KAJIAN IMPOR BIBIT SAPI POTONG DARI WILAYAH TERTULAR PENYAKIT MULUT DAN KUKU
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
KAJIAN IMPOR BIBIT SAPI POTONG DARI WILAYAH TERTULAR PENYAKIT MULUT DAN KUKU
Penyusun
: Ismeth Inounu RMA Adjid Atien Priyanti
Diterbitkan oleh
: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan 31 . Raya Pajajaran Kav .E-59 Bogor 16 Telp (02
ISBN
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor
KAHAN IMPOR BIBIT SAPI POTONG DART WILAYAH TERTULAR PENYAKIT MULUT DAN KUKU
Hak Cipta @ Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Raya Pajajaran Kav E Bogor Telp : Fax : ; Email : criansci@indo net i d
Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan KDT
Kajian Impor Bibit Sapi Potong dari Wilayah Tertular Penyakit Mulut dan Kuku / Inounu I dkk Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan : iv + him ; ilus ; cm ISBN Sapi Potong Bibit Wilayah Tertular Penyakit Mulut dan Kuku I Judul ; II Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan ; Ill Inounu I
KATA PENGANTAR
Upaya pemerintah untuk mengurangi impor sapi potong telah dilakukan dengan membuat cetak biru "Program Untuk PSDS tahun Swasembada Daging Sapi diperlukan tambahan bibit sapi mensukseskan PSDS juta ekor dalam kurun waktu lima tahun potong sebanyak Kebutuhan ini dapat atau sebanyak ribu ekor tahun peningkatan produktivitas dan reproduktivitas dipenuhi melalui yang Iebih cepat lagi sapi potong lokal dan atau dengan cara dengan mengimpor sapi bibit dari luar negeri Dalam UU No pasal impor sapi bibit dalam rangka meningkatkan mutu dan keragaman genetik guna memenuhi kekurangan bibit ternak importasi sumber daya genetik SDG sapi potong dapat dilakukan dengan prinsip dan pendekatan kehati hatian agar memenuhi persyaratari mutu dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Melalui impor sapi bibit bukan saja menambah populasi ternak sapi potong tetapi juga mendapatkan sapi bibit yang bermutu tinggi untuk perbaikan mutu genetik sapi lokal Dalam upaya mendukung program tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui tim Analisis Kebijakan telah melakukan dua kali kegiatan Iokakarya diskusi Rountable Discussion : Impor Bibit Sapi ilmiah meliputi : Penyakit Mulut dan Kuku Potong Terkait dengan Status PMK dan Bovine Spongiform Encephalopathy BSE ; Rountable discussion : Kajian Teknis dan Analisis Kebijakan Impor Bibit Sapi Potong Bibit dari Negara Tertular PMK Hasil dari kedua diskusi tersebut dirangkum dalam buku ini yang sebesar besarnya terima kasih Ucapan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya dokumen ini Buku ini merupakan dokumen dinamis yang dirasakan masih jauh dari sempurna sehingga iii
masukan dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sangat diharapkan Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca untuk implementasi program usaha sapi potong di masa masa yang akan datang
Bogor Mei Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Dr Drh Darminto
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
III
Daftar Isi
v
Pendahuluan Tahapan Kegiatan Sasaran Penyakit Mulut dan Kuku PMK Impor Bibit Sapi Potong Dukungan Aspek Legal dan Teknis Kebijakan Impor Bibit Sapi Potong dari negara tertular PMK Kesimpulan dan Upaya Tindak Lanjut Matriks Rencana Tindak Strategi Impor Bibit Sapi Potong terkait Penyakit Mulut dan Kuku PMK Daftar Bacaan Tim Analisis Kebijakan Tim Perumus Lampiran
V
PENDAHULUAN
Saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging sapi secara nasional Indonesia masih harus mengimpor daging dan sapi bakalan dalam jumlah yang cukup besar terutama dari Australia Impor ini diprediksi akan terus meningkat jumlahnya seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia Upaya pemerintah untuk mengurangi impor ini telah dilakukan dengan membuat cetak biru Program Swasembada Daging Sapi PSDS tahun Untuk mensukseskan PSDS diperlukan tambahan bibit sapi potong sebanyak juta ekor dalam kurun waktu lima tahun atau sebanyak ribu ekor pertahun Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi potong lokal dan atau dengan cara yang lebih cepat lagi dengan mengimpor sapi bibit dari luar negeri Dalam UU No pasal Impor sapi bibit dari luar negeri dalam rangka meningkatkan mutu dan keragaman genetik guna memenuhi kekurangan bibit ternak impor sumber daya genetik SDG sapi potong dapat dilakukan dengan prinsip dan pendekatan kehati hatian agar memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Melalui impor sapi bibit bukan saja menambah populasi ternak sapi potong tetapi juga mendapatkan sapi bibit yang bermutu tinggi untuk perbaikan genetik sapi lokal Berdasarkan Resolusi OIE No bulan Mei sampai saat ini Indonesia termasuk salah satu Negara dari negara di dunia yang dinyatakan masih bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK Untuk pemenuhan kebutuhan ternak sapi bibit Indonesia dapat memilih untuk mengimpornya dari salah satu ke negara yang bebas PMK tersebut namun jenis sapi yang tersedia dari negara negara tersebut kebanyakan jenis Bos taurus yang tidak sesuai dengan kondisi
alam tropis Indonesia Jenis sapi yang diinginkan adalah sapi Bos indices yang hanya terdapat pada beberapa negara saja seperti India Brazil Argentina Namun Negara negara ini tidak bebas PMK Sejarah membuktikan bahwa pemerintah Hindia Belanda pada zaman kolonial telah mendatangkan sapi Benggala dari India yang sekarang dikenal sebagai sapi Peranakan Ongole Pada awalnya sapi ini dilokalisir di suatu pulau yaitu di pulau Sumba Sapi sapi dari pulau tersebut saat ini dikenal sebagai sapi Sumba Ongole Dengan semakin majunya perkembangan riset dan teknologi bidang veteriner maka sangat terbuka lebar untuk mengulangi sejarah suksesnya Belanda mengembangkan sapi dengan cara mengimpor SDG sapi dari negara tidak bebas PMK ke suatu pulau di Indonesia
TAHAPAN KEGIATAN
Suatu diskusi melalui Tim Analisis Kebijakan Peternakan dan Veteriner telah dilakukan untuk merespon permintaan Menteri Pertanian RI tentang importasi bibit sapi potong ini disajikan terkait dengan status penyakit PMK Kajian dengan memperhatikan UU No Tahun tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; UU No Tahun tentang Karantina Hewan Wan dan tumbuhan dan PP No Tahun tentang Karantina Hewan serta Resolusi OIE No dan General Session May dan juga melalui review beberapa media cetak elektronik untuk populasi hewan sapi potong Roundtable discussion I dilaksanakan pada Maret di Puslitbang Peternakan Bogor tanggal dengan topik Impor bibit sapi potong dari wilayah tertular Penyakit Mulut dan Kuku PMK
Kegiatan ini dilanjutkan dengan melakukan roundtable discussion II pada tanggal April Bertindak sebagai nara sumber adalah Dr Drh RM Abdul Adjid Peneliti Madya pada Bbalitvet; dengan topik bahasan Kajian impor bibit sapi potong dari wilayah tertular PMK bertindak sebagai pembahas adalah dari : Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan Pusat Karantina Hewan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB Acara ini juga dihadiri oleh peneliti dari Balai Besar Penelitian Veteriner Balai Penelitian Ternak dan Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan Hasil diskusi dan rekomendasi diharapkan dapat dipergunakan secara langsung oleh pengambil kebijakan di Perbibitan dan Direktorat Kesehatan tingkat pusat Direktorat Hewan Direktorat Jenderal Peternakan pusat pusat pembibitan BPTU ; BET; BBIB ; BIB Dinas Propinsi maupun Kabupaten dalam rangka mempertajam program program kerjanya serta kebijakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia
