PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI ILO NO 111 TENTANG DISKRIMINASI DALAM KERJA
ARTIKEL/JURNAL Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
oleh : FERDYAN AGUSTA NPM : 0810012111196
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
2
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI ILO NO 111 TENTANG DISKRIMINASI DALAM KERJA Ferdyan Agusta1,Poniar Warsono1, Deswita Rosra1 1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
ABSTRACT Work to a foreign country is one of solving the unemployment problem that exists today as well as to improve the economic welfare of the people and their families. Indonesian workers who are working to a foreign country called migrant workers, it is necessary to pay attention to protection, labor protection to be set nationally and internationally, is the international organization that regulates the labor problem is the International Labour Organization or the International Labour Organization (ILO). The formulation of the problem in this research are: 1) how labor protection arrangements in terms of ILO Convention 111 on discrimination in the workplace?, 2) how the government's efforts in providing protection to workers who work abroad?. In order to obtain completion problems above writer used normative legal research is research conducted or directed on the written rules or also called secondary data, which consists of primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary data in qualitative analysis. Based on the results of the study to prevent employment discrimination against the International Labour Organisation ILO Convention No. 111 made concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, and in providing protection to workers who work overseas governments make arrangements nationally and internationally and the government must provide protection which is based on the fundamental rights of state and government efforts is to provide preventive and repressive measures, enact legislation and ratify conventions governing labor. Keywords: Protection, Labor Indonesia, ILO Conventions, Discrimination
belum sepadan dengan apa yang telah
A. Latar Belakang
mereka lakukan untuk negeri ini,
1. Pendahuluan
masih banyak perlakuan buruk yang
Menjadi Tenaga Kerja Indonesia
mereka dapatkan baik itu di negara
(TKI) telah dianggap sebagai langkah
tempat mereka bekerja maupun di
yang tepat untuk mencari penghidupan
negeri sendiri.
yang lebih baik oleh masyarakat
Sungguh
Indonesia. Pahlawan devisa itulah
ketika
sebutan untuk Tenaga Kerja Indonesia
Namun
tampaknya
menyedihkan melihat
berita
dan
mengenai
siksaan yang dialami TKI terutama
sebutan
Tenaga Kerja Wanita (TKW). Meski
tersebut hanya enak di dengar tapi
hanya sedikit yang dapat pulang 1
membaca,
mendengarkan
yang mencari nafkah di luar negeri.
begitu
dengan keadaan utuh seperti waktu
memberikan
berangkat ke negara tujuan kerja
setiap manusia sebagaimana yang
mereka, bagi yang tidak beruntung
tercantum dalam Pasal 6 Deklarasi
akan pulang dalam dalam keadaan
hak-hak asasi manusia yang berbunyi
yang mengkhawatirkan bahkan ada
“Setiap orang berhak diakui sama
yang pulang tinggal nama.
menurut hukum dan berhak akan
Dalam
Undang-Undang
kepada
perlindungan hukum yang sama tanpa
Dasar
adanya deskriminasi”.
1945, Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak
Tetapi dari hasil pengamatan
atas pekerjaan dan penghidupan yang
peneliti melalui media massa sering
layak bagi kemanusiaan”. Dari Pasal
terjadi pelecehan terhadap hak-hak
tersebut jelas dikehendaki agar semua
TKI seperti gaji yang tidak dibayar,
warga negara yang mau dan mampu
TKI menerima pelecehan seksual, dan
bekerja supaya diberikan pekerjaan,
menerima kekerasan baik secara psikis
sekaligus dengan pekerjaan tersebut
maupun secara mental yang dapat
agar
menimbulkan
mereka
dapat
hidup
layak
kecacatan
hingga
sebagai manusia yang mempunyai
mengakibatkan kematian atas diri TKI
hak-hak yang dilindungi oleh hukum.
tersebut.
