PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
ARTIKEL/JURNAL
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh: RISWANDI MALAU 0910012111045
Bagian Hukum Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
2
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUGAN HIDUP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010) Riswandi Malau1, Uning Pratimaratri1, Deswita Rosra1 1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] Abstract The legal subject in the current criminal law is not limited to people, but it also includes the corporation. At UUPPLH Corporation classified as a legal subject, the development of environmental crime is often committed by a corporation. Problems which the author adopted in this study: (1) How to apply criminal liability to corporate actors (2) What form of criminal sanctions against the corporation as environmental criminals?. This study uses a normative approach. Legal materials studied is the Supreme Court ruling. No. 862K/Pid.Sus/2010. Legal materials were collected by the study documents. Data were analyzed qualitatively. From this studyit can be concluded: (1) corporate responsibility in environmental crime has been implemented, but does not eliminate personal responsibility. (2) The criminal sanction imposed by the Supreme Cour tagainst the corporation is in the form of a fine, if the fine is not paid then replaced with imprisonment undergone by the person representing the corporation.
Key word : accountability, corporation, performer, environmental.
korporasi Pendahuluan
dengan
Syahrin,2009).Berdasarkan teori ilmu
sangat cepat dari tahun ke tahun muncul
hukum
berbagai tingkat kejahatan maupun dari
adalah
tapi juga
pidanadalam
korporasi
dapat
pertanggungjawabannya
korporasi. tujuan pertanggungjawaban yaitu
syarat
korporasi sebagai pelaku tindak pidana
dimana tidak hanya dilakukan oleh manusia (natural person)
pidana
pertanggungjawaban
segi pertanggung jawaban pidanannya,
diminta apabila
perbuatannya dilarang Undang-undang
untuk
yang dilakukan dalam hal mencapai
memberikan suatu dampak penting bagi
tujuan korporasi, selanjutnya korporasi
direktur atau pimpinan perusahaan untuk
juga dapat dijatuhkan pidana apa bila
mengatur manajemen yang efekti agar
dipenuhi syarat yaitu korporasi sebagai 1
sesuai
kewajiban korporasi tersebut. (Alivin
Dalam perkembangan zaman yang
pidana,korporasi
berjalan
pemilik kekuasaan. (Sukanda Husen,
menganut asas (Societas deliquere non
2009 ).
potest), yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.
Jika dilihat pengaturan korporasi dalam
KUHP,
pidanadidalam
subjek
56,Dalam
Pengertian
merupakan
terminologi yang berkaitan erat dengan
karena
badan hukum. Kedudukan korporasi
pelanggaran terhadap pengurus, anggota
sebagai pembuat tindak pidana dan sifat
salah satu pengurus atau komisaris,
pertanggungjawaban pidana korporasi
maka hukuman tidak dijatuhkan atas
yaitu :
hukuman
pengurus atau komisaris,belum diatur
1. pengurus korporasi sebagai pembuat
secar rinci, tapi pengaturannya dapat
dan penguruslah yang bertanggung
ditemukan di UU khusus antara lain: UU Perlindungan
dan
jawab,
Pengelolaan
2. korporasi sebagai pembuat dan juga
Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009,
sebagai
UU Drt. Nor 7 tahun 1995, UU Tipikor,
Nomor
adanya
32
Perlindungan
menentukan perbauatan –perbauatan apa
Undang-undang
tahun
2009
dan
yang dilarang dalam kaitannya dengan
tentang
lingkungan hidup, siapa sajakah yang
Pengelolaan
dapat dipidana, dan menetapkan sanksi-
Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut
sanksi
UUPPLH), atau pembuat delik termuat
terutama
semakin
menyangkut
hidup
jelas,
subsidaritas
jawaban korprasi dalam tindak pidana
hanya
mengenal
(Gatot
Berlakunya
kejahatan memerhatikan
yaitu
hukum
korporasi asas pidana
hendaknya didayagunakan bila sanksi
lingkungan hidup, yang dapat mengubah
umumnya
terhadap
seharusnya,
pertanggung
pradigma hukum pidana yang
pelanggarnya.
ketentuan hukum pidana lingkungan
korporasi sebagai subjek hukum dalam lingkungan
bagi
P.Soemartono, 2004 ).
dalam Pasal 116 ayat (1), kedudukan
hukum
bertanggung
Hukum pidana lingkungan adalah
perindustrian dan UU lainnya. Dengan
yang
jawaba.(Alivin Syahrin,2009).
