JURNAL
SENGKETA USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUTAN ELANG DODO KABUPATEN SUMBAWA
IWAN HARIANTO NIM: 0990561053
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012
SENGKETA USAHA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUTAN ELANG DODO KABUPATEN SUMBAWA
IWAN HARIANTO NIM: 0990561053
ABSTRACT West Nusa Tenggara, one of the regions rich in minerals mining. One of the mining companies doing business in the region is PT. Newmont. In 2003 the company was exploring the forest areas Elang Dodo Sumbawa. The presence of PT. Newmont in the region are not well received by the villagers of Lebangkar, resulting in rejection of the action in 2004 by way of demonstration and boycott the company's activities. Of the incident raises some issues: (1) who is the subject and what the object of the dispute? (2) how the process and the factors that cause disputes? (3) how the settlement of the dispute? The research method used in this research is an empirical law is derived from the analytical descriptik field data and data library. Processing and data analysis conducted qualitatively. Discussion until the conclusion in this paper can be described as follows: (1) subject to the dispute that is the village of Lebangkar with PT. Newmont and the Government of Sumbawa. The subject of dispute in the form of contract work necking VI results in 2005 with an area of 87,500 ha. (2) The process of dispute which originated from exploration PT. Newmont in the woods Elang Dodo conducted in 2003. This exploration spawned several factors contributing to the dispute; violation of customs, reduced sources of income, lack of socialization, and control of natural resources. (3) dispute settlement efforts, through litigation and non-litigation. Settlement was not effective due; substance law, legal culture and legal structure. Keywords: Disputes, Mining, Forest Elang Dodo
I. PENDAHULUAN
logam maupun non logam. Bahan galian
1.1. Latar Belakang
logam berupa emas, perak, tembaga, pasir,
Nusa Tenggara Barat salah satu
dan timbal, sedangkan bahan galian non
daerah yang kaya bahan galian, baik galian
logam berupa batu apung, batu gamping,
sirtu, marmer dan lain-lain.1 Salah satu
memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100
perusahaan pertambangan yang melakukan
orang
usaha pertambangan di daerah tersebut
pengusaha lokal, di mana pengusaha tersebut
adalah
(PT.
dapat mendistribusikan berbagai kebutuhan
Newmont) melalui kontrak karya yang di
para tenaga kerja yang diperkerjakan oleh
buat pada tanggal 6 November 1986 oleh
PT. Newmont.3 Namun, kegiatan ekplorasi
Pemerintah RI.2Atas persetujuan itu, pada
tersebut tidak begitu lama, karena adanya
tahun 1996 perusahaan tersebut melakukan
gugatan dari masyarakat Desa Lebangkar.
usaha ekplorasi yang pertama kali di wilayah
Masyarakat Desa Lebangkar menginginkan
Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat
agar PT. Newmont harus menghentikan
dengan luas 550.856 ha, kemudian dilajutkan
aktivitas ekplorasi dan sekaligus hengkang di
dengan usaha ekploitasi, dalam sehari usaha
tanah leluhur masyarakat Desa Lebangkar.
ini mampu
Wujud
Newmont
Gold
meraup
Company
sekitar
6.250 ton
dan
memberikan
gugatan
manfaat
masyarakat
bagi
dilancarkan
kosentrat (biji mas, tembaga dan mineral
melalui demontrasi, baik ke kantor PT.
lainnya).
Newmont maupun ke Pemerintah Sumbawa.
Keberadaan
perusahaan
PT.
Akibat
gugatan
itu,
Pemerintah
Newmont di wilayah Batu Hijau tidak
Kabupaten Sumbawa menanggapi dengan
selamanya akan eksis melakukan usaha
serius dengan membentuk tim investigasi
pertambangan, karena cadangan mineral
guna mensosialisasi keberadaan ekplorasi
yang bersifat terbarukan yang terkadung di
PT. Newmont di wilayah hutan Elang Dodo
wilayah tersebut kemungkinan akan habis.
kepada
Sebagai
adalah
Sosialisasi ini tidak berhasil, justru yang
wilayah hutan Elang Dodo yang berada di
terjadi memancing emosional masyarakat
Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2003, awal
sehingga terjadi tindakan anarkis. 4 Akibat
kegiatan ekplorasi PT. Newmont di wilayah
dari itu, akhirnya warga Desa Lebangkar
Hutan Elang Dodo. Selama ekplorasi PT.
melakukan aksi dan memperluas perlawanan
Newmont di wilayah tersebut, banyak
terhadap PT. Newmont dengan melibatkan
memberikan berbagai dampak positif bagi
seluruh
wilayah
masyarakat
perluasannya
setempat,
misalnya
masyarakat
elemen
Desa
rakyat
se
Lebangkar.
Kecamatan
dapat
1
Anonim, 2011. “Potensi NTB”. Serial Online Juni 2012, Available From: URL: hhtp://ntb.go.id/deskripsiwilayah/petasumberdaya. Di akses pada tanggal 3 Juni 2012 2 Salamudin Daeng, 2010. Investment Colonial Model (Critical Analysis On Investment Law In Indonesia). Institute For Global Justice (IGJ), Jakarta Selatan, hal., 40
3
Gaung NTB. “PT. Newmont Memberi Kontribusi Bagi Masyarakat Sekitar”. Tanggal 25 September 2004, hal., 1 4 Gaung NTB, 2004. “Penyanderaan Dua Staff PT. Newmont Oleh Masyarakat Desa Lebangkar”. Tanggal 23 Oktober, hal., 1, kolom., 1
Ropang.5 Sebagai akumulasi kemarahan
a. Siapa yang menjadi subyek dan apa yang
rakyat Kecamatan Ropang terhadap PT.
menjadi
Newmont akibat tidak adanya itikad baik,
pertambangan di wilayah hutan Elang
maka
Dodo?
pada
tanggal
18
Maret
2006
masyarakat sekecematan Ropang sepakat untuk
melakukan
aktivitas
PT.
pembubaran
Newmont.
terhadap
Pembubaran
obyek
sengketa
usaha
b. Bagaimana proses dan faktor penyebab terjadinya sengketa usaha pertambangan di wilayah hutan Elang Dodo?
tersebut, berujung pada pembakaran camp
c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa
milik sub kontraktor PT. Newmont yang
usaha pertambangan di wilayah hutan
sedang melakukan ekplorasi di kawasan
Elang Dodo?
