DR. H. AWANG FAROEK ISHAK GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DISAMPAIKAN PADA SIMPOSIUM INTERNATIONAL REHABILITASI LAHAN PASCA TAMBANG 06 MARET 2012
MALAYSIA
KALIMANTAN TENGAH
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 22,98 juta Ha dengan luas wilayah daratan ± 19,85 juta Ha dan luas pengelolaan laut sejauh 4 - 12 mill dari panjang garis pantai ± 3,13 juta Ha. Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerahdaerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
KALIMANTAN SELATAN
GEO ECONOMIC KALIMANTAN TIMUR
• Strategis berada di Selat Makassar ALKI-II, yang menghubungkan daerah Utara (Philipina) ke arah Selatan Samudra Hindia • Titik kuat koneksivitas pulau Kalimantan dan antar pulau di Kawasan Timur Indonesia sehingga dapat menjadi simpul jasa distribusi internasional yang strategis di masa depan
MP3EI : KORIDOR EKONOMI INDONESIA KALIMANTAN
Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan “Pusat Produksi Dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional” 4
1. NUNUKAN 2. MALINAU 3. KUTAI BARAT 4. BULUNGAN 5. BERAU 6. KUTAI TIMUR 7. KUTAI KARTANEGARA 8. PENAJAM PASER UTARA 9. PASIR 10. TANA TIDUNG
1. 2. 3. 4.
BALIKPAPAN SAMARINDA BONTANG TARAKAN
KECAMATAN DESA/KELURAHAN
: 136 : 1.417
VISI KALTIM BANGKIT 2013 Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan EnergiTerkemuka Menuju Masyarakat Adil Dan Sejahtera
MP3EI : KALTIM SEBAGAI LUMBUNG ENERGI
MENCIPTAKAN KALTIM YANG AMAN, DEMOKRATIS, DAN DAMAI DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN PRO RAKYAT MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PEMBANGUNAN BERSIFAT INKLUSIF DAN BERKEADILAN • Pembangunan harus dimuarakan kepada tujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat • Tanpa Membedakan Suku, Agama, Partai Politik dan Sebagainya 7
Kemandirian & Kedaulatan Pangan Pengentasan Kemiskinan Pengangguran Keterbatasan Akses Permodalan
10 isu Strategis Pembangunan Kaltim
Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik Degradasi Mutu Lingkungan Daya Saing dan Iklim Investasi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Infrastruktur Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
UPAYA MERUBAH STRUKTUR EKONOMI BERBASIS RENEWABLE RESOURCES
Pergeseran Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui ke yang dapat diperbaharui dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, melalui pengembangan beberapa kawasan industri dengan
P endekatan Cluster
Ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Cluster Industri berbasis: 1. P ertanian , Oleochem ical di Kawasan Maloy Kutai Timur 2. M igas dan kondensat di Kota Bontang oleh Pemerintah Pusat. (melalui INPRES NOMOR 01 TAHUN 2010)
Kalimantan Timur berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Nasional dan memberikan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat YANG BERKEADILAN Tantangan Pemerintah Provinsi kedepan memberi dukungan; 1.infrastruktur yang baik, 2.ketersediaan bahan baku yang berkualitas, 3.SDM yang handal, 4.iklim investasi yang kondusif.
