JURNAL
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DALAM RANGKA PERSALINAN DI RSUP M. JAMIL PADANG
OLEH
YUSNI NPM. 1110005600079
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
1
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS(INFORMED CONSENT) DALAM RANGKA PERSALINANDI RSUP M. JAMIL PADANG No. Reg. : YUN/542/VIII/SKP/IH-2015 ABSTRAK Yusni, NPM : 1110005600079, Fakultas : Hukum, Universitas Tamansiswa Rumah Sakit berperan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia, maka untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan diperlukan persetujuan untuk melakukan tindak medis.Sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis yang telah diganti menjadi Permenkes RI No290/Men.Kes/Per/III/2008, Surat Persetujuan Tindakan Medis, dan Surat Penolakan Tindakan Medis. Dokter yang akan melakukan operasi lebih dahulu harus memberikan informasi mengenai tindakanyang akan dilakukan,manfaatnya,risikonya, alternatif lain (jika ada), dan kemungkinan terjadi apabila tidak dilakukan. Keterangan tersebut harus jelas dan dapat dimengerti oleh pasien. Dari informasi tersebut pasien akan memutuskan untuk menyetujui tindakan medis atau tindakan kedokteran yang ditawarkan atau menolak persetujuan baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik rumusan masalahBagaimana pelaksanaan persetujuantindakan medis (informed consent) dalam rangka persalinan di RSUP M.Jamil Padang dan apakah kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam rangka persalinan bagi pasien di RSUP M. Jamil Padang dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala.Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologis, sedangkan data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa pelaksanaan persalinan di RSUP M.Jamil Padang dilakukan dengan adanya informed consent atau tindakan medis dengan adanya persetujuan tindakan medis antara rumah sakit dengan pasien. Dokter yang bekerja di rumah sakit melaksanakannya secara profesional atau sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya.Demikian juga dalam kondisi darurat, persalinan yang dilakukan terlebih dahulu adanya persetujuan keluarga yakni suami.Sedangkan kendala yang terjadi disebabkan adanya birokrasi atau administrasi yang harus dilalui oleh pasien,karena hal ini juga merupakan persyaratan tentang tanggungjawab para pihak terhadap tindakan medis yang dilakukan. Kendala lain, adanya pasien yang kurang memberikan penjelasan tentang riwayat penyakit yang dideritanya selama ini, karena jika terjadi tindakan persalinan yang membutuhkan operasi, maka pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan ulang dan rinci, seperti melakukan pemeriksaan atas darah, buang air kecil dan besar serta melakukan rongent ulang, baru kemudian diagnosa serta tindakan medis. Mengatasi hal tersebut, pihak rumah sakit telah melakukan upaya dalam bentuk penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang tindakan medis yang dilakukan serta akibat lain yang mungkin ditimbulkan, demimkian juga penjelasan tentang perlunya kejelasan mengenai riwayat penyakit pasien. Kata Kunci : persetujuan tindakan medis dalam persalinan di Rumah Sakit
i
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang dilaksanakan secara merata untuk semua masyarakat, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk etika dan mental yang saling mendukung, termasuk di bidang kesehatan.Pembangunan dan peningkatan bidang kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting, karena kesehatan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dan dibutuhkan, namun dalam pelaksanaannya saat ini di negara Indonesia masih banyak dijumpai masalah-masalah kesehatan yang dapat dilihat dengan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat.1 Tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, khususnya terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Peran pemerintah untuk menyelesaikan masalahmasalah kesehatan tersebut dengan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesehatan masyarakat, baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan,maupun pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan aturan hukumnya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menegaskanbahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 huruf c menyebutkan “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”Pada Pasal 8 menyebutkan “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”Demikian juga pada Pasal 56 ayat (1)menentukan, “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.Berdasarkan haldi atas, maka pelaksanaan pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak pasien, agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Rumah Sakit berperan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalamPasal 1 Peraturan Kesehatan RI No. 159b/Menkes/Per/II/ 1988Tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan serta penelitian kedokteran diselenggarakan. Selanjutnya Azrul Azwar mengemukakan, bahwa rumah sakit adalah suatu alat organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.2 BerdasarkanPermenkes RI No 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang persetujuan tindakan kedokteran pada Pasal 2 disebutkan bahwa, persetujuan tindakan kedokteran dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Pada umumnya dalam persetujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, kesepakatan 1
Azrull Azwar, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi III,Bina Rupa Aksara,Jakarta, Hlm. 20. 2 Ibid, Hlm. 21.
