JURNAL
JUAL BELI TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN DI DESA TANJUNG PAUH MUDIK KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI
Oleh: Nama
: TABRANI
NPM
: 1110005600019
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
1
JUAL BELI TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN DI DESA TANJUNG PAUH MUDIK KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI (TABRANI, NPM : 1110005600019, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 51 Halaman, 2015) ABSTRAK Tanah adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya. Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga, dirawat, dan dipelihara dengan baik karena tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia, bukan saja semasa hidup, setelah matipun tanah masih tetap di gunakan. Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya arti tanah sehingga mendorong masyarakat ingin memiliki tanah yang aman dan tenang untuk menempatinya. Di indonesia Undang-Undang tentang tanah diatur dalam UndangUndang No 5 1960. Salah satu cara memperoleh tanah adalah melalui jual beli. Jual beli merupakan cara untuk memperoleh hak milik atas tanah bagi masyarakat yang belum mempunyai atau memiliki tanah baik untuk keperluan tempat tinggal maupun tempat berusaha atau bertani. Jual beli hak atas tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Menurut peraturan ini jual beli tanah harus dilakukan secara tertulis yakni dihadapan PPAT dan selanjutnya didaftarkan di BPN.Berdasarkan hasil observasi di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, terlihat bahwa pelaksanaan jual beli tanah masih dilakukan secara di bawah tangan, hal ini memudahkan masyarakat untuk melaksanakan jual beli tanah.Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui pelaksanaan dan akibat hukum jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu melihat pelaksanaan dilapangan yang dilakukan dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya menyajikan sebagaimana adanya secara sistematis dan logis sesuai dengan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, masih terdapat jual beli tanah secara di bawah tangan, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya, waktu nya lebih cepat dan prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Akibat hukum dari jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci tetap sah secara hukum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dan hak secara hukum telah beralih, untuk legalitasnya jual beli tersebut harus melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), kemudian baru balik nama.
i
Latar Belakang Masalah Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman dan juga menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal. Artinya tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia.¹ Terdapat kejelasan hak antara satu sama lain pihak, diperlukanlah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA istilah agraria dapat disimpulkan secara implisit arti atau definisi dari agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.² Pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 juli 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut UUPA. Setiap kali terjadi perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas tanah harus didaftarkan dan wajib mendaftarkan hak tersebut. Pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat (Pasal 23 UUPA). Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas hak milik diterbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengolahan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Perjanjian jual beli tanah harus dilakukan secara tertulis dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci masih terdapat praktek jual beli tanah secara di bawah tangan dan tanah tersebut belum bersertifikat. Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah di daftarkan di kantor pertanahan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik hanya mengetahui jual beli tanah secara di bawah tangan melalui kepala desa ataupun kepala adat saja. Bukti jual beli tersebut dibuat oleh kepala desa dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan para saksi. Jual beli tanah di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci juga masih dilakukan menurut Hukum Adat.
¹Siti Zumrokhatun & Darda Syarizal, Undang-Undang Pokok Agraria & Aplikasinya, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, Hal. 2. ²Ibid, Hal.2
1
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaa jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ? 2. Apa akibat hukum jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ? Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Ingin mengetahui pelaksanaan jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. 2. Ingin mengetahui akibat hukum jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan di Desa Tanjunng Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat pelaksanaan dilapangan yang dikaitkan dengan aturan yang berlaku. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini menyajikan data sebagaimana adanya secara sistematis dan logis sesuai dengan tujuan penelitian. 3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer : 1). Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari pustaka untuk mengetahui teori-teori hukum yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi : a. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dari penulisan antara lain UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian berupa ; karya tulis, teori-teori dan pendapat para sarjana. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.