6
hutan Elang Dodo. Kejadian
1.3. Tujuan Penelitian di
atas,
dalam
1.3.1. Tujuan umum:
perkembangannya belum menemukan titik
Secara umum
tujuan penelitian
terang atau belum kunjung selesai, sehingga
ini, yaitu untuk mengkaji sengketa usaha
tidak menutup kemungkinan masalah ini
pertambangan di wilayah hutan Elang
akan muncul kembali sewaktu-waktu. Ketika
Dodo Kabupaten Sumbawa.
masalah ini muncul, maka akan berdampak buruk
bagi
Indonesia.
investas
pertambangan
Oleh karena
1.3.2. Tujuan khusus
di
itulah, peneliti
terdorong untuk mengkaji dan meneliti
Adapun
tujuan
khusus
dari
penelitian ini sebagai berikut: a.
Untuk
mengetahui
dan
masalah tersebut, guna mengetahui segala
mengidentifikasikan
problem yang menyangkut dengan masalah
menganalisis secara kritis subyek dan
itu secara komprehensif.
obyek sengketa
1.2. Rumusan Masalah
b.
Berdasarkan latar belakang di atas,
Untuk mengetahui dan menganalisis secara kritis proses dan faktor-faktor
diajukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:
sekaligus
penyabab terjadinya sengketa c.
Untuk
mengetahui
dan
mengidentifikasikan 5
JATAM, 2006. “PT. Newmont Memperluaskan Kerusakan Hutan Elang Dodo”. Serial Online Pebruari 2011, Available From: URL: hhtp:/www.jatam.or. Di akses pada tanggal 21 Pebruari 2011 6 IMC, 2006. “Kronologis Penembakan Warga Desa Ropang Dalam Aksi Penolakan PT. Newmont”. Serial Online Pebruari 2011, Available From: URL: hhtp:/www.aifkmultiply.com. Di akses pada tanggal 22 Pebruari 2011
menganalisis
secara
dan kritis
upaya
penyelesaian sengketa.
II. METODE PENELITIAN Jenis
penelitian
yang
digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu
hukum
empiris
dengan
mengkaji
dan
para pakar hukum, dan lain-lain. Untuk
meneliti sengketa usaha pertambangan di
bahan non hukum, berupa artikel yang di
wilayah hutan Elang Dodo Kabupaten
muat di media massa atau media online yang
Sumbawa. Sifat penelitian ini deskriptif
memiliki relevansi dengan permasalahanan
analitik, di mana menggambarkan secara
yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini.
tepat sengketa usaha pertambangan tersebut dengan
mengidentifikasikan
gejala
atau
Teknik kepustakaan
hubungan antara subyek yang satu dengan
sedangkan
subyek yang lain di dalam masyarakat.7
teknik
pengumpulan, menggunakan
data
lapangan
wawancara.
data
sistem
kartu
menggunakan
Data
yang
sudah
Jenis data yang digunakan dalam
terkumpul kemudian diolah dan di analisis
penelitian ini adalah data lapangan dan data
dengan menggunakan analisis kualitatif, di
kepustakaan. Sumber data yang digunakan
mana semua data tersebut di susun secara
dalam penelitian ini, bersumber dari data
sistematis dan digolongkan dalam pola dan
lapangan
thema kemudian dihubungkan antara data
dan
data
kepustakaan.
Data
lapangan dalam penelitian ini, bersumber
satu
dengan
data
dari hasil penelitian langsung di lapangan,
dilakukan interprenstasi guna memahami
melalui informan dan responden, sedangkan
makna
data kepustakaan, bersumber dari
bahan
sehingga memperoleh gambaran terhadap
hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum
permasalahananan yang diteliti. Setelah itu
bersumber dari bahan hukum primer dan
usai,
bahan hukum sekunder. Bahan hukum
penyajian data hasil penelitian dengan cara
primer yang digunakan dalam penelitian ini,
deskriptif analitik.
dari
lainnya.
keseluruan
tahapan
Kemudian
kualitas
selanjutnya
data,
dilakukan
yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
3.1. Subyek Dan Obyek Yang Di Sengketa
Dan Batu Bara, Undang-Undang No. 41
3.1.1. Pihak yang bersengketa
Tahun
Kehutanan,
dan
Newmont
dan
sengketa, sekurang-kurangaya terdapat dua
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun
pihak yang berseteru yaitu pihak penggugat
1986, sedangkan bahan hukum sekunder
(eiser, plainitif) atau pihak yang mengajukan
yaitu hasil-hasil penelitian hukum, pendapat
gugatan dan pihak tergugat (gedaagde,
Kontrak
1999
Tentang
Karya
PT.
Pada
umumnya
dalam
suatu
defendant). Pihak penggugat adalah orang 7
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2005. Pendoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Penulisan Tesis Ilmu Hukum, hal., 37
atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh pihak tergugat, sehingga mengajukan
gugatan atau meminta perlindungan hukum,
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
sedangkan pihak tergugat, yaitu pihak atau
sengketa antar pemerintah daerah, sengketa
orang atau badan hukum yang mengeluarkan
antar intasi pemerintah pusat, dan sengketa
keputusan berdasarkan kewenangan yang
antar
diberikan kepadanya sehingga keputusan
pemegang
PKP2B.
yang dikeluarkanya di gugat oleh para pihak atau orang maupun badan hukum.8 Di
dalam
KP
atau
kontraktor
10
Penyataan diatas, bila relepansikan dengan para pihak yang bersengketa dalam
hukum
usaha pertambangan di wilayah hutan Elang
dijelaskan mengenai subyek (pihak) yang
Dodo Kabupaten Sumbawa, maka pihak
bersengketa. Hal ini disampaikan oleh
yang bersengketa adalah kelompok dengan
Comaroff dan Roberts, yang dikutif dalam
kelompok yakni antara masyarakat dengan
tulisan
yakni
perusahaan asing (investor) dan pemerintah
individu dengan individu dan kelompok
daerah. Masyarakat yang diwakili oleh
dengan kelompok (antar kelompok atau intra
Forum
group).9
moderen,
sedangkan perusahaan asing (investor) dan
antar
pemerintah daerah yakni PT. Newmont dan
Valerine
Dalam
antropologi
J.L
Kriekhoff,
masyarakat
benturan-benturan
kepentingan
Masyarakat
Desa
individu atau kelompok dalam masyarakat
Pemerintah
mungkin saja terjadi antar individu atau
Masyarakat Desa Lebangkar yang diwakili
kelompok dalam komunitas. Melainkan bisa
oleh Forum Masyarakat Desa Lebangkar
juga terjadi sengketa antar individu atau
merasa keberatan dengan ekplorasi PT.
