JURNAL. PENELITIAN POS dan INFORMATIKA VOL 5 Edisi September Tahun 2015

JURNAL PENELITIAN POS dan INFORMATIKA VOL 5 Edisi September Tahun 2015

i

JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA e-ISSN. 2476-9266 p-ISSN. 2088-9402 VOL. 5 No.1 September Tahun 2015

SUSUNAN REDAKSI SK Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : 48B/KEP/KOMINFO/BLSDM-1/5/2015 PENGARAH Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika DEWAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB

Dr. Hedi M Idris M.Sc (Kapuslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika) ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Dr. Ramon Kaban, M.Si (Komunikasi Politik-Kementerian Kominfo) Drs. Sumarsono Soemardjo, M.Si (Media dan Penyiaran – Kementerian Kominfo) Dr. Ashwin Sasongko (Manajemen Teknologi Informasi - LIPI) Dr. I Nyoman Adhiarna (Telekomunikasi – Kementerian Kominfo) Wahyudi Adi Saputra, S.E.,M.M (Logistik dan Pos – Sekolah Tinggi Manajemen Logistik) MITRA BESTARI / PEER REVIEWER : Dr. Ir. Suntoro (Logistik Pos – PT. Pos Indonesia) Dr. Yan Rianto (Teknologi Informasi – LIPI) Dra. Siti Meiningsih, M.Sc (Informatika – Kementerian Kominfo) Ir. Nonot Harsono (Telekomunikasi – ITS) Dr L.T Handoko (Informatika – LIPI) Dr. Dadang Rahmat Hidayat. M.Si (Penyiaran – Universitas Padjadjaran) Dr Udi Rusadi MS (Komunikasi – Kementerian Kominfo) Dr Fadhilah Mathar (Informatika – Pusat TIK Nasional) REDAKTUR PELAKSANA : Diah Arum Maharani, SE, MM Yane E Marentek, SS Reza Bastanta Sitepu, S.Si.

SEKRETARIAT REDAKSI : Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika Badan Litbang SDM Kemkominfo Kementerian Komunikasi dan informatika Jl. Medan Merdeka Barat no. 9 Gedung B Lt. 4 Jakarta 10110 Telp/Fax : 021- 3846189

JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA (JPPI) adalah jurnal ilmiah yang menjadi media publikasi karya tulis ilmiah mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perposan, penyiaran telekomunikasi, dan informatika. Terbit pertama kali tahun 2011 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan September dan Desember. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta menjadi wadah tukar pikiran bagi peneliti, akademisi, dan praktisi khususnya dalam bidang perposan, penyiaran, telekomunikasi, dan informatika dan menerima tulisan berupa hasil penelitian maupun tinjauan teori atau karya ilmiah lain (analisis empirik dan studi kasus) yang bersifat asli dan belum pernah dipublikasikan di media lain.

ii

JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA e-ISSN. 2476-9266 p-ISSN. 2088-9402

VOL. 5 NO. 1 SEPTEMBER 2015

DAFTAR ISI

iii

PENGANTAR REDAKSI

v

Strategi Peningkatan Daya Saing Melalui Framework Rantai Nilai Untuk Kompetensi Usaha Jasa Telematika Indonesia 1 – 18

Eneng Tita Tosida, Hermawan Thaheer dan Sufiatul Maryana Penggabungan, Peleburan Telekomunikasi Di Indonesia

Dan

Pengambilalihan

Pada

Industri

19 – 36

Diah Arum Maharani dan Helena Wirastri Wulandari Implikasi Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

37 - 48

Sri Wahyuningsih Analisis Ekosistem Tik Indonesia Yang Mendorong Perkembangan Industri Lokal Dan Ekonomi Kreatif

49 – 64

Vidyantina Heppy Anandhita Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa Pasar Vi Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara

65 - 86

Anton Susanto Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif

87 - 108

Vience Mutiara Rumata KETENTUAN PENULISAN NASKAH

iii

iv

PENGANTAR REDAKSI Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Puslitbang PPI) telah dapat menerbitkan Jurnal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI) Volume 5 No. 1 Edisi September tahun 2015. Pada volume 5 edisi September 2015, redaksi JPPI menyajikan 6 (enam) tulisan hasil penelitian di bidang pos dan informatika, serta tulisan yang bersumber bersumber dari hasil telaah terhadap layanan telekomunikasi serta penyiaran. Di bidang telekomunikasi, disajikan tulisan hasil riset yang dilakukan oleh Eneng Tita Tosida, Hermawan Thaheer dan Sufiatul Maryana, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Pakuan berjudul “Strategi Peningkatan Daya Saing Melalui Framework Rantai Nilai Untuk Kompetensi Usaha Jasa Telematika Indonesia”. Tulisan ini menggambarkan peta kompetensi inti telematika Indonesia serta bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk kelompok usaha jasa. Metode yang digunakan antara lain, Analisis Rantai Nilai yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan pemangku kepentingan telematika (regulator, asosiasi atau pelaku usaha jasa telematika, akademisi). Kemudian dilanjutkan dengan analisis Fuzzy Analitical Hierarchy Process (FAHP) serta dilengkapi dengan penyusunan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha konsultasi komputer merupakan usaha yang memiliki dukungan internal dan eksternal yang baik. Usaha edukasi bidang telematika masih membutuhkan penyetaraan kompetensi untuk memperkuat dukungan eksternal. Reparasi Komputer, Portal Web, Hosting menunjukan kejenuhan diakibatkan banyaknya pelaku bisnis dan persaingan yang semakin ketat. Masih dalam artikel terkait bidang telekomunikasi, adalah “Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Pada Industri Telekomunikasi Di Indonesia” ditulis oleh Diah Arum Maharani, Peneliti pada Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, serta Helena Wirastri Wulandari, mahasiswi dari Faculty of Law, Freie Universitaet Berlin – Jerman. Tulisan ini merupakan kajian mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan penyelenggara (operator) telekomunikasi seluler di Indonesia untuk lebih menciptakan iklim yang sehat. Ada beberapa saran dan rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kajian ini yang ditunjukan pada Kementerian Kominfo/ BRTI yang diantaranya penilaian pre-merger dan pengawasan post-merger. Selanjutnya artikel terkait bidang Pos adalah “Implikasi Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos” oleh Sri Wahyuningsih , Peneliti Madya bidang studi Pos pada Puslitbang Sumber Daya dan Perangat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Tulisan ini membahas implikasi persyaratan izin penyelenggaraan pos dari aspek bisnis dan operasional. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa penyelenggara pos memiliki pelauang menentukan wilayah potensial sedangkan implikasi v

terhadap aspek operasional penyelenggara pos wajib melakukan kegiatan jaringanya sesuai jenis izin yang diajukan. Sedangkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Ditjen PPI tahun 2014, dari 603 penyelenggara pos, pada tahun 2013 sampai semester 2 tahun 2014 diketahui bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh para penyelenggara pos. Artikel

berikutinya

ditulis

oleh

Vidyantina

Heppy

Anandhita,

Peneliti

Puslitbang

Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, mengenai “Analisis Ekosistem Tik Indonesia Untuk Mendorong Perkembangan Industri Lokal dan Ekonomi Kreatif”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan bagi pelaku industri ekosistem TIK Indonesia serta strategi-strategi bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri TIK lokal dan ekonomi kreatif. Metoda yang digunakan adalah FGD dan studi literatur serta analisis SWOT dan benchmarking pada data sekunder. Penulis menggali data dan informasi dari informan yang mewakili Pakar IT, Perwakilan MIKTI, Perwakilan Detiknas, Kominfo, dan Kementerian Perindustrian. Hasil Penulis menemukan terdapat 4 kelompok yang masing-masing mempunyai strategi-strategi untuk mendorong perkembangan industri local dan ekonomi kreatif Indonesia. Hasil studi menyimpulkan bahwa kondisi Ekosistem TIK berdasarkan model New ICT Ecosystem (Fransman), kekuatan Indonesia berada dalam layer 3 yaitu industri konten dan aplikasi. Artikel mengenai