2
2). Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci yang masih menggunakan aturan Hukum Adat yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya yang masih melakukan praktek perjanjian jual beli tanah secara di bawah tangan. Maksud di bawah tangan adalah suatu perjanjian jual beli tanah di dalam hukum adat dimana perbuatan hukum yang dilakukan adalah berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai maupun sebagian yang dilakukan atas secara kesepakatan pihak masing-masing (penjual dan pembeli) yang dihadiri oleh Kepala Adat/Kepala Desa serta Ninik Mamak dan Staff Kepala Desa dan Saksi-saksi. Menurut Bapak Cendra Purnama di Desa Tanjung Pauh Mudik, mereka melakukan jual beli tanah secara di bawah tangan disebabkan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, yaitu cukup dihadiri Kepala Adat/Kepala Desa serta Ninik Mamak dan Staff Kepala Desa dan Saksi-saksi, dan membayar uang Adat sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) maka proses jual beli tanah yang terjadi sudah sah.³ Harus ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut beliau, masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik cukup keberatan dari segi biaya yang dikatakan tidak pasti. Karena dalam prakteknya, harga yang tercantum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Maksudnya, adanya biaya yang tidak terduga sehingga melebihi biaya yang tercantum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan penelitian yang sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Cendra Purnama selaku Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik, bahwa beliau menyarankan penulis untuk mengambil beberapa sampel akan tetapi pada satu orang yang sama saja, dimana semua sampel dilakukan perjanjian jual beli tanah secara di bawah tangan. Sesuai dengan metode penelitian yang penulis uraikan, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat pelaksanaan dilapangan yang dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik memberikan contoh perjanjian jual beli tanah secara di bawah tangan untuk mendapatkan data yang valid, sehingga dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa bukti perjanjian jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci yaitu berupa surat perjanjian jual beli tanah di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau yang dilakukan melalui Kepala Desa/Kepala Adat yang terjadi diantaranya:
³Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik, Pada Tanggal 11 mei 2015
3
Tabel 1 Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci No
Penjual
Pembeli
1
Dahniar
Aspul Anwar
Jenis Transaksi Melalui Kepala Desa dan secara kontan
Ket
Dihadiri oleh suami istri masing-masing, Kepala Desa, Kepala,Keapal Adat, Ninik Mamak, Staff Desa dan saksisaksi 2 Zainal Aspul Anwar Melalui Kepala Dihadiri oleh Desa dan secara suami istri kontan masing-masing, Kepala Desa, Kepala,Keapal Adat, Ninik Mamak, Staff Desa dan saksisaksi 3 Adrizal/Rawaida Aspul Anwar Melalui Kepala Dihadiri oleh Desa dan secara suami istri kontan masing-masing, Kepala Desa, Kepala,Keapal Adat, Ninik Mamak, Staff Desa dan saksisaksi Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik Hasil dari penelitian tentang perjanjian jual beli tanah secara di bawah tangan tersebut akan diuraikan di bawah ini :⁴
⁴Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik, pada tanggal 10 Mei 2015.
4
1. Tanah Milik Ibuk Dahniar Tanah milik ibu Dahniar (pihak I) dijual kepada bapak Aspul Anwar (Pihak ke II), tanah ini di jual tanpa paksaan dari orang lain dan tanah ini merupakan tanah warisan dari orang tuanya. Tanah ini di jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan syarat ; a. pihak kedua berjanji/mengakui mendindingi sumur kami dengan bata. Sumur tersebut terletak di tepi jalan, tepatnya di sebelah utara atau depan lokasi rumah pihak kedua. b. Membelikan kami mesin air, merk sanyo Tanah tersebut berukuran : panjang ; 12,5 meter dan Lebar 9 meter. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasminurni, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mukhtar, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aspul Anwar dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ardinal. Sejak dibuat surat jual beli ini, maka pihak ibuk Dahniar tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan berpindah tangan ke pihak ke II yaitu bapak Aspul Anwar. Data ini kami peroleh dari Ibuk Dahniar itu sendiri (pihak pertama) dan istri dari bapak Aspul Anwar (pihak ke II) hal ini dikarenakan bapak Aspul Anwar sudah meninggal dunia sejak tahun 2013 yang lalu.⁵ 2. Tanah Milik Bapak Zainal Tanah milik bapak Zainal (pihak pertama) dijual pada bapak Aspul Anwar (pihak ke II) dimana tanah ini dijual oleh pihak pertama atas kesadarannya sendiri, tanah ini terletak di Desa Tanjung Pauh Mudik dengan ukuran 8 meter X 45 meter dengan batas-batas tanah tersebut anatara lain: a. Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Lasmita,Cs b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Aspul Anwar.Cs c. Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah : Jamilah d. Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa Tanah tersebut sudah di jual dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada pihak : ke II (dua), kemudia hak atas tanah tersebut pindah ke tangan pihak pertama. Data ini diperoleh dari Istri Bapak Aspul Anwar. Dikarenakan bapak Zainal berada di luar kota peneliti tidak bisa menanyakan langsung kepadanya.6 3. Tanah Milik Bapak Adrizal/ Rawaida (Suami/Istri) Tanah milik Bapak Adrizal/Rawaida (pihak pertama) ini telah di jual kepada Bapak Aspul Anwar (pihak ke II) dimana tanah ini diperoleh dari hasil pembelian dari Hj.Tindu. tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
⁵Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Dahniar pada tanggal 9 mei 2015. 6 Hasil wawancara penulis dengan istri bapak Aspul Anwar pada tanggal 8 Mei 2015.