SASARAN Sasaran kegiatan ini adalah altermatif terbukanya peluang impor bibit sapi potong balk dari negara yang bebas maupun tertular penyakit PMK
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PMK Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang bebas dari PMK Indonesia juga menyatakan diri bebas dari BSE Dengan demikian maka PMK dan BSE merupakan penyakit eksotis bagi Indonesia Terhadap BSE Indonesia bebas secara historis sedangkan terhadap PMK Indonesia memperoleh status bebas melalui perjuangan yang panjang
Usaha Indonesia untuk membebaskan dari PMK berlangsung selama tahun dengan mencurahkan tenaga biaya dan keahlian secara professional Baru tahun Indonesia mengajukan status bebas PMK kepada organisasi kesehatan hewan dunia OIE Setelah melakukan verifikasi dan pemeriksaan baru pada tahun Indonesia diakui dan dinyatakan bebas PMK oleh OIE Oleh sebab itu status bebas PMK ini harus dipertahankan secara professional Dalam rangka mempertahankan status bebas PMK melalui UU No tahun tentang Pokok pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta peraturan perundang undangan pendukungnya yang sekarang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi maka negara Indonesia melarang impor hewan bahan asal hewan dan produk asal hewan dari Negara yang tidak bebas penyakit eksotik list A dari OIE termasuk PMK Oleh sebab itu Negara Indonesia hanya mengimpor sapi dan daging dari Australia dan New Zealand karena Negara tersebut bebas PMK disamping lokasinya relative lebih dekat Dalam perkembangannya UU No tersebut dinilai kurang mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis Indonesia seperti era otonomi daerah dan lain lain maka UU Tahun tersebut diperbaharui dengan lahirnya UU No tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No Tahun mengelaborasi kebijakan otonomi daerah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengamanatkan proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan berdasarkan kaidah ilmiah dan keterbukaan publik serta mengimplementasikan kebijakan pelarangan pemasukan hewan dan bahan asal hewan dari luar negeri berbasis analisis resiko yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi sumberdaya alam Indonesia Pada Pasal ayat UU No Tahun dengan tegas menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pemasukan
bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk : a meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b mengembangkan IPTEK; c mengatasi kekurangan benih bibit di dalam negeri dan d pengembangan keperluan penelitian dan memenuhi ayat menyatakan bahwa Sementara itu Pasal pemasukan benih atau bibit dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan perwilayahan bibit Pemasukan bibit ternak dari luar negeri harus hasil analisis memenuhi persyaratan antara lain memiliki : resiko penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik pada negara dan atau zona suatu negara sebagai jaminan keamanan produk hewan yang akan diekspor ke wilayah Analisis resiko juga Negara Kesatuan Republik Indonesia rencana pemasukan hewan Nomor dapat diterapkan pada registrasi untuk unit usaha yang mengekspor kewilayah NKRI sesuai dengan Rekomendasi dari otoritas veteriner internasional yang relevan antara lain dari OIE dan ketentuan Yang dimaksud atau Codex Alimentarius Commision CAC adalah dengan tata cara pemasukan produk hewan dan peraturan ketentuan teknis kesehatan hewan memenuhi perundang undangan di bidang karantina hewan
