KAIL DAN IKAN SAMA PENNTINGNYA! AH MAFTUCHAN – PERKUMP ULAN PRAKARSA
“PERAN BPJS DALAM MENURUNKA KETIMPANGAN DAN MEMPERKUAT KOHESI SOSIAL DI INDONESIA” INFID & BPJS KETENAGAKERJAAN Jakarta, 21 Desember 2016
KEMISKINAN (MONETER) INDONESIA Kondisi
2014
2015
2016
Kemiskinan (Moneter)
10,96 % / 27,73 juta orang (Sept, 2014)
11,22 % / 28,59 juta orang (Maret, 2015)
10,86 % / 28,01 juta orang (Maret, 2016)
Miskin di Kota
8,16 % / 10,36 juta orang (Sept, 2014)
8,29 % atau 10,65 juta orang (Maret, 2015)
7,79 % / 10,62 juta orang (Maret, 2016)
Mi ki di D Miskin Desa
13,76 13 76 % atau 17,37 17 37 juta orang (Sept, 2014)
14,21 14 21 % atau 17,94 17 94 juta j 14,11 14 11 % / 17,67 17 67 juta j orang (Maret, 2015) orang (Maret, 2016)
Garis Kemiskinan (Rerata Pengeluaran/Kapita/Bulan)
Rp. 302.735 (Maret 2014)
Rp 344.809 (September 2015)
Rp 354.386 (Maret, 2016)
Sumbangan Komoditi terhadap h d Garis G Kemiskinan k
73,23 % (Sept 2014)
73,23 % (Maret 2015)
73,50 % (Maret, 2016)
KOEFISIEN GINI INDONESIAA
Sumber: BPS, Agustus 2016
KOEFISIEN GINI BEBERAPAA PROVINSI Rasio GINI < 0,35 0 35
0,35 – 0,40
0,39 – 0,45
Provinsi
2008 8
2013
2016 (Maret)
Babel
0 26 0,26 6
0 31 0,31
0 27 0,27
Maluku Utara
0,33 3
0,32
0,28
NAD
0 27 0,27 7
0 34 0,34
0 33 0,33
Sumbar
0,29 9
0,36
0,33
Riau
0,31 ,
, 0,37
0,34 ,
Papua
0,40 0
0,44
0,39
DKI Jakarta
0,33 3
0,43
0,41
DI Yogyakarta
0,36 6
0,44
0,42
Jawa Timur
0,33 3
0,36
0,40
APA YANG TERJADI? Ketimpangan dan eksklusi: ketidaksetaraan anttar daerah, ketimpangan sosial-ekonomi, kurangnya akses ke barang public atau progra am sosial, kemajuan tidak merata dalam pembangunan b / kesejahteraan; k j h
Risiko ekonomi dan ketidakstabilan meningkat: pengangguran, upah & kerja tidak layak, harga pangan tinggi dan afirmasi ke kelompok rentann minim; Perubahan iklim: El Nino, kabut, g gunung g berapi p, g gempa p bumi dan sebagainya g y orang-orang g g miskin dan terpinggirkan paling terdampak; e uba a demografis de og a s bo bonus us demografi, de og a , miigrasi g as dan da budaya keluarga. e ua ga. Perubahan
KETENAGAKERJAAN & KETIMPANGAN Komposisi angkatan kerja Indonesia: angkatan kerja berpendidikan SLTP kebawah masih sebesar 60% atau 77,1 juta jiwa (dari 127,7 juuta jiwa); Skill dan produktifitas rendah berpengaruh pad da pendapatan: Akibatnya, ketimpangan sosial ekonomi sampai saat ini masih tinggi; Ketenagakerjaan: pekerjaan dan upah belum layak; Kuantitas (coverage) dan kualitas institusi penye elenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja seperti BLK (Balai Latihan Kerja), SMK da an pendidikan tinggi vokasi masih rendah; Jenis p pelatihan, relevansi materi pendidikan p da an p pelatihan (kurikulum) ( ) dan tenaga g pengajar p g j serta pembiayaan yang ada masih jauh dari memadai; m Arahan: menjawab kebutuhan pasar kerja, peningkatan skill, peningkatan kesejahteraan dan produktifitas d k f pekerja. k
KESENJANGAN FORMAL VS INFORMAL KESENJANGAN: (PRAKARSA; 2014)