1
tersebut harus disertai dengan tanda tangan formulir persetujuan.Hal ini dikarenakan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan merupakan tindakan yang mengandung risiko tinggi, dan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran bahwa tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi tersebut harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dalam persetujuan. Mengenai adanya keharusan tanda tangan formulir persetujuan tersebut hanya sebagai bukti tertulis, sehingga selain membuktikan bahwa pihakpihak yang dinyatakan tersebut telah melakukan persetujuan, juga membuktikan bahwa adanya isi dari persetujuan yang mengikat para pihak dalam persetujuan tersebut. Hal di atas jika dikaitkan dengan tindakan medis, seperti proses melahirkan, tidak jarang ibu hamil yang kritis dan meninggal sesampai di rumah sakit, atau sarana pelayanan kesehatan lainnya, atau tidak jarang juga ibu yang akan melahirkan meninggal dunia akibat pertolongan persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga ahli atau karena adanya kesalahan/kelalaian.Menurut Manuaba, persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari ibu.3 Pihak-pihak yang melakukan kesepakatan kehendak tersebut adalah pihak pertama yaitu pasien yang menghendaki pelayanan kesehatan untuk melahirkan di rumah sakit tersebut, pihak keduayaitu rumah sakit atau dokter yang bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuannya. Pihak kedua dalam hal ini diwakili oleh dokter operator yang melakukan tindakan kedokteran tersebut. Pada pasien yang melahirkan secara operasi, pihak kedua disertai dengan kesepakatan dokter anastesi yaitu dokter yang memberikan obat anastesi atau obat bius pada pasien tersebut. Dokter melakukan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan, terlebih dahulu harus diadakan kesepakatan dengan pasien. Kesepakatan tersebut harus tertuang dalam surat persetujuan tindakan kedokteran, yang nantinya berfungsi sebagai klausul perjanjian. Dokter mempunyai tanggung jawab kepada pasien, sejak pasien menyatakan kesediannya untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut sampai dengan proses penyembuhan, sesuai dengan persetujuan. Rumah sakit Dr. M Djamil Padang adalah rumah sakit umum tipe B Pendidikan, dan sebagai rumah sakit rujukan bagi rumah sakit tipe C dengan cakupan wilayah kerja Sumatera Bagian Tengah meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Utara Bagian Selatan. Rumah sakit ini mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi RS Dr. M Djamil Padang yaitu menjadi rumah sakit terunggul di Sumatera dalam pelayanan dan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas maka berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent)dalam persalinan maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara ilmiah dengan judul: “Persetujuan Tindakan Medis(Informed consent)DalamRangka Persalinan di RSUP M. Jamil Padang”. A. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah 3
Manuaba, 2001, Ilmu Kebidanan dan penyakit kandungan dan KB untuk pendidikan Bidan, Depkes RI, Jakarta, Hlm.12.
2
Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan suatu pendekatan masalah, sehingga jelas data yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni melihat tentang bagaimana pelaksanaan aturan hukumnya ditengah-tengah masyarakat, dalam hal ini persetujuan tindakan medis (Informed Consent) dalam rangka persalinan di RSUP M. Jamil Padang dikaitkan dengan Permenkes RI No 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang persetujuan tindakan kedokteran. 2. Sifat penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan secara sistematis dan logis pelaksanaan persetujuan tindakan medis (Informed Consent) dalam rangka persalinan di RSUP M.Jamil Padang. 3. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan antara lain : 1. Data sekunder tersebut merupakan data yang telah ada yang berbentuk bahanbahan hukum. Bahan hukum tersebut antara lain : a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ini berupa berbagai ketentuan yang berkaitan dengan judul, permasalahan dan pembahasannya seperti UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Republik Indonesia Nomor 585/ Men.Kes/Per/IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis, Surat Persetujuan Tindakan Medis, dan Surat Penolakan Tindakan Medis. b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini berisikan berbagai pendapat atau teori, terutama yang terhimpun dalam buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan tulisan yang terdapat dalam internet yang dapat dipertanggungjawabkan. c) Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini digunakan untuk membantu menterjemahkan istilah yang digunakan dalam pembahasan atau penulisan, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Belanda. 2. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dilapangan, sepertimelakukan wawancaradenganKepala bagian Persalinan RSUP M. Jamil yakni Dr. Desmiwarti, SPOG-K, Syofyarni, A.Md., dan Nedra A.Md Kebidanan atau sesuai dengan arahan bagian administrasi RSUP M.Jamil. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Studi perpustakaan Terhadap data sekunder dilakukan studi perpustakaan yakni membaca literatur yang berhubungan dengan tulisan ini.
