PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus : Polsek Koto Tangah Kota Padang)
ARTIKEL/JURNAL
Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ANGGA NUARI 0910012111178
Bagian Hukum Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013
2
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN 1
Angga Nuari1, Syafridatati1, Yetisma Saini2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Abstract The implementation investigation of stolen criminal offense has been arranged in regulation number 2 year 2002 and KUHAP about Indonesian Republic Police. The implementation investigation of stolen criminal offense with violence anole another of crime in general, In this case, many of criminal offense caught right handed by giving arrest warrant was taping after the suspected the writer conclude the formulation of the problem : (1) How did the investigation of stolen criminal offense with the violence? (2) What are the constraints that investigator feed in doing violence suspect investigation? This research are used yuridis sociology method. Data resource consist of primacy data and secondary data. Data are analyzed with qualitative. Based on the research the investigation implementation as follows : visiting the TKP (securing suspected, securing object evidence, toping withes, finding the suspected, maturing TKP skeet), investigation preparing : (warrant assignment, warrant investigation, investigation report, arrest warrant, warrant report, minute of detention, receipt evidence, seizure warrant, minutes of foreclosure), make SPDP, license application confiscation. Shipment of docket to the public prosecutor. The investigator are faced the problem such as : saving the suspected, service transportation did nit worth it, minimum investigator, and operational cost. Kaywords : implementation, investigation, theft, violence. Pendahuluan
Tindak pidana yang dilakukan oleh
Tindak
dengan
dua warga Kota Padang yaitu Syafril dan
kekerasan adalah suatu tindakan mengambil
Andre telah terbukti melakukan pencurian
suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
dengan kekerasan yang diatur dalam Kitab
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365
memiliki secara melawan hukum, yang
ayat (2) ke 2. Data tersebut diperoleh dari
didahului,
disertai
membaca
kekerasaan
atau
terhadap
pidana
orang
pencurian
atau
diikuti
ancaman dengan
dengan
kekerasan,
Perkara
tersangka.
Peristiwa tindak pidana “pencurian dengan
untuk
kekerasan” yang dilakukan oleh dua orang
mempermudah
pelaku yang bernama Syafril dan Andre
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,
(alm), kejadian pada hari minggu tanggal 29
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
April
atau peserta lainnya, atau untuk tetap
bertempat di Jalan Perumahan Berlindo
menguasai
yang
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Awal
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
kejadian tersebut ketika dua orang pelaku
mempersiapkan
barang
atau
yang
maksud
Berkas
dicuri,
2012
sekitar
pukul
11,00
Wib
bersekutu.
3
melihat korban
Delwati dan saksi Wila
sedang mengendarai sepeda motor, saat itu kedua pelaku langsung mengikuti korban dari arah
belakangnya,
sesampai
di
jalan
perumahan berlindo kedua pelaku mendekati korban yang saat itu berboncengan dengan saksi Wila, lalu setelah dekat pelaku yang bernama Andre (alm) langsung menarik dan merampas gelang emas milik korban Delwati yang terpakai di tangan kanan korban, dan kemudian kedua orang pelaku langsung melarikan diri menjauh dari korban, namun saat itu warga cukup ramai mendengar teriakkan korban sehingga perhatian warga ke korban dan kedua pelaku berhasil di tangkap dan dipukuli oleh warga dan barulah kedua pelaku diamankan oleh warga dan diserahkan kepada polisi yang datang di tempat kejadian perkara. Akibat luka yang dialami oleh pelaku yang bernama Andre akhirnya pelaku meninggal dunia di rumah
tersebut apakah dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Wewenang kepolisi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: a. Menerima laporan atau pengaduan seorang tentang adanya tindakan pidana b. Melakukan tindakan pertama pada disaat di tempat kejadian c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang g. Memanggil seorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara i. Mengadakan penghentian penyidikan j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
sakit M.Jamil Padang pada saat hari kejadian.