UU Narkotika,UU Psikotropika, UU
pidana lainnya tidak efektif. Dalam
pada
proses penegakan hukum lingkungan,
dan
selain dilihat dari hukum administrasi, 2
korporasi
hal
menentukan
Pasal
tindak
hukum perdata juga dapat diterapkan
Dongwoo
sanksi yang termuat dalam hukum
(DEI),
pidana untuk mengefektifkan sengketa
Mahkamah Agung yang menyatakan
lingkungan hidup.
terdakwa PT. Dongwoo Environmental
liability)
adalah
Berdarkan contoh kasus tersebut
yang
sehingga mengetahui,
yang
pertanggungjawaban
relevan
untuk
tertarik
Bagaimana
ingin
penarapan
pidana sebagai
dipermasalahkan apa pada kenyataan
pelaku lingkungan hidupdan bentuk
atau tidak.
sanksi pidana yang dijahtukan terhadap korporsai.
Dokrinstric tliability merupakan dasar
pertanggungjawaban
korporasi
terhadap
tindak
pidana.Pertanggung
jawaban
pidana
tanpa
Metodologi Dalam hal ini penulis menggunakan
kesalahan.
metode penelitian yuridis normatif ,
(liability without foult), tapi bila dilihat sejarah
perkembangan
bahan
pertanggung
atau liability on foult or negligence. Merupakan
reaksi
atas
daripertanggungjawaban
hukum
yang
dikaji
adalah
Putusan Mahkamah Agung No.863
jawaban pidana atas dasar kesalahan
model
K/Pid.Sus2010.
Putusan
dikumpulkan
dengan
tersebut teknik
penelusuran bahan hukum primer yang
mutlak.Ada
berasal
pun yang termasuk dalam pengertian
dari
peraturan
perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan lain
kesalahan adalah baik perbuatan yang
yang
disengaja maupun kelalaian.
berkaitan
dengan
judul
dan
berdasarkan rumusan masalah yang
Dalam hal ini dapat kita lihat contoh
telah ditetapkan sebelumnya, dengan
kasus tindak pidana lingkungan hidup
analisis data secara kualitatif.
yang dilakukan oleh koerporasi PT. 3
penulis
memandang kesalahan sebagai suatu tidak
oleh
secara berkelanjutan.
Atau dengan kata lain adalah suatu jawab
diputus
pencemaran dan perusakan lingkungan
untuk membuktikan adanya kesalahan.
tanggung
telah
menyakinkan melakukan tindak pidana
pertanggung
jawaban mutlak yang tanpa keharusan
prinsip
yang
Indonesia
Indonesia telah berbukti secara sah dan
Teori pertanggungjawaban mutlak (strict
Environmental
ternyata
Hasil dan pembahasan 1. Bagimana
penerapan
perusahan lain bahwa tidak menerima pengiriman
Dalam putusan Mahkamah Agung
menyimpannya
inkraht (berkekuatan hukum tetap),
disimpah
mengenai tindak pidana pencemaran
Desa
limbah Kampung
cair
bertempat
Sampe
Desa
dari
Utara,
Kabupaten
, jika antara beberapa perbuatan ada hubungan meskipun perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan
berbagai
sehingga
perusahaan antara lain: PT. Karet
harus
dipadang
sebagai
perbuatan yang berkelanjutan yang
Murni Kencana, PT.KMK Plastik,
dilakukan oleh PT. DEI yang diatur
PT.Kao Indonesia dan PT. Desa Air
dalam
Cargo. Limbah cair yang diterima dari
Pasal
64
ayat
(1),
yaitu
perbuatannya sama atau satu jenis
bebagai perusahaan tersebut diolah
tetapi
atau diproses terlebih dahulu oleh
dilakukannya
berulang-ulang
atau berangsur-angsur.
PT.DEI setelah itu baru di kirim ke LPPI di bandung, tapi PT.DEI ini tidak
Dari hasil tidak mengirim atau
mengirim limbah cair yang telah
menyimpan dan membuang limbah
diproses tersebut padahal PT.DEI ini
dan tetap menerima pengiriman limbah
tidak
tersebut
mempunyai
gudang
penyimpangan limbah cair tersebut,
keuntungan 4
Pasing Gombong, Kecamatan
hidup, dengan tidak mengirim limbah
Pasir
Kabupaten Bekasi, dimana limbah cair diterima
container lalu
pencemaran dan perusakan lingkungan
di
Gombong, Kecamatan Cikarang Utara,
tersebut
tersebut
pembuangan limbah tersebut terjadi
pengelolahan
yang
limbah
Bekasi,sehingga lingkungan disekitar
DEIperusahaanyang
dibidang
setelah
baru
Cikarang
No.1 tanggal 20 oktober 1999. Yang
bergerak
tetap
membuangnya ke Kampung Sampe,
hukum berdasarkan akte notoris Nilda
PT.