Informatika

yaitu Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Perilaku

Penggunaan Internet Masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara, yang dilakukan oleh Anton Susanto, Peneliti Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Penelitian dilakukan di Desa Pasar VI (Desa Informasi), Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara. Dari hasil studi, Terdapat 2 dari 4 hipotesis yang signifikan dari penelitian ini, yaitu Effort Expectancy dan sosial influence terhadap Behavioral Intention to Use, serta Penulis sedangkan faktor penyebab ketidaktersediaan akses internet, baik dari biaya, infrastruktur, serta faktor sosial dan budaya. Selain itu, beberapa artikel tersebut diatas, redaksi juga menjaikan artikel Penyiaran dan Telekomunikasi mengenai sebuah studi paradigma interpretatif “Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi” yang dituli oleh Vience Mutiara Rumata dari Peneliti Puslitbang Aptika dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tulisan ini bertujuan untuk memahami relasi kekuasaan serta pandangan para pemangku kebijakan dalam mengatur industri penyiaran dan telekomunikasi di era konvergensi. Studi ini memilih pendekatan kualitatif-deskriptif dengan berdasarkan kerangka paradigma interpretatif (bergantung pada persepsi manusia terhadap realitas dunia ataupun realitas studi yang diteliti). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih secara purposive yakni wakil dari

vi

Kemkominfo, KPI, BRTI, dan DPR. Wawancara dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2015. Hasil penelitian menemukan sebuah pola distribusi kekuasan berbeda dalam prosedur pembuatan kebijakan, dimana Proposal revisi UU baik dari Kemkominfo dan KPI tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi akan tetapi, perebutan otoritas antar kedua institusi tersebut justru menjadi fokus dalam proposal tersebut.

Demikian beberapa artikel yang dapat kami sakikan pada Jurnal Penelitian Pos dan Informatika edisi ini, semoga bermanfaat dan menambah khasanak hasil studi dan pembahasan dalam bidang perposan, telekomunikasi dan informatika dan penyiaran.

Kami berharap saran dan kritik yang membangun demi kemajuan JPPI ke depannya. Terima kasih.

Jakarta, September 2015

REDAKSI

vii

viii

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Pada Industri Telekomunikasi di Indonesia (D. Arum Maharani dan Helena W)

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA MERGER, CONSOLIDATION AND ACQUISITION IN THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY IN INDONESIA 1

Diah Arum Maharani dan 2Helena Wirastri Wulandari

1

Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika – Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Indonesia 2 Faculty of Law, Freie Universitaet Berlin – Jerman 1

diah003@kominfo. go. id, 2helena_wulandari@yahoo. de

Naskah diterima : 1 Juni 2015; Direvisi : 29 Juli 2015; Disetujui : 31 Juli 2015

Abstrak Kajian tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dari penyelenggara (operator) telekomunikasi seluler di Indonesia dilakukan untuk lebih menciptakan iklim yang sehat dan membangun perekonomian nasional tanpa merugikan pemain di sektor ini dan juga konsumen. Evaluasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Koordinasi tata cara/prosedur penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antara instansi terkait perlu dilakukan. Beberapa hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Kemkominfo/BRTI terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan penyelenggara telekomunikasi seluler diantaranya penilaian pre-merger dan pengawasan post-merger. Penilaian premerger melalui nilai perusahaan dan penilaian kelayakan (pre-merger) dalam hal strategic and business due diligence (kecuali isu hukum persaingan usaha); technological & integration issues; financial & commercial due diligence (kecuali isu hukum perusahaan); dan public interest. Sementara itu, pengawasan post-merger meliputi: laporan berkala tentang pencapaian komitmen, laporan berkala tentang kinerja, dan pengawasan terhadap kewajiban interkoneksi. Kata Kunci : penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;pre-merger, post-merger

Abstract Studies on merger, consolidation and acquisition of mobile telecommunications providers(operators) in Indonesia is to be carried out to further create a healthy climate, and build the national economy, which would not be detrimental to the players and consumers in the sector. The evaluation of merger, consolidation, and acquisitions were carried out by each of the relevant agencies in accordance with the authority granted by the Act. The coordination of the procedure / merger procedure, consolidation or acquisition between the relevant agencies is to be implemented. Based on this study Kemkominfo / BRTI is recommended to assess the pre-merger and supervision of post-merger through the company's value and feasibility assessment (pre-merger) in terms of strategic and business due diligence (except in the law concerning competitive issues); technological and integration issues; financial & commercial due diligence (except for the company's legal issues); and public interest. The post-merger includes: periodic reports on the achievement of commitments, periodical reports on the performance and supervision of interconnection obligations. Keywords: merger, acquisition and consolidation, pre-merger, post-merger

19

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.5 No 1 September 2015 : 19 - 36

jaringan tersebut. Pesatnya pertumbuhan pelanggan

PENDAHULUAN

seluler Industri telekomunikasi merupakan salah satu industri yang menjanjikan profit besar bagi

menunjukkan

investor di bidang ini. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis telekomunikasi untuk melakukan investasi di Indonesia. Luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadikan Indonesia sebagai pasar yang

baik

bagi

industri

telekomunikasi.

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan jumlah pelaku usaha maupun pelanggan layanan telekomunikasi yang meningkat. Sampai dengan akhir Desember 2012,

kebutuhan

masyarakat terhadap layanan komunikasi seluler di Indonesia.

investornya, apalagi dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya akan menjadi pasar yang baik bagi

tingginya

Walaupun menjadi pasar yang menjanjikan, pasar telekomunikasi Indonesia dipenuhi dengan tantangan-tantangan Tantangan

ini

bagi

operator

diantaranya

seluler.

disebabkan

oleh

banyaknya operator seluler yang beroperasi yang membuat jumlah pemain banyak, sehingga akan sangat kompetitif. Jumlah pemain operator seluler di Indonesia saat ini cukup banyak, dengan regulasi yang ketat, melalui pemberian ijin per jenis layanan. Selain itu, kenaikan jumlah pelanggan di industri ini tidak

diikuti

mengikuti

dengan

peningkatan

pertambahan

jumlah

pendapatan

penggunanya,

terdapat sebanyak 125 izin sebagai penyelenggara

operator tidak dapat mengandalkan pendapatan dari

jaringan

voice dan SMS saja tetapi juga harus dapat ber-

telekomunikasi

di

Penyelenggaraan

telekomunikasi

penyelenggaraan

jaringan

Indonesia. ini

meliputi

telekomunikasi,

jasa

telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Peningkatan terbanyak terdapat

pada

penyelenggara jaringan tetap dengan peningkatan sebesar 12,63% pada tahun 2012. Sementara untuk penyelenggara

jaringan

bergerak

transformasi dalam memberikan layanan data.

mengalami

peningkatan juga sebesar 5,88% pada tahun 2012. Sementara, jumlah pelanggan seluler di Indonesia hingga tahun 2011 mencapai 249,80 juta pelanggan atau terjadi peningkatan sekitar 18,23% dari tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2012 sebesar 12,87% dengan jumlah pelanggan pada tahun 2012 mencapai 281 juta pelanggan

Kedepannya dalam memenuhi kebutuhan layanan

data

tentunya

akan

meningkatkan

kebutuhan bandwidth yang semakin besar bagi operator seluler, hal ini belum lagi ditambah dengan transformasi penyelenggara BWA

yang

akan

menjadi penyelenggara seluler tentunya semakin memperbanyak

operator.

