Safeguard Sosial dan Lingkungan REDD+
Kalimantan Timur Dipersentasikan Oleh: Dr. Fadjar Pambudhi
Presentation Title Kerjasama: Pokja Redd+ Kaltim dan Lembaga Ekolabel Indonesia
Program REDD+ • Pemanasan Global (Global warming), penyebab : emisi gas-gas rumah kaca. • REDD+ : REDD+ merujuk kepada pendekatan dan aksi untuk mengurangi emisi dari deforestasi, degradasi hutan, konservasi dan pengayaan cadangan karbon dan pengeloaan hutan lestari. • Gagasan sederhana REDD+: memberi imbalan kepada siapapun yang berupaya mengurangi emisi dr DD, konservasi dan pengayaan C dan PHL
Manfaat REDD+ bagi Kabupaten • Ada bagian dari program pembangunan yang dapat dijalankan tanpa membebani APBD melalui sumber pendanaan lain (BP REDD+, Donor Internasional, APBN, APBD Prov., dll.). • Dukungan program dan pendanaan bagi KPH yang baru terbentuk. • Benefit bagi masy. dan SKPD (mis.: capacity building, program pengurangan emisi, ). • Harmonisasi dengan program Nasional, Kemenhut, KLH dan Bappenas serta Provinsi. • Sejalan dengan misi Kabupaten Paser sbg kabupaten Konservasi.
Mengapa Kab. Paser? • Kaltim menjadi satu dari 11 pilot provinsi REDD+. • Kab. Berau dan Kukar mewakili Kabupaten yg sudah ada aktifitas REDD+ • Kab. Paser mewakili kabupaten yang belum ada program REDD+, tetapi sudah mempunyai KPH.
Tim Penyusun 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dr. Fadjar Pambudhi (Leader) Alfan Subekti, M. Sc Ade Fadli, M. Si Akhmad Wijaya, MP Dyah Catur, S. Hut Rahmina, SH Ir. Setiawati, MP Wilma Kania Febrina, S. Hut
Reviewer: 1. 2.
Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono Ir. Tunggul Butarbutar, M.Sc
Pengertian Safeguard • Safeguard: adalah kebijakan dan langkah -langkah yang mengadaptasi dan mengintegrasikan prinsipprinsip lingkungan dan sosial ke dalam program/ proyek. • Tujuan: untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang tidak perlu pada lingkungan dan masyarakat sedini mungkin. • Safeguard REDD+ diputuskan dalam COP 16 (Annex 1 Paragraph2 decision 1/CP. 16)
Sumber: Alan Purbawiyatna – LEI, 2012
Safeguard REDD+ berdasarkan COP 16 UNFCCC 1. Mendukung/konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan kesepakatan internasional terkait, 2. Tata-kelola kehutanan yang transparan dan efektif, 3. Menghormati hak indigenous peoples dan masyarakat lokal 4. Partisipasi stakeholders secara penuh, 5. Konsisten dengan konservasi hutan, 6. Mencegah resiko balik (reversals), 7. Adanya aksi mengurangi pengalihan emisi. Sumber: Alan Purbawiyatna – LEI, 2012
Pengembangan safeguard REDD+ pada tingkat sub-nasional • Safeguard pada tingkat subnasional ditujukan untuk “mengawal” proses pencapaian tujuan strategi REDD+ daerah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan di daerah. • Kerangka safeguard berupa panduan untuk pengembangan safeguard detail daerah sesuai karakteristik masing-masing daerah. • Sistem informasi safeguard harus mampu mengagregasikan berbagai informasi implementasi safeguard di daerah sehingga mendukung laporan pada tingkat nasional • Ukuran capaian dan metode agregasi informasi implementasi safeguard perlu dibuat transparant dan mudah diakses publik. Sumber: Alan Purbawiyatna – LEI, 2012
SAFEGUARDS DAN STRATEGI REDD+ DAERAH TARGET EMISI
STRANAS REDD+
TARGET EMISI
STRADA REDD+ SAFEGUARD DETAIL
KEBIJAKAN/ PROTOKOL
AKTIVITAS
Sumber: Alan Purbawiyatna – LEI, 2012
KERANGKA SAFEGUARD
SIS
REDD+ SES •
REDD+ SES (Social and Environtment Standards) dikembangkan dengan proses partisipatif dan menyeluruh dari bulan Mei 2009 oleh The Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) dan CARE International.