(Zaeni Asyhadie, 2007)
Seperti kejadian yang di alami
Pengiriman TKI berhubungan erat
TKI Sumiati di Saudi Arabia,pada
dengan perlindungan hak-hak TKI.
tanggal 8 November 2010 di bawa ke
Untuk
Rumah Sakit King Fahad setelah
itu
diharapkan Pemerintah
Indonesia perlu melakukan usaha-
mengalami
usaha
majikannya,kondisi
dalam
menjamin
dan
penyiksaan TKI
dari malang
memberikan perlindungan terhadap
tersebut sangat memprihatinkan dan
TKI yang bekerja di luar negeri,
sangat lemah yang dimana kedua
sebagaimana yang tercantum dalam
kakinya nyaris lumpuh,kulit tubuh
Pasal 28-g ayat 2 berbunyi “setiap
dan kepalanya terkelupas,jari tengah
orang
retak,alis matanya rusak, yang lebih
berhak
penyiksaan
manusia
untuk
atau
merendahkan dan
bebas
perlakuan derajat
berhak
dari
parah,bibir bagian atasnya hilang.
yang
martabat
Kejadian di tahun 2010, 20 orang
memperoleh
yang berasal dari berbagai kota yang
suaka politik”. Serta dunia juga 2
perlindungan
rumah
segala hal yang berhubungan dengan
tangga di Singapura melarikan diri
tenaga kerja pada waktu sebelum,
dari rumah majikan mereka dan
selama
meminta perlindungan ke kedutaan
sedangkan tenaga kerja adalah setiap
besar
orang
bekerja
sebagai
RI
di
pembantu
Singapura
karena
sesudah
yang
masa
mampu
kerja
melakukan
dianiaya, dan mendapat ancaman
pekerjaan untuk menghasilkan barang
pemerkosaan.
dan
Indonesia
asal
Pancor
jasa
kebutuhan
Kejadian pada tahun 2012,3 TKI
baik
untuk
sendiri
masyarakat.
Kopong,
memenuhi
maupun
Sementara
untuk secara
internasional masalah ketenagakerjaan
Pringgasela Selatan, Lombok Timur,
diatur dalam Konvensi Perburuhan
Nusa Tenggara Barat, di tembak mati
Internasional atau yang disebut juga
oleh polisi Malaysia dan organ tubuh
dengan
mereka dipreteli yang diduga untuk di
Konvensi
ILO,
terutama
Konvensi ILO No. 111 mengenai
jual pada sindikat gelap yang menjual
Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan
organ tubuh manusia
Jabatan. Disetujui pada tanggal 25
Tenaga kerja sebagai pihak yang
Juni
1958
setelah
Konferensi
lemah maka harus dilindungi dengan
Perburuhan Internasional melakukan
peraturan-peraturan
pada
sidangnya yang ke empat puluh empat
hakikatnya dapat melindungi hak-hak
stelah menimbang lebih lanjut bahwa
tenaga kerja serta melindungi tenaga
diskriminasi merupakan pelanggaran
kerja akibat dari kecelakaan dan
hak yang dinyatakan dalam Deklarasi
keselamatan kerja ditempat tenaga
Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
yang
kerja baik dilindungi oleh negara
Indonesia
dimana tenaga kerja bekerja dan
dengan pernyataan negara Indonesia
mengirim tenaga kerja. Secara nasional
telah menjadi anggota
ILO semenjak tanggal 12 Juli 1950
negara Indonesia sebagai negara yang
melalui Letter of Aplication oleh
masalah tenaga
Perdana Menteri Indonesia Serikat
kerja diatas diatur dalam Undang-
DR.
undang No 13 tahun 2003 tentang
Tunggal Hadi, 2000 )
Ketenagakerjaan terdiri dari 18 Bab
Muhammad
Hatta.
(
Setia
Berdasarkan uraian latar belakang
dan 191 pasal, dalam undang-undang
di atas yang ditinjau dari berbagai
ini pengertian ketenagakerjaan adalah
aspek 3
dan
penulis
tertarik
mengkaji
mengenai pengaturan perlindungan
lain yang dapat merampas hak tersebut,
tenaga kerja ditinjau dari Konvensi
salah satu bentuk hak asasi adalah
ILO No 111 tentang diskriminasi
persamaan kesempatan, dan perlakuan
dalam kerja dan upaya pemerintah
dalam pekerjaan dan jabatan. Tapi
dalam
pada saat ini sudah sangat banyak
memberikan
perlindungan
terjadi diskriminasi terhadap wanita
terhadap tenaga kerja di luar negeri.
