KAJIAN EVALUASI RISIKO FISKAL ATAS KEBIJAKAN PSO DAN PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY Abstraksi Berdasarkan data realisasi subsidi APBN, selama ini meningkatnya angka subsidi APBN di-drive oleh, salah satunya besaran subsidi listrik. Sejak tahun 2005 subsidi listrik memiliki kecenderungan yang terus meningkat tajam hingga tahun 2008. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemberi subsidi listrik perlu untuk memiliki model keuangan sendiri untuk perhitungan subsidi listrik. Sebab, model PT PLN (Persero) yang digunakan untuk menghitung besaran subsidi listrik hanya memberikan informasi untuk perhitungan besaran subsidi listrik secara agregat dan tidak menampilkan perhitungan secara detail sampai ke biaya pembangkit. Selain itu, juga tidak memberikan informasi yang bisa dipakai dalam rangka pengelolaan dan pengendalian biaya pembangkit, BPP - Tegangan Tinggi, BPP - Tegangan Menengah dan BPP - Tegangan Rendah. Dan, ujungnya, tidak dapat memberikan informasi untuk dipakai dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Subsidi Listrik Dengan memiliki model keuangan seperti tersebut di atas, diharapkan pemerintah mampu mengelola dan mengendalikan dengan baik subsidi listrik melalui pengendalian BPP listrik dan biaya pembangkit sehingga setiap ada usulan perubahan besaran subsidi listrik oleh PT PLN (Persero) pada akhirnya diharapkan tidak berdampak pada meningkatnya risiko fiskal. Adapun tujuan pembuatan model keuangan tersebut adalah untuk: a. mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan struktur biaya pembangkit listrik sebagai dasar penetapan subsidi listrik oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero) b. mengembangkan kerangka analisis yang dapat menjelaskan keterkaitan dan sensitivitas variabel makro ekonomi terhadap besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero) c. mengembangkan model spreadsheet yang digunakan untuk analisis keterkaitan variabel makro ekonomi terhadap struktur biaya pembangkit listrik di PT PLN (Persero).
I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Ketersediaan tenaga listrik adalah salah satu prasyarat mutlak bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai serta dijamin oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu yang pada akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian seluruh daerah di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut di atas, PT PLN (Pesero) melalui visi 75/100 bercitacita bahwa pada tahun 2020 kelak seluruh penduduk Indonesia bisa menikmati layanan tenaga listrik dari BUMN tersebut. Berdasarkan data Departemen ESDM tahun 2008, total kapasitas terpasang dari seluruh pembangkit listrik adalah sekitar 30 ribu MW (terdiri dari pembangkit PLN 24.925 MW, IPP 4.044 MW dan lainnya 916 MW). Dengan sejumlah infrastruktur tersebut, PT PLN (Persero) baru mampu mencapai rasio elektrifikasi 64,3%. Disamping itu, saat ini terdapat program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap pertama. Tentu saja ini merupakan kewajiban PT PLN (Persero)
untuk membiayai seluruh proyek ini, baik dengan cara menjual obligasi maupun dengan pinjaman bank. Dengan meningkatnya kapasitas pembangkit listrik yang masuk ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional yang berasal dari program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW diperkirakan hal itu akan meningkatkan pula risiko fiskal. Alur berpikirnya adalah sebagai berikut: dengan selesainya beberapa proyek pembangkit listrik tentu saja ini akan menambah kapasitas pembangkit listrik secara nasional. Dengan meningkatnya jumlah kapasitas pembangkit listrik maka jumlah masyarakat yang dapat mengkonsumsi tenaga listrik makin bertambah. Bertambahnya masyarakat yang terlayani oleh PT PLN (Persero) atau semakin meningkatnya angka rasio elektrifikasi tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah subsidi listrik karena Harga Jual Tenaga Listrik (HJTL) rata-rata atau Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah lebih rendah daripada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik rata-rata. Dengan demikian, makin besar kapasitas layanan tenaga listrik PT PLN (Persero), makin besar pula potensi meningkatnya risiko fiskal yang berasal dari subsidi listrik. Salah satu cara untuk merumuskan subsidi secara lebih tepat adalah dengan membuat suatu financial model perhitungan subsidi listrik yang menggunakan basis data yang sama dengan financial model perhitungan subsidi listrik milik PT PLN (Persero), namun dengan perspektif yang berbeda (dalam hal ini perspektif negara sebagai pemberi subsidi). Model keuangan PT PLN (Persero) yang selama ini menghasilkan usulan besaran subsidi listrik tidak dilengkapi dengan informasi secara detail hingga biaya pembangkit dan proses perhitungan Biaya Pokok Penyediaan per tegangan (Tegangan Tinggi, Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah). Selain itu, analisis sensitivitas antara asumsi makro ekonomi dan industri listrik terhadap biaya pembangkit, BPP listrik dan subsidi listrik juga tidak dimiliki oleh model PT PLN (Persero). Dengan memiliki model keuangan seperti tersebut di atas, diharapkan pemerintah mampu mengelola dan mengendalikan dengan baik subsidi listrik melalui pengendalian BPP listrik dan biaya pembangkit sehingga setiap ada usulan perubahan besaran subsidi listrik oleh PT PLN (Persero) pada akhirnya tidak berdampak pada meningkatnya risiko fiskal.