•
Sebagai salah satu alat untuk mematuhi safeguard REDD+ sebagaimana yang dianjurkan pada Lampiran 1 dari perjanjian Cancun (UNFCCC decision 1/CP.16 appendix 1) serta konsisten dengan petunjuk penyediaan informasi safeguard yang disepakati pada Durban UNFCCC conference of parties (UNFCCC COP 17)
•
Terdiri dari: a) Isi REDD+ SES b) Pedoman Pelaksanaan REDD+ SES di tingkat negara (Proses SSL REDD+)
•
Di dalam SES REDD+ terdapat prinsip, kriteria dan indikator
Sumber: Hayu Wibawa – LEI, 2012
REDD+ SES • Pada tingkat prinsip dan kriteria, standar adalah generik (sama di semua negara). Namun, pada tingkat indikator, terdapat proses untuk penafsiran spesifik tergantung negara guna menyusun seperangkat indikator yang disesuaikan dengan konteks negara tertentu ‘Penafsiran tergantung negara’ mengacu pada penafsiran di tingkat yurisdiksi dari pemerintah yang memimpin program REDD+. • REDD+ SES versi 1 pada bulan Juni 2011 , dan versi paling aktual adalah REDD+ SES versi 2 yang dipublikaskan pada bulan Juni 2012
Sumber: Hayu Wibawa – LEI, 2012
Peran REDD+ SES •
Standar Sosial & Lingkungan (REDD + SES) ditujukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka kegiatan REDD+Memberi panduan bagi pelaksanaan kegiatan REDD+ dan dukungan infrastrukturnya (pelaksanaannya)
•
Memberi kerangka penilaian untuk menilai aspek sosial dan lingkungan pada wilayah yang di dalamnya ada kegiatan REDD+
•
Memberi kerangka pelaporan yang terstruktur dan utuh (khususnya pada aspek sosial dan lingkungan)
•
Membantu desain, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi sisi-sisi sosial dari kegiatan REDD+, diantaranya menghormati hak-hak masyarakat adat dan setempat dan memberikan/menjamin manfaat yang adil bagi sosial dan keanekaragaman hayati
•
Keterlibatan semua pihak dari proses desain, pelaksanaan, serta pengawasan sehingga akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi terjaga dan terjamin Sumber: Hayu Wibawa – LEI, 2012
Peran REDD+ SES •
Pengembangan dan penggunaan REDD+ SES membutuhkan definisi program REDD+ yang jelas, harus menyesuaikan dengan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi dalam kegiatan REDD+, Proses pengembangan program, strategi, kebijakan, dan rencana REDD+ di tingkat negara atau provinsi dan juga implementasi kebijakan dan rencana REDD+ di tingkat negara atau provinsi.
•
REDD+ SES Versi 2, terdiri dari 7 prinsip, 28 kriteria, 82 kerangka indikator
•
−
Prinsip: memberikan tujuan kunci yang mendefinisikan kinerja sosial dan lingkungan yang baik dari program REDD+.
−
Kriteria: mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi terkait dengan proses, dampak, dan kebijakan untuk melaksanakan prinsip.
−
Indikator: mendefinisikan informasi kuantitatif atau kualitatif yang dibutuhkan untuk menunjukkan adanya kemajuan dalam mencapai suatu kriteria.
