JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS HUKUM DI INDONESIA

STUDI DASAR AIPJ TENTANG IDENTITAS HUKUM

JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS HUKUM DI INDONESIA RINGKASAN DATA SUMATERA UTARA

3 ALASAN IDENTITAS HUKUM PENTING BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA

1. DAMPAK • Tidak dimilikinya akta kelahiran berkorelasi erat dengan pernikahan usia anak di Indonesia • Sekolah saat ini cenderung tidak mendukung anak yang dinikahkan untuk meneruskan pendidikan • Anak yang punya akta kelahiran memiliki akses lebih baik pada layanan kesehatan • Luaran pendidikan yang lebih baik berkorelasi dengan dimilikinya akta kelahiran • Dokumen identitas hukum penting untuk: • Ikut pemilihan umum • Melamar pekerjaan di sektor publik maupun swasta • Mendapatkan paspor resmi agar pekerja migran lebih terlindungi • Mengakses program perlindungan sosial

3. DATA • Data yang lebih baik = luaran pembangunan yang lebih baik bagi anak, laki-laki dan perempuan • Kecuali sensus yang diadakan 10 tahun sekali, pemerintah belum memiliki data akurat untuk secara efektif mengalokasikan sumber-sumber daya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang saat ini 50-75% di antaranya tidak memiliki akta kelahiran

2. HAK • Indonesia adalah penandatangan berbagai instrumen internasional yang menjamin hak setiap individu akan identitas hukum • Pada 2013,) Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High-Level Panel of Eminent Persons) untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 mengajukan usulan tujan - tujuan ke-10: Memastikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kelembagaan yang efektif agar Negara memberikan identitas hukum secara gratis dan universal, seperti pencatatan kelahiran

Studi dasar mencakup kegiatan kompilasi dan analisis data dari berbagai sumber dan studi

Survei Rumah Tangga yang dilakukan oleh PEKKA terhadap lebih dari 320.000 orang di 17 provinsi Studi kuantitatif cross-sectional di Jawa Barat, NTB, dan NTT serta studi kualitatif di Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara yang dilakukan PUSKAPA Analisis data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Analisis data dari penyedia layanan identitas hukum: • Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilag dan Badilum) • Kemendagri • Kemenag • Kantor/Dinas terkait di 20 kabupaten/kota di Jabar, NTB, NTT, Sulsel dan Sumut Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang merupakan pengambil kebijakan atau pihak penyedia layanan di 5 provinsi (Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara) dan 20 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Program Identitas Hukum AIPJ dan PUSKAPA

Tujuan dan Metodologi Studi

Studi ini merupakan studi dasar (baseline study) yang dilakukan di tahun 2012-2013 oleh AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan) dan merupakan upaya penelitian kolaboratif yang menggabungkan data dan analisis dari berbagai sumber dan studi penelitian yang dilakukan oleh AIPJ dan beberapa organisasi mitra. memberikan informasi mengapa kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial anak-anak di Indonesia memberikan informasi mengapa akta/buku nikah dan akta cerai serta berbagai dokumen identitas hukum lainnya merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial perempuan di Indonesia menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga masyarakat, khususnya perempuan miskin, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas, dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia memberikan usulan kebijakan strategis serta tanggapan dan pelaksanaan yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai kendala dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya

Studi dasar dilakukan atas kerjasama

•

Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Agama

•

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi

•

Kementrian Agama (Kemenag), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi

•

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pemerintah daerah

•

Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)

•

LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN

di beberapa negara, termasuk Indonesia

dokumen resmi yang menunjukkan status pernikahan orang tua adalah persyaratan akta kelahiran anak dengan nama ayah dan nama ibu

akta kelahiran

Buku/Akta Nikah/Akta Cerai

akta kelahiran dengan nama kedua orang tua adalah hak anak dan memberikan perlindungan hukum yang lebih (waris, pengasuhan, dll.)

64% orang tua memandang negatif akta kelahiran dengan hanya nama ibu

50% pernikahan tidak tercatat, secara nasional

47% anak tidak tercatat, secara nasional

di keluarga 30% termiskin 75% anak tidak punya akta kelahiran

55% pasangan tidak punya akta/buku nikah

di pedesaan anak yang tidak punya akta kelahiran dua kali lipat jumlahnya dibanding di perkotaan

berbagai persyaratan seperti KTP dan KK juga harus dipenuhi sebelum mengurus akta kelahiran anak

akta kelahiran padahal di antara perempuan pada 30% keluarga termiskin, hanya separuhnya yang memiliki KTP

KTP

ketiadaan identitas hukum

diwariskan lintas generasi anak dari orang tua yang tidak punya akta kelahiran

3 kali lebih tidak mungkin punya akta kelahiran anak dari kakek-nenek yang tidak punya akta kelahiran