3
b. Wawancara Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer. Dalam melakukan wawancara dengan responden, terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yang dijadikan pedoman, namun dalam pelaksanaan wawancara dimungkin pertanyaan yang diajukan tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 5. Teknik Penentuan Sampel dan Populasi Populasi pada dasarnya merupakan himpulan dari sampel yang ada dan dijadikan objek penelitian, namun untuk membatasi ruang lingkup serta terfokusnya penelitian yang dilakukan, maka sampel tersebut dibatasi karena objeknya tersebut sejenis yang dianggap telah mewakili populasi yang ada yakni pasien yang melakukan persalinan di RSUP M.Jamil Padang.Penentuan sampel dilakukan secara langsung karena dianggap mewakili dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, artinya penentuannya dilakukan dengan teknik purposive sampling. 6.Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding. 1) Editing 2) Coding b. Analisis Data Dari data yang telah diolah sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya data yang diolah berbentuk uraian kalimat bukan berbentuk angkaangka. B. Hasil Penelitian 1. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam rangka persalinan di RSUP M.Jamil Padang Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan dr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang, diperoleh penjelasan, bahwa persetujuan antara pihak rumah sakit dengan pasien dalam rangka persalinan tersebut terjadi apabila pasien akan melahirkan secara induksi, vacuum dan operasi caesar, sedangkan pasien yang melahirkan secara normal, tidak menggunakan persetujuan tindakan medis tersebut. Selanjutnya menurut Desmiwarti, bahwa prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau kedokteran pada pasien melahirkan tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan pendidikan kedokteran. Pasien melahirkan sebisa mungkin dilakukan secara normal, jika dalam keadaan tertentu pasien tidak dapat melahirkan secara normal maka langkah selanjutnya dilakukan dengan induksi, dan langkah terakhir upaya tersebut adalah dengan jalan operasi. 450 Menurut dr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang, prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di RSUP M.Jamil Padang harus sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan peraturan yang berlaku
4
Wawancara dengan dr. Ernawati, SPOG.K, Bagian Kebidanan dan Persalinan, RSUP M.Jamil, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015.
