KAJIAN KRITIS TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH Devi Pramitha UIN Maliki Malang Email:
[email protected] Abstrak: Keberlangsungan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu peran penting dari personal tadi adalah pengawas pendidikan. Keberadaan pengawas dapat ditelusuri dari PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 54 ayat 8 yang menyatakan pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Peraturan tersebut sinergis dengan PMA No. 2 tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam lingkungan Kemenag ada dua pengawas yaitu, pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah. Inti dari PMA ini adalah adanya pemisahan antara pengawas madrasah yang berada di bawah direktorat madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum di bawah pembinaan direktorat pendidikan agama Islam. Setelah satu tahun berjalan, PMA no. 2 tahun 2012 masih yang menimbulkan permasalahan. Sehingga diawal tahun 2013, PMA No. 2 tahun 2013 mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMA no. 31 tahun 2013. Perubahan yang signifikan terdapat pada bab penilaian angka kredit. Pada pasal tentang jangka waktu pengumpulan angka kredit terjadi perubahan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Kata Kunci: PMA No. 2 Tahun 2012; Pengawas Madrasah; Pengawas PAI di Sekolah
PENDAHULUAN Keberlangsungan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia diatur dan dikelola dua kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenag. Pendidik yang dimaksud adalah guru dan kepala sekolah, sementara tenaga kependidikan di dalamnya ada petugas administrasi dan pengawas pendidikan. Salah satu peran penting dari personal tadi adalah pengawas pendidikan. Karena pengawas pendidikan ini adalah personalia pendidikan yang independent, ia hanya sebagai tenaga fungsional dengan tugas utama membina guru dan kepala sekolah, serta tenaga administrasi. Keberadaan pengawas dapat ditelusuri dari PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 54 ayat 8 yang menyatakan pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Peraturan tersebut sinergis dengan PMA No. 2 tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam lingkungan Kemenag ada dua pengawas yaitu, pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah. Pengawas madrasah sesuai dengan pengawas satuan pendidikan dan pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran di sekolah.1 Meskipun demikian, di lingkungan Kemenag setelah diterbitkannya PMA 1
PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP dikenal istilah pengawas dan penilik, pasal 39 ayat 1 pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dan pasal 40 ayat 1 pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan. Sementara dalam buku
117
Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 12, No. 1, Januari 2016: 117-126
No. 2 tahun 2012 pada bulan Februari 2012 posisi pengawas PAI dan madrasah di Indonesia sampai saat ini tetap masih melekat jabatannya pada satu orang pengawas. Sehubungan dengan pembagian pengawas tersebut, kajian penulis tentang pengawas PAI tidak terlepas dari persyaratan pengawas, ia memiliki standar kualifikasi, kompetensi, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya. Dari sudut pandang kompetensi misalnya, pengawas memiliki kompetensi akademik dan manajerial yang memadai, bahkan melebihi kemampuan para guru dan kepala sekolah/ madrasah.2 Hal ini sangat mendukung berjalannya tugas pokok dan fungsi dari pengawas tersebut, kegiatan pengawas akademik misalnya dalam penyusunan program, pelaksanaan program, dan pelaporan hasil pelaksanaan program pengawasan.3 Dalam kegiatan ini akan tampak bagaimana pengawas melakukan aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh pengawas dalam pengawasannya, sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan tugas pengawasannya dengan baik. Dengan begitu, pengawas mampu memposisikan sebagai konsultan, partner, atau penilai dari stakeholder-nya (guru/kepala sekolah).4 Harapan tersebut tidak terkecuali pengawas PAI, semestinya mampu memposisikan apa yang diidealkan. Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto mengindikasikan ada tiga hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, di antaranya pertama, faktor organisasi pengawas karena kurangnya pengenalan dan kesadaran tentang tanggungjawab pengawas serta kegagalan dalam menetapkan wewenang dan tanggungjawab pengawas. Kedua, di pihak pengawas, yang kurang dipersiapkan menjadi pengawas, pengalaman belajar yang pernah diperoleh di saat “pre-service education” belum menjadi bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengawas daripada kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, akan menghambat pelaksanaan pengawasan pendidikan. Serta, ketiga dari sikap guru-guru terhadap pengawas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan. Kesan guru terhadap pengawas yang kurang demokratis juga terjadi karena prosedur pengawasan yang kurang memenuhi harapannya.5 Dalam peraturan Permen PAN dan RB No. 21 tahun 2010 terdapat penilaian kinerja pengawas, penyelarasannya ditegaskan dalam PMA No. 2 tahun 2012 pasal 15 bahwa jenjang, jabatan dan angka kreditnya berpedoman pada ketentuan Permen PAN dan RB No. 21 tahun Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas Dirjen PMPTK Diknas tahun 2009 menjelaskan ada 4 pengawas, sebagaimana 2 di atas, yakni pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, dan pengawas sekolah luar biasa. Sementara dalam Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/PB 2011, No. 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 6 menjelaskan bidang pengawasan meliputi pengawasan TK/RA, SD/MI, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling. 2 PP No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, lalu, PMA No. 2 Tahun 2012 juga mengkaji tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas PAI/madrasah pasal 6 dan pasal 8. 3 Nur Abadi, dkk. Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah, (Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2012), hlm. 19 - 22 4 An-Nahidl, Nunu Ahmad dkk, Spektrum Baru Pendidikan Madrasah, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 422 – 423 5 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Malang: Bina Aksara, 1984), hlm. 62
118
Kajian Kritis (Devi)
2010 pada bab V pasal 12 menjelaskan unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya adalah pendidikan pengawas, pengawasan akademik dan manajerial, pengembangan profesi, dan penunjang tugas pengawas yang lain seperti keanggotaan dalam organisasi profesi dan lainnya. Meskipun demikian, pengawas PAI sebagai pengawas dalam ruang lingkup akademik di sekolah,6 berarti secara pelaksanaan membatasi dirinya pada ranah pengawas mata pelajaran. Hal ini lebih spesifik dalam penilaiannya pengawas PAI menitikberatkan pada pengawasan akademik yang terdiri dari penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, dan pelaporan program pengawasan.7 Pengawas PAI ini merupakan pengawas yang bertipe lintas dua kementerian, yakni dalam jabatan fungsionalnya ia diatur/ berada di bawah Kemenag, namun wilayah kerjanya ada di sekolah umum di bawah Kemendikbud. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasannya PMA No. 2 Tahun 2012 bahwa pengawas PAI adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI pada sekolah. Pengawas PAI ini sekretariatnya kadang ada yang di kantor UPTD Kemendikbud Kecamatan/ Kabupaten/ Kota, dan ada yang berkantor di Kemenag Kabupaten/ Kota.8 Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam telah diterbitakan diawal tahun 2013. Inti dari PMA ini adalah adanya pemisahan antara pengawas madrasah yang berada di bawah direktorat madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum di bawah pembinaan direktorat pendidikan agama Islam. Setelah satu tahun berjalan, PMA no. 2 tahun 2012 masih yang menimbulkan permasalahan. Sehingga diawal tahun 2013, PMA No. 2 tahun 2013 mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMA no. 31 tahun 2013. Perubahan yang signifikan terdapat pada bab penilaian angka kredit. Pada pasal tentang jangka waktu pengumpulan angka kredit terjadi perubahan dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
POIN-POIN UMUM PMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH Tugas dan Fungsi Pengawas Madrsah/ PAI di Sekolah Dalam PMA No 2 tahun 2012 tentang pengawas Madrasah/ PAI pada sekolah pada bab II tugas dan fungsi pasal 2 ayat 1 pengawas Madrasah meliputi pengawas RA, MI, 6
Ruang lingkup pengawas ada dua pengawas manajerial dan pengawas akademik, pengawas manajerial adalah terkait dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Sedangkan pengawas akademik adalah terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan proses pembelajaran (Dirjen PMPTK Depdiknas, 2008: 3) 7 Hal ini tercantum dalam Permen PAN dan RB No. 21 tahun 2010 pasal 12 ayat 2, dan begitu pula dalam PMA No. 2 Tahun 2012 dan Dirjen PMPTK (2009:37-39) 8 Kedudukan pengawas PAI ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Apabila ada sekolah yang jauh dari Kabupaten/Kota, maka pengawas PAI yang bersangkutan dapat berdomisili di ibu Kota Kecamatan, namun tanggungjawabnya tetap kepada Pokjawas PAI di ibu Kota Kabupaten/Kota (Pedoman Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas): Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Departemen Agama, 2008: 22).
