KPA Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Laporan Kegiatan September 2011
Kabar Menara Topas 9 Kilas laporan •
Pertemuan Pengembangan Kebijakan Nasional untuk PMTS
•
Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran
•
•
Kunjungan Sekretaris KPAN kepada Ketua dan Wakil Ketua KPAN Laporan Penelitian KPAN-HCPI Tahun 2011
Pertemuan audiensi dengan Mendagri, Bapak Gamawan Fauzi
KPA Nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres 75 Tahun 2006 memiliki tugas dan fungsi menetapkan kebijakan dan rencana strategis, menetapkan langkah strategis, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, melakukan penyebarluasan informasi, melakukan kerja sama regional dan interna-
Peserta Pelatihan Pelaporan Berbasis Web
Peserta Pelatihan Penguatan Intervensi Struktural
sional, mengkoordinasi pengelolaan data dan informasi, mengendalikan dan memantau penanggulangan AIDS dan memberikan arahan kepada KPA daerah. Dalam pelaksanaannya, KPAN melibatkan berbagai pihak, baik sektor pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi, serta orang yang terinfeksi dan terdampak HIV. Di bulan September, serangkaian kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi KPAN telah dilakukan pelatihan gender, pertemuan koordinasi kelembagaan dan lokakarya monitoring dan evaluasi. Selain itu, informasi tentang penelitian yang dilakukan dalam bidang HIV dan AIDS juga disampaikan dalam laporan kali ini. **
Peserta Pelatihan Perencanaan Responsif Gender
Sekretariat KPA Nasional: Menara Topas lantai 9— Jalan MH. Thamrin Kav.9 Jakarta Telp.021.3901758 Fax. 021.3902665
Hal 2
KPA Nasional
Laporan September 2011
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Pertemuan Pengembangan Kebijakan Nasional PMTS PROGRAM PMTS yang sedang digulirkan mutlak membutuhkan dukungan kebijakan serta penguatan kapasitas pelaksananya. Untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat KPAN mengadakan pertemuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana agar dapat memberikan layanan kesehatan reproduksi yang sensitif gender dan berkualitas tinggi dalam mendukung penerapan program PMTS di lapangan. Pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 20-24 September 2011 di Jakarta ini bertujuan melakukan finalisasi dokumen dan kebijakan strategis untuk mendukung program PMTS. Pertemuan dihadiri oleh LSM-LSM Mitra Pelaksana, PKBI, NU dan perwakilan populasi kunci. Hal
-hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain adalah penggalian persoalan seputar pelaksanaan program, khususnya kebijakan yang kontraproduktif untuk implementasi keempat komponen PMTS serta penggalian gambaran situasi yang kondusif pada tatanan sosial di lokasi yang menjadi pra-syarat terlaksananya Program PMTS. Dalam pertemuan ini diperoleh banyak masukan sebagai bahan draft kebijakan peraturan Mendagri untuk PMTS. Masukan ini akan dibahas secara intensif dalam tim. Kebijakan itu selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program PMTS baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga dapat berjalan simultan dan terkoordinasi.##
PERENCANAAN STRATEGIK
Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran UNTUK mempercepat capaian target MDGs terkait HIV dan AIDS dalam Inpres 1 dan 3 Tahun 2010 dibutuhkan program yang bersifat aksi afirmatif untuk pengarusutamaan gender dalam perencanaan program KPA. Perlu ada terobosan guna mengawal kebijakan untuk memperhatikan persoalan spesifik perempuan dan laki-laki agar menghasilkan program yang berkeadilan gender dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Untuk itu KPAN mengadakan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan. Pelatihan ini juga merupakan kelanjutan dari pertemuan asistensi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah dilaksanakan, sebelumnya. Melalui pelatihan ini, diharapkan dokumen peren-
canaan dan penganggaran untuk program penanggulangan HIV dan AIDS telah responsif terhadap isu gender. Di bulan September, pelatihan dilakukan secara serial, yaitu pada tanggal 13, 21 dan 28 September, masing-masing dilangsungkan selama 4 hari. Dalam pelatihan, para peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian, dinas daerah, Sekretaris KPA Daerah, serta jender focal point ini dibekali tentang, prinsip gender, analisis gender, hingga simulasi penyusunan anggaran responsif gender. Tindak lanjut pertemuan ini adalah dilakukannya mentoring dan supervisi dalam penyusunan RAD, sehingga dalam tahun anggaran berikut, isu gender menjadi bagian yang komprehensif dalam perencanaan dan penganggaran daerah. **
KPA Nasional
Laporan September 2011
KOORDINASI
Kunjungan Sekretaris KPAN ke Ketua dan Wakil Ketua KPAN 75, sekaligus permintaan mengisi kata sambutan. Sedangkan agenda terakhir adalah diskusi masalah penanggulangan AIDS terkait kewenangan menteri.