Pengertian tindak pidana pencurian
Akibat pencurian tersebut korban Delawati
disertai kekerasan atau curas adalah suatu
telah kehilangan satu buah gelang emas
tindakan mangambil suatu barang, yang
seberat 5 emas dan ditaksir kerugian korban
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
sebesar
lain, dengan maksud untuk memiliki secara
Rp,
6.000.000,00
(Enam
Juta
melawan hukum, yang didahului, disertai
Rupiah).
atau diikuti dengan kekerasaan atau ancaman Pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang
yang
dicuri,
yang 4
Pengertian
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
Undang-Undang
bersekutu. Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan
yang
mempergunakan
tenaga
badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik, pengunaan kekerasan
benda
menurut
Kitab
Hukum
Pidana
adalah
mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yaitu benda adalah sesuatu atau setiap hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang Secara umum yang disebut sebagai
terujud dalam memukul dengan tangan saja, menyekap,
penyidik hanya Pejabat Polisi Negara RI
mengikat, menahan, dan dijelaskan juga
(Polri). Namun secara yuridis formal tidak
bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang
demikian selain Polri masih ada penyidik lain
pingsan atau tidak sadarkan diri, tidak
seperti
berdaya lagi termasuk dalam perbuatan
(PPNS), Jaksa dan Perwira TNI Angkatan
kekerasan.
Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu,
memukul
dengan
senjata,
Unsur-unsur dari kejahatan adalah, sebagai berikut:
akibat
perbuatan
(yang
dituju), yakni: rasa sakit pada tubuh,
berupa
terhadap
harta
penyerangan
benda terhadap
kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain, dimuat dalam Buku Ke II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengerusakan barang, dan penadahan (begunsting). Dirumuskan juga unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif.
Sipil
antara lain dapat di simak dalam UndangUndang
No.
8
Tahun
1981
Tentang
(1) Penyidik adalah: a. Pejabat
Polisi
Negara
Republik
Indonesia
dan luka pada tubuh
adalah
Negeri
Pasal 6 KUHAP ditegaskan bahwa:
b. Adanya perbuatan
Kejahatan
Pegawai
KUHAP..
a. Adanya kejahatan
c. Adanya
Penyidik
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang kusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih
lebih
lanjut
dalam paraturan
pemerintah. Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah; a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut 5
membuat terang tentang tindak pidana
pengatur muda tingkat 1 (Golongan
yang terjadi.
II/b) atas usul dari Departemen yang bersangkutan,
b. Menemukan tersangka.
Kehakiman
Selanjutnya oleh Pasal 6 ayat (2)
setelah
pertimbangan
KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat
diangkat
Jaksa
Menteri mendengar
Agung
dan
Kepala Kepolisian Negara Republik
untuk di angkat menjadi “penyidik” diatur
Indonesia.
oleh peraturan pemerintah (PP). atas kuasa Pasal 6 ayat (2) KUHAP, maka telah
Disamping penyidik ada penyidik
diterbitkan PP No. 27 Tahun 1983, yang
pembantu, yakni Pejabat Kepolisian Negara
berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHAP,
Republik Indonesia yang di angkat oleh
dapat disimpulkan bahwa “penyidik” adalah
Kepala
sebagai berikut:
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan
1. Pejabat
Polisi
Negara
Republik
Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 2. Komandan Sektor (karena jabatannya adalah penyidik / Pelda Pol tidak ada:
Negara
Republik
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun yang di maksud dengan “Pejabat Kepolisisan Negara Republik Indonesia” termasuk Pegawai Negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Penyidik
pembantu
mempunyai
“penyidikan”
wewenang seperti di sebut dalam Pasal 7 ayat
atas usul Komandan / Pimpinannya),
(1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan
Kepala Kepolisian Negara Republik
yang wajib diberikan dengan pelimpahan
Indonesia
“penyidik
wewenang
syarat-syarat,
wewenang
untuk
melaksanakan
mengangkat
pembantu”
dengan
dari
memungkinkan
sebagai berikut:
penyidik.
dari karena
Pelimpahan
penyidik hal
dan
tidak dalam
a. Pejabat Kepolisian Negara Republik
keadaan yang sangat diperlukan atau di mana
Indonesia tertentu yang sekurang-
terdapat hambatan perhubungan di daerah
kurangnya berpangkat Briptu.
terpencil atau di tempat yang belum ada
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
petugas penyidik dan atau dalam hal lain
yang sekurang-kurangnya berpangkat
yang dapat di terima menurut kewajaran
pengatur muda (Golongan II/a).
(Pasal 11 KUHAP).
3. Pejabat
pegawai
sekurang-kurangnya
Kepolisian
tertentu,
yang
berpangkat 6
Penyidik pembantu membuat berita
“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai
acara dan menyerahkan berkas perkara
permintaan
kepada penyidik, kecuali perkara dengan
berkepentingan
acara
berwenang
pemeriksaan
singkat
yang
dapat
oleh
pihak
kepada
untuk
yang
pejabat
menindak
yang
menurut
langsung diserahkan kepada Penuntut Umum
hukum seorang yang telah melakukan
(Pasal 12 KUHAP).
tindak pidana aduan yang merugikan”.