1.2. Tujuan Berdasarkan paparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: a. Mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi apa saja yang memiliki keterkaitan dengan struktur biaya pembangkit listrik sebagai dasar penetapan subsidi listrik oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero) b. Mengembangkan kerangka analisis yang dapat menjelaskan keterkaitan dan sensitivitas variabel makro ekonomi terhadap besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero)
c. Mengembangkan model spreadsheet yang akan digunakan untuk analisis keterkaitan variabel makro ekonomi terhadap struktur biaya pembangkit listrik di PT PLN (Persero).
1.3. Output dan Outcome Adapun output yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a.
Faktor-faktor ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan struktur biaya pembangkit listrik sebagai dasar penetapan subsidi listrik oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero)
b.
Kerangka analisis yang dapat menjelaskan keterkaitan dan sensitivitas variabel makro ekonomi terhadap besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero)
c.
Model spreadsheet yang akan digunakan untuk analisis keterkaitan variabel makro ekonomi terhadap struktur biaya pembangkit listrik di PT PLN (Persero).
Sedangkan outcome yang diharapkan adalah tersedianya analisis sensitivitas variabel makro ekonomi terhadap perubahan struktur biaya pembangkit listrik di PT PLN (Persero) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan besaran subsidi listrik oleh pemerintah.
II. Metodologi Penelitian Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan: 1.
Model Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Keuangan dalam APBN
2.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.
Di bawah ini, adalah bagan Model Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Keuangan da lam APBN yang menggambarkan dukungan pemerintah bagi pelaksanaan PSO listrik sehingga misi PSO bidang ketenagalistrikan dari pemerintah dapat tercapai.
Efektivitas PSO
Efisiensi PSO RPJP, RPJM, RKP, UU 19/2003, UU Sektor, Perpres 5/2006, PMK Subsidi Listrik
Aktivitas PSO
Dukungan Pemerintah berupa Subsidi Listrik
Output PSO
Ketersediaan tenaga listrik Terlaksananya investasi dan pemeliharaan pembangkit listrik non BBM
Misi PSO Pemerintah
Peningkatan pelayanan umum Pertumbuhan ekonomi Diversifikasi energi primer
Bagan 1 - Model Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Keuangan dalam APBN
Untuk data asumsi yang diduga terkait dengan besaran subsidi listrik, variabel makro ekonomi yang akan digunakan dalam model spreadsheet tersebut adalah harga bahan bakar (ICP, gas, batubara, panas bumi), inflasi, kurs, tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Untuk biaya pembangkitan (sebagai komponen pembentuk BPP TT) sudah termasuk biaya pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) dan sewa pembangkit. Data biaya pembangkitan dikumpulkan per jenis pembangkit listrik per lokasi (bottom up approach). Selanjutnya, data biaya pembangkitan, biaya transmisi TT dan lainnya yang berada dalam satu sistem jaringan ketenagalistrikan akan diproses oleh model penelitian ini berdasarkan sistem jaringan yang ada. Sedangkan BPP listrik yang digunakan sebagai dasar perhitungan subsidi listrik adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yaitu: BPP Tegangan Tinggi, BPP Tegangan Menengah dan BPP Tegangan Rendah. Perhitungan detailnya adalah sebagai berikut:
BPP TT
= Total Biaya di TT / kWh net di TT = (Biaya Pembangkitan + Biaya Transmisi TT) / (kWh diterima di TT – kWh losses di TT)
BPP TM