Jumlah Penduduk, Tingkat Ekonomi dan Sumber Daya Alam
PENDUDUK
• PENDUDUK Tahun 2011 (3.603.038 jiwa) dengan tingkat Pertumbuhan 5,31% • ANGKATAN KERJA Tahun 2011 (1.764.696 orang) • PENGANGGURAN Tahun 2011 (173.693 orang atau 9,84 %) • IPM Tahun 2011 (75,56%-Rangking 5) • PENDUDUK MISKIN (September 2011) (247.130 orang atau 6,63%) • ANGKA KEMATIAN BAYI Tahun 2010 (29/1.000 bayi) • ANGKA BUTA HURUP Tahun 2010 (1,2%) • ANGKA HARAPAN HIDUP Tahun 2010 (12,7%)
EKONOMI
• PDRB pada Tahun 2011 (359,6 trilyun) • PERTUMBUHAN EKONOMI Tahun 2011 (1,74%) • Sektor Dominan pada Tahun 2011 yaitu ; PERTAMBANGAN (44,88%), INDUSTRI PENGOLAHAN (24,74%), PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN (8,15%) dan PERTANIAN (5,86%) • PENDAPATAN PERKAPITA Tahun 2011 dengan Migas (Rp. 38,64 juta) • EKSPOR Tahun 2011 $14 Milyar (Migas $7,5 M dan Batubara $6,5M) • Inflasi (Januari – Desember 2011) sebesar 6,35%
POTENSI ENERGI
STATUS 2010 PKP2B : 33 KP. Ekpr : 936 KP. Ekpt : 335 Jumlah : 1.304 Luas : 3,27 Juta Ha STATUS 2010
WKP Ekpt = 26 WKP Ekpr = 30 WKP Ditawarkan Migas : 14 CBM : 4
KALTIM LUMBUNG ENERGI NASIONAL ENERGI TAK TERBARUKAN
STATUS Nopember Ta. 2010
(UNR ENEW ABLE ENER GY )
BATUBARA
MINYAK BUMI
Sampai dengan sekarang : 37,5 Milliar Ton Cadangan : 7,798 Milliar Ton Produksi : 148 Juta Ton (60 % Nasional) Cadangan : 745,75 MMSTB (11,0% Nasional) Produksi : 57,0 MMSTB (6,1% Nasional)
GAS BUMI
Cadangan : 24,58 TSCF (24,8% Nasional) Produksi : 1,98 TSCF ( 37,0% Nasional)
GAS METANA BATUBARA (GMB)
Cadangan : 108,3 TSCF (23,5% Nasional) MMSTB = Million Metric Stock Tank Barrels TSCF = Ton Standar Cubic Feet
ENERGI TERBARUKAN (R ENEW ABLE ENER GY)
POTENSI SUMBERDAYA ENERGI
STATUS 2010
TENAGA AIR
Potensi Bangun
: 6.969,9 MW : 0,4 MW
BIO MASSA
Potensi Bangun
: 4.710 MW : 160 MW
TENAGA SURYA
Potensi Bangun
: Tersebar : 19.191 unit (0,96 MW)
Eksplorasi / Riset
POTENSI BATUBARA KALTIM Kalori 5000 s/d 7000 Ccl, Sulfur 0,8 s/d 1,5 DENGAN KLASIFIKASI : - Sumberdaya
: 28.429.000.000 M ton
- Cadangan
: 7.798.000.000 M ton
Produksi Tahun 2010 : 148.000.000 M ton(60% nasional) Umur tambang saat ini hingga kedepan + 50 Tahun
Isu Peran Strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam Konstelasi Nasional dengan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Potensi Pengembangan
1
Peran strategis propinsi Kalimantan Timur dengan kekayaan SDA Energi & Migas sebagai pusat produksi migas dan turunan produk olahanya yang menjadi kepentingan strategis Nasional
2
Sektor tambang dan migas yang berkontribusi tinggi pertumbuhan ekonomi wilayah Propinsi Kalimantan Timur
3
Di Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi Terluas ke-dua setelah Provinsi Papua, dan penyumbang PDBR Terbesar Kelima. dengan potensi untuk dikembangkan setelah Pulau Jawa,
terhadap
IUP DAN PKP2B DI KALTIM IUP Eksplorasi : 939 perusahaan IUP Produksi : 335 perusahaan PKP2B Eksplorasi : 4 perusahaan PKP2B Konstruksi : 6 perusahaan PKP2B Eksploitasi : 22 perusahaan
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN IUP EKSPLORASI : 2.897.150,85 Ha IUP PRODUKSI : 500.765,85 Ha PKP2B EKSPLOITASI : 673.193,76 Ha
Batubara dan Lingkungan Hidup Konsumsi energi kita dapat memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Menekan dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup termasuk penggunaan energi merupakan PRIORITAS GLOBAL. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik akan menekan dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup dan membantu melestarikan keanekaragaman hayati.