kelompok yang ada dalam suatu komunitas
Newmont di wilayah hutan Elang Dodo
dengan pihak di luar komunitas, misalnya
karena
lembaga pemerintah maupun swasta.
masyarakat Desa Lebangkar. Keberatan ini
Di dalam dunia pertambangan juga di
Kabupaten
Lebangkar
tanpa
adanya
Sumbawa.
sosialisasi
ke
bukan hanya ditujukan ke PT. Newmont
kenal sengketa antar para pihak. Para pihak
akan
tersebut, yakni
sengketa antar negara,
Sumbawa, karena keberadaan ekplorasi PT.
sengketa host country dengan investor,
Newmont di wilayah hutan Elang Dodo tidak
sengketa
mitra
bisa lepas dengan campur tangan pemerintah
dengan
daerah yang didasarkan pada asas otonomi
lokalnya, masyarakat
investor
asing
sengketa setempat,
dengan
investor sengketa
antara
tetapi
ke
Pemerintah
Kabupaten
daerah. 3.1.2. Obyek sengketa
8
Martitah dan Hery Abduh S, 2005. Buku Ajar Hukum Acara PTUN. UGM, Yogyakarta, hal., 25 9 Valerine J.L Kriekhoff, 2001. Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum). Dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh T.O. Ihromi. Yayasan Obor, Jakarta, hal., 225
10
Supancana dkk, 2009. Penyelesain Sengketa Di Bidang Pertambangan. Badan Pembinan Hukum Nasional Departeman Hukum dan HAM, Jakarta, hal., 16
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa obyek sengketa usaha pertambangan di
tahun 1986 adalah sebesar 1.127.134 hektar. 12
wilayah hutan Elang Dodo yaitu kontrak
Kontrak karya tersebut di buat pada
karya. Menurut Salim, HS bahwa kontrak
tahun
karya adalah suatu perjanjian yang dibuat
kewenangan adalah Pemerintah Pusat yang
antara pemerintah Indonesia/ pemerintah
diwakili
daerah dengan kontraktor asing semata-mata
Sumberdaya Mineral. Setelah begulirnya
dan/atau merupakan patungan antara badan
otonomi daerah, maka pemerintah daerah,
hukum asing dengan badan hukum domistik
baik
untuk melakukan kegiatan ekplorasi maupun
pemerintah kabupaten/ kota yang didasarkan
ekploitasi
pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
dalam
bidang
pertambangan
umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
11
1986,
sehingga
oleh
Menteri
pemerintah
2001
tentang
yang
Energi
propinsi
Perubahan
memiliki
dan
maupun
Kedua
Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
Adapun kontrak karya yang menjadi
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
obyek sengketa yakni perjanjian yang di buat
11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok
dan disepakati oleh pemerintah RI dengan
Pertambangan, maka inti dari isi peraturan
Newmont
tersebut, bahwa pejabat yang menandatangi
berorientasi
Gold pada
Company
(AS),
yang
emas,
tembaga
dan
kontrak
karya
adalah
bupati/walikota,
mineral-mineral lainnya di wilayah Nusa
gubernur dan menteri energi dan sumberdaya
Tengara Barat. Perusahaan tersebut telah
mineral. Dengan diberlakukan peraturan
mendapat persetujuan dari Presiden RI
pemerintah
Nomor NP.B-43/Pres/XI/1986 Tertanggal 6
perubahan signifikan pada luas kontrak karya
November
dilegalisir
PT. Newmont di Pulau Sumbawa. Hal ini
menjadi suatu badan hukum Indonesia
didasarkan pada Keputusan Menteri Energi
dengan Akte Notaries Nomor 164 tanggal 18
Sumberdaya
November 1986 dan beserta surat keputusan
398.K/40.0/DJG/2005 tanggal 10 Oktober
Menteri Kehakiman RI Nomor C2-82 55
2005 yang merupakan penciutan VI seluas
HT.01.01 Tahun 1986 tanggal 26 November
87.500 Ha yang terbagi kedalam pinjam
1986.
areal
pakai seluas 6.417,30 Ha dan areal ekplorasi
berdasarkan kontrak karya generasi ke-4
seluas 81.122,70 Ha. Dari seluruh wilayah
yang ditandatangani oleh PT. Newmont pada
tersebut, terbagi dalam kawasan hutan ±
1986.
Dengan
11
Sehingga
luas
konsensi
H. Salim, HS, 2004. Hukum Pertambangan Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal., 178
12
tersebut,
sehingga
Mineral
terjadi
Nomor:
Departemen Pertambangan RI, 2004. “Luas Areal Kontrak Karya PT.Newmont”. Jakarta, tertanggal 12 Maret.
67.968 Ha dan areal penggunaan lain (APL)
ritualitas keagamaan. Selain itu, ekplorasi
dan laut seluas ± 13.154.70 Ha.
PT. Newmont secara tidak langsung telah
Untuk
melakukan
ekplorasi
PT.
mengambil
hak-hak
masyarakat
Desa
Newmont di wilayah hutan, maka perlu
Lebangkar berupa bekas perkampungan,
mendapat
sawah,
ijin
dari
pihak
kehutanan.
kebun
dan
kuburan
leluhur
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan
masyarakat Desa Lebangkar.
Propinsi
3.2. Proses Dan Faktor-Faktor Penyebab
NTB
dengan
Nomor
surat:
522/2049.1/PPH/Dishut tentang Daftar Luas
Terjadinya Sengketa
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan
3.2.1. Proses terjadinya sengketa
Ekplorasi Tembaga Emas PT. Newmont
Hutan Elang Dodo merupakan tanah
khususnya di wilayah hutan Elang Dodo
leluhur dan wilayah ritualitas keagamaan
Kabupaten
masyarakat
Sumbawa,
yakni
seluas
Desa
Lebangkar.