= (Total Biaya di TM – Pendapatan di TT) / kWh net di TM = ((Total Biaya di TT + Biaya Distribusi di TM) – (kWh terjual di TT x BPP TT)) / (kWh diterima di TM – kWh losses di TM)
BPP TR
= (Total Biaya di TR – (Pendapatan di TT dan TM) / kWh net di TR = ((Total Biaya di TM + Biaya Distribusi di TR) – (kWh terjual di TT x BPP TT + kWh terjual di TM x BPP TM)) / (kWh diterima di TR – kWh losses di TR)
Kemudian, berdasarkan persamaan BPP TT, BPP TM dan BPP TR di atas, maka besaran subsidi listrik yang harus dibayarkan pemerintah adalah sesuai dengan persamaan sebagai berikut: Subsidi = - (Harga Jual Tenaga Listrik – BPP (1 + margin)) x kWh terjual
Besaran subsidi ini diperoleh per golongan tarif dan per jenis tegangan (TT, TM, TR). Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku hingga saat ini adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004. Dari uraian di atas, alur dari model perhitungan subsidi listrik yang dibangun dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini: Pengisian data asumsi makro ekonomi dan lainnya
Pengisian data HJTL, Volume penjualan tenaga listrik, Biaya pembangkit Perhitungan BPP TT, BPP TM, BPP TR
Perhitungan Subsidi Listrik
Bagan 2 – Alur Model Perhitungan Subsidi Listrik
III. Analisis dan Pembahasan Dalam penjelasan bab terdahulu, telah dipaparkan bahwa model ini dibangun dengan menggunakan bottom up approach sebagai dasar perhitungan besaran subsidi listrik. Dengan pendekatan tersebut, bisa diketahui berdasarkan variabel apa saja biaya pembangkit dari suatu pembangkit listrik itu dibentuk, bagaimana pengaruh faktor makro ekonomi itu berdampak terhadap biaya pembangkit, seberapa besar faktor industri listrik
berdampak terhadap biaya pembangkit sampai dengan bagaimana cara faktor makro ekonomi dan industri listrik itu berpengaruh terhadap besaran subsidi listrik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan struktur model simulasi yang menghubungkan asumsi makro ekonomi dan industri ke model biaya pembangkit, volume penjualan listrik hingga subsidi listrik. Bagan 3 Struktur Model Simulasi Biaya Pembangkit Volume penjualan listrik per golongan tarif dan tegangan
Asumsi makro ekonomi dan industri
Model biaya pembangkit
Harga jual tenaga listrik per golongan tarif dan tegangan
Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan listrik
Rekap pembangkit
Perhitungan subsidi listrik
Output: Biaya pembangkit, Fuel mix, BPP, Subsidi per golongan , Subsidi total
3.1 Faktor Sensitivitas Biaya Pembangkit Faktor-faktor makro ekonomi yang masuk dalam pertimbangan model penelitian ini yaitu: Harga energi primer: Indonesian Crude Petroleum, batubara dunia, gas dan panas bumi; Inflasi: Indonesia dan dunia Kurs Rp terhadap USD
Tingkat pertumbuhan ekonomi Tingkat suku bunga: SBI dan London Inter Bank Offered Rate (LIBOR)
Sedangkan faktor-faktor industri listrik yang dipertimbangkan dalam model ini adalah: Alpha Pertamina untuk bahan bakar minyak (HSD, IDO, dan MFO) Pajak Pertambahan Nilai BBM Susut jaringan TT, TM dan TR Tingkat marjin dari BPP Tingkat pertumbuhan permintaan listrik
Pada dasarnya, biaya pembangkit terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Sekitar 60 persen biaya pembangkit disumbang dari komponen biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar merupakan biaya variabel yang paling signifikan terhadap biaya pembangkit. Biaya variabel lainnya adalah biaya pemeliharaan yang nilainya bergerak sesuai dengan jumlah produksi tenaga listrik oleh pembangkit listrik tersebut. Sedangkan Biaya tetap pembangkit terdiri dari:
Biaya kepegawaian
Biaya administrasi
Biaya beban bunga
Penyusutan
Biaya-biaya ini tetap ada walaupun pembangkit listrik tidak memproduksi tenaga listrik.