PESERTA JAMINAN KETENAGAKERJAA N: FORMAL VS INFORMAL (PRAKARSA; 2014)
KONTRIBUSI SOSIAL TERHADAP TOTAL T BELANJA PEGAWAI No Tahun Fiskal
1
APBN 2013
Anggaran Kontribusi Sosial Rp 77 triliun
Total Belanja Pegawai
2
APBN 2014
Rp 90,5 triliun
Rp 221,6 triliun (aud dited) Rp 262,9 triliun
3
A N 20 APBN 2015
Rp 101,2 0 2 triliun
Rp 292,8 292 8 triliun
% Terhadap Total Belanja Pegawai 34,7 % 34,4 % 3 34,5 %
MELAMPAUI UPAH LAYAK Upah layak sangat penting tapi tidak mem madahi dalam mengejar inflasi dan memenuhi kebutuhan dasar layak; Perlu penguatan jaminan sosial ketenagakeerjaan, baik formal maupun informal; Perluasan P l kepesertaan k BPJS K Ketenagakerja k jaan, baik b ik formal f l maupun informal, i f l pekerja di dalam negeri maupun di luar neegeri (migran); Perlu P l memenuhi hi public bli services i and d public bli gooods d bagi b i pekerja k j fformall dan d informal; Peningkatan skills ketenagakerjaan, ketenagakerjaan baik dari sisi akses maupun dari kualitas serta keragaman jenis pelatihannya.
USULAN KONTRIBUSI JAMINANN KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN KERJA (VOKAS ( SI)) Usulan
Manfaat
Sedang 1) 40% - 60% Jamsos; 2) 2% Vokasi
Iuran
Besaran Kontribusi Iuran Pemerintah Pekerja Pengusaha 12% 3% 3% 6%
Tinggi
1) 60% - 75% Jamsos; 2) 3% Vokasi
18%
5%
5%
8%
R d h Rendah
1) 25% - 40% Jamsos; 2) 1% Vokasi
8%
2%
2%
4%
ALOKASI APBN: JAMINAN KETENAGAKERJAAN DAN PEENDIDIKAN VOKASI Pendidikan dan Pelatihan Kerja (Vokasi) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan HARUS BN yang memadai!!! mendapatkan dukungan pendanaan dari APB
Skenario 1:
5% dari total Dana Pendidikan n di APBN 2017 (2.5% (2 5% x Rp 414 T = Rp 20 T)
Skenario 2: 10% dari d totall Dana Pendidika d d k n di d APBN 2017 (5% x Rp 414 T = Rp 40 T)
WHAT THE NEXT KETENAGAKERJAAN… (1) Perlu segera melakukan review dan sinkronisasi regulasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja (vokasi); (2) Integrasi program vokasi yang berbasis sektoral dengan spasial (daerah dan desa); g disabilitas di dunia kerja; (3) Penegakan affirmative policy untuk penyandang (4) Perlunya segera melakukan pengaturan ketenag gakerjaan di bisnis yang berbasis digital; (5) Perlunya pembentukan lembaga payung yang mengkoordinasikan m pelatihan dan pendidikan k t ketenagakerjaan k j di tingkat ti k t nasional; i l (6) Perbaikan kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas penunjang p dan standar komptensi lainnya: (7) Mendorong M d peningkatan i k t peran sektor kt bisnis, bi i org ganisasi i i masyarakat, k t serikat ik t buruh b h dan d publik blik lluas dalam isu vokasi; (8) Peningkatan pembiayaan dari skema APBN/APBD/APBDesa untuk pendidikan dan pelatihan k kerja (vokasi). ( k )
PENUTUP “Jaminan Jaminan sosiaal tidak boleh dianggap sebagai pembiayaan, p tapi investasi dalam permodalan manusia yang dimaksudkan di k dk n untukk mencapaii tingkat produktivitass yang lebih tinggi. tinggi ” --- Hirosh hi, 2008