Hal
ini
16.568,54. Atas kebijakan itulah, sehingga
didasarkan pada masih adanya kuburan
pada tahun 2003 PT. Newmont memperluas
masal
wilayah ekplorasinya di hutan Elang Dodo.
Lebangkar, sehingga pada hari-hari besar
Selama kurang lebih satu tahun perusahaan
keagamaan masyarakat Desa Lebangkar
tersebut melakukan ekplorasi di wilayah
sering melakukan ziarah kubur di wilayah
hutan Elang Dodo.
tersebut, seperti pada hari raya Idul Fitri dan
Pada
tahun 2004
perusahaan tersebut mendapat gugatan dari
nenemoyang
masyarakat
Desa
lain-lain.
masyarakat Desa Lebangkar. Gugatan yang
Walaupun hutan Elang Dodo adalah
lakukan oleh masyarakat Desa Lebangkar
wilayah adat masyarakat Desa Lebangkar,
yakni melalui jalur non litigasi, dengan cara
akan tetapi wilayah tersebut masuk dalam
pendekatan persuasif dan aksi demontasi ke
katagori hutan negara, hal ini didasarkan
PT.
Newmont dan Pemerintah Daerah
pada penunjukan sebagai kawasan hutan
Sumbawa. Isi dari gugatan tersebut, yakni
sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian
masyarakat
merasa
RI Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12
keberatan dengan ekplorasi PT. Newmont di
Oktober 1982. Pengakuan dan kesepakatan
hutan Elang Dodo. Keberadaan perusahaan
multipihak yang dituangkan dalam berita
tersebut
di
Desa
Lebangkar
hutan
Elang
Dodo
telah
acara panitia tatabatas (BATB) pada tanggal
masyarakat
Desa
13 Maret 1989 dan disahkan tanggal 19 Mei
memanfaatkan
tanah
1989 dengan hasil pengukuhan dan tata batas
leluhurnya, seperti berburu, bejalit (membuat
luar diperoleh luas definitif 119.675,30 Ha.13
mengangu
kebiasaan
Lebangkar
untuk
gula dari air enau), mengambil madu, memetik hasil perkebunan, dan menjalankan
13 Tim Evaluasi: Dinas Kehutanan Propinsi NTB, Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Propinsi NTB,
Atas dasar itulah sehingga pemerintah
untuk mensosialisasikan keberadaan PT.
memberi ijin ekplorasi PT. Newmont
di
Newmont di wilayah hutan Elang Dodo dan
wilayah hutan Elang Dodo pada tahun 2003.
pembatalan penerbitan SPPT hutan Elang
Ekplorasi tersebut secara langsung telah
Dodo, tapi pihak pemerintah tidak gerah
menimbulkan persolan di tengah-tengah
dengan teguran DPRD Sumbawa. Sebagai
masyarakat Desa Lebangkar dikarenakan
akumulasi dari sikap Pemerintah Sumbawa
tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat
dan PT. Newmont akhirnya masyarakat Desa
Desa
Lebangkar melakukan pemboikotan aktivitas
Lebangkar.
Kemudian
ekplorasi
tersebut telah menimbulkan sikap para
PT. Newmont di hutan Elang Dodo.
pejabat tinggi
3.2.2. Faktor-faktor penyebab terjadinya
yang duduk di
jajaran
Pemerintahan Kabupaten Sumbawa dan
sengketa
masyarakat luar (masyarakat di luar Desa
Menurut Made Widnyana bahwa
Lebangkar) untuk memiliki hutan Elang
konflik dapat disebabkan dan dipengaruhi
Dodo menggunakan SPPT.
oleh berbagai banyak faktor; sistem nilai dan
Permasalahan tersebut baru tercium
kepercayaan, sistem informasi, kekurangan
oleh masyarakat Desa Lebangkar pada tahun
sumber, ketidakpuasan dari suatu keinginan,
2004. Akibat dari itu sehingga seluruh
persaingan antara perusahaan yang mengarah
elemen masyarakat Desa Lebangkar yang
pada permusuhan, peraturan dan perundang-
tergabung dalam Forum Masyarakat Desa
udangan,
Lebangkar
mempertanyakan
persolan
adat,
pola
kebiasaan, dan ego.
dan
pelaksanaan,
14
tersebut kepada pemerintah dan pihak PT.
Penyataan di atas, bila dihubungkan
Newmont dengan cara pedekatan persuasif,
dengan faktor yang menyebabkan terjadinya
tapi pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa
sengketa usaha pertambangan di wilayah
dan PT. Newmont selalu berbelit dan
hutan Elang Dodo, maka ada beberapa faktor
menganulir persolan tersebut. Akibat dari itu,
yang
masyarakat Desa
menyebabkan
Lebangkar melibatkan
masuk
dalam
katagori
terjadinya
yang
sengketa,
pihak DPRD Sumbawa untuk menegur
diantaranya:
Pemerintah Sumbawa dan PT. Newmont
1. Dilanggarnya kebiasaan (adat istiadat) Kebiasaan
Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Sumbawa dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII. Laporan Hasil Evalusa; Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Ekplorasi Tambang Tembaga, Emas Dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT. Newmot Di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Propinsi NTB Priode Agustus 2007 Sampai Dengan Agustus 2009.
yang
dilakukan
oleh
warga Desa Lebangkar terhadap hutan Elang Dodo, yakni dengan memanfaatkan hutan Elang 14
Dodo
sebagai
tempat
ritualitas
Made Widnyana, 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta, Indonesia Business Law Center (IBLC), hal., 57-58
keagaman, seperti ziarah kubur dan bayar
Selain sumber kekayaan mineral
nazar. Ziarah kubur biasanya dilakukan pada
yang terkadung di dalam hutan Elang Dodo.