119
Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 12, No. 1, Januari 2016: 117-126
MTs, MA, dan/ atau MAK sedangkan pada ayat 2 pengawas PAI pada sekolah meliputi pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Kemudian pada Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pengawas madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manjerial pada madrasah. Sedangkan pada pasal 3 ayat (2) berisi pengawas PAI pada sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan PAI di sekolah. Selanjutnya pasal 4 ayat (1) menjelaskan pengawas madrasah mempunyai fungsi melakukan: (a) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; (b) pembinaan dan pengembangan madrasah; (c) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah; (d) pemantauan penerapan SNP; (e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan (f) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi pengawas PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan: (a) penyusunan program pengawasan PAI, (b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI, (c) pemantauan penerapan standar nasional PAI, (d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Tanggung Jawab dan Wewenang Pengawas Madrasah/ PAI di Sekolah PMA No 2 tahun 2012 bab III menyatakan tentang tanggungjawab dan wewenang pasal 5 ayat 1 berbunyi pengawas madrasah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/ atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, dan/ atau MAK. Pada ayat 2 berbunyi pengawas PAI pada sekolah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Kemudian, ayat 4 menjelaskan pengawas PAI berwenang: (1) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/ atau pembelajaran PAI kepada kepala sekolah atau instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten /Kota; (2) Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan; (3) Melakukan pembinaan terhadap guru PAI; (4) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang, dan (5) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada kepala sekolah dan pejabat yang berwenang. Kualifikasi Pengawas Madrasah/ PAI di Sekolah Bagi seorang guru yang ingin menjadi Pengawas, baik pengawas Madrasah maupun pengawas PAI pada sekolah harus mempunyai kualifikasi tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah, seseorang yang ingin menjadi pengawas harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: (a) Berpendidikan Minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi; (b) Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah; (c) Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun sebagai
120
Kajian Kritis (Devi)
guru madrasah atau guru PAI pada sekolah; (d) memiliki pangkat minimum penata, Gol. Ruang III/c; (e) memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengawas; (f) berusia setinggi-tingginya 55 tahun; (g) DP3 setiap unsurnya paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan (h) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat selama menjadi PNS. Standar Kompetensi Pengawas Madrasah/ PAI di Sekolah Dalam PMA No 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah. Standar pengawas ini terdiri dari dua bagian pertama kualifikasi dan kompetensi. Pembicaraan pada kualifikasi pengawas PAI terdapat dalam bab IV kualifikasi pasal 6. Kompetensi pengawas PAI tertulis dalam PMA No. 2 tahun 2012 bab VI Kompetensi pasal 8 ayat 1 menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas PAI pada sekolah adalah: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi supervisi akademik, (3) kompetensi evaluasi pendidikan, (4) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (5) kompetensi sosial. KAJIAN KRITIS PMA NO 2 TAHUN 2012 ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS Tugas dan Fungsi Pengawas Madrasah/ PAI di Sekolah Fungsi dari pengawas Madrasah/ PAI di sekolah yang terdapat pada PMA No 2 Tahun 2012 ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dapat diketahui tentang fungsi pengawas sekolah adalah sebagai berikut: (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA; dan (2) Peningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi yang pertama merujuk pada pengawasan manajerial, sedangkan fungsi yang kedua merujuk pada pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya berfungsi sebagai pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan kepada kepala sekolah/madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah dalam pengelolaan sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kinerja kepala sekolah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya. Pengawasan akademik berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan,dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa. Namun pengawas madrasah/ PAI di sekolah selama ini menurut pengamatan sekilas di lapangan cenderung lebih banyak melaksanakan supervisi manajerial daripada supervisi akademik. Supervisi akademik misalnya seperti berkunjung ke kelas-kelas mengamati guru yang sedang mengajar tanpa mengganggu. Hasil pengamatan dianalisis dan didiskusikan dengan guru serta akhirnya dapat menjadi masukan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat.Komposisi kegiatan supervisi manajerial dengan kegiatan supervisi akademik disarankan 25 persen berbanding 75 persen (Pokja Pengawas, 2006). 