Di

tengah

ketatnya

persaingan saat ini, operator yang ingin berhasil haruslah mempunyai gambaran seperti apa industri telekomunikasi seluler Indonesia di masa depan. Operator yang dapat memprediksi masa depan dunia telekomunikasi akan dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2013). Perkembangan

dalam

bidang

telekomunikasi

Penggabungan,

peleburan

dan

khususnya seluler baik dari sisi perangkat telepon

pengambilalihan telah menjadi strategi andalan

maupun penyelenggaraan jaringan bergerak seluler

industri telekomunikasi selama bertahun-tahun.

sangat terlihat dari perkembangan jumlah pelanggan

Selama dekade terakhir industri telekomunikasi

20


telah menghabiskan USD 1,5 triliun untuk kegiatan

METODE

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

Penelitian ini menggunakan pendekatan

(Jean-Christophe Lebraud, 2012). Strategi investasi

kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif

ini mengubah lanskap industri menjadi lebih

terhadap data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian

kompetitif. Namun, motivasi dibalik terjadinya

ini juga menggunakan pendekatan normatif analisis


dengan fokus penelitian pada pengembangan

didorong oleh terjadinya persaingan dan gangguan

hukum

pada industri telekomunikasi. Perubahan struktur

telekomunikasi

kepemilikan operator telekomunikasi di Indonesia

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

sektor

industri seluler,

penyelenggaraan

khususnya

mengenai

melalui perpindahan penguasaan saham mayoritas juga pernah terjadi di Indonesia,

Penelitian

contohnya

diawali

identifikasi

dan PT. Bimagraha (Puslitbang SDPPI, 2013).

peleburan dan pengambilalihan dalam industri

Penggabungan ini menyebabkan Indosat menguasai

telekomunikasi

frekuensi GSM900 dan DCS1800 yang dimiliki

pemetaan penyelenggaraan telekomunikasi seluler

oleh Satelindo. Perubahan struktur kepemilikan

yang

melalui

telekomunikasi

juga

otomatis

memindahkan

terkait

melakukan

penggabungan PT. Indosat, PT. Satelindo, PT. IM3,

saham

masalah

dengan

seluler.

Selanjutnya

menggambarkan seluler,

pasar,

penggabungan,

dilakukan

kondisi

industri

penjelasan

mengenai

kepemilikan seluruh aset perusahaan termasuk

struktur

perilaku

penyelenggara

spektrum frekuensi kepada pemilik saham yang

telekomunikasi seluler, dan performa industri

baru. Perubahan struktur kepemilikan saham terjadi

telekomunikasi seluler.

Indonesia,

Untuk pemetaan tersebut diperlukan data

termasuk operator besar seperti Telkomsel, Indosat,

mengenai jumlah penyelenggara telekomunikasi

XL-Axiata, Mobile-8 dan lain-lain.

seluler termasuk dengan kepemilikan ijin, baik

pada

hampir

seluruh

operator

di

Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan

persaingan

usaha

tidak

sehat

diantara

penyelenggara telekomunikasi. Untuk menciptakan kondisi yang sehat bagi seluruh pemain di industri telekomunikasi, mengenai

perlu

dilakukan

penggabungan,

pengambilalihan

dari

sektor

penelitian

peleburan

dan

telekomunikasi

sebagai penyelenggara jaringan dan/atau jasa, maupun

pangsa

penyelenggara.

pasar

Data

masing-masing

tentang

teknologi

telekomunikasi seluler dan kepemilikannya serta perilaku penyelenggara telekomunikasi seluler juga akan diidentifikasi. Perilaku yang dimaksudkan disini meliputi perilaku yang berkaitan dengan penyediaan interkoneksi, tarif, dan perilaku lainnya yang

relevan

dengan

penyelenggaraan

telekomunikasi seluler yang sehat.

Indonesia sehingga tercipta iklim yang sehat dan membangun perekonomian nasional yang tidak merugikan pemain di sektor ini dan juga konsumen.

21


Data

lain

yang

diperlukan

untuk

menggambarkan kondisi industri telekomunikasi seluler

adalah

data-data

mengenai

penyelenggaraan

telekomunikasi

seluler

di

Indonesia.

kinerja

penyelenggaraan telekomunikasi seluler, yaitu data-

HASIL DAN PEMBAHASAN

data yang berkaitan dengan kualitas layanan, tarif, ketersediaan alternatif layanan bagi konsumen, dan data-data kualitatif lainnya yang berkaitan dengan

1.

Kondisi Industri Seluler Saat Ini Berdasarkan

data

Technology

Information (ICT)

and

kepuasan pelanggan atau konsumen telekomunikasi

Communication

mengenai

seluler.

kesiapan jaringan yang dimiliki oleh Indonesia Berdasarkan data dan hasil analisis maka

masih berada dalam urutan kempat dibawah

akan disusun rekomendasi mengenai kebijakan dan

beberapa Negara ASEAN lainnya dalam Network

aturan-aturan tentang penggabungan, peleburan dan

Readiness Index (NRI). (Sutjipto, 2014).

pengambilalihan sebagai solusi dari permasalahan

Gambar 1. ICT Indonesia Today (WEF & ITU) Sumber: Presentasi Telkom pada Seminar Kominfo di Makasar, November 2014

Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa

menghadapi

kesiapan jaringan Indonesia masih berada dibawah

Mengacu pada gambar 1, dapat disimpulkan bahwa

Singapura, Malaysia dan Brunei. Oleh karena itu

jaringan yang dimiliki oleh Indonesia masih belum

perlu

jaringan

mencukupi untuk menghadapi persaingan kedepan.

Indonesia dalam meningkatkan kesiapan Indonesia

Sedangkan jaringan yang ada saat ini dikuasai oleh

22

ada

upaya

peningkatan

NRI

persaingan

dengan

negara

lain.


Telkomsel (peringkat 1), XL (peringkat 2) dan

berdasarkan total produksi data pada Tahun 2012

Indosat (peringkat 3).

dikuasai oleh PT. SmartFren Telecom, , yaitu

Dalam menentukan struktur pasar, salah

sebesar 33%. Penguasaan pangsa pasar kedua

satu komponen penting yang harus diketahui adalah

terbesar dipegang oleh PT. Telekomunikasi Selular,

pangsa pasar dari para pelaku usaha. Berikut ini

yaitu sebesar 31%. Penguasaan ketiga terbesar

adalah data-data yang digunakan untuk melihat

dimiliki oleh PT. XL Axiata, dengan pangsa pasar

pangsa pasar dari masing-masing pelaku usaha

sebesar 14%. Sedangkan PT. Indosat, berada pada

telekomunikasi seluler.

peringkat keempat dengan pangsa pasar sebesar 9%.

Berdasarkan tabel 1, maka pangsa pasar

Tabel 1. Pangsa Pasar Berdasarkan Total Produksi Data 2011 No.