IMPOR BIBIT SAPI POTONG Meskipun banyak Negara yang dapat menyediakan namun Indonesia bibit sapi keturunan Bos indicus label tidak boleh mengimpor dari sembarang Negara hal ini terkait dengan status negara tersebut terhadap PMK serta Bovine spongiform encephalopathy BSE Dua penyakit tersebut di atas sangat penting bagi Negara Indonesia karena keduanya merupakan penyakit eksotik Sesuai dengan amanah UU No lengkap dengan Penjelasan atas UU tersebut Tahun
maka impor sapi potong bibit untuk keperluan penambahan populasi sapi potong bibit dan untuk perbaikan mutu bibit sapi lokal wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang undangan di bidang karantina hewan serta memperhatikan kebijakan pewilayahan bibit Tabel menyajikan daftar Negara negara pengekspor sapi potong dan status Negara tersebut terhadap PMK dan BSE Tabel
Negara
Daftar Negara pengekspor ternak kaitannya dengan status penyakit PMK dan Bovine Spongiform BSE Resolusi OIE No dan May Populasi sapi ekor
sapi dunia dan mulut dan kuku Encephalopathy General Session
Status Penyakit Mulut dan Kuku PMK Negara bebas
Zona bebas tanpa vaksinasi
Status BSE
Zona bebas dengan vaksinasi
Australia
ya
Negligible
Canada
ya
Controlled
Chili
DT
ya
Negligible
Mexico
DT
ya
Controlled
New Zealand
DT
ya
Negligible
USA
ya
Controlled
India
tertular
tidak ada
tidak ada
DT
Pakistan
tertular
tidak ada
tidak ada
Controlled
Brazil
tertular
Argentina
tertular
Catatan : DT= data tidak tersedia
ada State ada
ada state ada
DT
Negligible
Dari aspek keterkaitan dengan status PMK maka impor bibit sapi potong dapat dilakukan dari Negara bebas PMK : Australia Canada Chili Mexico New Zealand USA dan atau dari zona bebas PMK di Negara Brazil dan Argentina Sementara itu dari aspek BSE pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan status mana yang bisa diterima : negligible atau controlled berdasarkan hasil analisis resiko yang dilakukan
DUKUNGAN ASPEK LEGAL DAN TEKNIS KEBIJAKAN IMPOR BIBIT SAPI POTONG DART NEGARA TERTULAR PMK
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM yang salah satunya adalah peningkatan ketahanan pangan Hal ini tertuang dalam komitmen Kementerian Pertanian dalam bentuk kontrak program PSDS kinerja untuk mewujudkan Pengembangan usaha pembibitan sapi lokal sudah dikaji namun untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional diperlukan perencanaan dalam jangka panjang Dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit sapi potong dari keturunan Bos indicus perlu dicarikan alternative pasokan dari banyak negara termasuk kemungkinannya dari negara tertular PMK yang memiliki zona bebas Hal ini karena jumlah bibit sapi potong yang diperlukan tidak sedikit Namun tetap harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur SDM dan prasarana peraturan perundangan teknologi serta dukungan investasi dan permodalan Prinsip dengan pendekatan kehati hatian harus menjadi pertimbangan utama
Untuk melaksanakan importasi sumber daya genetik SDG bibit sapi potong dari negara tertular PMK perlu memperhatikan pada hal hal sebagai berikut di bawah ini : a
Memenuhi persyaratan teknis Terrestrial Animal Health Code Article
internasional Chapter
OIE
b
Memenuhi amanah Undang Undang Republik Indonesia nomor tahun serta perlu melakukan analisa resiko yang saat ini masih menjadi wewenang Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan keanggotaan terdiri dari pakar kedokteran hewan dari karantina perguruan tinggi litbang dlsb
c