4
secara umum. 551Prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau kedokteran pada pasien melahirkan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan para pihak, yaitu antara dokter dengan pasien. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang, diperoleh penjelasan, bahwa terdapat dua jenis formulir yang menyangkut tindakan medis atau kedokteran pada pasien bersalin atau melahirkan, yaitu : 1) Surat Persetujuan Tindakan Medik Surat persetujuan tindakan medisk ini merupakan persetujuan antara dokter dengan pasien, yang menyatakan bahwa pasien bersedia untuk dilakukan upaya pertolongan atau penyembuhan yang dilakukan oleh dokter atas penyakit yang diderita pasien. Persetujuan ini terjadi pada saat pasien yang akan melahirkan tersebut tidak dapat melahirkan secara normal dan harus dilakukan suatu tindakan induksi, operasi, atau vacuum. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila para pihak telah bersepakat dengan menandatangani surat persetujuan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing satu orang dari pihak rumah sakit dan satu orang dari pihak pasien. 2) Surat Penolakan Tindakan Medik Surat penolakan tindakan medis ini merupakan kesepakatan antara pasien atau pihak keluarganya dengan pihak rumah sakit mengenai penolakan terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter dari rumah sakit tersebut. Hal ini bertujuan agar bila terjadi sesuatu dikemudian hari, dapat digunakan sebagai bukti dan tidak dipermasalahkan nantinya.655 Dalam pada itu, mengenai proses dilaksanakannya Persetujuan Tindakan Medis atau Kedokteran Pada Pasien Melahirkan, berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Desmiarti SPOGK, ibu Syofyarni, Amd.Keb, dapat diketahui, bahwa dokter yang bekerja di bagian kamar bersalin RSUP M.Jamil Padang, merupakan dokter tetap yaitu dokter yang bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.Dalam hal ini, rumah sakit bertindak sebagai pemberi pelayanan kesehatan.656 Adapun dokter yang bertindak dalam melakukan tindakan medis atau kedokteran tersebut terdiri dari : a. Dokter Residen Dokter residen merupakan dokter yang masih dalam proses pendidikan spesialis. b. Dokter Operator Dokter operator merupakan dokter pelaksana tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien melahirkan. c. Dokter Anastesi Dokter anastesi merupakan dokter yang memberikan obat anastesi atau obat bius untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian tubuh tertentu atau secara menyeluruh dapat membuat orang tertidur atau tidak sadar sehingga mengurangi rasa takut dari pasien yang akan melahirkan. 757 5
Wawancara dengandr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang,pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015. 5 Wawancara dengandr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang,pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015. 6 Wawancara dengan Syofyarni, Amd.Keb, Pegawai pada bagian Poli.Kebidanan, di RSUP M.Jamil Padang, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015. 7 Wawancara dengan dr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015.
5
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa persetujuan mengenai tindakan medis atau kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : a. Tahap pendaftaran Pendaftaran ini dilakukan untuk menyatakan bahwa pasien telah bersedia melakukan pengobatan di RSUP M.Jamil Padang, b. Tahap pemeriksaan Dalam tahap ini, pemeriksaan dilakukan oleh dokter residen di IGD RSUP M.Jamil Padang.Hal pertama yang dilakukan oleh dokter adalah meminta penjelasan kepada pasien tentang keluhan yang diderita oleh pasien. Setelah mendapat keterangan dari pasien, dokter akan mendiagnosis untuk menentukan tindakan guna penyembuhan penyakitnya. Pada pasien melahirkan, setelah melakukan pemeriksaan dokter akan mendiagnosis apakah proses persalinan tersebut akan berlansung secara normal atau dibutuhkan tindakan kedokteran. c. Tahap pemberian informed consent Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selain diberikan kepada dokter operator juga diberikan kepada pasien atau keluarganya sekaligus mengenai tindakan yang akan dan harus dilakukan untuk kesembuhan pasien. Dalam hal ini, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai keluhan atau gangguan yang dideritanya, yang merupakan alasan dalam memberikan persetujuan (Informed consent) untuk dilakukannya tindakan medis atau kedokteran tersebut.588 Pelaksanaan persetujuan antara pihak rumah sakit dan pasien melahirkan tanpa adanya pemberian informed consent menurut Pasal 1320 KUH Perdata dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang tidak sah. Informed consent tersebut tersebut harus diberikan secara benar, jujur serta tidak bermaksud untuk menakutnakuti atau bersifat memaksa. Pemberian informed consent disamping merupakan kewajiban bagi dokter, juga merupakan hak bagi pasien.Isi dari persetujuan tindakan madis atau kedokteran pada pasien melahirkan di RSUP M.Jamil memuat adanya keadaan khusus yang harus disepakati untuk dipenuhi. 2. Kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam rangka persalinan bagi pasien di RSUP M. Jamil Padang dan solusi mengatasi kendala tersebut Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persetujuantindakan medis atau kedokteran (Informed Consent) dalam melakukan persalinan atau melahirkan antara pihak Rumah Sakit dengan pasien Melahirkan di bagian kamar bersalin RSUP M.Jamil Padang,diperoleh penjelasan, adapun kendala yang dihadapi tersebut antara lain : 964 1. Berkaitan dengan tindakan medis atau kedokteran yang akan dilakukan Adanya kekurangpahaman pasien atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan pada dirinya atau keluarganya, sehingga menimbulkan kesulitan
8
Wawancara dengan dr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015. 9 Wawancara dengan dr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015.