Perusahaan

1 2 3

PT Telekomunikasi Selular PT Indosat PT XL Axiata

4 5 6 7 8

PT Hutchison CP Telecom PT Telekomunikasi Indonesia PT Axis Telekom Indonesia PT Bakrie Telekom PT Smartfren Telecom

Total Produksi Data (Terrabyte) 9,671 10,858

Total

2012 Market Share 0% 23% 25%

13,979

0% 12% 7% 0% 33%

42,675

100%

5,247 2,920

Total Produksi Data (Terrabyte) 51,938 15,194 22,612 5,130 9,421

VS. 2011 Market Share 31% 9% 14%

GROWTH

57. 1% 108. 3%

6,970 54,234

3% 6% 0% 4% 33%

287. 97%

165,499

100%

287. 81%

79. 6%

Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI

Sementara itu, pada Tabel 2, pangsa pasar

harga. Akibat adanya perang harga tersebut

berdasarkan jumlah pelanggan broadband dikuasai

membuat kualitas produk maupun layanan juga

oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dengan pangsa

mengalami penurunan. Ketersediaan layanan dapat

pasar sebesar 88,87%. Kemudian penguasaan

digambarkan

pangsa pasar terbesar kedua dimiliki oleh PT.

distribusi cakupan ke arena sub urban dan rural

Indosat dengan pangsa pasar sebesar 5,44%. Pada

hanya dilakukan oleh satu pelaku penyelenggara.

posisi ketiga terbesar adalah PT. Bakrie Telecom

Dari

bahwa

sisi

availability

penyelenggara,

rendah,

dan

pertumbuhan

(BTEL) dengan penguasaan pangsa pasar sebesar

EBITDA masih terjadi, namun pertumbuhannya

3,57%.

mulai menurun, bahkan EBITDA negatif terjadi Selanjutnya, berdasarkan data dari Ditjen

pada penyelenggara yang tidak dominan. Pada

PPI, kondisi pasar mobile saat ini sudah jenuh.

Tahun 2012

terjadi rugi bersih,

baik

pada

Jumlah penyelenggara yang relatif banyak dan

penyelenggara dominan maupun penyelenggara non

churn yang tinggi mengakibatkan terjadi perang

dominan.

23


Tabel 2. Pangsa Pasar Berdasarkan Jumlah Pelanggan Broadband

No.

Perusahaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PT NTT Indonesia PT Indosat PT XL Axiata PT Telekomunikasi Indonesia PT First Media PT Centrin PT AT&T BTEL PT Palapa Pacific (ITKP) PT Atlasat ITKP Total

2012 Total Produksi Data (Terrabyte) 832 828,310 503 135,293,69 290,000 9,521 269 543,956 361 152,246,12

Market Share 0. 01% 5. 44% 0. 00% 88. 87% 1. 90% 0. 06% 0. 00% 3. 57% 0. 00% 0. 00% 100. 00%

Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI

Gambar 2. Perbandingan Profitabilitas 3 Operator berdasarkan Return on Asset (%) Sumber: BRTI

Kondisi tersebut diatas dapat dilihat dari hasil

penelitian

dan

analisis

pasar

yang

dilakukan oleh Ditjend PPI, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja industri seluler semakin melandai. Hasil penelitian dan analisis pasar tersebut memperlihatkan bahwa:

pada level 22%; 3. Biaya akuisisi pelanggan cukup mahal dan biaya entry to market semakin tinggi; 4. Dinamika indikator ekonomi terjadi pada penyelenggara non dominan;

1. Revenue industry seluler hanya ditopang

5. Satu penyelenggara mendorong skala

oleh 2 (dua) penyelenggara, sementara

ekonomi yang besar bagi pelaku usaha

EBITDA margin penyelenggara lainnya

non dominan.

negative

24

2. Tingkat churn diperkirakan sudah berada

Sedangkan

untuk

berdasarkan

data

kondisi Direktorat

pasar

broadband,

Telekomunikasi,


Ditjend PPI, kondisi pasar broadband dapat

dalam pencarian pendanaan antara Satelindo dan

digambarkan bahwa:

IM3.

1. Pasar masih dikuasai oleh PT. Telkom,

Akuisisi Mobile 8 dan Smart

dengan pertumbuhan yang rendah;

Akuisisi antara Mobile 8 dan Smart

2. Pertumbuhan yang rendah tersebut terjadi sebagai akibat pasar mobile broadband belum terbentuk sebagai basis dalam mendorong

pengembangan

fixed

broadband; 3. Biaya

dilaksanakan Smartfren.

pada

Tahun

Akuisisi

2010

tersebut

melahirkan

ditujukan

untuk

mencapai skala ekonomis yang ideal, karena melalui akuisisi dimungkinkan adanya pengaturan pengeluaran operasional yang lebih efisien dan

infrastruktur

yang

tinggi

dan

ketidakterbukaan akses bagi gedung dan kawasan menjadi faktor hambatan yang utama;

efektif sehingga dapat mencapai penghematan biaya operasional

bagi

kedua

perusahaan.

Dengan

demikian, melalui upaya akuisisi tersebut dapat memperkuat posisi layanan di pasar telekomunikasi

4. Suplai pasar secara marjinal masih terjadi

nasional.

oleh pelaku usaha yang pragmatis dalam Akuisisi saham Axis oleh XL

memenuhi demand broadband. 2.

Penggabungan,

Peleburan

Akuisisi saham Axis oleh XL dilakukan

Dan

Pengambilalihan Yang Telah Terjadi Di

pada Tahun 2014. Terdapat beberapa manfaat dari akuisisi Axis dan XL yang dikemukaan. Manfaat

Industri Seluler

tersebut antara lain adalah merealisasikan program Indosat, Satelindo, dan IM3

broadband nasional sehingga dapat ikut mendorong

Merger Indosat, Indosat Multi Media Mobile (IM3)

program

dan Satelindo terjadi pada Tahun 2003. Bentuk

telekomunikasi,

merger tersebut adalah merger vertikal, dimana

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor

Indosat menggabungkan anak perusahaannya yang

telekomunikasi.

bergerak dalam industri seluler, yaitu IM3 dan

dilaksanakannya akuisisi tersebut maka akan dapat

Satelindo dengan Indosat. Tujuan penggabungan

meningkatkan

adalah

menjadi lebih baik, serta meningkatkan ketersediaan

untuk

menjadikan

Indosat

sebagai

penyelenggara jaringan dan jasa terpadu yang

pemerintah

memperkuat

mendorong

peningkatan

Disamping

kualitas

industri

itu,

layanan

dan

dengan

jaringan

produk dan layanan customer service di pasar.

berfokus pada selular. Melalui merger tersebut, IM3 dan Satelindo tidak hanya akan menjadi satu

3.

Masa Depan

manajemen dan keputusan finansial yang terpadu,

Trend industri telekomunikasi nantinya

melainkan juga jaringan yang terpadu dan sistem manajemen brand yang terpusat. Melalui cara ini Indosat ingin mencapai sinergi yang maksimal dalam

hal

pengeluaran

modal,

menghindari

duplikasi biaya dan menghilangkan persaingan

Roadmap Industri Seluler Indonesia

akan terdapat banyak perubahan landscape. Hal tersebut

disebabkan

karena

adanya

berbagai

perkembangan, yaitu perkembangan teknologi, konvergensi

telekomunikasi,

penyiaran

dan

25


komputer, kebutuhan bandwidth yang besar ke arah

Industri Telekomunikasi kedepannya adalah seperti

pita lebar, dan teknologi netral yang membutuhkan

yang digambarkan pada gambar 4, dimana industri

spectrum refarming. (Sutadi, 2014)

telekomunikasi akan berkembang membentuk suatu

Saat ini sudah mulai dapat dilihat adanya pergeseran industri dari voice dan SMS ke data.

pasar yang saling terhubung antara telekomunikasi, penyiaran dan komputer.

Disamping itu juga penggunaan broadband semakin

Sejalan dengan perkembangan industri ke

meningkat. Oleh karena itu, peran data dan

depan, maka diperlukan regulasi yang mendukung

broadband di masa depan akan semakin penting.

broadband. UU No. 36/1999 dan PP 53/2000 yang

Namun sayangnya, meskipun terdapat trafik data

berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan

yang terus meningkat, namun terjadi penurunan

perkembangan industri TIK yang dinamis. Selain

pemasukan operator, seperti yang ditunjukkan oleh

itu, untuk menumbuhkan konten dibutuhkan konsep

gambar 3.

intermediary sebagai platform yang terbuka bagi

Sedangkan

pada

Trend

Konvergensi

industri.