121
Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 12, No. 1, Januari 2016: 117-126
Kualifikasi Pengawas Madrasah/ PAI di Sekolah Pengawas mafrasah/ PAI di sekolah sampai hari ini masih banyak yang belum mengetahui dan memahami peranan yang harus dimainkannya serta fungsi yang diembannya. Terlebih-lebih melaksanakan peranan dan fungsi tersebut. Permasalahan ini muncul karena sejak diberlakukannya otonomi daerah, banyak bupati/ walikota mengangkat pengawas sekolah bukan berasal dari guru dan atau kepala sekolah. Ada pengawas sekolah yang diangkat dari mantan pejabat atau staf dinas dengan maksud untuk memperpanjang masa pensiunnya, pada hal mereka belum pernah menjadi guru atau kepala sekolah. Bahkan ada pula yang diangkat sebagai balas budi “tim sukses” bupati/ walikota terpilih. Ironisnya, setelah mereka dilantik sebagai pengawas sekolah, mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan pengawas sekolah. Pengangkatan dengan cara tersebut sebenarnya bertentangan dengan pendapat Wiles & Bondi (2007) yang menyatakan: Selection criteria for supervisors, based on their training and experience : (1) Minimum of two years of classroom teaching experience; (2) Minimum of one year of leadership experience (such as principal); (3) Cerification as a teacher. Dan yang lebih parah lagi adalah pengangkatan tersebut di atas telah melanggar PMA no 2 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Kualifikasi Pengawas yang berbunyi: pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah mempunyai kualifikasi sebagai beirkut: (1) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru Madrasah atau guru PAI di Sekolah; (2) memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengawas; (3) berusia setinggi-tingginya 55 tahun. Sebagai perbandingan pembahasan mengenai kualifikasi pengawas dapat ditinjau juga pada standar pengawas sekolah dalam Permendiknas No 12 tahun 2007 yang mengungkapkan pada pasal 1 ayat 1 tentang seseorang yang diangkat pengawas harus memenuhi standar pengawas sekolah/ madrasah yang berlaku secara nasional. Persyaratan tersebut terdiri dari kualifikasi pengawas dan kompetensi pengawas. Penulis mengamati ada 4 perbedaan di antara kualifikasi pada dua peraturan di atas yaitu: (1) tiadanya kualifikasi minimum S2 sebagaimana tercantum pada pengawas PAI, (2) tiadanya kandidat kepala sekolah sebagai pengawas PAI, ini menyadari bahwa PAI adalah merupakan rumpun pengawas mata pelajaran, berbeda dengan kepala sekolah yang telah menerapkan pengawasan manajerialnya dalam lingkungan sekolahnya. Jadi tetap PAI dalam rumpun guru PAI, (3) usia pengawas PAI setinggi-tingginya 55 tahun, berbeda dengan pengawas di kemendiknas, hingga 50 tahun. Perbedaan ini bisa jadi mengesankan pengawas merupakan pelarian dari masa senja akan pensiun atau di samping merasa disenioritaskan/ dituakan. Dan terakhir (4) pengawas PAI tidak menjenjangkan pada pengawas untuk tingkat satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan kata lain, reduksi peraturan menteri masing-masing bisa dimaknai dengan alasan logis seperti pada perbedaan tersebut lebih dikarenakan pengawas PAI lebih ke pengawasan akademis. Analisis penulis terhadap kompetensi pengawas pada permendiknas No 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/ madrasah dengan PMA No 2 tahun 122
Kajian Kritis (Devi)