Penyidikan
adalah
serangkaian
Berdasarkan
uraian
dari
latar
tindakan penyidik dalam hal dan menurut
belakang di atas serta agar tidak terjadi
cara yang diatur dalam undang-undang ini
penyimpangan dalam pembahasan, maka
untuk mencari serta mengumpulkan bukti
penulis merumuskan sebagai berikut:
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
berguna menemukan tersangkanya.
di Polsek Koto Tangah Kota Padang? Dalam hal penyidik telah memulai
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi
penyidikan suatu peristiwa yang merupakan
penyidik dalam menyelesaikan tindak
tindak pidana, penyidik memberitahukan hal
pidana pencurian dengan kekerasan di
itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari di
Polsek Koto Tangah Kota Padang?
kenal
dengan
Pemberitahuan
nama
SPDP
Dimulainya
/
Surat Berdasarkan rumusan masalah, maka
Penyidikan
sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:
Tugas dan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP huruf a
2. Untuk
mengetahui
di atas, mengenai laporan dan pengaduan
penyidikan
tindak
maka dapat diartikan laporan dan pengaduan
dengan kekerasan.
pelaksanaan
pidana
pencurian
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang
tersebut, sebagai berikut:
dihadapi “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan
oleh
penyidik
dalam
pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah
atau
diduga
peristiwa pidana”.
akan
terjadinya
Metodologi Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis. Data yang
7
Tindakan penyidik setiba di
digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder diperoleh dari Polsek Koto Tangah. Data dianalisis
TKP adalah sebagai berikut: 1). Mengamankan tersangka Tindakan yang dilakukan oleh
secara kualitatif.
penyidik setelah mendatangi TKP adalah mengamankan pelaku dari
Hasil Penelitian 1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana
kerumunan masyarakat yang ingin mengeroyoknya. Dilihat dari kondisi
pencurian dengan kekerasan
kedua pelaku jambret yang luka parah Tindakan-tindakan yang dilakukan
maka
dilarikan
kerumah
sakit
oleh penyidik dalam penyidikan pada kasus
Bayangkara Polri yang berada di Jati,
ini adalah sebagai berikut:
setiba di rumah sakit Bayangkara
a. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara
polri kedua pelaku langsung diobati, karena kondisi Andre yang semakin
(TKP)
parah akibat pengeroyokan maka Dasar laporan tersebut piket
dipindahkan kerumah sakit M. Jamil
reserse kriminal yang terdiri dari Ipda
Padang, pada pukul 21.00 WIB Andre
Hidayat dan Bripka Anton Wijaya
meninggal dunia di rumah sakit M.
Putra langsung mendatangi Tempat
Jamil, sedangkan Syafril tetap di
Kejadian Perkara bertempat di Jalan
rawat di rumah sakit Bayangkara
Perumahan Berlindo Kecamatan Koto
Selama 1 (satu) Minggu.
Tangah. Setiba di TKP tenyata telah diamankan dua orang laki-laki oleh
2). Mengamankan barang bukti
masyarakat yang bernama Syafril dan
Barang bukti yang diamankan
temannya Andre, identitas kedua
oleh penyidik adalah berupa 1 (Satu)
pelaku di dapat dalam dompet pelaku
unit sepeda motor Yamaha Jupiter
berupa KTP, setiba di TKP anggota
MX BA 5080 GU warna merah
reserse melihat pada saat itu Syafril
hitam.
Daude dan temannya Andre dalam
ditemukan di tempat kejadian perkara
keadaan
karena
luka
parah
akibat
Barang
bukti
ditinggalkan
oleh
tersebut
pelaku
pengeroyokan yang dilakukan oleh
sewaktu pelaku di tangkap oleh
masyarakat yang berada di sana.
warga.
8
segera membawa korban ke polsek
3). Mencatat saksi-saksi Penyidik
mencari
dan
mencatat saksi-saksi yang berada di TKP
untuk
dimintai
keterangan.
