L P D B - K U M K M
K L I P I N G Kamis, 10 Oktober 2013 Berita terkait LPDB-KUMKM
Demikian kliping ini disampaikan sebagai bahan informasi. No
Media Cetak/Online
Hal.
Judul
1
Berita
2
Perekonomiantasik.blogspot.com Neraca
9
Dana Bergulir sebagai Alternatif Pembiayaan KUKM di Jawa Barat DPR Dukung Pembentukan Pusat Inklubasi UMKM
3
Bisnis Indonesia
Berita
Usaha Makanan dan Minuman Terus Bertumbuh
4
Blog.indotrading.com
Berita
5
Bisnis Indonesia
Berita
UMKM Berkesempatan Tingkatkan Ekspor ke Negara APEC Plafon Pembiayaan KUR Untuk UMKM Bakal Dinaikan
6
Bisnis Indonesia
27
2.800 UKM Diguyur Kredit
© Humas LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM perekonomiantasik.blogspot.com
Hari/Tanggal: Rabu / 9 Oktober 2013
Hal: Ekonomi
Dana Bergulir sebagai Alternatif Pembiayaan KUKM di Jawa Barat 1. Latar belakang · Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk dipinjam dan digulirkan kepada Koperasi dan UKM dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. · a. Koperasi dan UKM masih menghadapi kendala dalam akses permodalan melalui perbankan karena kendala bank teknis yang sulit dipenuhi Koperasi dan UKM. · Berkembangnya rentenir dengan bunga sangat tinggi sangat memberatkan UKM sehingga UKM sulit bersaing dipasaran. · Dengan latar belakang tersebut maka sudah saatnya Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Bergulir kembali dengan perbaikan sistem pengelolaannya. 2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut : · Membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan Koperasi dan UMKM · Meningkatkan aktivitas ekonomi kerakyatan · Meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM · Meningkatkan penyerapan tenaga kerja · · ·
Meningkatkan semangat koperasi Meningkatkan pendapatan anggota, dan Membangkitkan etos kerja
3. Dasar Hukum · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara · Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah · Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum · Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan 4. Kendala / Permasalahan dan upaya pemecahan · Kurangnya kesadaran para peminjam untuk mengembalikan dana bergulir bagi mereka yang menerimanya karena dana bergulir dianggap dana hibah yang tidak ada tuntutan ataupun kawajiban
bagi mereka yang menerima dana bergulir, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan penagihan. · Administrasi pengelolaan dana bergulir belum tertib, upayanya dengan meningkatkan SDM Pengelola serta penataan administrasi berdasarkan sistem akuntansi. · Status penyaluran dana bergulir belum jelas, maka upaya yang perlu dilaksanakan adalah dengan menetapkan dana bergulir sebagai pinjaman dan dicatat sebagai piutang dalam laporan keuangan Pemkot Tasikmalaya bukan sebagai hibah. 5. Pola Pengelolaan dana Bergulir Dalam melaksanakan pengeloalaan dana bergulir ada beberapa pola yang dapat dipilih, yaitu : a. Membentuk Tim Penyaluran dana bergulir dengan melibatkan Dinas terkait. b. Membentuk UPTD Dana bergulir pada Dinas Koperasi, UMKM, Indag c. Membentuk Badan Layanan Umum dana Bergulir (BLU Dana Bergulir) Untuk tahap awal karena keterbatasan anggaran maka pola yang dipilih adalah dengan membentuk Tim Penyaluran dana bergulir, apabila Tim ini berjalan dengan lancar maka dapat ditingkatkan menjadi BLU Dana Bergulir. Sedangkan sistem penyaluran ada 2 cara yaitu : a. Sistem Chaneling Bank, artinya bank yang ditunjuk hanya menyalurkan dana saja kepada Koperasi dan UKM, sedangkan penetapan calon penerima dan pertanggung jawaban dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim. b. Sistem Executing Bank, yaitu dimana Penetapan calon penerima dan pertanggung jawaban dilaksanakan oleh Bank sedangkan Pemeriintah Daerah (Tim) hanya memberikan rekomendasi.
6. Bank Pelaksana Untuk kerja sama pengelolaan dana bergulir dapat ditunjuk beberapa Bank/BPR yang mempunyai core bisnis Koperasi dan UKM dengan sistem syariah, antara lain : a. Bank Syariah b. BPR Syariah 7. Sasaran KUKM dan Jumlah dana bergulir Calon penerima dana bergulir ditetapkan sebagai berikut : a. KUKM yang sehat diutamakan mempunyai usaha dalam bidang industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. b. Belum pernah menerima dana bergulir, bagi yang sudah menerima dana bergulir dan pengembaliannya cukup lancar dapat ditingkatkan plafondnya. c. Memiliki jaminan dengan nilai minimal sama dengan nilai pinjaman. d. Jumlah plafond dana bergulir mulai dari Rp 5 juta s/d Rp 50 juta, untuk pinjaman dibawah Rp 5 juta dapat dilayani oleh Koperasi. e. Penerima dana bergulir diseleksi dengan memperhatikan 5 C. f. Bagi hasil ditetapkan 10 % dengan rincian 6 % untuk PAD dan 4 % untuk Bank 8. Sumber dana a. Dari APBD
b.
Dari APBD Propinsi
c.