hari-hari besar keagaman, yakni pada hari
Hutan Elang Dodo juga memiliki potensi
raya Idil Fitri, sedangkan bayar nazar
yang tak kalah penting. Hal ini disampaikan
merupakan sesuatu ritualitas yang dilakukan
oleh
pada hari-hari tertentu, misalnya salah satu
berdasarkan
warga Desa Lebangkar yang terkena kuna-
investigasinya: 16
kuna, apabila ia sembuh, maka wajib
a. Produksi hutan jalid (hutan untuk produksi gula merah dari pohon enau atau aren). Masyarakat rata-rata memiliki daerah kapling sekitar 4-5 hektar untuk setiap kepala keluarga. b. Di dalam hutan tersebut juga terdapat tanaman kemiri dan kopi, baik yang tumbuh dengan cara alami (liar) dan secara sengajah dipelihara oleh masyarakat sebagai salah satu tanaman ekonomis. c. Di lokasi hutan Elang Dodo ternyata telah menyimpan banyak pohon gaharu (kayu mampis) dan rotan yang sampai sekarang menjadi salah satu mata pencaharian penduduk. d. Di wilayah ini juga menyimpan madu berkualitas tinggi dengan kadar air hanya mencapai 18% (setara dengan Madu Arab). e. Diantara beberapa pohon kayu yang sangat berharga tersebut di atas terdapat pula beberapa macam pohon kayu yang memiliki nilai yang sangat tinggi, seperti pohon kayu manis yang mempunyai banyak manfaat sebagi bahan kosmestik dan sebagai bahan penyedap rasa.
hukumnya membayar nasar dengan cara meyembele satu ekor ternak. Kebiasaan ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Lebangkar, mulai dari jaman nenekmoyang hingga sekarang. Kebiasaan
yang
dilakukan
oleh
masyarakat Desa Lebangkar dapat dikatakan adat istiadat. Adat istiadat menurut Soerjono Soekanto, adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh salah satu komunitas guna menjauhkan diri dari perbuatan buruk yang diajurkan oleh aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut.15 Kebiasaan
atau
adat
istiadat
masyarakat Desa Lebangkar ini merasa terganggu semenjak ekplorasi PT. Newmont di hutan Elang Dodo. Semua wilayah tempat
Walhi
NTB hasil
pada
tahun
temuan
2003, atau
diselenggarakan adat istiadat masuk wilayah Wajar masyarakat Desa Lebangkar
ekplorasi PT. Newmont, sehingga secara tidak
langsung
PT.
Newmont
telah
melanggar kearifan lokal masyarakat Desa Lebangkar. 2. Kekurangan sumber pendapatan
selain memanfaatkan sawah, kebun dan ladang, juga memanfaatkan hutan Elang Dodo sebagai tempat mata pencahariannya. Sayang pemanfaatan tersebut mulai merasa berkurang. 16
15
Soerjono Soekanto, 1988. Pokok Sosilogi Hukum. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, hal., 132
Hal
ini
didasarkan
pada
Salamudin Daeng, 2006. Mengapa Rakyat Sumbawa Melawan Newmont. Foto copy Narmada, Mataram-NTB, hal,. 86-87
penuturan warga Lebangkar, bahwa ketika
kekuburuan
ekplorasi PT. Newmont di hutan Elang Dodo
mengambil madu, berburu dan lain-lain.
pada tahun 2003. Kebiasan yang dilakukan
4. Penguasaan
oleh
masyarakat
Desa
Lebangkar
leluhurnya),
perkebunan,
sumberdaya
alam
menggunakan kekuasaan.
memanfaatkan hasil hutan Elang Dodo
Berdasarkan hasil penelitian, jauh
mendapat batasan dari pihak PT. Newmont.
sebelum ekplorasi perusahaan PT. Newmont
Pihak PT. Newmont merasa bahwa apa yang
di Block VII sudah tercium rencana akan
dilakukan oleh warga Lebangkar dapat
melakukan ekplorasi di Block VII oleh para
mengangu ekplorasi PT. Newmont. Akibat
pejabat tinggi di Sumbawa seperti Camat
dari
Desa
Ropang, Koramil, Anggota DPRD Sumbawa
Lebangkar mengalami kekurangan sumber
dan masyarakat lain yang bukan berasal dari
pendapatan sehari-hari.
Desa Lebangkar, sehingga para oknum-
3. Tidak adanya sosialisasi
oknum
itu
sehingga
masyarakat
itu
memanfaatkan
kesempatan
Kegiatan ekplorasi yang dilakukan
tersebut untuk mengguasai atau memiliki
oleh PT. Newmont di wilayah hutan Elang
hutan Elang Dodo dengan menggunakan
Dodo,
SPPT.
merupakan
perluasan
Keberadaan SPPT tersebut, apabila
Newmont yang telah disepakati dengan
dikaji secara yuridis atau melalui undang-
pemerintah pada tahun 1986. Kejadian
undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-
ekplorasi ini terjadi pada tahun 2003.
Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang
Berdasarkan hasil penelitian, selama atau
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
pada saat ekplorasi PT. Newmont di wilayah
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan
tersebut, tidak sedikitpun, baik pemerintah
Bangunan Pasal 1, yang berbunyi:
atau
sosialisasi
PT.
kontrak
kegiatan PT.
daerah
wilayah
rangkaian
karya
Newmont
kepada
melakukan
masyarakat
Desa
Lebangkar terkait ekplorasi PT. Newmot di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat Desa Lebangkar merasa dirugikan, karena tempat ekplorasi PT. Newmont tersebut adalah tanah leluhur masyarakat yang sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai tempat ritualitas (misalnya pada hari raya besar keagamaan
mereka
bersilaturahmi
Merubah beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bagunan sebagai berikut: 1. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bagunan adalah objek pajak yang; a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakal, atau yang sejenisnya degan itu;
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Pernyataan di atas, bila dikaitkan dengan eksistensi hutan Elang Dodo yang dikuasai oleh oknum atau masyarakat di luar Desa Lebangkar dengan
menggunakan
SPPT, maka secara hukum tindakan itu dapat
756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, sedangkan hukum rakyat menggangap bahwa hutan Elang Dodo merupakan tanah leluhur
3.3. Upaya Penyelesaian Sengketa 3.3.1. Upaya penyelesaian sengketa yang
Inti dari teori pluralisme hukum yang disampaikan oleh John Griffiths, bahwa bukan hanya hukum negara yang berlaku tengah-tengah masyarakat, akan tetapi ada hukum lain, berupa hukum rakyat, agama dan lain-lain.17 Kajian ini apabila dikaitkan dengan permasalahan, maka dua sistem yang
berlaku
di tengah-tengah
masyarakat yang digunakan, yaitu hukum negara dan hukum rakyat. Hukum negara menggangap bahwa hutan Elang Dodo merupakan hutan negara yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 17
John Griffiths, 1986. “What Is Legal Pluralism”. Dalam Jurnal Of Pluralism And Unofficial Low, Number, 24 Published By The Foundation For Journal Of Legal Pluralism.