dalam
2. Metode Penelitian Penelitian
ini
kerja maupun jabatan, maka
Organisasi Perburuhan Internasional menggunakan
melakukan sidang pada tanggal 4 juni
pendekatan hukum normatif. Data
1958 yang bertempat di Jenewa,
yang digunakan adalah data sekunder
memutuskan untuk menyetujui usul-
yaitu data yang diperoleh secara tidak
usul
lansung dari obyeknya, tetapi melalui
dibidang pekerjaan dan jabatan yang
sumber lain baik secara lisan maupun
merupakan soal keempat dalam acara
tulisan. Teknik pengumpulan data yang
sidang.
digunakan adalah studi dokumen. Data yang
kualitatif, yaitu mengelompokkan data aspek-aspek
yang
bentuk
dalam
ketidakadilan,
warga negara, berdasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, jenis kelamin ( gender ) dan sebagainya.
Kerja Ditinjau Dari Konvensi ILO
Diskriminasi
Diskriminasi
dalam
praktik
dapat
terjadi secara eksplisit ataupun secara
Dalam Kerja.
terselubung, Manusia sebagai makhluk Tuhan
undangan
peraturan yang
perundang-
membeda-bedakan
Yang Maha Esa memiliki hak asasi
warga
atau
hak dasar sejak dilahirkan,
diskriminasi yang terbuka, namun yang
sehingga tidak ada manusia atau pihak
banyak adalah yang terselebung dalam 4
ketidakadilan
perlakuan hukum terhadap sesama
1. Pengaturan Perlindungan Tenaga
tentang
membeda-bedakan
tersebut terwujud dalam pembedaan
B. Hasil dan Pembahasan
111
perlakuan
dan agama. Diskriminasi merupakan
penulisan skripsi ini.
No
adalah
pengaruh keturunan, suku, warna kulit
secara logis dan tercapai tujuan dan permasalahan
sifatnya
diskriminasi
antara sesama warga negara karena
diteliti
sehingga menjelaskan uraian-uraian
terjawabnya
tentang
Diskriminasi
yang telah terkumpul dianalisis secara
menurut
tertentu
negara
merupakan
bentuk
bentuk
pelaksanaan
unsur diskriminasi, atau dapat pula
peraturan
perundang-undangan yang berbeda-
berakar
beda terhadap warga negara yang ada
penafsiran agama, serta struktur sosial
akhirnya melahirkan ketidakadilan.
dan
Diskriminasi
pada
ekonomi
nilai-nilai
yang
budaya,
membenarkan
terjadinya diskriminasi.
dasarnya
adalah penolakan atas HAM dan
Pengaturan perlindungan tenaga
kebebasan dasar. Dalam Pasal 1 butir 3
kerja dari tindakan diskriminasi secara
UU No. 39 Tahun 1998 tentang HAM
internasional terdapat pada Konvensi
disebutkan
diskriminasi
ILO No 111 mengenai Diskriminasi
adalah “ setiap pembatasan, pelecehan,
dalam Pekerjaan dan Jabatan yang
atau pengucilan yang lansung ataupun
pada akhirnya diratifikasi oleh negara
tidak
pada
Republik Indonesia pada tahun 1999
perbedaan manusia atas dasar agama,
dengan Undang-undang No. 21 Tahun
suku, ras, etnik, kelompok, golongan,
1999 tentang Pengesahan Konvensi
status social, status ekonomi, jenis
ILO No. 111 mengenai Diskriminasi
kelamin, bahasa, keyakinan politik,
dalam Pekerjaan dan Jabatan.
pengertian
langsung
yang
didasarkan
berakibat
penyimpangan,
penggunaan
pengurangan,
atau
pengakuan,
pelaksanaan HAM
Alasan
penghapusan
dan
Indonesia
meratifikasi
Konvensi ILO No 111 adalah :
atau
a. Pancasila sebagai falsafah
kebebasan
dasar dalam kehidupan baik individual
dan
maupun kolektif dalam bidang politik,
bangsa
ekonomi, hukum, social, budaya, dan
Undang-Undang
aspek sosial lainnya.
