Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember 2015 ISSN [111]

Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember 2015 ISSN 2338-6754

[111]


VOLUME 2 NOMOR 2 JULI - DESEMBER 2015 Pengarah

: Walikota Medan

Penanggung Jawab

: Drs. Hasan Basri, MM (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan)

Koordinator/Pimpinan Redaksi Ketua

: Dra. Siti Mahrani Hasibuan : Bahrian Effendi, S.Sos., M.Si

Mitra Bebestari

: Dr. Prawidya Hairani, M.Si Syafrida Hani, SE., M.Si Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si

Sekretaris

: Titri Suhandayani, S.Sos

Dewan Redaksi

: Triratih Handayani, SH., MAP Edward Sembiring, S.Sos Toga Aruan, SE

Staf Redaksi

: Ir. Sulfan Nasution Wiwit Suryani, S.IP Budi Hariono, SSTP Yuni Rahma Astuti Ritonga

Editor & Design

: Azuar Juliandi, SE., M.Si Alvin Fahlevi, S.Sos

Distributor

: Juliana Pasaribu, SE Drs. Abdul Haris Baeha Ahmad Helmi Nasution, SE

Alamat Redaksi

: Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Email: [email protected]

Penerbitan Jurnal Pembangunan Perkotaan bertujuan memajukan kegiatan penelitian di bidang pembangunan perkotaan. Jurnal Pembangunan Perkotaan ini terbit enam bulan sekali dalam satu [112] tahun yakni bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima sumbangan tulisan ilmiah dan artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris minimal 15 halaman maksimal 30 halaman kwarto. Naskah yang dimuat tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Redaksi berhak menyunting sejauh tidak merubah atau mengganti isi dan makna tulisan ilmiah yang diterima.


Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenanNya, Jurnal Pembangunan Perkotaan yang dikelola Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan untuk Volume 2 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2015 dapat diterbitkan. Jurnal Pembangunan Perkotaan ini memuat pemikiran ilmiah, hasil-hasil kelitbangan atau tinjauan kepustakaan bidang Pembangunan Perkotaan. Dalam edisi kali ini redaksi menyajikan 10 (sepuluh) karya tulis ilmiah yaitu: Peran Strategis Kepala Lingkungan Sebagai Pelayan Publik dan Pelaksanaan Pembangunan Terdepan di Kota Medan, Pendekatan Metode Action Research Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Kimia Dasar, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pepaya California (caricapapayae) oleh Konsumen di Kota Medan, Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Sumatera Utara, Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan, Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Analisis Permintaan Buah Pepaya di Kota Medan, Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kota Medan, Pengembangan Model Pengawasan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kajian Potensi Pelaku UKM yang telah Mendapatkan Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Jurnal Pembangunan Perkotaan ini dapat diterbitkan. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengambil kebijakan serta tambahan informasi untuk peningkatan ilmu pengetahuan.

Salam Redaksi

[113]


Peran Strategis Kepala Lingkungan Sebagai Pelayan Publik dan Pelaksanaan Pembangunan Terdepan di Kota Medan (Dedi Amrizal, Yusriati)

(111-125)

Pendekatan Metode Action Research Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Kimia Dasar (Hafni Indriati Nasution, Ida Dumariris)

(126-133)

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pepaya California (caricapapayae) oleh Konsumen di Kota Medan (Khairunnisa Rangkuti, Desi Ardilla, Syuparjo)

(134-146)

Analisis Kesiapan Perguruan Tinggi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Sumatera Utara (Mariati, Isnina)

(147-160)

Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan Korupsi di Kota Medan (Nalil Khairiah, NurzannahNurhasanah Nasution)

(161-172)

Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan Pendekatan Value For Money pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (Heny Triastuti Kurnia Ningsih, Febby Suci Rahmadhani)

(173-183)

Analisis Permintaan Buah Pepaya di Kota Medan (Mitra Musika Lubis, Rahma Sari Siregar)

(184-189)

Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kota Medan (Sarwo Edi, Muhammad Basri)

(190-200)

[114]


Pengembangan Model Pengawasan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Elizar Sinambela, Fitriani Saragih)

(201-212)

Kajian Potensi Pelaku UKM yang telah Mendapatkan Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Dewi Andriany, Lailan Safina Hasibuan, Sri Endang Rahayu)

(213-226)

[115]


PERAN STRATEGIS KEPALA LINGKUNGAN SEBAGAI PELAYAN PUBLIK DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TERDEPAN DI KOTA MEDAN Dedi Amrizal1) dan Yusriati2) Mahasiswa Manajemen Pendidikan Program Doktoral Pascasarjana Unimed 2) Mahasiswi Linguistis Program Doktoral Pascasarjana USU Surel: [email protected] 1)

ABSTRAK

Kepala Lingkungan (kepling) saat ini menjelma menjadi unsur penting dalam struktur pemerintahan di kota Medan. Keberadaan kepling sudah selayaknya untuk diakui dan dihargai dengan lebih layak lagi disamping tugas berat yang selama ini mereka emban. Tupoksi mereka harus lebih jelas dan ketenangan mereka dalam bekerja harus segera dijamin dengan aturan baku yang kuat dasarnya. Perlu dirumuskan pola kerja dan hubungan kerja yang baik agar mereka tidak menjadi agen ekonomi, politis dan tindak kejahatan dari pemilik modal di tengah masyarakat kita. Begitu kuat dan hebatnya peran kepling dalam mensukseskan program pembangunan dan pengayoman masyarakat, membuat kita harus sadar akan kehadiran perda terkait kepling ini. Penelitian ini menunjukkan betapa strategisnya peran dan fungsi kepling dalam masyarakat, keberadaannya sebagai mediator dan sumber informasi terpercaya sering dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh segelintir oknum yang kurang bertanggungjawab. Kata kunci: strategis, pelayaan publik, partisipasi, pembangunan, kepling. Pendahuluan Kepala lingkungan (kepling) adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu. Wilayah kerja kepling disebut lingkungan yang berarti bagian dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.

Kepala lingkungan adalah bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Namun selama ini kinerja kepling masih samar sebab belum ada aturan yang mengatur tupoksi mereka. Para kepling yang dekat dengan masyarakatnya sering kali dimanfaatkan dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Bukan pemandangan aneh jika kepling justru

[111]


menjadi tim sukses calon-calon pimpinan daerah ataupun calon legislatif. Padahal seharusnya tupoksi kepling sejatinya netral dalam pilkada. Untuk itu, harus ada aturan tegas yang mengatur kinerja kepling agar independen. Selama ini tidak bisa kita pungkiri jika kepling itu kerjanya tidak jelas, ketika camat mengadakan hajatan, kepling harus ikut bantubantu. Ketika harus gotong royong, tak peduli ada atau tidak warga yang ikut, kepling tetap harus turun, kepling akhirnya seringkali terjepit ditengah. Dari atas ada kepentingan pimpinan dan pemodal dan dari bawah ada kebutuhan rakyat dan tokoh masyarakat. Dengan aturan yang baik diharapkan kinerja kepling akan lebih terorganisir dan Pemerintahan Kota Medan akan berjalan dengan baik. Beberapa hasil penelitian terkait pelayanan, efektivitas kerja dan kinerjanya ditengah masyarakat terbukti sangat baik dan diperlukan warga. Tentunya ini bermanfaat dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan kota Medan. Persoalan pilkada, musrenbang, pelaksanaan program kerja pemerintah dan lain lain, sampai pemantauan teroris sekalipun membutuhkan peran serta aktif kepling. Selain peran positif dari kepling ini ternyata kepling dapat juga dimanfaatkan manusia-manusia serakah untuk kepentingan

kelompoknya dalam segi ekonomi, penguasaan tanah, pendirian rumah ibadah tak berizin, perebutan pengaruh pilkada/pemilu, dan lain lain di lingkungannya. Ini bukan sekedar isapan jempol belaka, namun dapat dilacak dan dibuktikan secara kasat mata ditengah-tengah kehidupan kota Medan. Sejauh ini peran mereka menjadi mediator masyarakat dalam mengurus kepentingan dan kebutuhan administratif warga di tingkat kelurahan dan kecamatan sangat besar. Kita perlu melihat kembali fungsi dan peran strategis dari kepling ini mengingat mereka adalah penyambung lidah lurah dan camat kepada warga kota Medan dan pelaksana setiap program pembangunan yang melibatkan warga secara aktif. Usulan Perda Kepling yang sedang berjalan sebaiknya berisi syarat menjadi kepling, masa jabatan, tupoksi, termasuk hak-hak kepling. Sehingga dalam penerapannya nanti, banyak kepling yang tidak memenuhi syarat akan dievaluasi. Namun, jika track record-nya bagus, seorang kepling tetap dapat menjabat di lingkungannya. Perda tentang kepling yang nanti diharapkan dapat memberikan payung hukum keberadaan kepling di Medan dengan pemenuhan persyaratanpersyaratan sehingga mampu dan benar-benar dapat berkontribusi

[112]


maksimal terhadap pembangunan Kota Medan di masa depan. Dengan adanya kepling yang memenuhi persyaratan dan dilindungi dengan Perda yang sah dan jelas serta memberikan fasilitas kerja baik, akan meningkatkan hasil kinerja di lingkungan kelurahan, kecamatan dan akhirnya keberhasilan Pemko Medan akan lebih terukur nantinya. Jadi, tugas seorang kepling sebenarnya dapat mempengaruhi keberhasilan seorang Walikota dalam memimpin daerah. Kita bisa bayangkan, luas kota Medan yang mencapai 21.560 Ha, terdiri dari 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 2.001 lingkungan atau membawahi hampir 13 Ha luas tanah itu harus ditangani sendiri oleh seorang walikota sungguh sangat mustahil. Untuk itu tugas kepling yang ada saat ini sangat membantu tugas lurah, tugas lurah membantu camat, akhirnya berpengaruh terhadap tugas walikota dan jajarannya. Bentuk perwujudan peraturan daerah nantinya mengenai tugas pokok dan fungsi dari kepling yang bertugas di wilayah Kota Medan sebagai unit terendah dari jajaran Pemko Medan. Jabatan kepling yang dekat dengan masyarakat dinilai rawan karena kerap dimanfaatkan dalam Pemilihan Umum atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Padahal tupoksi kepling yang seharusnya netral dapat diatur dengan

tegas dalam sebuah perda. Selain itu keluhan masyarakat terkait pelayanan kepling yang kerap dibarengi dengan uang tips membuat semankin pentingnya perda kepling diadakan. Seorang kepling juga perlu ditetapkan tingkat pendidikan minimalnya, dihargai kinerjanya, diatur masa kerjanya, diatur mekanisme pengeluaran sk-nya, serta dibuat mekanisme agar tidak terjadi jual beli jabatan kepling. Pengangkatan kepling dapat dilihat dari hak prerogratif camat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Walikota Medan, No 5 Tahun 2011, yang isinya camat dapat memberhentikan kepling sewaktu-waktu apabila yang bersangkutan melakukan tindakantindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah, tidak menunjukkan kinerja yang baik dan menyalahi wewenang atas ketentuan yang berlaku, tanpa usulan lurah, karena bagaimanapun keberadaan kepling tidak hanya sekedar simbol tapi ujung tombak Pemko Medan dalam menjalankan visi misi dan pembangunan Kota Medan. Selama ini dasar hukum keberadaan kepling ada pada Peraturan Wali Kota No.5 tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Medan No.29 tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepling pada kelurahan se-Kota Medan. Dimana dalam

[113]


peraturan itu jelas disebutkan, periode masa jabatan kepling adalah 2 tahun dan setelah itu dilakukan evaluasi. Dalam masa dua tahun inilah kinerja dan prestasi seorang kepling dapat kita ukur dari pendapat warga tempatnya bertugas. Ternyata banyak hal penting yang terkait pelaksanaan tugas kepling yang berkaitan dengan pembangunan yang selama ini dijalankan dengan baik oleh seorang kepling dan menjadi sentral keberhasilan sebuah program kerja pemerintah daerah. Kepling butuh perda, karena pengakuan masyarakat terkait kerja kerasnya selama ini memang layak untuk mendapatkan penghargaan dan ketenangan dalam bekerja. Kajian Teoritis Pelayanan pada dasarnya adalah usaha untuk membantu mengurus apa yang diperlukan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Pelayanan kepada masyarakat itu pada dasarnya merupakan kegiatan yang sifatnya “non profit”, yang ditawarkan oleh unit-unit pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang bersifat tidak terwujud tidak dapat dimiliki, hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen/masyarakat dan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh para petugas/ penyelenggara dan unit-unit organisasi pelayanan yang dibentuk untuk itu (Tunggal: 2008: 64).

Pelayanan bisa berbentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (warga). Lebih jauh Tunggal (2008: 1) menjelaskan bahwa pelayanan yakni sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksi kedepannya serta sangat tergantung juga pada nilai yang dianggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima dan dibayarnya. Pada dasarnya setiap warga kota Medan membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan warga. Pelayanan publik berarti pemberian layanan keperluan warga yang mempunyai kepentingan pada kecamatan, kelurahan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU No 25 tahun 2009 pelayanan berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif serta keterbukaan. Jadi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sinambela (2014:5), Kurniawan (2005:4) dan Ratminto (2005:5) menjelaskan bahwa pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa diupayakan pemerintah melalui penyelenggara negara dalam rangka pemenuhan keinginan dan

[114]


kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Moenir (1992: 190) mengatakan bahwa bentuk pelayanan itu terdiri dari pelayanan berbentuk lisan, pelayanan berbentuk tulisan, dan pelayanan berbentuk perbuatan. Sedangkan Kumorotomo (2005:93) mengemukakan ada beberapa jenis pelayanan publik yang terdapat di Indonesia antara lain: a. jenis pelayanan publik yang dimiliki aspek pemerataan diolah dengan melihat proses pembuatan persediaan dan kualitas barang-barang dan juga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, b. jenis pelayanan publik yang diperankan oleh pemerintah dan melingkupi keberadaan lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri. Menurut Moenir (1992:125-127) terdapat beberapa faktor yang mendukung pelayanan, antara lan: a) faktor kesadaran; b) faktor aturan; c) faktor organisasi; d) faktor keterampilan petugas. Sebuah pelayanan pubik yang diselenggarakan dengan baik akan mengurangi permasalahan yang terjadi dilapangan dan menarik simpati serta kedekatan dari warga. Menurut Boediono (2003:68-70) bentuk dan sifat pelayan publik harus mengandung sendi sendi

kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan dan ketetapan waktu. Hakekat pelayanan publik yang paling utama adalah memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik secara individu, makhluk hidup, penduduk, warga negara, akan jasa publik (public goods). Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan upaya pencapaian kepuasan masyarakat, pemerintah tentunya harus dapat memberikan pelayanan yang prima. Pada dasarnya pelayanan merupakan usaha apa saja yang dapat mempertinggi kepuasan warga. Dukungan kepada warga dapat bermakna sebagai suatu bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan bagi warga, selalu dekat dengan warganya, sehingga kesan yang menyenangkan senantiasa diingat oleh para warganya. Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan sesuai dengan keinginan warga pada umumnya. Tjandra (2005: 10-11) mengungkapkan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Lebih jauh lagi Tjandra (2005: 12) mengungkapkan bahwa ketulusan dan integritas dalam memberikan

[115]


pelayanan bermuara pada hal-hal yang melekat pada pelayanan prima, antara lain: 1) keramahan, kesopanan, perhatian dan persahabatan dengan orang yang menghubunginya; 2) kredibilitas dalam melayani pelanggan, berpedoman pada prinsip, ketulusan dan kejujuran dalam menyajikan jasa pelayanan yang sesuai dengan kepentingan pelanggan, sesuai dengan harapan pelanggan dan komitmen pelayanan yang menempatkan pelanggan sebagai urutan nomor satu; 3) akses yaitu aparatur yang tugasnya melayani pelanggan sesuai dengan keinginan pelanggan; 4) penampilan fasilitas pelayanan yang dapat mengesankan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan; 5) kemampuan dalam menyajikan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan (waktu, biaya, kualitas dan moral). Nilai-nilai pelayanan prima di atas merupakan salah satu pedoman di dalam melayani publik. Keramahan, kesopanan, perhatian dan bersahabat dengan pelanggan akan membuat pelanggan merasa nyaman, dihormati dan dihargai keberadaannya sehingga nantinya dapat menimbulkan image positif pada pegawai dan institusi itu sendiri. Selain itu kredibilitas pegawai serta kemudahan akses juga harus diberikan untuk menjaga kualitas pelayanan. Penampilan dan kemampuan melayani dari pegawai juga

merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pelayanan. Jika nilai-nilai pelayanan prima diatas dapat diterapkan dengan baik oleh setiap institusi pelayanan publik, maka diharapkan kinerja pelayan publik akan meningkat. Mangkunegara (2005: 67) dan Sastrohadiwiryo (2003: 131) mengungkapkan bahwa kinerja sebagai hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang manejer dalam melaksanakan tugas dengan tepat waktu/ sasaran sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mahsun (2009: 35) menyatakan, kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaanya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi yang dimilikii. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari aparat pemerintah, ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja yaitu : a) variabel individu meliputi kemapuan dan keterampilan (metal dan fisik) latar belakang (keluarga, tingkat sosial, dan penggajian) dan demografis (umur, asal-usul, dan jenis kelamin); b) variabel organisasional meliputi

[116]


sumber daya, kepemimpinan, imbalan, strukur dan desain pekerjaan; c) variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian belajar dan motivasi (Gibson: 2005: 89). Pegawai pemerintah yang berada di level bawah seperti kepling sebagai individu tentunya akan mendapat pengaruh dari variabel organisasi maupun psikologis tersebut. Sejalan dengan hal di atas, Mangkunegara (2005 :85) menyatakan kinerja merupakan suatu kontruksi multi dimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut adalah: a) faktor personal/ individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang di miliki oleh setiap individu tersebut; b) faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat arahan, dan dukungan kerja pada pegawai; c) faktor team, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang di berikan oleh rekan dalam suatu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team kekompakan, dan keeratan anggota team; d) faktor sistem, meliputi sistem kerja, vasilitas kerja yang diberikan oleh pimpinan proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi; e) faktor kontekstual (situsional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.) Semua pengaruh ini bagi

aparat pemerintah tidak akan memberikan dampak yang besar selama tujuan dipahami dengan baik dan dipandui selama menjalani pekerjaan. Tercapainya tujuan bagi seorang aparatur negara berarti pekerjaannya telah terlaksanan dengan efektif sebagaimana yang diungkapkan oleh Gie (2000: 23), Kamaruddin (2002: 126), Siagian (2000: 67), dan Handoko (2001: 7). Efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan mencapai tujuan dalam melakukan program dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dapat menentukan apakah efektivitas keja pegawai berhasil di lakukan dengan baik atau tidak. Menurut Gie (2000: 29), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja antara lain: 1) waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas di bebankan dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit; 2) tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang dilegalasikan kepada mereka; 3) produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik. Demikian pula sebaliknya; 4) motivasi, pimpinan

[117]


dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan; 5) evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaiknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau tidak; 6) pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 7) lingkungan kerja, lingkungan tempat bekerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh luar yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai suatu bekerja; 8) perlengkapan dan fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja, semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan hasil yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keberhasilan mencapai tujuan dari seorang aparatur negara tidak bisa terlepas dari kemampuannya berkoordinasi, kemampuannya beradaptasi, kemampuannya dalam mengen-dalikan stress, dan kemampuannya untuk mengembangkan diri.

Winardi (2000: 75) menyatakan, keefektifan dapat dilakukan dengan menspesifikasikan sarana untuk seluruh organisasi, dan individu serta kelompok-kelompok pada organisasi perlu koordinasi. Untuk itu Gibson dalam Winardi (2000: 28) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas lain: a) kemampuan (kemampuan karyawan atau pegawai dalam diri baik kemampuan teknis maupun kemampuan umum, koordinasi memerlukan kemampuan ini terutama kemampuan atasan dalam mengarahkan anggotanya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan); b) keahlian (kemampuan spesifik untuk menangani masalah teknis tertentu dalam pekerjaan, keahlian melakukan koordinasi penting dimiliki oleh seorang kordinator seperti seorang pimpinan); c) pengetahuan (kemampuan yang diperoleh dan pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan); d) sikap yakni kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik maka koordinasi dapat dijalankan dengan baik; e) stress, tekanan yang timbul dari dalam akibat tekanan lingkungan diluar diri seseorang untuk melakukan sesesuatu keinginan). Seorang aparat pemerintah dalam menjalankan aktifitas pelayanan publiknya hendaknya dibarengi dengan kerja yang efektif dan terukur sehingga kinerjanya dapat dirasakan oleh warga kota Medan.

[118]


Tabel.1. Penyebaran responden pada setiap survei SURVEI 1(2012)

SURVEI 2(2013)

SURVEI 3(2014)

Kecamatan Frequency

%

Frequency

%

Frequency

%

MEDAN AMPLAS

20

5

21

5,3

21

5,1

MEDAN AREA

27

6,7

22

5,5

22

5,3

MEDAN BARAT

20

5

15

3,8

15

3,6

MEDAN BARU

10

2,5

8

2

8

1,9

MEDAN BELAWAN

19

4,7

19

4,8

20

4,8

MEDAN DELI

26

6,5

28

7

29

7,0

MEDAN DENAI

31

7,7

27

6,8

27

6,5

MEDAN HELVETIA

20

5

27

6,8

27

6,5

MEDAN JOHOR

18

4,5

22

5,5

22

5,3

MEDAN KOTA

15

3,7

17

4,3

20

4,8

MEDAN LABUHAN

22

5,5

20

5

23

5,6

MEDAN MAIMUN

13

3,2

9

2,3

10

2,4

MEDAN MARELAN

17

4,2

22

5,5

23

5,6

MEDAN PERJUANGAN

19

4,7

20

5

20

4,8

MEDAN PETISAH

15

3,7

13

3,3

13

3,1

MEDAN POLONIA

9

2,2

10

2,5

12

2,9

MEDAN SELAYANG

16

4

16

4

16

3,9

MEDAN SUNGGAL

17

4,2

21

5,3

21

5,1

MEDAN TEMBUNG

27

6,7

27

6,8

27

6,5

MEDAN TIMUR

22

5,5

22

5,5

22

5,3

MEDAN TUNTUNGAN

18

4,5

14

3,5

15

3,6

401

100

400

100

413

100

Total

Metode Penelitian ini menggunaan metode deskriptif pendekatan survey. Dilakukan selama tiga tahun berturutturut untuk melihat tren yang terjadi di lapangan. Populasi Seluruh WNI dewasa yang berdomisili di Kota Medan. Teknik Penentuan sample minimal dilakukan sesuai dengan pendapat slovin dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dari total penduduk dewasa di kota Medan.

Jumlah sampel 400-413 orang. Margin of error sebesar 4,88 dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi Per Kecamatan di Kota Medan. Sampel terpilih melalui 2 teknik penyaringan yang ketat, awalnya responden ditentukan melalui kish grid, kemudian disaring lagi melalui 4 pertanyaan screening (domisili, bukan

[120] [119]


aparat, dan lain-lain tergantung kebutuhan penelitian). Data dikawal dalam 3 hal kelamin/ gender, agama, dan penghasilan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS sebelum dianalisis secara kualitatif.

dimana kepling itu tinggal. Dukungan kepada pelanggan dapat bermakna sebagai suatu bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan bagi warganya, selalu dekat dengan warganya, sehingga kesan yang menyenangkan seperti bantuan dan pertolongan senantiasa diingat warga. Bila dilihat dari tujuan pelayanan publik, maka tujuan dari pelayanan kelping selama ini dapat dianggap telah memuaskan sesuai dengan keinginan warga lingkungannya pada umumnya. Untuk mencapai hal ini tentunya diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang bersifat prima. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa kualitas/ mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan.

Persepsi Masyarakat (Warga) Kota Medan terkait Pelayanan, Efektifitas Kerja dan Kinerja Kepling Pelayanan kepling di tengah warga terlihat telah memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan warga, baik secara individu, makhluk hidup, penduduk, warga negara, akan jasa publik (public goods). Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan warganya dan berupaya untuk pencapaian kepuasan warga, kepling dianggap dapat memberikan pelayanan prima jika dilihat dari hasil survei yang telah dilakukan. Pada dasarnya pelayanan merupakan usaha apa saja yang dapat mempertinggi kepuasan warga

Tabel.2. Pelayanan Kepling Menurut Warga SURVEI 1(2012) Aparat

penilaian baik

Kepling

SURVEI 2(2013)

%

penilaian baik

321

80

Lurah

301

Aparat kelurahan

295

SURVEI 3(2014)

%

penilaian baik

%

337

84

305

74

75

267

67

250

61

74

246

62

198

48

Camat

253

63

208

52

157

38

Aparat Kecamatan

246

61

196

49

157

38

Petugas Puskesmas Polisi

328

82

281

70

302

73

165

41

150

38

152

37

Bila dibandingkan dengan pelayanan aparat yang lainnya, terlihat

kepling merupakan pelayan publik yang paling tinggi apresiasi yag

[120]


diberikan oleh warga selama tiga tahun terakhir ini. Hal ini membuktikan kerja dan kedekatan mereka dengan rakyat bukan basa basi. Selain itu data ini juga mengungkapkan bahwa peran kepling sangat dominan dalam pelaksanaan program pembangunan, kerjanya efektif dalam tata pemerintahan kota dan mampu mengakomodasi memediasi kebutuhan warga. Hasilnya

terlihat kepling selama tiga tahun ini terlihat sangat dibutuhkan dan sangat baik dimata warga. Penilaian baik ini tidak mungkin bertahan sebagai tren jika tidak dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Warga merasa puas atas pelayanan yang diberikan merupakan wujud dari kerja yang efektif dan kinerja yang baik selama ini (tabel 3).