Batubara memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh dunia, dampak terhadap lingkungan hidup merupakan suatu masalah. Tambang batubara terutama tambang terbuka, memerlukan lahan yang luas untuk diganggu sementara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, termasuk erosi tanah, polusi debu, suara dan air, serta dampat terhadap keanekaragaman hayati setempat. Tindakan-tindakan dilakukan dalam operasi tambang modern untuk menekan dampak-dampak tersebut.
VOID (LUBANG BEKAS TAMBANG DI KEC. TENGGARONG, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAMPAK DUA VOID (LUBANG BEKAS TAMBANG) DI KEC. TENGGARONG SEBERANG, KAB.KUTAI KARTANEGARA.
VOID (LUBANG BEKAS TAMBANG) DI KAB. BERAU
JUMLAH DAN LUAS VOID UNTUK PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA PKP2B di KALIMANTAN TIMUR NO
NAMA PERUSAHAAN
JUMLAH VOID
LUAS VOID (HA)
1
PT. Kaltim Prima Coal
1
10,5
2
PT. Berau Coal
2
59,72
3
PT. Kideco Jaya Agung
2
1181,83
4
PT. Multi Harapan Utama
14
98,38
5
PT. Tanito Harum
6
32,08
6
PT. Gunung Bayan I
27
135,51
7
PT. Insani Bara Perkasa
3
3,40
8
PT. Indominco Mandiri
18
250,00
9
PT. Lanna Harita Mining
10
8,81
10
PT. Mahakam Sumber Jaya
8
118,00
11
PT. Santan Batubara
2
15,36
12
PT. Pesona Katulistiwa
1
1,60
JUMLAH
94
1.915,19
KETERANGAN
KERUSAKAN Daerah Aliran Sungai (DAS) DI KALIMANTAN TIMUR [Watershed, Catchment Area, River Basin] DAS DAS LAIN
WILAYAH DARATAN DIBAGI HABIS DALAM WILAYAH DAS/SUBDAS
SUB DAS
SUB DAS SUB DAS
(DAS) BATAS DAS
BAGIAN HULU DAN BAGIAN TENGAH DAS: Hutan Lindung Hutan Konservasi Hutan Produksi Perkebunan Perladangan Pertambangan Kawasan Budidaya Non Kehutanan
Upstream (Bagian Hulu)
Midstream (Bagian Tengah)
BAGIAN HILIR DAS: Pemukiman Persawahan Perikanan / Pertambakan Kawasan Usaha Lain
Dawnstream (Bagian Hilir)
Back Water / Arus Air Balik OUTLET / PATUSAN DAS
OUTLET / PATUSAN DAS: Debit Aliran Air Sungai Beban Sedimen Kualitas Air
Gambar Karakteristik Bentuk / Morfometri DAS di Kalimantan Timur
Didominasi Kawasan Hutan ± 72% Semak belukar ± 22% Penutupan/penggunaan lain-lain ± 6%
Gambar: Peta Penutupan Lahan/Vegetasi di Wil. Kaltim
Luas Lahan Kritis pada 31 DAS di Kaltim No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10. 11. 12. 13.