1945 sebagai sumber dan
memperlihatkan diskriminasi
bahwa
dapat
berbagai bentuk
dan
dalam
perundang-undangan
dari
peraturan
dan
kebijakan
dan Dasar
martabat
manusia tercermin
dalam sila-sila Pancasila khususnya,
tidak langsung. Diskriminasi tersebut bersumber
Indonesia
sebagaimana
pada setiap bidang
kehidupan secara langsung maupun
dapat
hidup
menjunjung tinggi harkat
spektrum
terjadi
pandangan
landasan hukum nasional,
Pengertian yang luas tersebut
Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab. Untuk itu bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah,
pemerintah yang mengandung unsur5
pada
melarang,
mengenai
menghapuskan
segala bentuk diskriminasi
Sosial
dalam
pekerjaan
Tahun 1995 yang menjadi
jabatan
sesuai
dan
memuat
Pancasila dan pelaksanaan
pekerja,
Undang-Undang
Konvensi
Dasar
Indonesia
menetapkan
Kopenhagen
meratifikasi
tujuh Konvensi ILO yang
b. Dalam rangka pengamalan
1945,
Tahun
telah
hak-hak
dasar
termasuk Nomor 1958
111
mengenai
Diskriminasi
peraturan
Dalam
Pekerjaan dan Jabatan.
perundang-undangan yang
d. ILO
mengatur pencegahan dan
dalam
Sidang
pelarangan segala bentuk
Umumnya yang ke 86 di
diskriminasi
Jenewa bulan Juni 1998
dalam
pekerjaan dan jabatan.
menyepakati
Majelis Permusyawaratan
setiap bentuk diskriminasi
Rakyat Republik Indonesia
dalam
melalui Ketetapan Nomor
jabatan
XVII/MPR/1998 Hak
Asasi
menugasi DPR
untuk
Deklarasi
pekerjaan
dan
tentang
e. Pengesahan Konvensi ini
Manusia
menunjukkan kesungguhan
dan
Indonesia memajukan, dan
meratifikasi
melindungi hak-hak dasar
Presiden
berbagai instrument PBB
pekerja
yang berkaitan dengan Hak
mendapatkan
Asasi Manusia. Indonesia
kesempatan dan perlakuan
telah meratifikasi Konvensi
dalam
PBB tanggal 18 Desember
jabatan. Hal ini akan lebih
1979 tentang Penghapusan
meningkatkan citra positif
segala bentuk Diskriminasi
Indonesia,
terhadap
kepercayaan
wanita
Undang-undang Tahun
1984
dengan No
khususnya
hak
persamaan
pekerjaan
dan
memantapkan masyarakat
internasional.
7 dan
Pokok – pokok yang terkandung
menandatangani Keputusan
dalam Konvensi ILO No 111 adalah :
Pertemuan Tingkat Tinggi 6
di
pendorong
dengan
ketentuan konvensi ini.
c.
Pembangunan
2. Upaya-upaya
1. Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini
pemerintah
wajib
tenaga
melarang
setiap
dan
jabatan
kerja
melindungi
Indonesia
yang
pelayanan yang wajib dilaksanakan
warna kulit, jenis kelamin,
oleh aparat penegak hukum atau aparat
agama, pandangan politik,
keamanan untuk memberikan rasa
kebangsaan atau asal usul
aman baik fisik maupun mental,
keturunan.
kepada korban dan saksi dari ancaman,
2. Negara anggota ILO yang
gangguan, teror dan kekerasan dari
mengesahkan konvensi ini
pihak manapun, yang diberikan pada
wajib mengambil langkah-
tahap
langkah kerjasama dalam
penyelidikan,
penuntutan
pentaatan
dan
penyidikan,
atau
pemeriksaan
disidang pengadilan. ( Departemen
pelaksanaannya, peraturan
Hukum dan Ham R.I )
perundang undangan dan administrasi,
dalam
Perlindungan adalah suatu bentuk
yang didasarkan atas ras,
peningkatan
dilakukan
bekerja di luar negeri
bentuk diskriminasi dalam pekerjaan
yang
Perlindungan
penyesuaian
TKI
menurut
kebijaksanaan,pengawasan,
Undang-undang No 3 Tahun 2013
pendidikan dan pelatihan.