Saksi-saksi yang terkait di dalam kasus ini adalah: (1) Saksi Delwati adalah saksi yang menerangkan
sebagai
korban
karena laporan tersebut harus dibuat secara tertulis dan laporan tersebut adalah
sebagai
dasar
untuk
melakukan penyidikan. 5). Membuat Sket TKP kasar Tindakan akhir penyidik di TKP adalah membuat Sket TKP
penjambretan. (2) Saksi Marel adalah saksi yang menerangkan
koto tangah untuk membuat laporan,
bahwa
saksi
kasar, Sket TKP kasar itu yaitu: membuat
gambar
lokasi
dimana
melihat dan mendengar suatu
tindakan itu terjadi berguna untuk
peristiwa
mengetahui apakah benar di lokasi itu
di
tempat
kejadian
telah terjadi suatu tindak pidana
perkara. (3) Saksi Wila adalah saksi yang menerangkan bahwa tante saksi yaitu Delwita telah di jambret dan
saksi
pada
saat
itu
membonceng tantenya sepulang dari pasar. (4) Saksi Alzog dalah saksi yang menerangkan bahwa istri saksi telah di jambret oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya. (5) Saksi
Suci
adalah
saksi
menerangkan bahwa saksi adalah istri dari pelaku penjambretan yaitu istri dari Syafril. 4).Mencari
korban
untuk
penjambretan. b. Menurut penyidik dalam peristiwa tindak pidana yang tertangkap tangan dan tersangkanya dalam keadaan luka, berdarah, lebam, luka patah, atau meninggal dunia akibat pengeroyokan masa maka penyidik harus melakukan sebagai berikut: 1). Membawa tersangka ke
rumah
sakit. 2). Membuat berita acara serah terima tersangka baik melalui ketua RT, RW, Kades, dan disaksikan oleh
dimintai
membuat laporan Pada saat di TKP penyidik
masyarakat yang ada di TKP dan yang melihat langsung kejadian tertangkap tangan tersebut.
segera mencari korban dan penyidik
9
3). Apabila tersangka meninggal dunia maka
penyidik
meminta
keterangan dari rumah sakit yang
e. Membuat permohonan izin sita dari pengadilan f. Pengiriman berkas perkara kepada
tersangka
Penuntut Umum, penyerahan tersebut
meninggal dunia akibat di pukul
dilakukan 2 tahap (Pasal 8 ayat (2)
masa.
KUHAP), yaitu:
menerangkan
bahwa
c. Berdasar laporan korban penjambretan yaitu Hendra Delawati maka penyidik membuat:
menyerahkan berkas perkara. 2). Dalam hal penyidikan sudah di
1). Surat perintah tugas.
anggap
penyidik
tanggung
jawab
tersangka dan barang bukti kepada
3). Berita acara pemeriksaan, meliputi: (1)Pemeriksaan saksi-saksi.
Jaksa Penuntut Umum. 2. Kendala-kendala
(2)Pemeriksaan tersangka. perintah
selesai,
menyerahkan
2). Surat perintah penyidikan.
4).Surat
1). Tahap pertama, penyidik hanya
yang
dihadapi
oleh
penyidik kepolisian dilapangan secara ril
penangkapan
adalah sebagai berikut: a. Kesulitan
tersangka.
dalam
mengamankan
tersangka. 5). Berita acara pemeriksaan. Menurut 6). Surat perintah penahanan.
keterangan
Bripka
Anton Wijaya Putra yang menangani kasus tindak pidana pencurian disertai
7). Berita acara penahanan.
kekerasan, 8).Tanda terima barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
yang
dilakukan
oleh
tersangka Syafril dan tersangka Andre terkendala
dalam
mengamankan
tersangka karena sulit mengeluarkan
9). Surat perintah penyitaan.
tersangka dari kerumunan warga yang 10). Berita acara penyitaan. d. Membuat Dimulainya
Surat
Pemberitahuan
Penyidikan
kepada Penuntut Umum
berkumpul di sekitar tempak kejadian
/
(SPDP)
perkara geram
serta ingin
masyarakat memukul
sehingga penyidik butuh
tersebut tersangka, beberapa
waktu untuk mengamankan tersangka agar tidak kembali dipukuli oleh
10
masyarakat di tempat kejadian perkara
luka-luka akibat pemukulan warga
tersebut.
yang ada di tempat kejadian.
b. Kendaraan dinas yang tidak layak
c. Kekurangan penyidik Hasil
Kendala penyidik pada kasus tindak
pidana
pencurian
dengan
Bripka
Anton
dengan
Wijaya
Putra
kekerasan atau “Curas” ini secara ril
menyebutkan bahwa jumlah penyidik
adalah kendaraan yang tidak layak
di Polsek Koto Tangah Kota Padang
digunakan
bertugas
adalah 11 orang penyidik, dari 11
dilapangan, seperti yang di jelaskankan
orang penyidik yang ada di Polsek
oleh
Koto Tangah Kota Padang tentu saja
pada
saat
Bripka Anton
Wijaya Putra adalah
terlihat kurangan penyidik di lihat dari
kendaraan yang digunakan pada saat
jumlah data statistik kriminal dari
bertugas melakukan penangkapan di
Tahun 2010 sampai 2012 yang terjadi
tempat kejadian perkara mobil dinas
di Koto Tangah Kota Padang.