Tabel. 3. Aparat yang paling banyak membantu masyarakat Survei 2013

Aparat/ Tokoh

Survei 2014

Freq

%

Freq

%

Kepling

231

57,75

233

56,4

Lurah

27

6,75

43

10,4

Camat

17

4,25

2

0,5

Walikota

31

7,75

21

5,1

Tokoh masyarakat

16

4

33

8

Bupati

4

1

2

0,5

74 400

18,5 100

79 413

19,1 100

Tidak menjawab Total

Tabel.4. Sumber Informasi Utama Warga Untuk Pilkada, Pemilu Dan Pilpres Sumber Informasi

SURVEI 1 (2012)

SURVEI 2 (2013)

SURVEI 3 (2014)

Freq

%

Freq

%

Freq

%

Kepling/ petugas kelurahan

233

57,2

108

25,6

169

40,4

Poster,spanduk,baliho Teman, keluarga

59 58

14,5 14,3

144 50

34,1 11,8

75 71

17,9 17,0

Surat kabar

35

8,6

93

22

77

18,4

Televisi Radio Semua Tidak tahu Tokoh masyarakat Dari partai Tidak menjawab total

8 5 2 2 1 1 3 407

2 1,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,7 100

4 20

0,9 4,7

21 5

5,0 1,2

3 422

0,7 100

418

100

[122] [121]


Tabel.5. Lembaga/ Aparat yang Paling Buruk Menurut Warga SURVEI 1(2012)

SURVEI 2(2013)

SURVEI 3(2014)

Lembaga/Aparat Freq

%

Freq

%

Freq

%

Kepolisian

101

25

55

14

41

10

DPRD kota medan

82

20

84

21

85

21

Kejaksaan

73

18

5

1

18

4

Pemko medan

64

16

69

17

41

10

Partai politik LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Lembaga pendidikan (dari SD s/d PT)

44

11

50

13

52

13

16

4

4

1

4

1

1

0

5

1

Perbankan (bank)

3

1

Depag

1

0

Kepling

1

0

Kesehatan

1

0

1

0

Semuanya

11

3

4

1

1

0

Lembaga pemerintahan

1

0

KPK

1

0

1

0

154

37

Kelurahan

MK OKP Tidak tahu Tidak menjawab total

401

100

Kepling menggambarkan bahwa dirinya adalah unsur pelaksana tugas operasional lurah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu. Disini tersirat fungsi penting kepling dalam membantu masyarakat. Fungsi ini terlaksana dengan baik sehingga jika warga mengakui kepling sangat dominan dalam membantu mereka, berarti kerja kepling sangat efektif di tataran grass root. Warga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kepling dalam urusan pribadi/ kelompok maupun

1

0

109

27

16

4

14

3

400

100

413

100

administratif di kelurahan dan kecamatannya. Bukti dari data di atas menunjukkan peran kepling dalam membantu dan memperingan masalah warga. Peran kepling yang sangat dekat dengan masyarakat ini tentunya akan mampu mempengaruhi warga dan merubah pola pikir warga jika kecerdasannya mendukung. Oleh karena itu, seorang kepling memiliki daya tarik tersendiri bagi peserta pilkada dan pemilu serta program pemerintah yang lain.

[122]


Tabel.6. Lembaga yang Paling Banyak Melakukan Korupsi Menurut Warga SURVEI 1 (2012)

SURVEI 2 (2013)

SURVEI 3 (2014)

Lembaga/Aparat Freq

%

Freq

%

Freq

%

DPRD Kota Medan

108

27

91

23

99

24

Kepolisian

86

21

43

11

26

6

Kejaksaan

68

17

6

2

19

5

Pemko Medan

66

16

65

16

39

9

Partai Politik

40

10

56

14

65

16

Semua

13

3

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

8

2

0

Perbankan Lembaga Pendidikan (dari SD s/d PT)

4

1

Kepling

3

1

Kantor pajak

1

0

1

0

0

5

1

2

0

1

0

1

0

1

0 0

Pemerintah pusat

1

0

Pejabat

1

0

OKP

2

1

0

Semua

5

1

0

Bea dan cukai

1

0

Depag Tidak tahu

4

1

Tidak menjawab total

401

100

Jika seorang kepling memiliki pesan untuk dikomunikasikan kepada warga tentunya akan mendapat perhatian lebih dari warga. Informasi yang diterima warga diyakini akan menjadi referensi warga terutama pada saat pilkada dan pemilu atau pilpres. Kepling menjelma menjadi sumber informasi terpercaya bagi warga di kota Medan ini. Tabel 4 menunjukkan sumber informasi utama warga dalam

0 1

0

114

29

143

35

10

3

15

4

400

100

413

100

menjalankan program-program pembangunan adalah kepling. Berhasil tidaknya program pembangunan terlaksana, peran kepling sangat menentukan. Begitu juga pada saat menghadapi pemilu, pilkada dan pilpres adalah kepling yang menjadi rujukan utama alias sumber informasi utama. Keberadaan kepling di setiap pesta demokrasi yang dilakukan sangatlah urgen dan menjadi incaran partai politik dan pasangan calon

[123]


walikota yang akan bersaing. Fakta ini akan berakibat negatif jika netralitas tidak bisa dijaga oleh kepling, namun hal ini sangat sulit mengingat posisinya yang sangat lemah dalam hierarkhi pemerintahan kota saat ini. Jika kepling tergoda melakukan hal yang kurang baik tentunya akan mengecewakan rakyat secara keseluruhan. Citra baik ini terbangun dalam prilaku kepling (tabel 5) Dalam dua tahun ini terakhir ini tanggapan masyarakat terhadap kepling sangat baik dan tidak menganggap buruk keberadaannya di tengah masyarakat. Kepling dianggap masih bersih dan terjauh dari praktek kotor kkn. Agen pembangunan seperti ini sangat diperlukan untuk tujuantujuan pembangunan pemerintah kota di tengah-tengah warga. Harus menjadi catatan penting kita dalam mengelola pemerintahan kota ke depan bahwa warga sangat percaya dan yakin kepada kepling disaat kepercayaan buruk warga terhadap institusi negara dan pemerintah kota sekalipun. Ini adalah modal utama mengapa kita menjadikan pembahasan ranperda terkait kepling itu sangat penting diselesaikan mengingat peran strategis kepling di kota Medan dalam memberhasilkan program-program pembangunan.

Simpulan Keberadaan kepling yang diterima sangat baik oleh masyarakat membuktikan kinerjanya cukup baik. Pelayanan publik yang dilakukan selama ini juga dipandang baik serta efektif dalam bekerja sehingga tujuantujuan pembangunan dapat lebih cepat dirasakan. Hasil penelitian di atas menunjukkan kinerja kepling yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Prestasi yang baik di mata masyarakat ini ternyata belum dibarengi dengan tupoksi dan dasar hukum yang jelas saat menjalankan tugas. Sering terlihat kepling gamang jika diberi tugas yang tidak ada kaitannya dengan tupoksi mereka yang berasal dari piminan mereka. Selain itu kejelasan kerja juga disiapkan agar mereka bekerja lebih tenang. Kepling menjadi pusat perhatian saat pilkada dilakukan mengingat perannya yang sangat sentral dan menjadi sumber informasi warga. Kita harus terus mengawal netralitas kerja kepling agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik di masa depan. Kita harus mengakui peran strategis kepling dalam pembangunan kota Medan melalui pelayanan dan intraksinya selama ini dengan warga sangat dibutuhkan dan penting.

[124]


Daftar Pustaka Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. PT Rineka Cipta Jakarta. Effendy, Onong. 2000. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. PT.Rosdakarya Bandung. Gibson. 2005. Prinsip Natural Dan Manajemen. Pustaka Malang. Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Nurcahaya Yogyakarta. Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen, Edisi II. BPFE Yogyakarta. Komaruddin. 2002. Analisa Organisasi Manajemen Modern. Pustaka jaya Jakarta. Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Kurniawan, Agung. 2005. Tranformasi Pelayanan Publik. Pembaruan Yogyakarta Mangkunegara. 2002. Evaluasi kinerja SDM. Refika Aditama Bandung. Mahsun. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi ketiga : BPFE Yogyakarta. Moenir, H.A.S. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Akasara Jakarta. Ratminto, dan Atik Septiwinarsi. 2005. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja

Indonesia edisi 2. PT Bumi aksara Jakarta. Siagian, Sondang P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara Jakarta. Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik cetakan ketujuh. Bumi Aksara Jakarta. Tjandra, Riawan W.dkk, 2005. Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik. Pembaruan Yogyakarta. Tunggal, Amin Widjaja. 2008. Audit Manajemen. Rineka Cipta Jakarta. Winardi, 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Rineka Cipta Jakarta. UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Peraturan Wali Kota No.5 tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kapada Camat Untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan SeKota Medan Peraturan Wali Kota Medan No.29 tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepling pada kelurahan se-Kota Medan.

[125]


PENDEKATAN METODE ACTION RESEARCH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATERI KIMIA DASAR Hafni Indriati Nasution dan Ida Dumariris Departemen Kimia Universitas Negeri Medan, Medan Indonesia Surel: [email protected] ABSTRACT This paper describes the impact of the learning action research method approach used by teachers in teaching chemistry. Improvement of learning through action research conducted to improve students' understanding of the basic concepts of chemistry, materials chemistry abstract, writing reactions and solving the problems. Learning was done by a cooperative approach, using the media handouts, power point, presentation, spreadsheet, and tasks. Questions for the evaluation was essays form, answers assessment carried out as follows: wrong answer (A), partially true (B), correct but incomplete (C), and the students respond perfectly (D). The study was conducted in the classroom with the number of students 30 people with four cycles of S1, S2, S3 and S4. The results obtained show that the learning was very good compared with the pre-test. Study results obtained with the average for the pre-test, S1, S2, S3 and S4 are 46.00; 56.15; 79.94; 85.72 and 92.94, respectively . Keywords: Improvement of learning, action research, pre-test. ABSTRAK Paper ini menguraikan dampak pendekatan model pembelajaran action research yang digunakan guru pada pengajaran kimia. Perbaikan pembelajaran melalui action research dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar kimia, materi kimia yang abstrak, menuliskan reaksi-reaksi dan menyelesaikan soal-soal hitungan. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan cooperative, menggunakan media hand out, power point, presentasi, lembaran kerja, dan tugas-tugas. Soal untuk evaluasi adalah berupa essay, penilaian jawaban dilakukan sebagai berikut: menjawab salah (A), sebagian benar (B), benar tetapi belum lengkap (C), dan siswa menjawab sempurna (D). Penelitian dilakukan di kelas dengan jumlah siswa 30 orang dengan empat siklus yaitu S1, S2, S3 dan S4. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran sangat baik dibandingkan dengan pre-test. Diperoleh hasil belajar dengan rataan [126]


untuk pre-test, S1, S2, S3 dan S4 adalah masing-masing 46,00; 56,15; 79,94; 85,72 dan 92,94. Kata kunci: perbaikan pembelajaran, action research, pre-test. Pendahuluan Pembelajaran mata kuliah kimia dasar sangat penting karena sebagai mata kuliah penunjang bagi mata kuliah selanjutnya seperti kimia organik, kimia fisik, analitik, biokimia dan lainnya. Kesulitan yang dialami pada pembelajaran kimia sangatlah kompleks (Dorothy, 1999). Pada pembelajaran kimia dasar perlu pemahaman konsep-konsep dasar yang benar menuliskan reaksi-reaksi kimia dengan benar, pemahaman terhadap materi yang bersifat abstrak dan juga perhitungan yang ada pada penyelesaian soal-soal stokiometri. Menurut Larri Kalopajlo, 2014 keberhasilan pembelajaran kimia ditingkat dasar sangat menentukan untuk pembelajaran kimia organik. Deskripsi mata kuliah kimia dasar yang dibahas adalah materi konsepkonsep dasar ilmu kimia, stokiometri, energetika, struktur atom, sistem periodik, ikatan kimia, struktur molekul, wujud zat dan kesetimbangan kimia (Murry and Fay, 2012). Untuk mensiasati keberhasilan pembelajaran kimia umum, telah dilakukan berbagai penelitian pada pembelajaran kimia seperti dilakukan oleh Dorothy, 1999 yang menyatakan dalam pembelajaran kimia sangatlah

kompleks, dalam pembelajaran adanya materi yang abstrak, pemahaman yang miskonsepsi dan juga sulit dimengerti, dalam penelitiannya untuk problem solving pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Marcy Hamby Towns Etal, 2000 melalui sebuah action research project dengan kolaboratif dan cooperative learning meningkatkan hasil belajar kimia dengan memfasilitasi setiap pembelajaran lain dengan mengajarkan satu sama lain, berbagi pendekatan untuk pemecahan masalah dan mengajukan pertanyaan. Hana etal., 2004 dengan pembelajaran kooperatif dan prestasi motivasi dan persepsi pengalaman mereka. Mode Senyane, 2004, mengeksplorasi bagaimana penelitian memberikan kontribusi untuk pemahaman mengajar ilmu pengetahuan dan belajar, khususnya di daerah asam dan basa. Mahdu Mahalingan et al., 2008 telah melakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran kimia dengan memecahkan masalah lingkungan dirancang untuk colaboraation lebih cepat, disscusion antara anggota kelompok. Respon siswa untuk pengenalan kelompok kerja kelompok, kami menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk meningkatkan belajar

[127]


siswa dengan pelaksanaan kerja kelompok stuctured dalam kimia. Claire J Parker Siburt, 2011 format pembacaan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama pada proses ini dan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan pekerjaan mereka. Respon siswa dengan gaya baru ini bacaan sangat positif. Selain itu, siswa dengan mudah berasimilasi kosakata metodologi dalam conversation sehari-hari dan di mana lebih mampu ariculate learning needs mereka.. Kimia dasar merupakan materi yang sebelumnya sudah diajarkan di SMA namun dari pengamatan penulis yang selama ini mengasuh mata kuliah kimia dasar, pembelajaran yang dilakukan di SMA mengacu pada cara-cara mengerjakan soal-soal yang sudah ada dengan cara menghafalhafal dan siswa tidak mampu untuk mengembangkannya sedangkan kesulitan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran kimia adalah bagaimana memahami konsep-konsep dasar, menyelesaikan perhitunganperhitungan, menuliskan reaksi-reaksi dan juga memahami materi yang sifatnya abstrak, untuk itu perlu perbaikan pembelajaran untuk mentutaskan kesulitan-kesulitan ini sehingga tercapai hasil belajar yang diinginkan. Action research akhir-akhir ini mendapat prioritas dikalangan dunia pendidikan karena kelas merupakan

unit terkecil dalam sistem pembelajaran. Guru perlu mengkritisi terhadap apa yang sebenarnya dilakukan siswa maupun guru. Dengan demikian guru akan dapat menentukan sendiri bagaimana strategi mengubah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dikelasnya secara kontekstual. Penelitian tindakan kelas atau sekolah bisa saja dilaksanakan dan diarahkan pada program yang menyangkut pengembangan kurikulum, pembinaan staf, pembinaan siswa, peningkatan efisiensi penggunaan sarana belajar, metode pembelajaran dan lain-lain. Action research sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap action research, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif. Dengan melaksanakan action research, guru mempunyai peran ganda sebagai praktisi dan peneliti. Action research adalah penelitian berbasis kelas yang dilaksanakan oleh guru sebagai upaya meningkatkan kinerja guru dan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian tindakan kelas dipandang lebih sesuai untuk bidang pendidikan, karena sifat objek dan sasarannya yang beragam dan

[128]


dinamis. Stephen Kemmis, dalam Hopkins (1993), menyatakan bahwa “in education, action research has been employed in school based curriculum development, profesional development, school improvement program, and system planning and policy development”. Pada tulisan ini perbaikan pembelajaran kimia dasar dengan penekanan pada kesulitan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran kimia adalah bagaimana memahami konsep-konsep dasar, menyelesaikan perhitunganperhitungan, menuliskan reaksi-reaksi dan juga memahami materi yang sifatnya abstrak, untuk itu perlu perbaikan pembelajaran untuk mentutaskan kesulitan-kesulitan ini sehingga tercapai hasil belajar yang diinginkan, melalui action research dengan pendekatan pembelajaran cooperatif dengan menggunakan multimedia seperti: handout, power point, presentase, lembaran kerja dan tugas-tugas. Metode Materi kimia dasar yang telah dilakukan pada penelitian ini adalah stokiometri, unsur, senyawa dan campuran, hukum dasar unsur kimia, reaksi kimia kemolaran, energetika, hukum termodinamika, energi ikatan, struktur atom. Action research akhirakhir ini mendapat prioritas dikalangan dunia pendidikan karena

kelas merupakan unit terkecil dalam sistem pembelajaran. Guru perlu mengkritisi terhadap apa yang sebenarnya dilakukan siswa maupun guru. Dengan demikian guru akan dapat menentukan sendiri bagaimana strategi mengubah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dikelasnya secara kontekstual. Penelitian tindakan kelas atau sekolah bisa saja dilaksanakan dan diarahkan pada program yang menyangkut pengembangan kurikulum, pembinaan staf, pembinaan siswa, peningkatan efisiensi penggunaan sarana belajar, metode pembelajaran dan lain-lain. Action research sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif. Dengan melaksanakan action research, guru mempunyai peran ganda: praktisi dan peneliti. Action research adalah penelitian berbasis kelas yang dilaksanakan oleh guru sebagai upaya meningkatkan kinerja guru dan peningkatan kualitas pendidikan. dasar atom, sifat gelombang dan konfigurasi elektron bentuk orbital.

[129]


Strategi Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan pada kegiatan ini dilakukan dengan bahan ajar dan mengkaji kedalamannya sesuai dengan kontrak perkuliahan, mempersiapkan hand out yang berisikan materi ajar, power point dan tugas-tugas. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan action research dua siklus dengan harapan sebagai berikut: diskusi antar tim dasar tentang bagamana teknis kegiatan ini, menyusun tes (evaluasi) dan instrument observasi, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi agar, media dan metode mmengajar yang digunaka dan sebagai sumber belajar disiapkan bahan ajar media, hand out, dan power point. Sumber pendukung jurnal/ artikel pembelajaran kimia yang relevan. Prosedur pelaksanaan kegiatan pada setiap siklus dilakukan dengan 4 fase yaitu perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation) dan refleksi. Prosedur pelaksanaan kegiatan tahapannya sebagai berikut: 1. Tahap Diagnostik : a. Observasi kemampuan awal. b. Identifikasi masalah / rumusan masalah dan perencanaan. 2. Action I: a. Terapi ulang b. Perencanaan perbaikan c. Pelaksanaan tindakan d. Monitoring 3. Action II

4.

a. Tahap terapi b. Observasi/ analisis dan refleksi c. Perencanaan perbaikan d. Pelaksanaan tindakan pengayaan e. Monitoring Action III a. Tahap terapi b. Observasi / analisis dan refleksi c. Perencanaan perbaikan d. Pelaksanaan tindakan pengayaan e. Monitoring tahap diagnostik ulang/ refleksi f. Evaluasi g. Hasil akhir Tabel-1 Persentase Rekapitulasi Penyelesaian soal oleh mahasiswa % A %B %C %D S1 35 20 25 20 S2 10 14 19 57 S3 1 3 15 81 S4 0 1 10 89

Hasil dan Pembahasan Hasil evaluasi untuk pretest diperoleh 46, pada siklus I (S1) diperoleh hasil belajar dengan rataan 56,15. Dan selanjutnya pada siklus ke II (S2) diperoleh hasil belajar 79,94. Siklus ke III 85.72, siklus ke IV (S3) 92, 94. Pada setiap evaluasi soal dibuat dalam bentuk essay yang menjawab: A berarti mahasiswa menjawab salah; B mahasiswa menjawab sebagian benar; huruf C berarti mahasiswa menjawab benar

[130]


tetapi belum lengkap; huruf berarti mahasiswa menjawab dengan sempurna.

Gambar 1. Grafik penyelesaian soal oleh mahasiswa pada siklus 1, 2, dan 3 Pada gambar 1 dapat terlihat bahwa: S1 Mahasiswa dalam menyelesaikan soal 35% salah, 20% Sebagai benar, 25% benar tapi belum lengkap dan 20% menjawab sempurna. S2 Mahasiswa dalam menyelesaikan soal 10% salah, 14% sebagian benar, 19% benar tapi belum lengkap, dan 57% menjawab sempurna. S3 Mahasiswa dalam menyelesaikan soal 1% salah, 3% sebagian benar, 15% benar tapi belum lengkap, dan 81% menjawab sempurna. S4 Mahasiswa dalam menyelesaikan soal 0% salah, 1% sebagian benar, 10% benar tapi belum

lengkap, dan 89% menjawab sempurna. Untuk evaluasi dalam mata kuliah kimia dasar adalah berupa essay. Dalam pembelajaran Kimia dasar mahasiswa diharapkan materi pembelajaran, menghitung, menuliskan reaksi dengan benar, dan menyelesaikan soal dengan langkahlangkah yang tepat, serta menghapal. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal disebabkan oleh: Dalam menyelesaikan soal mahasiswa: 1. Tidak mampu memahami maksud yang terkandung dalam soal, 2. Tidak mampu berhitung, 3. Tidak mampu menuliskan reaksi dengan benar, dan 4. Tidak mampu membuat tahapantahapan urutan reaksi untuk jawaban soal. Setelah dilakukan evaluasi pada pembelajaran diperoleh nilai dari siklus 1 sampai siklus berikutnya semakin membaik, hal ini memperlihatkan hasil pembelajaran kimia dasar dengan action research melalui kooperative dengan menggunakan multi media seperti hand out, power point, lembaran kerja, pemberian tugas-tugas, dan internet dapat membantu untuk keberhasilan pembelajaran pada kimia dasar. Keberhasilan belajar tersebut sangatlah relevan dengan hasil penelitian Hanna, 2004 pembelajaran dengan pendekatan cooperative meningkatkan motivasi belajar;

[131]


Pembelajaran action research pada sebuah kelas kecil dengan pendekatan cooperative dan dengan colaborative memberikan dampak saling percaya diantara siswa sehingga memotivasi siswa dan berdampak positif terhadap hasil belajar (Marcy et al, 2000). Simpulan Pada pembelajaran kimia dasar sangat diperlukan penekanan pada konsep-konsep dasar, dan latihan mengerjakan tugas-tugas dan latihan. Untuk memperbaiki pembelajaran di kelas melalui action research terlihat peningkatan hasil belajar dari siklus 1 ke siklus berikutnya. Hasil pembelajaran melalui kooperatif dengan menggunakan multi media seperti hand out, power point, lembaran kerja, pemberian tugastugas, dan internet dapat membantu untuk keberhasilan pembelajaran pada kimia dasar. Daftar Pustaka Claire J Parker Siburt, Ahrash N. Bessell and Richard A. Machail, 2011; Developing Metacognitive and Problem Solving Skills Through Problem Manipulation; Dept of Chemistry and Academic Resource Center, Duke University, durham, North California 27708-0346 VS. J Chem Edu 2011 88(11)p 14891495 Doi 10 102/ed/008913,2011.

Dorothy Gabel, 1999; Improving Teaching and Learning through Chemistry Education Research; School of Education, Indiana University, Blomington In 47408 J.Chem Educ,1999,76(4), p 548 Doi: 10.1021/ed 076 p548. Hanna Shacrar Sholmit Fisher,2004; Cooperative Learning and the Achievment of student in 11 th Grade Chemistry Classes: Elsevier, Learning and Instruction Vol 14 Issue Feb 2004. Hopkins, David. 1993. A Teacher’s Guide to Classroom Research. Buckingham: Open University Press John G.D.Angelo, 2014; Use of Screen Capture to Produce Media for Organic Chemistry; Departemen of Chemistry, Alfred University, New York/4802, United State. J. Chem, Educ 201491 (S) pp 678-683. Doi: 10.1021/ed 300649, 2014. Madhu Mahalingan, Fred Schacefer and Elisabeth Morlino, 2008; Promoting Student Learning Through Group Problem Solving in General Chemistry Recitations; Departement of Chemistry and Biochemistrys University of the Sciences in Philadelphia, PA 19104. J.Chem. Educ, 2008, 85 (II), p 1577. Doi: 10 1021/ed 085 p 1577,2008. Marcy Hamby Towns, Kelley, and Amanda Fields, 2000; An Action

[132]


Research Project: Student perspectives on small-Groups Learning in Chemistry; Chemistry Departement, Ball State University Munic, IN 47306 J. Chem Educ, 2000, 77(I) p 1111. Doi: 10.102/ed 077 p 111, 2000. Mode Senyane, Molketsi, Rallnick, Marissa, Hudlie, and Peny, 2004; An Action Research Approach to teacher change: improving the teachinh of acid and bases. African Journal of Research in Matematics, Science and Technology Education. Vol 8 p141-150. Murry J. E and Fay R.C, 2012; Chemistry; Cornell University; Sixt Edition. Larry Kolopajlo,2014; What You Need to Staet an Academic Career a Chemical Educator; ACS American Chemistry Society; Chemistry Departement, Easten Michigan University Ypsilanti, Michigan 48197, United States. Doi 10.102/bk-2014-1165 ch 012. ISBN 13:9780841229624 el SBN:9780841229631,2014.

Virginia J. Flood, Fancois G Amar Ricardo Nemirosky, Benedikt W. Haer, Mitchell R.Mbruce, and Michael Wilfman, 2014; Center of Chemistry, and Dept of Physies and Astronomy, University of Marine, Orono, Maine 04469 United States Graduate School of Education and Cal Teach University of California, Berkeley, california 94720, US Dept of Matematics and Statistics San Diego State University, San Dreeg California 92182 VS J.Chem Educ Article ASAP Doi:10.102/ed 400477 b.