Kondisi saat ini dalam memasukkan sapi hidup dari luar negeri masih menggunakan Instalasi Karantina Hewan Sementara IKHS yang tersebar dimana mana serta lokasinya berada di dalam atau in land' sehingga filosofinya sebagai area pencegah masuknya penyakit menjadi tidak tepat Kondisi seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk pencegahan masuknya penyakit ke wilayah Indonesia terlebih untuk penyakit eksotik tentunya resiko yang harus dipikul sangat besar Dengan demikian maka penguatan infrastruktur Karantina Hewan memang harus menjadi prioritas utama Ada peluang memanfaatkan pulau pulau kecil dan terluar sebagai pulau karantina atau protection zone yang juga berfungsi sebagai pulau pengembangan sapi bibit
d
Keputusan Menteri Pertanian nomor Kpts PD Tentang Penggolongan Jenis jenis Hama Penyakit Hewan Karantina Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa telah mengatur tentang tindakan pengamanan menyeluruh dari negara yang tertular PMK Pasal menyatakan bahwa PMK termasuk dalam hama penyakit hewan karantina
Golongan I bersama dengan penyakit eksotik lainnya yang cukup berbahaya Jika akan dilakukan importasi ternak bibit dari Negara tertular PMK maka perlu peninjauan kembali KepMentan tentang penggolongan jenis hama penyakit hewan karantina penggolongan dan kiasifikasi media pembawa e
Otoritas veteriner dalam membangun Sistem Kesehatan Hewan Nasional siskeswanas belum terkonsep dengan jelas dan tegas termasuk kewenangan otoritas veteriner dan pengendalian dan pemberantasan penyakit terkait dengan otonomi daerah Demikian halnya dalam peningkatan kemampuan kelembagaan laboratorium veteriner serta penelitian dan pengembangan veteriner nasional
f
Peraturan dan perundang undangan tentang PMK sudah ada di tingkat nasional dan internasional dengan berbagai jenjang Namun masih diperlukan penguatan peraturan dan perundang undangan yang lebih spesifik seperti untuk Siskeswanas termasuk untuk pulau karantina protection zone dan lain sebagainya
g
Kemajuan teknologi veteriner yang sudah sangat maju seperti pendeteksian dini penyakit melalui teknik molekuler belum diimbangi dengan kemampuan infrastruktur kelembagaan terkait yang masih memerlukan peningkatan capacity building untuk menyerap kemajuan teknologi yang memang sudah ada dan sangat maju ini Dengan dukungan teknologi bidang veteriner yang telah sangat maju dan dikuasai serta dukungan peraturan serta perundang undangan maka impor sapi bibit dari negara tertular PMK dengan zona bebas sangat mungkin untuk dilaksanakan
Untuk melaksanakan impor bibit sapi potong dari negara tertular PMK dengan zona bebas diperlukan dukungan
analisis resiko balk di negara eksportir maupun di Indonesia dengan memperhatikan :
a
Acceptable level of protection ALOP untuk hewan sapi impor Kajian sebelumnya untuk daging impor dari zona tidak bebas PMK berada dengan kriteria extremely low
b
Peninjauan establishment area approval
CIA control inspection and
KESIMPULAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT
Persyaratan impor sapi dari negara bebas PMK sudah lama diterapkan di wilayah NKRI Agar diperoleh jaminan keamanan atas pemasukan bibit sapi potong dari Negara tertular dengan zona bebas PMK maka diperlukan persyaratan khusus sebagai berikut: Penguatan Otoritas Veteriner : Menurut UU no Tahun Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah menentukan kebijakan menkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan Dengan kuatnya kelembagaan otoritas veteriner maka siskeswanas dapat dijalankan secara optimal Dengan demikian upaya deteksi dini pemeriksaan pengujian pencegahan pengendalian dan pengobatan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan lainnya termasuk tindakan karantina hewan yang berkaitan dengan importasi sapi