Gambar 3. Scissor Effect Sumber: Nokia-Siemens; IBM Institute for Business Value (IBV) Analysis

Gambar 4. Trend Konvergensi Telekomunikasi Sumber: Direktorat Telekomunikasi – Ditjend PPI

26


Gambar 5. Kriteria Broadband Sumber Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI

Gambar 6. Ekosistem Broadband Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI

Masing-masing aspek tersebut memerlukan

Pemerintah

juga

telah

menyiapkan

Strategic

capacity building bagi SDM-nya. Namun, dalam

Development Plan (SDP) Industri Telekomunikasi.

pengembangan

berbagai

SDP yang meliputi rencana pergerakan perubahan

backbone,

struktur beserta komposisinya, rencana roadmap

backhaul, access, dan content, sebagaimana dapat

regulasi penyelenggaraan telekomunikasi sebagai

dilihat pada gambar 7.

tools dalam mencapai target rencana pergerakan

permasalahan

broadband, yang

terkait

terdapat dengan

Ada 4 (empat) masalah utama, yaitu

perubahan struktur industri beserta komposisinya,

infrastruktur dan kebijakan yang belum mendukung

dan rencana roadmap kebijakan sebagai fasilitasi

broadband, keamanan infrastruktur belum dijamin,

rencana pergerakan perubahan struktur industri

belum adanya kesamaan misi antar sektor, dan

beserta komposisinya.

masalah

efisiensi

industri

telekomunikasi.

27


Gambar 7. Permasalahan Pengembangan Broadband Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend. PPI

Gambar 8. Strategic Development Plan Industri Telekomunikasi Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI

Berdasarkan

data

Direktorat

PP 53 (atau menunggu UU Telekomunikasi

Telekomunikasi, Ditjend PPI, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konsep strategi,

baru), 

yaitu: 

“Spektrum

frekuensi“

yang

ditempatkan

Telekomunikasi

baru

Tahun 2018, 

Diperlukan adanya roadmap regulasi dan

konsolidasi secara B2B sulit tercapai,

kebijakan yang mendorong reposisi tahapan

Implementasi

konsolidasi industri oleh pasar,

fleksibilitas

penggunaan

spektrum frekuensi masih menunggu perubahan

28

UU

kemungkinan baru akan dilaksanakan pada

sebagai “company value“ membuat reposisi 

Implementasi






Penyelenggara yang menyuplai pasar secara

kinerja industri telekomunikasi yang lebih baik di

marjinal dengan hanya menyuplai demand

masa

tertentu perlu dikonsolidasi agar terdapat

telekomunikasi di masa depan akan terlihat dari

kepastian pasar bagi penyelenggara untuk

adanya pertumbuhan ketersediaan jaringan dan

mengakselerasi pertumbuhan broadband,

layanan telekomunikasi bagi pengguna, baik dari

Penyelenggara telekomunikasi khusus masih

sisi kualitas dan kuantitas.

“enggan“

menggunakan

layanan

4.

broadband

(baik

sebagian

maupun

masyarakat,



industri

Pengambilalihan Di Masa Depan

keseluruhan) menjadi “single access” bagi 

kinerja

Potensi Penggabungan, Peleburan Dan

Adanya keterbukaan industri penyiaran pada saat

Perbaikan

yang

disediakan oleh industri, 

depan.

Berbagai pendapat mengemukakan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

Implementasi

layanan

konvergensi

(e-

sangat

diperlukan

untuk

seluler

mencapai yang

industri

commerce, e-logistic, e-transaction dan lain-

telekomunikasi

lebih

baik.

lain) belum efektif,

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

Konsistensi implementasi roadmap kominfo

adalah cara untuk mencapai berbagai target strategi

harus tetap dijaga,

yang telah disusun.



Realisasi pencapaian target RPJM KOMINFO,



Perlu ada pendekatan soft approach yang

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

mendorong industri bergerak secara bertahap

diperlukan dengan beberapa alasan berikut ini

menuju ekosistem yang ideal (struktur dan

(Sutadi, 2014):

komposisi ideal),

 Perkembangan teknologi yang cepat dan harus



FGD

I

disinggung

bahwa

Pendekatan soft approach akan diganti pada

diikuti membutuhkan CAPEX dan OPEX yang

pendekatan hard approach yang memaksa

besar;

industri bertransformasi ke ekosistem yang ideal setelah dianggap siap. 

Dalam

Adanya

suatu

pergerakan

broadband membutuhkan spektrum frekuensi industri

yang

difasilitasi implementsi kebijakan dan regulasi yang konsisten dan transparan bagi pelaku

Pemerintah telah menyiapkan berbagai untuk

besar sehingga menjadi daya pemikat operator untuk melakukan konsolidasi;  Konsolidasi dapat juga terjadi dan dibangun akibat adanya operator yang sudah “menyerah”

usaha industri.

strategi

 Persaingan untuk dapat memberikan layanan

mencapai

pasar

seluler

dan

broadband yang sehat. Strategi tersebut telah

maupun agar dapat maju bersama melalui pemanfaatan infrastruktur secara bersama;  Selain

Penggabungan,

peleburan,

dan

disusun dengan rinci yang mencakup berbagai isu

pengambilalihan tidak hanya dapat dilakukan

penting, seperti teknologi, jumlah pelaku usaha

secara horisontal, tetapi juga secara vertikal.

(struktur pasar), perizinan, peran pemerintah.

Pada prinsipnya, inisiasi penggabungan,

Strategi tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan

peleburan dan pengambilalihan sepenuhnya berasal 29


dari industri sebagai upaya untuk mencapai efisiensi



Penggabungan,

peleburan,

dan

yang lebih baik dan alasan bisnis lainnya. Namun

pengambilalihan pada kondisi tertentu menjadi

demikian,

pilihan

regulator

dapat

mendorong

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dipandang sebagai solusi terhadap aturan pre-

yang

lebih

mudah

permohonan ijin, 

requisite dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Keuntungan perluasan networking perusahaan dan jaringan,

Dalam hal regulator mendorong adanya



Memperoleh brand value,

penggabungan, peleburan dan pengambilalihan,



Keuntungan

regulator akan bertindak sebagai booster dan enabler. Regulator sebagai booster penggabungan,

daripada

perluasan

basis

pelanggan/koporasi yang lebih besar, 

Produk dan layanan menjadi lebih beragam.

peleburan dan pengambilalihan dengan mengatur batasan

regulasi

penyelenggaraan. enabler

yang

dibuat

dalam

Sedangkan regulator sebagai

mengatur

regulasi

melihat

kondisi

Faktor

Pendorong

Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan

penggabungan,

peleburan, pegambilalihan yang dibuat. Apabila

6.

Faktor-faktor

yang

dapat

mendorong

dilaksanakannya penggabungan, peleburan, dan industri

telekomunikasi saat ini, maka dapat dikatakan

pengambilalihan sektor telekomunikasi diantaranya: 

Pertumbuhan investasi yang agresif, dukungan

bahwa terdapat potensi adanya penggabungan,

regulasi, tarif yang rendah serta menurunnya

peleburan, pengambilalihan di masa depan cukup

biaya jaringan dan handset,

oleh



Kompetisi yang semakin ketat,

pertimbangan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri



Sinergi peluang untuk pertumbuhan bersama,

dan kepentingan regulator untuk mengatur industri



Pengembangan teknologi telekomunikasi,

telekomunikasi dengan lebih baik



Deregulasi

besar.

5.

Hal

tersebut

karena

didorong

Manfaat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Bagi Pelaku Bisnis

industri

dalam

menyediakan

layanan konvergensi, 

Dorongan

untuk

menciptakan

nilai baru

(produk inovatif). Dari

sudut

pandang

pelaku

bisnis,


7.