5
Dengan ukuran Panjang 14 meter dan Lebar 10 meter diatas tanah ini berdiri sebuah bangunan (Rumah) yang telah rusak (tanpa atap dan kaca jendela) dengan batas-batas sebelah menyebelah ; a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Hj. Tindu b. Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Nidar c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah :SMP Negeri 3 Keliling Danau d. Sebelah Sealatan berbatas dengan tanah ; Jalan Desa/ Umum Tanah ini dijual dengan seharga Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) di bayar kontan, maka tanah tersebut berpindak hak ke pihak Ke II (dua) Bapak Aspul Anwar. Data ini diperoleh dari istri dari bapak Aspul Anwar dan Ibuk Hj.Tindu. 7 Jual beli tanah secara di bawah tangan ini masih terjadi di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Hal ini di tunjukkan tabel.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis transaksi dilakukan oleh kepala desa dan secara kontan. Jenis traksaksi ini dilakukan oleh Kepala Adat/Kepala Desa di hadiri oleh ke dua pihak, saksi-saksi dan tetangga-tetangga tanah yang akan di jual. Sebagai alat bukti bahwa tanah tersebut telah terjadi jual beli. Pihak penjual, pembeli, serta saksi-saksi yang dihadirkan dari perangkat desa, adat, dan tetangga sekitar tanah yang menjadi obyek penjualan dan dibubuhi stempel dari desa dan materai 6000 (enam ribu rupiah). Ketika penulis menemui salah satu dari penjual tanah tersebut yaitu Ibuk Dahniar (penjual), beliau mengatakan lebih memilih menjual tanahnya dengan dan melalui Kepala Desa/Kepala Adat karena biayanya murah, proses cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Beliau menjual tanah karena saat itu beliau butuh biaya untuk anaknya sekolah. Sedangkan pada Ibuk Hj.Tindu yang menjual tanahnya kepada Bapak Aspul Anwar melalui Kepala Desa/Kepala Adat, mengatakan bahwa jual beli tanah yang dilakukan melalui Kepala Adat/Kepala Desa lembih murah dan prosesnya cepat. Ibuk Hj. Tindu ini menjual tanahnya dikarenakan butuh biaya untuk operasi anaknya yang sakit. Akibat Hukum dari jual beli tanah secar di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Transaksi jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Kelililng Danau Kabupaten Kerinci, Bapak Cendra Purnama selaku Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik berpendapat bahwa transaksi melalui Kepala Adat/Kepala Desa lebih baik dan mudah untuk masyarakat desa ini, karena dihadiri oleh Kepala Adat/Kepala Desa, saksi dari desa, ninik mamak, dan saksi dari pihak masing-masing serta tetangga yang telah dikenal oleh yang bertransaksi tersebut. sehingga mereka merasa lebih nyaman. Akan tetapi dilihat dari segi hukum maka ;
7
Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Hj.Tindu dan Istri Bapak Aspul Anwar pada tanggal 7 Mei 2015.
6
a. Jika pihak pertama melakukan kesalahan atas tanah tersebut misalkan: pihak pertama mengungkit kembali atas tanah tersebut padahal tanah tersebut telah berpindah hak ke pihak ke dua maka pihak pertama akan di keluarkan dari adat, tanpa konsekuensi apapun dan akan di asingkan dari adat tersebut. Akan tetapi hak milik tanah tetap hak pihak ke dua karena telah sah menurut Hukum Adat. Akibat hukum dari jual beli tanah secara di bawah tangan ini tetap sah, sedangkan legalitasnya belum sah karena tidak ada sertifikat. b. Jika pihak kedua melakukan kesalahan misalkan menambahkan luas dari tanah yang tertera pada surat tanah jual beli tersebut atau dalam arti kata tanah tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di surat jual beli maka pihak kedua akan dikeluarkan dari adat dan tidak akan di acuhkan dalam adat tersebut atau di asingkan. Akan tetapi tanah tersebut masih milik pihak ke dua sesuai dengan surat jual beli yang ada. 8 KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci masih terdapat jual beli tanah secara di bawah tangan, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya, waktunya lebih cepat dan prosesenya tidak memakan waktu yang lama. 2. Akibat hukum dari jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci tetap sah secara hukum dengan peraturan pemerintah yang berlaku tetapi hak secara hukum telah beralih, untuk legalitaas tersebut harus melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), kemudian baru dibalik nama.
7
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999. Badrulzaman Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Jakarta, 1994. Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Harahap Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. 8
Hasil Wawancara dari Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Pada Tnaggal 11 Mei 2015.
R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Santoso Urip, Hukum Agraria, Kencana, Surabaya, 2012. Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, Undang-Undang Agraria & Aplikasinya, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014. Subekti dan R. Tjitroseodibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Purnadi Halim Purbacaraka, Sendi-Sendi Hukum Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
8
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. C. Sumber Lainnya http.www//wordpress.co,hukum-perjanjian. http://eprints.undip.ac.id www.academia.edu/Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan .
9