ritualitas
hukum rakyat dalam melakukan upaya penyelesaian. Hukum negara menggunakan cara litigasi atau menggunakan keputusan pengadilan, sedangkan hukum rakyat lebih di kenal
pada
non
litigasi,
yang
berarti
penyelesaian perkara di luar pengadilan, di mana diberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat
untuk
guna
menentukan
menyelesaikan
pilihan perkara
tersebut.18 Di dalam Antropologi hukum di kenal penyelesaian sengketa yang terjadi masyarakat
moderen
maupun
masyarakat tradisional. Hal ini disampaikan oleh
Nader
dan
Todd,
bahwa
cara
mengakhiri sengketa, ada beberapa cara; membiarkan saja atau lumping it, mengelak (avoidace),
paksa
perundingan (mediation),
atau
coercion,
(negosiasi),
mediasi
arbitrase, 19
hukum
tempat
dua sistem hukum yakni hukum negara dan
dalam
sudah di tempuh
wilayah
keagaman. Kejadian ini tentu menggunakan
terbaik
dibatalkan.
dan
(adjudication).
dan
peradilan
Bukan hanya itu saja, S
Robert juga mengemukakan cara untuk menyelesaikan masyarakat
sengketa
adat,
yakni
di dengan
dalam cara
penggunaan kekerasan, melalui upacara atau ritual
misalnya 18
upacara
adat,
I Made Widayana, 2007, op. cit, hal., 71 Laura Nader dan Harry F. Tood Jr. 1978. The Disputing Process Law In Ten Societies. Columbia University Press, New York, hal., 9 19
mempermalukan, melalui mahluk-mahluk
menurut masyarakat bahwa hutan Elang
supranatural,
melalui
Dodo adalah tanah leluhur dan wilayah adat
maupun
istiadat. Akibat dari itu, sehingga pihak
20
pemerintah mengeluarkan kata-kata yang
pengucilan,
pembicaraan
dan
(negosiasi
menggunakan bantuan pihak ketiga). Pernyataan
teori
di
atas,
bila
tidak
menyenangkan
Tahapan
dalam penyelesaian sengketa tersebut oleh
tindakan anarkis atau penggunaan kekerasan.
para pihak yakni menggunakan hukum
Akibat dari itu Bupati Sumbawa
rakyat dan hukum negara. Hukum rakyat di
berinisiatif untuk menyelesaikan persolan
mulai dengan aksi sepihak dengan cara
tersebut.
Bupati Sumbawa
menggangap
kekerasan kemudian dilanjutkan dengan
masalah
itu
besar
membicarakan langsung dengan pihak lawan
menimbulkan
(negosiasi).
Aksi sepihak dengan cara
pertambangan di Kabupaten Sumbawa. Atas
kekerasan
yakni
hasil
pertimbangan
investigasi yang tidak diakui oleh pihak
menggadakan
pemerintah dan PT. Newmont terhadap hak-
kalinya dengan masyarakat Desa Lebangkar
hak masyarakat Desa Lebangkar yang ada di
di kantor Bappeda Kabupaten Sumbawa
hutan Elang Dodo, sehingga melahirkan
yang di pimpin langsung oleh Bupati.
pemboikotan (menghentikan secara paksa)
Negosiasi ini menemukan titik temu antara
aktivitas ekplorasi PT. Newmont di hutan
masyarakat
Elang
Desa
Pemerintah Sumbawa dan PT. Newmont
Lebangkar. Akibat dari itu, Pemerintah
yang disepakati dan ditelurkan dalam bentuk
Sumbawa dan PT. Newmont mengambil
surat pernyataan bersama. Surat pernyataan
inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan
bersama
masyarakat Desa Lebangkar, yaitu diawali
penyelesaian secara negosiasi.
Dodo
oleh
dari
masyarakat
dengan sosialisasi hasil investigasi di kantor Desa
Lebangkar.
kemungkinan intabilitas
itu,
Desa
bupati
yang
kesekian
Lebangkar
tersebut
dengan
merupakan
itu
tidak
akan
investasi
akhirnya
negosiasi
Negosiasi
bagi
pada
cara
maksimal
dikarenakan surat pernyataan bersama antara
berhasil dikarenakan perbedaan persefsi
masyarakat Desa Lebangkar dengan PT.
antara
Newmont
dengan
ini
berujung
tidak
masyarakat
Pertemuan
itu
masyarakat.
hubungkan dengan upaya sudah di tempuh
berawal
sosialisasi
bagi
Pemerintah
dan
Pemerintah
Kabupaten
Sumbawa tentang status hutan Elang Dodo.
Sumbawa, secara langsung telah merugikan
Pemerintah menggangap bahwa hutan Elang
masyarakat
Dodo merupakan hutan negara sedangkan
masyarakat Desa
20
Simon Roberts, 1979. Order And Dispute: An Introduction To Legal Anthropology. Harmonsworth; Penguin Books, hal,. 57-59
Desa
Lebangkar. Lebangkar
Sehingga melakukan
gerakan demontrasi. Demontrasi ini bukan hanya masyarakat Desa Lebangkar akan
tetapi di dukung
dan
dilakukan
masyarakat Sekecematan Ropang
oleh
dengan
tuntutan, bukan hanya pengakuan terhadap hak masyarakat Desa Lebangkar yang ada di hutan Elang Dodo, akan tetapi tuntutan untuk sosialisasi pertambangan ke
masyarakat
lingkar tambang dan menolak keberadaan tambang karena dapat merusak lingkungan. Sebagai respon untuk menimalisir gerakan itu, sehingga pihak pemerintah dan PT. Newmont
bersedia
bernegosiasi
yang
kesekian kalinya dengan masyarakat dengan
yang mempengaruhi penegakan hukum atau efektifitas hukum: 21 1. Faktor hukum itu sendiri (UU maupun keputusan) 2. Faktor penegak hukum yakni pihakpihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
jalan memberi bantuan sebesar 10 milyar
Apabila
dihubungkan
untuk pemberdayaan masyarakat, tapi pihak
efektifitas
pemerintah
tidak
pertambangan di wilayah hutan Elang Dodo,
sehingga
maka penyelesaian sengketa yang dilakukan
masyarakat marah yang berujung pada
oleh para pihak yang bersengketa, baik
pembakaran Camp PT. Newmont di hutan
menggunakan non litigasi maupun litigasi
Elang Dodo. Akibat pembakaran tersebut,
justru tidaklah efektif, dikarenakan berbagai
pihak
faktor:
dan
mengindahkan
PT.