6
bagi dokter untuk mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukannya. 2. Dalam hal penandatangan informed consent Terdapat pasien atau keluarga di bagian kamar bersalin dengan tingkat pendidikan yang rendah dan buta huruf, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerti isi dari informed consent tersebut. Adanya sebagian yang kurang memahami maksud penandatanganan persetujuan tersebut. Hal tersebut juga menghambat dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran. 3. Dalam hal memahami isi persetujuan tindakan medis atau kedokteran Dalam hal memahami isi persetujuan tindakan medis atau kedokteran, baik pasien maupun keluarga pasien ada yang tidak memahami isi persetujuan, walaupun telah dijelaskan oleh pihak RSUP M.Jamil Padang, seperti halnya mengenai risiko yang akan terjadi akibat dilakukan tindakan medis tersebut, namun yang terpenting bagi pasien dan keluarga, tindakan medis tersebut harus segera dilakukan. Dari berbagai kendala yang dihadapi tersebut, maka cara penyelesaian dari kendala yang dihadapi tersebut antara lain : 1. Mengenai pasien atau keluarga yang kurang dapat memahami tindakan kedokteran yang akan dilakukan pada pasien melahirkan, maka dokter yang bersangkutan berusaha untuk memberikan penjelasan informasi kepada mereka dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Adapun penjelasan yang diberikan kepada mereka mengenai tujuan dan perlunya tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keadaan pasien, risiko khusus dalam tindakan tersebut, dan kemungkinan risiko jika tindakan tersebut tidak dilakukan.Hal tersebut tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien yang bersangkutan.Situasi dan kondisi tersebut dapat diketahui dokter dengan melakukan pendekatan kepada mereka melalui komunikasi dengan pasien atau keluarga yang bersangkutan tersebut. 2. Dalam hal mengatasi pasien atau keluarga yang buta huruf sehingga mengalami kesulitan dalam mengerti isi dari informed consent tersebut maka pihak rumah sakit melalui dokter dan pegawai rumah sakit berusaha untuk menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari persetujuan tersebut, termasuk dalam hal ini membantu penulisan identitas yang harus diisi pasien sebelum penandatanganan informed consent tersebut. Hal ini bertujuan agar pasien dapat mengerti perlunya adanya kesepakatan dalam persetujuan tersebut. 3. Pihak rumah sakit telah melakukan upaya agar pasien dan keluarga mengerti tentang tindakan medis atau kedokteran yang dilakukan serta berbagai akibat yang mungkin akan terjadi sesuai dengan isi persetujuan yang telah ditanda tangani. Demikian juga pihak pasien diberikan pengertian, bahwa pemeriksaan secara keseluruhan harus dilakukan, bukan saja keadaan ibu berikut riwayat penyakit yang pernah dialami, tetapi juga keadaan pasien serta kesiapan pasien dalam melakukan tindakan medis, karena dibutuhkan waktu dan evaluasi terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Kesimpulan 1. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan, dilihat dari 2 bentuk yakni persalinan normal dan emergency atau pasien yang membutuhkan pelayanan khusus dan cepat, dalam arti terhadap pasien gawat darurat. Berdasarkan hasil wawancara
7
dengan dr. Desmiwarti, SPOG-K, Kepala Bagian Rekam Medis di RSUP M.Jamil Padang persetujuan antara pihak rumah sakit dengan pasien dalam rangka persalinan tersebut terjadi apabila pasien akan melahirkan secara induksi, vacuum dan operasi caesar, sedangkan pasien yang melahirkan secara normal, tidak menggunakan persetujuan tindakan medis tersebut. Selanjutnya prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau kedokteran pada pasien melahirkan tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan pendidikan kedokteran. Maksudnya adalah pasien melahirkan sebisa mungkin dilakukan secara normal, jika dalam keadaan tertentu pasien tidak dapat melahirkan secara normal maka langkah selanjutnya dilakukan dengan induksi, dan langkah terakhir upaya tersebut adalah dengan jalan operasi. 