Indikator bisa ditafsirkan spesifik sesuai kebutuhan konteks negara atau sub nasional, dengan kemungkinan untuk dibagi ke dalam tiga kategori utama: •
Indikator kebijakan: mengkaji kebijakan, strategi, kerangka hukum, dan institusi yang sebaiknya ditetapkan terkait program REDD+,
•
Indikator proses: mengkaji apakah dan bagaimana suatu proses tertentu terkait program REDD+ telah direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan.
•
Indikator hasil: mengkaji dampak program REDD+. Sumber: Hayu Wibawa – LEI, 2012
Fakta Mengenai REDD+ SES •
SSL REDD+ digunakan pada wilayah, bukan pada tapak kegiatan (untuk Indonesia dicoba pada tingkat provinsi)
•
SSL REDD+ bukan menghitung kandungan carbon, atau carbon credit, tapi aspek sosial dan lingkungan dari program REDD+
•
Penilaian dengan SSL REDD+ oleh para multi-pihak dan lebih bertujuan untuk memberi panduan perbaikan
•
Ekuador, Negara Bagian Acre di Brazil, Nepal, dan Provinsi Kalimantan Tengah di Indonesia telah mulai menggunakan REDD+ SES yang diintepretasikan sesuai kebutuhan masing-masing negara atau sub nasional
•
Negara yang akan memulai menggunakan REDD+ SES diantaranya Guatemala, Meksiko, Wilayah San Martin di Peru, Negara Bagian Amazonas di Brazil, Liberia, dan Tanzania. (Stepi Hakim, 2012) Sumber: Hayu Wibawa – LEI, 2012
PRINSIP DAN KRITERIA REDD+ SES
Sumber: Hayu Wibawa – LEI, 2012
Prinsip 1 : Hak atas lahan, wilayah dan sumber daya alam diakui dan dihormati oleh program REDD+ •
•
•
•
Program REDD+ secara efektif mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berbeda-beda (menurut undang-undang dan adat istiadat ) dan hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang relevan terhadap program Program REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak sesuai undangundang dan adat istiadat atas lahan, wilayah dan sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki, ditempati atau digunakan atau diperoleh masyarakat adat atau masyarakat setempat Program REDD+ memerlukan Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dari masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk segala kegiatan yang berdampak pada hak-hak mereka atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam Apabila program REDD+ membuat pihak swasta dapat memiliki hak karbon , hak tersebut harus berdasarkan hak menurut undang-undang dan adat istiadat atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang menghasilkan pengurangan dan penghapusan emisi gas rumah kaca
Prinsip 2 : Manfaat program REDD+ dibagi secara adil di antara semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan • Terdapat asesmen yang transparan dan partisipatif mengenai prediksi manfaat, biaya, dan resiko serta manfaat, biaya, dan resiko aktual dari program REDD+ untuk kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan di semua tingkat, dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan dan/atau rentan • Mekanisme yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien ditetapkan untuk pembagian manfaat program REDD+ secara adil di antara dan di dalam kelompok pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan resiko yang dibedakan secara sosial
Prinsip 3 : Program REDD+ bertujuan untuk meningkatkan jaminan mata pencaharian jangka panjang program dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan • Program REDD+ menciptakan dampak positif tambahan bagi jaminan mata pencaharian jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan • Program REDD+ disesuaikan berdasarkan penngkajian dampak yang diprediksi dan aktual untuk memitigasi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan perhatian khusus ditujukan kepada kelompok perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan dan/atau rentan