13 kali lebih tidak mungkin punya akta kelahiran

keterkaitan ketiadaan identitas hukum dengan disabilitas

anak dari orang tua yang memiliki disabilitas fisik

5 kali lebih tidak mungkin punya akta kelahiran

ketiadaan akta kelahiran

mempengaruhi kesempatan anak meneruskan pendidikan saat anak punya akta kelahiran, kemungkinan mereka

meningkat 58% untuk berada di SMP saat anak punya akta kelahiran, kemungkinan mereka

meningkat 89% untuk berada di SMA

Akta kelahiran juga merupakan suatu dokumen hukum yang membuktikan usia seseorang, dan selayaknya dapat membantu

mencegah anak dipekerjakan sebagai pekerja anak, mengalami perdagangan anak, ataupun diperlakukan sebagai orang dewasa dalam sistem pemidanaan

secara nasional tidak ada perbedaan signifikan kepemilikan akta kelahiran secara gender, tetapi

dampak lebih berat dialami anak perempuan

Secara nasional, 29% atau lebih dari 24 juta Secara nasion anak di Indonesia tidak memiliki Akta Kelahiran anak di Indon

Di SUMATERA UTARA, anak yang tidak memiliki Di SUMATERA Akta Kelahiran sebesar 52% atau lebih dari Akta 2,6 Kelahiran juta anak (SUSENAS 2012) juta anak (SUS

100 ANAK PEREMPUAN DI SUMATERA 100 ANAKUTARA PEREMPUAN D

YANG HIDUP DI DALAM YANG 30% HI

Hanya 21 anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia Hanya 121tahun. anak me

Hanya 23 anak memiliki akta kelahiran sebelum 18 Hanya tahun. 23 a

20 anak dinikahkan pada usia 18 atau lebih muda.20 19anak dari 20 dinikahkan anak ini tidak padapunya usia 18 akta atau kelahiran. lebih muda. Sekolah 19 dari tidak20mendukung anak ini tidak anak punya yangakta telah menikah untuk meneruskan pendidikan 12 tahun. telahHampir menikahtidak untuk adameneruskan (hanya 3 dari pendidikan 1.000) anak 12 yang tahun. tamat Hampir sekolah tidak12 ada tahun. (hanya 3 12 anak dinikahkan pada usia 17 atau lebih muda. 12Tidak anakseorangpun dinikahkan dari padaanak usiaini 17punya atau lebih akta muda. kelahiran. Tidak Hampir tak ada (hanya 1 dari 1.000) anak yang tamat Hampir sekolah tak ada 12 tahun. (hanya 1

6 anak dinikahkan pada usia 16 atau lebih muda.6Tidak anakseorangpun dinikahkan dari padaanak usiaini 16punya atau lebih akta muda. kelahiran. Tidak Tidak seorangpun dari anak ini yang tamat pendidikan Tidak12 seorangpun tahun.

4 anak dinikahkan pada usia 15 atau lebih muda.4Tidak anakseorangpun dinikahkan dari padaanak usiaini 15punya atau lebih akta muda. kelahiran. Tidak Tidak seorangpun dari anak ini yang tamat pendidikan Tidak12 seorangpun tahun.

KONVENSI HAK-HAK KONVE ANAK MENGATUR BAHWA SETIAP MENGATUR INDIVIDU BAHW

UU Perkawinan (1/1974) menyatakan UU Perkawinan batas minimum (1/1974) usia menikah menyataka

32% pasangan tidak memiliki akta/ 90% anak-anak mereka tidak Anak hanya bisa mendapatkan akta kelahiran Anak hanya dengan bisanama menda

17 perempuan usia 19-29 tahun tamat pendidikan1712perempuan tahun di Indonesia. usia 19-29 Tidak tahun adatamat dari mereka pendidikan menikah 12 tahun sebelum di Indonesia. usia 18 tahun. Tidak 1ada

Hanya 14% perempuan usia 19-29 tahun tanpa akta Hanya kelahiran 14% perempuan yang bisa tamat usia 19-29 pendidikan tahun12 tanpa tahun. akta k 45% perempuan usia 19-29 tahun yang punya akta 45% kelahiran perempuan dapatusia tamat 19-29 pendidikan tahun yang 12 tahun. punya ak

61 perempuan usia 19-29 tahun hanya bersekolah61sampai perempuan SD.

Di Sumatera Utara, orang tua yang lebih mungkin punya anak tanpa akta kelahiran, lebih mungkin menunjukkan punya anak 1

1 Memotret pendidikan tertinggi kelompok 19-29 tahun menunjukkan Memotret akses pada pendidikan pendidikan tertinggi yang lebih kelompok akurat 19-29 bagi tahun laki-laki menunjukkan dan perempuan. aksesApabila pada pendidikan seluruh yang lebih akurat bagi la populasi di atas 19 tahun dilihat maka angka menjadi semakin kecilpopulasi karena kebanyakan di atas 19 tahun orang dilihat yang maka lebih tua angka bahkan menjadi tidak semakin tamat SD. kecil karena kebanyakan orang yang lebih tua bahkan ti

Secara nasional, 40 juta Secara anaknasional, di 47% atau lebih dari 4064% juta anak anak yang di

n apabila Indonesia turut tidak memilikitidak akta memiliki kelahiranAkta apabila Kelahiran turut berasal ngakumemasukkan memiliki jumlah mereka dari keluarga yang mengaku termiskin memiliki unjukkannya akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya

Secara nasional, 64% anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran berasal dari keluarga termiskin

mencapai Di SUMATERA UTARA, angka mencapai 63% 63% akta 76%tersebut anak yang tidak memiliki ut memasukkan atau lebih dari 3,2 juta kelahiran anak bila turut 30% memasukkan keluarga termiskin di ki aktajumlah kelahiran mereka yang mengaku memiliki akta (PEKKA kelahiran SUMATERA UTARA SPKBK 2012) USENAS tetapi 2012) tidak dapat menunjukkannya (SUSENAS 2012)

76% anak yang tidak memiliki akta kelahiran 30% keluarga termiskin di SUMATERA UTARA (PEKKA SPKBK 2012)

DI SUMATERA 100 ANAK UTARA LAKI-LAKI DI SUMATERA UTARA

KIN KELUARGA DI PROPINSINYA TERMISKIN DI PROPINSINYA

m berusia Hanya 122tahun. anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia 1 tahun.

Hanya 25 anak memiliki akta kelahiran sebelum 18 tahun. m 18 tahun.

da.1 anak dinikahkan pada usia 18 atau lebih muda.

da.1 anak dinikahkan pada usia 17 atau lebih muda.

lebih muda. Tidak ada anak dinikahkan pada usia 16 atau lebih muda.

ebih muda. Tidak ada anak dinikahkan pada usia 15 atau lebih muda.

NESIA (DIRATIFIKASI PADA 1990) INDONESIA PADA 1990) NDI ADALAH BAWAHANAK. 18 TAHUN ADALAH ANAK.

anadalah dan 1916tahun tahununtuk untuklaki-laki. perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

buku nikah dari Capil atau KUA. memiliki akta kelahiran. ikah kedua orang orang tuatua disertakan. apabila akta/buku nikah orang tua disertakan.

12 12 tahun laki-laki di Indonesia. usia 19-29 Tidak tahun adatamat dari mereka pendidikan menikah 12 tahun sebelum di Indonesia. usia 18 tahun. Tidak ada dari mereka menikah sebelum usia 18 tahun.

a kelahiran yang bisa tamat pendidikan tahun. laki-lakiyang usiabisa 19-29 Hanya 10% laki-laki usia 19-29 tahun12 tanpa akta24% kelahiran tamat pendidikan 12 tahun. 24% laki-laki usia 19-29 endidikan 12 tahun. tahun yang punya akta kelahiran dapat tamat pendidikan 12 tahun.

68 laki-laki sampai SD. usia 19-29 tahun hanya bersekolah sampai SD.

tidak punya akta kelahiran tiga kali anketiadaan lintas generasi identitas hukum diturunkan lintas generasi

PEKKA, Survei Rumah Tangga 2012 dan PUSKAPA-AIPJ, Studi Dasar Identitas Hukum Sumber: PEKKA, Survei Rumah Tangga 20122013 dan PUSKAPA-AIPJ, Studi Dasar Identitas Hukum 2013

KEPEMILIKAN Gambar di bawah ini menunjukkan persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun (SUSENAS 2012) yang (i) memiliki akta kelahiran, (ii) tidak memiliki akta kelahiran dan (iii) tidak memiliki dan mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen.

SUSENAS 2012 menunjukkan bahwa dari 5.248.273 anak usia 0-17 tahun di Sumatera Utara, 50% diantaranya tidak memiliki akta kelahiran. Angka tersebut meningkat hingga 63% jika turut memasukkan jumlah mereka yang mengaku memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya. Sementara itu di tingkat Kabupaten, angka tersebut cukup bervariasi. Di Kabupaten Mandailing Natal misalnya, jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkannya mencapai 79% dari total populasi anak di tahun 2012. Sementara itu di Kabupaten Asahan data tersebut mencapai 53%, di Kabupaten Humbang Hasundutan 71%, dan di Kabupaten Langkat 72%.

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

37% 50% 63%

SUSENAS menanyakan perihal kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun dengan pilihan jawaban: i) Punya dan bisa menunjukkan ii) Punya tapi tidak bisa menunjukkan iii) Tidak Punya iv) Tidak Tahu

Memiliki Akta Kelahiran

Studi Dasar yang dilakukan PUSKAPA dan AIPJ pada 2013 menunjukkan bahwa 73% dari mereka yang menjawab “Punya tapi tidak bisa menunjukkan” pada akhirnya mengaku tidak pernah memiliki dokumen tersebut.