PT. hal
Newmont tersebut,
Newmont
dan
Pemerintah
Sumbawa, akhirnya menempuh jalur litigasi
penyelesaian
dengan
sengketa
usaha
1. Substansi hukum (hukum itu sendiri)
dengan cara melapor ke pihak berwajib
Surat pernyataan bersama yang telah
terkait pembakaran camp PT. Newmont yang
dibuat dan disepakati antara masyarakat
dilakukan
Desa Lebangkar dengan PT. Newmont
oleh
masyarakat
Kecamatan
Ropang
dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
B. Efektifitas penyelesaian sengketa
pada tanggal 4 September 2004 justru
Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah
pokok
penegakan
hukum
tidak bermanfaat bagi masyarakat Desa Lebangkar. Surat pernyataan bersama
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang
lebih
mempengaruhinya.
Newmont, karena PT. Newmont tetap
Adapun
faktor-faktor
mengguntungkan
pihak
PT.
eksis melakukan usaha ekplorasi di 21
Soerjono Soekanto, 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan 9, Rajawali Pres, Jakrta, hal., 8-9
wilayah hutan Elang Dodo, tapi disisi
menjalankan hukuman 2 tahun penjara,
lain masyarakat tidak diperbolehkan
tapi
untuk mengakses pendapatan ekonomi
dibarengi oleh struktur hukum untuk
dan adat istiadat di hutan Elang Dodo
melakukan pembinaan dan membagun
dengan alasan menjaga keamanan.
kesadaran hukum masyarakat, khususnya
2. Budaya hukum Sebagai
proses
tersebut
tidak
masyarakat Desa Lebangkar. Sehingga
sikap
Lebangkar
sayang
masyarakat
terhadap
tidak
terhadap
penyelesaian
Masyarakat
Desa
Desa
menyebabkan
patuhnya
demontarasi
tersebut.
masyarakat
Lebangkar
terjadinya yang
dilakukan
berulang
kali.
aksi oleh Bahkan
tetap
melibatkan elemen masyarakat lain untuk
memanfaatkan hutan Elang Dodo sebagai
menolak ekplorasi PT. Newmont di
tempat mata pencaharian dan tetap
hutan
melestarikan budaya nenek moyangnya.
sekarang.
Elang
Dodo
hingga
dengan
Seperti ziarah kubur yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2011 atau
IV. PENUTUP
bertepatan dengan suasana Idul Adha.
4.1. Simpulan
Ziarah ini dilaksanakan selama tiga hari
Adapun
simpulan
yang
dapat
penuh oleh masyarakat Desa Lebangkar.
dikemukakan dalam penulisan ini, yakni:
Tidak
1) Subyek
hanya
itu,
demontrasi
juga
yang
bersengketa
adalah
dilakukan oleh masyarakat Sekecamatan
masyarakat Desa Lebangkar dengan PT.
Ropang pada tanggal 1 April 2008 yang
Newmont dan Pemerintah Kabupaten
ditujukan ke kantor PT. Newmont dan
Sumbawa, sedangkan obyek sengketa
Pemda
yakni kontrak karya hasil penciutan VI
Sumbawa
mereka
menolak
ekplorasi PT. Newmont diwilayah hutan Elang Dodo. 3. Struktur hukum (penegak hukum)
pada tahun 2005 dengan luas 87.500 Ha. 2) Proses terjadinya sengketa berawal dari ekplorasi PT. Newmont di hutan Elang
Penangkapan warga Kecamatan Ropang
Dodo yang dilakukan pada tahun 2003.
akibat pembakaran camp PT. Newmont
Ekplorasi ini melahirkan beberapa faktor
di hutan Elang Dodo pada tahun 2006
yang menyebabkan sengketa, yakni; (1)
yang lalu oleh pihak kepolisian atas
dilanggarnya kebiasaan (adat istiadat),
laporan pihak PT. Newmont dan Pemda
(2) berkurangnya sumber pendapatan, (3)
Sumbawa. Para warga tersebut di proses
tidak adanya sosialisasi, (4) adanya
secara litigasi atau menggunakan hukum
penguasaan
Negara yang berakhir pada ponis atau
Elang Dodo menggunakan SPPT oleh
sumberdaya
alam
hutan
para
pejabat
Pemerintah
Kabupaten
Sumbawa.
a. Disarankan kepada Badan Pelayanan PBB
Kabupaten
Sumbawa
untuk
3) Upaya-upaya yang sudah di tempuh
membatalkan penerbitan SPPT hutan
dalam penyelesaian sengketa ini, yakni
Elang Dodo karena bertentangan dengan
melalui jalur litigasi menggunkan hukum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
negara dan non litigasi menggunakan
Tentang
hukum adat. Non litigasi dengan cara
Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang
kekerasan
Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 1.
dan
dilanjutkan
dengan
negosiasi. Litigasi di proses melalui
Perubahan
Atas
Undang-
b. Disarankan kepada PT. Newmont untuk
pengadilan. Penyelesaian itu tidak efektif
menghargai
dikarenakan faktor; (1) substansi hukum
istiadat yang tumbuh dan hidup dalam
berupa surat pernyataan bersama yang
masyarakat
lebih
khususnya masyarakat Desa Lebangkar.
mengguntungkan
pihak
PT.