[133]


ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEPAYA CALIFORNIA (CARICAPAPAYAE) OLEH KONSUMEN DI KOTA MEDAN Khairunnisa Rangkuti, Desi Ardilla dan Syuparjo Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UMSU Medan Surel: [email protected] ABSTRACT The aim of this study was to determine the effect of the price factor of California Papaya, income and number of dependents to California papaya demand and to determine consumer preferences towards California Papaya fruit quality in Medan. The method used was a case study methode. Location research was intentionally (purposive) in Medan. Sampling method used was accidental sampling method with a sample size of 30 people. Analysis method used was multiple linear regression analysis and descriptive through the Likert scale. By t test (partial) for the variable price hypothesis was accepted because the price affects negative to California Papaya demand, while the income effect on California Papaya demand and the number of dependents also affected demand. In F-test, all variables: price, income and number of dependents affect to California Papaya demand. Consumer preferences which have been obtained from this research was that many consumers who answered agree and strongly agree on the indicators of the quality of California Papaya of some statements that have been made. It concluded that papaya California good quality. Keywords: price, income, number of dependents ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor harga pepaya California, pendapatan dan jumlah tanggungan terhadap permintaan pepaya California dan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap kualitas buah Pepaya California di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penentuan lokasi penelitian adalah secara sengaja yaitu konsumen di Kota Medan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda dan secara deskriptif melalui skala likert. Secara Uji t untuk variabel harga hipotesis diterima karena harga berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan pepaya California, sedangkan pendapatan berpengaruh terhadap permintaan dan jumlah tanggungan [134]


juga berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Secara uji F, seluruh variabel yaitu harga, pendapatan dan jumlah tanggungan berpengaruh terhadap permintaan pepaya California. Preferensi konsumen dari hasil penelitian ini bahwa konsumen banyak yang menjawab setuju dan sangat setuju terhadap indikator kualitas pepaya California dari beberapa pernyataan yang telah dibuat, sehingga dapat dinyatakan bahwa pepaya California berkualitas. Kata kunci: harga, pendapatan, jumlah tanggungan Pendahuluan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, yang banyak berasal dari beberapa komoditi pertanian. Komoditi pertanian yang paling banyak dibudidayakan adalah pertanian yang berbasis sektor pangan. Sektor pangan itu sendiri contohnya adalah padi, jagung, gandum, tanaman hortikultura dan sektor perikanan yang menunjang gizi bagi masyarakat. Sektor pertanian merupakan sektor yang tidak ada matinya, karena kebutuhan gizi masyarakat berasal dari pertanian. Komoditi pertanian pada umumya mudah rusak, namun jika diolah dengan baik maka dapat memperkecil kerusakan yang bakal terjadi. Pada saat ini banyak teknologi canggih yang menawarkan alat maupun benih yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pangan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Sektor pertanian masih tetap merupakan mata pencaharian untuk 40 juta penduduk Indonesia dan menjadi sumber pasokan bahan pangan dan bahan baku untuk sektor-

sektor perekonomian lainnya serta untuk ekspor, selain itu merupakan pasar untuk produk hasil-hasil industry (Gilarso, T., 2004). Pada masa orde baru periode 1970-1995, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 7,2% per tahun. Pertumbuhan tersebut cukup baik karena pendapatan perkapita pasti bertambah. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, perekonomian Indonesia dilanda krisis pada pertengahan 1997, diikuti dengan jatuhnya rezim orde baru. Dampaknya perekonomian saat itu mengalami kemunduran, bahkan terdapat sektor yang tumbuh dibawah 0% (negatif). Hanya sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air minum yang masih bertahan diatas 0% (positif). Kondisi ini merupakan bukti bahwa negara kita adalah negara agraris yang dapat bertahan hidup hingga dewasa ini. Dengan mengandalkan sektor agribisnis, kita tetap survive, sebagai bendungan yang masih kokoh untuk menampung lapangan kerja dan sumber devisa negara pada saat itu (PSE, 2002).

[135]


Tingkat konsumsi hortikultura khususnya sayur dan buah, penduduk Indonesia masih terbilang rendah. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, tingkat konsumsi sayuran penduduk Indonesia pada tahun 2007 masih sebesar 40,9 kg/kapita/tahun. Konsumsi yang rendah tersebut lambat laun akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk tersebut, dibarengi dengan jumlah peningkatan anggota keluarga pada tiap rumah tangga. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran penduduk dan ibu rumah tangga terhadap manfaat buah dan sayur bagi kesehatan maka konsumsi buah dan sayur akan semakin meningkat (Anonim, 2010). Pepaya California (Carica papayae) Umumnya banyak ditanam di pinggiran kota atau desa. Untuk menyalurkan ke konsumen, perlu pedagang perantara. Jumlah yang secara langsung dipasarkan ke konsumen sangat sedikit dibandingkan dengan yang dijual melalui pedagang perantara, konsumen yang langsung membeli pepaya California, biasanya bertempat tinggal tidak jauh dari lahan petani. Pepaya California merupakan pepaya dengan bentuk buah lebih kecil dan lebih lonjong daripada pepaya pada umumnya. Sesuai dengan namanya, jenis pepaya California berasal dari Amerika Tengah dan

daerah Karibia. Dan beruntungnya, jenis pepaya ini dapat tumbuh subur sepanjang tahun di Indonesia. Pepaya California dapat tumbuh pada lahan tanam dengan ketinggian kira-kira 500 meter diatas permukaan laut. Adapun keunggulan pepaya California dibanding dengan pepaya varietas lain adalah pemanenan lebih cepat dan menghasilkan buah pepaya dengan warna yang lebih mengkilap, daging buahnya tebal, biji sedikit serta rasanya yang manis (Anonim, 2012). Pada kondisi cateris paribus, konsumen akan lebih banyak membeli jika harga rendah dan akan mengurangi pembelian pada harga yang tinggi (Sukirno S., 2000). Namun, setiap konsumen pasti akan menginginkan produk yang berkualitas dan baik untuk kesehatan mereka. Berbicara tentang pepaya California ini, harga yang ditawarkan memang lebih tinggi akan tetapi konsumennya masih tetap ada. Itulah yang terjadi pada kasus cateris paribus. Meskipun buah pepaya California harganya lebih mahal dibandingkan dengan pepaya pada umumnya, namun karena trendnya pada masa sekarang ini semakin banyak peminatnya baik konsumen maupun produsen untuk membudidayakannya. Permintaan di pasaran kian meningkat, karena sebagian konsumen sadar akan pentingnya mengkonsumsi buah.

[136]


Apalagi buah pepaya, mengandung serat yang dapat melancarkan pencernaan. Pepaya California ini memang terkenal dengan kualitasnya, Kualitas yang baik itu membuat harganya lebih tinggi dibandingkan dengan buah pepaya pada umumnya. Harga yang lebih mahal tersebut, tidak membuat beberapa konsumen mengeluh karena buah yang memiliki ukuran ideal membuat konsumen lebih merasa puas. Dengan sekali konsumsi pepaya California tersebut langsung habis, tidak seperti dengan pepaya jingga dan bangkok yang ukurannya relatif besar karena jika tidak habis buah tersebut mengalami penyimpanan dan sudah tidak terlihat segar lagi. Di Kota Medan, pedagang yang menjual pepaya California sering dijumpai salah satunya adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sepanjang jalan banyak pedagang kaki lima yang menjual pepaya California. Pada mulanya mereka hanya berjualan pepaya dengan jenis yang lama misalnya pepaya bangkok dan pepaya jingga. Namun, semenjak munculnya varietas baru dari buah pepaya ini, pedagang beralih berjualan pepaya California. Peminat pepaya California cukup banyak dibandingkan dengan pepaya varietas lama. Permintaan akan pepaya California semakin meningkat, dengan bertambahnya pedagang di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan suatu bukti.

Pada tulisan ini penulis akan melaporkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pepaya California (Carica papaya)” Konsumen Di Kota Medan, untuk mengetahui pengaruh dari faktor harga pepaya California, pendapatan dan jumlah tanggungan terhadap jumlah permintaan. Metode Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) yaitu studi kasus merupakan metode yang menjelaskan jenis penelitian mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu, atau suatu fenomena yang ditentukan pada suatu tempat yang belum tentu sama dengan daerah lain. Penentuan daerah penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Karena, pada jalan ini terdapat banyak pedagang pepaya California yang dulunya adalah pedagang pepaya Jingga. Pedagang buah pepaya di sepanjang jalan ini cukup banyak. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli buah pepaya California pada pedagang yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Metode penarikan sampel adalah dengan cara accidental sampling. Accidental sampling adalah non-probabilitas

[137]


sampling. Aksidental sampel adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Karena dengan jumlah 30 orang sudah dapat mewakili sehingga sampel yang dipilih oleh peneliti sebanyak 30 orang (Dedy, 2011). Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuisioner, sedangkan data sekunder dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik daerah terkait atau literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan analisis Regresi Linear Berganda, dengan rumus: Y = a + b1X1+b2X2+b 3X3+e Dimana: Y = Permintaan Buah Pepaya (Kg) a = Konstanta X1= Harga Buah Pepaya California (Rp/Kg) X2= Pendapatan (Rp/ Bulan) X3= Jumlah tanggungan (Jiwa) Analisa regresi menyangkut tentang semua hubungan antara satu variabel tak bebas dan satu atau lebih variabel bebas (Gujarati, D.N., 2006). Uji-t untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara nyata dari masingmasing faktor permintaan pepaya

California dan juga menggunakan uji F, yang berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh nyata secara keseluruhan dari faktor yang mempengaruhi permintaan pepaya California. Uji t pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan uji 2 arah (Two Way Tailed). Apabila nilai t-hitung negatif akan dimutlakkan menjadi positif. Indikator yang digunakan untuk melihat preferensi konsumen terhadap kualitas pepaya California dalam penelitian ini adalah Rasa, Warna, ukuran, Kesegaran papaya dan kandungan gizi Rasa pepaya pada umumnya adalah manis, begitu pula rasa pepaya California yang memiliki rasa dasar yang manis. Namun demikian ada juga rasa pepaya California yang kurang manis. Warna daging pepaya California pada umumnya berwarna orange namun ada pula yang berwarna orange kekuningan. Untuk ukuran buahnya bervarian, ada yang berukuran kecil, sedang dan besar. Namun tergantung penglihatan dari konsumennya juga, ukurannya yang bervariasi tersebut juga berbeda-beda harganya. Secara umum ntuk ukuran kecil pada umumnya memiliki harga 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Pepaya California yang ditawarkan dalam studi kasus penelitian ini terlihat masih segar, karena tidak ada tampak buah yang kusut kulitnya. pepaya California ini juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk

[138]


kesehatan. Pepaya memiliki banyak vitamin C dan E. Analisa yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen pepaya California adalah dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Menurut Rangkuti, F. ( 1997), kemungkinan jawaban tidak hanya sekedar “setuju” dan “tidak setuju”, melainkan dibuat dengan lebih banyak kemungkinan jawaban, seperti berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1, Tidak Setuju (TS) Skor 2, Kurang Setuju (KS) skor 3, Setuju (S) skor 4 dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 5. Jawaban tersebut akan terlihat dengan disajikannya beberapa pernyataan yang berkaitan dengan preferensi konsumen mengenai kualitas pepaya California. Hasil dan Pembahasan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pepaya California (Carica papayae) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pepaya california dapat di uji dengan Analisis Regresi Linear Berganda. Dengan melihat ada atau tidaknya pengaruh dari harga pepaya California terhadap permintaanya, pendapatan rata-rata dan jumlah tanggungan dari konsumen. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel (Constant) Harga Pendapatan Jumlah Tanggungan R-Square t-Tabel F-Tabel

Koefisien Regresi 0,800 -2,939 1,930 0,310

tHitung

FHitung

-2,183 2,709 3,237

27,479

0,760 2,056 2,975

Persamaan yang diperoleh: Y = 0,800 - 2,939X1+ 1,930 X2 + 0,310X3

Interpretasi atas persamaan diatas menunjukkan bahwa konstanta (a) mempunyai nilai regresi sebesar 0,800, artinya jika harga, pendapatan dan jumlah tanggungan dianggap nol (0) maka diperoleh nilai permintaan sebesar 0,800 buah. Harga (X1) mempunyai koefisien regresi sebesar -2,939, artinya bahwa setiap perubahan harga sebesar Rp 1 maka akan mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 2,939 buah. Pendapatan (X2) mempunyai koefisien regres sebesar 1,930, artinya bahwa setiap perubahan pendapatan sebesar Rp 1 maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan sebesar 1,930 buah. Jumlah Tanggungan (X3) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,310, artinya bahwa setiap perubahan jumlah tanggungan sebesar 1 orang, maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan sebesar 0,310 buah. R-Square adalah sebesar 0,760 berarti bahwa variabel Permintaan

[139]


pepaya California dapat dijelaskan oleh variabel Harga, Pendapatan dan Jumlah tanggungan 76% atau variabel Harga, Pendapatan dan Jumlah tanggungan mempengaruhi variabel Permintaan pepaya Callifornia sebesar 76%. Dan sisanya sebesar 24% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. a. Pengaruh Harga Terhadap Permintaan Pepaya California Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diketahui bahwa harga pepaya California pengaruh negatif terhadap permintaan pepaya California. Artinya jika harga pepaya meningkat maka permintaan akan turun, hal ini sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran. Disaat harga papaya California mengalami peningktan maka konsumen akan beralih dari mengkonsumsi pepaya California kepada jenis buah-buahan lain atau papaya jenis lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya pepaya California yang dikonsumsi, karena pada umumnya konsumen akan mencari barang pengganti jika harga barang itu sendiri mengalami kenaikan harga. Dalam hal ini bisa saja mengkonsumsi pepaya jenis lain seperti pepaya jingga, pepaya taiwan. b. Pengaruh Pendapatan Terhadap Permintaan Pepaya California

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat dilihat pada tabel 1 bahwa diperoleh hasil bahwa pendapatan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap Permintaan pepaya California. Berdasarkan penelitian pendapatan responden dibawah Rp.2.000.000 sebanyak 5 orang, diantara Rp2.000.000Rp.6.000.000 sebanyak 25 orang pendapatan. Semakin tinggi pendapatan akan mempengaruhi keinginan konsumen dalam membeli pepaya California, sehingga akan meningkatkan permintaan jumlah pepaya California. Walaupun harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan dengan harga pepaya jenis lainnya, jika pendapatan tinggi maka masyarakat akan mampu membeli suatu barang. c. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Permintaan Pepaya California Pengujian statistik menemukan adanya pengaruh positif dari jumlah tanggungan terhadap permintaan pepaya California. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah tanggungan maka konsumsi terhadap pepaya California akan semakin tinggi. Jumlah tanggungan dari hasil penelitian rata-rata 3 orang (termasuk istri/ anak). Jumlah yang dapat dikatakan normal, karena dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa pepaya

[140]


yang dibeli oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka, tidak banyak yang dibeli oleh konsumen. Rata-rata hanya membeli 1 dan 2 buah saja. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jumlah tanggungan mempengaruhi permintaan pepaya California yang dibelinya. d. Pengaruh Harga, Pendapatan, dan Jumlah Tanggungan Terhadap Permintaan Pepaya California Penelitian ini menemukan hasil bahwa harga, pendapatan dan jumlah tanggungan dari konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Permintaan pepaya California. Hasil ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa konsumen pada saat ini menyadari buah pepaya California banyak mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan, kandungan nutrisi didalamnya buah pepaya menjadi buah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan (Rudi, 2014), antara lain mengatasi gangguan pencernaan, mencegah flu, mempertajam pengelihatan, mencegah penuaan dini, kesehatan kulit dan anti radang. Sehingga, meskipun harganya mahal, pendapatan rendah dan Jumlah tanggungan banyak mereka tetap mau mengkonsumsinya. Hal ini sesuai dengan indikator dari kandungan gizi yang terdapat pada kuesioner pada lampiran 4, banyak konsumen yang

menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Preferensi Masyarakat Terhadap Kualitas Buah Pepaya California Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih suka tidak sukanya terhadap suatu produk. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, telah diperoleh hasil preferensi konsumen melalui skala likert yang telah dibuat. a. Rasa Pepaya Pada tabel 2, terlihat bahwa sebanyak 21 konsumen menyatakan setuju terhadap pernyataan 1 dengan persentase sebesar 70%. Total konsumen yang memilih jawaban “setuju” ini merupakan jumlah terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan rasa pepaya California manis. Ada 6 orang konsumen yang menyatakan kurang setuju, artinya rasa pepaya California kurang manis. Untuk pernyataan 2, jumlah terbanyak adalah pada jawaban “setuju” sebesar 14 orang dengan persentase 46,7%. Menurut mereka pepaya California ini memang menyegarkan, meskipun ada 6 orang yang menyatakan “kurang setuju”. Namun karena ada 10 konsumen yang menyatakan “sangat setuju” maka indikator pada pernyataan 2 ini memang benar nyatanya.

[141]


Tabel 2. Indikator Rasa Pepaya No.

Pernyataan

STS N %

TS n %

Jawaban KS S N % n %

n

%

Jumlah (Total n)

SS

1.

Manis

-

-

-

-

6

20

21

70

3

10

30

2.

Menyegarkan

-

-

-

-

6

20

14

46,7

10

33,3

30

13,3

4

13,3

16

53,3

4

13,3

30

3. Legit/pulen 2 6,7 4 Keterangan: n= Jumlah Sampel (konsumen)

Pada pernyataan 3, jawaban tersebar semua varians jawaban terisi oleh konsumen. Untuk jumlah jawaban “tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju” masing-masing 4 orang. Yang menyatakan “sangat tidak setuju” ada 2 orang dengan persentase terendah sebesar 6,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daging pepaya menurut mereka pulen atau legit. a. Warna Pepaya Berdasarkan tabel 3, pada pernyataan 1 pernyataan yang disukai oleh konsumen dan yang paling besar adalah jawaban “setuju” dengan jumlah sebesar 13 orang. Dengan demikian dapat dikatakan warna daging pepaya California cukup menarik. Pada pernyataan 2, jawaban dari skala likert yang disediakan peneliti terisi semua. Akan tetapi jumlah terbanyak terdapat pada jawaban “kurang setuju” sebesar 15 orang. Memang benar fakta di lapangan warna daging pepaya California tidak selamanya berwarna

orange, terkadang banyak juga yang pucat. Untuk pernyataan 3, meskipun banyak konsumen yang kurang setuju terhadap pernyataan 2 tadi, sebagian konsumen menyatakan “setuju” terhadap warna daging pepaya yang mengundang selera. Karena banyak pedagang yang menampilkan warna daging pepaya yang lebih cerah di gerobak dagangannya, sehingga menurut konsumen warna tersebut mengundang selera. Pernyataan 4, jawaban dari skala likert juga terisi semua. Dan yang mendominasi adalah jawaban “setuju” dengan jumlah 12 orang persentase sebesar 40%. Cita rasa dari tiap pepaya California berbeda dari segi warna. Kebanyakan warna yang pucat kurang manis dibandingkan warna yang cerah. Pada pernyataan 5, jawaban “setuju” juga mendominasi sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 50%. Artinya setiap orang pasti lebih tertarik jika pepaya California itu berwarna orange dibandingkan berwarna pucat.

[142]


Tabel 3. Indikator Warna Pepaya Jawaban No. 1 2 3 4

5

Pernyataan Cukup menarik Berwarna orange mengundang selera Membentuk cita rasa berbeda berwarna orange Lebih banyak disukai konsumen

STS N % 3 10

TS

KS

n 5

% 16,7

N 11 15

% 36,7 50

n 13 12

S % 40 40

N 6 8

SS % 20 26,7

Jumlah (Total n) 30 30

-

-

2

6,7

8

26,7

12

40

6

20

30

1

3,3

2

6,7

9

30

12

40

6

20

30

6

20

2

6,7

5

16,7

15

50

2

6,7

30

Tabel 4. Indikator Ukuran Pepaya No 1. 2. 3.

Pernyataan Bervariasi Bervariasi membuat bebas memilih Ukuran kecil memudahkan dikonsumsi

% 3,3

Jawaban S n % 17 56,7

n 12

% 40

Jumlah (Total n) 30

3

10

15

50

12

40

30

3

10

12

40

15

50

30

STS n % - -

TS n % - -

KS n 1

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Ukuran Pepaya Berdasarkan tabel 4, untuk 3 pernyataan yang telah tersedia tidak ada konsumen yang menyatakan “sangat tidak setuju dan tidak setuju”. Pada pernyataan 1 jawaban yang didominasi adalah jawaban “setuju” dengan persentase sebesar 56,7% sebesar 17 orang. Berarti pepaya yang dijual oleh pedagang di sepanjang jalan Perintis Kemerdakaan memang bervariasi ukurannya. Pada pernyataan 2, sebagian konsumen yang menyatakan setuju

SS

sebesar 50%. Artinya konsumen sepakat dengan pernyataan 2, karena ukurannya yang bervariasi maka mereka bebas memilih. Pada pernyataan 3, konsumen yang menyatakan “sangat setuju” sebanyak 50 orang. Benar apa yang menjadi alasan konsumen bahwasannya ukuran pepaya California yang kecil dibandingkan dengan jenis pepaya lainnya memudahkan konsumen dalam mengkonsumsinya.

[143]


Tabel 5. Indikator Kesegaran Pepaya No 1. 2.

Pernyataan Segar Bertahan lama dibandingkan dengan jenis lainnya.

STS n % - -

TS n % - -

KS n % 4 13,3

Jawaban S N % 13 43,3

N 13

% 43,3

Jumlah (Total n) 30

-

-

1

13

16

53,3

30

-

-

3,3

43,3

SS

Tabel 6. Indikator Kandungan Gizi No 1. 2.

c.

Pernyataan Vitamin A, C dan vitamin E Baik untuk kesehatan

%

Jawaban S N %

n

%

Jumlah (Total n)

1

3,3

16

53,3

13

43,3

30

1

3,3

11

36,7

18

60

30

STS N %

TS n %

KS n

-

-

-

-

-

-

-

-

Kesegaran Pepaya Pada tabel 5, untuk pernyataan 1, masing-masing jumlah dari jawaban “setuju dan sangat setuju” adalah 13 dengan persentase masing-masing 43,3%. Berarti pernyataan tersebut layak artinya konsumen memang setuju terhadap pernyataan 1. Sesuai dengan keadaan di lapangan pepaya yang dijual oleh pedagang di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan memang terlihat lebih segar dibandingkan dengan pepaya yang dijual di pasar tradisional di Kota Medan. Sedangkan pernyataan 2, 16 orang dengan persentase 53,3% menyatakan “sangat setuju” berarti memang layak pernyataan 2 tersebut. Karena pepaya California ini memang memiliki kualitas yang tahan lama jika disimpan, dibandingkan dengan jenis pepaya lainnya.

SS

d. Kandungan Gizi Pepaya Berdasarkan data pada tabel 6 diatas, pada pernyataan 1sebanyak 16 orang yang menyatakan “ setuju” dengan persentase sebesar 53,3%. Sedangkan hanya 1 orang yang menyatakan “kurang setuju”. Dengan demikian, sesuai dengan teori yang didapat pepaya pada umumnya mengandung vitamin A, C dan E, pernyataan ini disetujui oleh konsumen. Sedangkan untuk pernyataan 2 yang menjadi jawaban paling banyak adalah “sangat setuju” karena pepaya banyak mengandung vitamin dan kandungan zat lainnya yang baik untuk kesehatan. Dengan demikian berdasarkan beberapa tabel yang disajikan mengenai indikator kualitas pepaya hampir seluruhnya jawaban yang bernilai baik dipilih oleh konsumen. Sebenarnya berbagai macam jawaban yang dipilih oleh konsumen, karena

[144]


referensi dari masing-masing konsumen itu berbeda-beda. Jawaban yang sering muncul terbanyak adalah jawaban “setuju dan sangat setuju” yaitu indikator rasa pepaya Calfornia, ukuran, kesegaran dan kandungan gizi dari pepaya California. Akan tetapi untuk indikator warna pepaya California ada dari beberapa pernyataan yang disajikan konsumen menyatakan “sangat tidak setuju, tidak setuju dan kurang setuju”. Jawaban kurang setuju untuk pernyataan 2 pada indikator warna mereka kurang setuju dengan pepaya California yang dinyatakan oleh peneliti berwarna orange. Karena banyak juga pepaya yang dijual tersebut berwarna orange pucat. Akan tetapi secara keseluruhan pepaya California memang terbukti berkualitas atas preferensi konsumen dari beberapa pernyataan yang diberikan. Simpulan Variabel harga, pendapatan dan jumlah tanggungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan pepaya California. Untuk masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh dan hipotesis diterima. Pada variabel pendapatan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada variabel jumlah tanggungan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Preferensi konsumen tentang kualitas pepaya California cukup variatif. Jawaban “sangat tidak setuju”

didominasi oleh warna pepaya yaitu pada pernyataan warna daging pepaya yang orange lebih banyak disukai oleh konsumen, namun pada penelitian ini 20% konsumen sangat tidak setuju. Inilah sisi buruk dari pepaya California. Akan tetapi preferensi konsumen banyak yang memilih jawaban “setuju dan sangat setuju” seperti indikator rasa pada pernyataan rasa pepaya California adalah manis, indikator ukuran pada pernyataan ukuran pepaya California yang ditawarkan bervariasi, indikator kesegaran pada pernyataan pepaya California lebih tahan lama dibandingkan dengan jenis pepaya lainnya, dan indikator kandungan gizi pada pernyataan pepaya California baik untuk kesehatan. Dengan demikian pepaya California benarbenar memiliki kualitas yang baik. Daftar Pustaka Anonim, 2010. Meningkatkan Daya Saing Produk Hortikultura. http://www.tanindo.com/index.p hp?option=com_content&view= article&id=347:meningkatkandaya-saing-produkhortikultura&catid=365:perluny a-meningkatkan-daya-saing-danpencitraan-pr&Itemid=95. PT Tanindo Intertraco. Surabaya. Di akses pada tanggal 12 Desember 2014. -----------, 2012. Produk Pepaya California.

[145]


http://www.sunpride.co.id/produ k/pepaya-california/. Di akses pada tanggal 13 Desember 2014. Dedy, 2011. Dasar Penentuan Jumlah Sample. http://dedylondong.blogspot.co m/2011/10/dasar-penentuanjumlah-sample.html. Diakses pada tanggal 13 Desember 2014. Gilarso, T., 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Kanisius. Yogyakarta. Gujarati, D.N., 2006. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1. Erlangga. Jakarta.