Tidak Memiliki + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Menunjukkan Akta Kelahiran

Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Sumber: SUSENAS 2012

Tabel 1. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran di Sumatera Utara (SUSENAS) Tahun 2011 Kabupaten/Kota Tidak Memiliki

2012

Tidak Memiliki + Mengaku Mebisa tunjukkan dokumen

Tidak Memiliki

2011 (%)


Tidak Memiliki


2012 (%) Tidak Memiliki


Asahan

125,858

169,292

98,899

141,060

47%

63%

37%

53%

Humbang Hasundutan

62,213

65,307

58,562

60,292

78%

82%

69%

71%

Langkat

219,353

266,869

228,776

264,951

60%

73%

62%

72%

Mandailing Natal

137,232

146,758

130,797

143,074

79%

84%

72%

79%

Batu Bara

110,100

120,148

80,021

93,251

72%

79%

51%

60%

Binjai

32,736

41,679

26,043

40,364

35%

44%

30%

46%

Dairi

73,845

85,188

71,981

83,080

62%

72%

59%

69%

Deli Serdang

388,100

458,427

310,398

410,268

55%

65%

44%

58%

Gunungsitoli

25,870

32,351

22,166

27,333

49%

61%

33%

50%

Karo

44,692

54,168

34,108

45,507

34%

41%

24%

32%

Labuhan Batu

115,870

133,442

105,285

116,946

67%

77%

59%

65%

Labuhan Batu Selatan

67,013

85,538

69,971

91,115

59%

75%

57%

74%

Labuhan Batu Utara

92,710

97,497

84,954

90,861

69%

73%

60%

65%

Medan

321,344

477,656

260,712

401,844

42%

63%

45%

57%

Nias

50,175

53,923

49,644

52,456

83%

89%

79%

83%

Nias Barat

26,230

29,300

26,793

29,551

72%

80%

69%

76%

Nias Selatan

109,776

118,728

117,050

124,374

84%

90%

85%

90%

Nias Utara

47,470

51,074

44,881

49,391

82%

88%

74%

81%

Padang Lawas

64,225

69,380

57,284

75,763

64%

70%

52%

69%

Padang Lawas Utara

61,797

73,510

46,830

71,990

63%

75%

43%

66%

Padangsidimpuan

24,780

42,178

18,922

43,552

31%

53%

20%

54%

Pakpak Bharat

14,531

15,085

14,663

14,880

80%

83%

74%

75%

Pematang Siantar

34,856

54,166

22,295

38,484

37%

58%

25%

44%

Samosir

25,828

32,094

27,425

31,175

49%

61%

50%

57%

Serdang Bedagai

127,046

149,873

119,752

147,598

56%

66%

53%

65%

Sibolga

16,570

25,759

6,120

11,160

46%

71%

18%

33%

Simalungun

147,784

173,582

167,028

192,364

47%

56%

53%

61%

Tanjung Balai

19,143

31,753

15,376

30,863

28%

46%

23%

46%

Tapanuli Selatan

78,155

85,481

72,527

79,573

70%

77%

62%

68%

Tapanuli Tengah

85,130

99,416

81,973

100,647

61%

71%

55%

67%

Tapanuli Utara

80,611

91,250

84,380

87,147

66%

75%

67%

69%

Tebing Tinggi

17,134

30,468

8,086

30,065

30%

53%

13%

55%

Toba Samosir

Total

39,464

50,346

36,899

45,665

54%

68%

49%

60%

2,887,641

3,511,686

2,600,601

3.266.645

55%

67%

50%

62%

ANGKA KELAHIRAN DAN AKTA KELAHIRAN Jumlah Kelahiran Hidup di Sumatera Utara pada tahun 2011 mencapai 298.746 anak. Jika data tersebut dibandingkan dengan data estimasi jumlah anak di bawah 1 tahun1 yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran pada tahun 2012, maka cakupan kepemilikan akta kelahiran di Sumatera Utara pada 2012 adalah sebesar 16%. Pada tahun berikutnya angka cakupan tersebut meningkat menjadi 40%.

Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup di SUMATERA UTARA Tahun 2011

Estimasi jumlah anak usia di bawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen di SUMATERA UTARA Tahun 2012

298.746

46.437

Cakupan

16%


Estimasi jumlah anak usia di bawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen di SUMUT Tahun 2013

Cakupan

301.667

120.587

40%

Data Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup: PUSDATIN Kementerian Kesehatan Data Estimasi Jumlah Kepemilikan Akta Kalahiran: SUSENAS

Apabila turut memasukkan jumlah anak yang mengaku memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya, maka cakupan ini meningkat menjadi 22%. Pada tahun berikutnya angka cakupan tersebut meningkat menjadi 28%.


Estimasi Jumlah anak usia di bawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen + mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen di SUMUT Tahun 2012

298.746 Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup di SUMATERA UTARA Tahun 2012

64,607 Estimasi Jumlah anak usia di bawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen + mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen di SUMUT Tahun 2013

301.667 Data Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup: PUSDATIN Kementerian Kesehatan Data Estimasi Jumlah Kepemilikan Akta Kalahiran: SUSENAS

1

Anak usia 1 hari sampai dengan 1 tahun kurang satu hari

84.714

Cakupan

22% Cakupan

28%

KEMISKINAN Data nasional menunjukkan bahwa hidup dalam kemiskinan menurunkan peluang seseorang memiliki dokumen identitas hukum, termasuk akta kelahiran. Data di Sumatera Utara menunjukkan bahwa 19% anak yang tidak memiliki akta kelahiran, adalah mereka yang hidup di keluarga termiskin (Q1). Sementara itu, hanya 6% Anak di keluarga terkaya (Q5) yang tidak memiliki akta kelahiran.