Nama DAS DAS Adang-Kuaro DAS Batakan DAS Bengalon DAS Berau DAS Bontang DAS Dumaring DAS Karangan DAS Kayan DAS Kendilo DAS KerangSegendang DAS Mahakam DAS Manggar DAS Manubar
Luas (Ha) 104.381 7.195 388.381 1.677.724 9.603 182.050 529.141 3.703.251 447.550 223.979 7.724.365 11.893 375.731
Lahan Kritis (Ha) (%) 38.679 592 104.310 641.347 1.162 107.617 226.420 570.831 212.860 93.651 2.974.504 725 176.014
37,1 8,2 26,9 38,2 12,1 59,1 42,8 15,4 47,6 41,8 38,5 6,1 46,8
No. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nama DAS DAS Pulau Derawan DAS Pulau Nunukan DAS Pulau Tarakan DAS Pemaluan DAS Riko DAS Samboja DAS Santan DAS Sebuku DAS Sebakung DAS Semoi DAS Sengata DAS Sepaku DAS Sesayap DAS Tabalar DAS Telake DAS Tengin DAS Tunan DAS Wain Jumlah
Luas (Ha) 4.201 23.501 25.282 26.905 60.052 71.215 193.187 480.786 597.403 8.424 262.613 23.899 1.644.808 225.373 392.420 32.057 78.663 24.097 19.560.130
Lahan Kritis (Ha) (%) 588 6.900 2.076 2.055 2.114 9.244 119.348 216.058 36.635 241 170.754 915 305.281 70.545 206.080 1.244 39.253 3.600 6.341.643
14,0 29,4 8,2 7,6 3,5 13,0 61,8 44,9 6,1 2,9 65,0 3,8 18,6 31,3 52,5 3,9 49,9 14,9 32,4
PERMASALAHAN HUTAN, LAHAN DAN SUMBERDAYA AIR HULU EROSI HUTAN GUNDUL
LONGSOR
Kondisi Hidrologi 31 DAS di Kaltim Nilai Koefisien Rejim Air Sungai pada 31 DAS di Kaltim sebagian besar termasuk kategori tinggi. Nilai Muatan Sedimen pada 31 DAS berkisar antara sebagian kategori sedang dan tinggi. Dewasa ini banjir secara periodik sering terjadi seperti di Kota Samarinda, Tenggarong, Melak, Balikpapan, Tanah Grogot, Bontang, Sengata, dan Tarakan, serta pada beberapa bagian wilayah Kab. Berau dan Kab. Bulungan.
PENGELOLAAN DAS Pengelolaan DAS adalah: upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, tujuannya untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
Pengelolaan DAS Terpadu: Proses formulasi dan aplikasi bidang kegiatan (SDA dan SDM) dalam suatu DAS; Memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dan kelembagaan pada DAS; Diperoleh keseimbangan secara integratif dari berbagai kepentingan yang terkait sesuai dengan tujuan kesepakatan bersama.
Urutan Prioritas DAS pada 31 DAS di Kaltim No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Nama DAS DAS Mahakam DAS Manggar DAS Bontang DAS Pulau Nunukan DAS Pulau Tarakan DAS Batakan DAS Samboja DAS Sengata DAS Kendilo DAS Adang Kuaro DAS Kerang Segendang DAS Santan DAS Bengalon
Luas (Ha) 7.724.365 11.893 9.603 25.282 26.905 7.195 71.215 262.613 447.550 104.381 223.979 193.187 388.381
Prioritas DAS I I I I I II II II II II II II II
No. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nama DAS DAS Riko DAS Pemaluan DAS Sepaku DAS Telake DAS Semoi DAS Tunan DAS Tengin DAS Karangan DAS Manubar DAS Dumaring DAS Berau DAS Wain DAS Pulau Derawan DAS Sebakung DAS Sesayap DAS Tabalar DAS Sebuku DAS Kayan Jumlah
Luas (Ha) 60.052 23.501 23.899 392.420 8.424 78.663 32.057 529.141 375.731 182.050 1.677.724 24.097 4.201 480.786 1.644.808 225.373 597.403 3.703.251 19.560.130
Prioritas DAS II II II II II II II III III III III III III III III III III III
PENANGANAN PDAS TERPADU DI KALTIM A. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan RHL
No. Uraian 1. Total lahan kritis
2. Rencana penanaman 3. Realisasi penanaman
Luas (Ha) Nilai Persentase 6.341.643 Luas rencana penanaman terhadap luas total lahan kritis = 1,7% Luas realiasi penanaman terhadap luas total lahan kritis = 1% 109.122 Luasrencana penanaman terhadap luas realisasi pena64.033 naman = 58,7%
1. Gangguan Lahan Dilakukan kajian selama beberapa tahun terhadap lingkungan yang akan dijadikan lahan tambang untuk menentukan kondisi yang ada dan mengidentifikasikan kepekaan dan masalah – masalah yang mungkin akan timbul. Kajian – kajian tersebut mempelajari dampak pertambangan terhadap air permukaan dan air tanah, tanah dan tata guna lahan setempat, tumbuhan alam serta populasi fauna setempat.