3.2. Pengaruh Faktor Makro dan Industri Terhadap Biaya Pembangkit
Bagan 4 - Pengaruh Faktor Makro dan Industri Terhadap Biaya Pembangkit
Makro: 1. Harga ICP 2. Harga Batubara 3. Harga Gas 4. Harga Panas Bumi 5. Inflasi Indonesia 6. Inflasi Dunia 7. Kurs Rp/USD 8. Pertumbuhan Ekonomi 9. Suku Bunga SBI 10. Suku Bunga LIBOR Industri: 1. Alpha HSD 2. Alpha IDO 3. Alpha MFO 4. PPN BBM 5. Susut Jaringan TT 6. Susut Jaringan TM 7. Susut Jaringan TR 8. Marjin 9. Pertumbuhan listrik
Biaya Pembangkit: Biaya Variabel: Biaya Bahan Bakar
Biaya pemeliharaan
Biaya Tetap: Biaya kepegawaian Biaya administrasi Biaya Material Jasa Borongan Biaya beban bunga a. Komponen Rp b. Komponen USD Penyusutan
Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa hampir semua faktor asumsi, baik makro ekonomi maupun industri, mempengaruhi besaran biaya pembangkit, baik melalui biaya variabel maupun biaya tetap. Harga ICP, harga batu bara dunia, harga gas dan harga panas bumi akan mempengaruhi biaya pembangkit melalui biaya bahan bakar. Faktor kurs Rp terhadap USD ini mempengaruhi besaran biaya pembangkit melalui banyak komponen biaya. Komponen biaya yang dpengaruhi secara langsung oleh faktor kurs adalah biaya bahan bakar, biaya material dan jasa borongan yang biasanya berdenominasi valas, biaya beban bunga pinjaman luar negeri, biaya pemeliharaan (berdenominasi Rp namun mengikuti pergerakan nilai USD) dan biaya penyusutan. Sedangkan suku bunga LIBOR hanya mempengaruhi biaya bunga pinjaman, yang merupakan bagian dari biaya tetap pembangkit listrik. Selanjutnya, dari sisi industri listrik, faktor alpha Pertamina untuk bahan bakar HSD, IDO maupun MFO serta Pajak Pertambahan Nilai BBM mempengaruhi besaran biaya pembangkit melalui biaya bahan bakar.
3.3. Model Biaya Pembangkit Berikut ini tampilan dari model simulasi biaya pembangkit bagian input. Pada bagian input ini, terdiri dari kumpulan asumsi, baik makro ekonomi maupun industri listrik.
Tabel 1. Asumsi Faktor Makro dan Industri Listrik INPUT Asumsi faktor-faktor makro Harga ICP Harga Batubara Dunia Harga Gas Harga Panas Bumi Inflasi Indonesia Inflasi dunia Kurs USD Pertumbuhan Ekonomi Tingkat suku bunga SBI Tingkat suku bunga LIBOR
2008 130 70 3,8 752 6,0% 2,5% 9250 5,60% 8,0% 3,0%
Satuan USD per barrel USD per ton USD per MMBTU Rp./kWh per tahun per tahun Rp. Per USD per tahun per tahun per tahun
2008 5% 5% 5% 10% 0% 0,05 31,73 268,15 2,75% 2,75% 5,50% 0,00% 8,96%
Satuan
Nilai Referensi 130 70 3,8 752 6,00% 2,50% 9250 5,60% 8,00% 3,00%
Asumsi faktor-faktor industri Alfa Pertamina, HSD Alfa Pertamina, MFO Alfa Pertamina, IDO PPN BBM Harga Pembelian Listrik Komponen Valas Komponen Rupiah Harga Sewa Pembangkit Susut Jaringan TT Susut Jaringan TM Susut Jaringan TR Marjin BPP untuk perhitungan Subsidi Pertumbuhan permintaan listrik
5,00% 5,00% 5,00% 10,00% USD/kWh Rp/kWh Rp/kWh
per tahun
0,05 31,73 268,15 2,75% 2,75% 5,50% 0,00% 8,96%
Asumsi faktor-faktor di atas selanjutnya menjadi masukan untuk menghitung biaya pembangkit.