bibit dari Negara tertular yang memiliki zona bebas PMK dapat diimplementasikan Peningkatan Kesiapsiagaan darurat veteriner Indonesia Kiat Vetindo untuk PMK: Otoritas veteriner perlu mensosialisasikan Kiat Vetindo ini secara berjenjang ke Propinsi Kabupaten Kota Kecamatan Desa Kelurahan dan ke masyarakat Kebijakan ini dimaksudkan untuk kewaspadaan sehingga jika terjadi kasus yang dicurigai sebagai PMK dapat segera diambil tindakan yang tepat Kiat Vetindo ini tentunya perlu ditinjau ulang untuk kesesuaian pelaksanaannya sesuai perkembangan dan dinamika kebijakan internasional regional dan nasional Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi veteriner yang sudah sangat maju seperti pendeteksian dini penyakit melalui teknik molekuler untuk PMK yang diimbangi dengan peningkatan kemampuan infrastruktur kelembagaan terkait Melakukan Analisis Resiko terhadap impor sapi bibit dari Negara tertular dengan zona bebas PMK: Analisis resiko harus dilakukan terhadap penyakit hewan menular terutama PMK dan BSE pada zona dari suatu negara yang diakui bebas PMK oleh OIE sebagai jaminan keamanan bibit sapi potong yang akan diekspor kedalam wilayah NKRI Kunjungan ke zona bebas PMK dalam rangka Control CIA : Setelah melakukan analisis resiko Pemerintah membentuk Tim Inspeksi untuk melakukan audit kesehatan hewan pada zona bebas PMK yang diakui oleh OIE dalam Negara calon pengekspor bibit sapi potong ke NKRI untuk melihat kelayakannya sebagai Negara eksportir bibit sapi potong ke Indonesia Inspection and Approval
Persyaratan kesehatan hewan : Disamping persyaratan standar impor ternak dalam persyaratan kesehatan hewan untuk importasi bibit sapi potong dari zona bebas PMK juga ditambahkan persyaratan yang membuktikan bahwa bibit sapi potong yang akan diekspor ke Indonesia telah dibuktikan tidak mengandung antigen atau antibody terhadap PMK menggunakan Uji PCR ELISA antigen dan uji serologi dengan ELISA antibody Melakukan penguatan dan revitalisasi Karantina Hewan dalam melakukan tindakan karantina yang didukung oleh kesiapan infrastruktur Dengan tetap pada pilihan untuk menjadi negara yang bebas PMK Pilihan untuk impor sapi hidup dari negara tidak bebas PMK masih terkendala karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana karantina Berdasarkan UU No Tahun Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UU No Tahun tentang Karantina Hewan ikan dan tumbuhan serta PP No Tahun tentang Karantina Hewan maka semua media pembawa penyakit termasuk bibit sapi potong yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI dari luar negeri wajib dikenakan tindakan karantina Agar diperoleh jaminan kesehatan hewan yang Iebih tinggi atas pemasukan bibit sapi potong dari zona bebas PMK tindakan karantina disarankan untuk dilakukan di Instalasi Karantina Hewan yang diletakan disuatu pulau terluar Indonesia yang juga berfungsi sebagai protection zone Menteri Pertanian setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait dapat menetapkan suatu pulau terluar dari wilayah NKRI sebagai instalasi karantina hewan Jika hewan terbukti tidak membawa penyakit PMK bibit sapi potong yang telah melalui tindakan lokasi karantina tersebut dapat dimasukkan ke pengembangan dan pembibitan sapi potong diwilayah manapun dalam NKRI
Dengan dukungan teknologi bidang veteriner yang saat ini telah sangat maju dan dukungan peraturan serta perundang undangan maka impor sapi bibit dari zona bebas di negara tertular PMK sangat mungkin untuk dilaksanakan Prinsip kehati hatian dengan pendekatan independen dan terintegrasi lintas sektoral menjadi dasar pertimbangan Impor sapi bibit dari zona bebas di negara tertular PMK dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis Internasional OIE Terrestrial Animal Health Code Chapter Article Untuk pengamanan dari aspek legal diperlukan peninjauan kembali Kepmentan nomor tahun serta penguatan peraturan dan perundang undangan PP Siskeswanas termasuk untuk pulau karantina protection zone dan lain sebagainya