Pasal 1 adalah Segala upaya untuk melindungi
3. Negara anggota ILO yang
calon
TKI/TKI
dalam
mengesahkan Konvensi ini
mewujudkan terjaminnya pemenuhan
wajib melaporkannya.
hak-haknya sesuai dengan peraturan
Anggota yang
perundang-undangan
memberlakukan
Negara
nasional yang
penempatan,
dan
terdiri dari berbagai suku, adat istiadat,
persamaan
perlakuan
merupakan
dari Sabang sampai Merauke yang
cara yang sesuai dengan keadaan dan nasional,
Indonesia
negara kesatuan yang terbentang luas
bertujuan untuk memajukan dengan
kebiasaan
sebelum,
selama, maupun sesudah bekerja.
Konvensi ini wajib mengumumkan, membuat kebijakan
baik
kebudayaan dan tata hukum dalam
dalam
penyelesaian masalah yang berbeda
pekerjaan dan jabatan dengan tujuan
setiap daerahnya, berbeda namun dapat
untuk meniadakan diskriminasi.
dipersatukan oleh tata Pemerintahan Republik Indonesia dimana pemerintah 7
tersebut sangat memperhatikan dan
bahwa perlindungan hukum berarti
melindungi
negara
perlindungan yang diberikan melalui
sehingga dapat mencegah terjadinya
hukum terhadap status (kedudukan)
perpecahan dalam masyarakatnya
ataupun hak, misalnya hak memilih,
setiap
warga
hak dipilih, hak berusaha atau hak
Negara Indonesia sangat konsisten dalam
melindungi
khusus
rakyatnya
Undang-Undang
Dasar
undang Nomor 39 tahun 2004 tentang
melindungi segenap bangsa Indonesia
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
dan seluruh tumpah darah Indonesia
Kerja
pasal-pasal Undang-
warga
negara
Indonesia
melindungi
Pemerintah
peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah
rakyat
kerja.
serta
perwakilannya
di
A/MEN/2002
di
luar
negeri
ini
Negeri
dipenuhi
Sebagaimana
melalui
diketahui
bahwa
pengiriman TKI keluar negeri pada
disebutkan 8
PJTKI
Negeri.
terhadap tenaga kerja dalam sistem Indonesia
oleh
dan atau Lembaga Asuransi di Luar
Arief
dalam bukunya Perlindungan hukum
di
bahwa
kerjasama dengan Konsultan Hukum
yang berada di luar.
ekonomi
menyatakan
hak serta kepentingan TKI yang wajib
dialami oleh rakyat Indonesia (TKI)
Indrarti
Penempatan
perlindungan dan pembelaan terhadap
membantu pemecahan masalah yang
Andi
tentang
perlindungan TKI adalah Lembaga
yang
berkewajiban dalam melindungi dan
Menurut
Menteri
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar
tersebut.
Perwakilan negara Indonesia yang berada
keputusan
Republik Indonesia Nomor : KEP-104
menempatkan negara
Dalam
Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indonesia
mengadakan kerja sama dan perjanjian internasional
daripada
pemenuhan hak-haknya sesuai dengan
Indonesia yang berada di luar negeri maka
pengertian
negeri
TKI dalam mewujudkan terjaminnya
melindungi
negeri maupun yang berada di luar Dalam
luar
untuk melindungi kepentingan calon
rakyatnya baik yang berada didalam
negeri.
di
perlindungan TKI adalah segala upaya
yang
diberikan oleh negara. Negara
Indonesia
menyebutkan
Undang Dasar juga mengatur tentang perlindungan
sebagai
Pada Pasal 1 angka 4 Undang-
1945 Republik Indonesia berbunyi
dan didalam
negara
penduduk, rakyat dan sebagainya.