kendala
dalam
kasus
ini
yang dipakai untuk mengamankan tersangka dari kerumunan warga tibatiba pecah ban dan hampir saja semuanya terjatuh, pecah ban tersebut diakibatkan oleh kondisi ban mobil yang sudah habis atau botak, untuk menghindari
warga
mengejar
tersangka, polisi langsung mengunakan kendaraan pribadi masyarakat yang kebetulan lewat di dekat mobil dinas kepolisian
tersebut,
dan
kebetulan
kendaraan pribadi masyarakat tersebut adalah
teman
dari
Bripka
Anton
Wijaya Putra. Kemudian kendaraan tersebut
dipakai
untuk
melarikan
pelaku
menjahui
dari
kumpulan
masyarakat dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara karena kondisi tersangka
wawancara
Bripka Anton Wijaya Putra mejelaskan banyaknya peristiwa tindak pidana yang terjadi menyebabkan dia selaku penyidik tidak bisa fokus untuk melakukan penyidikan dan melengkapi berkas perkara, dikarenakan banyak kasus
yang
Kekurangan tidak
harus
ditanganinya.
tersebut
menimbulkan
efektifnya
untuk
melakukan
penyidikan. Menurut Bripka Anton wijaya Putra pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini yang dilakukan oleh Syafril dan Andre tidak terlalu banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik, hanya saja banyak
berbagai
peristiwa
tindak
pidana lainnya yang mesti di proses, maka
untuk
mnyelesaikan
berkas 11
perkara memerlukan waktu yang cukup
ekonomi, karena kebutuhan hidup yang
lama.
semakin
meningkat
setiap
harinya,
sementara pendapatan tidak mencukupi
d. Biaya oprasional
untuk hidup layak atau tidak mempunyai
Menurut Bripka Anton wijaya
perkerjaan
sehingga
tidak
memiliki
Putra, kendala yang dihadapi oleh
penghasilan untuk kebutuhannya. dengan
penyidik dalam penyidikan secara ril
faktor ekonomi dan pendidikan yang
adalah biaya oprasional yang sangat
sangat kurang sehingga tidak memiliki
minim
dalam
keterampilan maka banyak menyebabkan
melakukan penyidikan. Bripka Anton
masyarakat mencari jalan pintas untuk
Wijaya
meningkatkan
untuk
Putra
penyidik
juga
menjelaskan
mengenai biaya oprasional tersebut, seperti: uang minyak untuk mendatangi
dan
mencukupi
penghasilannya. 2. Kendala-kendala
yang
dihadapi
oleh
Tempak Kejadian Perkara (TKP) yang
penyidik dalam melakukan tindak pidana
tidak disediakan oleh dinas.
pencurian dengan kekerasan adalah: a. Kesulitan
dalam
mengamankan
tersangka Simpulan
b. Kendaraan dinas yang tidak layak
1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
c. Kekurangan penyidik
dalam kasus tindak pidana pencurian
d. Biaya oprasional
dengan kekerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
meliputi:
(1)
Mendatangi
tempat kejadian perkara (mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti, mencatat saksi-saksi, mencari korban, membuat Sket TKP kasar). (2) Membuat SPDP. (3) Membuat permohonan izin sita dari pengadilan. (4) Pengiriman berkas perkara
kepada
Penuntut
Umum.
Umumnya pelaku tindak pidana pencurian dilakukan
karena
terdesaknya
faktor
Daftar Pustaka Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo, Jakarta. , 2007, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. , 1984, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sasaran Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. 12
CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hartono, 2010, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Sumber Lain Library, tinjauan umum tentang pencurian, www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1huku m/.../bab2.pdf Imamrusly. Wordpress.com/.../kejahatanterhadap-harta
Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Sinar Grafika, Jakarta. Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Laporan dan Pengaduan, Ghalia Indonesia, Jakarta. , 1984, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor. Soerjono Soekanto, 2008, Penelitian Hukum, Indonesia, Jakarta.
Pengantar Universitas
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republlik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
13