2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan medis atau kedokteran di rumah sakit, khusus RSUP M.Jamil Padang, lebih terfokus pada kurangnya pemahaman pasien atau keluarga tentang rangkaian tindakan medis yang akan dilakukan, maka sebaiknya dokter yang bersangkutan berusaha untuk memberikan penjelasan informasi kepada mereka dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Dalam Penandatanganan informed consentterdapat pasien atau keluarga di bagian kamar bersalin dengan tingkat pendidikan yang rendah dan buta huruf, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerti isi dari informed consent tersebut, maka seharusnya pihak rumah sakit melalui dokter dan pegawai rumah sakit berusaha untuk menjelaskan isi, tujuan, dan manfaat dari persetujuan tersebut. Dalam hal memahami isi persetujuan tindakan medis atau kedokteran, baik pasien maupun keluarga pasien ada yang tidak memahami isi persetujuan, walaupun telah dijelaskan oleh pihak RSUP M.Jamil Padang. Pihak rumah sakit telah melakukan upaya agar pasien dan keluarga mengerti tentang tindakan medis atau kedokteran yang dilakukan Saran Sesuai dengan rumusan masalah dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang dikeukakan : 1. Penulis menyarankan pihak rumah sakit agar membuat surat persetujuan tindakan medis antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien yang akan melaksanakan persalinan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2. Pelaksanaan tindakan medis atau kedokteran yang dilakukan, pihak rumah sakit harus secara terus menerus memberikan masukan, tidak saja kepada pasien tetapi kepada masyarakat, bahwa kehamilan diusia lanjut atau di atas usia 45 lebih besar risiko terhadap pasien dan anak, karena menyangkut dengan keselamatan ibu serta kesehatan bayi, karena diusia demikian kontraksi otot untuk melahirkan sudah berkurang serta keadaan fisik untuk dilakukan tindakan medis berupa operasi membutuhkan ketahanan atau tanah yang cukup, demikian juga bagi pasangan usia muda di bawah usia 20 tahun kebawah sangat rentan akan keguguran dan timbulnya penyakit lainnya selama kehamilan. 3. Pihak rumah sakit, terus menerus melakukan sosialisasi dalam usaha menjaga kondisi fisik ibu hamil atau selama kehamilan dan memperhatikan fitamin dan gizi serta pemeriksaan perkembangan kehamilan ke dokter atau kandungan atau kebidanan. Demikian juga masalah tanggungan biaya yang menjadi beban
8
rumah sakit, atau melibatkan lembaga lain, dengan jalan merinci biaya apa saja yang merupakan kewajiban pasien.
9
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. …………………………, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Assauri, S. 2003. Customer Service yang Baik Landasan Pencapaian Customer Satisfaction dalam Usahawan, No. 01, Tahun XXXII, Januari, hal.25-30: Jakarta. Azrul Azwar, 1996. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Azis Slamet Wiyono dan M. Wahyuddin.2005,Studi Tentang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen di Rumah Sakit Islam Manisrenggo Klaten, Surakarta. Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta., Jakarta. Jacobalis, S. 1995. Liberalisasi Bisnis Jasa Kesehatan dan Dampaknya Bagi Rumah Sakit Indonesia. Jakarta: IRSJAM XXXVII. Mariam Darus Badrulzaman, Mariam Darus Badrulzaman, 1998, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian, Seri Dasar Hukum Ekonomi 5, Hukum Kontrak di Indonesia, Elips Proyek, Jakarta. ..............................................., 1993, KUHperdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung. M.Jusuf Hanafiah, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. BGG, Jakarta. Rijanto, S. 1994. “Tantangan Industri Rumah Sakit Indonesia tahun 2020”. Jurnal Kajian Administrasi Rumah Sakit. Jakarta: UI Press. R. Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta. Salim.HS, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. R. Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta. Sri Gambir Melati Hatta, 2000, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Alumni, Bandung.
10
Wila Chandra Supriadi, 2001, Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Citra Aditya Bakti, Bandung. Wirjono Projodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung.
B. Peraturan-peraturan KUHPerdata UU No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Permenkes Republik Indonesia Nomor 585/ Men. Kes/ Per/ IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Surat Persetujuan Tindakan Medik, dan Surat Penolakan Tindakan Medik.
11