Gambaran

dan

Pola

Penggabungan,

adalah perangkat strategi manajemen untuk dapat

Peleburan dan Pengambilalihan di Industri

mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik dengan

Telekomunikasi

memanfaatkan sinergi dan peluang pertumbuhan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

oleh pelaku bisnis dari penggabungan, peleburan

di industri telekomunikasi biasanya dipahami secara

dan pengambilalihan adalah:

sebagai berikut:



Pembangunan infrastruktur lebih convenient karena skala ekonomi yang lebih baik,



Bentuk

penggabungan,

peleburan,

pengambilalihan sering diasosiasikan kepada perkawinan atau aliansi korporasi;

30

dan






Penggabungan, peleburan, pengambilalihan

 Akuisisi

berdasarkan ijin yang dimiliki atau cakupan

kompetitor

area layanan,

dengan

produk

sejenis

atau

produk komplementer.

 Akuisisi pita spektrum frekuensi yang dimiliki,

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan

 Akuisisi

untung untuk mengakuisisi perusahaan yang

 Akuisisi perusahaan dengan EBITDA margin yang lebih tinggi, atau  kombinasi dari pola akuisisi di atas.

dapat dilakukan dengan: Mengambilalih

saham

mayoritas

perusahaan

telekomunikasi

satu

Sebagai contoh penggabungan, peleburan,

dan

dan pengambilalihan di industri telekomunikasi,

membiarkannya tetap menjadi perusahaan

baik di Indonesia dan di negara lain:

stand alone tanpa merger dengan integrasi

 Merger Indosat dengan Satelindo

usaha. Pola seperti ini dilakukan pada akuisisi

 Akuisisi Smart Telecom terhadap Mobile-8

dengan resiko gagal merger yang tinggi,

 Pengambilalihan Mobillink Telecom oleh

Akuisisi dan langsung dengan merger dengan

Broadcom

persetujuan regulator terlebih dahulu,

 Pengambilalihan BellSouth oleh AT&T Inc.

Pembelian aset perusahaan dan perusahaan

 Akuisisi eScription Inc. oleh Nuance

tetap stand alone dengan integrasi usaha.

Communications Inc.

Akuisisi yang dapat dilakukan pada industri

 Pengambilalihan Hutchison Essar oleh the

telekomunikasi, dapat dibedakan menjadi:

Vodafone Group

Horisontal, yaitu akuisisi perusahaan dengan

 Pengambilalihan China International

produk sejenis untuk dapat dengan cepat

Telecommunication Construction Corporation

memperbesar

oleh China Communications Services

cakupan

layanan,

basis

pelanggan, tingkat profitabilitas dan skala ekomoni.



jaringan

 Akuisisi pelanggan agar memperoleh basis

dan pengambilalihan di bidang telekomunikasi



dan

ekonomi,

Sedangkan pola penggabungan, peleburan,



infrastruktur

telekomunikasi,

merugi untuk membangun “tax shelter“



telekomunikasi

diinisiasi dengan rencana akuisisi terhadap

biasanya juga diinisiasi oleh perusahaan yang



perusahaan

Akuisisi

horisontal juga dapat

Corporation Ltd. 

Akuisisi Ameritech Corporation oleh SBC

menciptakan efisien dalam pengembangan

(Southwestern Bell Corporation)

teknologi,

Communications

Vertikal, yaitu akuisisi perusahaan dengan



produk yang berbeda namun masih dalam stream layanan yang sama dalam rangka

Electronics) dengan Bell Atlantic 

memperbesar economic of scope. Secara lebih teknis, akuisisi yang terjadi pada industri telekomunikasi dapat dilakukan

Merger GTE (General Telephone and

Akuisisi US West oleh Qwest Communications



Merger MCI Communications Corporation dengan Worldcom

dengan beberapa pola, yaitu: 31


Meskipun

adanya

berdasarkan asas demokrasi dengan memperhatikan


keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan

yang besar di sektor telekomunikasi, namun,

kepentingan

berdasarkan hasil diskusi dengan Telkom, diperoleh


informasi adanya kendala dalam proses kesepakatan

tersebut


Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (PP 57/2010).

Kendala

tersebut

terdapat

potensi

biasanya

selanjutnya

Pengaturan

diatur

tentang

dalam

Peraturan

mengenai

Dalam perspektif hukum persaingan usaha,

negosiasi B to B dalam menentukan kesepakatan


biaya atau nilai transaksi. Dan juga kesepakatan

dapat mengakibatkan konsentrasi pengendalian atau

mengenai nama yang muncul setelah dilakukannya

beralihnya pengendalian kepada satu pelaku usaha

peleburan.

atau suatu kelompok pelaku usaha. Hal tersebut

Berdasarkan

adalah

umum.

informasi

yang

diperoleh

dalam FGD I, adanya potensi yang besar dalam pelaksanaan

penggabungan,

peleburan,

dapat mengakibatkan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar yang harus diawasi oleh KPPU.

dan

Bentuk-bentuk penggabungan, peleburan

pengambilalihan perlu dibarengi dengan kehati-

dan pengambilalihan

hatian. Hal-hal yang nantinya perlu diperhatikan

persaingan usaha adalah penggabungan, peleburan

adalah (Sutadi, 2014):

dan pengambilalihan sesuai PP 57/2010, yang





yang menjadi perhatian

Penguasaan sumber daya yang terbatas yang

cakupannya diperluas dalam Peraturan KPPU No.

berkaitan dengan penomoran dan spektrum

3/2013 tentang Pedoman Penggabungan, Peleburan,

frekuensi;

dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat

Penguasaan pasar baik praktik monopoli

mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan

maupun oligopoli, serta penguasaan dari hulu

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

sampai hilir akibat adanya integrasi vertikal

Pemerintah telah menyiapkan rancangan

yang dapat menimbulkan persaingan usaha

kebijakan dan regulasi untuk mengatur pelaksanaan

tidak sehat;




Potensi adanya diskriminasi interkoneksi;

Kebijakan dan regulasi tersebut meliputi penilaian



Potensi adanya transfer pricing maupun kartel.

terhadap

8.

Pengaturan Persaingan Usaha Tentang

pengambilalihan

Penggabungan,

panduan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan

Peleburan

Dan

pengabungan, di

peleburan,

industri

dan

telekomunikasi,

Pengambilalihan Di Indonesia

pengambilalihan

bagi

Persaingan Usaha diatur dalam Undang-

telekomunikasi, bagi perusahaan yang terkait

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

dengan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

telekomunikasi yang berstatus terbuka (Tbk), dan

Sehat (UU No. 5/1999). Dalam Pasal 2 UU No.

panduan bagi perusahaan telekomunikasi pada

5/1999 diatur tentang asas dan tujuan undang-

umumnya.

undang, yaitu bahwa kegiatan usaha di Indonesia

partisipasi

Penilaian peleburan,

32

dan

asing,

penyelenggara

bagi

terhadap pengambilalihan

perusahaan

penggabungan, di

industri




telekomunikasi meliputi: 

Nilai perusahaan

memiliki “Significant Market Power” (SMP)

Penilaian akan melihat:

pasca merger, maka aturan yang masih ada dan

 EV/EBITDA Ratio: pengembalian investasi

peraturan yang berlaku untuk SMP juga akan berlaku untuk perusahaan gabungan.

dari akuisisi  EV/Revenue Ratio: pencapaian rate of



 per subscriber EV (EV/number of acquired subscribers):

nilai

Proses penggabungan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah kewajiban pajak dan

return dari akuisisi

subscriber

lainnya. Sedangkan

yang

panduan

pelaksanaan


diakuisisi 

Dalam hal perusahaan gabungan menjadi

terkait partisipasi asing meliputi:

Penilaian kelayakan akuisisi, meliputi:



 Strategic and Business due diligence

Jumlah kepemilikan asing pada gabungan perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku,

 Technological & Integration issues  Financial & commercial due diligence



Penyelenggara yang akan bergabung diminta

penggabungan,

untuk mengungkapkan status kepemilikan

peleburan, pengambilalihan bagi penyelenggara

asing dan menyatakan bawa investasi asing

telekomunikasi mencakup isu-isu mengenai:

adalah dalam batas maksimum per semester,

Panduan



pelaksanaan

Persetujuan dari regulator diperlukan untuk



direksi dan manajerial tertentu.

penggabungan lisensi. 