Persentase Anak Tanpa Akta Kelahiran Berdasarkan Kuintil Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Sumatera Utara (SUSENAS 2012)

19% 33% 25% Q1 20% termiskin

Q2

Q3

17% 6% Q4

Q5 20% terkaya

GENDER Data nasional menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan gender antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kepemilikan akta kelahiran. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Pada 2012, jumlah anak laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran di Sumatera Utara mencapai 51% dari seluruh populasi. Sementara jumlah anak perempuan yang tidak memiliki akta kelahiran mencapai 49% dari seluruh populasi.

Sementara itu, jumlah anak laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran ditambah jumlah yang mengaku memiliki tetapi tidak bisa tunjukkan dokumen mencapai 63% dari total populasi anak laki-laki di Sumatera Utara. Di sisi lain, jumlah anak perempuan yang tidak memiliki akta kelahiran ditambah mereka yang mengaku memiliki tetapi tidak bisa tunjukkan dokumen mencapai 61% dari total populasi anak perempuan di Sumatera Utara. Perbedaan gender di Sumatera Utara tidak mempengaruhi tingkat kepemilikan akta kelahiran bagi anak (selisih hanya sebesar 2%).

Tabel 2. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Gender di Sumatera Utara (SUSENAS 2012) Laki-laki Kabupaten/Kota Asahan Humbang Hasundutan Langkat Mandailing Natal Batu Bara Binjai Dairi Deli Serdang Gunungsitoli Karo Labuhan Batu Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Medan Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Padangsidimpuan Pakpak Bharat Pematang Siantar Samosir Serdang Bedagai Sibolga Simalungun Tanjung Balai Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Tebing Tinggi Toba Samosir

Total

Populasi 138,837 43,764 189,757 94,376 80,136 44,832 62,842 355,368 28,647 72,703 90,422 63,351 72,154 356,780 32,383 19,543 70,741 31,307 55,010 55,945 40,791 10,123 43,989 28,369 115,288 17,454 161,034 34,379 60,045 76,769 64,543 27,389 38,721

2,677,792

memiliki akta kelahiran

Proporsi terhadap populasi

1,353,624

51%

50,534 30,715 116,007 67,444 41,687 13,184 38,478 164,906 11,553 16,778 53,602 36219 46090 136,341 25,114 13,036 60,643 23774 31738 25443 10,303 7,881 9,733 14,198 61,570 3,049 88,975 8,363 38,159 41,844 43,218 4,199 18,846

36% 70% 61% 71% 52% 29% 61% 46% 40% 23% 59% 57% 64% 38% 78% 67% 86% 76% 58% 45% 25% 78% 22% 50% 53% 17% 55% 24% 64% 55% 67% 15% 49%

Perempuan Populasi 129,413 40,899 179,143 87,876 76,434 43,740 58,282 348,397 26,295 68,164 89,057 60,324 68,784 350,178 30,586 19,269 67,718 29,462 54,222 53,297 40,503 9,742 44,591 26,567 110,690 16,258 152,692 32,283 56,352 72,825 62,159 27,214 37,065

2,570,481

memiliki akta kelahiran


Selisih rasio milikan akta kelahiran L - P

1,246,978

49%

2%

48,365 27,847 112,770 63,353 38,333 12,858 33,503 145,491 10,613 17,330 51,683 33752 38864 124,370 24,530 13,758 56,408 21107 25546 21387 8,620 6,782 12,562 13,226 58,182 3,071 78,053 7,014 34,368 40,129 41,163 3,887 18,053

37% 68% 63% 72% 50% 29% 57% 42% 40% 25% 58% 56% 57% 36% 80% 71% 83% 72% 47% 40% 21% 70% 28% 50% 53% 19% 51% 22% 61% 55% 66% 14% 49%

-1% 2% -2% -1% 2% 0% 4% 5% 0% -2% 1% 1% 7% 3% -3% -5% 2% 4% 11% 5% 4% 8% -6% 0% 1% -1% 4% 3% 3% -1% 1% 1% 0%

Tabel 3. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Menunjukkan Dokumen Berdasarkan Gender di Sumatera Utara (SUSENAS 2012) Laki-laki

Kabupaten/Kota

Asahan Humbang Hasundutan Langkat Mandailing Natal Batu Bara Binjai Dairi Deli Serdang Gunungsitoli Karo Labuhan Batu Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Medan Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Padangsidimpuan Pakpak Bharat Pematang Siantar Samosir Serdang Bedagai Sibolga Simalungun Tanjung Balai Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Tebing Tinggi Toba Samosir

Total

Populasi 138,837 43,764 189,757 94,376 80,136 44,832 62,842 355,368 28,647 72,703 90,422 63,351 72,154 356,780 32,383 19,543 70,741 31,307 55,010 55,945 40,791 10,123 43,989 28,369 115,288 17,454 161,034 34,379 60,045 76,769 64,543 27,389 38,721