2012 adalah tidak adanya kompetensi supervisi manajerial, karena pengawas PAI lebih menitikberatkan pada aspek supervisi mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Standar Kompetensi Pengawas Madrasah/ PAI di Sekolah Pemenuhan kompetensi penelitian dan pengembangan belum dapat dipenuhi secara optimal oleh Pengawas karena berbagai sebab, antara lain kemampuan meneliti yang masih rendah, keterbasan anggaran, tidak adanya pembinaan khusus tentang penelitian dan pengembangan. Kondisi ini menjadi kendala bagi para pengawas untuk memenui tuntutan kompetensi sebagaimana diatur dalam PMA No 2 Tahun 2012 pasal 8 ayat 1 tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah salah satunya yakni kompetensi penelitian dan pengembangan. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah rendahnya kemampuan meneliti oleh pengawas terhadap madrasah yang dibinanya. Adapun permasalahan lainnya adalah Kementerian Agama selama ini hanya mengangkat pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk sekolah dan madrasah. Belum ada pengangkatan pengawas satuan pendidikan dan pengawas bimbingan dan konseling. Ketidaktepatan antara sertifikat guru yang dimiliki sebagian pengawas PAI dengan tugas yang dijalankannya, mengharuskan Kementerian Agama mencari solusi untuk mengatur keberadaan pengawas bidang tersebut. Mereka seharusnya ditata ulang. Bagi yang memiliki sertifikat guru PAI dapat bertahan sebagai pengawas mata pelajaran tersebut. Sedangkan yang memiliki sertifikat guru bukan PAI dapat ditempatkan sebagai pengawas satuan pendidikan atau dalam istilah lain sebagai pengawas madrasah. Tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pengawas yang memiliki sertifikat guru PAI untuk menjadi pengawas madrasah. Peluang pengawas yang memiliki sertifikat guru PAI terbuka untuk kedua jenis pengawas tersebut. Pengangkatan pengawas madrasah sebagai pengawas satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, adalah kebijakan yang tidak menutup pengangkatan pengawas PAI. Hal ini mengemuka ketika ada pendapat dari kalangan intern Kementerian Agama yang menjelaskan bahwa hanya ada satu istilah pengawas di lingkungan Kementerian Agama yaitu pengawas madrasah. Pengawas madrasah memang dianggap sebagai solusi bagi pengawas PAI yang tidak berlatar belakang pendidikan atau memiliki sertifikat pendidik agama Islam tetapi menjadi masalah ketika pengawas madrasah tersebut melakukan supervisi akademik pada guru PAI di sekolah umum. Tugas yang dilakukannya menjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukankah tugas pengawas madrasah atau pengawas satuan melakukan supervisi menejerial dan akademik pada satuan pendidikan yang sesuai seperti yang tertuang dalam pedoman yang dibuat oleh Dirjen PMPTK. Kalau begitu akankah menjadi mismatch tugas yang mereka lakukan?
123
Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 12, No. 1, Januari 2016: 117-126
ALTERNATIF SOLUSI ATAS PERMASALAHAN Adapun beberapa alternatif solusi yang dapat penulis tawarkan antara lain: 1.
Untuk dapat memperoleh calon pengawas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMA No 2 Tahun 2012 pasal 6, diperlukan sistem rekrutmen (sistem pencarian calon) yang memadahi. Ada dua sumber calon yang dapat dituju, yaitu: (a) Mereka yang telah memenuhi daftar persyaratan jabatan khususnya mereka yang telah berpengalaman di bidang yang sama. Calon dari kalangan ini relatif tak memerlukan pelatihan jabatan kecuali yang menyangkut perbedaan misi, orientasi, dan strategi; dan (b) Mereka yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pengawas yang berhasil namun masih memerlukan pelatihan yang intensif untuk jabatan yang akan dipangkunya. Setelah calon diperoleh, langkah berikutnya adalah seleksi terhadap para calon tersebut. Untuk mengetahui potensi para calon serta kesesuaian kemampuan dan karakter diri mereka dengan jabatan pengawasan, perlu dilakukan seleksi dengan menggunakan berbagai tes kemampuan dan pengukuran psikologi. Mereka yang dinyatakan lulus dalam seleksi ini selanjutnya masih harus mengikuti pelatihan jabatan sebelum mereka dapat di tugaskan di bidang pengawasan.
2.
Setiap guru/ kepala sekolah yang ingin menjadi Pengawas PAI pada sekolah harus melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dalam rangka rekruitmen Pengawas PAI pada sekolah dilakukan oleh TIM penguji yang terdiri dari: 1. Unsur Akademisi (Perguruan Tinggi). 2. Unsur Birokrasi (Mapenda Propinsi). 3. Unsur Pokjawas PAI Propinsi. Adapun materi yang diujikan dalam uji kompetensi pengawas PAI, meliputi : a. Pengetahuan Umum, yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, Pokok-Pokok Kepegawaian dan Regulasi Kependidikan b. Pengetahuan Agama. Terdiri dari Tauhid, Fiqh, SKI. BTQ c. Stándar Kompetensi Pengawas, meliputi: (1) Kompetensi Kepribadiaan; (2) Kompetensi Sosial; (3) Kompetensi Supervisi Manajerial; (4) Kompetensi Supervisi Akademik; (5) Kompetensi Evaluasi Pendidikan; dan (6) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan d. Penulisan KTI (Karya Tulis Ilmiah) tentang Kepengawasan (PTKp) yaitu menulis KTI/PTKp dan di presentasikan dihadapan penguji. Sedangkan teknik pengujian dilakukan melalui Test tertulis dan Lisan/Wawancara.
