ISSN
: 1979-4827
JurTLeI
Anolisis Kebiiokon Fonnulosi Putuson Lepos dori Segolo Tuntuton Hukum Suotu Koiion Yiridis-Empiris Latief Hosyim, SH., M.Hum Sonksi Hukum Noloris dolom Hol Pelonggoron Kode Etik Suryoni Yusi, SH., M.Hum &Emiwoti, SH.,M.Hum
Perlcedoon Konsep Peneroon Terlcotos sebogoi Bodon Hukum don sebogoi Entitos Hukum Mondiri Rosido Diani, SH., MH.
don Urgensi Pemberontoson Konlpsi, Kolusi don Nepotisme (KKN) dolom Upoyo Penegokon Hukum di lndonesio Eksistensi
Hj. Evellne Fifiona, SH. M.Hum
Kedudukon Poncosilo sebogoi Cito (Rechtsideel dolorn UUD 1945 M. Husin, SH., M.Hum Urgensi Kehodiron Komisi Konstitusi dolom Perubohon Undong Undong Dosor 1945 Evi Offiortna, SH., MH
Perlindungon Hukum terhodop Pemegong Polis AsuronsiJiwo Suryofi, SH., MH.
Penonggulongon Premonisme di Koto Polembong PerspeHif Sosio Kriminologi H. Syorolt Karta, SH., MH.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA PALEMBANG i
Jurnal JUSTICI Vol.
I
No. 2, Juni 2016
PENGANITAR REDAKSI
Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jurnal IUSTICI Fakultas Hukum Universitas IBA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sebagai Jumal enam bulanan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai forum komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum. Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian dan laporan pengabdian masyarakat. Redaksi berhak melakukan perubatran isi tulisan, tetapi tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.
Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi 1,5 diatas kertas ukuran A4. Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalatr hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya. Tulisan, saduran, terjemahan dan sejenisnya hanrs disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis
diperuntukkan kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA khususnya.
Jurnal IUSTICI
rrort
Perlu disampaikan bahwa Jumal IUSTICI Fakultas Hukum Universitas IBA telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Terima kasih. Wassalamu'alaikum Waratrmatullahi Wabarakatuh
Palembang, Juni 2016
Redaksi
Jurnal JUSTICI YoL
I
No. 2, Juni 2Al6
DATTAR ISI
TMPENTUSUN JURNAL ILMIAH ruSTICI
I
t i
ll
TENGA}ITAR REDAKSI
I
DAFTAR ISI ............
111
AI{ALISIS KEBUAKAN FORMULASI PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM SI.]ATU KAJIAN YIRIDIS.EMPIRIS
Ldief Hasyim,
SH., M.Hum
SA}.IKSI HUKUM NOTARIS DALAM HAL PELANGGARA},{ KODE ETIK Srs'},arri Yusi, SH., M.Hum & Erniwati, SH.,M.Hum PERBEDAA}.I KONSEP PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADA}..I HI,KI.'M DAN SEBAGAI ENTITAS HT]KUM MANDIRI Rorido Diani, SH., MH.'. EKSISTENSI DAN URGENSI PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DA}INEPOTISME (KKI\D DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Ej. Eveline FiJiana, SH. M.Hum
18
3t
49
KMUDUKAN PANCASILA SEBAGAI CITA (REC H'TSIDEE) DALAM UUD 1945
M Husin, SH., M.Hum
58
T'RGENSI KEHADIRAN KOMISI KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN I,'NDANG I.]NDANG DASAR 1945 Evi Oharina, SH., MH...........
67
PERIINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASI'RANSI JIV/A Stryati, SH., MH....
83
PENA}IGGULANGA}I PREMANISME DI KOTA PALEMBA}.IG PERSPEKTIF SOSIO KRIMINOLOGI H Syaroji Karto, SH., MH....