PSE,

2002. Analisis Kebjikan Pembangunan Pertanian Andalan Berwawasan Agribisnis. Monograph Seri 23. Bogor. Rangkuti, F., 1997. Riset Pemasaran. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Sukirno S., 2000.Pengantar Teori Mikro Ekonomi. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

[146]


ANALISIS KESIAPAN PERGURUAN TINGGI MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI SUMATERA UTARA Mariati dan Isnina Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Surel: [email protected] ABSTRAK Isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kini menjadi perhatian dan kajian para pelaku pendidikan, terutama Perguruan tinggi. Di tengah masalah kesenjangan mutu pendidikan yang tajam di Indonesia, tentu muncul keraguan mengenai kesiapan lulusan Perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk sukses ambil bagian dari terpuruknya pasar tenaga kerja terampil diantara Negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015 ini sudah bisa dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Wajar saja jika ada yang mempertanyakan daya saing lulusan Perguruan tinggi yang ada di Indonesia khususnya Perguruan tinggi yang ada di kota Medan. Mahasiswa adalah salah satu calon tenaga kerja terdidik yang harus memiliki kemampuan dan bersiap menghadapi persaingan di MEA 2015. Pihak perguruan tinggi khususnya pihak jurusan/ program studi sudah seharusnya mempersiapkan para lulusan yang mampu bersaing di dalam tingkat nasional ataupun ASEAN. penelitian ini merupakan hasil kajian literatur yang menunjukan kesiapan pihak perguruan tinggi di provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi MEA 2015 dalam hal kurikulum dan mata kuliah. Kata kunci: kesiapan perguruan tinggi, kurikulum. Pendahuluan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, dimana kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. terdapat empat pilar masyarakat ekonomi ASEAN yaitu kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang merata, integrasi ke perekonomian global dan pilar terakhir adalah menjadikan ASEAN

sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi melalui barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil (Bappenas 2009). Disusunnya Mutual Recognition Arrangement (MRA) sebagai upaya untuk mendukung arus bebas tenaga kerja, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. MRA sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui oleh seluruh negara ASEAN yang saling mengakui dan menerima

[147]


beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat dengan tujuan menciptakan prosedur mekanisme akreditasi sehingga mendapat suatu kesetaraan dan mengakui adanya perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek. hingga tahun 2009, yang telah disepakati oleh ASEAN yaitu MRA untuk jasa-jasa engineering, nursing, architectural, surveying qualification, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), jasa-jasa akuntansi dimana semua MRA ini ditandatangani oleh para Menteri ekonomi ASEAN (Departemen Perdagangan Dalam Negeri Indonesia, 2009). Berkenaan dengan kualitas tenaga kerja Indonesia, Indonesia selama ini lebih banyak mengirimkan tenaga kerja tidak terdidik sedangkan Filipina lebih banyak mengirimkan tenaga kerja terdidik untuk bekerja di luar negri (Primasanto, 2010). Data Human Development Index (HDI, 2013) memperlihatkan indonesai berada di posisi 111 dari 182 negara. posisi Indonesia masih kalah dari negara Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina dan hanya berada di posisi lebih baik dibanding Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar. tanpa disadari, waktu akan terus berjalan dan masyarakat Indonesia harus bersiap untuk menghadapi MEA 2015. Salah satu faktor penting dalam menghadapi MEA adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil

yang memiliki kemampuan yang dapat disetarakan dengan negara lain. Mahasiswa adalah salah satu calon tenaga kerja terdidik yang harus memiliki kemampuan dan sudah pasti harus memahami diri untuk bersiap menghadapi persaingan MEA 2015. pemberlakuan MEA seharusnya mendorong mahasiswa untuk belajar dengan baik, mempersiapkan semua kemampuan agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. hasil keluaran dari kualitas mahasiswa tentunya berasal dari didikan yang didapatkan selama masa kuliah. Pihak Perguruan tinggi khususnya pihak jurusan maupun program studi sudah seharusmya mempersiapkan para lulusan yang mampu bersaing di dalam tingkat nasional ataupun ASEAN. oleh karena itu, berdasar latar belakang tersebut didapat suatu rumusan masalah berupa bagaimana kesiapan pihak Perguruan tinggi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 khususnya dalam mempersiapkan calon tenaga kerja terdidik suatu jurusan tertentu yang tergabung dalam MRA berdasarkan beberapa indikator yang ditetapkan peneliti dan bagaimana pengelompokan jurusan/ prodi dalam kesiapannya menghadapi pemberlakuan ASEAN Economic Area/ Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi

[148]


(KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada 1998. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam menghadapi MEA,

Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri nasional, pengembangan infrastruktur, pengembangan logistik, pengembangan investasi, dan pengembangan perdagangan (www.fiskal.depkeu. go.id). Selain hal tersebut masingmasing Kementerian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis. Menurut Suroso (2015) dalam bidang pendidikan, Pemerintah juga dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan. Penyesuaian kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setara dengan negara-negara ASEAN dan internasional mulai dilakukan. Kerja sama di antara institusi perruan tinggi ataupun industry didalam dan luar negeri juga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat mutu lulusan. Kerjasama dengan asosiasi profesi yang resmi juga diperkuat agar ada kesepahaman antara apa yang diproduksi perguruan tinggi dan apa yang diharapkan industri dari delapan profesi yang terbuka dalam MEA 2015. Dari hasil penelitian yang dirangkum dalam judul “Pemetaan

[149]


Pekerja Terampil Indonesia Dan Liberalisasi Jasa ASEAN” yang merupakan laporan ASEAN Study Center UI bekerja sama dengan Kementrian Luar Negeri RI tahun 2013, delapan profesi yang terbuka di MEA 2015 punya tantangan masingmasing yang harus juga dipikirkan oleh dunia pendidikan. Perlu ada perbaikan untuk penyamaan kompetensi, lama belajar hingga memaknai pendidikan profesi. Untuk itu dalam menyongsong pasar bebas MEA, Indonesia telah mempercepat kesiapannya dalam berbagai hal yang harus dipenuhi dalam semua bidang khususnya penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka tersebut sebagai acuan negosiasi kerjasama saling pengakuan kompetensi antar Negara. Update kurikulum pendidikan di Indonesia sudah dipersiapkan dengan matang yang di atur dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 level I-IX, yang disamping mengatur deskripsi setiap level KKNI, tetapi juga kesetaraan untuk pencapaian melalui system pendidikan dan juga pencapaian melalui pelatihan dan pengalaman ditempat kerja. Kurikulum Perguruan Tinggi Di Indonesia, hakikat perguruan tinggi (PT) disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Keempat Pasal 19 Ayat 1 sebagai berikut “pendidikan tinggi

merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”. Selanjtnya, pada Pasal 20 disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas (Ayat 1): perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; serta perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi (ayat 3). Dari rumusan UU No. 20 tahun 2003 tersebut telah nampak peranan perguruan tinggi dalam pembangunan bangsa yang diharapkan, yaitu mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya potensinya melalui program akademik, profesi, dan atau vokasi; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kajian dan penelitian; dan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum (curriculum plan) dirupakan dalam bentuk rincian, mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan. Sedang kurikulum sebagi sebuah pelaksanaan

[150]


program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (actual curriculum). Akan tetapi dengan cara pandang yang luas kurikulum bisa berperan sebagai (1) manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofis yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) Patron atau pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajaran, (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, serta (6) ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan kelulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ukuran bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai sesuatu dokumen saja, namun mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Salah satu kebijakan yang secara langsung terkait dengan penyiapan sumberdaya manusia adalah penetapan Indonesian Qualification Framework (IQF) yang lebih dikenal dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Terkait dengan implementasi KKNI di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah menetapkan KKNI dan Arah Kurikulum LPTK pada tahun 2011. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan pemberlakuan KKNI secara lebih luas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Dalam Permen tersebut diatur segala sesuatu yang terkait dengan proses pembelajaran dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang diharapkan mampu berkompetisi secara global. Beberapa hal penting yang termuat dalam Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tersebut adalah: pengertian KKNI bidang pendidikan tinggi, penjenjangan kualifikasi, pendidikan non formal dan informal, capaian belajar (learning outcomes), dan penyetaraan kompetensi. Untuk pendidikan tinggi, jenjang kualifikasi dimulai dari jenjang 3 (setara lulusan diploma 1), selanjutnya jenjang 4 (setara lulusan diploma 2), jenjang 5 (setara lulusan diploma 3), jenjang 6 (setara lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana), jenjang 7 (setara dengan pendidikan profesi), jenjang 8 (setara magister terapan, magister, atau spesialis satu), dan jenjang 9 (setara doktor terapan, doktor, atau

[151]


spesialis dua). Masing-masing jenjang memiliki kompetensi atau learning outcomes yang harus dicapai oleh peserta didik. Penyusunan dan pemberlakuan KKNI merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah dalam menghadapi persaingan global, utamanya menghadapi MEA 2015. Dari proses/ tata kelola pengembangan KKNI nampak kecenderungan antisipasi tersebut; dimulai dari kajian terhadap dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dilakukan tahun 20032006; selanjutnya pada tahun 2009 dilakukan studi literatur dan komparasi dengan sejumlah negara yang sudah maju (Australia, New Zealand, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Thailand, Hongkong, dan Komisi Pendidikan Tinggi Eropa). Tahapan berikutnya adalah pengembangan KKNI yang dilakukan oleh Kementerian Nakertrans dan Kemendiknas tahun 2010. Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiknas menetapkan KKNI dan Arah Kurikulum LPTK. Tahun 2012 mulai diiimplementasikan KKNI, sinkronisasi antar sektor, dan pengakuan oleh berbagai sektor atas kualifikasi KKNI. Pada tahun 2016 yang akan datang diharapkan sudah terjadi penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI, Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL), pendidikan multi entry dan multi exit, dan pendidikan sistem

terbuka. Akhir dari implementasi KKNI adalah terwujudnya kesetaraan dan pengakuan kualifikasi antara SDM Indonesia dan SDM asing. Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem pengakuan kompetensi nasional, KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk: 1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 3. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja; 4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI secara konseptual disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/ pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/ pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial (Dirjen Dikti, 2010:18).

[152]


Keempat parameter yang terkandung dalam masing‐masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut deskriptor KKNI. Internalisasi dan akumulasi keempat parameter yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur atau melalui pengalaman kerja disebut capaian pembelajaran. Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam setiap deskriptor KKNI untuk jenjang kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur‐unsur keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), keahlian (know‐how) dan keterampilan

(skill) yang bervariasi satu dengan yang lain. Capaian pembelajaran suatu pendidikan dapat memiliki kandungan keterampilan (skill) yang lebih menonjol dibandingkan dengan keilmuan‐nya (science), akan tetapi dberikan pengakuan penjenjangan kualifikasi yang setara. Gambar 3 menjelaskan bahwa untuk jenjang kualifikasi yang semakin tinggi maka deskriptor KKNI akan semakin berkarakter keilmuan (science) sedangkan semakin rendah akan semakin menekankan pada penguasaan keterampilan (skill) (Dirjen Dikti, 2010:19).

Gambar 1. Penjenjangan KKNI melalui 4 jejak jalan (pathways) serta kombinasi ke‐empatnya

[153]


Gambar 2. Kandungan KKNI yang bervariasi untuk suatu jenjang kualifikasi yang setara

Gambar 3. Kandungan keilmuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang bervariasi untuk jenjang kualifikasi yang berbeda Dengan demikian penerapan KKNI sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kualitas dan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang berlangsung di Indonesia menyongsong diberlakukan kawasan perdagangan bebas.

Kesiapan Universitas sebagai Pengelola Kurikulum KKNI Keberhasilan pendidikan di universitas membutuhkan dukungan sistem manajemen yang rapi dan terkoordinasikan dengan baik, yang secara operasional dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi.

[154]


Sesuai dengan posisinya, universitas berperan sebagai pembuat kebijakan (policy maker), organisator (organizer), dan fasilitator (facilitator) bagi terselenggaranya berbagai program dan aktivitas pendidikan oleh fakultas dan jurusan/ program studi. Sebagai pembuat kebijakan, universitas merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya program dan sistem pendidikan yang berkualitas. Sebagai organisator, unversitas mengorganisasikan dan mengkoordinasikan seluruh perencanaan dan penyelenggaraan program pendidikan oleh fakultas dan jurusan/ program studi. Sebagai fasilitator, universitas melakukan upaya-upaya bimbingan, motivasi, dan pemberian dukungan (termasuk dukungan finansial) sehingga memberdayakan fakultas dan jurusan/ program studi untuk menyelenggarakan program pendidikan secara efektif sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengoperasionalkan tugas dan fungsi di atas, universitas perlu merancang dan mengimplementasikan sejumlah kegiatan, yakni sebagai berikut: (a) mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum untuk berbagai jenis program dan tingkat pendidikan yang diselenggarakan; (b) mengevaluasi dan mengembangkan sistem akademik yang mendukung implementasi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas; (c) Mengevaluasi dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi serta

sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terciptanya kinerja dan budaya akademik dosen dan mahasiswa yang mendukung terselenggaranya program pendidikan yang efsien dan efektif; (d) memfasilitasi dan menyediakan dukungan, termasuk dukungan dana, terhadap aktivitasaktivitas kajian inovatif dan penelitian pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh dosen, kelompok dosen, jurusan/ program studi, fakultas, dan/ atau pusat kajian tertentu yang ada di lingkungan Universitas; (e) menyediakan dan mengembangkan berbagai program pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), khususnya dosen, melalui berbagai aktivitas yang relevan seperti program pendidikan gelar (degree training), pelatihan short course (non degree training), dan program recharging; (f) menyediakan, mengembangkan, dan memelihara sarana dan prasarana fisik bangunan dan alat perlengkapan pendidikan lainnya, khususnya perlengkapan ruang kelas, yang memungkinkan diselenggarakannya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi dosen dan mahasiswa; serta (g) pengembangan jejaring dan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak dan lembaga lain terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan serta pemantapan kinerja dan profesionalisme kelulusan baik

[155]


untuk tenaga pendidik maupun tenaga non kependidikan. Kesiapan Fakultas dalam Mendukung Kurikulum KKNI Untuk mendukung implementasi kurikulum, universitas akan mengembangkan pedoman akademik, sistem informasi akademik dan sistem penunjang lainnya yang lebih fleksibel, akomodatif, dan terintegrasi sehingga memudahkan program studi atau jurusan dalam merespon tuntutan dinamika perubahan kurikulum sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan. Terdapat empat peran utama yang perlu ditampilkan dalam pembenahan dan peningkatan kualitas program pendidikan, yakni peran sebagai mediator (mediator), koordinator (coordinator), fasilitator (facilitator), dan sebagai pemonitor (monitor). Sebagai mediator, fakultas berupaya menjembatani komunikasi antara universitas dengan jurusan/program studi. Sebagai koordinator, fakultas mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan oleh jurusan/ program studi yang ada di lingkungannya. Sebagai fasilitor, fakultas (bersama dengan universitas) memberikan berbagai dukungan dan bimbingan yang perlu dan dapat dilakukan terhadap jurusan/ program studi dalam penyelenggaraan program pendidikan dan non. Terakhir sebagai pemonitor dan evaluator sesuai dengan taraf kewenangannya, fakultas berupaya memantau dan memberikan

masukan sejak dini (early warning) terhadap penyelenggaraan program pendidikan yang diselenggarakan oleh jurusan/ program studi yang ada di lingkungannya. Sesuai dengan peran-perannya di atas, ada sejumlah aktivitas yang perlu dirancang dan diimplementasikan oleh fakultas berkenaan dengan program penyelenggaraan pendidikan, yakni sebagai berikut: (a) Menjembatani dan memfasilitasi komunikasi jurusan/ program studi dengan universitas, khususnya berkenaan dengan usulanusulan program yang diajukan oleh jurusan; (b) Mensosialisasikan berbagai ketetapan dan kebijakan universitas berkenaan dengan program dan sistem pendidikan; (c) Mengkoordinasikan kegiatan jurusanjurusan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum pendidikan dan non; (d) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan sistem perkuliahan yang dilakukan oleh jurusan/ program studi; (e) Memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan jurusan/ program studi untuk melakukan kajian-kajian penelitian dan pengembangan tentang inovasi pendidikan dan non; serta (f) Melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk pelaksanaan PPL baik untuk program studi/ jurusan kependidikan maupun nonkependidikan. Sebagai lembaga eksekutor atau pelaksana kegiatan akademik terdepan dari kebijakan dan ketetapan universitas, jurusan/ program studi

[156]


memobilisasi dan mengkoordinasikan seluruh staf dosen dalam penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan. Dalam hal ini, ada sejumlah aktivitas yang perlu dirancang dan direalisasikan oleh jurusan/ program studi, yakni: (a) mengkoordinasikan implementasi kurikulum yang berlaku dalam bentuk penjabaran ke dalam bentuk pemetaan Kerangka Kualifikasi Lulusan (KKL) yang dinyatakan dalam rumusan gabungan antara kompetensi dengan substansi keilmuan penciri program studi yang bersangkutan, deskripsi, silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat evaluasi yang diperlukan secara komprehensif dan sinergis; (b) sesuai dengan ramburambu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh universitas, jurusan/ program studi segera melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang terintegrasi dan berkesinambungan antara program pendidikan S1, S2, S3, dan program pendidikan profesi; (c) melakukan kajian-kajian penelitian dan aktivitas pengembangan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan inovasi pendidikan pada jurusan/ program studi masing-masing; (d) merancang dan mengimplementasikan program pembinaan dan pengembangan SDM yang mendukung terselenggaranya program pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti program pendidikan degree dan/atau short course yang relevan bagi para dosen, baik di dalam

maupun di luar negeri, penerapan sistem penugasan yang rasional dan proporsional, penerapan sistem reward dan punishment yang adil dan bijaksana, dan penganggaran kegiatan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jurusan yang mengakomodasi keperluan aktivitas pengembangan diri dan profesionalisme dosen (penyediaan dana untuk pelatihan, seminar, penulisan buku, dan sebagainya); (e) menyelenggarakan program dan sistem pendidikan dengan sepenuhnya berpedoman pada sistem akademik yang berlaku dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kurikulum; (f) dengan koordinasi universitas, mengembangkan jejaring dan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak terkait di dalam dan di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pemantapan kinerja dan profesionalisme di lapangan melalui pola pembinaan dalam model pengembangan profesi berkelanjutan (continous professional development); dan (g) mengembangkan budaya akademis dan iklim kerja yang mendukung proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Untuk menunjang manajemen implementasi kurikulum pada tingkat program studi atau jurusan yang menekankan pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran berkelanjutan (continous quality improvement), standarisasi semua kegiatan akademik atau implementasi kurikulum harus dilakukan.

[157]


Dalam berbagai survei dan penelitian yang telah dilakukan, aspek soft skills menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan seseorang. Seperti hasil penelitian dari Harvard University, Amerika Serikat yang bekerja sama dengan National Association of Colleges and Employers (NACE) menunjukkan bahwa kesuksesan seorang tidak lagi hanya semata didasarkan pada dimensi hard skills, tetapi aspek soft skills justru menjadi hal yang dominan dalam menopang ataupun meniti karir kesuksesan sesorang. Bahkan penelitian itu juga mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% olehsoft skills (NACE, 2002). Sebagaimana disampaikan Mendikbud Muhammad Nuh saat peringatan Hardiknas 2012 bahwa tahun ini kami canangkan sebagai masa ‘menanam’ generasi emas tersebut. dari 2012-2035, indonesia mendapat bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang tua. Bonus demografi ini menggambarkan situasi dimana jumlah penduduk usia produktif 15 s/d 60 tahun lebih tinggi daripada usia nonproduktif. Secara teoritik ini bermakna lebih banyak output nasional yang bisa dihasilkan karena angkatan kerja lebih banyak dari yang bukan angkatan kerja. Generasi emas 2045 yang diharapkan terwujud bersamaan dengan masa bonus demografi, bonus itu bisa lewat begitu saja, tanpa bekas,

tanpa memberikan kemajuan spektakuler seperti diharapkan, apabila tidak diikuti upaya serius untuk mengoptimalkan angkatan kerja yang jumlahnya lebih banyak dari non- angkatan kerja. Bahkan angkatan kerja yang besar itu bisa menjadi malapetaka manakala mereka tidak memberikan kontribusi pada penambahan output nasional karena tidak bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan. Simpulan Berdasarkan Direktori Perguruan tinggi Swasta Sumatera Utara tahun 2014 meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik memiliki 253 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Sumut hal ini merupakan peluang besar untuk bersatu menghadapi MEA, karena sudah memiliki profil lulusan masingmasing. Gagasan MEA yang sudah didesain sejak KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003, sudah tidak mungkin ditunda lagi dan akan dilaksanakan pada 31 Desember 2015, mengingat MEA 2015 diikat dalam suatu payung hukum, berupa Piagam ASEAN ditandatangani para pemimpin negara ASEAN pada tahun 2007. Walaupun waktunya sudah sangat dekat, namun persiapan perguruan tinggi dan masyarakat di Sumut menghadapi MEA masih sangat minim. Jangankan melakukan antisipasi atau mengambil langkah-langkah dalam menghadapi MEA, sosialisasi pun masih sangat terbatas. Mencermati situasi demikian, sebenarnya Masyarakat Ekonomi

[158]


Asean dibidang perdagangan sudah berjalan tanpa kita sadari ini dibuktikan dengan masuknya produkproduk impor dari Negara ASEAN ke Indonesia, bahkan produk teknologi dan otomotif dari negara China dan Jepang, maka tidak ada kata terlambat bagi perguruan tinggi di tanah air dan para mahasiswa dan lulusannya untuk melakukan perbaikan dan penguatan kelembagaan atau individu guna meningkatkan daya saingnya khususnya dibidang pendidikan. Tidak kita sadari perguruan tinggi asing sebenarnya sudah menerobos pasar pendidikan Indonesia hal ini terbukti dari adanya universitas asing yang sudah membuka di Indonesia seperti Monash University Australia yang bertempat di Jakarta dari tahun 2002. Perguruan tinggi di Sumatera Utara harus siap dalam menghadapi dan mau tidak mau pasti akan dihadapi, terutama berbagi pengetahuan hardskill dan wawasan orientasi kualitas dalam menghasilkan lulusannya, pembekalan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi, leadership, kemampuan etos kerja, serta kemampuan tambahan berbahasa asing serta penguasaan teknologi informasi yang baik, perlu dikembangkan di perguruan tinggi sebagai bagian untuk meningkatkan daya saing lulusan dengan melaksanakan program Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang penerapan

kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Generasi emas 2045 yang diharapkan mewujud bersamaan dengan masa bonus demografi, Bonus itu bisa lewat begitu saja, tanpa bekas, tanpa memberikan kemajuan spektakuler seperti diharapkan, apabila tidak diikuti upaya serius untuk mengoptimalkan angkatan kerja yang jumlahnya lebih banyak dari non- angkatan kerja. Bahkan angkatan kerja yang besar itu bisa menjadi malapetaka manakala mereka tidak memberikan kontribusi pada penambahan output nasional karena tidak bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu PTS di Sumatera Utara harus saling bahu membahu membantu dan memotivasi perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia khusus di bidang pendidikan dengan melaksanakan kerjasama tridarma serta melakukan kerjasama dengan perusahaan nasional dan internasional dan membekali mahasiswa dengan berwirausaha mandiri serta dapat membuka lapangan pekerjaan, serta berpikir positif kedatangan MEA dalam perluasan pasar bagi produk dan jasa Indonesia serta terbukanya peluang lapangan kerja bagi tenaga kerja trampil Indonesia, dan salah satu jalan untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan cara memanggil pulang kembali ahli-ahli keilmuan yang bekerja di negara lain untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

[159]


Daftar Pustaka Bappenas. Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 2014. kementrian Bpn/Bappenas. Dirjen Dikti. (2010). Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Edisi 1. Jakarta: Dikti. Nurhasanah. Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Kurikulum berbasis KKNI. Jurnal Fikratuna Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2014 Kariyam , Reza Aditya Pratama, Amalia Fauziah, Ganeri Kartika Amalia, Nur Humaerah Jafar,

Dini Rachmani Afifah, Dian Asri Lestari. No date. Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kunaefi, T. D. dkk. 2008. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi.(Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi)

[160]


PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TINDAKAN KORUPSI DI KOTA MEDAN Nalil Khairiah, Nurzannah, Nurhasanah Nasution Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Surel: [email protected] ABSTRAK Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, korupsi tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga masalah global karena menyangkut kehidupan publik. Untuk mewujudkan sistem politik demokratis maka good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan alternatif untuk memperbaiki sekaligus mereformasi birokrasi. Penerapan good governance merupakan tindakan preventif terhadap tindakan korupsi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi. Adapun sampel penelitian 100 orang yang berasal dari 10 perguruan tinggi terakreditasi, Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi negatif. Kata kunci: reformasi birokrasi, demokratisasi, birokrasi Pendahuluan Salah satu agenda yang dituntut dalam peristiwa gerakan reformasi 1998 adalah penghapusan korupsi-kolusi dan nepotisme KKN). Namun setelah 16 tahun berlalu korupsi seakan tetap betengger menjadi masalah yang tidak tertuntaskan hingga saat ini, bahkan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya politisi maupun kepala daerah yang terjebak dan terseret dalam masalah ini. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi (Klipgaard, 2005: 1). Lebih lanjut Klipgaard menyatakan bahwa korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan

wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa saja mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah, dapat terjadi di dalam tubuh organisasi, maupun di luar organisasi (misal, pemerasan). Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Dieter Frisch (Pope, 2007: 9) mengatakan bahwa korupsi memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa; memperbesar utang suatu negara (dan memperbesar biaya cicilan utang di masa datang); menurunkan standar, karena barang

[161]


yang diserahkan adalah barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentuakan diawal. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa saja mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah, dapat terjadi di dalam tubuh organisasi maupun di luar organisasi (misal: pemerasan). Korupsi kadangkadang dapat membawa dampak positif di bidang sosial, namun pada umumnya, korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan. Merujuk hasil survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga biro konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (Perc) yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 negara di Asia. Indonesia memperoleh angka hampir sepuluh dengan skors 9,25 (sepuluh adalah skor tertinggi). Sementara, India 8,90 Vietnam 8,67, Philipina 8,33. Kategori negara terbersih dari korupsi adalah Singapura (0,5) dan Jepang (3,5). Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan menepati posisi ke 3, dengan perolehan skor masing-masing 3,60, 6,10, dan 6,67. (Budiwinarno: 2008, Septiana Dwi-Putrianti: 2009). Data diatas, menunjukan bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga global. Pentingnya survei tersebut dilakukan untuk memetakan tingkat transparansi suatu negara dan sebagai penunjuk baiknya tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan good governance merupakam suatu kondisi yang ideal

dalam era globalisasi ini. Tingkat ketergantungan yang semakin kuat antara satu negara dengan negara lain membutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, jujur, adil berdasar hukum, kepemimpinan yang visioner dan partisipasi masyarakat menjadi dasar kepercayaan dunia Internasional dalam membangun kerjasama. Dalam konteks Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Berbagai persoalan yang dihadapi seperti tingkat korupsi yang tinggi, konflik di tingkat elit politik, konflik antar massa, kemiskinan, dan buruknya pelayanan publik menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk menerapkan good governance secara maksimal diperlukan political will keinginan yang kuat dari elit politik untuk memperbaiki dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Pendidikan masyarakat (public education) merupakan salah satu instrumen untuk menggerakkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mengevaluasi sistem politik. Dalam hal ini khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat berintelektual diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Seperti hasil deklarasi yang dirumuskan pada “World Confrense Higher Education” di Paris tahun 1998, bahwa misi dan fungsi pendidikan tinggi adalah untuk membantu melindungi dan memper-