2,677,792

liki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen 72,773 31,492 137,634 75,525 48,742 20,440 44,591 215,205 14,114 21,449 59,884 47,337 48,732 205,915 26,275 14,430 63,829 26,070 40,178 37,822 22,008 8,036 18,442 15,857 76,380 5,518 102,689 16,250 41,495 50,660 44,689 14,744 23,251

1,692,456

Perempuan

Proporsi terhadap populasi 52% 72% 73% 80% 61% 46% 71% 61% 49% 30% 66% 75% 68% 58% 81% 74% 90% 83% 73% 68% 54% 79% 42% 56% 66% 32% 64% 47% 69% 66% 69% 54% 60%

63%

Populasi 129,413 40,899 179,143 87,876 76,434 43,740 58,282 348,397 26,295 68,164 89,057 60,324 68,784 350,178 30,586 19,269 67,718 29,462 54,222 53,297 40,503 9,742 44,591 26,567 110,690 16,258 152,692 32,283 56,352 72,825 62,159 27,214 37,065

2,570,481

liki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen 68,287 28,800 127,317 67,549 44,509 19,924 38,489 195,062 13,218 24,059 57,061 43,778 42,129 195,928 26,180 15,122 60,545 23,320 35,584 34,169 21,544 6,844 20,042 15,318 71,217 5,642 89,675 14,614 38,078 49,987 42,459 15,321 22,414

1,574,185


Selisih rasio milikan akta kelahiran L - P

53% 70% 71% 77% 58% 46% 66% 56% 50% 35% 64% 73% 61% 56% 86% 78% 89% 79% 66% 64% 53% 70% 45% 58% 64% 35% 59% 45% 68% 69% 68% 56% 60%

0% 2% 1% 3% 3% 0% 5% 5% -1% -6% 2% 2% 6% 2% -4% -5% 1% 4% 7% 3% 1% 9% -3% -2% 2% -3% 5% 2% 2% -3% 1% -2% 0%

61%

2%

AKSES Data nasional menunjukkan adanya kesenjangan hingga dua kali lipat antara jumlah anak-anak di perkotaan yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah pedesaan. Kesenjangan kepemilikan akta kelahiran antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Pada 2012, jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di wilayah perkotaan tercatat sebesar 38% dari jumlah seluruh

populasi. Sementara jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di wilayah pedesaan tercatata sebesar 60% dari seluruh populasi. Jika turut memasukan jumlah anak yang mengaku memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya, maka persentase tersebut meningkat hingga 55% di wilayah perkotaan. Sementara di wilayah pedesaan, angka tersebut mencapai 69%.

Tabel 4. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Wilayah di Sumatera Utara (SUSENAS 2012) Kota Kabupaten/Kota Asahan Humbang Hasundutan Langkat Mandailing Natal Batu Bara Binjai Dairi Deli Serdang Gunungsitoli Karo Labuhan Batu Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Medan Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Padangsidimpuan Pakpak Bharat Pematang Siantar Samosir Serdang Bedagai Sibolga Simalungun Tanjung Balai Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Tebing Tinggi Toba Samosir

Total

Desa

Populasi Anak di Kota

Jumlah Anak Tanpa Akta Kelahiran di Kota


Populasi Anak di Desa

Jumlah Anak Tanpa Akta Kelahiran di Kota


106,010 10,570 122,969 30,064 50,858 85,078 21,228 531,817 15,461 35,655 71,316 24,309 19,628 706,957 764 4,511 1,435 11,551 5,842 57,985 885 88,581 5,402 83,580 33,712 99,016 66,663 5,151 38,210 13,318 54,603 19,155

34,948 5,587 72,793 18,872 23,928 23,599 6,393 205,425 4,150 6,378 28,785 14,358 11,752 260,712 675

33% 53% 59% 63% 47% 28% 30% 39% 27% 18% 40% 59% 60% 37% 88% 36% 52% 38% 28% 16% 28% 25% 53% 58% 18% 46% 23% 47% 41% 28% 15% 36%

162,239 74,093 245,931 152,188 105,713 3,494 99,896 171,948 39,480 105,211 108,164 99,366 121,309 62,205 38,812 133,948 59,335 97,681 103,400 23,309 18,980 49,534 142,399 214,710 111,247 111,383 113,384 56,630

63,951 52,975 155,983 111,925 56,092 2,444 65,588 104,973 18,016 27,730 76,500 55,613 73,202 48,969 26,793 115,411 44,134 52,941 45,171 9,681 14,417 24,571 70,903 121,695 70,094 66,434 80,633 30,043

39% 72% 63% 74% 53% 70% 66% 61% 46% 26% 71% 56% 60% 79% 69% 86% 74% 54% 44% 42% 76% 50% 50% 57% 63% 60% 71% 53%

1,640 746 4,343 1,659 9,241 246 22,295 2,854 48,849 6,120 45,333 15,376 2,433 15,539 3,747 8,086 6,856

2,422,284

913,718

38%

2,825,989

1,686,882

60%

Tabel 5. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan. Berdasarkan Wilayah di Sumatera Utara (SUSENAS 2012) Kota Kabupaten/Kota