MATRIKS RENCANA TINDAK STRATEGI IMPOR BIBIT SAM POTONG TERKAIT PENYAKIT MULUT DAN KUKU PMK RENCANA TINDAK
KELUARAN
SASARAN WAKTU
PENANGGUNG AWAB
I Peningkatan kewaspadaan PMK Penguatan otoritas veteriner
Otoritas veteriner yang kuat
Ditjennakeswan
Penyempurnaan Kesiapsiagaan darurat veteriner Indonesia Kiat Vetindo untuk PMK dan sosialisasi
Kebijakan kesiap siagaan darurat veteriner Indonesia Kiat Vetindo PMK yang aplikatif dan telah disosialisasikan secara berjenjang ke Propinsi kabupaten Kota Kecamatan Desa kelurahan dan ke masyarakat
Ditkeswan Komisi Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina Bbalitvet BBVet BPPV Karantina Hewan FKH
Sosialisasi dan peningkatan pemahaman ancaman penyakit PMK dan BSE dalam pembibitan ternak
Meningkatnya pemahaman tentang ancaman penyakit PMK dan BSE dalam usaha pembibitan bagi seluruh pengemban kepentingan
Ditkeswan Karantina BBVet BPPV Dinas Komisi Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina Bbalitvet FKH PDHI Pemda Dishub
Evaluasi tingkat pemahaman bahaya
Informasi tentang tingkat pemahaman ancaman PMK dan
Ditkeswan BBVet BPPV Dinas Komisi
Bbalitvet BBVet BPPV Karantina Hewan Komisi Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina FKH
penyakit PMK dan BSE bagi pelaku usaha peternak dan wasbitnak II
BSE dalam usaha pembibitan dari seluruh pengemban kepentingan
Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina Bbalitvet FKH
Pencegahan masuknya PMK ke Indonesia dan pengendalian penyebarannya ke wilayah lain Pembentukan Tim Inspeksi untuk melakukan audit kesehatan hewan pada zona bebas PMK di negara yang diakui OIE sebagai calon pengekspor bibit sapi potong ke NKRI
Terbentuknya tim analisis resiko untuk melakukan Control
Inspeksi ke zona bebas PMK di negara tertular dalam rangka Control
Rekomendasi impor sapi bibit dari zona bebas PMK
Ditkeswan Komisi Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina Bbalitvet BBVet BPPV Karantina hewan
Terbentuknya IKH permanen serta meningkatnya kualitas tindak karantina hewan impor
Karantina hewan Ditkeswan
Inspection and Approval CIA
Inspection and Approval CIA Pembentukan Instalasi Karantina Hewan IKH permanen di pulau terluar NKRI sebagai pulau karantina atau protection
zone
Ditkeswan Komisi Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina Bbalitvet BBVet BPPV Karantina hewan
Peningkatan dan penguasaan teknik deteksi agen PMK dan deteksi antibodi PMK
Meningkatnya penguasaan teknik deteksi dini PMK dan kesiapan pelaksanaannya pada keadaan darurat suspect outbreak atau emergency
Bbalitvet BBVet BPPV Karantina Hewan
Pelaksanaan simulasi Kiat Vetindo untuk PMK pada wilayah beresiko tinggi
Meningkatnya penguasaan dan kesiapan dan kesigapan dalam menangani keadaan darurat suspect outbreak atau emergency
Ditkeswan Bbalitvet BBVet BPPV Karantina Hewan Komisi Ahli Keswan Komisi Ahli Karantina Pemda Dishub
DAFTAR BACAAN
Office International Des Epizooties OIE Standards for Diagnostic Test and Vaccine Office International Des Epizooties Animal Health Code
Manual of
OIE
Terestrial
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan Pemantauan Pulau pulau Kecil untuk Pengembangan Usaha Sapi Potong
Undang Undang Republik Indonesia nomor Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun
Undang Undang Republik Indonesia nomor Tahun Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor Tentang Karantina Hewan
tahun