94
rll
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA Oleh Suryati Dosen FKIP Universitas PGRI Palembang Email:
[email protected]
Abstrak Sekarang perkembangan asuransi sudah sangat pesat, karena masyarakat Indonesia sudah semakin menyadari manfaat dari asuransi dalam hal ini asuransi jiwa. Agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan nasabah (konsumen) atau pemegang polis merasa terlindungi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi, serta regulasi yang berkaitan dengan asuransi yang memberikan perlindungan hukum. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa? Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa adalah berdasarkan Pasal 254, 257, 258, 259, 260 KUHDagang. Pasal 1266,1267 1320, 1338 KUHPerdata. UU Perlindungan Konsumen dan UU NO. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pemegang Polis, Asuransi Jiwa
A. Pendahuluan Sejak zaman kolonial Belanda asuransi sudah masuk ke Indonesia, namun bagi mayoritas masyarakat produk asuransi masih belum populer atau dengan kata lain masyarakat di Indonesia masih belum insurance minded. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki atau membeli asuransi kadang dinilai sebagai tindakan pemborosan dan ada yang masih berpendapat bahwa asuransi hanya penipuan saja.
1
Namun sekarang perkembangan asuransi sudah sangat pesat, karena masyarakat Indonesia sudah semakin menyadari manfaat dari asuransi dalam hal ini asuransi jiwa. Di Indonesia perkembangan asuransi saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan. Asuransi memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi,
karena selain memberikan perlindungan terhadap
kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi juga memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. 1 Jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja asuransi kesehatan, dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan atau investasi seperti asuransi jiwa unit link merupakan berbagai macam produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri asuransi.
Asuransi di Indonesia sudah mendapat
kepercayaan dari masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil premi yang didapat 1
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2004, hal. 317.
2
oleh perusahaan asuransi. Agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan nasabah (konsumen) atau pemegang polis merasa terlindungi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi, serta regulasi yang berkaitan dengan asuransi yang memberikan perlindungan hukum. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata (pasal 1313, 1338), dan KUH Dagang (pasal 246, 247).
B. Permasalahan Dari pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa?
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindarkan dari suatu resiko dalam hampir semua kegiatan yang biasanya selalu membawa dampak yang kurang menguntungkan. Resiko tersebut dapat berupa sakit, kecelakaan, meninggal, hilangnya pekerjaan sehingga pendapatan keluarga menjadi hilang juga, dan sebagainya. Sikap yang diambil manusia dalam menghadapi resiko kemungkinan kehilangan atau kerugian adalah: 1. Melakukan Antisipasi.
3
Cara yang paling jelas dan mudah adalah menghindari risiko. Kita dapat menghindari kemungkinan risiko luka atau kematian akibat kecelakaan pesawat terbang atau kita dapat menghindari risiko rugi pada bursa saham dengan tidak membeli saham. 2. Menghindari risiko. Kita dapat mengontrol risiko dengan cara pencegahan. Untuk mencegah kemungkinan kehilangan mobil kita dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti pemasangan kunci ekstra, alarm mobil. 3. Menerima kemungkinan terjadinya risiko. Menerima risiko berarti menerima semua tanggung jawab finansial pada risiko tersebut. 4. Mengalihkan kemungkinan kerugian atau kehilangan tersebut supaya tidak terjadi. Ketika seseorang mentransfer atau mengalihkan risiko ke pihak lain, orang itu mengalihkan tanggung jawab finansialnya untuk suatu risiko kepada pihak lain yang membayar jasa tersebut. Cara paling umum untuk individual, keluarga, dan bisnis untuk metode ini biasanya melalui asuransi. Sikap-sikap di atas dapat mengatasi resiko yang dihadapi, sehingga sejak lama orang mencari cara lain untuk mengatasi resiko tersebut yang sekarang dikenal sebagai lembaga asuransi.
2
2
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika,1992). Hal. 15
4
Hingga saat ini kurang lebih ada 48 perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain Prudential Life Assurance, AIA Financial, AJB Bumi putera 1912, Allianz Life Indonesia, Asuransi Jiwa Sinar Mas, Cigna dan lain-lain. 3 Dalam tulisan ini yang dibahas adalah asuransi jiwa.