Asahan Humbang Hasundutan Langkat Mandailing Natal Batu Bara Binjai Dairi Deli Serdang Gunungsitoli Karo Labuhan Batu Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Medan Nias Nias Barat Nias Selatan Nias Utara Padang Lawas Padang Lawas Utara Padangsidimpuan Pakpak Bharat Pematang Siantar Samosir Serdang Bedagai Sibolga Simalungun Tanjung Balai Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Tebing Tinggi Toba Samosir

Total

Desa

Populasi Anak di Kota

Jumlah Anak Tanpa Akta Kelahiran+Mengaku Memiliki Tapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen

Populasi Anak di Desa

Jumlah Anak Tanpa Akta Kelahiran+Mengaku Memiliki Tapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen



106,010 10,570 122,969 30,064 50,858 85,078 21,228 531,817 15,461 35,655 71,316 24,309 19,628 706,957 764 4,511 1,435 11,551 5,842 57,985 885 88,581 5,402 83,580 33,712 99,016 66,663 5,151 38,210 13,318 54,603 19,155

60,879 5,587 85,921 20,858 28,575 37,788 10,427 285,935 6,764 10,997 37,451 17,553 12,522 401,843 675 4,011 859 5,063 2,167 25,437 309 38,484 2,854 55,547 11,160 52,138 30,864 3,808 25,615 4,022 30,065 9,041

57% 53% 70% 69% 56% 44% 49% 54% 44% 31% 53% 72% 64% 57% 88% 89% 60% 44% 37% 44% 35% 43% 53% 66% 33% 53% 46% 74% 67% 30% 55% 47%

162,239 74,093 245,931 152,188 105,713 3,494 99,896 171,948 39,480 105,211 108,164 99,366 121,309 62,205 38,812 133,948 59,335 97,681 103,400 23,309 18,980 49,534 142,399 214,710 111,247 111,383 113,384 56,630

80,181 54,704 179,030 122,215 64,675 2,577 72,653 124,332 20,569 34,511 79,495 73,562 78,340 51,781 29,552 120,364 48,531 70,700 69,823 18,115 14,572 28,321 92,051 140,226 75,765 75,032 83,125 36,624

49% 74% 73% 80% 61% 74% 73% 72% 52% 33% 73% 74% 65% 83% 76% 90% 82% 72% 68% 78% 77% 57% 65% 65% 68% 67% 73% 65%

2,422,284

1325219

55%

2,825,989

1,941,426

69%

SECARA NASIONAL ALASAN ORANG TIDAK MEMILIKI IDENTITAS HUKUM

Terlalu mahal 41% Lokasi layanan terlalu jauh 15% Tidak tahu caranya memperoleh dokumen identitas hukum 12% Proses terlalu rumit 9%

Alasan terbesar di SUMATERA UTARA adalah: Terlalu mahal (SUSENAS 2012)

41%

Di Sumatera Utara, 32% pasangan dari rumah tangga termiskin tidak memiliki akta/buku nikah. 90% anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran

Jika orang tua tidak memiliki akta/buku nikah, maka mereka harus berurusan dengan 3 lembaga berbeda untuk bisa mendapatkan akta kelahiran anak mereka dengan nama ayah dan ibu:

1.Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan

2.KUA atau Disdukcapil untuk mencatat dan menerbitkan akta/buku nikah

3.Disdukcapil untuk mencatat dan menerbitkan akta kelahiran

REKOMENDASI TINDAK LANJUT Mempermudah persyaratan yang non diskriminatif dan menghapuskan denda dan biaya administratif. Meski penerapan denda keterlambatan di dalam sebuah sistem administrasi kependudukan dianggap dapat mendorong masyarakat agar mengurus tepat waktu, hal ini hanya akan terjadi sistem yang ada sudah menjangkau 95% populasi. Bukti juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak punya dokumen identitas hukum adalah bukan karena tidak mau, tetapi karena hambatan finansial akibat jarak yang jauh atau biaya memenuhi persyaratan yang ada. Oleh karena itu, pengenaan denda menjadi tidak sesuai bahkan bertentangan dengan permasalahannya. Denda harus disikapi dengan beberapa opsi sebagai berikut: a.

Untuk pelayanan terpadu (Yandu) agar diberlakukan kebijakan khusus bahwa denda administratif tidak diberlakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan Yandu yang adalah menjangkau masyarakat yang selama ini sulit memperoleh dokumen kependudukan dan identitas hukum karena hambatan biaya dan akses.

b.

Untuk secara selektif tidak memberlakukan denda pada masyarakat tidak mampu sesuai dengan program Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Ketidakmampuan ini dapat ditunjukkan dengan dokumen: Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat.

c.

Untuk meninjau kembali dan mencabut Perda menyangkut denda administratif dan pungutan atau retribusi yang berkaitan.