Dari APBN (LPDB Kementerian Koperasi dan UKM)
http://perekonomian-tasik.blogspot.com/2013/10/dana-bergulir-sebagai-alternatif.html
LPDB-KUMKM Neraca
Hari/Tanggal: Kamis / 10 Oktober 2013
Hal: 9
LPDB-KUMKM Bisnis Indonesia
Hari/Tanggal: Jumat /4 Oktober 2013
Hal: Berita
Usaha Makanan dan Minuman Terus Bertumbuh JAKARTA—Sektor usaha makanan dan minuman diyakini tetap bertumbuh dan menjadi andalan industri pengolahan non migas, mengingat masih kuatnya permintaan pasar dalam negeri.Muhammad Taufiq, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengungkapkan dari sisi jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Menurutnya, jumlah penduduk yang mencapai lebih dri 240 juta sekaligus menjadi peluang pasar yang sangat menjanjikan, kendati pelaku industri makanan dan minuman terus bertambah.Sesuai dengan data BPS pada 2012, jumlah penduduk Indonesia tercatat 245,19 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 1,66%.”Kondisi ini menggambarkan betapa besarnya potensi pasar Indonesia untuk berbagai produk, termasuk produk makanan dan minuman,” katanya kepada Bisnis, Kamis (3/10). Itu sebabnya Kementerian Koperasi dan UKM yang tengah menyelenggarakan pameran koperasi dan UKM khusus makanan dan minuman di Gedung SME Tower, Jakarta Selatan, berharap produk atau komoditas mereka ditingkatkan daya saingnya, terutama melalui perbaikan kemasan yang sesuai dengan karakter dan jenis produknya."Dan yang terpenting harus concern untuk mempertahankannya," ujarnya. Menurut dia, pameran memiliki arti sangat penting sebagai ajang promosi dan penyebaran informasi berbagai produk makanan dan minuman, khususnya yang dihasilkan pelaku koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM)."Indonesia dipandang memiliki potensi pasar untuk produk makanan dan minuman terbesar di Asia Tenggara. Predikat itu telah menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang menjanjikan dan diminati pemain global.”Untuk mengantisipasi dan membendung lonjakan masuknya produk-produk makanan dan minuman asing, KUKM harus mampu meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk berkualitas. http://www.depkop.go.id
LPDB-KUMKM blog.indotrading.com
Hari/Tanggal: Rabu / 9 Oktober 2013
Hal: Berita
UMKM Berkesempatan Tingkatkan Ekspor ke Negara APEC NUSA DUA – Pertemuan tingkat tinggi negara di kawasan APEC menghasilkan beberapa poin penting, salah satu poin adalah mengembangkan sejumlah sektor, termasuk UMKM. “APEC ini bukan hanya free trade, tetapi juga fair trade, makanya sektor yang belum masuk seperti UMKM, peran ekonomi yang berbasis perempuan harus ditingkatkan,” kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Nusa Dua, Selasa (8/10/2013). Selain itu, menurut Firmanzah, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Pasifik, untuk itu maka diperlukan kerangka holistik untuk kebutuhan energi dan logistik. Firmanzah mengungkapkan, diskusi yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan negara tersebut harus dapat mendorong sektor UMKM. “Masing-masing pemimpin beragumen tentang mana yang harus dibahas. Selama ini keberadaan sektor UMKM di Indonesia baru 50 persen berbentuk unit usaha, dengan adanya pertemuan ini maka disepakati UMKM sebagai sektor penting,” jelasnya. Menurutnya, dalam pengembangannya, sektor UMKM harus dibantu terutama akses pasar (financial akses) dan teknis. Sektor UMKM Indonesia memiliki potensi masuk ke pasar Asia-Pasifik. “Sudah disepakati, maka tidak menutup kemungkinan UMKM ekspor juga mendapatkan fasilitas penurunan tarif masuk ke sejumlah negara di Asia Pasifik,” tukasnya. http://blog.indotrading.com/umkm-berkesempatan-tingkatkan-ekspor-ke-negara-apec/
LPDB-KUMKM Bisnis Indonesia
Hari/Tanggal: Selasa /8 Oktober 2013
Hal: Berita
Plafon Pembiayaan KUR Untuk UMKM Bakal Dinaikkan JAKARTA - Pemerintah merencanakan peningkatan jumlah pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang bersumber dari program kredit usaha rakyat hingga lebih dari Rp20 juta menjadi nominal maksimal. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengatakan peningkatan jumlah plafon itu berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia. ”Kami mendukung usulan Gubernur Bank Indonesia, hal ini sudah dilaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2013). Alasan dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menaikkan plafon program kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, karena secara umum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilainya mencapai Rp673,9 triliun, atau sekitar 55,6% dari total pertumbuhan PDB. Kontribusi itu berasal dari nilai investasi sebesar Rp640,4 triliun atau sekitar 52,9% dari total nilai investasi nasional. Dengan kebijakan menaikkan plafon KUR mikro dari Rp20 juta ke plafon lebih tinggi, diharapkan bisa menjaga tingkat investasi di tengah gejolak perekonomian akibat tekanan inflasi yang mencapai 8,79% per Agustus 2013. Menurut Choirul, berdasarkan data dari BI atas laporan perkembangan pada triwulan pertama 2013, sebagian besar kredit disalurkan kepada usaha menengah yang persentasenya mencapai 42,9%. Adapun sisanya sebesar 23,9% disalurkan kepada pelaku usaha kecil. Jumlah nominal paling kecil justru disalurkan kepada pelaku usaha mikro yakni 20,9%. ”Dengan kebijakan kenaikan plafon lebih dari Rp20 juta dari Bank Indonesia, diharapkan bisa mendorong peningkatan penyaluran KUR mikro".
Hingga Juni 2013, outstanding kredit UMKM yang disalurkan perbankan nasional mencapai Rp583,75 trliun. Sedangkan outstanding KUR masih kecil yakni Rp45,38 triliun, sehingga diperlukan kebijakan menaikkan plafon KUR mikro. http://www.depkop.go.id
LPDB-KUMKM Bisnis Indonesia
Hari/Tanggal: Kamis / 10 Oktober 2013
Hal: 27