3.4 Biaya Pokok Penyediaan Listrik Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) terdiri dari BPP Tegangan Tinggi, BPP Tegangan Menengah dan BPP Tegangan Rendah. Sedangkan variabel makro ekonomi dan industri listrik BPP adalah sejumlah variabel yang mempengaruhi biaya pembangkit serta susut dan jumlah listrik yang terjual di tiap jaringan tegangan (TT, TM dan TR). Juga biaya transmisi (untuk TT) atau biaya
distribusi (TM dan TR) yang disebabkan komponen biaya tersebut berdenominasi US dollar atau bergerak seiring dengan fluktuasi kurs US dollar terhadap Rupiah. Adapun persamaan dari BPP Tegangan Tinggi adalah sebagai berikut:
BPP TT
= Total Biaya di TT / kWh net di TT = (Biaya Pembangkitan + Biaya Transmisi TT) / (kWh diterima di TT – kWh losses di TT)
Biaya Transmisi TT adalah penjumlahan dari biaya-biaya fungsional di transmisi tegangan tinggi. Biaya fungsional tersebut meliputi biaya pemeliharaan (material dan jasa borongan) TT, biaya administrasi TT, biaya kepegawaian TT, biaya penyusutan TT dan biaya pinjaman TT. Adapun persamaan dari BPP Tegangan Menengah adalah sebagai berikut:
BPP TM
= (Total Biaya di TM – Pendapatan di TT) / kWh net di TM = ((Total Biaya di TT + Biaya Distribusi di TM) – (kWh terjual di TT x BPP TT)) / (kWh diterima di TM – kWh losses di TM)
Biaya Distribusi TM adalah penjumlahan dari biaya-biaya fungsional di distribusi tegangan menengah. Biaya fungsional tersebut meliputi biaya pemeliharaan (material dan jasa borongan) TM, biaya administrasi TM, biaya kepegawaian TM, biaya penyusutan TM dan biaya pinjaman TM. Adapun persamaan dari BPP Tegangan Rendah adalah sebagai berikut:
BPP TR
= (Total Biaya di TR – (Pendapatan di TT dan TM) / kWh net di
TR = ((Total Biaya di TM + Biaya Distribusi di TR) – (kWh terjual di Biaya distribusi TT x TR BPPadalah TT + kWh penjumlahan terjual di TM darix BPP biaya-biaya TM)) / (kWh fungsional diterima di distribusi tegangan rendah. Biaya fungsional tersebut meliputi biaya pemeliharaan (material dan di TR – kWh losses di TR) jasa borongan) TR, biaya administrasi TR, biaya kepegawaian TR, biaya penyusutan TR dan biaya pinjaman TR.
3.5. Model Biaya Pokok Penyediaan Listrik Pada Model Biaya Pembangkit mempunyai keluaran berupa biaya pembangkit dan jumlah bruto produksi listrik secara agregat. Variabel biaya pembangkit tersebut menjadi masukan bagi model biaya pokok penyediaan.