3.
124
Pembinaan terhadap pengawas merupakan sebuah kebutuhan dan perlu didukung dengan regulasi mengenai pola pembinaan terhadap pengawas. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah Pedoman pembinaan pengawas dengan tujuan agar bisa dijadikan acuan dalam pembinaan pengawas madrasah bagi instansi terkait. Pembinaan pengawas madrasah dan PAI pada sekolah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dapat ditempuh melalui program: (1) beasiswa pemerintah pusat; (2) bantuan biaya pendidikan; (3) izin belajar untuk pendidikan lanjutan. Selanjutnya
Kajian Kritis (Devi)
pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dapat dilakukan melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pembimbigan sejawat; (3) workshop penguatan kompetensi; (4) karya ilmiah; (5) studi banding Jadi kalau mengikuti pola yang diatur oleh PP.74 tahun 2008, Kementerian Agama sebaiknya mengangkat pengawas madrasah tetapi tetap mempertahankan pengawas PAI yang selama ini bekerja sesuai aturan sebagai pengawas mata pelajaran. Sehingga di lingkungan Kementerian Agama ada pengawas satuan pendidikan dalam bentuk pengawas madrasah dan ada pengawas mata pelajaran PAI yang bertugas di sekolah umum. Bahkan akan lebih baik lagi jika mengangkat pengawas bimbingan dan penyuluhan yang bertugas di lingkungan madrasah. Pedoman yang mengatur pengangkatan pengawas seperti yang dikemukan di atas dapat dituangkan dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Mengingat pentingnya pedoman yang harus dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai pedoman teknis perhitungan beban kerja guru dan pengawas madrasah, maka sudah sepantasnya dalam waktu dekat pedoman yang dimaksud diterbitkan. Saat ini ini terjadi kekosongan pedoman khusus. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan di atas maka ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu: 1.
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menurut Permenag No. 2 Tahun 2012 adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pengawasan dalam konteks ini meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal itu ditegaskan pada PP Nomor: 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, ayat (3) menyatakan: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 23 ditegaskan: Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
2.
Mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pengawas PAI bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Mengingat tugas dan fungsi pengawas PAI dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam sangat strategis maka diperlukan
125
Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 12, No. 1, Januari 2016: 117-126
Pedoman Pengawas Agama Islam yang dapat dijadikan acuan oleh pengawas dan pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama. 3.
Pengawas sebagai tenaga kependidikan memiliki peran membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja madrasah. Peran pengawas madrasah sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan madrasah, dan telah diperkuat kedudukannya melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengawas diharuskan untuk memiliki kompetensi yang lebih unggul dari guru maupun kepala sekolah. Keunggulan kompetensi tersebut meliputi tiga kompetensi pokok yaitu supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan.
4.
Tuntutan profesionalitas mewajibkan pengawas untuk memenuhi kompetensi sebagai supervisor akademik dan manajerial yang merupakan tugas pokok pengawas madrasah. Dalam fungsinya sebagai supervisor akademik, pengawas berkewajiban untuk membantu tenaga pendidik atau guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, berkewajiban membantu kepala madrasah agar mencapai madrasah yang efektif. Selain itu, pengawas memiliki peran evaluator pendidikan dimana pengawas harus memiliki kompetensi mengevaluasi kinerja guru dan Kepala madrasah.
DAFTAR PUSTAKA An-Nahidl, Nunu Ahmad dkk, Spektrum Baru Pendidikan Madrasah, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 422 – 423 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas Dirjen PMPTK Diknas tahun 2009 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Malang: Bina Aksara, 1984), hlm. 62 Nur Abadi, dkk. Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah, (Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2012), hlm. 19 – 22 Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/PB 2011, No. 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Permenpan dan RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah PMA No. 2 Tahun 2012 tetang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah
126