Keputusan Menteri Pertanian nomor Kpts PD Tentang Penggolongan Jenis jenis Hama Penyakit Hewan Karantina Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa Adjid R M A Epidemiologi Penyakit Mulut dan Kuku PMK Makalah pada Pelatihan Medik Veteriner Karantina Hewan BBDPK Cinagara Bogor Badan Karantina Pertanian Tindakan Karantina Ruminansia Besar
Petunjuk Teknis Operasional Hewan Terhadap Hewan
TIM ANALISIS KEBIJAKAN
Prof R Dr Subandriyo Balai Penelitian ternak Ciawi Bogor Prof R Dr Kusuma Diwyanto Pengembangan Peternakan Bogor
Pusat Penelitian dan
Prof R Dr Budi Haryanto Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor Dr Ismeth Inounu Peternakan Bogor
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Dr Abdullah M Bamualim Pusat Pengembangan Peternakan Bogor
Penelitian
dan
Dr Argono R Setioko Bogor
Balai Penelitian Ternak Ciawi
Dr Drh Bogor
Balai Besar Penelitian Veteriner
R M A Adjid
Dr Yulvian Sani Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor Dr Atien Priyanti Peternakan Bogor
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Ratna A Saptati Spt MS Pusat Pengembangan Peternakan Bogor
Penelitian
dan
TIM PERUMUS
Dr Ismeth Inounu Peternakan Bogor
Pusat Penelitan dan Pengembangan
Dr R M A Adjid Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor Dr Atien Priyanti Peternakan Bogor
Pusat Penelitian dan Pengembangan
LAM PIRAN
KA IAN IMPOR BIBIT SAPI POTONG DARI WILAYAH TERTULAR PMK
RM Abdul Adjid Balai Besar Penelitian Veteriner J I RE Matadinata No Bogor
RINGKASAN Untuk melaksanakan impor sumber daya genetik SDG bibit sapi potong dari zona bebas di negara tertular PMK perlu memperhatikan persyaratan teknis internasional OIE Terrestrial Animal Health Code serta memenuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku secara nasional di negara Republik Indonesia Disamping itu melakukan analisa resiko secara cermat dalam perencanaan importasi ternak Penguatan infrastruktur Karantina Hewan dalam pelaksanaan tindak karantina di Instalasi Karantina Hewan harus menjadi prioritas utama dengan rekomendasi memanfaatkan pulau pulau kecil dan terluar sebagai pulau karantina atau protection zone yang juga berfungsi sebagai pulau pengembangan sapi bibit Penguatan Otoritas veteriner dalam membangun Siskeswanas perlu terkonsep dengan jelas dan tegas termasuk kewenangan otoritas veteriner dan pengendalian dan pemberantasan penyakit terkait dengan otonomi daerah Demikian halnya dalam peningkatan kemampuan kelembagaan laboratorium veteriner serta penelitian dan pengembangan veteriner nasional Penyempurnaan dan penguatan peraturan dan perundang undangan yang lebih spesifik seperti untuk Siskeswanas termasuk untuk pulau karantina protection zone dan lain sebagainya Perkembangan teknologi veteriner yang sudah sangat maju seperti pendeteksian dini penyakit melalui teknik
molekuler perlu diserap dan dikuasai serta diimbangi dengan peningkatan kemampuan infrastruktur kelembagaan terkait Perlunya menetapkan dengan jelas dan tegas Acceptable level ofprotection ALOP untuk importasi sapi dari zona bebas di Negara tertular PMK Dalam rangka peningkatan Kesiapsiagaan darurat veteriner Indonesia Kiat Vetindo untuk PMK Otoritas veteriner perlu mensosialisasikan Kiat Vetindo ini secara Kecamatan berjenjang ke Propinsi Kabupaten Kota Desa Kelurahan dan ke masyarakat Kebijakan ini dimaksudkan untuk kewaspadaan sehingga jika terjadi kasus yang dicurigai sebagai PMK dapat segera diambil tindakan yang tepat Kiat Vetindo ini tentunya perlu ditinjau ulang untuk kesesuaian pelaksanaannya dengan perkembangan dan dinamika situasi dan kebijakan internasional regional dan nasional Kata kata kunci : Sapi potong impori zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku PMK