Perjanjian internasional dan regional yang ditandatangani Indonesia menyatakan bahwa yang Akta Kelahiran universal wajib mencantumkan nama individu, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta nama kedua orangtua yang diketahui. Mengingat hanya separuh pernikahan di Indonesia yang tercatat, dan untuk penduduk miskin bahkan kurang dari separuh, maka harus disediakan alternatif yang lebih mudah, sama-sama berkekuatan hukum dan secara standar diterapkan agar nama ayah dan ibu dicantumkan dalam akta kelahiran tanpa diskriminasi terhadap anak.

Melakukan layanan keliling untuk memperkecil jarak layanan dengan masyarakat dan membuat layanan terpadu agar proses yang semula rumit dan melibatkan 3 instansi dapat dipermudah dan 3 instansi dapat diakses masyarakat secara bersamaan (dalam hal ini adalah pelayanan terpadu pengesahan perkawinan di Pengadilan, pencatatan nikah dan penerbitan buku nikah, serta pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran pada waktu yang bersamaan di lokasi yang sama di Kecamatan atau Desa.

Mengalokasikan sumber daya daerah dan menguatkan kerjasama lintas sektor untuk penyebarluasan informasi mengenai identitas hukum, pelaksanaan layanan identitas hukum dan pelayanan keliling dan terpadu. Diperlukan adanya kolaborasi yang lebih besar antara berbagai lembaga pemerintah dalam memberikan akta kelahiran bagi anak, dan bila perlu, akta/buku nikah bagi orang tua mereka, termasuk melalui: (i) bidan/tenaga kesehatan yang terlibat membantu persalinan, (ii) guru yang terlibat dalam program pendidikan anak usia dini (PAUD), (iii) guru di sekolah dasar, (iv) fasilitator/pendamping yang terlibat dalam program-program pembangunan sosial di tingkat desa seperti misalnya PNPM Generasi yang kegiatannya turut mencakup anak-anak putus sekolah, anak-anak dan orang dewasa yang menyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya, dan (v) para pejabat yang terkait dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan tempat-tempat penahanan.

Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 tahun 2008), Mahkamah Agung, Kemendagri dan Kemenag harus terus mempublikasikan laporan tahunan tentang kinerja kelembagaan yang menguraikan layanan publik apa saja yang telah diberikan. Laporan tahunan ini idealnya memasukkan informasi berupa data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status disabilitas orang yang memperoleh dokumen identitas hukum, serta data terpilah berdasarkan kabupaten/kota. Dalam satu dasawarsa terakhir, Peradilan Agama telah mengembangkan sistem manajemen perkara secara elektronik untuk mengumpulkan data dari 359 Pengadilan Agama dan 29 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Informasi ini dapat dilihat oleh masyarakat secara daring (dalam-jaringan, online) melalui www.badilag.net dan www.infoperkara.badilag.net. Peradilan Umum juga telah memiliki sistem manajemen perkara secara elektronik untuk mengumpulkan data dari 350 Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Informasi manajemen perkara ini dapat dilihat dalam bentuk agregat oleh staf Mahkamah Agung RI. Temuan utama dan rekomendasi selengkapnya dapat dibaca di Laporan Studi Dasar Identitas Hukum “Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia” (DFAT, PEKKA and PUSKAPA 2014). Laporan tersebut dapat diunduh melalui: http://bit.ly/1eyBeLf

Studi dasar AIPJ tentang Identitas Hukum dikoordinir dan ditulis oleh: Cate Sumner, Penasihat Utama AIPJ, Program Identitas Hukum Santi Kusumaningrum, Co-Director, PUSKAPA UI Tim Peneliti dan Analisis: Tim Identitas Hukum AIPJ Wahyu Widiana, Penasihat Senior AIPJ, Program Identitas Hukum Hilda Suherman, Koordinator, Program Identitas Hukum Cate Sumner, Penasihat Utama AIPJ, Program Identitas Hukum Tim Peneliti PUSKAPA Dipimpin oleh: Santi Kusumaningrum (Co-Director) Irwanto Rahmadi Wenny Wandasari Putu Duff Michelle Jackson Mas’ud Suharti Azhar Zaini Ahmad Abdan Syakur Mahmudah Kalla Fauziah Tiaida Rama Adiputra Prisilia Riski Craig Spencer Mackenzie Lawrence W.S. Libby Ratuarat Noldi Todu Hungu Emanuel Suban Wujon Timoriyani Samauna Relisius Hayon Berkhman Gromang Firkan Maulana Harriz Jati Bahrul Fuad Matt MacFarlane Lilith Pope ILah Asti Januarti Raita Kurniadewi Ary Bariyaldi Gunawan Ni Luh Putu Maitra Agastya Muhammad Jaedi

Tim Peneliti PEKKA Dipimpin oleh: Nani Zulminarni (Koordinator Nasional) Kodar Tri Wusananingsih (Koordinator Program) Tim Sekretariat Nasional PEKKA Tim Sekretariat Daerah PEKKA Tim SMERU Tim Peradilan Keluarga Australia Leisha Lister, Executive Advisor William Crawford, Statistical Services Unit

(C) 2014, DFAT (Australian Aid), PEKKA dan PUSKAPA UI

JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS HUKUM DI INDONESIA

Recommend Documents