namun
digudang,
dibuangan dengan
oleh
Korporasi PT. DEI yang berbadan
mana
limbah,
menerima limbah tersebut, dengan
No. 862 K/Pid.Sus/2010.yang telah
dilakukan
tidak
tetap tidak mengeluarkan surat kepada
pidana lingkungan hidup.
yang
walapun
mengirim limbah tersebut PT. DEI
pertanggung
jawaban pidana sebagai pelaku tindak
lingkungan
limbah,
PT.
DEI
US 31175,2.
mendapat Kasus
tersebut telah diputus oleh Pengadilan
Rp. 65.000.000,- ( enam puluh limah
Negeri bekasi dengan mengatakan
jutah rupiah), dan apa bila denda
terdakwa PT. DEI telah terbukti secara
tersebut
tidak
sah dan menyakinkan, namun kasus
diganti
dengan
tersebut tidak berhenti pada tingkat
dengan
ditambah
pertama (Pengadilan Negeri), tetapi
tambahan atau sanksi tindakan tata
pada
tertib yaitu perampasan harta kekayaan
tingkat
kasasi
(Mahkamah
Agung). putusan
Mahkamah
Agung
usahanya
putusan No.
karna
sanksi
izin
usaha
izinnya
terbukti secara sah dan
dapat
korporasi
atau
perusahaan
telah
dibuat
oleh
yang
berwenang.
menyakinkan melakukan tindak pidan pencemaran dan perusakan lingkungan
A. Simpulan
hidup.
Penerapan sanksi
ini
(dijalankan) lagi yang disebabkan
Kim Young Woo selaku presiden
bentuk
izin),
tersebut tidak dapat di operasikan
adalah PT. DEI yang diwakili oleh
pertanggung
jawaban korporasi dalam tindak
pidana
pidana
terhadap korporasi tindak pidana
lingkungan
diterapkan,
lingkungan hidup.
hidup
namun
telah tidak
menghilangkan pertanggungjawaban
Bentuk atau jenis sanksi pidana
pidana pribadi Sanksi pidana yang
yang dijatukan kepada PT. Dongwoo
dijatuhkan oleh Mahkamah Agung
Environmental
dalam
terhadap korporasi adalah berupa
Putusan Mahkamah Agung adalah
pidana denda, apabila denda tersebut
pidana denda dan tindakan tambahan
tidak dibayar maka diganti dengan
atau tata tertib, yang menyatakan
pidana kurungan yang dijalani oleh
terdakwa PT. DEI yang diwakili oleh
orang
Kim Young Woo selaku presiden
tersebut. Bentuk atau jenis sanksi
direktur dengan pidana denda sebesar
pidana
Indonesia
5
dengan
dikatakan hukum mati bagi korporasi,
yang bertanggungjawab secara pidana
Bagaimana
kurungan,
(pencabutan
pencabutan
863
K/Pid.Sus/2010, mengatakan bahwa
2.
pidana
makan
dari hasil tindak pidana, dan penutupan
Dalam
direktur
dibayarkan
yang
yang
mewakili
korporasi
dijatukan
oleh
terhadap
Hasanudin Noo, Penerapan pertanggun
korporasi adalah Pidana dendan, dan
jawaban korporasi dalam hukum
pidan tambahan atau tindakan tata
pidana, http//com:/blog.
Mahkamah
tertib
Agung
yaitu
perampasan
harta
kekayaan dari tindak pidan, serta penutupan
usaha
PT.
Dongwoo
Environmental (DEI).
DAFTAR PUSTAKA Alvi Syahrin, beberapa isu hukum lingkungan
kepidanaan,
PT.
Sofmedia, Jakarta. 2009 SukandaHusen, , Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Gatot P. Soemartono, Sinar Grafika Jakarta, 2004
Regulasi (Undang-Undang, Putusan Pengadilan, dll) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
pencemaran
perusakan
dan
lingkungan
hidup,perubahan atas UU No.23 tahun 1999 Putusan
Mahkamah
Agung
No.
863
K/Pid.Sus/2010.
Sumber lain :
6
7
