RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Gubernur Kalimantan Timur
DENGAN SEMANGAT TRISAKTI DAN NAWACITA KITA SUKSESKAN :
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM
2
ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SETELAH PEMEKARAN
7 KABUPATEN 1. KUTAI BARAT 2. BERAU 3. KUTAI TIMUR 4. KUTAI KARTANEGARA 5. PENAJAM PASER UTARA 6. PASER 7. MAHAKAM ULU (DOB BARU) 8. BERAU PESISIR SELATAN
(PEMBAHASAN DI DPR-RI)
9. PASER SELATAN (PEMBAHASAN DI DPR-RI)
3 KOTA 1. BALIKPAPAN 2. SAMARINDA 3. BONTANG
Sebelumnya Luas Wilayah Kaltim mencapai 20.865.774 ha (1,5 kali luas Pulau Jawa / 12% dari total luas wilayah Indonesia). - Daratannya seluas 19.844.117 ha - Lautan seluas 1.021.657 ha terbentuknya Provinsi Kaltara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012, maka luas daratan Kalimantan Timur menjadi 12,73 Juta ha dengan : - Jumlah penduduk 3,5 Juta jiwa di tahun 2014 - Kepadatan 26,33 jiwa/km2 - Meliputi 3 kota dan 7 kabupaten diantaranya Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013
VISI & MISI RPJMD 2013-2018
VISI
MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
FOKUS
MISI
1. SDM
• Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
2. DAYA SAING EK
• Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbaharukan
3. INFRASTRUKTUR
• Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata
4. TATA KELOLA PMRT
• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
5. LINGKUNGAN HIDUP
• Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN FUNGSI HUTAN KAWASAN KONSERVASI & PELESTARIAN ALAM
LUAS (HA) 437.879
HUTAN LINDUNG
1.792.031
HUTAN PRODUKSI TERBATAS
2.881.569
HUTAN PRODUKSI TETAP
3.024.576
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI
120.712
FUNGSI KAWASAN HUTAN PER KAB/KOTA No
Kab/Kota
KSA
HL
HPT
HP
HPK
JUMLAH
1. Paser
107.318
113.718
145.691
239.282
9.777
615.787
2. Kubar
4.785
56.689
238.990
308.068
11.836
620.368
3. Kukar
134.257
201.648
486.150
760.390
22.919
1.605.364
4. Kutim
183.861
329.920
705.095
851.878
39.270
2.110.024
5. Berau
-
362.816
537.091
537.091
33.927
1.558.180
6.965
-
28.209
111.007
90
146.271
7. Mahulu
-
706.732
653.088
214.698
2.806
1.577.324
8. Balikpapan
-
15.971
-
1.617
-
5.317
9. Samarinda
-
-
-
544
-
544
693
4.537
-
-
87
5.317
437.879
1.792.031
2.881.569
3.024.576
120.712
8.256.767
6. PPU
10. Bontang Jumlah
KAWASAN SUAKA ALAM N o I.
Kawasan Konservasi
Penetapan Oleh
Nomor
Tanggal
Luas (Ha)
Lokasi
Cagar Alam
1.
Muara Kaman Sedulang
Mentan
290/Kpts/Um/5/1976
11.05.1976
62.500
Kukar
2.
Teluk Apar
Menhut
86/Kpts-II/1993
16.02.1993
46.900
Paser
3.
Teluk Adang
Gub Kaltim
46 - 1982
01.03.1982
53.800
Paser
4.
Padang Luway
Mentan
792/Kpts/Um/10/1982
29.10.1982
5.000
Kubar
Mentan
604/Kpts/Um/8/1982
19.08.1982
220
Berau
II. 1.
Suaka Margasatwa P. Sangalaki
KAWASAN PELESTARIAN ALAM Kawasan No I.
Penetapan
Konservasi
Oleh
Nomor
Tanggal
Luas (Ha)
Lokasi
Taman Nasional Kutai
II.
Menhut
325/Menhut-II/1995
29.06.1995
198.629
Menhut
SK.577/Kpts-II/2009
29.09.2009
67.766
Kutim, Kukar, Bontang
Taman Hutan Raya Bukit Suharto
III.
Kukar, PPU
Taman Wisata Alam
1.
TL P. Sangalaki
Mentan
604/Kpts/Um/8/1983
19.08.1983
280
Berau
2.