Prinsip 4 : Program REDD+ berkontribusi terhadap kepemerintahan yang baik , pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan keadilan sosial • Struktur kepemerintahan program REDD+ terdefinisi dengan jelas, transparan, efektif, dan akuntabel • Program REDD+ selaras dengan kebijakan, strategi, dan rencana yang relevan di semua tingkat yang relevan dan terdapat koordinasi efektif antara badan/organisasi yang bertanggung jawab atas desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+ dan badan/ organisasi relevan lainnya • Informasi yang adekuat mengenai program REDD+ tersedia untuk masyarakat umum • Aspek keuangan program REDD+ dikelola dengan integritas , transparansi dan akuntabilitas
Prinsip 5 : Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem • Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang berpotensi terkena dampak • • •
•
program REDD+ diidentifikasi, diprioritaskan dan dipetakan Program REDD+ melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi Program REDD+ tidak mengakibatkan konversi atau degradasi hutan alami atau wilayah lain yang penting dalam melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas yang telah teridentifikasi Terdapat pengkajian transparan mengenai dampak lingkungan yang diprediksi, aktual, serta positif dan negatif yang ditimbulkan program REDD+ terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem prioritas dan dampak lingkungan negatif lainnya Program REDD+ disesuaikan berdasarkan pengkajian dampak yang diprediksi dan aktual, untuk memitigasi dampak lingkungan negatif, dan meningkatkan dampak lingkungan positif
Prinsip 6 : Semua pemangku hak dan pemangku kepentingan yang relevant berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam program REDD+ • Program REDD+ mengidentifikasi dan menggunakan proses yang efektif untuk menyelesaikan keluhan dan persengketaan terkait desain, implementasi, dan evaluasi program REDD+, termasuk persengketaan atas hak-hak atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam terkait program • Program REDD+ menjamin pemangku hak dan pemangku kepentingan mempunyai informasi yang mereka perlukan mengenai program REDD+, yang diberikan dengan cara yang tepat secara budaya, sensitif terhadap gender, dan tepat waktu, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam desain, implementasi, dan evaluasi program
• Wakil pemangku hak dan pemangku kepentingan mengumpulkan dan menyebarluaskan semua informasi relevan mengenai program REDD+ dari dan kepada orang-orang yang mereka wakili dengan cara yang benar dan tepat waktu, mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara menyeluruh
Prinsip 7 : Program REDD+ tunduk pada hukum lokal dan nasional yang berlaku serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya. • Program REDD+ tunduk pada hukum lokal, hukum nasional serta pada perjanjian, konvensi, dan instrumen internasional lainnya yang telah disahkan atau diadopsi oleh negara • Apabila hukum lokal atau nasional tidak konsisten dengan SSL REDD+ atau perjanjian, konvensi, atau instrumen internasional internasional lain yang relevan, akan dilakukan proses untuk mengatasi inkonsistensi tersebut
Perkembangan Safeguard REDD+ di Kaltim Tahap I : Identifikasi Kebutuhan Adaptasi Safeguard REDD+ SES Di Kalimantan Timur ( April 2013) Terdapat 11 isu penting dan terbagi dalam tiga kategori utama yaitu sistem penguasaan lahan, tata kelola, dan masyarakat, sebagai dasar dalam pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator safeguard REDD+ Kaltim. Prinsip, kriteria dan indikator safeguard REDD+ Kaltim tersebut akan disusun, diujicobakan dan dikonsultasikan kepada publik serta diinternalisasikan pada lembaga REDD+ Kaltim.
Sumber: Dokumen Identifikasi Kebutuhan Adaptasi Safeguard REDD+ SES Di Kalimantan Timur, 2013
Dokumen ini mengurai hasil analisa kesebelas isu penting tersebut yang sepatutnya dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip, kriteria dan indikator perangkat safeguard REDD+ Kaltim, berikut rencana tindak lanjut adaptasi safeguard Kaltim. Dokumen ini juga menyajikan beberapa catatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim pada saat mengembangkan dan mengujicobakan prinsip, kriteria dan indikator safeguard REDD+ Kaltim.