DALAM
upaya peningkatan koordinasi penanggulangan AIDS, secara khusus di bulan September ini, Sekretaris KPAN, Ibu Nafsiah Mboi dan tim melakukan audiensi ke Menko Kesra, selaku Ketua KPAN, Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua I dan Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua II pada tanggal 5 hingga 7 September 2011.
Diskusi Sekretaris KPAN, Ibu Nafsiah dengan Mendagri, Bapak Gamawan Fauzi
Agenda utama kunjungan ini adalah, pertama, menyampaikan informasi terkini tentang perkembangan dan upaya penanggulangan AIDS, kedua, undangan untuk hadir dalam acara Pernas AIDS IV di Yogyakarta Dalam kunjungan ini, Sekretaris KPAN juga menyerahkan draft Laporan 5 tahun setelah Perpres
Selama kunjungan, tanggapan dari Ketua dan Wakil Ketua KPAN amat baik, serta memberi dukungan penuh terhadap upaya yang telah berjalan selama ini.
Ketiga Menteri juga amat menghargai proses penyusunan Laporan yang masih berjalan, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan laporan. Selain itu Menko Kesra, Bapak Agung Laksono dan Menteri Kesehatan, Ibu Endang Sedyaningsih juga menyatakan kesediaan untuk hadir dalam Pernas AIDS ke 4 di Yogyakarta. ***
Pertemuan Konsultasi Penyusunan Proposal GF R11 TWG AIDS PROPOSAL Global Fund Ronde 11 untuk isu penanggulangan AIDS telah disusun oleh tim Indonesia dengan melibatkan berbagai unsur dari berbagai organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan mitra internasional. Untuk mendapatkan masukan atas draft yang telah dikembangkan tersebut, maka diperlukan konsultasi dengan mengundang organisasi masyarakat dan unsur pemerintah yang lebih luas dan memiliki keterlibatan dalam penanggulangan AIDS. Untuk itu dalam pertemuan tanggal 21 September 2011 ini dibahas draft proposal tersebut bersama anggota tim pelaksana KPAN. Pembahasan dibagi dalam 6 kelompok, yaitu remaja, penguatan sistem kesehatan, Lapas, miti-
gasi dan perlindungan sosial, peningkatan sistem komunitas dan laki-laki berisiko tinggi. Dari hasil diskusi, secara umum Tim Pelaksana sepakat dengan ajuan proposal yang disampaikan, hanya perlu ditajamkan pada beberapa isu penting seperti PMTCT dan HIV pada anak, layanan kesehatan termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. Isu penting lainnya adalah tentang pencegahan HIV pada remaja yang harus dibahas secara spesifik dengan melibatkan sektor terkait, misalnya dengan Kemdiknas. Hal-hal inilah yang perlu mendapat penekanan dalam proposal. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan proposal sekaligus berkonsultasi dengan bidang terkait isu spesifik secara intensif. (*)
Hal 3
Hal 4
KPA Nasional
Laporan September 2011
KOORDINASI
Pelatihan Penguatan Populasi Kunci, Peran Pokja Lokasi dan Penguatan Jejaring Rujukan Kesehatan (Intervensi Struktural) INTERVENSI struktural adalah salah satu strategi penanggulangan AIDS dalam SRAN 2010-2014. Keberhasilan intervensi sangat tergantung dari peran aktif kelompok populasi kunci dan kepemimpinan yang mampu menciptakan lingkungan kondusif dalam penanggulangan AIDS, termasuk peningkatan perubahan perilaku dan kesinambungan implementasi program. Intervensi struktural yang sistematis akan berdampak dalam bentuk kebijakan lokal yang mendukung serta partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi program. Untuk itu KPAN mengadakan Pelatihan Penguatan Populasi Kunci, Peran Pokja Lokasi dan Penguatan Jejaring Rujukan Kesehatan (Intervensi Struktural) yang dilaksanakan pada 21-24 September 2011 di Jakarta. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas
dalam pengorganisasian masyarakat (Community Organizer/CO), khususnya untuk menginisiasi dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat (Populasi Kunci, Pokja Lokasi, layanan kesehatan, warga sekitar lokasi, pemangku kepentingan lainnya) dalam pelaksanaan keempat komponen PMTS. Pelatihan ini dihadiri oleh Sekretaris KPA Provinsi, PKBI, NU dan jaringan populasi kunci. Materi yang disampaikan adalah konsep PMTS dan penjelasan rinci komponen PMTS yaitu peran positif pemangku kepentingan, komunikasi perubahan perilaku, peran warga mendukung pasokan kondom dan pelicin, serta peran warga mendukung akses layanan kesehatan. Tindak lanjut pelatihan ini adalah para pemangku kepentingan daerah memberikan dukungan yang positif dalam rangka pelaksanaan PMTS secara paripurna. ##
PENYEBARAN INFORMASI
KPA
NASIONAL
mengembangkan website www.aidsindonesia.or.id sebagai salah satu media informasi kepada masyarakat luas. Pada bulan September, tercatat jumlah pengunjung di website KPA sejumlah 11.646 kunjungan. Dari jumlah tersebut, kunjungan dari Indonesia menempati urutan pertama yakni 11.283 pengunjung, disusul Malaysia 81, Australia 56 dan Amerika Serikat 43 pengunjung. Informasi yang paling banyak dicari adalah tentang informasi dasar HIV dan AIDS sebanyak 15.43% dan informasi dasar pencegahan HIV dan AIDS 15.25%.
sedangkan info lain yang banyak dilihat adalah tentang tes dan perawatan HIV dan AIDS, 9.02% dan 7%. Pusat Informasi AIDS Nasional (PIAN) di Sekretariat KPAN juga menyediakan berbagai publikasi dalam bentuk jurnal dan buku yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada jam kerja. Selain itu saat ini juga telah tersedia dokumen dalam bentuk digital. Untuk info lebih lanjut dapat mengklik website www.aidsindonesia.or.id. ##
KPA Nasional
Laporan September 2011
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Penelitian-penelitian HIV dan AIDS: Inisiatif Masyarakat SETIAP tahun, secara rutin KPAN atas dukungan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) mengundang peneliti di seluruh Indonesia untuk mengusulkan penelitian HIV dan AIDS yang dapat memberi sumbangan pada peningkatan kebijakan dan program. Selain sebagai sumber informasi strategis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti dalam menyediakan informasi pengembangan program penanggulangan AIDS di Indonesia. Untuk tahun 2011, terdapat 245 pengajuan penelitian yang diterima dan setelah melalui seleksi oleh panel ahli, terpilih 12 penelitian yang disetujui. Proses penelitian akan berjalan mulai Oktober, dengan jangka waktu penelitian lebih kurang 6 bulan. Penelitian tersebut yaitu: 1. Univ. Udayana, YGD Bali: Jaringan Seksual di Kalangan Lelaki yang Berhubungan Seks dengan Lelaki di Kuta Bali. 2. Ditjenpas Jakarta: Evaluasi Kinerja 4 (Empat) Lapas Model/Rujukan dalam Implementasi Program Penanggulangan HIV/AIDS Komprehensif. 3. Ditkes TNI AD: Survey Perilaku Berisiko HIVAIDS di kalangan prajurit Kodam Jaya. 4. IPPI, Jakarta: Analisis Gender: Kualitas dan Rekomendasi Perbaikan Layanan PMTCT Bagi Perempuan Terinfeksi HIV di 4 Kota di Indonesia. 5. Univ. Djuanda Bogor: Analisis Implemetasi Kebi-
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