2. Pencemaran Air Acid mine drainage (AMD – drainage tambang asam) adalah air yang mengandung logam yang terbentuk dari reaksi kimia antara air dan batuan yang mengandung mineral belerang. AMD dapat diolah secara pasif atau aktif. Pengolahan aktif termasuk mendirikan pabrik pengolahan air dimana AMD diberikan kapur untuk menetralisir asam dan kemudian dialirkan ke tangki pengendapan untuk membuang edimen dan partikel-partikel logam. Pengolahan pasif dimaksudkan untuk mengembangkan sistem yang beroperasi sendiri yang dapat mengolah efluen tanpa ada campur tangan manusia yang konstan.
3. Polusi Debu dan Suara Debu bisa dikendalikan dengan menyiramkan air ke jalanan, tumpukan batu bara atau ban berjalan. Tindakan-tindakan lain juga bisa dilakukan termasuk memasang sistem pengumpulan debu pada mata bor dan membeli lahan tambahan di sekitar tambang untuk dijadikan zona penyangga antara tambang dan daerah sekitarnya. Pepohonan yang ditanam di zona penyangga tersebut juga bisa menekan dampak pandangan dari operasi penambangan terhadap masyarakat setempat. Kebisingan bisa dikendalikan dengan melakukan pemilihan peralatan dan penyekatan secara hati-hati serta keterpaparan suara di sekitar mesin. Dalam praktek yang terbaik, setiap tapak harus terpasang peralatan pemantauan kebisingan dan getaran sehingga tingkat kebisingan dapat diukur untuk memastikan bahwa tambang berada dalam batas yang telah ditentukan.
4. Timbulnya polutan,
seperti oksida belerang dan nitrogen (SOx dan NOx), serta partikel dan unsur penelusuran, seperti merkuri, merupakan suatu masalah. Teknologi telah dikembangkan dan dikerahkan untuk menekan emisi-emisi tersebut.
Clean Coal Technology (CCT – teknologi batu bara bersih) merupakan kisaran dari opsi teknologi yang mampu meningkatkan kinerja lingkungan batu bara. Teknologi tersebut mengurangi emisi, mengurangi limbah dan meningkatkan jumlah energi yang diperoleh dari setiap ton batu bara.
REKLAMASI Adalah suatu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya
RUANG LINGKUP REKLAMASI Pemulihan LAHAN BEKAS TAMBANG untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya akibat aktifitas penambangan Mempersiapkan LAHAN BEKAS TAMBANG YANG SUDAH DIPERBAIKI ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya
SASARAN REKLAMASI Terciptanya LAHAN BEKAS TAMBANG yang kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya. CONTOHNYA : Untuk pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, pemungkiman, parawisata, dll
PERENCANAAN REKLAMASI Harus mengacu dengan TATA RUANG (tata guna lahan pasca tambang) Harus SUDAH DISIAPKAN sebelum operasi tambang PROGRAM TERPADU dengan operasi penambangan. Dilaksanakan SESEGERA mungkin
PENGGUNAAN LAHAN PKP2B AREAL TERBUKA : 49.417,12 Ha AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI 19.723,58 Ha LUAS PIT AKTIF : 4.117,62 Ha
REKLAMASI INFRASTRUKTUR BEKAS TAMBANG Jalan dan jalan tambang Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi Lubang Bekas Tambang Terowongan dan Sumuran yang Ditinggalkan
POTENSI DAN PERUNTUKAN LAHAN BEKAS TAMBANG 1. DIPERUNTUKAN MENJADI HUTAN KEMBALI Agar tanaman-taman lokal dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat lokasi tersebut belum dilakukan penambangan 2. DIPERUNTUKAN UNTUK MENJADI PENGEMBANGAN KOTA BARU / KOTA SATELIT / PEMUKIMAN / REAL ESTATE. (Terutama tambang yang berdekatan dengan kota). 3. DIPERUNTUKAN LAHAN PERTANIAN (FOOD ESTATE / RICE ESTATE). Dengan Melakukan penanaman padi dan palawija seperti : ketela pohon, jagung, kedelai, singkong, jenis kacang-kacangan dan jenis sayur-sayuran 4. DIPERUNTUKAN LAHAN PERKEBUNAN Melakukan pananaman yang mempunyai umur tanam jangka panjang seperti ; kelapa sawit 5. DIPERUNTUKAN BUDIDAYA PERIKANAN / TAMBAK / KERAMBA GP2-IPT (GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI IKAN PASCA TAMBANG) Untuk budidaya perikanan Untuk sumber air bersih dan PDAM Untuk sumber air pertanian/ irigasi. .