Nasabah atau
pemegang polis yang menjadi peserta asuransi jiwa dengan tujuan untuk mendapat sejumlah nilai pertanggungan tertentu yang dapat diuangkan ketika nasabah meninggal dunia. Jadi manfaat dari asuransi jiwa selain untuk diri nasabah sendiri apabila nasabah atau pemegang polis sakit dengan mendapat pembayaran klaim biaya berobat, dan apabila nasabah meninggal dunia, maka manfaat asuransi jiwa disini adalah bagi ahli waris, misalnya untuk istri atau suami dari nasabah, anak, dan keluarga inti yang lain. Namun kenyataannya masyarakat kita meskipun tahu asuransi jiwa itu penting, dengan berbagai alasan mereka masih menunda untuk membeli atau mengikatkan diri dengan asuransi jiwa, tapi alasan yang utama adalah masalah dana. Seperti diketahui bahwa asuransi yang diharapkan para nasabah asuransi sebagai suatu pengalihan resiko jika suatu hari nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka asuransi dapat menutupi kerugian yang akan timbul dari resiko tersebut secara materiil sehingga timbul rasa aman. Dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi yaitu apabila perusahaan atau perorangan menderita 3
http://99-asuransi.blogspot.co.id/2015/01/asuransi-terbaik-2015-dan-daftar.html diakses pada tanggal 20 Februari 2016.
5
suatu musibah yang telah ditentukan dalam persetujuan dan kejadian kerugian yang dideritanya maka akan ada penanggung, tanggung jawab perusahaan atau perorangan itu kepada pihak ketiga seolah- olah dipikulkan kepada pihak penanggung. Dengan demikian tujuan pokoknya ialah memperkecil resiko yang harus dihadapi tertanggung apabila yang merugikan tertanggung. 4 Perusahaan dalam menjalankan usahanya khususnya dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dengan menjalankan usaha asuransi akan melakukan suatu perjanjian yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak, pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi yaitu : 1. Pihak Penanggung yaitu pihak perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk untuk menanggung resiko yang akan terjadi pada pihak tertanggung. 2. Pihak Pemegang Polis yaitu pihak yang memutuskan untuk mengadakan pertanggungan jiwa pada pihak penanggung dan juga dapat sebagai pembayar premi asuransi. 3. Pihak Tertanggung yaitu pihak yang jiwanya dipertanggungkan pada pihak penanggung. 4. Pihak yang ditunjuk yaitu pihak yang ditunjuk oleh pihak tertanggung untuk menerima uang pertanggungan dari pihak penanggung jika pihak yang tertanggung meninggal dunia. 5 4
C.S.T Kansil, Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, ctk. Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hal. 179 5 http://www.produk-asuransi.com/konsep_dasar_asuransi_jiwa.html diakses pada tanggal 19 Februari 2016.
6
Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi juga memberikan nilai pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari suatu ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. 6 Resiko yang dapat diasuransikan seperti kebakaran, kematian, jatuh sakit, kecelakaan dan sebagainya tidak dapat sepenuhnya dihindarkan karena memang merupakan bagian dari kehidupan manusia, tapi tidak semua resiko dapat diasuransikan.
Untuk mengurangi beban kerugian yang harus
ditanggung, yaitu dengan membeli asuransi, dengan membayar sejumlah premi maka resiko beralih dari pihak tertanggung yaitu pemegang polis kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Hubungan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (nasabah/pemegang polis) dalam asuransi jiwa (life insurance), diikat oleh perjanjian baku yang dikenal dengan istilah Polis. Menurut pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Polis merupakan bukti utama adanya perjanjian antara tertanggung/pemengang polis dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung.
6
Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hal. 5.
7
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak sebagai berikut : 1.
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan baran dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan. 6. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketapelindungan konsumen secara patut. 7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 8. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 9. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa jika barang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8
10. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang polis atau pihak yang menggunakan jasa asuransi. Jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi sayangnya tidak sebanding dengan maraknya berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran klaim yang diajukan.
Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau nasabah
membeli asuransi atau mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi adalah untuk menerima pembayaran klaim bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa nasabah atau pemegang polis. Pasal 246 KUHD secara tegas menyebutkan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil beberapa simpulan tentang perjanjian asuransi, yaitu: 7 7
Man Suparman dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha perasuransian, Alumni: Bandung 1997, hal. 45.