[162]


kuat nilai-nilai sosial dengan melatih mahasiswa dalam nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan demokratis. Perguruan tinggi merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan. Eksistensi mahasiswa dapat dilihat dari: pertama, mereka adalah kaum terpelajar atau inteletual. Kedua, mahasiswa adalah calon pemimpin. Ketiga, mahasiswa adalah penggerak perubahan. Keempat, mahasiswa adalah garda terdepan dalam perbaikan masyarakat karena potensi intelektualitas, obsesi, dan cita-cita masa depan mereka (Harahap: 2005). Selain itu, pendidikan tinggi sesuai dengan deklarasi “world Declaration On Higher Education For the Twentyfirst Century: vision and Action” UNESCO, 1998 (Azra: 2002) menyatakan bahwa misi dan fungsi pendidikan tinggi adalah untuk membantu dan melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan melatih anak-anak muda dalam nilainilai yang membentuk dasar kewarganegaraan demokratis; dan dengan memberikan perpektif kritis dan tidak bias guna membantu dalam pembahasan tentang pilihan-pilihan strategis, dan pengamatan perspektif humanistic. Edward Shills (Harahap: 2005) menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi atau universitas memiliki tugas yang khas, yaitu secara metodis menemukan dan mengajarkan kebenaran tentang hal-hal yang serius dan penting. Diantaranya meningkat-

kan pengetahuan mahasiswa dalam hal sikap dan metode untuk mengkaji dan menguji secara kritis kepercayaankepercayaan mereka, agar apa yang dipahami dan diyakininya terbebas dari kekeliruan. Oleh sebab itu, mahasiswa yang menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi sarat dengan nilai-nilai seperti yang dikemukakan oleh Deliar Noer (Harahap: 2005), bahwa ciri-ciri intelektualitas yang sepatutnya dimiliki oleh mahasiswa adalah mandiri, kritis dan terbuka, berpihak kepada kebenaran dan penegakannya, mempunyai pendirian yang teguh, peduli terhadap masyarakat, tidak terikut arus, tidak hidup terisolasi, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, seorang intelektual atau mahasiswa adalah seorang yang senantiasa peduli pada masyarakat dan peduli kepada persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kerangka Teori 1. Pendidikan Nilai & Mahasiswa Pendidikan memiliki makna sebagai suatu proses, maka pendidikan tidak hanya sekedar mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup dalam masyarakat sekarang, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup dimasa yang akan datang seperti konsep UNESCO, bahwa pembelajaran adalah to know, to do, to be, dan live together. Artinya pendidikan tidak hanya untuk pengetahuan, pekerjaan, tetapi kemampuan untuk hidup bersama. Dengan pendidikan seorang anak

[163]


memiliki hidup, menyesuaikan diri, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang dinamis. Sementara nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan bagi seseorang untuk bertindak atau menghindarinya (H. Uno, 1988:1). Berarti nilai memiliki arti penting bagi subjek nilai juga berhubungan dengan sistem kepercayaan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak. Selain itu Gazalba (1975), menegaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalaan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirit, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sesuatu memiliki nilai apabila seseorang telah memiliki pengetahuan terhadap objek yang dinilai sehingga bisa saja terjadi sesuatu bernilai bagi seseorang tetapi tidak bernilai bagi orang lain. Oleh sebab itu, nilai-nilai universal yang menyangkut kepentingan bersama haruslah dipahamkan kepada masyarakat sehingga nilai sesuatu itu penting dan berharga. Pendidikan nilai dimaknai sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, melalui proses

pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten (Mulyana, 2004: 119). Lebih lanjut Mulyana menyatakan bahwa tujuan pendidikan nilai adalah membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Secara khusus, pendidikan nilai ditujukan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, serta membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah usaha sadar secara sistematis untuk menyadarkan tentang nilai sampai pada terwujudnya perilakuperilaku yang bernilai. Persamaan konsep korupsi Klitgaard: C= M+D-A Dimana: C = Corruption/Korupsi M = Monopoly/Monopoli D = Discretion/Diskresi A = Accountibility/Akuntabilitas Persamaan tersebut menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasaan sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas). Pengertian ini menyoroti korupsi sebagai perilaku yang merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak. Hal

[164]


ini dapat saja terjadi di sektor pemerintahan, swasta atau bisnis dan dalam masyarakat. Lebih lanjut, untuk mengenali suatu tindakan korupsi atau bukan mungkin lebih baik dilakukan identifikasi yang memenuhi unsurunsur korupsi, antara lain: (a) suatu penghianatan terhadap kepercayaan; (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum; (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (d) dilakukan dengan rahasia kecuali dengan keadaan dimana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain; (g) Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti. dengan mutu dibawah standar dan teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu; dan menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarka modal. Frisch menunjukkan bahwa bila suatu negara memperbesar hutangnya agar dapat melaksanakan proyek-proyek yang tidak layak dari sisi ekonomi, utang tambahan itu tidak saja mencakup 10 hingga 20 persen biaya tambahan yang timbul karena korupsi, tetapi seluruh investasi. Dalam arti 100 persen investasi dilakukan atas dasar keputusan yang tidak jujur, untuk melaksanakan proyek-proyek yang tidak produktif dan perlu.

Persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat (2007: 50) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori. Persepsi merupakan inti komunikasi, dan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam suatu proses komunikasi sehingga pada akhirnya persepsi akan menentukan apakah suatu pesan diterima atau diabaikan. (Mulyana, 2007: 182). Pada tahap pengindraan (sensasi), ke semua unsur penginderaan merupakan penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar, sehingga melalui penginderaan setiap orang dapat mengetahui dunia. Sedangkan atensi tidak terelakkan karena sebelum seseorang merespon atau menafsirkan kejadian haruslah terlebih dahulu memperhatkan kejadian. Dengan demikian, persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi, termasuk orang lain dan diri sendiri.

[165]


No 1. 2. 3.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 1. Jumlah mahasiswa 3 Perguruan Tinggi Negeri di Kota Medan TA. 2013/2014 Nama Perguruan Tinggi Jumlah Universitas Islam Negeri (UIN) Medan 8352 Universita Negeri Medan (UNIMED) 22049 Universitas Sumatera Utara 48155 Jumlah 78556

Tabel 2. Jumlah mahasiswa 10 Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi di Kota Medan 2013/2014 Nama Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara 7035 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 26615 Universitas HKBP Nommensen 13529 Universitas Muslim Nusantara 6837 Institut Teknologi Medan (ITM) 6698 Universitas Medan Area 6823 Universitas Methodist Indonesia 6328 Universitas Panca Budi 6030 Universitas Katholik St. Thomas 7977 Universitas Prima Indonesia 6053 Jumlah 93025

Tahap terpenting dari persepsi adalah interpretasi atas informasi yang diperoleh melalui salah satu indra atau lebih.Lebih lanjut Mulyana menyatakan, untuk dapat menginterpretasikan makna adalah dengan menginterpretasikan makna informasi yang dipercayai mewakili objek tersebut. Jadi, pengetahuan melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek yang sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut. Selain itu persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional disebut juga faktor-faktor personal karena

berasal dari kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Artinya, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu. Sementara faktor struktural berasal semata-mata dari stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu, artinya sesorang mempersepsikan sesuatu secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan oleh Kohler (Rakhmat, 2007: 59), jika ingin memahami suatu peristiwa tidak dapat meneliti fakta-fakta secara terpisah tetapi harus memandangnya

[166]


dalam hubungan keseluruhan. Lebih lanjut Mulyana (2007) melakukan beberapa pengelompokan persepsi antara lain persepsi sosial dan persepsi budaya. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami dalam suatu lingkungan. Metode Metode yang digunakan adalah metode survey, dengan menggunakan grounded reasearch untuk mengeksplorasi nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh responden. Data yang telah diambil dari responden dieksplorasi dengan metode analisis kritik (Noeng: 1996) dengan mendeskripsikan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Medan dengan mengambil sampel 100 mahasiswa dari sepuluh perguruan tinggi; universitas, institut maupun akademi, baik negeri maupun swasta yang terakreditasi. Kriteria pemilihan sampel adalah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Hasil Korupsi dianggap penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, korupsi dikelompokkan atas tujuh bagian besar, yaitu: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan

curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Indikator tindakan korupsi adalah: 1. Penyalahgunaan kekuasaan meliputi pekerjaan penting pada suatu instansi diberikan berdasarkan rekomendasi pejabat, dan rekrutmen yang berdasarkan hubungan kedekatan keluarga atau teman. 2. Menggunakan Kekuasaan Untuk Keuntungan Pribadi, meliputi: a) menggunakan sarana dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, b) memberi kemudahan bagi keluarga dan kolega untuk menggunakan sarana dan fasilitas kantor, c) menggunakan/ memakai uang negara/ kantor untuk keperluan pribadi, dan memungut sejumlah uang atas layanan publik. 3. Tidak melaksanakan tugas karena lalai/ sengaja, 4. Melakukan kegiatan yang tidak sah, seperti; pemerasan, dan. memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa. Berdasarkan data tabel 1, sebanyak 80,6% responden menyatakan tidak setuju terhadap penyalahgunaan kekuasaan, seperti memberikan pekerjaan penting berdasarkan rekomendasi serta rekrutmen yang didasarkan pada hubungan kedekatan keluarga maupun teman dan 19,4% setuju. Hal ini menunjukkan responden menginginkan adanya transparansi dalam rekrutmen. Hanya saja pada menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seperti

[167]


menggunakan sarana dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan memberi kemudahan bagi keluarga dan kolega menggunakan fasilitas, sebanyak 54,1% setuju dan 45,9% tidak setuju. Artinya, responden masih permisif dan menganggap sarana

publik dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu hal ini akan memberi peluang korupsi akan berlangsung karena tidak dapat membedakan sarana publik dan pribadi.

Tabel 1 Rekapitulasi Persepsi Terhadap Tindakan Korupsi No 1

2

3 4

Yang dipersepsi Penyalahgunaan kekuasaan meliputi: a) pekerjaan penting pada suatu instansi diberikan berdasarkan rekomendasi pejabat. b) rekrutmen yang berdasarkan hubungan kedekatan keluarga atau teman Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, meliputi: a) menggunakan sarana dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, b) memberi kemudahan bagi keluarga dan kolega untuk menggunakan sarana dan fasilitas kantor, c) menggunakan/memakai uang kantor untuk keperluan pribadi, dan memungut sejumlah uang atas layanan Tidak melaksanakan tugas karena lalai/sengaja Melakukan kegiatan yang tidak sah, seperti pemerasan, dan. memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa.

Setuju (%) 19,4

Tidak setuju (%) 80,6

54,1

45,9

17,4 22,4

82,6 77,6

Gambar 1. Modus Korupsi 2009 (ICW, Bappenas 2010)

[168]


Persepsi ini diperkuat dengan hasil penelitian ICW tahun 2009 yang menunjukkan penyalahgunaan anggaran terdapat 32 kasus seperti yang terlihat pada gambar 1. Data dari ICW ini menunjukkan bahwa keuangan daerah seperti APBD yang merupakan sektor penting yang akan digunakan untuk pembangunan daerah adalah sektor yang paling rawan dikorupsi. Selain itu, pada kategori tidak melaksanakan tugas karena lalai/ sengaja sebanyak 17,4% setuju dan 82,6% tidak setuju jika seperti pemerasan dan memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa, sebesar 22,4% responden setuju dan 77,6% responden tidak setuju. Dengan demikian responden memiliki nilai positif terhadap pencegahan korupsi. Pembahasan Tindakan korupsi yang ditandai oleh penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, tidak melaksanakan tugas karena lalai, dan melakukan kegiatan yang tidak sah seperti pemerasan menurut Artidjo AlKostar (Jurnal Hukum, edisi khusus Vol.16, subyek Oktober 2009) adalah bentuk korupsi politik. Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan politik menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan

di berbagai aspek kehidupan rakyat. Dengan demikian korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, dan kewenangan yang oleh rakyat. Lebih lanjut menururut Artidjo, munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan lemahnya pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan kekuaasaan, dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, patronase juga menjadi alur korupsi. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW: 2013) patronase di daerah mendorong korupsi di balik alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Aspek patronase menempatkan kroni, dan para kerabat bupati sebagai pemilik usaha izin tambang tanpa didasarkan pada kompetensi perusahaan, dan hal ini digunakan sebagai biaya politik bupati dan kerabatnya (http://.mongabay.co.id/ 2014/0/03/patonase di daerah dorong korupsi di balik alih fungsi lahan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktek korupsi yang terjadi pada lingkaran kekuasaan harus dicegah dan diberantas dengan keinginan kuat dari pemerintah. Komitmen prinsip penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilaksanakan. Berdasar hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Rasul, 2009) peran aparat kepolisian, kejaksaan, dan peran aparat pengadilan menyatakan 57,5% responden memberikan respon negatif atas peran aparat kepolisian dalam

[169]


percepatan pemberantasan korupsi. Hal yang sama ditemukan Kompas berdasar hasil jejak pendapat yang dilakukan pada 1 Juli 2010 yang menunjukkan bahwa penggunaan uang dan berbelitnya berurusan dengan pihak kepolisian ternyata masih disuarakan sebagai besar publik (60%), dan penilaian terburuk dialamatkan kepada kepolisian dalam menangani kasus KKN dimana 75% menyatakan ketidakpuasannya dan hanya 25% yang puas. Kontribusi ketidakpuasan masyarakat dalam penanganan KKN oleh Kepolisian adalah terkait dengan mencuatnya kasus Anggodo dan Gayus yang melibatkan oknum kepolisian. (Bappenas: 2010) Selain itu, 60% responden berpersepsi negatif terhadap aparat peradilan. Persepsi ini di dukung oleh hasil penelitian ICW yang menunjukkan terdapat 319 kasus korupsi yang ditangani kejaksaan agung dan Polri dalam kurun Waktu Januari sampai Oktober 2015. Secara kuantitas meningkat kasus yang ditangani, tetapi secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap yang ditangani (liputan 6.com). Negatifnya persepsi mahasiswa terhadap perilaku korupsi dan termasuk pencegahannya terbentuk melalui pengetahuan diperoleh melalui media masa. Seperti yang dikemukakan Jalaluddin Rakhmat (2007: 50) bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan. Indonesian Corruption Watch (ICW) adalah lembaga yang kontinyu meneliti dan mengkaji tindakan korupsi serta merilisnya ke publik. Lembaga ini sangat bermanfaat memberikan pengetahuan perilaku tindakan korupsi sekaligus memantau perilaku tersebut. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dituntut untuk memguasai informasi dalam rangka untuk mengasah pemahaman dan kepedulian lingkungan. Persepsi negatif terhadap tindakan korupsi menunjukkan bahwa mahasiswa adalah harapan generasi kepemimpinan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saat ini diperlukan suatu model evaluasi lembaga terkait dengan pencegahan korupsi, seperti kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. Kelembagaan terkait dengan reformasi birokrasi. Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik, memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan budaya, nilai kerja dan perilaku yang positif, mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan, mengadakan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem renumerasi, Menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja dan mengembangkan mekanisme

[170]


kontrol yang efektif (evaluasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi Bappenas: 2010). Dan memerlukan integritas aparat melalui pembenahan sumber daya manusia, dari proses rekrutmen pembinaan, pendidikan, dan karir, penghargaan serta hukuman, dalam hal ini mahasiswa sebagai calon pemimpin dapat memulai memberikan sikap yang kritis terhadap tindakan korupsi. Idealisme mahasiswa dapat dijadikan sebagai mobilisasi untuk anti korupsi. Simpulan Secara kognitif, responden sudah memahami tentang tindakan korupsi. Tetapi, secara afektif dan psikomotorik, responden masih permisif terhadap tindakan korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini apabila tidak mendapatkan pemahaman yang berkelanjutan maka penggunaan fasilitas kantor/negara seolah-olah menjadi bagian hak pribadi. Persepsi responden terhadap pelaksanaan good governance negatif, dan ini menunjukkan masih rentannya korupsi terjadi. Penanaman nilai-nilai good governance perlu ditanamkan sedini mungkin, karena nilai-nilai good governance merupakan instrumen pencegahan korupsi, seperti nilai-nilai efisiensi, efektifitas, transparansi, responsif, partisipatif, berdasar hukum, adil, dan memiliki visi strategis Persoalan korupsi merupakan persoalan yang dihadapi oleh hampir

seluruh bangsa dan negara di permukaan dunia ini. Pentingnya persoalan ini diangkat adalah, apabila tidak ada tindakan preventif khususnya bagi generasi muda seperti mahasiswa maka dapat merusak proses pembangunan dan kelambatan pembangunan di tengah-tengah persaingan global serta menciptakan kesenjangan sosial yang parah, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan bahkan menjadi ancaman bagi keberlangsungan NKRI. Untuk itu, berdasar hasil penelitian ini kami memberi saran, perlu adanya suatu model pembelajaran terpadu yang meliputi aspek agama, politik, hukum, budaya dan Ekonomi. Intensitas pertemuan apakah dalam bentuk sosialisasi, workshop, dan diskusi pada mahasiswa. Daftar Pustaka Aisyah, Siti. Pembelajaran Terpadu. Jakarta; universitas Terbuka. 2011 Azra, Azyumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta; Penerbit Buku Kompas. 2002. Bappenas, 2010. Direktorat Evaluasi kinerja Pembangunan Sektoral Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010 Dwiputrianti, Septiana. Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.3.

[171]


Jakarta; Lembaga Administrasi Negara. 2009 Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT.RajaGrafindo. 2005. Harahap, Syahrin. Penegakan Moral Akademik di dalam dan di luar Kampus. Jakarta; PT. Raja Grafindo. 2005. Klitgaard, Robert, Ronald Maclean Abaroa, H.Lindsay Parris. Penuntun Pemberantasan Korupsi. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2005. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta; Rake Sarasin. 1989 Mulyana, Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alphabeta. 2004. Nirahua, S.E.M. Good Governance Sebagai Instrumen Preventif Tindak Pidana Korupsi. Kompilasi Pemikiran Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat, universitas Pattimura. 2013 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Good Governance dan Perlindungan Hak Asasi manusia. New York Jenewa. 2007 Pope, Jeremy. Buku Panduan Transparency: Strategi Memberantas Korupsi Sistem Integritas Nasional. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Rasul, Syahruddin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi: Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009 Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. 1989. Tilaar, H.A.R. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2002. Thoha, Miftah. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta; PT. RajaGrafindo. 2005. Waheduzzaman. Good Governance in Democratic Developing Countries:AParadox.www.nngt. waikato.ac:nz/departmen/strateg y ad human. Winarno, Budi. Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia. Jakarta; PT.Gelora Aksara Pratama. 2006. http://.mongabay.co.id/2014/01/03/pat onase Jurnal Hukum edisi khusus Vol.16, Oktober 2009) Liputan 6.com, di akses 2010

[172]


ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN Heny Triastuti Kurnia Ningsih Febby Suci Rahmadhani Universitas Islam Sumatera Utara Surel: [email protected] ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan pendekatan value for money pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Kinerja penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terhadap pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki rasio dibawah 60% menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan efisien. Rasio efisiensi terbesar dari pajak hotel dan pajak restoran adalah 71,83% dan 56,88% dengan kriteria efisiensi menurut Kepmendagri No.690.900.327 adalah efisien. Dan rasio efisiensi yang terendah dari pajak hotel dan pajak restoran adalah 56,49% dan 37,78% dengan kriterianya adalah sangat efisien. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan bisa menekan penggunaan biaya serendah-rendahnya dari anggaran. Kata Kunci: ekonomis, efisiensi, efektivitas. Pendahuluan Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraa Bermotor, dan Pajak

Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir. Tetapi pasca dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD ditetapkan struktur pajak daerah menjadi 16 yang sebelumnya ada 11, pajak daerah setelah UU. No. 28 tahun 2009 terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan,

[173]


pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2002) semakin besar presentase rasio ekonomi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Menurut Abdul Halim (2012) apabila rasio efisiensi semakin kecil berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.Sedangkan menurut Deddi Nordiawan dkk (2009) mengatakan bahwa semakin besar rasio efektifitas itu menggambarkan kemampuan daerah dalam mencapai tujuannya semakin baik. Menurut Abdul Halim (2004) upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Sasaran pengukuran value for money adalah pengukuran kegiatan atau program secara finansial, program secara finansial akan tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002), “kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen sektor publik dewasa ini

adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan pendekatan value for money. Kajian Teori Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Menurut Undangundang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangundangan. Menurut Halim (2004), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi atas 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan

[174]


perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Didalam UU No. 28 tahun 2009, Bab II bagian Satu Pasal 2, disebutkan bahwasanya jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Sedangkan Pajak Kabupaten/ Kota yaitu: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. 7. Pajak Parkir. 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. PBB Pedesaan dan Perkotaan. 11. BPHTB. Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup memiliki kontribusi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena banyak menunjang pembiayaan daerah. Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan

hotel adalah fasilitas penyedia jasa terkait penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di kabupaten/ kota yang bersangkutan. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/ katering.

[175]


Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten/ kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu kabupaten/kota, pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknik pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Pengukuran Kinerja Value For Money Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur

ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep value for money (VFM) adalah konsep yang penting dari organisasi sektor publik sehingga disebut dengan inti terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya (Mahmudi, 2007). Selain konsep VFM, terdapat juga pendekatan yang lebih baru dalam sektor publik yaitu best practice atau best value yang mencakup perluasan dari konsep VFM. Untuk mengimplementasikan konsep VFM pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Indikator kinerja dikembangkan dari variabel kunci yang berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk unit kinerja yang terkait untuk dapat diketahui target kinerja atau standar kinerja. Pada dasarnya pengembangan indikator kinerja meliputi pengembangan indikator kinerja makro dan mikro. Indikator kinerja makro digunakan pada tingkat korporat atau organisasi induk, sedangkan indikator kinerja mikro digunakan pada tingkat unit kerja. Pengukuran ekonomis dilakukan dengan melihat hubungan praktek pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (Mardiasmo, 2009). Mahmudi (2007) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder dengan inpur primer. Dalam konteks

[176]


organisasi pemerintahann, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang di alokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya apa suatu organisasi berhasil mencapaian tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan yang dikaitkan dengan outputnya. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. (Halim, 2012) Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan VFM. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organiasi

(Mardiasmo, 2009). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas ouput. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output (Mahmudi, 2007). Dalam pengukuran VFM, efisiensi dapat dibagi menjadi 2 yaitu: efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat ouput tertentu. Kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 persentase diatas 100 maka tidak efisien, 90–100 kurang efisien, 80–90 cukup efisien, 60-80 efisien dan persentase lebih kecil dari 60 berarti kinerja sangat efisien Pendapatan asli daerah memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup potensial mengingat semakin banyak hotel yang berdiri di wilayah Kota Medan sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak hotel dan

[177]


restoran yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi rill penerimaan daerah. Dalam pengukuran kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran digunakan pendekatan kinerja menggunakan value for money yang terdiri dari aspek ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Aspek ekonomis terkait dengan pengkontroversian input primer berupa sumber daya keuangan (kas) menjadi input skunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Untuk efektivitas terkait dengan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara ouput dengan tujuan. Sedangkan efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan ouput tertentu.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif adalah penganalisan data menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasian, menganalisis serta menginterprestasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Hasil Rasio Ekonomi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Realisasi program pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dari rasio ekonomi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi biaya pemungutan dengan anggaran biaya pemungutan.Tingkat ekonomis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat diketahui dengan melakukan perhitungan rasio ekonomis, kemudian dirumuskan ke dalam kriteria kinerja keuangan sehingga dapat diketahui kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Metode Value for money adalah konsep pengukuran kinerja penerimaan dari suatu lembaga pemerintahan yang dinilai dengan berdasarkan tiga kriteria yaitu rasio ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1 tersebut menunjukkan rasio ekonomi yang berfluktuasi. Hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2010 [178]


rasio ekonomi sebesar 77,41% kemudian turun pada tahun 2011 menjadi 63,89%. Pada tahun 2012 rasio ekonomi naik kembali menjadi 74,68% tetapi menurun lagi pada tahun 2013 menjadi 53,44%. Dan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 66,52%. Nilai ekonomis disini dapat diartikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam penggunaan biaya pemungutan yang telah dianggarkan cukup hemat dan tidak lebih dari dana yang telah dianggarkan. Rasio Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Realisasi program pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dari sudut efektivitas akan dinilai dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan melakukan perhitungan rasio efektvitas, kemudian tingkat efektivitasnya akan diketahui dengan menggunakan kriteria kinerja keuangan.

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, tingkat efektivitas suatu

program tidak memperhatikan biaya yang digunakan tetapi ketercapaian tujuan program tersebut. Segala biaya akan digunakan untuk menjalankan program, dan akan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dari setiap realisasi program. Terlihat pada tabel 2 diatas bahwa rasio efektivitas pajak hotel mengalami perkembangan setiap tahunnya, tetapi mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 rasio efektivitas mencapai 90,04%, pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 81,71% dan 79,72%. Dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 93,89% dan 100,17%.

Pada tabel 3 rasio efektivitas pajak restoran juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010 rasio efektivitas mencapai 87,78%. Mengalami penurunan pada tahun 2011, 2012, dan 2013 dimana masing masing rasio efektivitasnya adalah 73,26%, 73,48%, dan 80,90% pada tahun 2014 meningkat sebesar 94,01%. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target yang telah

[179]


dianggarkan oleh Dinas Pemerintah Kota Medan baik itu dari pajak hotel dan pajak restoran. Rasio Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Realisasi program pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dari rasio efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Tingkat efisiensi dapat diketahui dengan melakukan perhitungan rasio efisiensi, kemudian dirumuskan ke dalam kriteria kinerja keuangan selanjutnya dapat diketahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa rasio efisiensi terbesar dari pajak hotel dan pajak restoran adalah 71,83% dan 56,88%. Dan rasio efisiensi yang terendah dari pajak hotel dan pajak restoran adalah 56,49% dan 37,78%.