CETAK SAWAH
JARING APUNG IKAN
BUDIDAYA LAHAN KERING
REKLAMASI EKS TAMBANG
6. DIPERUNTUKAN TAMAN WISATA Lapangan Golf / Taman wisata air dengan memanfaatkan kolam sebagai tempat pemancingan dan olahraga air, Areal perkemahan.
Tersedianya keragaman lanskap baik bersifat terrestrial maupun akuatik sehingga pemanfaatan kubangan besar dijadikan danau, SITU atau kolam besar sebagai badan air yang dikombinasikan dengan RTH. Pemanfaatan lanskap untuk fungsi perlindungan tanah & air, konservasi biodiversity, penyimpanan karbon dan keindahan lanskap bagi fungsi kenyamanan & estetika lingkungan Diperlukan desain lanskap dengan basis pengelolaan yang berkelanjutan.
Kegiatan eksplorasi tambang mengakibatkan hutan alami hilang yang berarti biodiversitas menurun secara drastis. Industri tambang dituntut untuk mampu mengembalikan lahan bekas tambang ke kondisi yang sesuai dengan persyaratan tataguna lahan, misal dengan teknik bioremediasi. Reklamasi perlu direncanakan secara terintegrasi secara ekologis, ekonomis dan kultural.
Usaha Pertambangan (non-renewabel resources) harus mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan setelah pasca tambang, yaitu, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyisihkan dana dari keuntungan bersih usahanya untuk Dana Cadangan (hilanganya cadangan yg tdk dapat diperbaharui) pada daerah tersebut) sebagai pengganti serta dapat dimanfaatkan sebagai Re-Investasi terhadap peningkatan sumberdaya Manusia, penanganan dampak2 setelah pasca tambang Pelaku usaha pertambangan harus memiliki kesadaran tinggi terhadap kepedulian Lingkungan pertambangannya, termasuk wajib ikut bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang 55
ASPEK PENTING PERENCANAAN PENUTUPAN TAMBANG
• Perlu digali alternatif pengganti sumber daya alam bahan tambang untuk menjadi motor penggerak pembangunan pada masa pasca tambang. • Aspek yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan skenario pemanfaatan lahan pasca tambang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.
56
LUBANG BEKAS TAMBANG Untuk lubang bekas tambang yang tidak dapat tertutup (sesuai dengan dokumen AMDAL), dapat dimanfaatkan sebagai : 1. Kolam cadangan air bersih, dari penampungan aliran air pada catsment area yg ada 2. Pemanfaat lubang bekas tambang sebagai daerah budidaya perikanan 3. Kolam tampungan air juga bermafaat untuk penyeimbang air tanah (sebagai Bio Pori besar) 4. Sebagai kawasan wisata air, Lapangan Golf bila lokasi tersebut dekat dengan kawasan perkotaan 5. Sebagai pengembangan kawasan pemukiman dan difungsikan sebagai polder air untuk penampungan banjir perkotaan, bila lokasi tersebut dekat dengan kawasan perkotaan
KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN (KBK) Pasca Tambang pada KBK, wajib dihutankan kembali dangan tanaman lokal yang sesuai dengan tanaman hutan awalnya, untuk infrastruktur yang ada pada kawasan tersebut apabila pemerintah daerah memerlukan sarana tersebut seperti jalan angkut, pelabuhan dsb, maka kawasan tersebut tidak dihutankan kembali dan Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Untuk Daerah bekas tambang, yang diarahkan untuk keperluan perkembangan kota (dekat dengan perkotaan), perusahaan tambang harus memperhatikan sistem penimbunan secara benar dan mengacu pada tataruang kota yang ada. 58
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Apabila kawasan bekas tambang diarahkan untuk aktivitas masyarakat, seperti: 1. Perkebunan, dari awal perusahaan pertambangan harus menyiapkan penataan lahan tersebut direklamasi sesuai kaidah pengolahan tanah untuk perkebunan, dan setelah ditanam tanaman pioner, selanjutnya ditanam dengan tanaman perkebunan seperti Kelapa Sawit, Karet dan tanaman Aren yang dibutuhkan untuk kelanjutan penghasilan kehidupan masyarakat. 2. Bila untuk keperluan pemukiman dan perladangan tentunya dari awal kegiatan penimbunan lubang bekas tambang harus menyesuaikan. 3. Pelaksanaan dari Penyiapan lahan, penanaman tanaman perkebunan, tanaman pertanian lainya harus berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian dan Dinas-Dinas Terkait.