jakan Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Anak Jalanan di Kota/Kab. Bogor. Sahiva Univ. Sumatera Utara: Penelitian Peningkatan Peran Bidan KIA Dalam Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Janin/Bayi Di Puskesmas Di Propinsi Sumatera Utara. Sanata Dharma Yogyakarta: Kecemasan Masyarakat Seputar Moralitas HIV/AIDS. Univ. Ganesha, Bali: Partisipasi Desa Pakraman Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Buleleng. Univ. Padjajaran: Pembentukan Dan Pemberdayaan Warga Peduli AIDS (WPA) Untuk Peningkatan Akses Program Mitigasi Sosial Bagi Odha Di Kota Bandung. INSIST, Yogyakarta: Indonesia’s Knowledge Sector and HIV and AIDS: Bridging Research and Policy Making in HIV and AIDS. (Case Study on HIV and AIDS Program). INTUISI, Jakarta: Studi Perubahan Sosial Komunitas dan Biaya Ekonomi dari Pembubaran Lokalisasi Seks Komersial yang menjadi Faktor Penghambat Terhadap Upaya Pencegahan Penularan HIV dan AIDS. LSPP – Jakarta: Menuju Media Yang Menganut Jurnalisme Empati: Potret Media Dalam Wacana Penutupan Tempat Prostitusi Dalam Perspektif Penanggulangan Penyebaran HIV/AIDS Di Indonesia(Studi Kasus Analisis Framing Pemberitaan Media Di Surabaya Dan Bandung). **
Pertemuan Diseminasi Hasil Penelitian Efektifitas Layanan terkait Harm Reduction Di Indonesia PROGRAM layanan harm reduction (HR) di Indonesia telah berjalan lebih dari lima tahun. Untuk itu dilakukan penelitian yang mengkaji efektifitas program HR di Indonesia. Penelitian dilakukan atas kerjasama KPAN dengan Penelitian PPK UI dan RS Ketergantungan Obat, Jakarta. Sebagai bagian dari pertanggung jawaban kepada publik dilakukan diseminasi hasil penelitian. Pertemuan diladakan pada tanggal 12 September 2011 di Jakarta.
Dalam bahasannya, penelitian ini mengkaji perkembangan dalam program HR di Indonesia, antara lain, layanan kesehatan di Puskesmas dan Lapas, layanan alat suntik steril, terapi metadon, serta keterkaitan HR dengan program nasional dalam SRAN 2010-2014. Beberapa masukan yang disampaikan adalah bahwa penelitian ini harus mampu memberikan rekomendasi yang konkrit dan tepat sasaran kepada sektor terkait.
Hal 5
Hal 6
KPA Nasional
Laporan September 2011
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pertemuan Finalisasi Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Web SALAH
satu kegiatan yang tertuang dalam SRAN, adalah monitoring dan evaluasi. Hal ini membutuhkan data yang terintegrasi dalam suatu sistem yang baik. Mengakomodir kebutuhan itu, saat ini Tim Monev KPAN dengan bantuan teknis dari FHI SUM1 telah mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis web mulai dari tingkat KPA kab/kota hingga nasional. Dengan berjalannya sistem pencatatan pelaporan berbasis web dalam dua bulan ini, yang disertai dengan
bimbingan teknis ke beberapa daerah, dirasa perlu untuk melakukan finalisasi pada panduan sistem pencatatan dan pelaporan ini agar tiap daerah memiliki pedoman yang sama. Untuk itu pada tanggal 25 – 27 September 2011 di Bogor, KPAN mengadakan Pertemuan Finalisasi Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Web. Acara yang diikuti oleh staf KPAN, KPAD dan FHI ini bertujuan untuk mengkaji serta memfinalisasi draft panduan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis web. Dari pertemuan ini telah disepakati Panduan Sistem Pencatatan dan Pelaporan berbasis web, yang selanjutnya dapat menjadi panduan bersama dalam pelaporan dan pencatatan di daerah. **
Lokakarya Penguatan Pengelola Keuangan, Monev dan Pelaporan (Reg. 2) DALAM upaya meningkatkan kemampuan Staf KPA daerah dalam pengelolaan keuangan, monitoring dan pembuatan laporan, serta evaluasi keuangan dan logistik, Sekretariat KPAN menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Pengelola Keuangan, Monev dan Pelaporan. Tujuan lokakarya adalah meningkatkan kemampuan Pengelola Program dan Pengelola Administrasi KPA Propinsi dan Kab/Kota dalam mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan secara transparan dan akuntabel baik dukungan dana APBD, dukungan KPAN maupun sumber lain, serta mampu melakukan advokasi
dukungan sumber daya lokal pembiayaan penanggulangan AIDS.