Pembahasan Rasio Ekonomi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dari hasil yang sudah dipaparkan dapat dilihat kinerja penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari rasio ekonomis, menunjukkan program yang dijalankan selama tahun 2010 sampai tahun 2014 berada pada kriteria ekonomis tetapi mengalami fluktuasi. Secara teoritis ekonomis menekankan pada penggunaan dana yang serendahrendahnya guna menghindari pemborosan atau ada unsur kehematan didalamnya. Kriteria ekonomis yang mendekati 60% atau bahkan kurang dari 60% menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tersebut perlu dipertahankan. Perhitungan kinerja menggunakan rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medansangat baik tetapi mengalami fluktuasi. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 dimana pada tahun 2010 rasio ekonomi sebesar 77,41%

[180]


adalah ekonomis. Pada tahun 2011 rasio ekonomi sebesar 63,89% adalah ekonomis, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2012 rasio ekonomi sebesar 74,68% adalah ekonomis. Pada tahun 2013 dan 2014 rasio ekonominya masing-masing adalah 53,44% dan 66,52% dan kriterianya adalah sangat ekonomis dan ekonomis. Nilai ekonomis disini dapat diartikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam penggunaan biaya cukup hemat dan tidak lebih dari target yang telah dianggarkan. Menurut Mardiasmo kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Semakin kecil presentase ekonomi maka kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan semakin baik. Rasio Efektifitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya apa suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan yang dikaitkan dengan outputnya. (Mardiasmo, 2002). Dalam menyelenggarakan program Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berusaha

menyeimbangkan antara keluaran dan hasil, sehingga besar keluaran dengan semua biaya-biayanya akan berakibat sama dengan hasilnya, tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk setiap program berjalan sangat efektif bahkan sama sekali tidak efektif jika antara anggaran dan realisasi tidak tercapai. Pada tabel 2 terlihat rasio efektivitas pajak hotel tidak pernah mencapai anggaran yang telah ditargetkan. Sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 rasio efektivitas pajak hotel tahun 2010 sebesar 90,04% adalah efektif, mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012 dimana masing-masing rasio efektivitasnya sebesar 81,71% dan 79,72% dimana kriterianya masing-masing adalah cukup efektif dan kurang efektif. Tetapi rasio efektifitasnya meningkat kembali pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 93,89% dan 100,17% dimana kriterianya adalah efektif dan sangat efektif. Rasio efektifitas terbesar terdapat pada tahun 2014 sebesar 100,17%, pada tahun ini kelihatan bahwa Dinas Pendapatan Daerah sudah sangat baik dalam melakukan pemungutan pajak hotel sehingga realisasi penerimaan pajak hotel mampu melampaui dari anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi keberhasilan realisasi penerimaan pajak hotel tidak diikuti dengan dalam penerimaan pajak restoran. Dimana pada tabel 3 terlihat rasio efektivitas dari pajak restoran tidak pernah melebihi 100%, yang

[181]


mana pada tahun 2010 rasio efektivitas pajak restoran sebesar 87,78% dengan kriteria cukup efektif. Dan terus menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2013 dimana masingmasing rasio efektifitasnya sebesar 73,26%, 73,48%, dan 80,90% dengan kriteria masing-masing adalah kurang efektif. Tetapi rasio efektivitas terbesar pada tahun 2014 sebesar 94,01% dengan kriteria efektif. Rasio Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan VFM. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organiasi (Mardiasmo, 2009). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas ouput. Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output (Mahmudi, 2007). Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendahnya. Bahkan keseluruhan program dibawah 60% Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi yang tergolong efisien karena semua program yang dilaksanakan dengan baik, baik itu pajak hotel maupun pajak restoran.

Program ini sudah menunjukkan program yang bisa menekan penggunaan biaya serendah-rendahnya dari anggaran, Terlihat pada tabel 4 dan 5 rasio efisiensi terbesar dari pajak hotel dan pajak restoran adalah 71,83% dan 56,88% dengan kriteria efisiensi menurut Kepmendagri No.690.900.327 adalah efisien dan sangat efisien. Dan rasio efisiensi yang terendah dari pajak hotel dan pajak restoran adalah 56,49% dan 37,78% dengan kriterianya adalah sangat efisien. Kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terhadap pajak hotel dan pajak restoran yang memiliki rasio dibawah 60% menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan efisien. Simpulan Perhitungan kinerja menggunakan rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medansangat baik tetapi mengalami fluktuasi. Nilai ekonomis disini dapat diartikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam penggunaan biaya cukup hemat dan tidak lebih dari target yang telah dianggarkan. Kinerja penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan rasio efektifivitas adalah cukup efektif. Dimana pajak hotel Sesuai dengan Kepmendagri Kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terhadap pajak hotel dan pajak

[182]


restoran yang memiliki rasio dibawah 30% menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan efisien. Program ini sudah menunjukkan program yang bisa menekan penggunaan biaya serendahrendahnya dari anggaran, dengan kriteria efisiensi menurut Kepmendagri No.690.900.327 adalah efisien. Untuk penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan disarankan menggunakan pengukuran value for money, karena akan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kinerja penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah harus meningkatkan kinerja penerimaan dari pos-pos penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Untuk peneliti berikutnya sebaiknya jangan hanya menggunakan konsep value for money dalam mengukur kinerja, tapi bisa menggunakan cara pengukuran kinerja lainnya. Didalam penelitian ini juga penulis menggunakan data biaya memungut pajak daerah secara keseluruhan dan tidak ada pemisahan, sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan konsep value for money yang ditinjau dari rasio ekonomi dan efisiensi. Daftar Pustaka Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi, (2011), Akuntansi

Keuangan Daerah, Penerbit SalembaEmpat, Yogyakarta. Arsip Data pada Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Azuar Juliandi dan Irfan (2013), Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Citapustaka Media Perintis, Bandung. Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, & Maulidah Rahmawati (2009), Akuntansi Pemerintahan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.. Made Marsa Arsana, Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2012),Value for money audit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sektor pajak hotel, restoran dan hiburan (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kabupaten), Jurnal, Politeknik Negeri Bali, Bali. Mardiasmo (2004), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta. (2009), Akuntansi Sektor Publik, Edisi IV, Penerbit Andi, Yogyakarta. Ni Made Vitri Udhiyani, Made Ary Meitriana, Anjuman Zukhri, (2014), Analisis Realisasi Kinerja Keuangan Dispenda Kabupaten Badung berdasarkan Value For Money Terhadap PHR Tahun 2008-2012, Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali

[183]


ANALISIS PERMINTAAN BUAH PEPAYA DI KOTA MEDAN Mitra Musika Lubis dan Rahma Sari Siregar Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Pertanian Universitas Medan Area Surel: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana permintaan buah pepaya di Kota Medan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan buah pepaya di kota Medan. lokasi pasar ditentukan secara purvosive (sengaja) yaitu Pasar Petisah. Data yang dikumpulkan adalah data skunder dan data primer dengan metode analisis data regeresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan: 1) Permintaan rata rata buah pepaya di Pasar Petisah adalah 16 sampai dengan 20 buah/bulan dengan persentase 57,14%. 2) faktor faktor yang mempengaruhi permintaan buah pepaya di Pasar Petisah pengujian serempak berpengaruh positif adalah harga buah pepaya, harga buah lain, jumlah tanggungan dan pendapatan. Pengujian parsial jumlah tanggungan, harga buah pepaya, harga buah lain tidak memberikan pengaruh secara signifikan. Variabel yang berpengaruh positif dan sangat signifikan adalah pendapatan konsumen. Kata Kunci: harga, pendapatan, jumlah tanggungan. Pendahuluan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, dimana sektor pertanian di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian karena melimpahnya potensi sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia. Salah satu sektor pertanian yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah buah-buahan. Permintaan terhadap buah-buahan yang semakin tinggi dapat membuka peluang bagi peningkatan agribisnis buah salah satunya yaitu buah pepaya. (Ramadhian, Ivan Nur, 2012). Buah pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari

family carecacae yang memilki nilai ekonomis yang tinggi dan menguntungkan untuk diusahakan. Buah pepaya juga merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan untuk keseimbangan gizi. Daerah produksi terbanyak tanaman buah pepaya di Sumatera Utara adalah di Kabupaten Deli Serdang (BPS Sumatera Utara 2013). Peningkatan konsumsi buah pepaya juga relatif meningkat selain itu buah pepaya juga termasuk ke dalam 10 komoditas unggul buah– buahan di Sumatera Utara. (BPS 2014). Permintaan dan produksi buah pepaya yang relatif meningkat, maka hal ini yang melatarbelakangi untuk

[184]


meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan buah pepaya dengan studi kasus di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana permintaan terhadap buah pepaya di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap buah pepaya di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah. Metode Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada pembeli (konsumen) buah pepaya di Pasar Petisah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun publikasi resmi dari berbagai instansi. Kriteria sampel untuk konsumen tersebut adalah konsumen tetap yang membeli buah pepaya di lokasi penelitian. Sampel diambil di lokasi penelitian, sumber informasi berasal dari penjual buah pepaya. Sampel yang diambil adalah sebanyak 35 sampel konsumen buah pepaya.

Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengolahan data yang akan dilakukan dengan mentabulasi data secara sederhana ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan buah pepaya yang akan di analisis dengan model regresi linier berganda yaitu: Y = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 Keterangan: Y = jumlah permintaan buah pepaya (buah/bulan) b 0 = Konstanta X1 = Harga buah pepaya (Rp/ buah) X2 = Harga buah lain (Rp/ buah) X3 = Jumlah tanggungan (orang) X4 = pendapatan konsumen (Rp/ bulan) Hasil dan Pembahasan Karakteristik Konsumen Karakteristik konsumen yaitu berdasarkan karakteristik umur, pendidikan, jumlah tanggungan dan pendapatan. konsumen yang membeli buah pepaya di Pasar Petisah pada umumnya ialah dengan umur rata–rata 36 sampai dengan 44 tahun (45,71%) dan tingkat pendidikan rata–rata SMA serta jumlah tanggungan rata–rata 3 sampai dengan 4 orang (88,57%.) dengan pendapatan Rp3.000.000 Rp6.000.000 (60,00%).

[185]


Analisis Permintaan Buah Pepaya Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, dilakukan untuk menganalisis apakah variabel terikat berpengaruh atau tidak terhadap variabel bebas. Temik (2009) mengatakan bahwa permintaan (demand) adalah kebutuhan masyarakat / individu terhadap suatu jenis barang tergantung kepada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, cita masyarakat/ selera, prediksi masa yang akan datang, dan jumlah tanggungan. Dalam penelitian ini faktor– faktor yang mempengaruhi permintaan buah pepaya di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah yang digunakan adalah harga buah pepaya (X1), harga buah lain (X2), jumlah tanggungan (X3) dan pendapatan (X4). Tabel 1. Hasil Analisi Regresi Variabel Independen

Koefisien regresi

Constanta Harga Buah Pepaya Harga Buah Lain Jumlah Tanggungan Pendapatan

-4.003 .107 .143 -.180 .150

R Square (R2) Nilai F

.945 62.525

R Square atau koefesien determinasi sebesar 0.893 nilai ini menunjukan bahwa kontribusi keempat variabel bebas yaitu variabel harga buah pepaya, harga buah lain,

jumlah tanggungan, dan pendapatan terhadap variabel terikat yaitu permintaan buah pepaya secara simultan adalah 89,3% sementara itu 10,7% sisanya merupakan kontribusi dari faktor – faktor lain selain keempat variabel bebas terhadap permintaan buah pepaya. Harga buah pepaya, harga buah lain, jumlah tanggungan, dan pendapatan secara serempak bersama–sama berpengaruh terhadap permintaan buah pepaya di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah. Pembahasan masing–masing variabel adalah sebagai berikut: Y = - 4.003 + 0,107X1 + 0,143X2 0,180X3 + 0,150X4 + Eror Persamaan regresi tersebut mengungkapkan bahwa harga pepaya, harga buah-buahan lain dan pendapatan yang meningkat akan berdampak pada peningkatan jumlah permintaan pepaya di Pasar Petisah Medan Namun Koefisien harga buah pepaya (X1) untuk variabel harga buah pepaya sebesar 0.107 yang artinya setiap penambahan tingkat harga buah pepaya maka permintan terhadap buah pepaya akan naik sebesar 0.107. penelitian ini menemukan bahwa harga buah pepaya memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap permintaan buah pepaya hal ini disebabkan karena buah pepaya tidak merupakan barang yang elastis. Padahal Permintaan suatu barang di pengaruhi oleh tingkat harganya (Sadono Sukirno, 2012). Hukum

[186]


permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Koefisien harga buah lain (X2) yang merupakan subtitusi buah pepaya adalah buah pisang. Selain karena buah pisang memiliki kegunaan yang sama dengan buah pepaya, buah pisang dipilih sebagai barang pengganti. Berdasarkan hasil data yang telah diolah konsumen memilih buah pisang sebagai subtitusi buah pepaya dengan persentase rata–rata 85,71%. Harga buah lain sebesar 0.143 yang artinya setiap penambahan tingkat harga buah lain maka permintaan terhadap buah pepaya akan naik sebesar 0.143. Namun hasil pengujian dari komponen harga buah lain memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap permintaan buah pepaya hal ini disebabkan karena perbedaan harga buah lainnya relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga buah pepaya. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan di beli atau yang di minta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Adanya berbagai macam harga pasar akan mempengaruhi permintaan terhadap barang, permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan

berkurang apabila harga naik (Antonius Dwi Cahyo, 2013) Koefisien jumlah tanggungan (X3) untuk variabel jumlah tanggungan sebesar -0.180 yang artinya setiap penambahan jumlah tanggungan konsumen buah pepaya terhadap permintaan buah pepaya, maka permintaan terhadap buah pepaya akan berkurang sebesar -0.180. Bertentangan dengan pernyataan Pracoyo (2006), bahwa jumlah tanggungan akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang, semakin banyak tanggungan, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kecukupan kebutuhan setiap individu yang ada di suatu tempat. Temuan ini juga menjelaskan bahwa jumlah tanggungan memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap permintaan buah pepaya di Pasar Petisah. Hal ini disebabkan karena buah pepaya bukan merupakan buah yang menjadi buah kesukaan yang selalu dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga konsumen yang membeli buah pepaya. Koefisien pendapatan konsumen (X4) untuk variabel tingkat pendapatan sebesar 0.150 yang artinya setiap penambahan tingkat pendapatan pada permintaan buah papaya maka permintaan terhadap buah pepaya akan naik sebesar 0.150. Hasil dari uji analisa regresi pendapatan buah

[187]


pepaya terhadap permintaan diproleh persamaan : Y = -4.003 + 0,150 X4. Hasil uji t diproleh t-hitung untuk variabel harga buah pepaya sebesar 10.642 yang lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 1,690, jika t-hitung > ttabel maka H0 ditolak H1 diterima. Secara parsial pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap permintaan buah pepaya. Semakin tinggi pendapatan konsumen maka permintaan terhadap buah pepaya relatif meningkat. Hal ini dapat dilihat pada kurva elastisitas permintaan terhadap pendapatan konsumen berikut. Kurva Elastisitas Permintaan Terhadap Pendapatan

Sumber : Data diolah 2015

Simpulan Permintaan buah pepaya di Pasar Petisah rata–rata adalah sebesar 16 sampai dengan 20 buah/ bulan dengan persentase sebesar 85,71%. Jenis buah pepaya yang paling banyak

diminati konsumen buah pepaya di Pasar Petisah adalah buah pepaya lokal. Faktor–faktor yang mempengaruhi permintaan buah pepaya di pasar petisah secara serempak berpengaruh positif adalah harga buah pepaya, harga buah lain, jumlah tanggungan dan pendapatan. Secara persial jumlah tanggungan tidak memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap permintaan buah pepaya di Pasar Petisah Diharapkan kepada pemerintah Kota Medan agar lebih memperhatikan sektor pertanian dan pemasarannya, karena Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota pemasaran, khususnya tanaman hortikultura seperti buah papaya. Sosialisasi untuk meningkatkan produksi secara efisien dan efektif serta membantu mengembangkan pasar hortikultura. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor–faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran buah pepaya di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah dan meneliti mengenai variabel lain seperti intensitas kebutuhan, dan distribusi pendapatan. Daftar Pustaka Ai, Assaf, 2009. Penelitian Bisnis Kuantitatif PT Grasindo; Jakarta. Asmidah, 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Dan

[188]


Penawaran Jeruk Manis Di Pasar Tradisional Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Diakses 29 Oktober 2014. Aqilla, Larasati, 2013. Sejarah dan manfaat buah pepaya. Jakarta. diakses 16 November 2013. Bonaditya, 2014. Pepaya carica. Penebar Swadya. Jakarta Cahyo, Antonius Dwi, 2013. Teori Permintaan Dan Penawaran http://Antonious. Departemen Pertanian 2012 Sumatera Utara Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Departemen Pertanian 2013 Sumatera Utara Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Departemen Pertanian, 2014. Sumatera Utara Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pertanian Kota Depok, 2007. Manfaat Dan Gizi Buah Pepaya. Direktorat Gizi, Depkes Ri, 2010. Kandungan Dan Komposisi Gizi Buah Pepaya. Fachreza, 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gula Pasir di Kota Medan. Diakses 21 Oktober 2014 Firdaus, Muhammad. Manajemen Agribisnis. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hysoc, 2013. Teori Permintaan (Deman). Diakses 30 Juli 2013

Ramadhian, Ivan Nur, 2012. Pengaruh Budidaya Pepaya California Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Universitas Pendidikan Indonesia. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, 2010. Luas lahan dan jumlah pedagang di Pasar Petisah. Pracoyo, A. 2006. Aspek Dasar Ekonomi Mikro. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta Purba, Andry Pandapotan, 2008. Analisis Pendapatan Usaha Tani Dan Saluran Pemasaran Pepaya California. Skripsi. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian IPB Bogor. Diakses 21 Desember 2014 Sukirno, Sadono, 2012. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Temik, 2009. Teori Permintaan (Deman). http://digilib.mercubuana/manag er/fileskripsi/isi_cover.pdf. Diakses 30 Januari 2015. Walpole, R.E. 1992. Pengantar Statistik Edisi ke-3. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

[189]


[190]


MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN Sarwo Edi1) dan Muhammad Basri2) 1), 2) Mahasiswa Program Doktoral Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1), 2) Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ABSTRAK Kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan berfokus pada penguatan ekonomi produktif masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kota Medan akan dapat ditingkatkan melalui identifikasi terhadap karakteristik dan kekhususan masing masing basis komunitas masyarakat kota Medan. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam tulisan ini menawarkan enam kategori masyarakat yang dikelompokkan kedalam subjek komunitasnya, tersaji secara riil dan dapat diaplikasikan, serta diuraikan berdasarkan karakteristik, pendekatan, segmen, program dan liding sektornya. Berdasarkan kualifikasi sosial dengan karakter dan basis tertentu enam komunitas dikelompokkan menjadi komunitas kelas atas, komunitas menengah, bawah, marjinal, khusus, virtual. Konsep ini menawarkan solusi bagaimana mengelola masyarakat kota Medan yang majemuk ini menjadi masyarakat yang harmonis dan tanpa kesenjangan, rukun tanpa perduli pada perbedaan, senjang tanpa mengganggu aktifitas satu sama lain. Kata kunci: komunitas masyarakat, segmen, program, liding sektor Pendahuluan Model pemberdayaan bagi masyarakat kota Medan adalah suatu keharusan mengingat kota Medan adalah kota terbesar di Sumatera Utara. Masyarakat kota Medan memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi dilihat dari berbagai aspek. Majemuk dilihat dari suku-suku dan etnis sehingga dikatakan multi etnis, multi agama multi bahasa. Etnis yang ada di kota Medan dikategorikan kepada etnis asli dan etnis pendatang. Dikategorikan etnis pendatang adalah warga negara Indonesia asli dan etnis

pendatang asing, terlepas apakah orang suka atau tidak dengan istilah ini namun kesemuanya ini adalah realita. Akibat dari kemajemukan ini maka melahirkan kelas komunitas kota Medan yang bersyaf-syaf. Lahirnya syaf-syaf ini diperlukan pemberdayaan sehingga tidak akan membahayakan akibat adanya pembiaran yang mungkin bisa berakibat pada pertumbuhan stratifikasi sosial dan berakibat pada kesenjangan sosial. Persoalan ini harus diurusi dengan baik, untuk itu tulisan

[191]


ini nantinya akan melahirkan konsep bagaimana mengelola masyarakat kota Medan yang majemuk ini menjadi masyarakat yang harmoni dan tanpa kesenjangan, rukun tanpa perduli pada perbedaan, senjang tanpa mengganggu aktifitas satu sama lain. Model pemberdayaan ini secara aplikatif nantinya dapat dipakai oleh siapa saja yang mau berpartisipasi memberdayakan masyarakat kota Medan terutama pada pemangku kebijakan yang dapat menentukan arah program dan anggaran kota Medan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kota Medan saat ini masih dinilai lamban dan belum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pelayanan kepada publik yang tercermin dari aspek kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keterbukaan, keadilan, ketepatan waktu, efektivitas, dan keefektifan belum memenuhi harapan masyarakat (Muslim, dkk, 2005). Tujuan umum dari pemberdayaan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat kota Medan yang sejahtera aman dan bahagia hidup berdampingan rukun bertetangga sehingga dapat meraih kebahagiaan yang sebenarnya dirasakan secara lahir dan batin, material dan spiritual, dengan memperhatikan watak dan karakter kekhususan masing masing basis komunitas masyarakat kota Medan.

Tujuan khusus dari program ini adalah: Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat kota Medan akan makna kesejahteraan dan kemakmuran yang benar itu seperti apa. Kedua, meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat kota Medan sehingga kecerdasan itu dirasakan oleh rakyat kota Medan secara merata tidak ada pada tumpukan basis komunitas kelas atas saja. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat kota Medan akan kebiasaan hidup bersih dan menyadari bersih tu sehat. Keempat, meningkatkan harmonisasi tingkat hubungan antar masyarakat. Kelima, meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat kota medan. Keenam, meningkatkan kesadaran masyarakat kota Medan untuk berpartisipasi dalam membangun, politik, hukum, sosial dan ekonomi masyarakat kota Medan. Metode Penyusunan model pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan mengacu pada model yang disusun oleh Mufizar (2012). Disesuaikan dengan karakteristik masyarakat kota Medan. Diawali dengan membuat pengelompokan masyarakat menjadi beberapa komunitas. Selanjutnya menawarkan beberapa program yang dapat dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program didasari pada kelompok subjek dan kareakteristik.

[192]


Kerangka pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan desain pemikiran Muhajir (2015) dimodifikasi dengan Syahza A. (2012) yang disusun sebagai berikut: (1) Understand, langkah pertama untuk memahami permasalahan yang ada kemudian darimana memulai pemberdayaan yang dimungkinkan pada komunitas masyarakat tertentu (Muhajir, 2015). (2) Observer, melakukan pengamatan mendalam dan menyelami permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat (Muhajir, 2015). (3) Poin View, Dari hasil pengamatan yang mendalam tersebut pada akhirnya diperoleh permasalahan yang sesungguhnya dihadapi masyarakat tersebut. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi titik perhatian untuk dicarikan solusinya. (Syahza A., 2012) (4) Ideate, langkah ini dilakukan tukar-menukar ide untuk mencari solusi yang paling tepat atas persoalan yang dihadapi masyarakat (Syahza A., 2012) (5) Prototype, pada tahap ini, konsep pemecahan masalah telah ditemukan dan siap dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tersebut (Syahza A., 2012) (6) Test, ini merupakan tahap terakhir untuk mengevaluasi hasil dan proses pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat (Syahza A., 2012)

Pembahasan Untuk dapat menciptakan masyarakat kota Medan yang lebih baik, maka model ini akan dapat menjadi alternatif bagi pembuat kebijakan di pemerintahan Kota Medan. Sehingga nantinya akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kelompok subjek masyarakat sesuai dengan penggolongan bidang profesi dan pekerjaan dikelompokkan pada kelompok masyarakat atas, menengah, bawah, khusus dan kelas, marjinal, dan virtual (Widhyharto, Derajad S. 2009). Segmen yang dipilih dalam masyarakat sesuai dikelompok-kan atas jenis kelamin dan usia yang dikelompokkan atas tua, dewasa, muda, remaja dan anak anak (Moh Nur Hakim dkk , 2015) Berikut ini akan diuraikan model pemberdayaan berdasarkan kelompok komunitas masyarakat: 1. Kelompok Komunitas Masyarakat Kelas Atas Kelompok subjek masyarakat sesuai dengan penggolongan bidang profesi dan pekerjaan, yang dikelompokkan pada kelas atas adalah birokrat, polisi, pengusaha, artis dan eksekutif. Karakteristik komunitas masyarakat kelas atas, mapan secara ekonomi, berpolitik dengan status quo, sosialita, aktifitas sosialnya elit dan beragamanya simbolik (Moh Nur Hakim dkk, 2015). Program pemberdayaan masyarakat untuk komunitas kelas atas adalah: Pertama, memberi ruang

[193]


aktualisasi diri dengan cara: ceramah, sambutan, peresmian dan upacara serimonial lainnya. Kedua, menampung potensi sosial dalam bentuk finansial dari orang yang kaya untuk disalurkan sebagai dana pemberdayaan komunitas kelas bawah. Ketiga, lobi kerja sama program antar pemangku kebijakan dengan subjek komunitas kelas atas. Keempat, paket program kerjasama antara lembaga kepemudaan seperti karang taruna, dispora, dan lain lain. Kelima, privat pelatihan ketrampilan baik ketrampilan teknologi maupun non teknologi. Keenam, suplai buku, ketujuh, wisata religi, dan kedelapan silaturahim kultur. Liding sektor yang bertanggung jawab dan akan mengerjakan program dalam pemberdayaan masyarakat pada komunitas kelas atas ini adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah, birokrat, politisi, tokoh dan pemuka agama, elit ormas pengusaha dan pejabat negara. 2.

Kelompok Komunitas Masyarakat Kelas Menengah Kelompok kelas menengah adalah dosen, guru, PNS dan karyawan, wiraswastawan, profesional dan aktivis. Karakteristik subjek komunitas masyarakat kelas menengah, adalah: ekonominya stabil politik akomodati, budaya populer, sosial dinamis dan cara beragamanya modernis (Mohammad Nur Hakim dkk, 2015). Pendekatan yang dipakai untuk subjek komunitas masyarakat

kelas menengah, berupa interaksionis yakni mendorong perilaku dan struktur. Program pemberdayaan masyarakat kota Medan untuk komunitas kelas menengah adalah: (1) memberi ruang aktualisasi diri (keterlibatan dalam kegiatan dan struktur, (2) menampung zakat infak sedekah, (3) lobi kerja sama program persyarikatan, (4) paket program, (5) forum kajian keagamaan (6) suplai buku, (7) wisata religi, (8) silaturahim kultur (Mufizar dkk. 2012) Liding sektor yang bertanggung jawab dan akan mengerjakan program dalam pemberdayaan masyarakat pada komunitas kelas menengah, adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah, birokrat, politisi, tokoh dan pemuka agama, elit ormas pengusaha dan pejabat negara, elit mahasiswa dan aparat penegak hukum. 3.