Dasar Hukum Pelaksanaan Penutupan Tambang •Undang-Undang No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Minerba •Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatanUsaha Pertambangan Mineral Batubara - PERMEN ESDM No. 18 Tahun 2008, tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
• Mengingat kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam; diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar berfungsi sesuai peruntukannya;
• Dengan dasar hukum yang ada merupakan jaminan kepastian
hukum bagi Perusahaan yang akan melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang; Perlu perencanaan Reklamasi & Pasca tambang sejak awal (FS) untuk mengetahui manfaat yang sebenarnya (real benefit).
HAL PENTING YANG MENJADI DASAR PASCA TAMBANG Perlindungan Lingkungan Hidup, meliputi : • kualitas air permukaan, ABT, dan tanah, serta udara sesuai baku mutu lingkungan; • stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, dam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (manmade structure) lainnya; • memperhatikan keanekaragaman hayati; • lahan bekas tambang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;dan • aspek sosial, aspek budaya dan aspek ekonomi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : • Penciptaan kondisi aman pada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Konservasi komoditi tambang • Pengumpulan data yang akurat mengenai bahan galian yang tidak dieksploitasi dan/atau diolah serta sisa pengolahan komoditi tambang.
PERUSAHAAN TAMBANG BERKEWAJIBAN Wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang; Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan Rencana Reklamasi dan RPT yang telah disetujui; Pelaksanaan Reklamasi & Pascatambang wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang berakhir setelah mendapat persetujuan Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
JAMINAN YANG MENJADI KEWAJIBAN PERUSAHAAN JAMINAN KESUNGGUHAN Kewajiban menyediakan Jaminan Kesungguhan; Jaminan Kesungguhan berupa Deposito; Digunakan sbgai jaminan terlaksananya usaha pertambangan pada tahap Eksplorasi; pelaksanaan pekerjaan Pascatambang. JAMINAN REKLAMASI Kewajiban menyediakan Jaminan Reklamasi; Jaminan Reklamasi harus ditempatkan sebelum memulai kegiatan Operasi Produksi dan ditempatkan setiap tahun. Bentuk Jaminan Reklamasi dapat berupa Deposito Berjangka atau Bank Garansi/Asuransi atau Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve). JAMINAN PASCATAMBANG Kewajiban menyediakan Jaminan Pascatambang; Jumlah Jaminan dihitung berdasarkan perkiraan biaya pemulihan, pemantauan dan pemeliharaan wilayah serta biaya penanganan B3 sebagaimana tercantum dalam RPT.
BAGAIMANA KONDISI EKONOMI PASCA TAMBANG?
• Perlu model re-investasi pendapatan dari pertambangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan • Perencanaan investasi ekonomi terbaik yang selaras dengan upaya untuk menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan • Keberlanjutan usaha bagi penduduk dan pengusaha lokal perlu dipersiapkan
64
1. Industri pertambangan menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional 2. Keberlanjutan pembangunan memerlukan aliran pendapatan yang berkesinambungan, oleh karena itu perlu antispisai kondisi pasca tambang 3. Re-investasi pendapatan dari tambang yang terbaik (dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan), adalah dengan melakukan kombinasi investasi pada berbagai bidang/sektor (perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dll) 4. Perlu kebijakan tentang alokasi pemanfaatan dana dari SDA tak terbarukan yang berbeda dengan pengelolaan SDA terbarukan, 5. Perusahaan Tambang harus bersinergi dengan rencana strategis Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