TW Tanah Merah Semboja
Gub Kaltim
110 Tahun 1991
20.05.1991
3.000
Kukar
PEMEGANG IUPHHK-HA No
Kab/Kota
Unit
Luas (Ha)
1. Paser
2
60.430
2. Kutai Barat + Mahulu
21
1.212.495
3. Kutai Kartanegara
8
491.710
4. Kutai Timur
12
974.665
5. Berau
12
700.172
6. Lintas Kabupaten
7
629.207
Jumlah
62
4.068.679
PEMEGANG IUPHHK-HTI N Jenis IUPHHKo HT 1. Pertukangan
Unit
Luas (Ha)
12
351.531
2. Transmigrasi
17
292.814
3. Pulp
5
600.546
Jumlah
34
1.245.891
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN EKSPLORASI NO
KABUPATEN
UNIT
LUAS (HA)
1. KUTAI KARTANEGARA
21
44.667,63
2. KUTAI TIMUR
16
81.167,96
3. KUTAI BARAT
6
8.446,31
4. PASER
4
13.099,08
5. BERAU
25
287.623,18
72
435.004,16
JUMLAH
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN TAHAP EKSPLOITASI/PRODUKSI NO
KABUPATEN
1. KUTAI KARTANEGARA
UNIT
LUAS (HA)
31
31.215,26
2. KUTAI TIMUR
9
29.442,18
3. KUTAI BARAT
18
28.008,31
4. PASER/PPU
7
2.120,01
5. BERAU
9
8,572,63
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN TAHAP EKSPLOITASI/PRODUKSI NO
KABUPATEN
UNIT
LUAS (HA)
6. BONTANG
1
6,10
7. BALIKPAPAN
1
57,40
76
99.421,54
JUMLAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPHL NO
KPHP
JUMLAH
KAB/KOTA UNIT
LUAS
UNIT
LUAS
UNIT
LUAS
1. BERAU
-
-
4
1.664.534
4
1.664.534
2. KUTIM
-
-
3
1.934.660
3
1.934.660
3. KUBAR/ MAHULU
1
658.321
3
1.224.065
4
1.882.386
4. KUKAR
-
-
2
1.146.122
2
1.146.122
5. PASER
-
-
2
418.253
2
418.253
6. BALIKPAPAN
1
14.782
-
-
1
14.782
7. SAMARINDA
-
-
1
299
1
299
8. LINTAS KAB/ KOTA
-
-
3
1.078.981
3
1.078.981
2
673.103
18
7.466.914
20
8.140.017
JUMLAH
PERKEBUNAN DI KALIMANTAN TIMUR DESEMBER 2014 1. PERKEBUNAN BESAR
768.375,22 Ha (67%)
2. PERKEBUNAN RAKYAT 380.957 Ha (33%)
REKAPITULASI LUAS LAHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN dan SAWIT RAKYAT POSISI S/D AGUSTUS 2015
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jumlah
No.
IUP
Luas Ijin
HGU
Realisasi Plasma (Ha)
Kabupaten/Kota
1
2
1 Berau
2 Kutai Timur
3 Kutai Kertanegara
4 Kutai Barat
5 Penajam Paser Utara
6 Pasir
7 Samarinda
Jumlah
Realisasi Inti Perusahaan
Lokasi (Ha)
3
4
Jumlah
Luas (Ha)
Jumlah
Luas (Ha)
5
6
7
8
9
Luas
KK
10
11
Realisasi Sawit Rakyat
Total Inti + Plasma+Sawit Rakyat
12
13 = (9 + 10+12)
50
345,306.80
20
190,290.00
20
115,911.50 78,708.92
14,882.00
2,850
639.00
94,229.92
77
883,343.40
72
806,457.24
34
333,132.54 304,345.59
83,696.47
27,678
39,573.00
427,615.06
62
873,397.80
38
552,511.40
28
234,807.23 154,538.29
36,370.43
13,090
14,218.00
205,126.72
54
703,323.06
24
587,193.84
17
187,177.75 102,970.65
3,841.41
890
1,188.00
108,000.06
14
138,315.00
12
122,603.33
6
28,542.97 34,674.35
5,160.69
543
12,983.00
52,818.04
39
322,451.90
32
285,740.50
19
150,506.37 93,137.42
39,179.65
16,260
40,104.00
172,421.07
1
3,000.00
1
3,000.00
-
675.00
338
461.00
1,136.00
297
3,269,137.96
199 2,547,796.31
--
124 1,050,078.36
768,375.22 183,805.65 61,649
109,166.00 1,061,346.87
PENERTIBAN IZIN DAN AUDIT • GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TELAH MENERBITKAN SURAT EDARAN NOMOR : 180/1375Ek/2013 TANGGAL 25 JANUARI 2013 PERIHAL PENERTIBAN IZIN DAN AUDIT UNTUK IZIN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN • SURAT EDARAN DI TUJUKAN KEPADA WALIKOTA DAN BUPATI SE KALIMANTAN TIMUR • ISINYA : WALIKOTA DAN BUPATI AGAR MELAKSANAKAN AUDIT TERHADAP SEMUA PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN UNTUK PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN. APAKAH SEMUA PERIZINAN TERSEBUT TELAH MEMENUHI ATURAN YANG BERLAKU.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENINGKATAN KEKUATAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG SURAT EDARAN NOMOR : 180/1375-Ek/2013 TANGGAL 25 JANUARI 2013, MAKA TELAH DITERBITKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ISI PERGUB 17 TAHUN 2015 TERKAIT BIDANG KEHUTANAN PENUNDAAN DAN PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PERIZINAN PADA SEKTOR KEHUTANAN DIBERLAKUKAN PADA : • REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA • REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) • REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ANTAR PROVINSI DALAM SATU PULAU
LANJUTAN ISI PERGUB ....... PENUNDAAN DAN PENATAAN PEMBERIAN IZIN DAN NON PERIZINAN YANG DIKECUALIKAN UNTUK : • REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) YANG MEMENUHI PASAL 6 AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5) • REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM (IUPHHK-RE) • REKOMENDASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHKHTI), DENGAN SYARAT BERKOMITMEN MEMBANGUN PABRIK PENGOLAHAN DI LOKASI SETEMPAT
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN PERKEBUNAN
3 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP PERKEBUNAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN PERKEBUNAN
MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI SEMUA KEWAJIBAN KEUANGAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA DARI PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN
1.
MEMBENTUK TIM PELAKSANA PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
2.
MELAKUKAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
3. MENETAPKAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
Melakukan Pendaftaran Terhadap • Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Kegiatan Perkebunan Membidangi Perkebunan di yang dilakukan Kabupaten/Kota Masyarakat
Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana Pembinaan Perkebunan Masyarakat
• Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinai dengan Bupati /Walikota Setempat
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan 3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan
2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan 4. Akan dibentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tingkat Provinsi/Kab sesuai Peraturan Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri PU dan Menteri Kepala BPN RI
TERIMA KASIH