Kelompok Komunitas Masyarakat Kelas Bawah Pendekatan yang dipakai untuk subjek komunitas masyarakat kelas bawah, adalah pendekatan strukturalis yakni mendorong perubahan sistem dan perilaku. Kelompok subjek pemberdayaan masyarakat kelas bawah adalah buruh, petani, dan nelayan, kemudian pedagang dan pengrajin. Kelompok kelas khusus adalah pemulung, dan gelandangan, pengemis dan pekerja seks komersial (PSK). Segmen yang dipilih dalam pemberdayaan masyarakat pada

[194]


komunitas kelas bawah, adalah jenis kelamin dan usia tua, dewasa, muda, remaja anak anak Program pemberdayaan masyarakat kota Medan untuk komunitas kelas bawah adalah: (1) pembentukan kelompok propesi (2) pengembangan teknologi tepat guna, (3) pengadaan taman pustaka, (4) memberdayakan dana sosial untuk beasiswa pendidikan, (5) memberikan paket kesehatan kepada yang kurang mampu secara ekonomik, (6) memberikan santunan sosial terutama dalam bentuk sembilan bahan pokok, (7) memberikan pendampingan advokasi, (8) memberdayakan ekonomi rakyat kecil produktif, (9) mengupayakan fasilitas untuk kelompok pendidikan keterampilan kerja (Mufizar dkk. 2012). Liding sektor yang bertanggung jawab dan akan mengerjakan program dalam pemberdayaan masyarakat pada komunitas kelas bawah adalah LSM. PKK, Dinas sosial dan LAZ, BAZ serta dinas pendidikan dan ORMAS. 4.

Kelompok Komunitas Masyarakat Kelas Khusus Karakteristik subjek komunitas masyarakat kelas khusus, adalah ekonomi variatif, politik dinamis budaya segmental, sosial eksklusif dan agamanya heterogen (Moh Nur Hakim dkk, 2015). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan strukturalis yang mendorong perubahan sistem dan perilaku.

Program pemberdayaan masyarakat kota Medan untuk komunitas kelas khusus adalah (1) menyediakan sanggar belajar, (2) distribusi hasil pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), (3) pembentukan kelompok pemuda, remaja, dan wanita, kerkemauan produktif, (4) pengembangan teknologi tepat guna dan tepat sasaran, (5) menyediakan taman pustaka dan taman bacaan rakyat, (6) memberdayakan dana sosial untuk memberi beasiswa pendidikan kepada anak anak, (7) menyediakan paket kesehatan yang baik, (8) memberikan santunan sosial, (9) pendampingan advokasi, (10) mengadakan pemberdayaan ekonomi sanggar belajar dan rumah singgah serta pendidikan keterampilan kerja (Mufizar dkk. 2012). Liding Sektor yang bertanggung jawab dan akan mengerjakan program dalam pemberdayaan masyarakat pada komunitas kelas khusus, adalah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dinas sosial dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ). 5.Kelompok Komunitas Masyarakat Kelas Marginal Kelompok subjek pemberdayaan masyarakat kelas marginal adalah Otomotive Club, para lanjut usia (lansia), preman, korban bencana dan LGBT (Lesbian). Pendekatan yang dipakai untuk subjek komunitas

[195]


masyarakat kelas marjinal strukturalis yang mendorong perubahan sistem dan perilaku. Karakteristik subjek komunitas masyarakat kelas marjinal, adalah ekonomi variatif, politik dinamis budaya segmental, sosial eksklusif dan agamanya heterogen (Moh Nur Hakim dkk, 2015). Program pemberdayaan masyarakat Kota Medan untuk komunitas kelas komunitas marginal adalah adalah (1) memberikan ceramah aktual dan kontekstual serta menyediakan sanggar belajar, (2) distribusi hasil pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), (3) pembentukan kelompok pemuda, remaja, dan wanita berkemauan produktif, (4) pengembangan teknologi tepat guna dan tepat sasaran, (5) menyediakan taman pustaka dan taman bacaan rakyat, (6) memberdayakan dana sosial untuk memberi beasiswa pendidikan kepada anak anak, (7) menyediakan paket kesehatan yang baik, (8) memberikan santunan sosial, (9) pendampingan advokasi, (10) mengadakan pemberdayaan ekonomi, sanggar belajar dan rumah singgah serta pendidikan keterampilan kerja. (Mufizar dkk. 2012) Liding Sektor yang bertanggung jawab dan akan mengerjakan program dalam pemberdayaan masyarakat pada komunitas kelas marjinal adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pembinaan KesejahteraanKeluarga (PKK), Dinas

sosial dan Lembaga dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) 6.

Kelompok Komunitas Masyarakat Kelas Virtual Kelompok kelas virtual adalah face bookers, tweeter dan blogers, Monitor, Online News dan sineas Program pemberdayaan masyarakat kota Medan untuk komunitas kelas virtual adalah: (1) menyampaikan konsep literasi dan media (2) menampung dan distribusi zakat infak sedekah, (3) pembentukan kelompok relawan online, (4) sharing informasi, (5) memberi tutorial, (7) produksi, media/ program dan membuat pemko online store (Mufizar dkk, 2012). Karakteristik subjek komunitas masyarakat kelas virtual adalah ekonomi variati, politik dinamis budaya segmental, sosial eksklusif dan agamanya heterogen (Moh Nur Hakim dkk, 2015) Monitor dan Evaluasi Monitor dan evaluasi dilakukan ketika proses dan setelah selesai proses kegiatan dilakukan guna untuk menilai proses dan hasil kegiatan pada masing-masing program. Indikator yang digunakan untuk penilaian proses maupun hasil kegiatan mengacu ada tidaknya peningkatan pemahaman, atau keterampilan, atau kesadaran yang diharapkan terjadi dari masing-masing program dengan kriteria sebagai berikut (Syahza A. 2012)

[196]


Tabel 1. Kriteria Keberhasilan Program Berhasil

Kurang Berhasil Tidak Berhasil

Jika>70% anggota masyarakat mengalami peningkatan yang diharapkan Jika 50–69% anggota masyarakat mengalami peningkatan yang diharapkan Jika<50% anggota masyarakat mengalami peningkatan yang diharapkan

Metode Pemberdayaan masyarakat Kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan berfokus pada penguatan ekonomi produktif masyarakat. Penguatan sektor ekonomi produktif dan pengelolaan dengan efektif dan berkesinambungan akan memberikan kemudahan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Muhtar, 2011): 1. Persiapan, termasuk di dalamnya konsolidasi sumberdaya, penetapan daerah sasaran, dan pengumpulan data awal tentang daerah sasaran 2. Identifikasi dan pengukuran modal komunitas sasaran pemberdayaan. Langkah ini dilakukan seiring dengan pendekatan persuasif untuk memulai berinteraksi dengan komunitas sasaran. 3. Perencanaan usaha ekonomi produktif secara partisipatif. Rencana usaha ekonomi produktif sejauh mungkin disusun berdasarkan inisiatif komunitas

sasaran dengan memperhatikan, antara lain: faktor-faktor yang mendukung (kekuatan), yang menghambat (kelemahan), peluang yang tersedia, serta ancaman dari luar komunitas yang dapat menghalangi tumbuh kembangnya usaha ekonomi produktif tersebut. Jika dimungkinkan, maka usaha ekonomi produktif tersebut dapat menjadi cikal bakan amal usaha ekonomi Muhammadiyah. Namun, jika tidak memungkinkan maka usaha ekonomi tersebut terus dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. 4. Pendampingan pengembangan usaha ekonomi produktif yang meliputi: memfasilitasi akses komunitas terhadap sumberdaya ekonomi, pelatihan berbagai keterampilan yang diperlukan dan konsultasi dalam mengeksekusi rencana usaha. 5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif. Langkah yang kritis bagi upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif, pemahaman dan kedekatan terhadap komunitas sasaran. Untuk dapat memahami komunitas sasaran dapat dilakukan identifikasi dan pengukuran modal komunitas (community asset assessment) dengan langkah-langkah sebagai berikut (Muhtar, 2011):

[197]


1. Identifikasi kualitas hidup masyarakat: yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dianggap paling merisaukan dan perlu diprioritaskan penanganannya. Dalam identifikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain: wawancara dengan berbagai lapisan masyarakat, diskusi kelompok. Di samping itu juga dimungkinkan memanfaatkan data sekunder, seperti monografi desa dan berbagai dokumen lainnya yang dianggap relevan. Selanjutnya, kondisi kualitas hidup masyarakat tersebut perlu diformulasikan secara specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) 2. Identifikasi faktor manusia dan sosial, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab yang berhubungan dengan modal manusia dan modal sosial. Terkait itu, yang perlu dilakukan adalah: a. Mengidentifikasikan faktor prilaku dan gaya hidup komunitas sasaran, yang merupakan cerminan kemampuan dan keterampilan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendataan tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan pengelompokan ekonomi keluarga apakah keluarga miskin atau keluarga sejahtera; b. Mengidentifikasi faktor predisposisi, yaitu sesuatu yang muncul sebelum prilaku terjadi

landasan motivasional dan rasional terhadap prilaku yang dilakukan suatu komunitas. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pendataan terhadap prilaku dan kebiasaan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan. c. Merumuskan faktor penguat yang menyebabkan munculnya prilaku dan gaya hidup yang mendorong berkembangnya budaya kemis-kinan di suatu komunitas. Contohnya dengan melakukan identifikasi prilaku konsumsi masyarakat untuk menemukan faktor-faktor yang menimbulkan tingginya angka kemiskinan. d. Merumuskan modal sosial yang terkait dengan ketiga faktor sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan dengan mengumpulkan informasi tentang bagaimana pola konsumsi masyarakat berdasarkan tingkatan ekonomi keluarga. 3. Identifikasi faktor non manusia yaitu mengidentifikasi faktor-faktor (modal) non manusia yang mempengaruhi kualitas hidup suatu masyarakat. Temuan Hargo, D.U. (2008), yang melakukan penelitian terkait faktor manusia dan sosial di wilayah perbatasan Kalimantan mengung-kapkan bahwa lebih dari 80% warga miskin masih mengalami kesulitan untuk

[198]


mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Minimnya kemampuan dibidang teknologi menyebabkan 80% warga miskin yang bekerja di sektor pertanian merupakan petani tradisional, dan belum mengenal teknologi. Lahan pertanian yang ada lebih dari 75% kurang baik untuk tanaman palawija. Dilihat dari modal fisik sarana dan prasarana untuk jalan masih berupa tanah merah berlumpur, dan tidak ada fasilitas (gedung) pendidikan (SD). 4. Identifikasi regulasi, kebijakan, dan program terkait. Boleh jadi, program dan kegiatan yang dilakukan justru menimbulkan permasalahan bagi asset-asset komunitas tersebut. Kecenderungan yang terjadi bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah lebih terfokus pada pembangunan fisik. Strategi pemberdayaan masyarakat di kota Medan sejauh ini lebih banyak bersifat monolitik, dimana pendekatan ceramah lebih menjadi tumpuannya daripada pendekatan kerja kerja nyata. Seiring dengan derap modernisasi yang salah satu buahnya adalah semakin majunya IPTEKS, maka masyarakat termasuk di dalamnya buruh pabrik juga ikut menanggung side effect-nya, yakni semakin kompleksnya persoalan kehidupan yang dihadapinya. Kompleksitas persoalan kehidupan masyarakat termasuk di

dalamnya buruh pabrik tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan bicara yang lebih menyentuh ranah kerohanian dan psikologis semata. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan terpadu (integrated approach) yang mengawinkan pendekatan sosialisasi ide pemberdayaan melainkan perlu disentuh dengan fasilitas yang dibutuhkan. Pemberdayaan untuk komunitas pabrik terpadu adalah suatu upaya untuk mengajak kepada sekelompok manusia yang terikat dalam komunitas pabrik sehingg mereka punya kemandirian dan tidak bermental kuli untuk selamanya melainkan diposisi kuli tetapi punya cita cita santri dan majikan. Untuk itu pemberdayaan yang cocok buat mereka adalah diberi pendidikan karakter lewat media yang baik dan mudah serta murah. Model pemberdayaan komunitas pabrik terpadu dikembangkan dari pemikiran (Anthony Giddens tentang teori strukturasi dan dari pemikiran Talcott Parsons tentang unit act atau unit of voluntaristic action (Muhajir 2015), yang mana kemudian dapat diintrodusir beberapa komponen tindakan yang meliputi: agen atau aktor (pelaku pemberdayaan yang datang dari anggota komunitas pabrik); (social practices; situational condition; norms, values, and other ‘ideas’; struktur tindakan; serta tujuan (Muhajir 2015).

[199]


Strategi pemberdayaan masyarakat untuk komunitas pabrik terpadu, atau singkatnya pemberdayaan terpadu, yang mana menuntut dilaksanakan dengan langkah-langkah sistematis dan komprehensif, baik yang terkait dengan komponen agen, dari pemerintah maupun dari perusahaan, serta dari masyarakat. (BAPENAS, 2004) Simpulan Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jelas kita pahami betapa komplit masalah mereka dan masalah tidak mengenal lapisan atau syaf komunitas. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa masyarakat itu memiliki basis komunitas yang dikategorikan kepada komunitas kelas atas, menengah, bawah, khusus, marjinal dan virtual. Dari keenam komunitas tersebut telah dijelaskan jenis subjek komunitasnya, karakteristik, pendekatan, segmen, program dan liding sektornya yang dipandang konsepnya tersaji secara riil dan dapat diaplikasikan. Model yang ditawarkan ini jika dikembangkan akan dapat memberikan pelayanan kepada publik sehingga pemerintah kota Medan mampu memenuhi harapan masyarakat. Akhirnya kami berharap model ini dibaca oleh para pembaca dan terutama kepada pemerintah kota

medan hendaknya model ini dapat dipakai sebagai sebuah alat untuk membangun masyarakat kota Medan untuk menuju masyarakat Medan yang sejahtera adil makmur dan berdaya saing. Daftar Pustaka BAPENAS. (2004) Isu Strategis dan Mendesak, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan perbatasan Antar Negara Indonesia, Jakarta; kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Hargo, D.U. (2008) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Untuk kepentingan Perbatasan Negara. Manurung K. (2011) Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Tabloid Diplomasi (Online) Retrived July 5, 2015. Mufizar, Arkanuddin dan Akhyar, M, S.(2012) Pembangunan sosial Masyarakat di Perbatasan Kalimantan Sanjingan Besar Kabupaten Sambas, Provinsi kalimantan Barat, Jurnal PMSIS, 1-22. Muhtar (2011) Masyarakat Desa Tertinggal; Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Pemberdayaannya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 16 (01) 17-34.

[200]


Muslim, Burhanuddin Harahap, Kariono, 2005, Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, Jurnal Studi pembangunan. Volume 1 Nomor 1. Soekanto Soejono, (1990) Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi baru Keempat, Jakarta Rajawali Press. Syahza A. (2012) Model Pengembangan Daerah, Tertinggal, Dalam upaya Pencepatan, Pembangunan ekonomi, Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, Pekan baru. Tarmansyah, U. S. (2014). Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya. Jakarta. Turner, Jonathan H. (1998) The Structure of Sociological Theory, Sixth Edition. An International Thomson Publishing Company: Wadsworth Publishing Company.

Wahyudi (2005) Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani. Malang: UMN Press. Widhyharto, Derajad S. 2009. Komunitas Berpagar: Antara Inovasi Sosial dan Ketegangan Sosial: Studi Kasus Komunitas Berpagar di Propinsi D.I Yogyakarta, Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 2, November 2009 (204-230). Muhajir Efendi (2015) Dakwah Komunitas, Gagasan awal untuk Pengembangan, Universitas Muhammadiyah Malang. Moh Nur Hakim dkk (2015) Dakwah Komunitas, Gagasan Awal untuk Pengembangan Model Pada Komunitas Khusus, Universitas Muhammadiyah Malang.

[201]


PENGEMBANGAN MODEL PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Elizar Sinambela dan Fitriani Saragih Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Surel: [email protected] [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjamin agar keuangan daerah dikelola sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu penelitian ini menyusun model pengawasan keuangan daerah dengan melakukan berbagai tahapan. Dengan model ini diharapkan pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien baik pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sehingga dewan perwakilan rakyat khususnya daerah dapat memiliki kinerja lebih baik, baik dari sisi responsivitas, reliabilitas maupun akuntabilitas. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini akan melakukan pengembangan model pengawasan keuangan daerah yang akan mempermudah anggota dewan menjalankan tugas pengawasannya. Model tersebut akan dikemas dalam Panduan Tertulis Model Pengawasan Keuangan Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Alat Ukur Pengawasan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan pengawasan akuntabel atau tidak. Pada tahapan akhir akan dilakukan evaluasi terhadap model untuk melihat ada tidaknya peningkatan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kota Medan dengan menggunakan model pengawasan keuangan daerah tersebut. Model yang ada akan disosialisasikan lewat workshop ataupun pelatihan kepada anggota DPRD. Kata kunci: responsivitas, reliabilitas, akuntabilitas, standar operasional dan prosedur Pendahuluan Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud (pasal 1 UU No. 17/ 2003).

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung-jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

[202]


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan peraturan pemerintah daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan rencana APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan wakil dari masyarakat pada daerah tertentu, kinerja dari wakil rakyat saat ini sangat dipertanyakan. Salah satu kinerja dewan perwakilan rakyat daerah yang selalu menjadi perdebatan adalah dalam bidang hukum dan keuangan. Terutama dalam hal keuangan mulai dari tingkat pusat sampai daerah selalu dipermasalahkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran DPRD menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, dan dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003).

Lembaga legislatif secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi legislasi yaitu fungsi membuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menyusun anggaran dan fungsi pengawasan yaitu fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif. Dengan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah. Sebab membengkaknya anggaran di pemerintah daerah bila tidak diikuti dengan pengawasan keuangan yang baik, maka tidak tertutup kemungkinan akan membuka peluang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Ruang lingkup pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik terdiri dari pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga layanan publik. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk berbaikan standar kualitas terhadap layanan publik. Pengawasan represif, yaitu pengawasan terhadap prosesproses aktivitas sebuah lembaga layanan publik. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

[203]


Untuk itu kinerja dewan perwakilan rakyat yang maksimal dalam hal keuangan sangat diharapkan. Namun kondisi yang ada saat ini kinerja dewan perwakilan rakyat dalam hal pengawasan keuangan masih kurang maksimal hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada bahwa masih adanya anggota dewan perwakilan rakyat terutama di daerah, khususnya daerah kota Medan yang dalam melakukan pengawasan keuangan daerah belum memahami, mengetahui cara mendeteksi kebocoran atau kecurangan serta kejanggalan yang terjadi pada anggaran. (Sinambela, 2009) Dari hasil penelitian tahun 2012 diketahui bahwa pengawasan keuangan yang dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah kota Medan masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Sehingga kinerja DPRD kota Medan masih belum maksimal diukur dari sisi responsibilitas, reliabilitas dan akuntabilitas. Selain itu diketahui juga bahwa peraturan tentang pengawasan keuangan daerah masih belum terimplementasi dengan baik untuk itu perlu dilakukan cara sosialisasi yang berbeda misalnya dengan melakukan workshop dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan maka peneliti merasa dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah perlu adanya

pengembangan model pengawasan keuangan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan keuangan, dan juga sebagai dasar pengukuran pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan DPRD. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien baik pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sehingga dewan perwakilan rakyat khususnya daerah dapat memiliki kinerja lebih baik, baik dari sisi responsivitas, reliabilitas maupun akuntabilitas. Metode Penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D). Dilaksanakan di kota Medan pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah kota Medan. Populasi adalah semua anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Medan yang berjumlah 50 orang dengan sampel anggota dewan di komisi C yang berjumlah 11 orang. Hasil dan Pembahasan Kondisi Terkini Pengawasan Keuangan Daerah Kota Medan Dari hasil penelitian tahap satu diketahui bahwa anggota DPRD kota Medan belum semuanya memahami proses dalam melakukan pengawasan keuangan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari pengawasan saat

[204]


penyusunan/ perencanaan APBD belum dijalankan secara maksimal, padahal pengawasan oleh DPRD sudah harus dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pengesahan, pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD, apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka sangat mungkin akan banyak terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaan APBD (Mardiasmo, 2002). Secara sederhana pengawasan DPRD dibedakan menjadi enam jenis: a. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD. b. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD. c. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi. d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih. e. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan.

f. Pengawasan oleh Fraksi. fraksi memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pelayanan publik yang hasilnya dapat disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masingmasing sebagai sikap politik. Pengawasan keuangan yang harus dijalankan oleh anggota dewan sudah dimulai dari saat penyusunan atau perencanaan sebab apa yang akan dilakukan pemerintah daerah, SKPD, maupun unit layanan teknis pelayanan publik bisa diketahui dari rencana yang dibuat eksekutif. Kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota dewan dalam melakukan fungsi pengawasan adalah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah Mardiasmo (2003). Dan dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik kemasyarakat secara memadai atau tidak. Pengawasan pada saat pengesahan APBD sebagian besar sudah dilakukan oleh anggota dewan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

[205]


Dengan ikut terlibat dalam pembahasan dan memberikan persetujuan berarti anggota dewan akan dapat ikut mengawasi pada saat pengesahan sudah memenuhi azas transparasi atau belum. Tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Alamsyah dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) Pada pelaksanaan APBD ternyata masih banyak juga anggota dewan yang belum melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD tersebut. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Fungsi pengawasan DPRD dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yakni: (1) Preliminary control, merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran. Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD sangat diharapkan perannya dalam meneliti

setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi harga layanan, output maupun outcomes dari setiap jenis layanan. (2) Interim control, dimaksudkan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau masa perjalannya sebuah peraturan. (3) Post control, selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) dapat dilakukan melalui pengawasan secara langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Dengan cara ini diharapkan pelaksanaan APBD yang dijalankan dapat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Apabila pada saat pelaksanaan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara yang dijalankan dengan yang direncanakan atau dianggarkan maka anggota dewan dapat dengan cepat menanyakannya kepada pejabat pengelola keuangan

[206]


daerah. Sehingga hal-hal yang perlu direvisi dapat dilakukan dengan segera. Fungsi Pengawasan yang berikutnya harus dilakukan anggota dewan adalah melakukan pengawasan pada saat pelaporan APBD. Dari hasil survei yang dilakukan diketahui bahwa pada saat pelaporan, pengawasan yang dilakukan sangat lemah. Diketahui bahwa pengawasan keuangan pada saat pelaporan APBD memang belum berjalan dengan baik, pada hal pengawasan dalam hal ini dilakukan dengan tujuan selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan. Kinerja dewan dalam hal ini dilihat dari sisi responsibilitas, reliabilitas dan akuntabilitas. Dari hasil penelitian tahap satu diketahui bahwa kinerja dewan perwakilan rakyat daerah Kota Medan sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa dewan yang memiliki kinerja yang belum maksimal. Padahal dewan diharapkan memiliki kinerja yang baik disemua aspek baik dari responsivitas, reliabilitas dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mempercayainya kembali untuk periode berikutnya. Anggota dewan dikatakan kinerjanya baik apabila mereka

mampu memenuhi setidaknya dua kriteria yaitu sebagai berikut (1) Kebijakan-kebijakan yang dibuat atau diperjuangkan sesuai dengan platform politik (issu dan program) yang mereka tawarkan pada saat kampanye pemilu. (2) Upaya pencapaian platform politik ini semata-mata dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan sesuatu yang terbaik bagi konstituennya. Adapun pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan DPRD kota Medan saat ini adalah pengawasan yang berdasarkan undang–undang yang berlaku seperti Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 27 tahun 2009. yang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut: (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambatlambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. (2) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk

[207]


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

mendapatkan persetujuan bersama. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama dan disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. Dalam hal kepala daerah dan/ atau pimpinan DPRD

berhalangan tetap, makan pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas kepala daerah dan/ atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. (9) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. (10) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah. (11) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (12) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/ Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

[208]


(13) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. (15) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. (16) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 297 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. (17) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan

kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK. (18) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (19) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima. Namun sayangnya peraturan yang ada untuk melakukan pengawasan keuangan daerah belum terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang belum memahami pelaksanaan pengawasan keuangan. b. Kendala Efektifitas Penerapan Pengawasan Keuangan Daerah Kota Medan Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah kota Medan belum efektif penerapannya disebabkan masih adanya anggota dewan yang belum memahami proses pelaksanaan pengawasan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan temuan ini maka peneliti mencoba membuat pengembangan model pengawasan keuangan yang dapat memudahkan anggota dewan untuk memahami

[209]


proses melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan dapat terukur hasil pengawasan yang mereka lakukan. Dengan demikian maka secara otomatis hal ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja para anggota dewan baik itu dari aspek resposivitasnya, reliabilitas maupun akuntabilitas. Agar terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut, maka harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat pula. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat lainnya. Dari hasil penelitian pada tahun 2009 dan 2012, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah masih ada anggota dewan yang belum memahami tentang pelaksanaan pengawasan keuangan, sehingga fungsi pengawasan belum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan tersebut dan minimnya

panduan untuk pelaksanaan pengawasan tersebut. Dan pada akhirnya berdampak pada kinerja DPRD terutama dalam bidang pengawasan. Pengembangan atas model pengawasan yang sudah ada akan dikemas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini akan memberikan kemudahan bagi setiap anggota dewan yang akan melaksanakan pengawasan atas keuangan daerah memiliki panduan yang jelas tentang apa-apa yang harus dilakukan. Selain itu SOP ini juga dapat menjadi dasar pengukuran pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja DPRD. Model pengawasan keuangan daerah yang dirangkum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 sudah mencakup pada semua aspek pengawasan keuangan, yakni pengawasan pada saat perencanaan, penetapan dan pengesahan, pelaksanaan maupun pada saat pelaporan APBD. Namun bila di analisis, pada saat pelaksanaan ternyata pengawasan yang dilakukan dewan ini sangat kurang sekali bahkan hampir tidak ada. Padahal pada saat pelaksanaan APBD inilah yang sebenarnya perlu adanya pengawasan yang bersifat langsung dan represif yaitu pengawasan secara langsung terhadap proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik. Pengembangan model pengawasan

[210]


keuangan daerah yang peneliti lakukan adalah pengembangan pada pengawasan pada saat pelaksanaan APBD dapat dilihat pada tabel 1. Adapun tujuan dari pengawasan pada saat pelaksanaan APBD ini dilakukan adalah menjaga

agar anggaran yang disusun benarbenar dijalankan pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Alamsyah dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003).

