Arah

Pemilu Legislatif di Indonesia

Konstruksi Pidana Limitatif`”,

dalam

Pelatihan Hukum Pidana dan

Perspektif

Demokrasi,

Jakarta : Gramata Publishing.

Kriminologi “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi dan

Seno

Adjie,

Indriyanto,

2005,

“DELIK PERS, MASALAH, DAN

Perkembangannya Dewasa Ini”, UGM-Yogyakarta.

PERSPEKTIFNYA”: Suatu Kajian Kritis Terhadap Kemer-

Wayan Agus

Purnomo,

“Obor

dekaan Pers, Seminar Nasional

Rakyat Sebarkan Berira Joko Wi

”Implementasi UU No.40 Thn.

Pro Kristen” http://beritajokow-

1999 tentang Pers dalam Menye-

idodo.blogspot.com/2014/06/

lesaikan Masalah Akibat Pembe-

obor-rakyat-sebarkan-berita-

ritaan Pers, FH-Unair, Surabaya.

jokowi-pro_7715.html Rabu, 04 Juni 2014 diakses tgl. 20 Oktober

__________________, Seno Adjie,

2014.

2010, “Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”

(http://www.beritasatu.com/nasion-

Ini Disampaikan Pada Diskusi

al/192581-ketua-de-

Panel dengan Topik “Kebijakan

wan-pers-tegaskan-obor-rakyat-

Aparatur Negara & Pertanggu-

bukan-produk-pers.html, diakses-

ngjawaban Pidana”, Pada Ra-

tgl. 28 Juni 2014)

kernas Asosiasi Provinsi

Seluruh

Pemerintah Indonesia

(APPSI) dengan tema “Revita-

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

lisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa. Aulia Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Recommend Documents