Persetujuan regulator biasanya akan diberikan

Untuk perusahaan telekomunikasi yang

dalam jangka waktu sekitar empat minggu dari

berstatus terbuka (Tbk) berlaku ketentuan panduan

tanggal pengajuan permohonan.

pelaksanaan

Penggabungan izin harus dibatasi pada area

dibawah ini:

layanan yang sama untuk pasar yang sama. 





Memenuhi aturan SDM asing pada level



penggabungan,

pengambilalihan

Menyertakan analisis dampak negatif terhadap

Jumlah minimal operator di daerah layanan

perusahaan

untuk suatu layanan harus konsekuen setelah

gabungan dari “appraisal independen”, karena

merger.

dampak negatif dapat mengakibatkan “default“

Merger akuisisi atau restrukturisasi yang

yang mengganggu operasional perusahaan dan

mengarah ke situasi pasar monopoli di bidang

dapat berdampak pada kelangsungan layanan

area layanan tertentu tidak diizinkan.

kepada pengguna.

Atas

konsekuensi

penggabungan

lisensi,



pengakuisisi

atau

perusahaan

Formulasi kerangka kerja analisis dampak

perusahaan gabungan berhak untuk jumlah

negatif

spektrum

mempertimbangkan aturan yang ada.

yang

dimiliki

oleh

entitas

penggabungan, dengan syarat bahwa setelah

disusun

Sedangkan

regulator

panduan

dengan

pelaksanaan

merger, jumlah spektrum tidak akan melebihi

penggabungan, peleburan, pengambilalihan pada

jumlah bandwith tertentu per operator.

perusahaan telekomunikasi mencakup berbagai laporan dan kewajiban yang harus dilakukan 33


perusahaan setelah penggabungan, peleburan, dan

Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika

pengambilalihan (post regulation). Laporan dan

serta Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan

kewajiban tersebut terkait dengan:

Informatika



dapat

lebih

mengoptimalkan

Laporan per semester dalam pencapaian

penggunaan Undang-undang ini. Alat yang dapat

komitmen

dipakai terutama adalah regulasi terkait kualitas

penyelenggaraan

setelah

penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

layanan sehingga operator yang tidak sanggup



Laporan kinerja penyelenggaraan per semester,

memenuhi regulasi ini karena kekurangan modal



Laporan dampak negative terhadap perusahaan

atau tidak ekonomis karena bisnisnya terlalu kecil

bagi perusahaan terbuka per semester,

akan mengkonsolidasikan usahanya.





Laporan

susunan direksi dan

manajerial

Pada prinsipnya disarankan agar Satker

tertentu setelah penggabungan, peleburan, dan

terkait dapat mengetatkan “Law Enforcement”

pengambilalihan,

sesuai regulasi yang sah ada saat ini. Perlu

Kewajiban yang terkait mencegah distorsi

diperhatikan bahwa pengetatan regulasi ini dapat

pasar akibat penggabungan, peleburan dan

mengakibatkan berbagai hal selain konsolidasi

pengambilalihan (tergantung pada kondisi

usaha yang dituju, misalnya pengaruh terhadap tarif,

terjadinya

dsb. Karena itu perlu Regulatory Impact Analysis

penggabungan,

peleburan,

dan

pengambilalihan) dan telah ditetapkan dalam

dilaksanakan sebelumnya.

persetujuan penggabungan, peleburan, dan

REKOMENDASI

pengambilalihan, 

Kewajiban

apabila

setelah

Dalam evaluasi penggabungan, peleburan,

peleburan,

dan

dan pengambilalihan, perlu mempertimbangkan

SMP

penggabungan,

beberapa aspek meliputi:

pengambilalihan menjadi SMP. Dari berbagai data dan informasi di atas, maka

dapat

dilihat

bahwa

pemerintah



yang sehat

telah

menyiapkan berbagai bentuk strategi, baik yang

 

yang

mendorong

tercapainya

 

Pendapatan negara



Manfaat bagi kepentingan umum, contohnya

IMPLEMENTASI

inovasi teknologi 

Karena yang jadi kewenangan Kominfo hanya UU No. 36 Tahun 1999, disarankan agar Satuan Kerja yang berkewenangan, dalam hal ini

34

Pemeriksaan legal: hukum perusahaan, pasar modal, penanaman modal

perbaikan-perbaikan di sektor telekomunikasi masa depan.

Pertimbangan teknis, antara lain kecocokan teknologi, sumber daya terbatas.

regulasi mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Peciptaan bisnis industri telekomunikasi yang sehat

berkaitan dengan teknis teknologi jaringan dan layanan jasa telekomunikasi, maupun kebijakan dan

Penciptaan struktur industri telekomunikasi

Aspek lainnya Perlu adanya pengaturan tentang keputusan

atas

permohonan

pengambilalihan,

penggabungan, termasuk

peleburan, didalamnya


persyaratan

penggabungan,

peleburan

dan

UCAPAN TERIMA KASIH

pengambilalihan yang harus dipenuhi. Pembagian peran dalam evaluasi penggabungan, peleburan,

Terima kasih penulis sampaikan ke semua pihak

dan pengambilalihan suatu Perseroan dilakukan

yang

oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan

terlaksananya penelitian ini, terutama

kepada

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

segenap

Litbang

telah

ikut

mendukung

pimpinan

di

dan

Pusat

membantu

Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang telah memberikan

PENUTUP Berdasar hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar seluler saat ini terdiri dari 7

kesempatan

untuk

melakukan

penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

pelaku usaha: 3 pelaku dominan, sedangkan sisanya non dominan dengan perilaku pasar perang harga dan kartel. Hal ini mengakibatkan menurunnya

Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI. (2014). Paparan FGD I Kajian Konsolidasi Industri Telekomunikasi di Indonesia. Jakarta.

kualitas layanan, EBITDA margin penyelenggara menurun, bahkan negatif pada penyelenggara non

Jean-Christophe Lebraud, P. K. (2012). The Future of M&A in Telecom. McKinsey&Company.

dominan. Sementara, untuk kondisi pasar seluler Indonesia ke

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2013). Buku Putih Kominfo Tahun 2013. Jakarta.

depan dengan adanya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, terdapat potensi perilaku anti persaingan karena jumlah pelaku usaha yang semakin sedikit. Di samping itu juga menumbuhkan potensi

efisiensi

dan

efektifitas

industri.

Peningkatan keterjangkauan layanan dan distribusi, dan

ketersediaan

telekomunikasi

serta

infrastruktur terbentuknya

jaringan komunikasi

berbasis digital dan bisnis digital. Oleh karena itu, regulator perlu berperan sebagai booster dan enabler dalam mekanisme penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan industri telekomunikasi kedepannya. Kebijakan dan regulasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sektor telekomunikasi perlu memperhatikan aspek teknis, aspek perusahaan, aspek penanaman modal dan aspek persaingan

Puslitbang SDPPI. (2013). Studi Potensi Pasar Sekunder Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia. Jakarta. Peraturan KPPU No. 3/2013 tentang Pedoman Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sutadi, H. (2014). Paparan FGD I Kajian Konsolidasi Industri Telekomunikasi di Indonesia. Jakarta. Sutjipto, R. (2014). Peran Strategis Industri Telekomunikasi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, "Dari Telkom Indonesia Untuk Indonesia". Makassar: PT Telkom Indonesia.

usaha.