Tabel 1. Pengembangan Tupoksi DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah No. I 1 2 II 1

2

3

III 1

2 3 4 5 IV 1

2

Tupoksi Anggota DPRD

Waktu

Pengawasan Pada Saat Perencanaan/ Penyusunan RAPBD Menerima RAPBD dan lampirannya dari kepala Pertengahan daerah bulan Juni Mengagendakan dan membahas RAPBD Minggu kedua bulan Juli Pengawasan Pada Saat Penetapan/ Pengesahan RAPBD Meminta RKA-SKPD kepada kepala daerah Minggu sebagai tambahan penjelasan terkait pembahasan pertama bulan program dan kegiatan tertentu Oktober Mengambil keputusan bersama antara DPRD 1 bulan dan kepala daerah tentang RAPBD dan sebelum tahun mengesahkan RAPBD menjadi APBD anggaran Pimpinan DPRD membuat keputusan dan 31 Desember penetapan atas penyempurnaan hasil evaluasi tahun anggaran RAPBD Pengawasan Pada Saat Pelaksanaan APBD DPRD memberi persetujuan atas adanya penambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil DPRD memberi persetujuan atas adanya pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain Melakukan pemeriksaan sebelum pekerjaan dimulai Melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD Melakukan inspeksi atas pekerjaan yang dilakukan Pengawasan Pada Saat Pelaporan APBD DPRD menerima laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Mempelajari dan mengevaluasi laporan serta memberi persetujuan atas perubahan APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku

[211]

Akhir bulan Juli tahun anggaran bersangkutan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir

Dasar Teori/ Undang-Undang Pasal 34 ayat 3 Pasal 34 & 35

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 52 & 53

Pasal 63

Pasal 77 Pengawasan Prefentif Pengawasan Langsung Pengawasan Represif

Pasal 80

Pasal 81, 82 & 83


Agar terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat lainnya. Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Simpulan Fungsi pengawasan yang dilakukan anggota dewan pada saat perencanaan, penetapan dan pengesahan APDB sudah berjalan. Namun pengawasan yang dilakukan pada saat pelaksanaan dan pelaporan APBD masih lemah. Analisis lebih lanjut ditemukan bahwa pada pengawasan pada saat pelaksanaan APBD masih sangat kurang sekali bahkan hampir tidak ada. Padahal pada saat pelaksanaan APBD inilah yang sebenarnya perlu adanya pengawasan yang bersifat langsung dan represif. Tujuan dari pengawasan pada saat pelaksanaan APBD ini dilakukan

adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan untuk menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memfasilitasi kelemahan yang ada maka dilakukan pengembangan model pengawasan keuangan daerah, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja DPRD kota Medan dalam melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan APBD. Perlu adanya panduan tertulis berupa SOP yang dapat membantu anggota dewan untuk lebih mudah memahami dan melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Agar pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kinerja dewan maka perlu dilakukan sosialisasi model pengawasan keuangan daerah dalam bentuk pelatihan atau workshop. Daftar Pustaka Abdullah, Syukri dan Jhon Andra Asmara, 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Simposium Akuntansi Nasional IX, Padang. Andriani, Rini, 2002. Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Provinsi

[212]


Bengkulu). Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Bazwir, Revisoynd, 1999. Akuntansi Pemerintah Indonesia. Edisi Tiga BPFE Yogyakarta. Diana Anastasia, & Fandy Tjiptono, 2003. Total Quality Management Edisi Revisi. Penerbit: Andi. Yogyakarta. Ichsan, M, Ratih., dan Trilaksono,N, 1997. Administrasi Keuangan Daerah: pengelolaan dan penyusunan APBD. Brawijaya University Pers, Malang. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Mardiasmo, 2003. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta. Muindro Renyowijoyo, 2008. Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba). Mitra Wacana Media. Jakarta Mulyadi & Johny Setyawan, 1998 Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Univ. Gadjah Mada. h. 213-214. Pramono, Agus H., 2002. Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, PPS Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Republik Indonesia, 2001. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolahan dan Pertanggungjawaban Anggaran. http://www.bakd.depdagri.go.id

_________________,2001. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. http://www.bpkp.go.id , 2004. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pustaka Pergaulan. Jakarta. _________________,2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.bakd.depdagri.go.id Sinambela, Elizar, 2009. Analisis Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Anggaran TerhadapPengawasan Keuangan Daerah. Penelitian Dosen Muda. Dikti. Sopanah, Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Laporan Penelitian dalam Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya. Wahyu D, Ariani. 2002. Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Yogyakarta.

[213]


KAJIAN POTENSI PELAKU UKM YANG TELAH MENDAPATKAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN Dewi Andriany, Lailan Safina Hasibuan dan Sri Endang Rahayu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Surel: [email protected] ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian atas potensi masyarakat, dalam hal ini adalah pelaku ukm, yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah. Pengkajian ini akan menghasilkan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi eksistensi ukm tersebut. Dalam kerangka pemberdayaan, maka program yang digulirkan hendaknya terintegrasi dengan pemerintah serta beberapa pihak terkait, sehingga dapat implementasinya maksimal, dengan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi program tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa program yang diperlukan oleh masyarakat, terutama pelaku ukm untuk memberdayakan dirinya adalah: Program Penyediaan Lembaga Pelatihan, Program Penyediaan Lembaga Pemasaran, Program Penyediaan Lembaga Promosi, Program Penyediaan Lokasi Usaha, Program Pengadaan Teknologi, Program Penyediaan Lembaga Bantuan Modal, Program Pengadaan Bahan Baku, Program Lembaga Monitoring Kualitas. Sedangkan variabel yang akan mendapatkan penguatan untuk mendukung peningkatan produktivitas UKM meliputi: Kualitas SDM semakin baik, kemampuan manajemen kerja semakin baik, bahan baku semakin mudah diperoleh, kemampuan modal meningkat, harga jual produk terjangkau oleh masyarakat, kualitas produk sesuai keingingan masyarakat, lokasi usaha mudah dijangkau pembeli, produk semakin dikenal oleh masyarakat Kata Kunci: peningkatan produktivitas, kemampuan manajemen kerja, SWOT Pendahuluan Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan adalah kemiskinan, di mana fenomenanya dipengaruhi oleh bermacam faktor yang saling berhubungan, seperti: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi

lingkungan. Tantangan bangsa Indonesia di era otonomi daerah ini tidaklah ringan mengingat ada semacam fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus maju dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam

[214]


pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Di balik itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini, yaitu masalah kemiskinan. Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan di atas jelas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisi kemiskinan yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Dengan sifatnya yang kemiskinan yang multi dimensi, maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan yang nyata, antara lain: secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahya partisipasi masyarakat, menurunnya keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Secara umum permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan faktor

internal dan faktor eksternal yang saling mengkait satu sama lain. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti: rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuh kembangkan. Pembangunan yang baik tentunya mampu mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menolong dirinya sendiri dan bangkit dari kemiskinan. Pendekatan terbaru ke arah self directed learning dengan menggunakan metode PRA (participatory rural assessment) dan RRA (rapid rural appraisal) akan mendorong masyarakat dan peneliti melakukan identifikasi masalah dan melakukan percobaan sesuai dengan interest prioritas serta sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Metode ini diharapkan berhasil mengurangi angka kemiskinan, karena masyarakat mampu mengenali kemampuannya dan mengembang-kannya dengan optimal. Pembangunan ekonomi lokal dimaksudkan untuk menggambarkan

[215]


proses di mana pemerintah daerah maupun masyarakat mengorganisir aktifitas bisnis maupun lapangan kerja untuk tujuan bersama. Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal adalah untuk memberikan kesempatan kerja serta mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Setiap daerah harus kreatif, artinya mampu mengembangkan ekonomi daerahnya dan memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Proses kreatif ini pada akhirnya akan memunculkan komoditas unggulan yang berbasis pada ekonomi lokal dan mampu bersaing di pasar domestik maupun skala ekspor. Pengembangan ekonomi lokal adalah merupakan suatu konsep pengembangan ekonomi yang mendasarkan pada pendayagunaan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya kelembagaan lokal yang ada pada suatu masyarakat, oleh masyarakat itu sendiri melalui pemerintah lokal maupun kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), dengan titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkahlangkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. (3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan

[216]


pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya (Widjajanti, 2011). Sebagai sebuah kecamatan di Kota, Medan Deli merupakan kecamatan di Kota Medan yang mempunyai penduduk miskin yang jumlahnya banyak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Medan, 2010), sebanyak 17.511 jiwa dengan 4015 kepala keluarga. Jumlah penduduk

miskin terbanyak di kecamatan ini berada di kelurahan Tanjung Mulia yaitu sebanyak 3.856 jiwa atau terdiri dari 891 kepala keluarga sedangkan penduduk miskin terkecil berada di kelurahan kota bangun yaitu sebanyak 1350 jiwa atau terdiri dari 291 kepala keluarga. Fokus utama pada daerah Medan Deli dengan jumlah penduduk terbanyak, dan juga kriteria pekerjaan berusaha sendiri cukup banyak, dengan asumsi bahwa mereka akan mudah diarahkan/ diberdayakan. Di sana juga terdapat banyak pelaku usaha kecil yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu untuk dilakukan pengkajian atas potensi masyarakat terutama pelaku UKM, yang telah menerima bantuan program pemerintah, sehingga dapat diketahui mengapa bantuan tersebut kurang memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi UKM potensial yang berada di wilayah Medan Deli, kemudian melakukan analisis SWOT untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi pelaku UKM.

[217]


Gambar 1. Diagram Fishbone

Metode Pendekatan penelitian ini adalah partisipatif, karena mengajak pelaku UKM untuk melakukan focus group discussion untuk mengidentifikasi SWOT yang mereka hadapi. Selain itu juga mengharapkan masukan dan saran bagi implementasi program maupun penggalian program yang dapat menyentuh pelaku UKM, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, diskusi kelompok (FGD). Obyek penelitian adalah masyarakat kecamatan Medan Deli. Data dianalisis dengan secara deskriptif, dengan analisis multi kriteria, serta analisis terhadap fishbone diagram yang menunjukkan kelemahan dari masyarakat dan pelaku UKM.

Hasil dan Pembahasan Dari pengumpulan data wawancara dan FGD, diketahui bahwa di kecamatan Medan Deli telah menerima Program PNPM Mandiri/ PPMBK (Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas) dalam hal penguatan kepada pelaku UKM, namun program ini tidak berjalan dengan baik, sehingga identifikasi permasalahan di kecamatan ini akan menjadi potret secara keseluruhan untuk kecamatan lain di Kota Medan. Hasil analisis fishbone diagram menjelaskan bahwa hambatan atau kendala utama adalah: 1. Kesulitan pemasaran. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan

[218]


2.

3.

4.

5.

persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Keterbatasan finansial /modal, UKM khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (start-up capital) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber informal, namun sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Masalah bahan baku, hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi. Keterbatasan teknologi, terutama usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor di antaranya, keterbatasan modal

investasi untuk membeli mesinmesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasiinovasi dalam produk maupun proses produksi. 6. Kesulitan pemasaran, strategi promosi yang kurang meyakinkan konsumen. 7. Pemilihan lokasi yang tidak mewakili persepsi konsumen. 8. Ketidakcukupan kualitas produk untuk bersaing. Peluang: 1. Pembuatan produk atau jasa yang diminati konsumen. 2. Pembuatan produk atau jasa yang dapat memenangkan persaingan. 3. Pembuatan dan mendayagunakan sumber-sumber produksi. 4. Desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli atau pelanggan. 5. Bantuan dari pemerintah maupun pihak luar baik itu berupa pinjaman modal usaha, peralatan, pelatihan dan lain-lain. 6. Sumber daya yang cukup. 7. Keterampilan /skill yang baik Analisis Terhadap Pelaku UKM Hasil analisis terhadap hasil wawancara pelaku UKM dapat dicatat sebagai berikut:

[219]


Tabel 1. Analisa Data Secara Umum ISU

PELUANG 

Permodalan

ISU UTAMA YANG MUNCUL

Kemampuan pemasaran

Harga bahan baku





Konsumen produk UKM masih besar di Kecamatan Medan Deli, dan belum tergarap sepenuhnya



Apabila perolehan harga bahan baku dapat lebih renda, maka harga jual akan lebih kompetitif Apabila produk lebih menarik, masyarakat akan menjadi pembeli repetitive, sehingga turn over usaha semakin cepat dan besar

 Kualitas Produk

Modal masih diperlukan untuk meningkatkan skala usaha Program pemerintah masih dapat digulirkan sepanjang UKM dapat membangun usaha yang berkelanjutan

1. Tidak semua pelaku Usaha Kecil pernah mendapatkan bantuan modal, sementara bantuan modal masih tetap diperlukan. 2. Kemampuan pemasaran Usaha Kecil masih terbatas, sementara diyakini bahwa konsumen masih banyak yang belum digarap. 3. Harga bahan baku tidak kompetitif, karena membeli pada tingkat pengecer sehingga harga menjadi mahal. Analisis Terhadap Kualitas Produk UKM 1. Harga jual sudah memenuhi daya beli masyarakat, tetapi kualitasnya masih kurang baik [220]

2.

3.

4. 5.

6.

FAKTOR KEGAGALAN  Pemberian bantuan permodalan berdiri sendiri, tanpa diberikan pemberdayaan variabel lain.  Tidak memiliki kemampuan promosi dan tidak memiliki lembaga pemasaran  Akses kepada bahan baku yang lebih murah tidak ada  

Kurang kreativitas Kemasan kurang baik

dan pengemasannya kurang menarik. Produk yang dihasilkan oleh UKM di kecamatan Medan Deli sangat diperlukan untuk keperluan hidup sehari-hari. Lokasi berjualan kebanyakan ditempat-tempat yang dilarang seperti di pinggir jalan sehingga seringkali menimbulkan kemacetan, diperlukan relokasi ke tempat usaha yang lebih baik dan strategis. Promosi produk tidak ada. Kepuasan pelanggan kurang tinggi, karena kualitas produk yang kurang baik. Keinginan untuk membeli ulang tidak terlalu tinggi.


Analisis Terhadap Sudut Pandang Aparat Pemerintah Kecamatan Medan Deli 1. Di Kecamatan Medan Deli banyak pelaku Usaha Kecil dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Bantuan melalui PNPM Mandiri dan PPMBK (Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas) tidak berjalan karena kemampuan pengembalian masyarakat sangat rendah. 3. Diduga bahwa sejumlah bantuan yang diberikan di Kecamatan Medan Deli lebih banyak bersifat konsumtif, tidak dalam bentuk pemberdayaan yang bersifat partisipatif. Padahal aspek pemberdayaan yang bersifat partisipatif sangat diperlukan. Analisis Terhadap Sudut Pandang BKM/ KSM Kecamatan Medan Deli 1. Dari 10 kelompok UKM yang pernah diberi bantuan oleh PNPM Mandiri semuanya macet dalam hal pengembalian. 2. Kemacetan disebabkan karena pemberian bantuan modal berdiri sendiri, tanpa dilakukan pemberdayaan terhadap SDM, pemasaran, skill, dan lain lain. Analisis Data Secara Umum Secara umum, dari sejumlah isu utama yang muncul yakni: permodalan, kemampuan pemasaran,

harga bahan baku dan kualitas produk, masing-masing dilihat peluang yang masih dimiliki pada isu utama tersebut kemudian dilihat faktor yang menjadi kegagalan selama ini. Identifikasi hasil fishbone diagram menjelaskan bahwa akan diperlukan sejumlah program yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang diperlukan oleh pelaku UKM untuk membantu pemberdayaan, meningkatkan taraf hidup/ pendapatan serta kemampuan pengelolaan usaha, adalah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan Lembaga Pelatihan 2. Program Penyediaan Lembaga Pemasaran 3. Program Penyediaan Lembaga Promosi 4. Program Penyediaan Lokasi Usaha 5. Program Pengadaan Teknologi 6. Program Penyediaan Lembaga Bantuan Modal 7. Program Pengadaan Bahan Baku 8. Program Lembaga Monitoring Kualitas Pemilihan program-program di atas tentunya bukan tanpa pertimbangan. Pelaku UKM cenderung tertutup dari akses informasi, pemasaran, pelatihan karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Selama ini yang mereka jalankan hanya asal dapat melanjutkan kehidupan keluarga

[221]


semata. Paradigma inilah yang perlu dirubah karena bagaimanapun UKM merupakan tonggak bagi perekonomian negara, di samping pelaku UKM telah membuktikan bahwa dirinya mau dan mampu untuk diberdayakan dan memberdayakan diri. Keadaan ini tentunya memerlukan apresiasi dari pemerintah dan pihak lainnya, sehingga mampu memberikan dukungan yang memadai. Pemerintah jangan hanya memberikan bantuan namun tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut. Monitoring dan evaluasi akan mampu melihat sejauh mana keberhasilan implementasi program tersebut. Sehingga sebuah program pemberdayaan merupakan program yang komprehensif, baik kontennya, pelaksana maupun pendukungnya. Selanjutnya dapat dikembangkan sejumlah kriteria/ variabel yang dianggap akan menjadi peluang dalam meningkatkan taraf hidup, dimana setiap kriteria memiliki bobot yang sama. Kriteria tersebut berdasarkan atas permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pelaku UKM terkait pengelolaan usaha. Adapun kriteria tersebut meliputi: 1. Kualitas SDM semakin baik 2. Kemampuan manajemen kerja semakin baik 3. Bahan baku semakin mudah diperolah 4. Kemampuan modal meningkat

5. Harga jual produk terjangkau oleh masyarakat 6. Kualitas produk sesuai keingingan masyarakat 7. Lokasi usaha mudah dijangkau pembeli 8. Produk semakin dikenal oleh masyarakat Kriteria-kriteria yang disebutkan di atas diidentifikasi dalam proses diskusi yang dilakukan dengan masyarakat pelaku ukm. Pelaku ukm dipilih sebagai subyek karena mereka telah mau dan mampu memberdayakan dirinya. Tentunya hal ini akan menjadikan contoh bagi masyarakat miskin lainnya. Kekurangan UKM dalam melakukan pengelolaan usahanya tentunya menjadi perhatian penting. Sudah sangat dipahami bahwa banyak pelaku ukm yang memilih untuk melakukan usaha karena terjepit keadaan ekonomi serta minimnya lapangan kerja. Keadaan ini menuntut mereka untuk mau memberdayakan dirinya sendiri. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, seperti minimnya akses informasi, pemasaran, pemilihan bahan baku dan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kriteria yang berhasil diidentifikasi mengacu kepada permasalahan yang sering dihadapi pelaku UKM (lampiran 1). Melihat dari berbagai aspek, diperoleh bahwasanya pemberdayaan masyarakat sangat mungkin untuk

[222]


dilakukan, dengan memberikan beberapa hal yang diperlukan masyarakat, terkait dalam upaya mendukung keterlibatan masyarakat tersebut. Masyarakat memerlukan program-progam yang tepat sasaran, dan tidak hanya bersifat charity semata, yang pada kenyataannya cenderung membuat masyarakat semakin tidak berdaya. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi tergantung pada subsidi pemerintah, sehingga memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan yang lain. Bukan bermaksud mendiskreditkan kelompok masyarakat bukan pelaku UKM, sehingga obyek penelitian ini adalah pelaku UKM.

Dengan tujuan untuk menilai sejauh mana program pemerintah yang digulirkan telah memberikan dampak terhadap perkembangan UKM, di samping untuk menilai apakah program yang telah digulirkan mampu lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku UKM telah terbukti sebagai masyarakat yang berdaya, artinya tidak lagi mengandalkan lapangan kerja yang tersedia, artinya sudah mampu untuk menciptakan lapangan kerja, minimal untuk dirinya sendiri. Baginya sudah merupakan indikasi untuk memberdayakan dirinya sendiri. Adapun program/ lembaga yang diperlukan untuk menunjang/ meningkatkan produktivitas UKM tersebut, telah diranking berdasarkan tingkat kepentingan (lihat tabel 2), yaitu: (1) lembaga pelatihan, (2) lembaga pemasaran, (3) lembaga promosi, (4) penyediaan lokasi usaha, (5) pengadaan teknologi, (6) lembaga bantuan modal, (7) bahan baku, dan (8) lembaga monitoring kualitas.

Tabel 2. Ranking Program yang Dibutuhkan Masyarakat Usaha Kecil PROGRAM Penyediaan Lembaga Pelatihan Penyediaan Lembaga Pemasaran Penyediaan Lembaga Promosi Penyediaan Lokasi Usaha Pengadaan Teknologi Penyediaan Lembaga Bantuan Modal Pengadaan Bahan Baku Lembaga Monitoring Kualitas

NILAI 4.375 4.25 4.25 4.125 4.00 3.75 3.00 2.875

[223]

RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8


Berdasar urutan ini, ternyata disimpulkan bahwa pemberian modal bukan hal terutama yang dapat memacu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat membutuhkan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu meningkatkan produktivitas usahanya. Hal inilah yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, yang selama ini lebih memfokuskan pada pemberian modal. Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ Five finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan. Kelima jari tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan). 2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, menerbitkan ijin-ijin usaha, mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.

3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit. 4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembanganUMKM. 5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. Kelima hal tersebut jika diintegrasikan dengan kepentingan berdirinya/ penguatan lembaga sebagaimana yang diharapkan masyarakat tentulah akan menghasilkan sinergi yang tangguh. Sehingga program-program yang digelontorkan bagi masyarakat miskin terutama bukan bersifat charity (amal) saja, namun benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Prinsip yang perlu diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kapasitas (capacity building), yang mencakup: kelembagaan, pendanaan, pelayanan. Di samping itu masalah internal yang harus dihadapi adalah masalah

[224]


efisiensi, keterbatasan SDM dan teknologi (Krisnamurthi, 2002). Dari semua upaya pemberdayaan yang telah dan dirancang untuk diimplementasikan, banyak pihak melupakan salah satu unsur penting lainnya, yaitu konsumen. Penyediaan produk tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimana mungkin semua pihak berusaha memberdayakan pelaku ukm dengan segala program dan upaya jika ternyata konsumen tidak menginginkannya? Hal ini tentunya tak boleh luput dari perhatian pemerintah. Kecintaan terhadap produksi lokal harus ditumbuhkan, seiring dengan kepercayaan diri pelaku ukm untuk membentuk merk sendiri dan tidak mendompleng kepada merk asing. Rakyat Indonesia, terutama kalangan menengah ke atas lebih bangga memakai produk dalam negeri, meskipun dengan harga yang jauh lebih mahal. Alasan yang pasti diangkat adalah mutu dari produk lokal sangat rendah, padahal kalau mau jujur, produk bermerk luar negeripun diproduksi di Indonesia, dan hanya dipasang dengan merk asing. Simpulan Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah urgensi yang sangat mendesak untuk diaplikasikan. Ketika pelaku UKM sudah terlibat dalam pemberdayaan dirinya,

pemerintah, instansi swasta, perguruan tinggi serta konsumen harus lebih bijak menyikapinya. Mereka tidak lagi berada di luar sebagai pelaksana maupun pemantau, namun turut memberikan dukungan dan kontribusi positif dengan tindakan paling nyata, yaitu mencintai dan menggunakan produksi dalam negeri. Karena itulah satu-satunya cara menunjukkan dukungan dan mendukung gerakan pemberdayaan. Referensi Artiningtiyas, 2012, Analisis Tingkat Keberhasilan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Masyarakat, Studi Kasus Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta Asmara, Lalu Hajar., 2001, Mencari Format Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif Untuk Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. Makalah Diskusi Internal Bapeda Lombok Tengah tanggal 10 April 2001. Bank Indonesia. 2011. Five Finger Philosophy: Upaya Memberdayakan UMKM, (http://www.bi.go.id/web/id/UM KMBI/Koordinasi/Filosofi+Lim a+Jari/) Rahayu Sulistyorini dan Dwi Herianto, (2010) Analisis Multi

[225]


Kriteria Sebagai Metode Pemilihan Suatu Alternatif Ruas Jalan di Propinsi Lampung, Jurnal Rekayasa Vol. 14 No. 3, Desember 2010 Krisnamurthi, Bayu. 2002. RUU Keuangan Mikro: Rancangan Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat, (www.bmmonline.org) PNPM MANDIRI, (2007), Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Supriatna, Tjahya, 2000, Stimulasi Pemerintah Dalam Rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa, diktat IIP Jakarta.. UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan,

[226]


Tabel 2. Hasil Analisis Multi Kriteria PROGRAM UNTUK MENGURANGI HAMBATAN NO PENINGKATAN PELUANG 1 2 3 4 5 6 7 8

Kualitas SDM semakin baik Kemampuan manajemen kerja semakin baik Bahan baku semakin mudah diperolah Kemampuan modal meningkat Harga jual produk terjangkau oleh masyarakat Kualitas produk sesuai keingingan masyarakat Lokasi usaha mudah dijangkau pembeli Produk semakin dikenal oleh masyarakat TOTAL

(1-5)

(1-5)

(1-5)

Pengadaan Bahan Baku (1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

(1-5)

12.5%

5

5

3

3

5

5

5

3

12.5%

4

4

4

2

4

5

5

4

12.5%

2

5

1

5

3

3

2

1

12.5%

3

5

3

5

5

4

4

2

12.5%

4

3

3

5

4

4

4

2

12.5%

3

4

4

5

5

5

3

4

12.5%

4

5

2

3

3

3

5

2

12.5%

5

4

4

4

5

5

5

5

100.0%

3.75

4.375

3.00

4.00

4.25

4.25

4.125

2.875

BOBOT

Lembaga Pemasaran

Penyediaan Modal

Lembaga Pelatihan

[227]

Pengadaan Teknologi

Lembaga Promosi

Lokasi Usaha

Monitoring Kualitas

Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 2 No. 2 Desember 2015 ISSN [111]

Recommend Documents