Newmont dan justru merugikan pihak masyarakat Desa Lebangkar, (2) budaya
dan
menghormati
Kabupaten
adat
Sumbawa,
c. Disarankan kepada Pemerintah: a. Disarankan
kepada
pemerintah
hukum berupa sikap masyarakat Desa
daerah maupun pemerintah pusat
Lebangkar
untuk
tidak
patuhnya
terhadap
merevisi
atau
merubah
penyelesaian tersebut, di mana mereka
keputusan kontrak karya tentang
tetap memanfaatkan hutan Elang Dodo
penciutan VI seluas 87.500 Ha.
sebagai tempat mata pencaharian dan
Keputusan tersebut secara langsung
melestarikan budaya nenek moyangnya.
bertentangan dengan adat istiadat
Selain itu, juga melakukan demontrasi
masyarakat Desa Lebangkar atau
yang ditujukan ke kantor PT. Newmont
bertentangan dengan Pasal 18B ayat
dan Pemda Sumbawa, (3) struktur hukum
2 UUD 1945tersebut.
(penegak hukum), tidak ada pembinaan dari
pihak
penegak
hukum
dan
b. Disarankan Sumbawa
kepada
Pemerintah
untuk
menjalankan
membagun kesadaran hukum kepada
amanat Pasal 18B ayat 2 UUD 1945
masyarakat Desa Lebangkar. Sehingga
dengan cara mengakui secara sah
menyebabkan terjadinya aksi demontrasi
keberadaan
yang
Lebangkar beserta hak ulayatnya
dilakukan
berkali-kali
oleh
masyarakat.
Desa
yang ada di hutan Elang Dodo dengan
4.2. Saran Adapun
masyarakat
saran
yang
disampaikan dalam penelitian adalah:
dapat
cara
membuat
Peraturan
Daerah (PERDA) tentang masyarakat adat.
c. Disarankan
kepada
Sumbawa,
Pemerintah
And Unofficial Law, Number 24,
sebelum
Published By The Foundation For
kedepanya
melaksanakan usaha pertambangan
Journal Of Legal Pluralism.
terlebih dahulu melakukan sosialisasi
Salim, H, HS, 2004. Hukum Pertambangan
kepada masyarakat sekitar usaha
Di Indonesia. PT. Raja Grafindo
pertambangan.
Persada, Jakarta.
Sehingga
dalam
pelaksanaan
usaha
pertambangan
tidak
pihak
yang
ada
merasa
dirugikan.
IMC, 2006. “Kronologis Penembakan Warga Desa Ropang Dalam Aksi Penolakan PT Newmont”. Serial Online Pebruari 2011,
DAFTAR PUSTAKA
From:
URL:
hhtp:/www.aifk. multiply.com
Anonim, 2011. “Potensi NTB”. Serial Online Juli,
Available
Available
From:
URL:
JATAM,
2006.
Memperluaskan
“PT.
Newmont
Kerusakan
Hutan
hhtp://ntb.go.id/deskripsiwilayah/petas
Elang Dodo”. Serial Online Pebruari
umberdayaalam.
2011,
Daeng, Salamudin, 2006. Mengapa Rakyat Sumbawa Melawan Newmont. Foto copy Narmada, Mataram-NTB. _______________,
2010.
Available
From:
URL:
hhtp:/www.jatam.or. Kriekhoff, Valerine J.L, 2001. Mediasi (Tinjauan
Dari
Segi
Antropologi
Investment
Hukum). Dalam Antropologi Hukum:
Colonial Model (Critical Analysis On
Sebuah Bunga Rampai oleh T.O.
Investment Law In Indonesia). Institute
Ihromi. Yayasan Obor, Jakarta.
For Global Justice (IGJ), Jakarta Selatan. Departemen Pertambangan RI, 2004. “Luas Areal Kontrak Karya PT.Newmont”. Jakarta, tertanggal 12 Maret. Gaung, NTB, 2004. “PT. Newmont Memberi Kontribusi Bagi Masyarakat Sekitar”. Tanggal 25 September. ___________, 2004. “Penyanderaan Dua Staff PT. Newmont Oleh Masyarakat Desa Lebangkar”. Tanggal 23 Oktober. Griffiths, John, 1986 “What Is Legal Pluralism”. Dalam Junal Of Pluralism
Martitah dan Abduh S, Hery, 2005. Buku Ajar Hukum Acara PTUN. UGM, Yogyakarta Nader, Laura dan F. Tood Jr, Harry, 1978. The Disputing Process Law In Ten Societies . Columbia University Press, New York. Soekanto, Soerjano, 1988. Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta ________________, 2010. Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Penegakan
Hukum, Cetakan 9, Rajawali Pres, Jakarta.
Peraturan perundang-undangan
Supancana dkk, 2009. Penyelesain Sengketa Di
Bidang
Pertambangan.
Pembinan
Hukum
Departeman
Badan Nasional
Hukum
dan
HAM,
Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1967).
Program Studi Magister Ilmu
Hukum,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Program Pasca Sarjana Universitas
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Udayana, 2005. Pendoman Penulisan
(Lembaran
Usulan Penelitian Dan Penulisan Tesis
Indonesia Nomor 167 Tahun 1999).
Ilmu Hukum.
Republik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Roberts, Simon, 1979. Order And Dispute: An
Negara
Legal
Mineral Dan Batu Bara (Lembaran
Anthropology. Harmonsworth; Penguin
Negara Republik Indonesia Nomor
Books
4959 Tahun 2009).
Widyana,
Introduction
Made,
Penyelesaian Indonesia
2007. Sengketa
Business
(IBLC), Jakarta.
To
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Law
Alternatif
Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik
(ADR).
Indonesia Dan PT. Newmont, yang
Center
telah dibuat dan disepakati pada tanggal 2 Desember 1986 di Jakarta.
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS
Nama
:
Iwan Harianto, SH
Alamat Rumah
:
Dusun Masjid RT/RW 002/001
Desa Empang Bawa
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Propinsi NTB Tempat Bekerja
:
-
Pendidikan
:
S1 Ilmu Hukum
Pengalaman
:
Aktif di Komite Wilayah NTB Serikat Tani Nasional (STN) mulai tahun 2011 sampai sekarang.
Nomor Hp
:
081916892164
Alamat E-mail
:
[email protected]