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan
warga
merupakan
perlindungan terhadap tenaga kerja
ekspor jasa penghasil devisa juga
serta badan hukum yang bertanggung
sekaligus sebagai perluasan untuk
jawab terhadap tenaga kerja tersebut.
mendapat kesempatan kerja dalam
Upaya tersebut adalah :
hakikatnya
rangka
disamping
meningkatkan
kesejahteraan
a. Memberikan
tenaga kerja itu sendiri, Untuk itu sudah
merupakan
tenaga
kerja
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih
untuk
baik dalam rangka memberikan
menyelenggarakan dengan efisien dan
dan meningkatkan perlindungan
memberikan kemudahan perlindungan
TKI di luar negeri.
baik didalam negeri maupun di luar
b. Memberikan asuransi TKI adalah
negeri dengan memperhatikan harkat
suatu
dan martabat serta nama baik bangsa
bekerja di luar negeri
R.I
c. Memberikan
bekerjasama dengan instasi terkait
Dinas
Intelijen,
adalah
akhir
kegiatan
pemberian
pembekalan atau informasi kepada
dan
calon TKI yang akan berangkat
imgrasi setempat.
bekerja ke luar negeri agar calon yang
TKI mempunyai kesiapan mental
dalam
dan pengetahuan untuk bekerja ke
memberikan perlindungan terhadap
luar negeri, memahami hak dan
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri
kewajibannya, dan juga dapat
adalah dengan dibentuknya Undang-
mengatasi masalah yang akan
undang Nomor 3 Tahun 2013 yang
dihadapi.
Bentuk dilakukan
upaya
terbaru
pemerintah
d. Membentuk Perwakilan Republik
terdiri dari VI Bab dan 43 Pasal, didalam terdapat
undang-undang cara
Indonesia di Luar Negeri yang
tersebut
selanjutnya
memberikan 9
pembekalan
pemberangkatan yang disebut PAP
Luar
Negeri, Kementrian Dalam Negeri, Kepolisian,
bentuk
sebelum, selama, dan sesudah
tindakan preventif den represif yang
setempat seperti Kementrian
dalam
akibat resiko yang dialami TKI
TKI pada dasarnya bertumpu pada
perwakilan
TKI
perlindungan
santunan berupa uang sebagai
Pelaksanaan perlindungan kepada
oleh
bentuk
terhadap
dan negara.
dilakukan
adalah
kegiatan yang dilakukan secara
kewajiban
pemerintah dan para pelaku bisnis dibidang
pembinaan
disebut
Perwakilan
Diplomatik
dan
3. Memberikan
Perwakilan
purna penempatan, diberikan
Konsuler Republik Indonesia
dalam bentuk :
e. MembentukAtase Ketenagakerjaan
a) Memberikan
adalah Pegawai Negeri Sipil pada kementerian
yang
TKI
jawab di bidang ketenagakerjaan
b) Fasilitasi pengurusan klaim
yang ditempatkan pada Perwakilan
asuransi
Diplomatik tertentu yang proses
c) Pemantauan
berdasarkan
untuk
d) Fasilitasi TKI bermasalah
melaksanakan
berupa fasilitasi hak-hak
tugas di bidang ketenagakerjaan. f. Membentuk
Badan
Penempatan Tenaga
dan
Kerja
TKI
Nasional
e) Penanganan
Perlindungan
Indonesia
Adapun terkait
memberikan
instansi-instansi dengan
yang
pemberian
perlindungan kepada Tenaga Kerja
perlindungan kepada TKI di dalam
Indonesia adalah :
maupun di luar negeri adalah :
1. Memberikan
calon
TKI
perlindungan
pada
pra
a. Departemen Luar Negeri R.I b. Kantor Menko Polkam R.I dan Kantor Menko Kesra R.I
penempatan, adalah :
c. Departemen Dalam Negeri R.I,
a) Perlindungan administratif, b) Perlindungan teknis. 2. Memberikan
perlindungan
khususnya
Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
pada masa penempatan yang
Kabupaten,
dimulai sejak TKI tiba di
Kota
bandara/pelabuhan
negara
tujuan
selama
penempatan,
dan
Pemerintah
d. Departemen kehakiman, dan HAM
R.I,
khususnya
bekerja, sampai kembali ke
Direktorat Jendral Imigrasi dan
bandara debarkasi Indonesia.
Kantor Imihrasi di daerah.