Implementasi perhitungan biaya pokok penyediaan di level tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah adalah seperti di bawah ini:
Tabel 2 Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan TT, TM dan TR
Item a Biaya Pembangkitan (Rp. Milyar) b Biaya Transmisi Tegangan Tinggi c=a+b Total Biaya di Tegangan Tinggi d GWh diterima di Tegangan Tinggi e GWh losses di Tegangan Tinggi f=d-e GWh net di Tegangan Tinggi
Susut
TW I -
37.801 1.046 38.847
2,75%
36.721 1.010 35.711
g GWh jual di Tegangan Tinggi
3.224
h=c/f Biaya Pokok Penyediaan TT (Rp./kWh) i Biaya Distribusi di Tegangan Menengah j=c+i Total Biaya di Tegangan Menengah
1.087,8 1.046 39.893
k=f-g GWh diterima di Tegangan Menengah l GWh losses di Tegangan Menengah m=k-l GWh net di Tegangan Menengah
32.487 893 31.593
2,75%
n GWh jual di Tegangan Menengah
11.895
o=(j-gxh)/m Biaya Pokok Penyediaan TM
1.152
p Biaya Distribusi di Tegangan Rendah q=j+p Total Biaya di Tegangan Rendah
1.046 40.940
r=m-n GWh diterima di Tegangan Rendah s GWh losses di Tegangan Rendah t=r-s GWh net di Tegangan Rendah
19.698 1.083 18.614
5,50%
u GWh jual di Tegangan Rendah
18.614
v=((j+p)-(hxg+nxo))/t Biaya Pokok Penyediaan TR 3.6. Perhitungan Subsidi Listrik
1.275
Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa formula perhitungan subsidi listrik seperti berikut ini:
Subsidi = - (Harga Jual Tenaga Listrik – BPP (1 + margin)) x kWh terjual
IV. Penutup 4.1 Kesimpulan
Model simulasi yang sedang dibangun dalam rangka pengelolaan dan pengendalian subsidi listrik ini untuk sementara sudah bisa memenuhi harapan dalam konteks kerangka berpikir proses perhitungan subsidi listrik yang relatif lebih baik dengan alasan proses ini dimulai dari bawah, yaitu dari level pembangkit listrik (bottom up). Setidaknya terdapat dua hal yang dapat disimpulkan dari pembangunan model simulasi ini, yakni: 1. Model tersebut dapat menjelaskan keterkaitan antara asumsi makro ekonomi dan industri listrik terhadap biaya pembangkit, BPP listrik sampai subsidi listrik. 2. Model tersebut dapat digunakan untuk pengendalian besaran subsidi listrik dengan cara peningkatan efisiensi BPP listrik melalui pengendalian biaya pembangkit. Oleh karena itu, beberapa manfaat yang diharapkan dari model simulasi ini adalah: 1. Model tersebut diharapkan berguna sebagai pembanding terhadap model milik PT PLN (Persero) untuk mengalokasikan besaran subsidi listrik secara lebih tepat. 2. Model tersebut diharapkan berguna sebagai alat untuk memproyeksi besaran subsidi listrik di masa depan. 3. Model tersebut diharapkan berguna sebagai alat pengendalian besaran subsidi listrik. Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2007 yang menjadi pedoman teknis pembayaran subsidi listrik saat ini perlu dikaji ulang. Kegiatan verifikasi dari instansi berwenang yang hanya berbasis dokumen pengajuan tagihan memiliki beberapa kelemahan diantaranya: (1) Skema pemberian subsidi (PSO) listrik kepada PT PLN (Persero) belum dapat menjamin pengelolaan pengendalian risiko fiskal atas perubahan besaran subsidi listrik. (2) Ketidakmampuan, kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh manajemen PT PLN (Persero) dalam penyediaan listrik secara otomatis dialihkan kepada pemerintah, dan bagi PT PLN (Persero) sendiri tidak berlaku sistem reward dan punishment;
4.2 Rekomendasi Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan Badan Kebijakan Fiskal antara lain adalah: 1.
Dalam hal operasionalisasi model untuk pengelolaan dan pengendalian subsidi listrik, Badan Kebijakan Fiskal perlu meningkatkan koordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memperkuat data base model tersebut.
2.
Perlunya pengaturan alokasi risiko fiskal atas perubahan subsidi listrik dimana: (1) perubahan yang disebabkan oleh faktor internal PT PLN (Persero) tanggung jawab BUMN tersebut.
menjadi
(2) perubahan karena faktor eksternal menjadi tanggung jawab Pemerintah. 3. Terkait dengan nomor 2 tersebut di atas, Badan Kebijakan Fiskal menjadi inisiator untuk mengkaji ulang materi PMK Nomor 111 Tahun 2007 (draft revisi terlampir) tersebut.
V. Daftar Pustaka Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perseroan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik Tahun 2007. Murray, B (2009),”Power Markets and Economics: Energy Costs, Trading, Emissions”, Wiley Marsudi, Djiteng, (2005),”Pembangkitan Energi Listrik”, Jakarta: Penerbit Erlangga Moltke, A. McKee, C. Morgan, T (2004), “Energy Subsidies: Lessons Learned in Assessing Their Impact” Kementerian Bidang Perekonomian, 2007, “Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrastruktur: Kajian Awal Evaluasi Kebijakan PSO BUMN Infrastruktur”. Nahadi, Bin, 2007, “Komersialisasi Public Service Obligation (PSO)”.