Sumber: Dokumen Identifikasi Kebutuhan Adaptasi Safeguard REDD+ SES Di Kalimantan Timur, 2013
11 Isu Penting Kaltim 1. 2. 3. 4.
Hak atas lahan dan wilayah Hak atas sumberdaya alam Peningkatan kesejahteraan masyarakat Partisipasi masyarakat baik masyarakat adat / lokal atau kelompok rentan / marginal, termasuk isu gender 5. Pengakuan dan penghargaan kekayaan pengetahuan tradisional 6. Konservasi keragaman hayati dan ekosistem 7. Tata kelola hutan 8. Pembagian manfaat atau benefit sharing 9. Pencegahan terjadinya kebocoran / leakage 10. Pencegahan resiko balik 11. Transparansi dan akuntabilitas Sumber: Dokumen Identifikasi Kebutuhan Adaptasi Safeguard REDD+ SES Di Kalimantan Timur, 2013
Tahap II : • Pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguard REDD+ di Kalimantan Timur • Uji Coba di Kabupaten
Pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator Safeguard REDD+ di Kalimantan Timur • Telah dikembangkan Indikator dan Verifier dari Prinsip dan Kriteria Safeguards Sosial Lingkungan REDD+ berdasarkan pada 11 isu penting Kalimantan Timur • Detail dapat dilihat pada lembar yang dibagikan
Metode Pengembangan (1) • Konsistensi dengan pengembangan SES Internasional • Mengacu pada Safeguard Cancun dan Safeguards lain yang sudah ada (SES Kalteng, PRISAI, SIS, SESA dan RBS) • Isu Penting Kaltim dipetakan terhadap Prinsip atau Kriteria Safeguards yang ada.
Metode Pengembangan (2) • Menggali hal-hal utama yang muncul dalam semua Safeguards • Membangun indikator berdasarkan hal utama, sesuai dengan Prinsip SES yang berpadanan.
Contoh Pemadanan ISU Penting Kaltim TENURIAL
SES
PRISAI
SIS
SESA (Loayza, 2013)
RBS
Hak atas Lahan dan Wilayah
P1
P1
P3.K1
T.1
H5
Hak atas pemanfaatan sumberdaya alam
P1
P1
P3.K1
T.1
H5
P6.K3
P4
P3.K4
NA
NA
P4
P3
P1 P2
T.3
NA
Pengakuan dan penghargaan kekayaan pengetahuan tradisional TATA KELOLA Tata kelola hutan
Kesepadanan Isu dengan Prinsip-Prinsip Safeguard Acuan Isu : Hak atas lahan dan wilayah • REDD+ SES, Prinsip (1) berbunyi : “Hak atas lahan, wilayah dan sumber daya alam diakui dan dihormati oleh program REDD” • PRISAI , Prinsip (1) berbunyi : “Jaminan terhadap hak tanah dan tenurial masyarakat” , dan Prinsip (4) berbunyi : “Menghormati dan memberdayakan pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan lokal“ • SIS , Prinsip (3) SIS berbunyi : ” Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal “ • RBS , Hak (5) tentang : “Hak atas sumber daya hutan” , dan hak (7) : “Hak untuk menentukan/ menolak (FPIC)”.
Contoh indikator yang dibangun (1) Adanya mekanisme inventarisasi dan identifikasi para pemangku kepentingan yang partisipatif dan tidak menimbulkan inefisiensi, berdasarkan hak-hak atas lahan, wilayah dan sumber daya alam yang relevan terhadap program REDD+. (2) Adanya proses inventarisasi dan identifikasi para pemangku kepentingan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari para pemangku kepentingan. (3) Adanya kebijakan yang mengakui dan menghargai/menghormati hakhak masyarakat adat dan setempat atas lahan, wilayah dan sumberdaya alam. (4) Adanya rencana pelaksanaan REDD+ dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan yang mengakui dan menghargai/menghormati hakhak masyarakat adat dan masyarakat setempat berdasarkan perundang-undangan maupun adat istiadat. (5) Adanya mekanisme penyelesaian klaim dan konflik atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang efektif dan efisien
Kegiatan Selanjutnya Uji Coba Lapangan pada Juni 2014 • Kabupaten yang diujicobakan: (1) Berau (2) Paser (3) Kutai Kartanegara • Metode : FGD dengan para pihak di Kabupaten
TERIMA KASIH