10
sakit
kesehatan.
Upaya lain yang dilakukan oleh dalam
TKI
berupa fasilitasi perawatan
yang
selanjutnya disebut BNP2TKI.
pemerintah
kepulangan
TKI sampai ke daerah asal
ketentuan peraturan perundangundangan
kemudahan
atau fasilitas kepulangan
bertanggung
penugasannya
perlindungan
maupun kabupaten/kota serta institusi
e. Departemen Tenaga Kerja dan Dinas
swasta. Di lain pihak karena masalah
Tenaga Kerja dan Mobilitas
penempatan dan perlindungan Tenaga
Penduduk Provinsi, Kabupaten
Kerja Indonesia lansung berhubungan
dan Kota.
dengan masalah nyawa dan kehormatan
Transmigrasi
R.I,
f. Departemen Sosial R.I, Dinas
yang sangat asasi bagi manusia, maka
Sosial Provinsi, Kabupaten dan
institusi swasta yang terkait tentunya
Kota
haruslah mereka yang mampubaik dari
g. Markas
besar
aspek
Kepolisian
maupun
Kepolisian daerah
menjamin hak-hak asasi manusia warga
ekonomis,
dapat
negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.
Tenaga Kerja. i. Instasi terkait lainnya yang
Dalam
dianggap berkompeten. Dalam
secara
profesionalisme
Negara Republik Indonesia,
h. Asosiasi Perusahaan Pengerah
rangka
rangka
memberikan
perlindungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga
optimalisasi
Kerja
Indonesia,
perlindungan TKI yang bermasalah di
pemerataan kesempatan kerja dan/atau
luar negeri, suatu perjanjian bilateral
untuk kepentingan ketersediaan tenaga
memang sangat diperlukan, karena
kerja
dapat dijadikan dasar bagi langkah-
nasional,
langkah “intervensi” yang lebih dalam
menghentikan
dan lebih luas dari Perwakilan R.I
penempatan Tenaga Kerja Indonesia di
untuk menyelesaikan masalah TKI
luar negeri untuk negara tertentu atau
Masalah
penempatan
menyangkut
juga
hubungan
perlindungan
penempatan TKI
di
luar
pemerintah
tidak
pemerintah
dan/atau
dapat melarang
C. Simpulan
dan
1. Diskriminasi merupakan masalah
negeri
umum yang terjadi dalam dunia kerja,
dapat
dalam
bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan
Pemerintah
kebutuhan
negeri.
antar
merupakan kewenangan pemerintah. Namun
dengan
pada jabatan/pekerjaan tertentu di luar
negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan
sesuai
penempatan Tenaga Kerja Indonesia
dan
perlindungan TKI ke luar negeri
mengenai diskriminasi dunia
kerja
yang
didasarkan atas ras, warna kulit,
Provinsi 11
komitmen,
jenis
kelamin,
agama,
kebangsaan,
DAFTAR PUSTAKA
pengaturan Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Strake, J.G, 2004, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 1 Penerjemah Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta. Regulasi Konvensi ILO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No 111 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan Undang-Undang No 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Indonesia Di Luar Negeri. Sumber Lain
perlindungannya di atur secara nasional dan secara internasional melalui Konvensi ILO No 111 mengenai
Diskriminasi
Dalam
Pekerjaan dan Jabatan yang di ratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang No 21 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No 111. 2. Upaya
perlindungan
yang
pemerintah
adalah
dilakukan pemerintah
memberikan
perlindungan
terhadap
tenaga
kerja yang bekerja diluar negeri sesuai dengan hak mendasar dari
Badan penelitian dan pengembangan Ham Departemen Hukum dan Ham R.I, Kamus Umum Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal 71 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, www.depnakertrans.go.id, 10 Januari 2005 Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk,www.Kadiq31.blogspot.com/ 2011/10.
negara, upaya yang dilakukan pemerintah
adalah
memberikan preventif
dengan
perlindungan dan
perlindungan
represif, serta pengaturan lain sesuai dengan
mekanismenya,
perlindungan tersebut diberikan pada masa pra penempatan, masa penempatan
dan
purna
penempatan.
12