(APBD)
dalam
Lokakarya dibagi dalam 3 regional, yang pertama telah berlangsung di Bogor, sedangkan untuk Regional Dua dilakukan tanggal 19-22 September 2011 di Surabaya, meliputi provinsi Yogyakarta, Jateng, Jatim, Bali, Kalbar, Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Tindak lanjut dari pertemuan ini, para peserta diharapkan dapat melakukan pelaporan tepat waktu serta dapat lebih mandiri dalam melakukan advokasi dan mengakses dana lokal. ()
Lokakarya Penguatan Kelembagaan PROSES monitoring kegiatan penguatan kelembagaan 14 (empat belas) KPA Provinsi telah dilakukan pada bulan Mei-Juli 2011. Outputnya antara lain, berhasil digali kebutuhan peningkatan kapasitas. Salah satu masukan penting adalah bagaimana upaya meningkatkan efektivitas sekretariat dan meningkatkan kinerja Pokja dalam melaksanakan Tupoksinya.
19-20 September 2011 di Jakarta.
Berdasar hal tersebut Sekretariat KPAN bekerjasama dengan HCPI menyelenggarakan Lokakarya untuk berbagi pengalaman dalam peningkatan efektivitas operasional sekretariat dan kapasitas Pokja pada tanggal
Tindak lanjut lokakarya adalah KPAD mampu berperan dan berfungsi sesuai organisasi dan tatalaksana Sekretariat KPA dalam upaya memimpin dan mengelola penanggulangan AIDS di daerah. ##
Materi yang disampaikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh KPAP Sumut, Riau, Kepri, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Banten, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, Sulsel, Papua, Papua Barat ini adalah penguatan kelembagaan, komunikasi dan koordinasi, penganggaran dan analisa kebijakan.
KPA Nasional
Laporan September 2011
Hal 7
RENCANA KEGIATAN BULAN OKTOBER 2011
No
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Rencana Hasil
1
Pertemuan Nasional AIDS 4
Sebagai ajang pertemuan para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia untuk merumuskan, serta untuk mendapatkan pembelajaran serta pengalaman dari upaya yang telah dilakukan.
Adanya rekomendasi upaya penanggulangan AIDS yang lebih banyak efektif dan meningkatkan kerja sama semua pihak.
2
Rapat Kerja Nasional Ketua KPA Provindsi dan Kabupaten/Kota
Merupakan koordinasi nasional kepala daerah yang juga merupakan Ketua KPA di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
Mendorong kepemimpinan dalam upaya penanggulangan AIDS di daerah yang efektif.
3
Pertemuan Evaluasi Kegiatan Dukungan Teknis Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Respons AIDS di Universitas dan Pusat Pelatihan di 15 Provinsi (Kerjasama IAKMI)
Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara kegiatan dukungan teknis pemantauan kurikulum ke perguruan tinggi kerjasama IAKMI dan mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
Dapat diketahui respon dari perguruan tinggi yang telah dikunjung serta mengevaluasi teknis pelaksanaan kegiatan
4
Pertemuan Pengembangan Pedo- Pedoman ini akan menjadi standar man Pemetaan Populasi Kunci pelaksanaan pemetaan mulai dari kegiatan pengumpulan data di lapangan hingga diseminasi hasil di semua tingkat agar hasil pemetaan dapat mencapai hasil optimal.
Dokumen ‘Pedoman Pemetaan Populasi Kunci’ yang telah direview dan diberi masukan oleh narasumber.
5
Workshop Penguatan Pengelola meningkatkan kemampuan Keuangan, Monev dan Pelaporan Pengelola Program dan Pengelola Regional 3. Administrasi KPA Propinsi dan Kab/Kota dalam mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan secara transparan dan akuntabel baik untuk dukungan dana APBD, dukungan KPAN maupun sumber lain.
Peserta diharapkan dapat melakukan pelaporan tepat waktu serta dapat lebih mandiri dalam melakukan advokasi dan mengakses dana lokal.