35


Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

36

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UCAPAN TERIMA KASIH Dalam penerbitan Jurnal Penelitian Pos dan Informatika Vol. 5 No. 2 Desember 2015, proses penelaahan naskah melibatkan beberapa Mitra Bestari. Untuk itu, redaksi mengucapkan terima kasih kepada : 1. Wahyudi Adi Saputra, S.E.,M.M (Logistik dan Pos – Sekolah Tinggi Manajemen Logistik) 2. Dr Udi Rusadi MS (Komunikasi – Kementerian Kominfo) 3. Dr. Ir. Rudi Lumanto, M.Eng (Telekomunikasi - ID-SIRTII) 4. Somo Arifianto, SE, M.A (Media – Kementerian Kominfo) 5. Dra. Siti Meiningsih, M.Sc (Informatika – Kementerian Kominfo)

PEDOMAN / KETENTUAN PENULISAN JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA I. Pedoman Umum Penulisan Jurnal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI) adalah jurnal yang diterbitkan secara periodik, yaitu dua kali setahun, yakni bulan September dan Desember, mengutamakan memuat Tulisan Karya Ilmiah (KTI) yang memenuhi standar (kaidah-kaidah ilmiah) atau minimal layaknya penulisan karya ilmiah, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Ruang Lingkup Karya Ilmiah/Naskah KTI yang dapat dimuat di Jurnal PPI adalah hasil penelitian, studi, analisis data sekunder, pemikiran, resensi buku baru atau tinjauan kritis teori yang berkaitan dengan pos dan informatika. Naskah juga dapat berupa resensi buku, bedah buku, dan sejenisnya di bidang komunikasi, informatika, pos, atau telekomunikasi dengan mengikuti sistematika penulisan secara umum (universal). 2. Aktualitas (Actual) Aktualitas sebuah tulisan merupakan prioritas utama, yakni memuat isu-isu yang aktual, terpercaya, dan terkini atau yang sedang tren menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Karena itu, hindari penulisan yang topiknya sudah usang atau kurang mendapat perhatian masyarakat atau publik. 3. Bahasa Yang Lugas KTI harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (sesuai EYD) dan mudah dipahami, jelas, serta tidak membingungkan pembacanya. 4. Memuat Hal Yang Baru (Inovatif) KTI yang memuat hasil penelitian atau kajian atau analisis teori dan pengembangannya sehingga menghasilkan temuan baru atau informasi lain atau inovasi (inovations) bagi masyarakat/publik yang membacanya. 5. Keaslian atau Orisinil (Original) KTI atau Naskah yang dikirim harus orisinil (asli), dan belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dikirimkan ke Jurnal atau media lain. Hal ini untuk menghindari duplikasi atau penjiplakan atau plagiator. II. Pedoman Teknis Penulisan 1. Format Penulisan, naskah diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1.5, dan panjang naskah 15-25 halaman kertas A4. 2. Sistematika penulisan terdiri dari : a. Judul Judul diketik dengan huruf kapital tebal (bold) pada halaman pertama maksimal 4 baris atau sebelas kata. Judul harus mencerminkan isi tulisan (memiliki keterkaitan dengan masalah dan sesuai dengan metodologi penelitian). b. Nama dan Jenjang Jabatan Peneliti (optional) Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta jenjang jabatan peneliti. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

c. Alamat lengkap penulis Alamat lengkap diketik di bawah Jenjang Jabatan Peneliti disertai dengan nomor telepon, fax, dan E-Mail. Contoh : Atjih Ratnawati1 dan Diana Sari2 Peneliti pada Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika 12 Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika12 Jln. Medan Merdeka barat nomor 9, Jakarta Pusat 10110 Indonesia 12 e-mail : [email protected] , [email protected] d. Abstrak Abstrak ditulis sebanyak 120-200 kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak diketik dengan huruf miring (italic) untuk bahasa Inggris berjarak satu spasi. Penulisan abstrak harus ringkas dan jelas, serta mewakili isi naskah. e. Kata kunci atau keywords Kata kunci terdiri atas empat sampai enam kata ditulis di bawah abstrak. Kata kunci dalam bahasa Inggris ditulis italic. f. Pendahuluan Bagian ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian. g. Metodologi Penelitian Bagian ini memuat paradigma penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik olah data, dan teknik analisis. h. Temuan/Hasil Hasil penelitian memuat temuan dan hasil analisis dalam berbagai bentuk dan berkaitan dengan masalah. i. Pembahasan/Analisis j. Penutup Bagian ini terdiri dari simpulan dan saran (jika perlu). Simpulan ditarik dari hasil diskusi dan masalah penelitian. k. Referensi sumber dituliskan: nama pengarang, tahun pengarang dalam halaman sumber di antara kurung. Contoh : Penelitian di Manado menunjukkan kebanyakan masyarakat menonton televisi pada waktu siang hari, karena sore harinya banyak dimanfaatkan untuk beristirahat (Rusdi, 2004 : 26). Atau bisa juga seperti ini : Menurut Rusdi (2008), budaya menonton televisi bagi masyarakat di Kota Manado….. l. Daftar Pustaka Penulisan Daftar Pustaka atau rujukan di halaman terpisah dan disusun menurut abjad. Urutan penulisan nama pengarang atau penyunting judul artikel (jika bukan buku) dicetak biasa, judul majalah atau buku dicetak tebal, kota dan nama penerbit biasa disertai tahun penerbitan diletakkan di bawah nama pengarang/penyunting. Contoh : Rakhmat, Jalaluddin. (1991). Metodologi Penelitian Komunikasi. Bandung: Remadja Rosdakarya. Atau disesuaikan dengan format APA-Style, sebagaimana terlihat dalam : http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

III. Ketentuan lainnya 1. Apabila di kemudian hari ada pemuatan ganda atas naskah yang sama maka segala resiko menjadi tanggung jawab penulis. 2. Apabila suatu saat ada pihak atau individu yang menuntut keaslian naskah merupakan tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab Redaksi. 3. Naskah penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu harus memuat pernyataan yang berisi informasi sponsor yang mendanai. 4. Untuk Naskah / Tulisan mengenai Kebijakan, pada sistematika penulisannya perlu memuat Sub Rekomendasi dan Sub Implementasi, setelah sub pembahasan. (lihat pedoman penulisan) 5. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 6. Guna menentukan naskah yang sesuai dengan Jurnal PPI, naskah akan ditelaah dan disunting oleh Dewan Redaksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 7. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Naskah yag tidak dimuat akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. 8. Setiap naskah yang diterima akan melalui proses review tertutup oleh Mitra Bestari sesuai dengan kepakarannya. 9. Setelah dalam bentuk proof, Penulis artikel diminta menandatangani lembar pernyataan persetujuan untuk cetak menjadi Jurnal. 10. Kepada penulis yang tulisannya dimuat di Jurnal PPI akan diberikan 2 (dua) eksemplar Jurnal sebagai tanda bukti pemuatan. 11. Pengiriman naskah disertai nama, jabatan, unit kerja, alamat, nomor telepon, fax dan E-Mail.  Dikirim via Redaksi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Belakang, lantai 4 – Jln. Medan merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat. Telp./Fax. (021) 384 6189  Dikirim via email : [email protected] 12. Contact Persons : Diah Arum Maharani : 082123734748 Reza Bastanta S : 085722556670 Yane Erima Marentek : 08121028131

JURNAL. PENELITIAN POS dan INFORMATIKA VOL 5 Edisi September Tahun 2015

Recommend Documents