9
a. Rumusan asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD hanya berlaku bagi asuransi kerugian; b. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini karena ada hak dan kewajiban yang berhadaphadapan antara tertanggung dan penanggung; c. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Hal ini karena pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang tak tertentu, yaitu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan akan terjadi; d. Asuransi merupakan perjanjian penggantian ganti rugi.
Hal ini karena
Pasal 246 KUHD menekankan pada penggantian kerugian yang sungguhsungguh diderita oleh tertanggung; Dalam dunia industri perasuransian, masih banyak permasalahan dalam klaim atau sulitnya mendapatkan pembayaran klaim yang diajukan oleh nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Permasalahan tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena ketidaktahuan nasabah itu sendiri, misal dalam parkteknya ada nasabah yang misalnya pernah mengidap penyakit tertentu, atau pernah menjalani opname, tapi tidak disebutkan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Sehingga ketika terjadi klaim, dan perusahaan asuransi melakukan investigasi ternyata berbeda dengan apa yang tertera di SPAJ, maka dia tidak mendapat klaim dan karena agen asuransi yang tidak membayarkan premi yang sudah dibayar oleh nasabah atau pemegang polis.
10
Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa ada beberapa pengaturan tentang perjanjian asuransi yaitu KUHPerdata, KUHDagang, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan perundang-undangan lainnya.
Perjanjian asuransi tidak
diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Berkaitan dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHDagang, yaitu : 8 1. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan,paksaan dan penipuan (dwaling, dwang dan bedrog) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung / pemegang polis beritikad baik,maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan. 2. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis. 3. Pasal 1267 diterapkan dalam perjanjian asuransi; jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang 8
Ibid, hal. 9
11
4.
5.
6.
7.
terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji,maka pemegang polis dapat menuntut pemnggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkankan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang,pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s.d. Pasal 1262 KUHPerdata. Pasal 1318 KUH Perdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya. Pasal 1338 mengandung beberapa asas dalam perjanjian, pertama, asas kekuatan mengikat. Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya. Kedua, asas kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga, asas itikad baik yang berarti semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjannian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan. Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya. Beberapa pasal dalam KUHD yang dapat digunakan untuk melindungi
pemegang polis, antara lain 10: 9 1. Pasal 254 melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan. 2. Pasal 257 dan Pasal 258. Jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolaholah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Bila memperhatikan Pasal 257 ternyata tidak benar.Dalam pasal ini 9
https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/perlindungan-hukum-terhadapkonsumen.pdf diakses tanggal 20 Februari 2016.
12
disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup,hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat,maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi.Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung,catatan penangung,nota penutupan, dan lain-lain. 3. Pasal 260 dan 261 mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantaraan makelar atau agen. Dari Pasal 260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan makelar,maka polis yang telah ditanatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangan.Pasal 261 menetapkan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi, apabila terdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka broker asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 ini maka perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis atau nasabah.
Namun hal ini tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat
membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri.
13
D. Kesimpulan Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1.
Manfaat dari asuransi jiwa selain untuk diri nasabah sendiri apabila nasabah atau pemegang polis sakit dengan mendapat pembayaran klaim biaya berobat, dan apabila nasabah meninggal dunia, maka manfaat asuransi jiwa disini adalah bagi ahli waris, misalnya untuk istri atau suami dari nasabah, anak, dan keluarga inti yang lain.
2.
Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa adalah berdasarkan Pasal 254, 257, 258, 259, 260 KUHDagang. Pasal 1266,1267 1320, 1338 KUHPerdata. UU Perlindungan Konsumen dan UU NO. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
14
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia , PT Citra Aditya Bakti: Bandung. C.S.T Kansil, 2002. Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, ctk. Pertama, Sinar Grafika: Jakarta. Djoko Prakoso, 2004. Hukum Asuransi Indonesia, PT Rineka Cipta: Jakarta. Man Suparman dan Endang, 1997. Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha perasuransian, Alumni: Bandung. Sri Rejeki Hartono, 1992. Grafika: Jakarta.
Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar
http://99-asuransi.blogspot.co.id/2015/01/asuransi-terbaik-2015-dan-daftar.html http://www.produk-asuransi.com/konsep_dasar_asuransi_jiwa.html Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
15
